Sang Pendekat_draft_20170714

2 SANG PENDEKAT

1SANG PENDEKAT





3SANG PENDEKAT

DAFTAR ISI

AKU PAPUA

• Aku Papua .......................................................................................4
• Papua Itu Indonesia ........................................................................7
• Nawacita .........................................................................................11

PAPUA “PU” JEMBATAN

• Landmark Papua ..........................................................................16
• Sang Pendekat ..............................................................................20

MASALAH ITU, SEPAKET DENG SOLUSI

• Hak Ulayat .....................................................................................24
• Alih Trase .......................................................................................28
• Toki Tiang Pancang ......................................................................31

SEMANGAT TIMUR MATAHARI

• Inovasi Untuk Solusi .....................................................................34
• Tong Pu Kerja ...............................................................................46
• Metode Kerja Torang ....................................................................68

TERIMA KASIH PP, TERIMA KASIH INDONESIA

• Kerja Selamat dan Mutu Bagus ...................................................98
• Pace Mace PP .............................................................................105

ALBUM FOTO

• Masa-masa Perjuangan .............................................................108
• Mempertahankan Perjuangan ....................................................109

AKU PAPUAAKU
PAPUA

Aku Papua

S ejarah Papua tidak bisa dilepaskan dari masa lalu Indonesia.
Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara
Australia dan merupakan bagian dari wilayah timur Indonesia.
Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara.
Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland.
Sekitar 47% wilayah pulau Papua merupakan bagian dari Indonesia,
yaitu yang dikenal sebagai Netherland New Guinea, Irian Barat, West
Irian, serta Irian Jaya, dan akhir-akhir ini dikenal sebagai Papua.
Sebagian lainnya dari wilayah pulau ini adalah wilayah negara Papua
New Guinea (Papua Nugini), yaitu bekas koloni Inggris. Populasi
penduduk di antara kedua negara sebetulnya memiliki kekerabatan
etnis, tetapi kemudian dipisahkan oleh sebuah garis perbatasan.

Papua memiliki luas area sekitar 421.981 kilometer persegi dengan
jumlah populasi penduduk hanya sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah
Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus
karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi,
dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh salju. Perbatasan
antara Indonesia dengan Papua Nugini ditandai dengan 141 garis Bujur
Timur yang memotong pulau Papua dari utara ke selatan.

4 SANG PENDEKAT

5SANG PENDEKAT

AKU PAPUA

AKU PAPUA Seperti juga sebagian besar pulau-pulau di Pasifik Selatan lainnya,
penduduk Papua berasal dari daratan Asia yang bermigrasi dengan
menggunakan kapal laut. Migrasi itu dimulai sejak 30.000 hingga
50.000 tahun yang lalu, dan mengakibatkan mereka berada di luar
peradaban Indonesia yang modern, karena mereka tidak mungkin
untuk melakukan pelayaran ke pulau-pulau lainnya yang lebih jauh.

Para penjelajah Eropa yang pertama kali datang ke Papua,
menyebut penduduk setempat sebagai orang Melanesia. Asal kata
Melanesia berasal dari kata Yunani, ‘Mela’ yang artinya ‘hitam’, karena
kulit mereka berwarna gelap. Kemudian bangsa-bangsa di Asia
Tenggara dan juga bangsa Portugis yang berinteraksi secara dekat
dengan penduduk Papua, menyebut mereka sebagai orang Papua.

Selama berabad-abad dalam paruh pertama milenium kedua, telah
terjalin hubungan yang intensif antara Papua dengan pulau-pulau
lainnya di Indonesia, yang hubungan tersebut bukan hanya sekadar
kontak perdagangan yang bersifat sporadis antara penduduk Papua
dengan orang-orang yang berasal dari pulau-pulau terdekat.

Selama kurun waktu tersebut, orang-orang dari pulau terdekat
yang kemudian datang dan menjadi bagian dari Indonesia yang
modern, menyatukan berbagai keragaman yang terserak di dalam
kawasan Papua. Hal ini tentunya membutuhkan interaksi yang
cukup intens dan waktu yang tidak sebentar agar para penduduk di
Papua bisa belajar bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, apalagi
mengingat keanekaragaman bahasa yang mereka miliki. Pada tahun
1963, dari sekitar 700.000 populasi penduduk yang ada, 500.000 di
antara mereka berbicara dalam 200 macam bahasa yang berbeda
dan tidak dipahami antara satu dengan yang lainnya

Beragamnya bahasa di antara sedikitnya populasi penduduk
tersebut diakibatkan oleh terbentuknya kelompok-kelompok yang
diisolasi oleh perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya
selama berabad-abad karena kepadatan hutan dan juga jurang yang

6 SANG PENDEKAT

7SANG PENDEKATAKU PAPUA

curam yang sulit untuk dilalui yang memisahkan mereka. Oleh karena
itu, sekarang ini ada 234 bahasa pengantar di Papua, dua dari bahasa
kedua tanpa pembicara asli. Banyak dari bahasa ini hanya digunakan
oleh 50 penutur atau kurang. Beberapa golongan kecil sudah punah,
seperti Tandia, yang hanya digunakan oleh dua pembicara dan Mapia
yang hanya digunakan oleh satu pembicara.

Sekarang ini bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa
Indonesia, yang menjadi bahasa pengantar yang diajarkan di
sekolah-sekolah dan merupakan bahasa pemersatu antara
masing-masing suku yang ada di Papua dalam melakukan
berbagai transaksi.

Papua Itu Indonesia

Provinsi Papua dulu mencakup seluruh wilayah Papua bagian
barat. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, wilayah ini
dikenal sebagai Nugini Belanda (Nederlands Nieuw-Guinea atau Dutch
New Guinea). Setelah berada bergabung dengan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, wilayah ini dikenal sebagai Provinsi Irian Barat
sejak tahun 1969 hingga 1973. Namanya kemudian diganti menjadi
Irian Jaya oleh Soeharto pada saat meresmikan tambang tembaga
dan emas Freeport, nama yang tetap digunakan secara resmi hingga
tahun 2002.

UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua
mengamanatkan nama provinsi ini untuk diganti menjadi Papua.
Pada tahun 2003, disertai oleh berbagai protes (penggabungan Papua
Tengah dan Papua Timur), Papua dibagi menjadi dua provinsi oleh
pemerintah Indonesia; bagian timur tetap memakai nama Papua
sedangkan bagian baratnya menjadi Provinsi Irian Jaya Barat (setahun
kemudian menjadi Papua Barat). Bagian timur inilah yang menjadi
wilayah Provinsi Papua pada saat ini.

AKU PAPUA Nama Papua Barat (West Papua) masih sering digunakan oleh
Organisasi Papua Merdeka (OPM), suatu gerakan separatis yang ingin
memisahkan diri dari Indonesia dan membentuk negara sendiri.

Organisasi Papua Merdeka (disingkat OPM) adalah organisasi
yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan
provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang
sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya,[1] dan untuk memisahkan
diri dari Indonesia.

Gerakan ini dilarang di Indonesia, dan memicu untuk terjadinya
kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan
pengkhianatan.[2] Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog
diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera Bintang
Kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua.
Pendukung secara rutin menampilkan bendera Bintang Kejora dan
simbol lain dari kesatuan Papua, seperti lagu kebangsaan “Hai Tanahku

8 SANG PENDEKAT

9SANG PENDEKATAKU PAPUA

Papua” dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961
sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah
Perjanjian New York.

Isu pelanggaran Ham di Papua menjadi sorotan dunia, terbukti
polemik mengenai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Papua
dan Papua Barat kembali diungkit pada Sidang Majelis Umum PBB
(Perserikatan Bangsa-Bangsa) ke-71.

Pada sidang yang diselenggarakan di New York, Amerika Serikat,
dari 13 hingga 26 September tersebut, 7 pimpinan negara-negara
Pasifik PBB yang tergabung dalam Melanesian Spearhead Group
(MSG) mendesak Indonesia agar melakukan dialog konstruktif, serta
PBB agar ikut turun tangan terkait pelanggaran HAM di Papua dan
Papua Barat.

Ketujuh negara yang angkat bicara tersebut adalah Republik
Kepulauan Marshall, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Republik Vanuatu,
Republik Nauru, Tonga, dan Palau, pada 23 September.

Delegasi Republik Kepulauan Marshall, Presiden Hilde Heine,
meminta “Dewan HAM PBB memulai penyelidikan yang kredibel
dan independen terhadap pelanggaran HAM berat yang terjadi di
Papua Barat”.

Mengenai desakan 7 negara tersebut, Indonesia melalui
delegasinya, diplomat muda Nara Rakhmatia, menggunakan hak
jawabnya, pada 24 September.

“Indonesia terkejut mendengar di mimbar yang sangat penting
ini di mana para pemimpin bertemu di sini untuk membahas
implementasi awal SDGs [Sustainable Development Goals],
transformasi dari tindakan kolektif kita dan tantangan global lainnya
seperti perubahan iklim, di mana negara Pasifik yang akan paling
terdampak. Para pemimpin tersebut malah memilih untuk melanggar
piagam PBB dengan mengintervensi kedaulatan negara lain dan
melanggar integritas teritorialnya,” kata Nara.

AKU PAPUA Indonesia melalui Nara menyatakan bahwa ketujuh negara Pasifik
tidak memahami sejarah, situasi terkini, dan perkembangan HAM di
Indonesia yang progresif.

Ia menyatakan bahwa pernyataan ketujuh negara tersebut
bernuansa politis dan mendukung gerakan separatis, yang mana akan
mengganggu ketertiban umum. Nara pun mengulang dua kali kalimat
bahwa pernyataan tujuh negara tersebut melanggar kedaulatan dan
integrasi teritori suatu negara.

“Komitmen Indonesia terhadap HAM tidak perlu dipertanyakan
lagi. Indonesia adalah anggota pendiri Dewan HAM PBB. Indonesia
sudah menjadi anggota dewan tersebut selama tiga periode, dan saat
ini menjadi anggota keempat kalinya. Indonesia adalah penggagas
komisi HAM antar pemerintah ASEAN, dan komisi independen
permanen OIC,” kata Nara dalam hak jawab di sidang.

Ia kemudian menambahkan usaha-usaha yang Indonesia lakukan
dalam memperjuangkan HAM, seperti memiliki Rencana Aksi Nasional
HAM, adanya Komnas HAM, kebebasan media, dan meratifikasi 8 dari
9 instrumen utama HAM.

“Semuanya terintegrasi dalam sistem hukum nasional Indonesia,
dibanding hanya 4 oleh negara Kepulauan Solomon, dan 5 oleh negara
Vanuatu,” kata Nara mengenai ratifikasi instrumen HAM.

Dengan pernyataan di atas, Indonesia menyatakan komitmennya
dalam mempromosikan dan melindungi HAM di semua tingkat,
termasuk Papua dan Papua Barat.

Nara kemudian menutup hak jawab Indonesia dengan
sebuah perumpamaan.

“Sebagai kesimpulan, kami di kawasan Asia Pasifik memiliki
perumpamaan, ketika seseorang menunjukkan jari telunjuknya
terhadap yang lain, jari jempolnya otomatis menunjuk pada wajahnya
sendiri. Terima kasih,” ucapnya.

10 SANG PENDEKAT

11SANG PENDEKATAKU PAPUA

Terbukti usaha pemerintah republik Indonesia dalam menegakkan
HAM di Papua yaitu dengan program nawacita yang salah satu
isinya Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Hal ini
sudah dibuktikan dengan gencarnya pembangunan infrstruktur di
Papua, sehingga kedepannya masyarakat Papua khususnya mampu
meningkatkan kualitas hidup.

Nawacita

Nawa Cita atau Nawacita adalah istilah umum yang diserap
dari bahasa Sanskerta, nawa (sembilan) dan cita (harapan, agenda,
keinginan). Setelah terpilih menjadi Presiden, Jokowi menerapkan
Nawa Cita ke dalam progam-program pemerintahannya melalui
sebuah kabinet yang disebut Kabinet Kerja. Komposisi dan strutur
Kabinet Kerja dirancang untuk mengakomodir agenda-agenda yang
termuat dalam Nawa Cita.

Adapun intisari dari program Nawacita tersebut adalah :
1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa

dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui
politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya
dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang
dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai
negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya,
dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan
kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan
melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem
kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

AKU PAPUA 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat,
dan terpercaya.

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui
peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program
“Indonesia Pintar”; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat
dengan program “Indonesia Kerja” dan “Indonesia Sejahtera” dengan
mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9
hektar, program rumah Kampung Deret atau rumah susun murah
yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar
internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan
sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan
kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan
aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara
proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah
pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah
Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum
pendidikan Indonesia.

9. Memper teguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi
sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan
kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Secara umum, semua pembangunan di wilayah Indonesia harus
ada dalam bingkai Nawacita. Lalu bagaimana implementasi Nawacita
dalam pembangunan di wilayah prioritas seperti Papua?

Dalam konteks Nawacita kedua, menghadirkan Negara dengan
membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis

12 SANG PENDEKAT

13SANG PENDEKATAKU PAPUA

dan terpercaya, tugas pemerintah adalah menciptakan sumber daya
manusia yang memiliki integritas dan kapasitas mumpuni sebagai
aparatur Negara. Persoalan sumber daya manusia selama ini
terkendala antara lain oleh kesenjangan fasilitas pendidikan antara
Jawa dan luar Jawa yang terjadi sejak periode Orde Baru. Setelah
lebih dari 30 tahun, kesenjangan menjadi sangat dalam. Harus ada
prioritas dari pemerintah daerah dan pusat untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia di Papua, terutama untuk mengisi
jajaran birokrasi pemerintah daerah.

Nawacita ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan
menguatkan daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan
merupakan landasan umum pembangunan di wilayah Papua. Berbagai
kekayaan sumber daya alam Papua (hutan, pertambangan, keindahan
alam, perikanan) selama ini belum tersentuh oleh program-program

AKU PAPUA untuk membangun kemandirian perekonomian Indonesia dengan
menggarap sektor-sektor strategis dalam ekonomi domestik. Ini jelas
diamanahkan Nawacita ke tujuh. Kedaulatan pangan, energi dan
keuangan adalah sebuah tantangan dalam pembangunan wilayah
Papua. Namun, dengan kebijakan yang benar, strategi pembangunan
tepat sasaran dan manageman pemerintahan daerah yang baik,
semua kedaulatan itu akan terwujud.

Implementasi infrastuktur sudah mulai terealisasi sejak awal
pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pembangunan infrastruktur
di Papua terus dipacu guna mengurangi tingkat kemahalan yang
terjadi di pulau dengan dua provinsi (Provinsi Papua Barat dan
Papua tersebut. Hal ini sejalan dengan komitmen kuat pemerintah
untuk mendorong pemerataan pembangunan guna mengurangi
ketimpangan atau disparitas antara Kawasan Barat Indonesia (KBI)
dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), salah satunya di Pulau Papua.

“Pembangunan di Pulau Papua tidak hanya untuk membuka
keterisoliran, namun harus bisa menurunkan tingkat kemahalan di
sana,” kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono melalui siaran resmi, Rabu (15/2).

Ia mengatakan, melalui pembangunan infrastruktur yang
dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Kemenpupera), pemerintah berupaya membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Di sisi lain,
pemerintah juga melindungi kepentingan nasional Indonesia di
kawasan-kawasan perbatasan, memperkuat daya saing ekonomi
Indonesia secara global, dan untuk meningkatkan kapasitas
daerah-daerah dalam memberikan pelayanan publik.

Terkait pemerataan dan kewilayahan sebenarnya telah diatur
dalam Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Perpres ini menyatakan

14 SANG PENDEKAT

15SANG PENDEKATAKU PAPUA

pembangunan yang dilakukan harus dapat menghilangkan atau
memperkecil kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun
kesenjangan antar wilayah.

Kemenpupera secara bertahap terus meningkatkan ketersediaan
infrastruktur untuk mendukung konektivitas, ketahanan pangan dan
air, dan perumahan permukiman. Beberapa diantaranya menjadi
prioritas nasional yang tertuang dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Salah satu proyek infrastruktur yang sedang dikerjakan saat
ini adalah pembangunan jembatan holtekamp. Hingga tahun 2019
ditargetkan seluruh jaringan jalan yang masuk Jalan Trans Papua
sepanjang 4.325 km akan tersambung. Salah satu prioritas mega
proyek tersebut adalah pembangunan Jembatan Holtekamp.

PAPUA PU JEMBATANPAPUA
PU JEMBATAN

Jembatan Holtekamp Landmark Papua

P emerintah Provinsi (Pemprov) Papua berharap jika pembangunan
Jembatan Hotekamp segera direalisasikan. Pemprov Papua
berharap pembangunan tersebut bisa terlaksana tahun depan.
Jembatan ini selain akan membanggakan masyarakat Papua
juga menjadi Landmark Papua sekaligus berfungsi sebagai pintu
gerbang menuju kawasan Negara-negara Pasifik. Disisi lain, Jembatan
Holtikamp akan berkoneksitas dengan ruas Jalan Jayapura- Sentani,
dan Ring Road Jayapura.

Gubernur Papua Lukas Enembe berharap Jembatan Holtekamp
mampu menjadi Landmark Papua yang selama ini tertinggal di bidang
infrastruktur khususnya jalan dan jembatan. Dengan dibangunnya
jembatan ini, menunjukkan kalau Pemerintah Indonesia serius
terhadap percepatan pembangunan di Papua. Dia berharap Jembatan
Holtekamp dapat rampung dalam 1-3 tahun anggaran.Mau tidak mau,
suka tidak suka kita berada di pintu Gerbang Kawasan negara-negara
Pasifik. Holtekamp harus segara dibangun dan menjadi Icon. Ini
sangat prestisius untuk Indonesia bukan Papua.

Dana pembiayaan untuk pembangunan jembatan tersebut berasal
dari sharing antara Pemrov-Pemkab dan Pemerintah Pusat dengan

16 SANG PENDEKAT

PAPUA PU JEMBATAN SANG 17PENDEKAT

PAPUA PU JEMBATANpembagian Pemda 30 persen dan Pusat 70 persen.Kepala Balai
Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X, Ditjen Bina Marga Kementerian
Pekerjaan Umum Uber Gultom menjelaskan, pembangunan Jembatan
Holtekamp saat ini dalam tahap review design. Berdasarkan
kesepakatan bangunan ini meliputi jalan akses 8.225 m dan Jembatan
utama (2 buah Pelengkung Baja) dengan panjang bentang 433 meter
(50 m + 150 m + 150 m + 50 m+ 33 m). Ditambah lagi dengan jembatan
pendekat 895 meter. Menurutnya, jembatan Holtekamp akan menjadi
jalur alternatif, pengembangan wilayah kota serta akan menjadi
Landmark Kota Jayapura.

Jembatan Holtekam di Teluk Youtefa akan menghubungkan
kota-kota di sekitar Jayapura dengan Distrik Muara Tami. Distrik
Muara Tami adalah salah satu dari lima distrik yang ada dalam
wilayah Pemerintahan Kota Jayapura. Empat distrik lainnya yang akan
terhubung langsung ke Muara Tami (jika jembatan sudah jadi) yakni
Distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Heram, dan Abepura.

Jembatan yang memiliki nama resmi Jembatan Layang
Hamadi-Holtekamp dan terletak di Distrik Jayapura Selatan, Jayapura
ini telah dimulai pembangunannya pada Sabtu 9 Mei 2015 lalu oleh
Presiden Joko Widodo ( Jokowi).

18 SANG PENDEKAT

19SANG PENDEKATPAPUA PU JEMBATAN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki
Hadimuljono, jembatan Holtekamp adalah jembatan terpanjang di
Papua sebagai landmark atau ciri khas Indonesia di kawasan Timur
dan Pasifik.

“Maksud Pembangunan Jembatan Holtekamp adalah untuk
pengembangan wilayah Kota Jayapura dan penghubung dengan
kawasan perbatasan negara tentangga Papua Nugini. Sebagai
landmark Indonesia di kawasan timur, dan sebagai alur utama Pusat
Kegiatan PON XX Tahun 2020.

Total Panjang Jembatan Holtekamp adalah 1.628 meter, dengan
biaya Rp 1,5 Triliun yang didanai secara patungan (cost sharing) dari
APBN untuk Jembatan Utama dan APBD Provinsi Papua untuk Jembatan

PAPUA PU JEMBATANpendekat arah Holtekamp, serta APBD Kota Jayapura untuk mendanai
pembangunan Jalan pendekat arah Hamadi dan pembebasan lahan.

Kementerian PUPR telah mengalokasikan dana Pembangunan
Jembatan Holtekamp selama 4 tahun dari Tahun 2015-2018 dengan
total Rp 906,8 miliar, dengan konstruksi jembatan pelengkung baja
dan girder beton. Untuk Jembatan Pendekat yang menjadi tanggung
jawab pemerintah provinsi papua dengan dana APBD Provinsi
Papua. Tahap awal pembangunan jalan Pendekat sudah terlaksana
dan selesai pada 2016 dengan dana sebesar 246 milyar dan tahap
berikutnya akan dilakukan pada tahun 2017 – 2018.

Pembangunan jembatan ini punya arti penting bagi Rakyat Papua,
karena menurut Basuki, dalam pengembangan wilayah Papua dan Papua
Barat perlu menekankan pentingnya konektivitas antara pusat-pusat
pertumbuhan ekonomi dengan kawasan-kawasan penyangga dalam
kerangka percepatan dan perluasan pengembangan wilayah Papua.

Sang Pendekat

Kota Jayapura memiliki 5 distrik diantaranya yaitu distrik :
Jayapura Utara, Jayapura Selatan, Abapura, Heram dan Muara Tami.
Namun pertumbuhan penduduk berkembang pesat paling banyak
di ke-4 distrik utama yaitu distrik Jayapura Utara, Jayapura Selatan,
Abepura dan Heram. Muara Tami merupakan Distrik dengan luas area
terbesar dan kontur tanah cenderung datar namun tidak diimbangi
dengan pertumbuhan penduduknya. Hal ini disebabkan akses untuk
menuju distrik tersebut membutuhkan waktu tempuh yang lama
dan jalan akses yang sempit dengan kontur yang berbukit. Hal inilah
yang mendasari dibangunnya Jembatan Holtekamp – Jayapura yang
menjadi jalan pintas untuk menghubungkan Distrik Jayapura Selatan
dan Distrik Muara Tami. Dengan dibangunya Jembatan tersebut
diharapkan Pertumbuhan Penduduk dan Ekonomi bisa merata, serta
Jembatan ini akan menjadi Landmark bagi Provinsi Papua.

20 SANG PENDEKAT

21SANG PENDEKATPAPUA PU JEMBATAN

Pemerintah provinsi papua menunjukkan keinginan kuatnya untuk
membangun Landmark untuk provinsi papua. Hal ini ditandai dengan
dimulainya pembangunan proyek jembatan holtekamp sisi jembatan
pendekat pada tanggal 10 oktober 2014. Meskipun pembangunan
jembatan pendekat belum terselesaikan keseluruhan, namun dengan
terselesaikannya tahap awal jembatan pendekat menunjukkan
keseriusan pemerintah dalam menunjukkan identitas provinsi papua.

Jembatan pendekat dibagi menjadi dua lingkup pekerjaan yaitu
Jalan Pendekat dan Jembatan Pendekat. Struktur Jalan Pendekat
memilik panjang 595 m dengan konstruksi struktur bawah pondasi
Tiang Pancang diameter 600 mm dan struktur atas Pile Head beton
Fc’ 35 MPa yang kemudian ditumpangi struktur Pile Slab beton Fc’ 38
Mpa dengan finish aspal setebal 5 cm.

PAPUA PU JEMBATANKonstruksi utama dari Jembatan Pendekat Struktur Pondasi Bored
Pile ber-diameter 1000 mm dengan pilar-pilar dan bagian atas struktur
I Girder kemudian ditutup Slab beton Fc’ 35 Mpa dengan finish aspal
setebal 5 cm dengan panjang 300 m. Namun pada kontrak awal ini
dengan tahun anggaran 2014-2016, lingkup pekerjaan Jembatan
Pendekat seperti pada tabel di bawah ini :
Tabel 1. Lingkup Pekerjaan Jembatan Holtekamp sisi Pendekat

Untuk paket selanjutnya pemerintah Provinsi Papua berencana
akan diluncurkan pada tahun anggaran 2017-2018.

Pelaksanaan proyek konstruksi jalan dan jembatan tidak terlepas
dari berbagai masalah, baik masalah dari segi teknis maupun non
teknis. Permasalahan non teknis (salah satunya permasalahan sosial)
memiliki karakter yang berbeda-beda, tergantung lokasi proyek itu
dikerjakan. Tidak terkecuali pada pembangunan jembatan holtekamp
sisi pendekat ini.

Sudah tentu Permasalahan teknis bakal menjadi tantangan
bagi pekerja jasa konstruksi. Lokasi pekerjaan yang berada di

22 SANG PENDEKAT

23SANG PENDEKATPAPUA PU JEMBATAN

remote area menyebabkan tim proyek harus berpikir keras dan
teliti dalam menjalankan tugasnya. Seperti halnya yang dialami
dalam pelaksanaan proyek pembangunan jembatan holtekamp sisi
pendekat, baik masalah yang timbul dari desain ataupun yang timbul
saat pelaksanaan.

Selain itu kompleksnya masalah sosial di tanah Papua menjadikan
keunikan tersendiri bagi para pekerja Jasa Konstruksi. Selain besarnya
tantangan yang timbul dari segi teknis, para pekerja jasa konstruksi
juga dituntut harus siap menghadapi problematika yang timbul akibat
pelaksaan proyekya tersebut. Tidak jarang jika pekerjaan harus
berhenti sementara waktu karena warga melarang adanya aktivitas
proyek di lingkungan tempat tinggalnya, dengan alasan belum adanya
pembebasan lahan oleh pemerintah ataupun masalah lingkungan.

Terlepas dari itu, dituntut kerjasama yang baik dari semua
pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kekompakan tim menjadi kunci utama dari sebuah kesuksesan
sebuah proyek. Hal inilah yang mendasari perlunya dilakukan kajian
bersama terhadap setiap permasalahan, sehingga didapatkan solusi
atas permasalahan tersebut.

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSIMASALAH ITU
SEPAKET DENG SOLUSI

Hak Ulayat

S istem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun
1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Keputusan
politik penyatuan Papua (semula disebut Irian Barat kemudian
berganti menjadi Irian Jaya) menjadi bagian dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia pada hakikatnya mengandung cita-cita luhur.

Namun kenyataannya berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik belum sepenuhnya
memenuhi rasa keadilan, belum sepenuhnya memungkinkan
tercapainya kesejahteraan rakyat, belum sepenuhnya mendukung
terwujudnya penegakan hukum, dan belum sepenuhnya
menampakkan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)
di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Papua.

Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan oleh Negara
Republik Indonesia melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001
(Lembaran Negara Tahun 2001 No. 135 dan Tambahan Lembaran
Negara No. 4151) yang telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2008
(LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). UU 21/2001 yang terdiri

24 SANG PENDEKAT

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSI SANG 25PENDEKAT

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSIdari 79 pasal ini mengatur kewenangan-kewenangan Provinsi Papua
dalam menjalankan Otonomi Khusus. Untuk materi lengkap bisa
dilihat di dalam UU 21/2001. Selain hal-hal yang diatur secara khusus
dalam UU ini, Provinsi Papua masih tetap menggunakan UU tentang
Pemerintahan Daerah yang berlaku secara umum bagi seluruh
daerah di Indonesia.

Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki
oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan
lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan
masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam,
termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya.
Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan
secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara
masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.

Istilah Hak Ulayat menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam
kehidupan bermasyarakat di wilayah Papua pada umumnya.
Kepemilikan tanah yang diatur secara adat dan tidak ada bukti
secara legal, menyebabkan sulitnya mengetahui pemilik atas tanah
tersebut. Hal tersebut yang dialami pada proyek Jembatan Holtekamp
– sisi Pendekat.

Pada awal pelaksanaan proyek, kontraktor mendapat tentangan
oleh warga yang menuntut Hak ulayat. Namun dengan pendekatan
yang intensif, kontraktor diijinkan untuk bekerja dengan syarat
harus dilakukan upacara adat terlebih dahulu dan melibatkan warga
setempat dalam pembangunan proyek tersebut, yang akhirnya
upacara adat tersebut dilaksanakan dengan dihadiri oleh walikota
dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

Meskipun hukum adat telah dilaksanakan, tak jarang tetap terjadi
perselihan antara keluarga pemilik hak ulayat ataupun peselisihan
antar kampung masyarakat adat. Seperti dijelasakan sebelumnya
Kepemilikan tanah yang diatur secara adat dan tidak ada bukti secara

26 SANG PENDEKAT

27SANG PENDEKATMASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSI

legal, menyebabkan sulitnya mengetahui pemilik atas tanah tersebut.
Setiap masyarakat adat bisa mengklaim tanah tersebut adalah milik
keluarganya. Buntut dari perselisihan tersebut berdampak pada
pecahnya perang saudara dan pengrusakan terhadap fasilitas proyek.

Perselisihan juga berdampak pada tertundanya pelaksanaan
proyek, pekerjaan tertunda selama 3 bulan. Menjadi tantangan
untuk tim proyek untuk membantu pemerintah dalam menyelesakan
masalah tersebut.

Dalam menyeselesaikan masalah tersebut tim proyek Jembatan
Holtekamp sisi pendekat membantu memediasi antara masyarkat
yang berselisih dengan Pemerintah Kota Jayapura untuk melakukan
rapat perdamaian. Juga memfasilitasi pemerintah dalam mendata
pemilik sah lahan tersebut, sehingga setelah tidak dapat bekerja
selama 3 bulan pekerjaan dapat dilanjutkan kembali.

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSIAlih Trase

Sudah sewajarnya penyedia jasa bekerja mengacu pada desain
yang sudah disepakati. Namun terkadang desain tersebut mendapat
tantangan dari masyarakat ataupun instansi tertentu yang merasa
dirugikan jika desain tersebut dilaksanakan. Hal ini juga terjadi dalam
pembangunan jembatan holtekamp sisi pendekat, desain trase jalan
yang memasuki area mangrove, menimbulkan protes oleh Lembaga
Swadaya Masyarakat setempat dan Badan Lingkungan Hidup (BLH)
Kota Jayapura, sehingga pekerjaan persiapan terpaksa terhenti
selama ± 2 bulan.

Menindaklanjuti hal tersebut, penyedia jasa berkordinasi dengan
owner untuk mnyelesaikan masalah tersebut. Perlu kajian mendalam
terhadap desain yang ada dan menjelaskannya kepada pihak-pihak yang
menentang desain tersebut. Akhirnya diadakan rapat pembahasan
trase bersama dinas terkait dan masyarakat dan diajakan kunjungan
lapangan untuk menentukan trase yang akan digunakan.

28 SANG PENDEKAT

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSI SANG 29PENDEKAT

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSIPihak BLH meminta trase dipindah pada area perkebunan warga,
namun hal ini ditolak secara keras oleh warga karena lahan perkebunan
tersebut merupakan mata pencarian warga dan tempat mencari makan
ternak milik warga. Kemudian setelah dilakukan beberapa diskusi terkait
trase, lalu disepakati trase yang ada harus diubah. Trase yang disetujui
adalah antara perkebunan warga dan sedikit masuk hutan mangrove.

Akibat dari dampak sosial yang timbul pada proyek Jembatan
Holtekamp – sisi Pendekat, kontrak proyek Jembatan Pendekat
yang harus nya sudah mulai dikerjakan pada 10 Oktober 2014 dan
dijadwalkan awal tahun 2015 dilakukan pemancangan pertama,
namun pemancangan pertama baru dapat dilaksanakan pada tanggal
06 Mei 2015.

30 SANG PENDEKAT

31SANG PENDEKAT MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSI

Toki Tiang Pancang

“Kepada Bapa disurga selamatkanlah pembangunan Jembatan
Hamadi – Holtekamp ini, jaga lah proyek ini dari tangan-tangan orang yang
ingin berbuat jahat dengan proyek ini, semoga dalam pembangunannya
diberi kelancaran dan jembatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat
papua pada umumnya dan masyarakat jayapura pada khususnya”.
Doa dengan keyakinan Kristen yang dibawakan oleh Tokoh Agama
sekitar menandakan dimulainya pembangunan Jembatan Holtekamp
Jayapura. Dengan adanya pembangunan jembatan ini warga berharap
dapat meningkatkan perekonomiannya.

Setelah melalui berbagai masalah yang menyebabkan pekerjaan
tertunda selama 6 bulan, akhirnya pada tanggal 6 Mei 2015 dilakukan
pemancangan pertama pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura
sisi pendekat. Acara ini dihadiri oleh Bapak Mikael Kambuaya (MK)
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan disaksikan
langsung oleh warga masyarakat sekitar.

MK menjelaskan “Tiang pancang sendiri merupakan pondasi untuk
konstruksi jalan pendekat sepanjang 600 meter menggunakan tipe
konstruksi pile slab dan selanjutnya akan dibuat pondasi Bored Pile
untuk konstruksi Jembatan Pendekat dengan struktur Girder sepanjang
300 meter, ini yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi
Papua. Kemudian struktur jembatan utama dengan struktur jembatan

MASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSIpelungkung akan menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat dengan
dana APBN”.

MK juga memina kepada kontraktor agar melibatkan warga
masyarakat sekitar dalam pembangunan jembatan Holtekamp ini,
dengan harapan warga dapat merasakan manfaat dari mulai proses
pembuatan hingga setelah selesai dibangunnya jembatan ini.

Menanggapi hal tersebut, Rizki Dianugrah Project Manager
pihak penyedia jasa dalam hal ini PT PP (Persero) – PT. Modern
Widya Tehnical KSO berjanji semaksimal mungkin akan melibatkan
warga masyarakat Jayapura dan sekitarnya. Hal ini dibuktikan pada
saat pelaksanaan jembatan ini, dari sekitar 60 orang tenaga kerja
26 orang diantara nya adalah warga lokal asli papua dari sekitar
wilayah jayapura.

Selama masa pelaksanaan, pembangunan jembatan holtekamp
sisi pendekat sempat mendapatkan tantangan dari warga sekitar
dikarenakan belum adanya pembayaran ganti rugi wilayah. Warga
masyarakat melakukan pemalangan terhadap proses pembangunan

32 SANG PENDEKAT

33SANG PENDEKATMASALAH ITU SEPAKET DENG SOLUSI

jembatan sebagai bentuk protes kepada pemerintah yang belum
membayar ganti rugi tanah. Dengan adanya pemalangan tersebut
pekerjaan terhenti selama 14 hari.

Pihak penyedia jasa mejadi pihak yang dirugikan dengan adanya
pemalangan tersebut, mengingat di awal pekerjaan sudah terjadi
penundaan pekerjaan hingga 6 bulan. Menindak lanjuti hal tersebut
pihak penyedia jasa kembali melakukan mediasi antara warga sekitar
dan pihak pemerintah dalam hal ini diwakili DInas PU Provinsi Papua.

Hasil dari pertemuan pihak pemerintah dan warga masyarakat
diputuskan agar pekerjaan tetap dilaksanakan dan pemerintah akan
segera mendata pemilik sah dari lahan tersebut. Akhirnya pekerjaan
dapat dilaksanakan hingga selesai meskipun pembayaran ganti rugi
lahan belum diselesaikan.

SEMANGAT TIMUR MATAHARISEMANGAT
TIMUR MATAHARI

Inovasi Untuk Solusi

D engan adanya berbagai masalah yang dihadapi mengakibatkan
keterlambatan pekerjaan. Hal ini yang mendasari perlu
dilakukannya Inovasi untuk mengejar keterlambatan tersebut.
Selain itu masalah teknis seperti minimnya resource bahan,
alat berat maupun tenaga kerja menjadi penghambat pelaksanaan
pekerjaan. Inovasi dan Value Engineering yang tepat sangat
dibutuhakan untuk mengakomodir permasalahan tersebut.

Uraian Masalah
1. Resource Material Beton

Selain permasalahan sosial (non-teknis), terdapat juga
permasalahan teknis seperti minimnya resource material ready
mix beton yang lokasinya sangat jauh dari lokasi proyek sekitar ±
45 Km sehingga menyebabkan kurang terkendalinya mutu beton
yang digunakan. Kondisi material lokal yang kurang baik juga
mempengaruhi berkurangnya mutu pada beton. Selain mutu
resource Truck Mixer yang dimiliki oleh pihak Batching Plant dalam
hal ini PT. Modern Widya Tehnical kurang memadai, hanya terdapat
3 (tiga) unit Truck Mixer untuk melayani beberapa proyek di sekitar
wilayah Kota Jayapura.

34 SANG PENDEKAT

35SANG PENDEKATSEMANGAT TIMUR MATAHARI

Dengan jauhnya jarak Batching Plant ke lokasi proyek yang
mencapai 45 Km dengan kondisi jalan perbukitan dan minimnya
jumlah Truck Mixer mengakibatkan cycle time pengecoran yang
lama, waktu siklus per 15 M3 (3 Truck Mixer) adalah 4,4 Jam sehingga
terjadi sambungan dingin (cold joint) pada beton setelah bekisting
dibongkar. Jadwal pengecorang juga menjadi terganggu dikarenakan
jasa beton Ready Mix harus dilakukan bergantian dengan proyek
lainnya yang ada di Kota Jayapura. Jika dalam sekali pengecoran
volume beton sebesar 30 M3 maka waktu yang dibutuhkan adalah
± 8 jam. Dengan siklus seperti itu, tidak mungkin diterapkan pada
pengecoran Bored Pile dengan kedalaman maksimal 31 M dan

harus melakukan pengecoran Continuesly dengan volume maksimal
pengecoran 33,63 M3.

Tabel 3. Waktu Siklus 1 unit Truck Mixer

SIKLUS WAKTU

Loading 25 Menit

Pengangkutan Ke Lokasi Pengecoran 120 Menit

Penuangan dan Antri antar TM 30 Menit

Kembali ke Lokasi Batching Plan 90 Menit

TOTAL WAKTU 265 Menit (4,4 Jam)

SEMANGAT TIMUR MATAHARIBiaya yang timbul jika menggunakan jasa beton Ready Mix menjadi
terlalu mahal. Selain biaya dasar beton yang mencapai harga Rp.
2.965.000/m3 untuk beton K-400, terdapat juga biaya overhead yang
diakibatkan waktu yang digunakan hanya untuk menuggu kedatangan
Truck Mixer trip selanjutnya jika volume pengecoran besar. Oleh
sebab itu perlu Inovasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

36 SANG PENDEKAT

37SANG PENDEKAT

2. Shear Conector Plat Precast SEMANGAT TIMUR MATAHARI

Permasalahan desain juga merupakan faktor yang dapat

menghambat jalannya suatu proyek. Desain yang telah ditentukan

oleh perencana bila tidak dicermati dengan seksama dapat berpotensi

terjadinya pemborosan penggunaan material, padahal material yang

digunakan tidak tersedia di Papua dan harus didatangkan dari luar

Papua. Hal ini terjadi pada desain Plat Precast pada Proyek Jembatan

Holtekamp- sisi Pendekat.

Pada konstruksi Plat Precast seperti pada Gambar 2.3 terdapat

celah antar sambungan Precast. Jika dilaksanakan, diperkirakan akan

terjadi pemborosan pemakaian material grouting pada celah tersebut

. Volume yang dibutuhkan untuk mengisi celah disetiap Span Precast

yang terdiri dari 16 unit Precast (di luar volume pada tendon) adalah

sebagai berikut :

• Panjang Precast : 8,07 m’

• Luas : 0,03 m2

• Jumlah Celah : 15 celah

• Jumlah Span : 70 Span

• Volume Grouting : 8,07 x 0,03 x 15 x 70 : 254,21 m3.

SEMANGAT TIMUR MATAHARIPerlu dilakukan suatu Inovasi agar dapat meminimalisir
pemakaian material grouting, dengan begitu dapat meminimalisir
biaya angkutan material tersebut.

Inovasi
1. Metode Pengecoran dengan Carmix

Carmix digunakan sebagai salah satu inovasi untuk mengatasi
masalah pengecoran seperti yang dijelasakan sebelumnya. Metode ini
dipilih karena dianggap paling efisien disbandingkan jika membangun
Batching Plant di lokasi proyek dikarenakan beberapa hal sebagai
berikut :

• Volume beton yang sedikit,
• Lokasi untuk pembangunan Batching Plant tidak tersedia,
• Dampak lingkungan.

Diharapkan dengan menggunakan Carmix mutu dan biaya
material beton dapat lebih dikendalikan seperti yang diharapkan.

Efisiensi Terhadap Waktu
Carmix adalah sebuah alat berat yang dapat memproduksi

beton mutu tinggi, yang mampu menghasilkan beton dengan
level efisien, ekonomi, dan mutu yang tidak dapat
dicapai dengan metode konfensional.
Selain itu Carmix juga mudah
untuk dioperasikan. Dalam
pelaksanaanya, proyek ini
menggunakan 4 (Empat) unit
Carmix dengan Kapasitas
3,5 M3.

Untuk mendapatkan
produksi dalam satu siklus

38 SANG PENDEKAT

39SANG PENDEKAT

adalah dengan melakukan pengamatan dilapangan. Sebagai contoh SEMANGAT TIMUR MATAHARI
untuk pekerjaan satu kali pengecoran, produksi dalam satu siklusnya
adalah 3 M3 dengan komposisi beton dalam 1 m3 sesuai hasil Mix
Formula untuk Beton Fc’ 35 MPa yang telah dilakukan sebelumnya.
Adapun Siklus pencampuran carmix dapat dilihat pada table di
bawah ini.

SIKLUS WAKTU
Pemuatan Material
• Sobek Semen (12 Zak), menggunakan 9 Menit

tenaga lokal Masyarakat Papua 6 Menit
• Pemuatan Pasir (0,23 M3) 13 Menit
• Pemuatan Pasir (0,23 M3) 10 Menit
Pencampuran
5 Menit
Pengangkutan Ke Lokasi Pengecoran 15 Menit

Penuangan dan Antri antar Carmix 3 Menit
61 Menit (1,02 Jam)
Kembali ke Lokasi Pemuatan

TOTAL WAKTU
3150
315023801700
5630
41206860
4120
1550
50

1550 2380 1700
50 5630
6860

360 1530 900
3601920
2310
1770 -1900
20702420
1770 -1900
2070

1530

Dengan menggunakan 4 unit Carmix maka kapasitas produksi dalam

61 menit adalah 4 x 3,219 M3 = 12,876 M3. Jika dalam sekali pengecoran

volume beton sebesar 30 M3 maka waktu yang dibutuhkan adalah ± 3

jam, lebih efisien dibanding menggunakan Beton Ready Mix. Tidak terjadi

sambungan dingin (Cold Joint) pada beton setelah bekisting di bongkar.

Pada kenyaataanya 2 (Dua) unit carmix sudah cukup memenuhi

untuk memenuhi kebutuhan beton pada Konstruksi Pile Head, alasan

didatangkan 4 (Empat) unit carmix untuk memenuhi kebutuhan beton

pada Konstruksi Pondasi Bored Pile yang harus dilakukan pengecoran

terus-menerus /Continuesly (tidak boleh terputus/jeda).

Carmix juga sangat membantu dalam pengecoran beton Bored

Pile yang harus dengan kedalaman 31 m dan volume maksimal

pengecoran 33,63 M3 (termasuk waste beton), 4 unit carmix mampu

melakukan pengecoran secara Continuesly dengan produktivitas

pengecoran sebagai berikut :

• Volume beton Carmix : 12 M3 (4 unit Carmix)

• Cycle time 1x pengecoran : 61 Menit

• Volume beton di Casing : 15,26 M3 (Dia: 1,2 m, Depht :13,5 m)

• Vol. beton setelah Casing : 15,31 M3 (Dia : 1,0 m, Depht :17,5 m)

• Volume waste beton 10% : (15,26+15,31) x 10% = 3,06 M3

• Total Volume beton : 15,26+15,31+3,06 = 33,63 M3

• Volume beton per Meter : 33,63 M3/31 M’ = 1,08 M3/M’

• Volume beton di Tremi : 0,97 M3 (dia. Tremi : 20 cm)

• Sediaan Beton dalam 1x cor : 12 M3 - 0,97 M3 = 11,09 M3

• Produktivitas 1x cor : 11,09 M3/ 1,08 M3/M’ = 10,27 M’

SEMANGAT TIMUR MATAHARI • Jumlah pengecoran : 31 M’/10,27 M’ = 2,8x cor ≈ 3x cor

• Waktu yang diperlukan : 3x61 Menit = 183 Menit = 3,05 Jam

Efisiensi Terhadap Biaya
Efisiensi waktu yang didapat dengan menggunakan metode Carmix

berdampak pada efisiensi terhadap biaya. Berikut perbandingan biaya

40 SANG PENDEKAT

41SANG PENDEKAT

antara Metode pengecoran dengan Beton Ready Mix dan Metode SEMANGAT TIMUR MATAHARI
pengecoran dengan 4 unit Carmix:

Metode Pengecoran Dengan Jasa Beton Ready Mix :

• Volume Beton Fc’ 35 Mpa : 5.618 M3

• Volume Beton Fc’ 25 Mpa : 210 M3

• Harsat Fc’ 35 Mpa : Rp. 2.965.000,-

• Harsat Fc’ 25 Mpa : Rp. 2.850.000,-

• Ritase per 5 M3 : Rp. 50.000,-

• Jumlah Harsat Fc’ 35 Mpa : 5.618 M3 x Rp. 2.965.000,-

: Rp. 16.657.370.000,-

• Jumlah Harsat Fc’ 25 Mpa : 210 M3 x Rp. 2.850.000,-

: Rp. 598.500.000,-

• Jumlah Harga Ritase : (5.618+210)/5 x Rp. 50.000,-

: Rp. 58.280.000,-

• Jumlah Harga Total : Rp. 17.314.150.000,-

Metode Pengecoran Dengan Carmix:

SEMANGAT TIMUR MATAHARIBiaya yang keluar untuk memenuhi pengecoran dengan volume
6.178 M3 untuk Beton Fc’ 35 Mpa dan 210 M3 untuk Beton Fc’ 25 Mpa
seperti pada Tabel 3.4 berikut :

Efisiensi biaya yang timbul dengan pemakaian Carmix sebesar :
Rp. 17.314.150.000 – Rp. 16.781.037.894 = Rp. 533.112.105

42 SANG PENDEKAT

43SANG PENDEKAT

2. Sambungan Male-Female Pada Precast SEMANGAT TIMUR MATAHARI

Untuk mengghemat pemakaian Material Grouting, sambungan

precast dimodifikasi dengan bentuk male-female (Gambar 3.5).

Dengan memodifikasi sambungan menjadi male-female akan

memperkecil celah antar Plat Precast menjadi ± 5 mm sehingga

material grouting yang digunakan menjadi lebih sedikit.

Volume material grouting pada desain Plat Precast DED adalah

254,21 M3. Dengan menggunakan sambungan Male-Female :

• Panjang Precast : 8,07 m’

• Luas : 0,00215 m2

• Jumlah Celah : 15 celah

• Jumlah Span : 70 Span

• Volume Grouting : 8,07 x 0,00215 x 15 x 70 = 18,22 m3

Selisih volume antara desain Plat Precast DED dengan Plat Precast
dengan sambungan “Male-Female” adalah 254,21 M3 - 18,22 M3 =
235,99 M3 (Direduksi menjadi beton).

Dengan berkurangnya volume grouting, menjadikan efisiensi biaya
terhadap penggunaan material grouting tersebut dengan estimasi
sebagai berikut :

Plat Precast DED

• Volume grouting celah : 254,21 M3

• Harga per Zak Sikagrout : Rp. 97.500 (Franco Jayapura)

• Konsumsi bahan grouting : 1.880 kg/m3 (Spek

pemakaian Sikagrout)

• Kebutuhan per M3 : 1.880 kg/m3/ 25 Kg

: 75 zak/M3

• Harga per Zak/M3 : Rp. 132.500 /Zak x 75 zak/M3

: Rp. 7.312.500 /M3

• Harga Total : 254,21 M3 x Rp. 7.312.500 /M3

: Rp. 1.858.910.625

Plat Precast “Male-Female” : 18,22 M3
• Volume grouting celah

• Harga Beton Fc 38 MPa : Rp 3.530.000 (Franco Jayapura,

Precast di Surabaya)

• Vol. beton “Male-Female“ : 235,99 M3

• Pemakaian grouting : 18, 22 M3 x Rp. 7.312.500 /M3

: Rp. 133.233.750

• Beton “Male-Female” : 235,99 M3 x Rp. 3.530.000/M3

: Rp. 833.044.700.

• Harga Total : Rp. 966.278.450

• Efisiensi biaya yang timbul dengan pemakaian Plat Precast

“Male-Female” sebesar : Rp 1.858.910.625. – Rp. 966.278.450 =

Rp. 892.632.175

SEMANGAT TIMUR MATAHARI

44 SANG PENDEKAT

SEMANGAT TIMUR MATAHARI SANG 45PENDEKAT

Tong Pu Kerja

Pembangunan Jembatan Holtekamp sisi Pendekat dibagi menjadi 2
lokasi pekerjaan, yaitu lokasi Jalan Pendekat dan Jembatan Pembatan
Pendekat. Masing-masing lokasi tersebut memiliki struktur yang
berbeda, baik dari struktur bawah (sub structure) maupun struktur
atasnya (up structure). Adapun penjelasan dari masing-masing bagian
dari struktur tersebut adalah :

Jalan Pendekat

Jalan pendekat pada konstruksi Jembatan Holtekamp memiliki

spesifikasi sebagai berikut :

• Panjang : 1000 m

• Lebar : 21 m

• Lingkup Pekerjaan : - Pemancangan Pondasi Tiang Pancang

- Pengujian PDA

- Pekerjaan Isian Tiang Pancang

- Pekerjaan Lantai Kerja

- Pekerjaan Pile Head

- Pekerjaan Pemasangan Precast Full Slab

- Transversal Stressing Precast Full Slab

- Median

Jembatan Pendekat

Jembatan pendekat pada konstruksi Jembatan Holtekamp

memiliki spesifikasi sebagai berikut :

• Panjang : 300 m (Secara keseluruhan)

SEMANGAT TIMUR MATAHARI • Lebar : 21 m

• Lingkup Pekerjaan : - Pekerjaan Pondasi Tiang Bor Beton

- Pemancangan Casing Baja

- Pengujian CSL

- Pengujian Static Loading Test

- Pekerjaan Lantai Kerja

46 SANG PENDEKAT

47SANG PENDEKAT

- Pekerjaan Pile Cap SEMANGAT TIMUR MATAHARI
- Pekerjaan Kolom Pier
- Pekerjaan Pier Head

Berkaitan dengan aspek teknis dan desain mengenai Pekerjaan
Jembatan Holtekamp-sisi pendekat tahap awal seperti yang dijelaskan
sebelumya, setiap pekerjaan memiliki keunikan dan tingkat kesulitan
masing-masing. Apalagi lokasi pekerjaan yang terletak di ujung timur
Indonesia, dimana resource alat dan bahan tidak semua nya tersedia
sehingga perlu perencanaan yang matang dalam menjalankan
pekerjaan ini. Adapun detail mengenai aspek teknis terangkum di
bawah ini :

Pekerjaan Pemancangan dan Pengujian PDA Test
Kontruksi pondasi pada jalan pendekat berupa pondasi Tiang

Pancang Beton (spun pile) yang kemudian di bagian top of pile diberi
konstruksi Pile Head dengan beton bertulang (deck on pile). Berikut
data-data teknis pekerjaan pemancangan pada Proyek Jembatan
Holtekamp-sisi pendekat :

Data Teknis

- Q ult Tiang : 250 Ton

- Tipe tiang : Spun pile tipe C

- Diameter : 600 mm

- Kedalaman tanah keras : maksimal 25 meter

- Jumlah tiang : 6 titik

-

Data Alat Pancang

- Mobile Crane : Kapasitas minimal 35 Ton

- Alat Pancang : Diesel Hammer

- Kapasitas Hammer : K-45

SEMANGAT TIMUR MATAHARIDalam pelaksanaan pekerjaan pemancangan, kordinasi antara tim
Survey dan tim pelaksanaan pemancangan harus berjalan dengan
baik. Agar tiang yang di pancang berada tepat di titik koordinat yang
telah ditentukan. Sehingga secara visual tiang tampak tertata rapi
dan secara teknis beban yang disalurkan bisa tepat dan merapa serta
tidak terjadi eksentrisitas.

Kemudian pada saat pemancangan perlu di ambil data kalendering
yang diambil pada saat 10 pukulan terakhir. Data kelendering ini
sebagai dasar perhitungan Daya Dukung tiang pancang yang dihitung
dengan metode Hiley. Untuk meyakinkan daya dukung dari hasil
kalendering benar-benar aman, juga perlu dilakukan pengujian
Pile Dynamic Analisys (PDA test).

Peralatan yang digunakan untuk melakukan pengujian PDA antara
lain :

• Pile Driving Analyzer ( PDA ),
• Dua (2) strain transducer.
• Dua (2) accelerometer

48 SANG PENDEKAT