Buku Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana Dalam Menghadapi Erupsi Merapi

1`

1p

MOTTO

“ Nyambut gawe kanthi ikhlas lan akeh lelabuhane iku bisa diarani
pakaryan kang paling apik kanggo nggayuh idham-idhaman kang

dikarepake”

ii

KESIAPSIAGAAN SEKOLAH SIAGA BENCANA DALAM
MENGHADAPI ERUPSI MERAPI

Studi SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta

Roswanto, SE, MM

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2020

iii

KESIAPSIAGAAN SEKOLAH SIAGA BENCANA DALAM
MENGHADAPI ERUPSI MERAPI STUDI DI SMP N 1 CANGKRINGAN
SLEMAN YOGYAKARTA.

Pengarah
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana

Penulis
Roswanto, SE, MM

Mentor
R. Utomo

Kontributor
Slamet Riyadi, Theodora Eva, Anita, Wahyu, Sri Hastuti, Hadi Suparmo, Nanik
Eryanti, Daryanto, Nyami, Untung, Julianto, Hendry, Tukilah, Galang Pradana,
Rahmat Rizal Saputra, Sugiyarta, Dhinar Riski Linggar Kingkin, Rahmat
Subiyakto.

Design Cover
Roswanto, SE, MM

Foto Dokumentasi
Roswanto, SE, MM

Diterbitkan oleh
Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB
Kawasan Indonesia Peace dan Security Center (IPSC)
Sentul, Bogor, Jawa Barat

ISBN 978 – 623- 94677 – 1 - 5
Hak Cipta @2021

Hak Cipta dilindungi Undang – Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau
seluruh isi karya tulis penelitian ilmiah tanpa izin penulis dan penerbit.

iv

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Wr.WB

Kehadiran Karya Tulis Penelitian Ilmiah yang ditulis oleh Roswanto, SE,
MM sangat bermanfaat untuk menjadi bacaan dan rujukan para peminat kebijakan
Penanggulangan Bencana. Disamping itu, karya tulis penelitian ilimiah ini pun
berguna bagi pengembangan Penanggulangan Bencana yang ada disana. Penulis
menyajikan dalam bentuk paparan yang lebih dalam tentang Kesiapsiagaan
Sekolah Siaga Bencana Dalam Menghadapi Erupsi Merapi Studi SMP N 1
Cangkringan Sleman Yogyakarta. Itu berarti penulis memahami benar kondisi
Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana disana.

Berangkat dari pemaparan Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana Dalam
Menghadapi Erupsi Merapi secara teroritis, penulis seakan memberikan
pandangan bahwa pentingnya Rencana Kontijensi Penanggulangan Bencana dari
rumusan masalah, implementasi untuk seterusnya aspek monitoring dan evaluasi.
Secara teoritik pergerakan kegiatan dari awal sampai akhir menjadi satu kesatuan
yang saling berhubungan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi bisa
berkaitan dengan proses perumusannya yang sangat mengena dengan kondisi
empirik. Bisa juga berkaitan dengan adanya evaluasi yang memperbaiki kinerja
penanggulangan bencana dalam hal kesiapsiagaan sehingga mampu mempertinggi
keberhasilan dalam mencapai sasarannya.

Melalui bahasa yang mudah dicerna para pembacanya serta dikuatkan
dengan hasil riset yang dilakukannya sendiri, karya tulis penelitian ilmiah ini
menjadi lebih berdaya untuk mampu menguak kondisi empirik di SMP N 1
Cangkringan Sleman Yogyakarta memberikan warna lain dalam memberikan
pengetahuan kesiapsiagaan penanggulangan bencana kepada pembacanya.

Dengan membaca karya tulis penelitian ilmiah ini ide untuk
mengembangkan Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam Menghadapi
Erupsi Merapi dapat terus digali sehingga pengembangannya mampu dilakukan
secara interconnection agar seluruh komponen daerah dapat berkembang bersama
– sama. Efeknya, beragam input bisa didengar dari banyak pihak terkait, dan itu

v

meringankan beban pemerintah daerah dalam hal mengembangkan ide
pengembangan Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana Dalam Menghadapi Erupsi
Merapi. Hal penting yang harus diperhatikan agar dapat bermanfaatm bahwa input
diperhatikan dan didalami dengan melibatkan sejumlah pihak yang memiliki
keahlian sehingga Penanggulangan Bencana mampu memayung seluruh ide dan
potensi yang ada di daerah.

Sebagai Widyaiswara Ahli Muda Roswanto, SE, MM, saya
mengucapkan selamat atas lahirnya karya tulis penelitian ilmiah ini, semoga kelak
akan lahir lagi karya tulis penelitian ilmiah yang lain dari tangan cerdas seorang
Widyaiswara Pusdiklat BNPB agar menjadi rujukan guna mengembangkan
Sekolah Siaga Bencana ini menjadi lebih aman dan maju. Sekali lagi selamat dan
semoga dapat terus berkarya demi bangsa dan negara.
Wassalamualikum Wr. Wb

22 Desember 2020
Kepala Pusdiklat PB

vi

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT atas beribu nikmat
atau karunia-Nya yang telah diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan
penulisan penelitian ini dengan judul “Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana
dalam Menghadapi Erupsi Merapi (Studi di SMP N 1 Cangkringan Sleman
Yogyakarta)”. Penelitian ini dalam rangka memenuhi persyaratan untuk
menyelesaikan Studi Kewidyaiswaraan Tingkat Menengah di Provinsi Jawa
Tengah Ta. 2020.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan
dari berbagai pihak mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan kemampuan
peneliti. Atas segela dukungan tersebut peneliti mengucapkan terimakasih yang
sebesar – besarnya kepada:
1. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana yang telah

memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengenyam pendidikan
Kewidyaiswaraan Tingkat Menengah;
2. Bapak Joko Supriyanto selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sleman
yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian, terkhusus untuk Kabid
Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Sleman, Kasi Kesiapsiagaan
serta Kasi Mitigasi yang telah bersedia memberikan informasi kepada peneliti,
dan juga anggota kesiapsiagaan yang telah banyak membantu peneliti;
3. Bapak Julianto selaku Pengelola Sarana Teknis BPPTK Provinsi D I
Yogyakarta yang telah memberikan ijin melakukan penelitian maupun
memberikan segala informasi kepada peneliti baik melalui wawancara,
dokumen dan dokumentasi;
4. Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru dan Staf serta murid – murid SMP N 1
Cangkringan yang memberikan ijin untuk melakukan penelitian maupun segala
informasi kepada peneliti baik melalui wawancara, dokumen dan dokumentasi;
5. Perkumpulan Lingkar, Bapak Ibu yang memberikan ijin untuk melakukan
penelitian maupun memberikan segala informasi kepada peneliti baik melalui
wawancara, dokumen dan dokumentasi;

vii

6. Ibu Nyami, S.Pd AUD Kepala Sekolah TK Kuncup Mekar serta Tokoh
Masyarakat yang telah bersedia membantu dan memberikan informasi kepada
peneliti;

7. Keluargaku kedua orang tuaku tercinta Ibu Wartini, SP.d. I dan Bapak
Harjono, S.Pd. yang telah berjuang sekuat tenaga demi anakmu. Terimakasih
untuk doa, dukungan materiil dan moril yang besar bagi peneliti. Ita Nurmala
Hikasasi, SP selaku istri yang memberikan semangat serta kesempatan untuk
peneliti dapat mengekpslore diri melalui pekerjaan dan studi Kewidyaiswaraan
Tingkat Mengengah ini. Begitu juga dengan Afiqah Almahyra Shanum, Asyam
Dana Hanifan, Azkadina Handayani Azzahra, pemberi motivasi terbesar dalam
hidup penulis;

8. Dhinar Riski Linggkar Kingkin, yang memberikan dukungan, semangat, dan
doa yang tak ternilai serta yang telah memberikan motivasi untuk terus
berkarya;

9. Rekan – rekan seperjuangan Widyaiswara Pusdiklat BNPB yang telah menjadi
movitasi peneliti untuk dapat menyelesaikan studi secepatnya.
Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak memiliki

kekurangan, oleh karena itu peneliti mengharapkan masukan dan saran serta
kajian lebih lanjut untuk memperbaiki kekurangan yang ada. Semoga hasil
peneliti ini dapat berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan.

Bekasi, 21 Desember 2020

Roswanto, SE., MM

viii

DAFTAR ISI

Motto ii
Kata Sambutan v
Kata Pengantar vii
Daftar Isi ix
Daftar Istilah xi
Daftar Tabel xii
Daftar Gambar xiii

BAB I Pendahuluan 2
BAB II 1.1 Latar Belakang 7
BAB III 1.2 Rumusan Masalah 7
1.3 Tujuan Penulisan 7
BAB IV 1.4 Manfaat Penelitian
BAB V 9
Kajian Pustaka 9
2.1 Kerangka Teori 11
14
2.1.1 Kesiapsiagaan 20
2.1.2 Pengurangan Risiko Bencana 22
2.1.3 Sekolah Siaga Bencana
2.1.4 Bencana 26
2.2 Kerangka berpikir 27
27
Metode Penelitian 27
3.1 Jenis Penelitian 28
3.2 Lokasi Penelitian 28
3.3 Waktu Penelitian 30
3.4 Teknik Pengumpulan Data 30
32
3.4.1 Observasi
3.4.2 Wawancara 36
3.4.3 Studi Pustaka dan Internet 41
3.4.4 Dokumentasi 43
3.4.5 Teknik Analis Data 46

Gambaran Umum 52
4.1 Gambaran Umum Kecamatan 52
4.2 Profil Sekolah SMP N 1 Cangkringan 58
60
4.2.1 Letak Geografis SMP N 1 Cangkringan
4.2.2 Situasi Fisik Sekolah 62

Implementasi Kesiapsiagaan Sekolah Siaga ix
Bencana Dalam Menghadapi Erupsi Merapi
5.1 Pembahasan Hasil Penelitian
5.1.1 Sekolah Siaga Bencana SMP N 1 Cangkringan
5.1.2 SMP N 1 Cangkringan Pasca Erupsi Merapi
5.1.3 Ancaman Erupsi Merapi pada Sekolah Siaga
Bencana di SMP N 1 Cangkringan
5.1.4 Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana SMP N 1

5.2 Cangkringan 81
5.3 Kendala dalam Implementasi Sekolah Siaga 85
5.4 Bencana 88
Tingkat Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana
BAB VI 6.1 SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta 91
6.2 Tingkat Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana 92
Daftar SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta 94
Pustaka (analisis)
Kesimpulan & Rekomendasi
Kesimpulan
Rekomendasi

x

BNPB DAFTAR ISTILAH
BPBD
BPS : Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Destana : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
EWS : Badan Pusat Statistik
IIS : Desa Tangguh Bencana
IPTEK : Early Warning System (Sistim Peringatan Dini)
KRB : International Safe Schools
LSM : Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
NKRI : Kawasan Rawan Bencana
NGO : Lembaga Swadaya Masyarakat
PRB : Negara Kesatuan Republik Indonesia
Protap : Non Goverment Organization)
RPJMN : Pengurangan Risiko Bencana
RPP : Prosedur Tetap
SD : Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional
SFDRR : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
Sisnas PB : Sekolah Dasar
SMP : Sendai Framework Disaster Risk Reduction
SSB : Sistim Nasional Penanggulangan Bencana
: Sekolah Menengah Pertama
: Sekolah Siaga Bencana

xi

Tabel 1.1 DAFTAR TABEL 2
Tabel 1.2 6
Tabel 3.1 Gunungapi yang paling aktif di pulau jawa 31
Tabel 4.1 Penelitian dari beberapa peneliti 36
Tabel 4.2 Teknik pengumpulan data 36
Tabel 4.3 Batas wilayah kecamatan cangkringan 2019 37
Tabel 4.4 Nama sungai yang melintasi kecamatan cangkringan 2019 37
Luas wilayah menurut desa di kecamatan cangkringan 2019
Tabel 4.5 Banyak padukuhan, RW, dan RT per Desa di kecamatan cangkringan 37
Tabel 4.6 2019 38
Nama – nama pejabat kantor kecamatan cangkringan 2019
Tabel 4.7 Banyaknya penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin di 39
desa wukisari 2019
Tabel 4.8 Banyaknya SD, SMP dan SMA per Desa di kecamatan cangkringan 39
2019
Tabel 4.9 Keberadaan fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam menurut 43
Tabel 5.1 desa di kecamatan cangkringan 2019 61
Tabel 5.4 Daftar pendidik dan Tenaga Kependidikan 89
Karakteristik Ancaman Erupsi Merapi
Analisis Tingkat Kesiapsiagaan

xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 24
Gambar 4.1 Peta wilayah kecamatan cangkringan 40
Gambar 4.2 Surat Keputusan Berdirinya SMP 42
Gambar 4.3 Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 44
Gambar 4.4 Penerimaan Siswa Baru 44
Gambar 4.5 Penunjukan Tempat Pengungsian 45
Gambar 4.6 Denah Keadaan Bangunan 47
Gambar 4.7 Tampak Depan SMP N 1 Cangkringan 48
Gambar 4.8 Halaman Sekolah SMP N 1 Cangkringan 48
Gambar 4.9 Ruang Guru 49
Gambar 4.10 Ruang Kelas 49
Gambar 4.11 Struktur Organisasi SMP N 1 Cangkringan 50
Gambar 4.12 Struktur Komite Sekolah 50
Gambar 5.1 Sekolah SMP N 1 Cangkringan 53
Gambar 5.2 Kolam Perikanan SMP N 1 Cangkringan 54
Gambar 5.3 Fasilitas Belajar Mengajar SMP N 1 Cangkringan 55
Gambar 5.4 Mushola 57
Gambar 5.5 Ancaman Erupsi Merapi di Kecamatan Cangkringan 58
Gambar 5.6 Ancaman Perioritas di SMP N 1 Cangkringan 61
Gambar 5.7 Halaman Dalam Sekolah 64
Gambar 5.8 Kelas Siswa 65
Gambar 5.9 Ornamen di Kelas Siswa 65
Gambar 5.10 Pintu Yang Terbuka Keluar 66
Gambar 5.11 Parkir Sekolah 67
Gambar 5.12 Tangga di Ruang Guru & Kelas Siswa 70
Gambar 5.13 Rambu Evakuasi 78
Gambar 5.14 Kantor Kecamatan Cangkringan 79
Gambar 5.15 Struktur Tim Siaga Bencana 83
Gambar 5.16 Momental Terjadinya Resilensi 85
Gambar 5.17 Peresmian SSB SMP N 1 Cangkringan Oleh Bupati Kabupaten Sleman 86
Gambar 5.18 Tas Siaga Bencana 87

xiii

1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Indonesia, negara yang terkenal dengan sebutan “Laboratorium Bencana”

memiliki berbagai ancaman, sebagaimana data Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) mencatat terdapat 2.384 kejadian bencana alam yang terjadi
hingga akhir Oktober 2020 (bnpb.go.id, cloud/dibi/beranda, 2020). Salah satunya
adalah ancaman terhadap bencana letusan gunungapi. Indonesia merupakan
negara yang paling banyak memiliki gunungapi di dunia. Gunungapi di Indonesia
merupakan bagian dari cincin api Pasifik yang terbentuk akibat zona subduksi
antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Saat ini Negara Republik Indonesia
memiliki 129 gunungapi aktif dengan kurang lebih 3,9 juta penduduk yang
bermukim di wilayah sekitarnya. Dari 129 gunungapi aktif yang ada saat ini
tercatat ada 68 gunungapi yang paling aktif tipe A, 29 gunungapi tipe B, dan 31
gunungapi tipe C di Indonesia. Gunungapi tipe A tercatat pernah mengalami
erupsi magmatik paling sedikit satu kali sesudah tahun 1600. Gunungapi tipe A di
Jawa sebagaimana yang terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.1 Gunungapi yang paling Aktif di Pulau Jawa

No Nama Gunung Lokasi
(1) (2) (3)
1 Arjuno Welirang
2 Bromo Malang, Mojokerto, Pasuruan (Jatim)
3 Ciremai Probolinggo (Jatim)
4 Dieng Cirebon, Kuningan, Majalengka (Jabar)
5 Galunggung Banjarnegara, Wonosobo, Batang (Jateng)
6 Gede Tasikmalaya, Garut (Jabar)
7 Guntur Bogor, Cianjur, Sukabumi (Jabar)
8 Ijen Garut (Jabar)
9 Lamongan Banyuwangi, Bondowoso (Jatim)
10 Merapi Lumajang (Jatim)
Mangelang, Boyolali, Klaten (Jateng) Sleman
11 Papandayan (DIY)
12 Raung Garut (Jabar)
13 Salak Banyuwangi, Bondowoso, Jember (Jatim)
14 Semeru Bogor, Sukabumi (Jabar)
Lumajang, Malang, (Jatim)

2

15 Selamet Pemalang, Banyumas, Brebes, Tegal, Purbalingga
(Jateng)
16 Sumbing Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo
(Jateng)
17 Sindoro Temanggung, Wonosobo (Jateng)
18 Tangkuban Perahu Subang, Bandung (Jabar)
19 Kelud Kendiri, Blitar, Malang (Jatim)

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah rawan
bencana yang ada di Indonesia. Erupsi Gunung Merapi menjadi ancaman utama
yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan membuat banyak kerugian di Yogyakarta.
Beberapa kerugian meliputi kerusakan sarana prasarana, kerusakan sarana
pendidikan, kerusakan rumah sedang maupun parah, psikososial para korban,
adanya korban jiwa, serta perekonomian yang harus terhenti. Erupsi Merapi 2010
dianggap yang terbesar setelah letusan tahun 1982. Gejala awal erupsi ditandai
dengan munculnya gempa – gempa vulkanik dalam jumlah banyak dan amplitude
besar. Pada 20 September 2010 tingkat aktivitas Merapi dinaikan menjadi
waspada (Level III) karena adanya kenaikan signifikan jumlah gempa vulkanik
demikian juga parameter pemantauan lainnya seperti deformasi dan kimia. Pada
26 Oktober 2010 terjadi awan panas letusan terarah menuju Kali Gondol sejauh 8
km dengan kecepatan hamper 100 km/jam.

Biasanya erupsi Merapi diawali dengan tumbuhanya kubah lava yang
kemudian gugur menjadi lavar pijar dan awan panas dengan sekitar 800 derajat
Celcius. Erupsi Merapi tahun 2010 tidak diawali dengan tumbuhnya kubah lava
dan secara visual tidak teramati adanya API diam atau guguran lava pijar. Erupsi
Merapi terjadi secara eksplosif disebabkan magma naik ke permukaan dengan
sangat cepat. Puncak dari fase erupsi merapi 4 – 5 Nopember 2010, material
erupsi merapi terlontar vertical ke atas dengan tinggi plume melebihi 10 km dan
awan panas meluncur sejauh 15 km ke arah Kali Gondol. Total material erupsi
yang dikeluarkan diperkirakan lebih dari 100 juta meter kubik (VEI4).

Saat erupsi Merapi tahun 2010, jumlah gas SO2 yang teremisikan ke
udara dari pantauan satelit berkisar 10 milyar kg. Gas dan abu di atmosfir
mengganggu penerbangan jalur Asia dan Australia. Konsentrasi gas CO2 yang

3

tercatat sangat tinggi yaitu 63% mol dengan penurunan H2O menjadi 23% mol.
Pada kondisi normal gas Merapi di dominasi gas H2O dengan konsentrasi lebih
dari 90 % mol sehingga mengakibatkan sebanyak 277 jiwa meninggal dunia di
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 109 orang meninggal di wilayah Jawa Tengah
(bnpb.go.id, upload/migartion/pubs/448.pdf, 2011)

Risiko bencana yang dialami Indonesia dapat diminimalisir apabila
kerentanan dikurangi dan kapasitas masyarakat terhadap bencana dapat
ditingkatkan. Bencana dapat diartikan sebagai adanya ketidakseimbangan
kapasitas yang dimiliki masyarakat di daerah rawan bencana dengan kerentanan
yang dimilikinya. Begitu besar risiko yang dialami negara yang berada di ring of
fire, sehingga Indonesia mengerucutkan “bencana” menjadi salah satu prioritas
program-program pemerintah.

Belajar dari pengalaman penanggulangan bencana masa lalu yang kurang
memperhatikan pendekatan pengurangan resiko bencana, maka pembangunan
sistem penanggulangan bencana yang baik perlu diselenggarakan dengan
bertumpu pada prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana (PRB). Ketidaksiapan
masyarakat melatarbelakangi pentingnya PRB di Yogyakarta yang diperkuat
dengan adanya Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 8 tahun 2010 tentang
Penanggulangan Bencana. Pembentukan perda ini sesuai dengan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dijabarkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Terkait dengan pengaturan dalam RPJPD dan RPJMD pola
penangulangan bencana di Yogyakarta diintegrasikan dengan pembangunan
pendidikan, budaya, dan pariwisata. Dalam perda dituliskan mengenai bagaimana
PRB seharusnya dilakukan di setiap daerah rawan bencana dengan aktor yang
bergerak cenderung terhitung (inklusif). Dalam Perda DIY Nomor 8 tahun 2010
juga dituliskan bahwa satuan pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi
pengurangan resiko bencana kedalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya
yang dikoordinasikan dengan dinas terkait. Maka dari itu, program PRB tidak
hanya dilakukan dalam masyarakat wilayah desa saja tetapi juga di sekolah.

4

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan BNPB, Muchtaruddin,
menyampaikan:

“ Indonesia berada di daerah rawan bencana dan dengan jenis- jenis
bencana yang lengkap, seperti rob, banjir, gempa bumi, tsunami,
putting beliung dan termasuk konflik sosial. Memberikan pendidikan
bencana pada anak – anak adalah sangat penting. Dunia pendidikan
cukup strategis untuk menyampaikan informasi bencana dan agar
terjadi kesiapsiagaan” (pusdiklatbnpb, 2011)

Banyaknya ancaman bencana di Negara Republik Indonesia, membuat
BNPB memilih sebuah strategis yang langsung dilakukan di tingkatan bawah
salah satunya melalui edukasi kebencanaan. Edukasi kebencanaan menjadi
jembatan antara pemangku kepentingan dalam hal kebencanaan dengan aktor
muda yang mampu berkecimpung dan berperan untuk wilayahnya. Sejalan dengan
BNPB, disinyalir surat kabar online Jateng Pos, Wakil Bupati Sleman Sri
Muslimatun juga mengatakan bahwa mitigasi bencana membutuhkan partisipasi
dari berbagai aktor. Bukan hanya pemerintah, relawan penanggulangan bencana,
tetapi juga seluruh komponen masyarakat termasuk di antaranya para pelajar,
NGO (Non Govermmet Organization), dan komersial. Pelajar memiliki peran
cukup besar dalam PRB maupun saat terjadi bencana, sehingga BPBD Kabupaten
Sleman menargetkan sejumlah dunia pendidikan menjadi Sekolah Siaga Bencana
(SSB). Salah satu sekolah yang telah terbentuk yaitu Sekolah Siaga Bencana SMP
N 1 Negeri Cangkringan (bpbd.slemankab.go.id, 2014).

SMP N 1 Cangkringan merupakan sekolah yang berada di KRB
Gunungapi (Merapi) beralamat di Wukisari RT 01 RW 29, Cangkringan Sleman,
di titik koordinat lintang -7.649539535770101, bujur 110.44368982315063,
ketinggian 497m (20401070, t.thn.). SMP N 1 Cangkringan menjadi salah satu
sarana edukasi pendidikan yang terdampak sehingga bangunan permanen sekolah
tidak memungkinkan untuk berlangsungnya kegiatan belajar mengajar seperti
biasa. Letak geografis tersebut melatarbelakangi BPBD Kabupaten Sleman
membentuk SMP N 1 Cangkringan menjadi Sekolah Siaga Bencana.

Sekolah Siaga Bencana agar sejalan dengan rencana kontijensinya perlu
optimalisasi dengan mengkaji implementasinya agar tetap sejalan dengan tujuan

5

SSB. Tujuan SSB adalah membangun budaya siaga dan budaya aman di sekolah
dengan mengembangkan jejaring bersama para pemangku kepentingan di bidang
penanganan bencana; meningkatkan kapasitas institusi sekolah dan individu
dalam mewujudkan tempat belajar yang lebih aman bagi siswa, guru, anggota
komunitas sekolah dan komunitas di sekeliling sekolah; serta menyebarluaskan
dan mengembangkan pengetahuan kebencanaan ke masyarakat luas melalui jalur
pendidikan sekolah.

Penelitian ini akan mengkaji seperti apa Implementasi Kesiapsiagaan
SSB SMP N 1 Cangkringan dalam menghadapi bencana Erupsi Merapi dengan
dorongan dan hambatan yang terjadi. Penerapan konsep sekolah siaga bencana ini
seyogyanya dapat memberikan masukan tidak hanya untuk internal sekolah tetapi
juga menjadikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah khususnya BNPB dalam
menciptakan rencana kontijensi menghadapi bencana. Selama ini pelatihan di
Pusdiklat BNPB berkisar tentang manajemen bencana. Kurikulum dan pelatihan
Sekolah Siaga Bencana belum menjadi program khusus Pusdiklat.

Penelitian terkait penanggulangan bencana maupun Kesiapsiagaan
Sekolah Siaga Bencana sudah pernah menjadi topik beberapa peneliti seperti
dalam tabel 1.2. Namun, mengenai Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam
menghadapi Erupsi Merapi (studi di SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta)
belum pernah menjadi tema untuk diteliti.

Tabel 1.2 Penelitian dari Beberapa Peneliti

No Judul Penelitian Tahun Nama Peneliti
Pembuatan
(1) (2) (4)
1 Manajemen Program Sekolah Siaga (3) Sevita Dwi Nuraini
2018
Bencana di SD Negeri Selomulyo
Ngaglik Sleman 2016 Arditha Sinar
2 Efektivitas Program Sekolah Siaga Perwira
Bencana Sebagai Stategi BPBD DIY
dalam Pengurangan Resiko Bencana 2018 Zela Septikasari
di Kota Yogyakarta
3 Kesiapsiagaan dalam Menghadapi

6

Erupsi Gunung Merapi pada Sekolah
Dasar Sekolah Siaga Bencana di
Kawasan Rawan Bencana III
Kabupaten Sleman
Sumber : Olahan Peneliti, 2020

1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bagaimana Implementasi Kesiapsiagaan SSB SMPN 1 Cangkringan
dalam menghadapi ancaman Erupsi Merapi dilihat secara struktural,
yakni kesiapsiagaan yang mementingkan fisik bangunan yang aman dan
sesuai aturan.

b. Bagaimana Implementasi Kesiapsiagaan SSB SMPN 1 Cangkringan
dalam menghadapi ancaman erupsi Merapi dilihat dari non struktural,
yakni kesiapsiagaan dalam hal manajemen sekolah.

c. Bagaimana rencana kontijensi SSB SMPN 1 Cangkringan?
d. Apakah yang menjadi penunjang dan penghambat pelaksanaan SSB

SMPN 1 Cangkringan?

1.3 Tujuan Penulisan
Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu menganalisis Kesiapsiagaan

Sekolah Siaga Bencana SMPN 1 Cangkringan dalam menghadapi ancaman Erupsi
Merapi dilihat dari implemetasinya dan faktor yang mempengaruhinya.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

a. Bagi publik : memberikan pengetahuan tentang Sekolah Siaga Bencana
dalam rangka Program Pengurangan Risiko Bencana.

b. Bagi pusdiklat BNPB : memberikan rekomendasi dalam membuat
Rencana Kontijensi Sekolah untuk kasus Erupsi Merapi serta bahan
masukan pelatihan kesiapsiagaan sekolah dalam menghadapi bencana.

7

8

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori
2.1.1 Kesiapsiagaan
Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk
mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang
tepat guna dan berdaya guna (Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Penanggulangan Bencana, 2007). Di dalam (Nurjanah, dkk, 2012)
kesiapsiagaan adalah perkiraan tentang kebutuhan yang akan timbul jika
terjadi bencana dan memastikan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Kesiapsiagaan akan membawa manusia di daerah rawan bencana
pada tataran kesiapan/kesiapsiagaan yang lebih baik dalam menghadapi
bencana. Kegiatan kesiapsiagaan meletakkan aturan-aturan penanggulangan
kedaruratan sedemikian rupa sehingga menjadi lebih efektif, termasuk
kegiatan penyusunan dan uji coba rencana kontinjensi, mengorganisasi,
memasang, dan menguji sistem peringatan dini, logistik kebutuhan dasar,
pelatihan, dan prosedur tetap lainnya.
Menurut (LIPI UNESCO/ISDR, 2006) kesiapsiagaan adalah tindakan-
tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu
untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan tepat guna
untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Konsep kesiapsiagaan yang
digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk melakukan tindakan
persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara cepat dan tepat (LIPI
UNESCO/ISDR, 2006)
Kesiapsiagaan bertujuan untuk meminimalkan efek samping bahaya
melalui tindakan pencegahan yang efektif, tepat waktu, memadai, efisien.
Sejalan dengan (UNDP, UNDRO, 1992) juga menjelaskan bahwa tujuan
kesiapsiagaan bencana adalah untuk meminimalisis pengaruh-pengaruh yang
merugikan dari satu bahaya lewat tindakan-tindakan berjaga-jaga yang
efektif, dan menjamin secara tepat, organisasi yang tepat dan efisien serta

9

pengiriman respon emergensi yang menindak lanjuti dampak dari suatu
bencana. Contoh kegiatan kesiapsiagaan diantaranya penyusunan rencana
penanggulangan bencana, pemeliharaan sumber daya, dan pelatihan personil.
Kesiapsiagaan juga tindakan mempersiapkan rencana saat bahaya terjadi,
meningkatkan kemampuan mengenai bahaya dengan mengikuti pelatihan,
memahami rute evakuasi, pembagian kerja saat bahaya terjadi, penyediaan
stok alat-alat darurat, meminta pertolongan pertama (Perry, RW and MK
Lindell, 2008)

(IDEP, 2007)menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu : (1) Mengurangi
ancaman dengan berbagai tindakan yang dapat dilakukan atau mengurangi
akibat ancaman; (2) Mengurangi kerentanan masyarakat dengan
mempersiapkan diri sehingga lebih mudah untuk melakukan tindakan
penyelamatan pada saat bencana terjadi. Persiapan yang baik akan bisa
membantu masyarakat untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat
waktu. Masyarakat yang pernah dilanda bencana dapat mempersiapkan diri
dengan melakukan kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan evakuasi,
penyelamatan serta mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana; (3)
Mengurangi akibat suatu ancaman dengan cepat bertindak apabila terjadi
bencana, misalnya persiapan sumber air bersih dapat mengurangi kejadian
penyakit menular; (4) Menjalin kerjasama di mana apabila diperlukan dapat
bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Puskesmas, polisi,
aparat desa atau kecamatan.

Berdasarkan (LIPI UNESCO/ISDR, 2006), konsep kesiapsiagaan
yang digunakan pada Pedoman Pengurangan Resiko Bencana lebih
ditekankan pada menyiapkan kemampuan untuk dapat melaksanakan
kegiatan tanggap darurat secara cepat dan tepat, terkhusus dalam pedoman ini
adalah dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami. Kegiatan
tanggap darurat meliputi: 1) langkah-langkah tindakan sesaat sebelum
bencana, seperti peringatan dini (bila memungkinkan) meliputi penyampaian
peringatan dan tanggapan terhadap peringatan; 2) tindakan saat kejadian
bencana, seperti melindungi atau menyelamatkan diri, melindungi nyawa dan

10

beberapa jenis benda berharga; 3) tindakan evakuasi dan tindakan yang harus
dilakukan segera setelah terjadi bencana, seperti SAR, evakuasi, penyediaan
tempat berlindung sementara, perawatan darurat, dapur umum, bantuan
darurat; dan 4) survei untuk mengkaji kerusakan dan kebutuhan-kebutuhan
darurat serta perencanaan untuk pemulihan segera.

2.1.2 Pengurangan Risiko Bencana
Pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktek mengurangi

risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengurangi
faktor-faktor penyebab bencana. Pengurangan risiko bencana direalisasikan
dengan mengembangkan motivasi, keterampilan, dan pengetahuan agar dapat
bertindak dan mengambil bagian dari upaya untuk pengurangan risiko
bencana.

Salah satu Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang dilakukan yaitu
dengan mensosialiasikan mengenai kawasan rawan bencana kepada
masyarakat yang berada di zona merah. Kawasan Rawan Bencana (KRB)
dibagi menjadi 3:
1) Kawasan Rawan Bencana (KRB) I

KRB I merupakan kawasan yang rawan terhadap ancaman banjir
lahar hujan, sehingga dibagi menjadi 2 yaitu : a) terletak di daerah aliran
sungai yang berhulu di sekitar puncak dan b) permukiman yang letaknya
rawan terhadap hujan abu tanpa memperhatikan arah angin dan
kemungkinan terkena bantuan magmatik. Kebijakan pemerintah dalam
pengurangan risiko bencana di KRB I adalah dengan melakukan sosialisasi
kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas melalui pendidikan penelitian
serta ilmu pengetahuan.
2) Kawasan Rawan Bencana (KRB) II

KRB II merupakan kawasan yang terancam aliran awan panas,
aliran lava, lahar serta lontaran batu pijar. Masyarakat diwajibkan
mengungsi ketika BPPTKG menaikan status merapi. Beberapa kebijakan
yang ditetapkan di KRB II yaitu: a) pengembangan kegiatan untuk

11

penanggulangan bencana, pemanfataan sumber daya alam, kehutanan,
pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, konservasi, ilmu
pengetahuan, pendidikan, penelitian dan wisata alam; b) peruntukan
hunian terbatas hanya untuk penduduk pada kecamatan tempat keberadaan
hunian; c) pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana hanya
untuk skala pelayanan masyarakat satu kecamatan.
3) Kawasan Rawan Bencana (KRB) III

KRB III merupakan kawasan yang paling berbahaya dibandingkan
kawasan lain. Beberapa ancaman yang dapat menimpa kawasan ini yaitu
awan panas aliran lava, guguran batu, dan lontaran batu (pijar).
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) Kabupaten Sleman.
KRB III merupakan zona merah yang sebenarnya tidak diijinkan untuk
membuat hunian. Kebijakan yang diberlakukan: a) kegiatan untuk
penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian
lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
b) melarang hunian baru (hunian yang rusak sedang). Land Coverage
Ratio paling banyak sebesar 5% (lima persen). Mengungsi ketika
BPPTKG menaikan status menjadi awas. Dengan adanya peringatan dari
pihak yang berwenang masyarakat diharuskan mengungsi di tempat yang
ditentukan.

Dalam Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 salah satu prioritas program
pengurangan risiko bencana adalah terwujudnya penggunaan pengetahuan,
inovasi dan pendidikan untuk membangun kapasitas dan budaya aman dari
bencana di semua tingkat; dengan indikator: (1) tersedianya informasi yang
relevan mengenai bencana dan dapat diakses di semua tingkat oleh seluruh
pemangku kepentingan melalui jejaring, pengembangan sistem untuk berbagi
informasi, dst; (2) kurikulum sekolah, materi pendidikan dan pelatihan yang
relevan mencakup konsep-konsep dan praktik-praktik mengenai pengurangan
risiko bencana dan pemulihan; (3) tersedianya metode riset untuk kajian
risiko multi bencana serta analisis manfaat- biaya (cost benefit analysist)

12

yang selalu dikembangkan berdasarkan kualitas hasil riset; (4) diterapkannya
strategi untuk membangun kesadaran seluruh komunitas dalam melaksanakan
praktik budaya tahan bencana yang mampu menjangkau masyarakat secara
luas baik di perkotaan maupun pedesaan.

Kerangka Aksi Hyogo diperbarui dengan Kerangka Kerja Sendai
untuk Pengurangan Risiko Bencana (Sendai Framework Disaster Risk
Reduction/SFDRR) 2015-2030. SFDRR merupakan program yang disepakati
bersama oleh 187 negara salah satunya Indonesia, sehingga Indonesia pun
sedang gencar melakukan promosi terhadap kesiapsiagaan bencana. SFDRR
mengintegrasikan seluruh goal dari PRB termasuk di dalamnya manajemen
siklus bencana, pencegahan, mitigasi atau kesiapsiagaan bencana, pemulihan
maupun rehabilitasi. Tujuan dari SFDRR adalah meminimalkan kerusakan
dan kerugian dari bencana yang terjadi seperti fasilitas pendidikan. Dalam
bidang pendidikan, pengurangan risiko bencana merupakan usaha sadar dan
terencana dalam proses pembelajaran untuk memberdayakan peserta didik
dalam upaya untuk pengurangan risiko bencana dan membangun budaya
budaya aman serta tangguh terhadap bencana. Pengurangan risiko bencana
yang berkaitan dengan pendidikan menjadi program prioritas dalam bidang
pendidikan yang diwujudkan dalam pendidikan pengurangan risiko di
sekolah/madrasah.

Pendidikan menjadi dasar untuk membangun sebuah budaya
kesiapsiagaan dan ketangguhan komunitas terhadap bencana. Pendidikan
mengenai ketangguhan terhadap bencana sangat diperlukan oleh anak, guru,
orangtua, pemimpin komunitas, maupun pemerintahan. Pendidikan mengenai
kebencanaan seharusnya dapat didoktrinkan melalui tingkat sekolah baik di
sekolah formal maupun informal. (Muttarak, R., & Lutz, W, 2014)
Pendidikan formal dapat memberikan dampak yang positif kepada setiap
individu untuk mengurangi kerentanan berdasarkan literatur yang telah
diperolehnya. Sekolah menjadi pendidikan yang sangat vital bagi siswa
karena berdasarkan studi empiris dikemukakan bahwa pendidikan bencana
berbasis sekolah secara efektif dapat meningkatkan persepsi dan

13

kesiapsiagaan bencana di antara anak-anak. (Sakurai, A. &, Sato, T, 2016)
menceritakan kasus Kamaishi, siswa sekolah menengah pertama yang dapat
memimpin evakuasi di lingkungannya. Hal ini memberikan bukti efektivitas
implementasi penyelenggaraan program pendidikan bencana yang seharusnya
dapat menjadi program jangka panjang.

Menurut (Kepmendikbud, 2017), tujuan pendidikan untuk
pengurangan resiko bencana antara lain: (1) menumbuhkembangkan nilai dan
sikap kemanusiaan, (2) menumbuhkembangkan sikap dan kepedulian
terhadap risiko bencana, (3) mengembangkan pemahaman tentang risiko
bencana, pemahaman tentang kerentanan sosial, pemahaman tentang
kerentanan fisik, serta kerentanan perilaku dan motivasi, (4) meningkatkan
pengetahuan dan ketrampilan untuk pencegahan dan pengurangan risiko
bencana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang bertanggung
jawab, dan adaptasi terhadap risiko bencana, (5) mengembangkan upaya
untuk pengurangan risiko bencana, baik secara individu maupun kolektif, (6)
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan siaga bencana, (7)
meningkatkan kemampuan tangga darurat bencana, (8) mengembangkan
kesiapan untuk mendukung pembangunan kembali komunitas saat bencana
terjadi dan mengurangi dampak yang disebabkan karena terjadinya bencana,
serta (9) meningkatkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan
besar dan mendadak.

2.1.3 Sekolah Siaga Bencana
Di dalam Hyogo Action Framework maupun Sendai Framework

Disaster Risk Reduction menekankan bahwa diseminasi informasi dan
pendidikan menjadi salah satu strategi efektif yang dapat digunakan dalam
pengurangan risiko bencana. Dari konsep tersebut lalu dikerucutkan bahwa
diseminasi informasi dan pendidikan dapat dilakukan bersamaan yaitu di
sekolah. Beberapa negara menggunakan nama safe school, yang diadopsi
pemerintah Indonesia dengan menggunakan nama Sekolah Siaga
Bencana/Satuan Pendidikan Aman Bencana. Istilah "sekolah aman" tidak

14

berarti bahwa sekolah membentuk variabel sendiri dalam mewujudkan
lingkungan yang sangat aman, tetapi yang dimaksud di sini komunitas di
sekolah dan komunitas di sekitarnya, misalnya, orang tua, guru, siswa,
administrasi, staf, bisnis, dll., berkomitmen untuk terus berupaya membangun
lingkungan yang lebih aman dan tangguh dari bencana.

Pengertian dari Sekolah Siaga Bencana menurut (Konsarium
Pendidikan Bencana, 2011)yaitu usaha yang sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan kompetensi dalam mengantisipasi bencana
melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dalam
pembentukan Sekolah Siaga Bencana, beberapa langkah-langkah yang harus
dilakukan meliputi :

a. Membangun kesepahaman dan komitmen bersama diantara para
anggota komunitas sekolah dengan atau tanpa difasilitasi oleh pihak
luar;

b. Membuat rencana aksi bersama antar sekolah, komite sekolah, orangtua
dan anak-anak;

c. Melakukan kajian tingkat kesiapsiagaan sekolah dengan menggunakan
empat parameter. Parameter adalah standar minimum yang bersifat
kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam
pemberian respon pendidikan. Keempat parameter tersebut adalah:
a. Pengetahuan dan sikap
Dasar dari setiap sikap dan tindakan manusia adalah adanya
persepsi, pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Sasaran
dari program sekolah siaga bencana bukan hanya siswa tetapi juga
komponen sekolah yang lain. SSB ingin membangun kemampuan
seluruh warga sekolah, baik individu maupun warga sekolah secara
kolektif, untuk menghadapi bencana secara cepat dan tepat guna.
Seluruh komponen sekolah baik secara individu maupun kolektif,
mempunyai kapasitas yang memadai untuk menghadapi bencana.
Dengan demikian, seluruh warga sekolah menjadi target sasaran,

15

tidak hanya murid. Sikap dan tindakan ini dapat memberikan
kontribusi untuk manajemen pra bencana yaitu seluruh warga
sekolah memperoleh pengetahuan mengenai upaya yang bisa
dilakukan untuk mengurangi risiko bencana di sekolah.
b. Kebijakan sekolah
Yaitu keputusan formal yang bersifat mengikat yang berisi
landasan surat keputusan, panduan dan arahan pelaksanaan PRB di
sekolah. Secara sederhana, kebijakan sekolah dianggap telah
mendukung PRB di sekolah apabila visi, misi dan tujuan sekolah
memuat dan mendukung upaya pengurangan risiko bencana (PRB)
di sekolah. Kepala sekolah sebagai top leader juga harus mampu
memberikan kebijakan untuk mempermudah seluruh komponen
sekolah dalam mengakses informasi, pengetahuan dan pelatihan
untuk meningkatkan kapasitas dalam menghadapi bencana.
c. Perencanaan kesiapsiagaan
Perencanaan kesiapsiagaan dalam sekolah siaga bencana (SSB)
merupakan kegiatan yang bertujuan menjamin adanya tindakan
cepat dan tepat guna pada saat tanggap darurat bencana. Kegiatan
tersebut memadukan dan mempertimbangkan sistem nasional
penanggulangan bencana (Sisnas PB) di daerah dan disesuaikan
dengan kondisi setempat. Produk perencanaan kesiapsiagaan
adalah adanya perencanaan kesiapsiagaan yang matang dokumen,
protap (prosedur tetap), rencana kontijensi dan sistem peringatan
dini sekolah yang disusun dengan mempertimbangkan sebuah
akruasi dan kontekstual lokal.
d. Mobilisasi Sumber Daya
Yakni upaya menyiapkan sumber daya manusia, sarana dan
prasarana serta pendanaan untuk menjamin sekolah siap
menghadapi bencana yang datang sewaktu-waktu. Kemampuan
sekolah untuk memobilisasi sumberdaya sangat dipengaruhi oleh
kapasitas komponen sekolah, sehingga membutuhkan partisipasi

16

dari pemangku kepentingan eksternal sekolah yang masih terkait,
seperti komite sekolah, Dinas Pendidikan serta pihak swasta yang
relevan dengan dunia pendidikan.
d. Peningkatan kapasitas untuk semua warga sekolah (guru, karyawan,
satuan, pengamanan, anggota komite, orangtua dan anak-anak)
e. Pertemuan tim ahli kebencanaan dalam pembentukan sekolah siaga
bencana dengan merumuskan kegiatan untuk meningkatkan
pengetahuan dan sikap, draft kebijakan, sistem peringatan dini, rencana
tanggap darurat dan mobilisasi sumber daya).
f. Metode simulasi/driil (metode pelatihan yang meragakan sesuatu daam
bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya)
menghadapi bencana sesuai dengan jenis ancaman dengan frekuensi
yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan sekolah yang
bersangkutan standarisasi/pembakuan sekolah siaga bencana.
g. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program sekolah siaga bencana
h. Sosialisasi dan promosi keberadaan sekolah siaga bencana

Di dalam (LIPI, 2011) dalam parameter SSB, kebijakan sekolah pada
dasarnya dapat dikelompokkan dalam dua bagian, yaitu:

1) Peningkatan pengetahuan dan keterampilan komunitas sekolah (guru
dan siswa) untuk mengantisipasi bencana, termasuk:
a. Pengintegrasian materi kesiapsiagaan dalam pelajaran (wajib dan
muatan lokal yang relevan) dan kegiatan ekstrakurikuler;
b. Pelaksanaan simulasi evakuasi secara reguler.

2) Peningkatan kapasitas sekolah yang terdiri dari:
a. Pembentukan organisasi pengelola kesiapsiagaan, seperti gugus
siaga bencana;
b. Pengelolaan pemenuhan kebutuhan dasar komunitas sekolah,
termasuk back-up atau duplikasi dokumen-dokumen penting;

17

c. Sarana dan prasarana kesiapsiagaan sekolah, seperti peralatan
untuk peringatan dini bencana, rencana untuk merespons kondisi
darurat, pertolongan pertama dan evakuasi;

d. Peningkatan kualitas/ketahanan bangunan fisik sekolah;
e. Pengalokasian dana untuk kegiatan kesiapsiagaan sekolah.

Penetapan tujuan program SSB termuat dalam Kebijakan
Penanggulangan Bencana yang ada dalam Rencana Aksi Sekolah (RAS). Di
dalam Kebijakan Penanggulangan Bencana terdapat visi dan misi, maka
perumusan visi penanggulangan bencana sekolah diintegrasikan dengan visi
dan misi sekolah. Kebijakan yang dibuat untuk mendukung kesiapsiagaan
sekolah sebaiknya dituangkan secara tertulis karena suatu kebijakan harus
dapat diketahui oleh seluruh warga sekolah sebagai subjek yang diatur dalam
kebijakan tersebut. Selain itu juga merupakan bukti fisik yang dapat menjadi
satu indikator suatu sekolah dikatakan siap mengantisipasi bencana.

Di dalam (LIPI, 2013) ada beberapa contoh kebijakan yang dapat
dibuat atau dikembangkan oleh sekolah dalam upaya membangun sekolah
siaga bencana, seperti surat atau dokumen yang menyatakan pengintegrasian
materi kesiapsiagaan mengantisipasi bencana ke dalam pelajaran wajib yang
relevan, pelajaran muatan lokal dan kegiatan ekstra kurikuler, SK
pembentukan Gugus Siaga Bencana di sekolah, surat atau dokumen yang
menyatakan adanya alokasi anggaran/dana untuk kegiatan kesiapsiagaan
bencana di sekolah, surat atau dokumen yang menyatakan adanya latihan atau
simulasi evakuasi bencana yang dilakukan sekolah secara regular.

Dalam penyusunan kegiatan kesiapsiagaan, beberapa kegiatan yang
dapat dilakukan di sekolah, seperti (LIPI, 2013) :

1) Membuat salinan/duplikat dokumen-dokumen penting sekolah yang
disimpan di tempat yang aman.

2) Membuat rencana evakuasi yang diwujudkan dalam penentuan tempat
evakuasi; denah dan jalur evakuasi; rambu petunjuk arah evakuasi;
peralatan evakuasi.

3) Membuat prosedur tetap (protap) evakuasi.

18

4) Membentuk posko/unit kesehatan sekolah atau PMR sebagai wadah
kaderisasi sumber daya manusia sekolah dalam pertolongan pertama.

5) Mengadakan pelatihan pertolongan pertama dengan di damping oleh
instansi terkait seperti PMI, Puskesmas dan Dinas Kesehatan daerah.

6) Melakukan latihan/simulasi evakuasi secara rutin.

Sekolah Siaga Bencana perlu dimonitoring dan dievaluasi dapat
dilakukan tindakan koreksi untuk penyempurnaan program selanjutnya.
Dengan demikian, tujuan monitoring antara lain (LIPI, 2011):

Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai
dengan rencana;

1) Mengidentifikasi masalah yang timbul sehingga dapat segera diatasi;
2) Melakukan penilaian apakah pola kerja dan pengembangan sekolah

siaga bencana yang digunakan sudah sesuai/tepat untuk mencapai
tujuan program;
3) Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh
ukuran kemajuan;
4) Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah tanpa
menyimpang dari tujuan.

Sedangkan tujuan dari evaluasi adalah untuk mendapatkan informasi
dan menarik pelajaran dari pengalaman mengenai pengembangan sekolah
siaga bencana, keluaran, manfaat, dan dampak dari sekolah siaga bencana
yang baru selesai dilaksanakan, maupun yang sudah berfungsi, sebagai
umpan balik bagi pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian program selanjutnya (LIPI, 2011)

Berdasarkan penelitian (Septikasari, Z., & Hisbaron. D. R, 2014)
Kabupaten Sleman sudah memiliki 14 Sekolah Siaga Bencana (SSB) sampai
tahun 2014, terdiri dari 9 SSB berada di KRB III (Kawasan Rawan Bencana),
1 SSB di KRB II, dan 4 SSB di KRB I. Hasil penelitian menunjukkan KRB
III memiliki 6 SSB dengan kriteria siap dan 3 SSB dengan kriteria belum

19

siap, KRB II memiliki 1 SSB dengan kriteria belum siap, sedangkan KRB I
memiliki 1 SSB dengan kriteria siap dan 3 SSB dengan kriteria belum siap.
Perbedaan kesiapsiagaan SSB dipengaruhi oleh keaktifan komunitas sekolah,
kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebencaaan,
kelengkapan dokumen kebencanaan, kerjasama yang dilakukan dengan
berbagai pihak, dan inovasi dalam pelaksanaan kegiatan SSB. Inovasi dalam
SSB meliputi inovasi dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran integrasi
dengan materi kebencanaan, sistem peringatan dini, alat peringatan dini, dan
kerjasama dengan berbagai pihak mengenai kegiatan kebencanaan.

2.1.4 Bencana
Sejatinya, bencana bukan lagi suatu momentum yang baru - baru saja

merebak ke setiap negara tetapi sudah melalui proses yang cukup panjang
dan memakan waktu. Berbagai awalan inisiatif digulirkan supaya dapat
menjadi langkah bersama dalam menghadapi bencana di manapun terjadinya.
Gagasan mengenai bencana yang diusung pada awal perkembangan umat
manusia memandang bahwa bencana adalah perbuatan dari Tuhan bahkan
beberapa orang di Indonesia menganggap bahwa bencana merupakan
hukuman dari Tuhan karena ketidaktaatan manusia.

“In the early development of humankind and civilisations,
many, if not most, of the cultures around the world viewed
disasters as acts of God (Drabek, 1991:4), or attributed to it
some false casual attractions such as “Des Astro” or
“evilstar”, “badluck” and “blind faith” (Dombrowsky in
Quarantelli, 1998:19)

(Niekerk & Dewald, 2006) menjelaskan budaya membentuk persepsi
manusia dalam memandang bencana sebagai ketidakmampuannya
menyenangkan hati Dewa. Seiring berjalannya waktu, ilmu pengetahuan
semakin berkembang, literasi semakin mudah didapatkan sehingga dapat
membuka pola pikir manusia melalui penelitian mengenai faktor - faktor
yang menyebabkan bencana. Namun setiap terjadi bencana besar,
pertolongan kolektif tidak akan terhindarkan, Isu mengenai kebencanaan pun

20

semakin meruak. Tanggal 22 Desember 1989 telah dipilih untuk menjadi hari
Pengurangan Bencana Alam yang lalu diubah sebagai Hari Pengurangan
Risiko Bencana Internasional di tahun 2009.

The United National Disaster Management Training Program,
mendefinisikan bencana adalah kejadian yang datang tiba-tiba dan
mengacaukan fungsi normal masyarakat atau komunitas. Peristiwa atau
rangkain kejadian yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan atau kerugian
infrastruktur, pelayanan umum, dan kehidupan masyarakat. Peristiwa ini
diluar kapasitas normal dari masyarakat untuk mengatasinya, sehingga
memerlukan bantuan dari luar masyarakat tersebut (Kollek, Daniel, 2013).

Pan African Emergency Training Centre (Center, 2002)
mendefinisikan bencana sebagai kejadian yang menyebabkan kerusakan,
gangguan ekologis, hilangnya nyawa manusia, dan memburuknya derajat
atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari
masyarakat wilayah yang terkena bencana (Efendi, Ferry & Makhfudi, 2009).
Pendapat lain mengatakan bencana adalah kejadian yang menyebabkan
kerugian yang cukup besar yang tidak bisa diatasi oleh komunitas masyarakat
sekitar. Bencana ditandai dengan adanya korban jiwa bencana serta
terganggunya fungsi masyarakat.

Berdasarkan pengertian-pengertian bencana di atas, bencana dapat
diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang tidak dapat diatasioleh
masyarakat dan dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan maupun kerugian
harta benda. Macam - macam bencana menurut (Undang - Undang Nomor 24
Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, 2007) pasal 1 tentang
Penanggulangan Bencana, dibagi menjadi 3 macam yaitu :

1. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa
alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin
topan, kekeringan dan tanah longsor;

2. Bencana non alam adalah bencana disebabkan oleh peritiswa yang
bukan dari alam, yaitu gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi,
kecelakaan industri, kecelakaan tranportasi dan wabah penyakit;

21

3. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia,
seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas
masyarakat, dan teror, Center for Excelent in Disaster Management
& Humantarian Assistance (cfe-dmha.org, 2015) menambahkan
kebakaran hutan sebagai salah satu bencana yang diakibatkan oleh
ulah manusia. Kebakaran hutan dimulai ketika petani membakar
lahan yang luas. Sementara penebangan ini umumnya tidak ramah
lingkungan, karena angin bisa merubah kebakatan yang
direncanakan menjadi tidak terkendali.

Pemerintah Sleman menyadari risiko ancaman bencana yang dapat
menimbulkan dampak bagi ketahanan wilayah ini sehingga Pemerintah
Daerah Kabupaten Sleman telah menetapkan Peraturan Daerah Tentang
Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2013
(peraturan.bpk.go.id/Home/Details/15043/perda-sleman-no-7-tahun-2013,
2013). Beberapa program dan kegiatan yang mendukung berkaitan dengan
penanggulangan bencana adalah peta risiko bencana, sosialisasi daerah
rawan, operasi dan pemeliharaan EWS (lahar banjir), pembentukan dan
operasional SAR dan komunitas peduli bencana/ relawan penanggulangan
bencana.

2.2 Kerangka Pikir
Indonesia adalah negara kepulauan yang berada di ring of fire yakni

rangkaian cincin api yang membentang sepanjang lempeng pasifik yang
merupakan lempeng tektonik paling aktif di dunia. Maka tak heran banyak
gunung berapi yang masih aktif yang tersebar di Kepualauan Indonesia meletus.
Demikian pula dengan Sleman Yogyakarta, memiliki Gunung Merapi sebagai
gunungapi yang hingga kini masih aktif. Erupsi Gunung Merapi menjadi ancaman
utama yang sewaktu-waktu dapat terjadi dan membuat banyak kerugian di
Yogyakarta dan sekitarnya. Beberapa kerugian meliputi kerusakan sarana

22

prasarana, kerusakan sarana pendidikan, kerusakan rumah sedang maupun parah,
serta kematian ternak dan korban jiwa.

Kini penanggulangan bencana yang baik perlu diselenggarakan dengan
bertumpu pada prinsip-prinsip pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini Daerah
Istimewa Yogyakarta juga memiliki peraturan daerah tentang penanggulangan
bencana yang di dalamnya memuat integrasi pengurangan resiko bencana kedalam
kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan dinas
terkait. BPBD Kabupaten Sleman menargetkan sejumlah dunia pendidikan
menjadi Sekolah Siaga Bencana termasuk SMPN 1 Cangkringan Sleman
Yogyakarta. Salah satu prioritas program pengurangan risiko bencana adalah
tersedianya rencana kontinjensi bencana di dalam Sekolah Siaga Bencana. SMPN
1 Cangkringan Sleman Yogyakarta memiliki rencana kontijensi 2015 dan belum
ada pembaruan. Untuk mengoptimalkan Sekolah Siaga Bencana di SMPN 1
Cangkringan Sleman Yogyakarta menjadi SSB ideal diperlukan kajian
implementasi kesiapsiagaan sekolah tersebut. Pada akhirnya dapat dijadikan
rekomendasi penyusunan kurikulum pelatihan Sekolah Siaga Bencana.

Analisis dilakukan dengan melihat sisi struktural dan non struktural dari
SSB SMPN 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta. Sisi struktural meliputi telaah
lokasi sekolah, penataan ruang kelas, serta dukungan sarana dan prasarana.
Sedangkan sisi non struktural meliputi kebijakan sekolah, sikap dan tindakan,
perencanaan kesiapsiagaan, dan mobilisasi sumber daya. Seluruhnya terwujud
dalam “Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam Menghadapi Erupsi Merapi
(Studi SMPN1 Cangkringan Sleman Yogyakarta)”. Gambar 2.1 menunjukkan
kerangka pikir penelitian.

23

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian
24

25

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau yang biasa

disebut dengan field research. Peneliti melakukan deskripsi atas apa yang
ditemukan di lapangan melalui kajian secara mendalam dan intensif terhadap
suatu objek yang telah dipilih, sedangkan metode yang dipilih oleh peneliti yaitu
metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan sebuah metode yang tidak terlalu
mengandalakan “nilai”. Penggunanaan metode kualitatif lebih mengandalkan
proses daripada hasil sehingga yang dilihat dalam penelitian ini yaitu interaksi
simbolik berdasarkan pada pengalaman manusia secara alamiah yang dapat
membentuk sebuah wahana untuk menemukan kebenaran atau dapat juga lebih
membenarkan kebenaran. (Moleong, 2006) Peneliti juga melihat sebuah fenomena
secara obyektif namun perlunya pembatasanan antara persepsi dan peneliti
persepsi informan, jangan sampai peneliti terjebak pada persepsi yang diambil.

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian mengenai
“Implementasi Kesiapsiagaan Sekolah Siaga Bencana dalam Menghadapi Erupsi
Merapi (Studi SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta)”. Metode kualitatif ini
dirasa lebih akurat untuk menajamkan sebuah penelitian melalui data yang berasal
dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, video - tape, dokumen pribadi,
memo serta dokumen resmi lainnya (Moleong, 2006). Terdapat 4 tahapan dalam
mengaplikasikan metode kualititatif yaitu pralapangan, pekerjaan lapangan,
analisis data dan penulisan laporan. Dalam tahap pralapangan, peneliti
memaksimalkan untuk pengenalan karakteristik wilayah, sedangkan dalam
pekerjaan lapangan dan analisis data, peneliti lebih banyak melakukan penggalian
informasi di lapangan walaupun tidak menutup kemungkinan untuk penggunaan
informasi yang menggunakan nilai maupun jumlah. Dalam penulisan laporan,
peneliti telah menyajikan dalam bentuk data tertulis maupun data pendukung
seperti gambar, angka dalam bentuk tabel maupun diagram, serta data tidak
tertulis seperti hasil wawancara.

26

3.2 Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di SMP N 1 Cangkringan merupakan sekolah

yang berada di KRB Gunungapi (merapi) beralamat di Wukisari RT 01 RW 29,
Cangkringan Sleman, di titik koordinat Lintang -7.649539535770101, Bujur
110.44368982315063, Ketinggian 497. Sekolah ini merupakan penyangga yang
berdampak langsung kena erupsi merapi.

Alasan pemilihan lokasi di SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta
karena kondisi geografis dari sekolah tersebut. Letak geografis sekolah
merupakan daerah rawan bencana. Menurut BPBD Sleman, Desa Watuadeg
berada di radius Kawasan Risiko Bencana (KRB) yang berpotensi terkena
ancaman erupsi Merapi. Kebijakan dari BPPTKG (Balai Penyelidikan dan
Pengambangan Teknologi Kebencanaan Geologi) Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Badan Penanggulangan Bencana Daereah Kabupaten Sleman saat
terjadi peningkatan status Merapi dari waspada menjadi siaga (Level 3), KRB
diharuskan untuk mengungsi ke desa yang telah disepakati begitu juga dengan
sekolah yang ada di dalam kawasan KRB tersebut.

3.3 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan terhitung tanggal 4 s.d 31 Desember 2020 .

Beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh peneliti meliputi pengambilan data
lapangan, observasi, tahap analisis dan penafsiran data serta penyajian data.

3.4 Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini dilakukan bentuk pengambilan data secara intensif.

Berdasarkan penjelasan Patton (Emzir, 2010) bahwa terdapat tiga jenis data
kualitatif, yaitu wawancara, pengamatan maupun dokumen sehingga proses umum
pengumpulan data dengan menggunakan data kualitatif yang dilakukan secara
mendalam sehingga penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berikut
untuk mendapatkan data yang diperlukan.

27

3.4.1 Observasi
Observasi dalam metode kualitatif merupakan pengumpulan data yang

dilakukan oleh peneliti dengan turun langsung ke lokasi penelitian untuk
peninjauan objek secara cermat ataupun mengamati segala perilaku/aktivitas
subjek yang dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang ada dalam
penelitian ini (Creswell J. W., 2010). Selain melakukan pengamatan, peneliti
dalam hal ini juga mengajukan sejumlah pertanyaan kepada informan sebagai
salah satu proses pengumpulan data. Berdasarkan fokus penelitian yang telah
dipilih maka peneliti mengamati guru serta murid di Sekolah Siaga Bencana
SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta meliputi letak geografis sekolah,
kondisi serta aktivitas di sekolah tersebut, kegiatan maupun kesiapan siswa
serta guru pengajar terkait dengan kesiapsiagaan bencana, dan yang tidak kalah
penting yaitu fasilitas pendukung dan kemampuan seluruh warga sekolah SMP
N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta dalam melakukan pengurangan risiko
bencana. Pengamatan dilakukan secara aktif artinya peneliti tidak hanya fokus
mengamati saja tetapi juga dapat berbicara dan mengajukan sejumlah
pertanyaan. Data pengamatan yang telah didapat juga direkam melalui tape
recorder maupun alat elektronik lainnya lalu diubah dalam bentuk tertulis
sehingga dapat di cek kembali keabsahannya.

3.4.2 Wawancara
Wawancara merupakan sebuah proses yang harus dilakukan dalam

metode kualitatif untuk mendapatkan jawaban atas rumusan masalah yang
menjadi fokus penelitian. Proses tersebut dapat melalui tanya jawab secara
langsung di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan atau
memberikan keterangan terkait informasi yang menjadi pertanyaan peneliti.
Hal tersebut juga didukung oleh (Creswell J. W., 2010), Wawancara dalam
metode kualitatif merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara
langsung, melalui media telepon/media sosial maupun terlibat langsung dalam
suatu kelompok yang terdiri dari enam sampai delapan informan.

28

(Moleong, 2006), menyampaikan bahwa tujuan dari wawancara yaitu
untuk merekonstruksi, triangulasi, memperluas informasi dari orang lain serta
memverifikasi konstruksi data yang ditemukan. Proses wawancara yang
dilakukan antara pewawancara dengan yang diwawancarai menggunakan
pendekatan petunjuk umum wawancara. Peneliti yang juga merupakan
pewawancara sudah membuat kerangka garis besar pokok - pokok pertanyaan
yang diajukan kepada informan saat proses wawancara. Akhirnya, petunjuk
wawancara hanyalah sebuah petunjuk garis besar saja untuk menjaga agar
pokok wawancara dapat tercakup seluruhnya (Moleong, 2006).

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang
sebelumnya sudah dirumuskan. Pertanyaan tersebut kemudian peneliti ajukan
kepada 2 siswa SMP N 1 Cangkringan Sleman Yogyakarta yang merupakan
subyek utama yang diteliti sehingga wawancara difokuskan kepada
mereka,selain itu untuk menambah dalam temuan, informan diambil dari
perwakilan civitas sekolah, seperti kepala sekolah ataupun guru serta penasehat
dalam struktur Sekolah Siaga Bencana sebagai pendukung kegiatan
pengurangan risiko bencana yang ada di SMP N 1 Cangkringan Sleman
Yogyakarta. Dari wawancara tersebut maka diperoleh data dan informasi yang
cukup valid serta mendalam mengenai pengurangan Risiko bencana itu sendiri
meliputi jumlah siswa yang turut serta dalam Pengurangan Risiko Bencana,
aktivitas, fasilitas, kendala yang dihadapi, dan juga mengenai kegiatan
penanggulangan bencana yang telah dilakukan. Wawancara juga dilakukan
kepada BPBD Kabupaten Sleman sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari Kepala
BPBD maupun anggotanya sebagai pihak yang berkoordinasi secara langsung
terkait pengurangan risiko bencana di Kabupaten Sleman serta serta menjadi
pihak yang membentuk berwenang dalam pembentukan Sekolah Siaga
Bencana (SSB) , 3 (tiga) orang anggota BPBD cukup menjadi sumber
informasi untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh SSB SMP N 1
Cangkringan Sleman Yogyakarta dan juga dampak peranannya. Serta dua
orang LSM Lingkar yang pernah mendampingi sosialisasi Sekolah Siaga

29

Bencana dan satu orang tokoh masyarakat yang terbentuk dalam Destana (Desa
Tangguh Bencana).

Dalam Penelitian Kediklatan Widyaiswara Tingkat Menengah Provinsi
Jawa Tengah bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia Ta. 2020, pedoman wawancara telah dilampirkan di bagian akhir
sebagai lampiran data pendukung dan verifikasi .

3.4.3 Studi Pustaka dan Internet
Pada era globalisasi ini, internet menjadi sebuah sumber yang dapat

diandalkan untuk mencari berbagai jenis data. Terdapat beberapa sumber yang
berasal dari website pemerintah yang dapat menjadi data valid. Peneliti
mencari data awal dahulu melalui literasi internet yang selanjutnya
ditriangulasi dengan data yang ditemukan di lapangan.

3.4.4 Dokumentasi
Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi

dengan memanfaatkan dokumen tertulis yang berhubungan dengan masalah
penelitian. Hamidi (2004 : 72) menyatakan bahwa teknik dokumentasi
merupakan kumpulan informasi yang berasal dari catatan penting baik dari
sebuah lembaga, perorangan maupun organisasi. Menurut (Moleong, 2006),
dokumen dapat digunakan peneliti sebagai sumber data untuk pengujian,
penafsiran maupun untuk verifikasi. Dokumen yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka peneliti mencari dokumen-dokumen
terkait Sekolah Siaga Bencana (SSB) SMP N 1 Cangkringan Sleman
Yogyakarta meliputi program kerja, rencana kontijensi bencana, maupun
dokumentasi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut.
Berikut merupakan teknik pengumpulan data dan data yang dikumpulkan serta
sumber untuk memperoleh data dapat dilihat pada tabel 3.1.

30

No Teknik Tabel. 3.1 Sumber
Pengumpulan Teknik Pengumpulan Data
Data
Data yang Dikumpulkan
1 Observasi
o Kegiatan di SMP N 1 Cangkringan SMP N 1
2 Wawancara Cangkringan
Sleman Yogyakarta yang Sleman
3 Dokumentasi Yogyakarta
berhubungan dengan PRB
o Kondisi geografis lapangan di SMP SSB SMP N
1
N 1 Cangkringan Sleman Cangkringan
Sleman
Yogyakarta Yogyakarta
o Fasilitasi pendukung PRB di SMP dan Tokoh
Masyarakat
N 1 Cangkringan Sleman (Destana)

Yogyakarta SMP N 1
o Informasi terkait kepengurusan, Cangkringan
Sleman
Visi dan Misi dari SMP N 1 Yogyakarta,
BPBD
Cangkringan Sleman Yogyakarta Kabupaten
o Jumlah siswa yang terlibat Sleman,
Tokoh
langsung dalam PRB
o Informasi mendalam mengenai

SSB SMP N 1 Cangkringan

Sleman Yogyakarta dalam

menghadapi ancaman Erupsi

Merapi
o Informasi teknis kegiatan PRB di

SSB SMP N 1 Cangkringan

Sleman Yogyakarta
o Informasi kendala dan hambatan

melakukan PRB di SSB SMP N 1

Cangkringan Sleman Yogyakarta
o Sejauhmana pembangian peran

siswa dalam menghadapi bencana

di SSB SMP N 1 Cangkringan

Sleman Yogyakarta
o Data terkait SMPN N 1

Cangkringan Sleman Yogyakarta
o RPP SMP N 1 Cangkringan

Sleman Yogyakarta
o Kegiatan PB yang dilakukan oleh

SSB SMP N 1 Cangkringan

Sleman Yogyakarta
o Dokumen Rencana PB (RPB)

31

SMP N 1 Cangkringan Sleman Masyarakat
(Destana)
Yogyakarta Website
Kecamatan
4 Studi Pustaka o Gambaran Umum dan Data Cangkringan,
Website
Internet Monografi Kecamatan Bappeda
Kabupaten
Cangkringan Sleman

o Data dan Gambaran Umum

Kabupaten Sleman

Sumber : diolah oleh peneliti, 2020

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan setelah data - data dari lapangan maupun

dokumen-dokumen pendukung telah terkumpul. Teknik yang digunakan oleh

peneliti yaitu analisis data deskriptif. Sebagaimana dikemukakan oleh Patton

(1980 : 268) dalam (Moleong, 2006):
“Analisis data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan

uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran yaitu

memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan

pola uraian dan mencari hubungan di antara dimensi - dimensi
uraian”

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataaan (Sugiyono, 2007),
analisis data merupakan proses pencarian serta penyusunan data yang didapatkan
dari hasil observasi lapangan, wawancara, dokumentasi, referensi dari internet
maupun kajian pustaka, lalu secara sistematis dapat diorganisasikan ke dalam
kategori tertentu, pemilihan fata informasi mana yang penting dan yang kemudian
dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh peneliti
maupun oleh orang lain.

Pada tahapan analisis data ini, informasi yang telah terkumpul lalu
dilakukan sinkronisasi. Langkah yang pertama yakni reduksi data, dengan
membuat rangkuman inti dari data - data yang telah didapatkan oleh peneliti. Hal
tersebut supaya data wawancara yang ditemukan peneliti tidak menyimpang dari

32

pertanyaan penelitian, selain itu untuk juga menjaga pernyataan - pernyataan
penting sehingga tetap masuk dalam laporan penelitian.

Langkah kedua yang peneliti ambil yaitu pengkategorian. Data yang
telah didapatkan dari hasil survey lapangan/observasi, wawancara maupun
dokumentasi dikelompokkan sesuai kategori yang telah dipilih. Kategorisasi
membentuk beberapa data menjadi satu kesatuan dari banyaknya fakta sejenis
yang dihasilkan dari observasi maupun penelitian lapangan. Tahapan kategorisasi
dapat diartikan sebagai kesimpulan analisis setelah peneliti menemukan
kesinambungan antara beberapa fakta. Kesinambungan fakta ini dibantu kode
interpretasi sehingga pembuatan sebuah kalimat kategorisasi benar - benar
mencerminkan suatu varian fakta yang sejenis. (Mohammad, 2017).

Langkah ketiga yang dilakukan peneliti yaitu pemeriksaan keabsahan
data melalui metode triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data
dengan melakukan penggabungan antara data yang satu dengan yang lain serta
dari sumber satu dengan sumber yang berbeda (Sugiyono, 2007). Selain itu,
triangulasi berarti melakukan pengecekan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan tools yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Terdapat beberapa cara
melakukan triangulasi, yaitu (a) pembandingan data hasil pengamatan dengan data
hasil wawancara ; (b) memisalkan dikatakan seseorang apa di depan umum apa
dengan yang dikatakan orang secara pribadi secara langsung dan berpendirian; (c)
mengumpamakan apa yang dikatakan orang - orang tentang situasi penelitian
dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu ; (d) membandingkan keadaan
dan perspektif seseorang dengan perbagai pendapat dan pandangan orang seperti
rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang
pemerintahan ; (e) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen
yang berkaitan (Moleong, 2006).

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penyajian hasil penelitian
serta pengambilan kesimpulan. Display data berarti menampilkan data yang telah
didapatkan dalam kontruksi tulisan yang mudah dipahami oleh peneliti maupun
orang lain. Data tersebut juga dapat ditampilkan dengan menggunakan tabel yang
memuat jawaban informan atas pertanyaan penelitian yang telah dilontarkan.

33

Proses display data sangat mengedapankan kemampuan logis dari peneliti untuk
mensinkronkan data yang didapatkan dalam observasi, wawancara dengan data
pendukung lainnya. Selanjutnya, pengambilan kesimpulan dilakukan dengan
melihat kembali pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sehingga
membentuk suatu titik temu untuk menjawab dari permasalahan dalam penelitian
tersebut.

34

35

BAB IV
GAMBARAN UMUM WILAYAH

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Cangkringan
Kecamatan Cangkringan memiliki luas 47,99 km2 dan ketinggian 449 m

di atas permukaan air laut dan terdiri dari 5 desa dan 73 dusun. Bagian Utara
berbatasan dengan Gunung Merapi, bagian timur dengan Kabupaten Klaten Jawa
Tengah, bagian selatan dengan Kecamatan Ngemplak, dan bagian barat dengan
Kecamatan Pakem. Ada beberapa sungai yang mengalir melalui Kecamatan
Cangkringan. Di Desa Argomulyo dilalui Sungai Gendol. Di Desa Glagaharjo
dilalui sungai Gendol. Sedangkan di Desa Umbulharjo dilalui sungai Kuning.
(slemankab.bps.go.id/publication.html, 2020)

Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Cangkringan 2019

Arah Batas Wilayah

(1) (2)

Utara/Nort Gunungapi Merapi

Timur/East Kabupaten Klaten, Jawa Tengah

Selatan/South Kecamatan Ngemplak

Barat/West Kecamatan Pakem

Sumber : Kantor Kecamatan Cangkringan

Tabel 4.2 Nama Sungai yang Melintasi Kecamatan Cangkringan, 2019

Desa Nama Sungai
(1) (2)

1. Wukisari Sungai Kuning
2. Argomulyo Sungai Gendol
3. Glagaharjo Sungai Gendol
4. Kepuharjo Sungai Gendol
5. Umbulharjo Sungai Kuning
Sumber: Kantor Kecamatan Cangkringan

36

Tabel 4.3 Luas Wilayah menurut Desa di Kecamatan Cangkringan, 2019

Desa Luas Wilayah (km2)
(1) (2)
1. Wukisari
2. Argomulyo 14,56
3. Glagaharjo 8,47
4. Kepuharjo 7,95
5. Umbulharjo 8,75
Sumber : Kantor Kecamatan Cangkringan 47,99

Kecamatan Cangkringan terdiri dari 5 desa yaitu Desa Wukisari,
Argomulyo, Glagaharjo, Kepuharjo, Umbulharjo dan terdiri dari 73 padukuhan,
150 RW dan 307 RT.

Tabel 4.4 Banyak Padukuhan, RW, dan RT per Desa di Kecamatan Cangkrigan

2019

Desa Padukuhan RW RT
(3) (4)
(1) (2) 50 102
44 91
1. Wukisari 24 20 41
16 33
2. Argomulyo 22 20 40
150 307
3. Glagaharjo 10

4. Kepuharjo 8

5. Umbullharjo 9

Kecamatan 73

Sumber : Kantor Kecamatan Cangkringan

Tabel 4.5 Nama-Nama Pejabat Kantor Kecamatan Cangkringan 2019

Nama Jabatan Nip Gol
(1) (2) (3) (4)
196506191993031003 IV/a
Ir. Suparmono, MM Camat 197805071997111001 IV/a
Edi Wibowo, SSTP, M. Sek. Kecamatan
Eng
Trisno Rianto, SIP Kepala Sub Bagian 196807261989031004 III/d
Trantib 196304231992032001 III/d
Sri Indiyah Indit, H. Kepala Sub Bagian 196502121993031013 III/d
S.Sos Ekobang
Hermanto, S. Sos Kasi Kesmay

37