Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPB (Daerah)

Ver: 3.0

MODUL BIMBINGAN TEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN

RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH




Modul tidak untuk disebarluaskan,
hanya untuk dipergunakan untuk
pelaksanaan Bimtek Penyusunan RPB









DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA
DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2020



1

Modul Bimbingan Teknis

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah

Versi. 3.0









Pengarah : Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si, dan

Dr.Ir. Agus Wibowo, M.Sc.,

Editor : Pratomo Cahyo Nugroho, ST,M.T,

Arsyad Azizi Iriansyah, SAP., dan

Citra Dita Maharsi Suaidy, ST



Penyusun : Ir. Sugeng Triutomo, DESS.,

Untung Tri Winarso,

Rahmat Subiyakto,

Ninil Miftahul Jannah,

Chasan Asqolani, dan

Pratomo Cahyo Nugroho, ST, MT



Kontributor : Agung Wicaksono, S.Sos.,

Roling Evans Randonkir, SIP.,

Syauqi, S.T., Rifa Rafika Imania, ST.,

Oktavi Andaresta, S.I.P.,

Tri Utami Handayaningsih, ST

Penata Letak : Rizky Tri Septian, S.I.P

























Diterbitkan oleh :

Badan Nasional Penanggulangan bencana

Bulan Agustus Tahun 2020

2

Sambutan


Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang letaknya sangat dekat dengan

batas pertemuan antar lempeng (Lempeng Indo-Australia, Eurasia, Filipina dan Pasifik) yang
menjadikan wilayah Indonesia sebagai salah satu kawasan tektonik paling aktif di dunia.
Selain itu posisi Indonesia yang berada pada garis khatulistiwa menyebabkan Indonesia
mempunyai curah hujan yang tinggi dan musim kering yang menyebabkan bencana
hidrometeorologis yang cukup tinggi. Kondisi hidrometeorologis ini diperparah dengan
Perubahan Iklim Global menjadikan Indonesia merupakan salah satu negeri di khatulistiwa
dengan tingkat kerawanan bencana hidrometerologis paling tinggi di Dunia

Berdasakan kompleksitas permasalahan bencana, dampak bencananya serta dapat
berpeluang terjadi di waktu mendatang, maka diperlukan suatu perencanaan yang
komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara terkoordinasi,
terpadu, terarah dan menyeluruh dalam penanggulangan bencana. Perencanaan
penanggulangan bencana yang di sebut Rencana Penanggulangan Bencana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana pada pasal
35 dan 36 serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana pasal 5 dan 6 agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam
upaya penanggulangan bencana, mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.
Sinkronisasi Rencana Penanggulangan Bencana dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional dan Daerah maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas
sektor akan dapat mendukung rencana pembangunan di daerah. Rencana penanggulangan
bencana hasil disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga memberikan
objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

Pengesahan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berusaha untuk
menstrukturkan kembali pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah, baik itu pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota demi
terlaksananya efektifitas layanan urusan pemerintahan. Pembagian kewenangan tersebut
terkait urusan absolut diurus oleh pemerintah pusat dan urusan konkuren (wajib dan
pilihan) diurus oleh pemerintah daerah. Urusan wajib pelayanan dasar, maka pemda harus
memprioritaskannya, artinya harus dikelola oleh lembaga yang kuat (OPD yang kuat), dan
disertai dengan program pembiayaan, peralatan, personil yang cukup kualitas dan
kuantitasnya meliputi urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang,
perumahan rakyat, trantibum dan linmas, dan sosial.

Penanggulangan Bencana termasuk dalam urusan ketenteraman, ketertiban umum
dan perlindungan masyarakat (Pasal 12 UU 23 tahun 2014). Terkait urusan pemerintah yang
wajib dan merupakan pelayanan dasar wajib memiliki standar pelayanan minimal yang
diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal. Jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal bidang Ketenteraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas huruf

3

b pelayanan informasi rawan bencana, huruf c pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan
terhadap bencana, huruf d pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Pasal 9
ayat 3). Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana termasuk dalam pelayanan dasar
bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana
bidang pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (pasal 4 Permendagri
101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan
Bencana Daerah Kabupaten/Kota. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau Perangkat
Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran wajib memperioritaskan
program dan kegiatan pemenuhan pelayan dasar (Pasal 8 Permendagri 101 Tahun 2018).

Sesuai amanatkan UU No. 24/2007 kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) sebagai leading sector dalam penanggulangan bencana selain menyediakan
pedoman/panduan yang resmi untuk menyusun RPB, juga diperlukan pendampingan atau
asistensi penyusunan RPB daerah. Untuk mempercepat implementasi penyusunan RPB
Daerah, diperlukan Bimbingan Teknis Penyusunan RPB Daerah sesuai dengan metodologi
dan pedoman yang dikeluarkan. Modul ini diharapkan dapat membantu peserta memahami
materi bimbingan teknis penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah.

Jakarta, 6 Mei 2021
Salam Kemanusiaan! Plt. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB
Badan Nasional Penanggulangan Bencana


Dr. Raditya Jati, S.Si., M.Si










4

Kata Pengantar




Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas terselesaikannya
Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini.
Modul ini ditujukan sebagai alat bantu bagi fasilitator dan peserta dalam bimbingan teknis
penyusunan rencana penanggulangan bencana.

Modul ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan fasilitator dan peserta sebaik
mungkin agar kegiatan bimbingan teknis dapat berjalan secara lebih komunikatif dan
optimal. Secara singkat, modul ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu: (1) Pengantar Manajemen
Penanggulangan Bencana, (2) Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, (3)
Prioritas Risiko Bencana dan Isu Strategis Penanggulangan Bencana, (4) Penyusunan
Program dan Rencana Aksi Penanggulangan Bencana, serta (5) Penutup.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh
karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan modul ini di masa
mendatang. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
membantu proses penyelesaian modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita
semua untuk mewujudkan Indonesia yang lebih tangguh terhadap bencana.


Salam Tangguh!




Jakarta, 6 Mei 2021

Direktur Pengembangan Strategi Penanggulangan Bencana

Badan Nasional Penanggulangan Bencana








Dr. Ir. Agus Wibowo, M.Sc.

5

Daftar Isi

Sambutan 3

Kata Pengantar 5

Daftar Isi 6

Daftar Gambar 7

Daftar Tabel 7

Singkatan 8

BAB I PENDAHULUAN 9

BAB II PENGANTAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA 11

A. Konsep Penanggulangan Bencana 11

B. Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 17

C. Manajemen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 27

D. Peran Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 34

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA 36

A. Konsepsi Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana 36
1. Dasar Hukum dan Pengertian RPB 36
2. Substansi RPB 37
3. Posisi dan Kegunaan RPB dalam Perencanaan Pembangunan 38

B. Mekanisme Dan Tahapan Penyusunan RPB 40
1. Mekanisme Penyusunan RPB 40
2. Tahapan dan Kegiatan Penyusunan RPB 43
3. Penetapan 50

C. Rencana Kerja Penyusunan RPB 50

D. Struktur Isi Dokumen RPB 52

BAB IV PRIORITAS RISIKO BENCANA DAN ISU STRATEGIS PENANGGULANGAN BENCANA 53

A. Proses Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang ditangani 53

B. Identifikasi Masalah Pokok Dan Isu Strategis 59

C. Rumusan Isu Strategis Daerah 66

BAB IV PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI PENANGGULANGAN BENCANA 71

A. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 71

B. Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan 92

C. Harmonisasi Kebijakan Dengan Rencana Pembangunan 105

D. Pengendalian dan Evaluasi RPB 112

BAB V PENUTUP 120

Lampiran Contoh Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bombana 2021-2025 1


6

Daftar Gambar

Gambar 1. Faktor risiko bencana 13

Gambar 2. Model Siklus Bencana 14

Gambar 3. Model Contract Expand 15

Gambar 4. Ilustrasi Model Pelepasan dan Tekanan 16

Gambar 5. Model Siklus Manajemen Risiko Bencana 16

Gambar 6. Alur Sistem Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana 25

Gambar 7. Alur Penyusunan RPB 27

Gambar 8. Manajemen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 28

Gambar 9. Manajemen Risiko Bencana 29

Gambar 10. Konsep Risiko Bencana. 30

Gambar 11. Diagram Proses Pengkajian Risiko Bencana 31

Gambar 12. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan 39

Gambar 13. Tahapan Penyusunan RPB 44

Gambar 14. Alur Proses Kegiatan Penyusunan RPB 44

Gambar 15. Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dok.RPB 48

Gambar 16. Contoh Tingkat Risiko Bencana Kab. Bombana 54

Gambar 17. Contoh Sejarah bencana Kab. Nagan Raya 2009-Juni 2019 55

Gambar 18. Contoh Grafik Kecenderungan kejadian Bencana Kab. Nagan Raya2009-Juni

2019. 55

Gambar 19. Contoh Analisis Kecenderungan kejadian Bencana Kab. Bombana 2012-2020 56

Gambar 20. Hasil Penilaian IKD Kab. Bombana 62

Gambar 21. Contoh Isu Strategis Kabupaten Klungkung 69

Gambar 22. Hirarki legislasi, kebijakan dan rencana 72

Gambar 23. Contoh Proses Pemaduan RPB Sebelum/Sedang Penyusunan RPJMD 106

Gambar 24. Proses Pemaduan RPB Setelah RPJMD Ditetapkan 107



Daftar Tabel

Tabel 1. Tabel Analisis Kecenderungan Kejadian Bencana 56
Tabel 2. Contoh Analisis Tingkat Risiko dan Kecenderungan Kab. Bombana 57
57
Tabel 3. Matrik Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan-Prioritas 65
Tabel 4. Analisis keterkaitan bencana dengan RPJMD/prioritas pembangunan 68
Tabel 5. Contoh Penilaian Isu Strategis 94
Tabel 7. Pengembangan Tujuan dan Sasaran 96
Tabel 8. Pengembangan Strategi dan Arah Kebijakan 99
Tabel 9. Pengembangan Program 101
Tabel 10. Matrik Rencana Aksi 113
Tabel 11. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB 113
Tabel 11. Format Rencana Pemantauan Tahunan Pelaksanaan Aksi PB 115
Tabel 12. Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD PRB. 116
Tabel 12. Format Penulisan Hasil Evaluasi Program RAD PRB.

7

Daftar Singkatan

Singkatan Keterangan

APBD Anggaran pendapatan dan belanja daerah
APBN Anggaran pendapatan dan belanja negara
BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
DSP Dana Siap Pakai
KRB Kajian Risiko Bencana
RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah
RPJMN Rencana pembangunan jangka menengah
nasional
RTRW Rencana Tata Ruang dan Wilayah
PRB Pengurangan risiko bencana
RPB Rencana Penanggulangan Bencana
SPM Standar pelayanan minimal













8

BAB I PENDAHULUAN


Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan dokumen yang wajib
dimiliki oleh Pemerintah Daerah, RPB sebagai bentuk pelayanan minimal yang berhak
diterima masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana. Oleh karenanya, BNPB
berkepentingan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah agar dapat menyusun
dokumen Rencana Penanggulangan Bencana, modul ini membantu peserta bimbingan teknis
yang diselenggarakan secara daring agar dapat memahami tahapan penyusunan dokumen
dan substansi dokumen RPB.

Maksud dan Cakupan
Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPB ini disusun sebagai bahan bacaan
peserta sekaligus bahan ajar bagi pelatih/fasilitator. Sebagai bahan bacaan, peserta dapat
mendalami proses penyusunan dokumen dan merinci isi dokumen pada saat pelaksanaan
bimbingan teknis atau di luar bimbingan teknis. Sebagai bahan ajar, pelatih dan fasilitator
dapat merujuk isi modul pada saat menyampaikan materi.

Isi modul terbagi dalam 4 (empat) bagian/Bab. Bab 1 menjelaskan Manajemen Bencana,
sebagai dasar pemahaman konsep manajemen bencana, penyegaran bagi peserta yang telah
memahami manajemen bencana sebelumnya dan pengetahuan dasar bagi peserta yang
belum pernah mendapatkan materi. Bab 2 membahas konsep Rencana Penanggulangan
Bencana, diantaranya tentang dasar hukum, urgensi, kegunaan RPB, dan tahapan
pelaksanaan. Bab 3 membahas proses penentuan bencana prioritas yang akan ditangani,
perumusan masalah pokok, dan perumusan isu strategis daerah. Bab 4 membahas
penyusunan program dan Rencana Aksi.

Tujuan Pembelajaran
Tujuan keseluruhan bimtek ialah peserta yang akan menyusun RPB dapat memahami dan
menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana sesuai dengan mekanisme dan
tahapan penyusunan RPB, serta struktur dan isi dokumen RPB.

Sehingga diharapkan setelah mengikuti bimtek dan membaca modul, peserta dapat
memiliki kompetensi:

1. mengetahui konsep RPB
2. mengetahui gambaran seluruh mekanisme dan tahapan penyusunan RPB
3. mengetahui struktur dan isi dokumen RPB
4. menyusun rencana kerja dan kerangka kerja penyusunan RPB
5. mengendalikan proses penyusunan RPB


9

Petunjuk Penggunaan
Susunan naskah modul ini terdapat penjelasan substansi dan pertanyaan refleksi pada bab
1, dan langkah-langkah teknis serta penugasan pada bab selanjutnya. Sebagai bahan belajar
mandiri ikuti langkah-langkah dalam modul untuk menyusun dokumen RPB. Terkait metode
belajar dalam Bimtek, ikuti langkah-langkah dan penugasan yang tersaji dalam modul.




10

BAB II PENGANTAR MANAJEMEN PENANGGULANGAN BENCANA


Bab ini membahas tentang manajemen bencana sebagai pemahaman dasar tentang
penyelenggaraan penanggulangan bencana dan pengantar untuk bab selanjutnya. Bahasa
dalam bab ini terkait pengertian bencana, konsepsi penanggulangan bencana, sistem
penanggulangan bencana, dan manajemen penanggulangan bencana.

Setelah mempelajari bahasan bab ini, diharapkan dapat:

1. Memahami konsep dan penyelenggaraan tata kelola penanggulangan bencana
2. Mendiskusikan tata kelola penyelenggaraan PB dalam pembangunan
3. Menyimpulkan kerangka manajemen risiko, manajemen darurat, manajemen

pemulihan.




A. Konsep Penanggulangan Bencana

1. Pengertian dan Jenis Bencana


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bencana adalah sesuatu yang menyebabkan
(menimbulkan) kesusahan, kerugian atau penderitaan; kecelakaan; bahaya.
Oleh karena itu sering kita rancu membedakan antara bencana (disaster) dan bahaya
(hazard) dalam bahasa sehari-hari. Padahal, bencana itu jika peristiwa itu telah terjadi,
sedangkan bahaya merupakan ancaman yang masih belum terjadi.

“Natural Hazard, UnNatural Disaster”

Gempabumi, kekeringan, banjir, dan badai adalah bahaya alami, tetapi kematian dan
kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan, kelalaian dan ulah manusia adalah bencana yang
tidak alami.

Secara pengertian, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 mendefinisikan bencana adalah
peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu kehidupan dan penghidupan
masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor
manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan,
kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Berbeda dengan definisi UU No. 24/2007, UNISDR (sekarang UNDRR) mendefinisikan
bencana sebagai gangguan serius gangguan serius terhadap keberfungsian masyarakat,
sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi,
ekonomi atau lingkungan, dan gangguan itu melampaui kemampuan masyarakat yang
bersangkutan untuk mengatasi dgn menggunakan sumber daya mereka sendiri.

11

Dari kedua definisi tersebut terdapat perbedaan yang mendasar yakni UNDRR
mendefinisikan bencana sebagai kejadian yang tidak mampu diatasi oleh masyarakat yang
terdampak, sehingga memerlukan bantuan dari luar. Sedangkan UU No. 24/2007, tidak
membedakan apakah kejadian itu mampu atau tidak ditangani oleh masyarakat yang
terdampak, semua disebut bencana.

Dari perbedaan tersebut maka perlu dibedakan antara kejadian (incident) dan bencana
(disaster). Tidak semua kejadian adalah bencana, tergantung dari besarnya kejadian dan
kemampuan masyarakatnya untuk mengatasi. Untuk itu diperlukan kriteria yang disebut
bencana. Seperti yang digunakan oleh EMDAT misalnya: jika korban lebih dari 10 orang, atau
lebih dari 100 orang terluka dan ada pernyataan bencana.

Perbedaan ini berimplikasi terhadap pendataan bencana, jika setiap kejadian dituliskan
sebagai bencana, maka jumlahnya lebih banyak dari bencana yang sesungguhnya. Perbedaan
ini juga akan berimplikasi terhadap tingkatan bencana, yang sering dibedakan menjadi
bencana lokal (local disaster), bencana intensif (intensive disaster) dan bencana besar
(catastrophe).

Jenis bencana berdasarkan UU No. 24/2007 dibedakan menjadi bencana alam, bencana
nonalam dan bencana sosial, berdasarkan penyebab kejadiannya. Penjelasan pengertian
jenis tersebut ialah:

▪ Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian
peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain gempabumi, tsunami, gunung
meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

▪ Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkaan oleh peristiwa atau
rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal
modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

▪ Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian
peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial
antarkelompok atau antar komunitas dan teror.

Sedangkan berdasarkan UNDRR, pembagian bencana diklasifikasikan berdasar pada jenis
bahayanya, yakni bahaya: geologis, hidrometeorologis, biologis, teknologis dan lingkungan.
Dalam klasifikasi UNDRR, bencana sosial tidak dimasukkan dalam kategori bencana.

Bersamaan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka bencana dapat terjadi akibat
dari 2 jenis bahaya yang berbeda penyebabnya, misalnya: Bencana tsunami Jepang Timur
(2011) yang diikuti oleh kebocoran Reaktor Nuklir Fukushima menjadikan klasifikasi
bencananya sebagai Natural Technological (Natech) hazard.



12

2. Konsep Risiko Bencana


Konsep ini muncul dari perubahan paradigma penanggulangan bencana di dekade akhir
abad XX (1990-2000), yakni dari penanggulangan bencana (disaster management) ke
pengurangan bencana (disaster reduction). Dengan menyadari bahwa menanggulangi
bencana selalu akan terlambat dan telah menimbulkan korban, maka upaya yang harus
dilakukan adalah mengurangi kejadiannya, maupun risiko yang akan ditimbulkan.

Jika diamati setiap bencana selalu ditentukan oleh adanya 3 (tiga) faktor, yakni: penyebab
(sumber bahaya) dan komunitas manusia (yang terancam). Kedua faktor ini jika bertemu
akan menjadi risiko bencana. Dengan adanya faktor ketiga yakni pemicu (trigger), maka
risiko bencana ini akan berubah menjadi bencana.

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:


Gambar 1. Faktor risiko bencana


Konsep risiko bencana ini sama dengan konsep risiko secara umum dalam manajemen
risiko. Dimulai dengan pemahaman pada faktor-faktor risiko bencana dalam hal ini bahaya
(hazard) dan kerentanan (vulnerability). Kemudian menganalisis besaran resikonya dan
mengevaluasi kemungkinan terjadinya. Secara berurutan pengkajian risiko ini dituliskan
sebagai berikut:

- Identifikasi dan pengkajian bahaya
- Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
- Analisis risiko atau kemungkinan dampak bencana
Hasil dari analisis risiko ini berupa gambaran tingkat risiko yang disajikan dalam bentuk
tabel (indeks risiko) dan secara spasial (peta risiko).

13

Selanjutnya pengkajian risiko ini diteruskan dengan upaya atau pilihan tindakan
penanganannya/penanganan risiko bencana.

Penanganan risiko atau pengelolaan risiko bencana pada dasarnya dapat dilakukan dengan
4 (empat) pilihan tindakan:

- menghindari risiko (pencegahan)
- mengurangi risiko (mitigasi)
- mengalihkan risiko (asuransi risiko)
- menerima risiko (kesiapsiagaan)


3. Konsep dan Prinsip Manajemen Penanggulangan Bencana


Konsep manajemen bencana yang paling banyak dikenal adalah berdasarkan tahapan, yakni:
prabencana, saat darurat bencana dan pascabencana. Setiap tahapan mempunyai
karakteristik penanganan yang berbeda.

a) Model Siklus Bencana
Oleh karena kejadian bencana ini selalu berulang kembali, maka beberapa ahli bencana
menggambarkan konsep manajemen bencana ini dalam bentuk siklus atau tepatnya adalah
continuum (spiral). Konsep ini digambarkan dalam bentuk lingkaran (cycle) dan
membaginya menjadi 4 (empat) kuadran: pada tahap prabencana ada 2 kuadran yaitu: (a)
pencegahan dan mitigasi dan (b) kesiapsiagaan. Sedangkan saat darurat bencana tindakan
yang dilakukan adalah tanggap darurat atau penanganan darurat. Pada pascabencana
tindakan yang dilakukan adalah pemulihan.

Gambar 2. Model Siklus Bencana



14

b) Model Contract Expand
Tidak semua ahli sependapat dengan konsep Siklus Bencana, karena konsep ini hanya sesuai
untuk satu bencana (tunggal). Jika di suatu daerah terdapat dua atau lebih kejadian bencana,
tidak dapat digambarkan dalam satu diagram ini. Oleh karenanya, sebagian ahli
menggunakan konsep model kembang kerut (contract expand model).
Dalam konsep tersebut penanggulangan bencana digambarkan sebagai suatu perjalanan
kehidupan yang mengalir, ada kalanya keadaannya normal (berkembang) tetapi ada kalanya
juga mengalami tekanan atau kontraksi (berkerut).



Gambar 3. Model Contract Expand

Pada prabencana digambarkan kondisinya longgar (mengembang) sehingga banyak upaya
yang dapat dilakukan terutama pencegahan dan mitigasi, dan juga kesiapsiagaan.
Sedangkan pada keadaan krisis terjadi bencana, digambarkan kondisinya menyempit
(mengkerut) karena sempitnya, peluang, kesempatan dan waktu. Maka sebagian besar
upaya yang dilakukan adalah tanggap darurat.
Setelah itu pada pascabencana, situasi kembali longgar dan upaya yang dilakukan sebagian
besar adalah pemulihan yang disertai dengan upaya pencegahan dan mitigasi.


c) Model Tekanan dan Pelepasan (Pressure and Release-Crunch Model)
Konsep ini lebih fokus digunakan untuk menganalisis tentang kerentanan suatu masyarakat
terhadap jenis bencana tertentu. Karena pengurangan risiko bencana pada intinya adalah
bagaimana mengurangi kerentanan.


15

Model ini digambarkan dalam 2 posisi: pressure dan release.

Gambar 4. Ilustrasi Model Pelepasan dan Tekanan

Akar Penyebab Tekanan Dinamis Keadaan Tidak Aman Risiko Bencana Bahaya











Pada posisi pressure (tekanan), kerentanan berhadapan dengan bahaya (hazard), sehingga
pada kondisi demikian yang perlu dilakukan analisis adalah apa saja kondisi yang tidak aman
(unsafe condition), apa saja faktor yang menyebabkan tekanan dinamis (dynamic pressure)
dan apa faktor penyebab dasarnya (root cause).
Pada kondisi release (melepaskan) adalah gambaran sebaliknya yakni tentang upaya-upaya
yang dilakukan untuk memecahkan kondisi-kondisi di dalam pressure sebelumnya.


d) Model Siklus Manajemen Risiko Bencana
Konsep ini menggambarkan tiga tahapan dalam penanggulangan bencana dalam bentuk
suatu kurva pertumbuhan yang meningkat. Pada tahap awal (normal) dilakukan upaya
pengurangan risiko, sehingga pada saat terjadi bencana, proses penurunan laju
pertumbuhan mengarah keterpurukan. Penerapan konsep pengurangan risiko bencana
akan membawanya segera pulih (bounce back) kembali ke kurva pertumbuhan sebelumnya.

Gambar 5. Model Siklus Manajemen Risiko Bencana

16

Pada konsep ini digambarkan secara menyeluruh, upaya-upaya penanggulangan bencana
yang dilakukan terutama pada saat darurat dan pemulihan. Juga digambarkan pula
bagaimana respon media pada setiap kejadian bencana.

Dari setiap konsep model penanggulangan bencana, dapat dilihat bahwa setiap tahapan
penanggulangan bencana mempunyai prinsip atau penekanan yang berbeda.

Prinsip yang diterapkan pada prabencana atau dalam keadaan normal adalah mencegah dan
mengurangi risiko bencana, serta meningkatkan kesiapsiagaan (reduce risk and be
prepared).

Sedangkan pada saat darurat bencana, yang diutamakan adalah penyelamatan jiwa dan
korban bencana (save more lives).

Dan pada pasca bencana, upaya penanggulangan bencana diarahkan kepada membangun
kehidupan yang lebih baik dan lebih aman (build back better and safer).

Refleksi:
1. Jelaskan pengertian dan konsep manajemen bencana dan

konsekuensinya dalam tata kelola bencana.
2. Uraikan konsep risiko dan upaya pengelolaan risiko.
3. Simpulkan prinsip-prinsip manajemen bencana pada setiap tahapan

penanggulangan bencana.





B. Sistem Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1. Sistem Penanggulangan Bencana

Bagaimana cara suatu pemerintahan dalam menanggulangi bencana sangat berbeda antar
satu negara dengan negara yang lain. Hal ini tergantung dari beberapa hal antara lain: sistem
pemerintahan, kondisi wilayah dan kemampuan atau kapasitas negara yang bersangkutan.
Pola atau sistem yang diterapkan oleh pemerintah dalam menanggulangi bencana
selanjutnya dikenal dengan Sistem Penanggulangan Bencana.
Untuk mengetahui sistem penanggulangan bencana suatu Negara atau wilayah dapat
ditinjau dari beberapa aspek, yakni: (a) peraturan perundangan, (b) kelembagaan, (c)
perencanaan, (d) pendanaan dan (e) pengembangan kapasitas.

1) Legislasi
Penyelenggaraan penanggulangan bencana secara menyeluruh diatur dalam legislasi
atau regulasi tertentu, tergantung pada tingkatan pemerintahan.

17

Untuk tingkat nasional, regulasi penanggulangan bencana biasanya diatur dengan
Undang-undang ditambah dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, serta
dilengkapi Peraturan Menteri atau Kepala Lembaga sebagai petunjuk pelaksanaannya.
Sebagai contoh:

▪ Undang-undang No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana
▪ Peraturan Pemerintah No. 21/2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana
▪ Peraturan Presiden No. 1/2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
▪ Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 101/2018 tentang Standar Teknis Dasar pada

SPM Sub-urusan Bencana Daerah
▪ Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4/2019 tentang

Organisasi Tata Kerja BNPB
▪ Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan

Penaggulangan Bencana
▪ Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 34 tahun 34 tahun 2018 tentang Rencana

Penanggulangan Bencana Provinsi Bengkulu Tahun 2018-2022
▪ Peraturan Bupati Alor Nomor 11 tahun 2019 tentang Rencana Penanggulangan

Bencana Kabupaten Alor tabun 2019-2023

Pada tingkat provinsi, regulasi penanggulangan bencana dibuat dalam bentuk Peraturan
Daerah Provinsi dan atau Peraturan Gubernur.
Sedangkan untuk tingkat Kabupaten/Kota, regulasi penanggulangan bencana dibuat
dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota dan Peraturan Bupati atau
Walikota.
Peraturan Daerah ditetapkan setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, oleh karena itu regulasi ini hanya digunakan untuk peraturan yang bersifat
strategis.


2) Kelembagaan

Bentuk kelembagaan dalam penanggulangan bencana ada bermacam-macam,
tergantung dari sistem pemerintahannya.
Berikut adalah bentuk kelembagaan penanggulangan bencana yang ada:

a. Bentuk Dewan atau Komisi atau Badan Koordinasi (Disaster Management Council

/ Disaster Management Committee / Disaster Management Coordinating Board)
Suatu kelembagaan yang bersifat penentu kebijakan dan koordinatif dalam
penyelenggaraan penanggulangan bencana. Organisasi ini bersifat ad-hoc dan dijabat
secara ex-officio.
Jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota dijabat oleh para pejabat yang sudah memiliki
porto-folio di bidang tertentu. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan
bencana berada di setiap kementerian/lembaga dari sektor terkait.
Bentuk kelembagaan ini pernah diterapkan oleh Pemerintah RI, yakni dalam bentuk
Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (BAKORNAS PB). Lembaga ini

18

dibentuk di tingkat nasional yang awalnya diketuai oleh Menteri Sosial, lalu
ditingkatkan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan
sampai diketuai oleh Wakil Presiden RI.
Untuk menjalankan fungsinya BAKORNAS PB, dibentuk Sekretariat Bakornas PB yang
berfungsi sebagai kantor administrasi dan kesekretariatan atau lazim disebut
Disaster Management Office.
Di tingkat daerah dibentuk kelembagaan serupa yang bersifat ad-hoc dan ex-officio
sebagai koordinasi pelaksanaan dan pelaksana dipimpin oleh Kepala Daerah.

b. Bentuk Kementerian atau Lembaga (Disaster Management Ministry atau Disaster
Management Agency/Authority)
Suatu bentuk kelembagaan pemerintah yang berfungsi penuh menjalankan sebagian
tugas pemerintahan di bidang penanggulangan bencana.
Bentuk kelembagaan seperti ini dapat berjalan efektif, jika seluruh kegiatan
penanggulangan bencana dianggap sebagai sektor tunggal (single sector), yang dapat
diselesaikan oleh kementerian atau lembaga tersebut.
Pola kelembagaan ini yang dipilih oleh Undang-undang No. 24/2007, yakni Badan
Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Lembaga pemerintahan non kementerian
yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri.
Dari fungsinya, lembaga ini mempunyai peran sebagai (a) perumus dan penetap
kebijakan penanggulangan bencana dan (b) pengoordinasi pelaksanaan kegiatan
penanggulangan bencana. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, lembaga ini
mempunyai fungsi koordinasi, komando dan pelaksana.
Di tingkat daerah, bentuk kelembagaan seperti ini idealnya bersifat sentralisasi yang
dapat menerapkan kebijakan, strategi hingga implementasinya secara konsisten
melalui satu komando. Akan tetapi untuk bentuk pemerintahan yang desentralisasi,
maka pelaksanaan di daerah sangat beragam tergantung kepada pemerintah daerah1.
Aspek Kelembagaan Dalam penanganan bencana, kelembagaan dapat ditinjau dari
sisi formal dan non formal.
Secara formal, focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat untuk
penanggulangan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Sedangkan focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten
atau kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Dari sisi non
formal, forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat
penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Di tingkat nasional,
terbentuk Platform Nasional (Planas) yang terdiri dari unsur masyarakat sipil, dunia
usaha, perguruan tinggi, media dan lembaga internasional. Pada tingkat lokal,
terbentuk Forum PRB Provinsi dan Kabupaten/Kota.


1 Permendagri 5/2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah, Perka. BNPB 3/2008 Tentang
Pembentukan BPBD.

19

3) Perencanaan
Perencanaan dalam penanggulangan bencana ada berbagai macam, tergantung pada
tahapan dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Secara umum perencanaan dalam penanggulangan bencana ada beberapa macam,
sebagai berikut:

a) Rencana Penanggulangan Bencana
Rencana Penanggulangan Bencana merupakan rencana yang bersifat
komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak
prabencana hingga pascabencana. Rencana ini disusun dan ditetapkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya atau oleh suatu
kawasan otorita tertentu.
Sesuai UU 24/2007, Rencana Penanggulangan Bencana meliputi:
• Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
• Pemahaman kerentanan masyarakat
• Analisis kemungkinan dampak bencana
• Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
• Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak;
• Alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya yg tersedia.
Secara garis besar kerangka isi Rencana Penanggulangan Bencana ini adalah
sebagai berikut:
▪ Pendahuluan
▪ Risiko Bencana Daerah (dari Hasil Kajian Risiko)
▪ Kebijakan Penanggulangan Bencana
▪ Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana
▪ Pengarusutamaan / Pemaduan dalam RPJM
▪ Pemantauan, Evaluasi dan Legislasi
Rencana Penanggulangan Bencana mempunyai masa laku 5 tahun, tetapi dapat
ditinjau kembali setiap 2 tahun.

b) Rencana Mitigasi Bencana
Rencana Mitigasi ini adalah rencana yang bersifat teknis dibuat oleh sektor atau
instansi tertentu bertujuan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.
Biasanya rencana mitigasi ini tidak disebut secara eksplisit sebagai mitigasi
bencana, tetapi disebut sesuai dengan tujuan pembangunan atau pelaksanaan
proyek tertentu.
Sebagai contoh:
▪ Rencana Pengendalian Banjir Jakarta (Kanal Banjir Timur)
▪ Rencana Reboisasi dan Pengendalian Daerah Aliran Sungai
▪ Rencana Penguatan Lereng Penahan Longsor
▪ Rencana Pembuatan Tempat Evakuasi Sementara



20

c) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
Rencana ini merupakan kerangka kerja bagi suatu pemerintah atau pemerintah
daerah atau otoritas tertentu untuk melaksanakan penanggulangan keadaan
darurat bencana di wilayah kewenangannya.
Rencana ini disebutkan dalam Pasal 45, ayat (2) huruf a. pada UU No.24/2007.
Akan tetapi penjelasan lebih lanjut tentang rencana ini tidak diuraikan. Rencana
penanggulangan kedaruratan bencana ini dapat disamakan dengan disaster
response plan atau emergency response plan di beberapa negara. Contoh: Amerika
Serikat mempunyai National Response Plan (2002), yang kemudian diubah
namanya menjadi National Response Framework (2011).
Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana memuat:
▪ Tujuan (goal)
▪ Doktrin (doctrine)
▪ Prinsip (principle)
▪ Koordinasi dan Komando (coordination and command)
▪ Peran dan Tanggungjawab (role and responsibility)
▪ Fungsi Gugus Tugas (task force function)
▪ Tatalaksana (mechanism)
Berdasarkan pembagian tugas kedaruratan ini kemudian setiap
kementerian/lembaga membuat pedoman umum bagi instansinya, yang
dilanjutkan dengan membuat prosedur tetap untuk setiap unit di bawahnya.
Sampai saat ini belum ada amanat UU No. 24/2007 tentang rencana
penanggulangan kedaruratan bencana secara nasional belum terwujud.. Sehingga
pemerintah daerah juga belum membuat rencana penanggulangan kedaruratan
bencana ini.


d) Rencana Kontinjensi
Rencana Kontijensi merupakan rencana yang disiapkan untuk menghadapi kondisi
kedaruratan yang belum menentu. Ketidaktentuan kejadian ini mengharuskan
perencana membuat suatu skenario dengan asumsi yang mendekati keadaan
sesungguhnya.
Jadi, pada prinsipnya rencana kontijensi menyusun perencanaan yang didasarkan
atas skenario yang diperkirakan, dengan menghitung asumsi dampak yang
ditimbulkan. Setelah itu disusun upaya langkah apa yang perlu dilakukan dengan
mengidentifikasi potensi sumberdaya yang dimiliki. Rencana ini akan menghitung
kebutuhan sumberdaya yang diperlukan dan bagaimana upaya menutup
kesenjangan sumberdaya tersebut.
Rencana kontijensi hanya diarahkan untuk menghadapi satu kondisi kedaruratan
tertentu, misalnya: rencana kontinjensi menghadapi tsunami, rencana kontinjensi
menghadapi letusan gunung api, dan sebagainya. Apabila suatu daerah memiliki
beberapa jenis ancaman bencana lebih dari satu, maka rencana kontijensinya juga
dibuat untuk setiap jenis bencana. Rencana kontijensi ini akan dijadikan lampiran
(annex) dalam dokumen rencana penanggulangan kedaruratan bencana.

21

e) Rencana Operasi (Kedaruratan)

Rencana operasi (kedaruratan) atau (emergency) operation plan, disusun segera
setelah status kedaruratan bencana ditetapkan.
Bersamaan dengan pernyataan bencana ditetapkan, maka Kepala Pemerintahan
menetapkan Komandan Penanganan Darurat (incident commander). Tugas
pertama yang harus dilakukan IC adalah mengaktifkan Pos Komando dan
menyusun Rencana Operasi.
Dalam menyusun rencana operasi, perencana harus berpedoman pada rencana
penanggulangan kedaruratan bencana dan rencana kontijensi. Apabila kedua
rencana tersebut belum ada, maka rencana operasi itu disusun berdasarkan
kondisi yang ada sesuai hasil kaji cepat bencana (rapid assessment).

Rencana operasi memuat gambaran situasi kedaruratan, tujuan atau sasaran
operasi kedaruratan, sumberdaya (personil, peralatan, pendanaan) yang
dikerahkan/terlibat, pembagian tugas dan sistem komunikasi yang digunakan.
Rencana operasi merupakan pedoman bagi setiap personil instansi yang terlibat
untuk memadukan kegiatan sesuai tujuan / sasaran penanganan kedaruratan.

f) Rencana Pemulihan


1. Rencana Pemulihan Pra-Bencana
Perencanaan Pemulihan Pra Bencana (Pre Disaster Recovery Planning/PDRP)
adalah segala upaya yang direncanakan untuk memperkuat rencana, inisiatif,
dan hasil pemulihan bencana - sebelum bencana terjadi. Konsep PDRP dibangun
berdasarkan pengakuan bahwa banyak yang dapat dilakukan sebelum bencana
terjadi untuk memfasilitasi perencanaan pemulihan setelah bencana dan
meningkatkan hasil pemulihan.
Perencanaan pra bencana tidak menggantikan perencanaan pasca bencana.
Dampak yang tidak terduga dari bahaya musiman, seperti banjir monsun,
membuat perencanaan pascabencana menjadi penting. Sebaliknya, proses pra
perencanaan adalah bagian dari siklus perencanaan pemulihan. PDRP
memfasilitasi pengambilan keputusan dan tindakan yang cepat namun
informatif dalam lingkungan pasca bencana yang sarat tuntutan. Dengan cara
siklus, PDRP kemudian berfungsi sebagai saluran untuk memasukkan pelajaran
pasca bencana yang dipetik ke dalam perencanaan untuk peristiwa bahaya di
masa depan.

22

GUIDANCE NOTE ON RECOVERY: PRE-DISASTER RECOVERY
PLANNING

Box. 1 Recovery Planning Cycle



21. .M2.aWnfHaaYtP PLeArNenFcOaRnaRaEnC OPVemERuYliBhEaFnO BReEnAcaDnIaS APSrTaE-BReHnAcaPnPaE NS?

TPHeErCeHnAcLaLnENaaGnE OpFePmOuSlTihDaISnA SpTrEaR-bReEnCOcaVnERaY aPdLaAlNaNhI NsaGlah satu cara yang paling efektif
buenntuckan bYmouaui elydnwaingniglalgbtp aebesertimhr trhiuatasntsatipianlp.nt loPigcetaahrtneieo npwnsceo,arrldnedanaoiaclyfaninnd useatnaaaltnninut gkdlisf aepnweo imrmthdueeanlaitghnhieamdwne,pc bsilseueiormbeneaselu,nucmtmraaocs ubyinkedwansnictoh afpneam tuerlijhaadni,
memuinngcrkeidnibkleanp appeemrweorriknrteaqhu idreamne nmtsi,traan dununturekm mittienmg bpraenssguurne tkoognestetnhsinugss mengenai
tujuanb adckatno nsotrmraatle. gEvi erpyoenme uwliillhwaann, t ampelanng,ubumtpfeuwlkwainll wainnftotormtaakseit hepteimnteing untuk
mengitnofoplramn.aYsoiukawnil l bkeeepxupteuctseadnt opheamveualnihswaenr,s tmo pernoebnletmuskyaonu hpaevreanno t devaenn tanggung
jmawenagbe stulhtndorodualuaecngtr ou shtrtpmaaenaledrbnea.ongsuIginet iapmnbdeeebeemfqroasurun,ealg.ciakhiYenaaosdnunin sswkeeeixialsclimspatbarioenaslgoi detgpeafilsaisatsl sniinseigmwnan.wip t dhliteahmpinnpfeeloinwcramtateaisoxtinpi osenyrwtasinyllo-gbu gedegwoilplaiollreginrinsgltuolsytk, an untuk
Ini, paadpap gairleinrta.nNnoythai,n mg iennygouunr tpulanngnkinagne idnuicsaiatitoinf phaesmaudleiqhuaante dlyepnrgeapanr ecdaryao uberikut:

a. Mtoedmeapl ewritchetpheapt rPobelmemuslaihndanre sponsibilities now on your desk
Spangle, 1991

Ketika struktur, kebijakan, dan strategi pemulihan yang tepat ada dan
Compledx idpeamhaanmdsi sebelum bencana, perencana pasca bencana, pembuat keputusan,
This firsdthaann dpraackcotiusni thdaensycrai bpeesrtlhue mpeomst oddisiafisktearsie nrevinrocnamnaen pteimn uwlhihicahnd uismastuemr daripada
crmeoapllneearcctguievmmsressipeeomornnpesug,ukseltaaamn tcyidbooalnadlne.necgsgTt iokgtcenarerinntaliaic nbabdrlaleetiimnn aufcnponalreentmfmufaaeke tc nitoymitvnaepe,n,lmmagsnu uasskslteaafaoiimnr duaitafbphf lieaecsuyaleloatnkn ddpagerleiitcsm eiksrb-imuoraenlidrsrhuueawcc. ionnitvI ghnderriecey nocmoomgfvapeetnlmrhey exl,uenbgihk icnekpaant
decisiond-manak teergsaasn.d planners must:

b. MRaeisnegauwraarnengeis sRainsdikbou ildBeconncsaennsau sdoin Mrecaosvae ryDgeopalas,ns u-c hMaes mincbraenasgeudn kembali
ddeisnagstaenr rleesbiliiehn bcea,iikm proved land use and infrastructure, and environmental
sustainability;
Penerimaan umum untuk pengurangan risiko bencana dan perencanaan
pemulihan puncak setelah bencana ketika kebutuhan masyarakat yang
pulih sangat penting dalam pikiran para perencana, pemerintah, pembuat
hukum, dan masyarakIantt riotudu scetniodnirtoi. PInrei- mDiseansctiepr tRaekcaonv e'jreynPdlaenlnai npgel| u3ang' untuk
mengintegrasikan langkah-langkah mitigasi dalam kegiatan pemulihan dan
pembangunan jangka panjang. Namun, jendela ini hanya tetap terbuka
untuk waktu yang singkat (Christoplos, 2006). Dengan memasukkan
konsep dan langkah-langkah pengurangan risiko ke dalam PDRP,

23

masyarakat dan pemerintah lebih siap untuk memanfaatkan jendela
peluang ini untuk meningkatkan ketahanan mereka terhadap bencana di
masa depan.

c. Memungkinkan Pemulihan yang Digerakkan oleh Permintaan dan
Inklusif

Salah satu penyebab paling umum dari bantuan pemulihan yang tidak
relevan, dan bahkan berbahaya, adalah kegagalan untuk melibatkan
masyarakat yang terkena dampak dalam perencanaan dan implementasi
inisiatif pemulihan. Demi tergesa-gesa, para pemimpin pemulihan gagal
untuk berkonsultasi dengan masyarakat yang terkena dampak (khususnya
populasi yang terpinggirkan) dan bantuan yang tersedia mendorong
prioritas pemulihan daripada kebutuhan aktual. Perencanaan pra bencana
memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas dan
strategi pemulihan sebelum bencana terjadi dan dapat memastikan
partisipasi mereka setelah bencana terjadi.

d. Meminimalkan Defisit Pembangunan

Suatu peristiwa bahaya alam memicu serangkaian dampak yang
dipengaruhi oleh peristiwa tersebut, kerentanan yang ada, dan kemanjuran
upaya bantuan dan pemulihan. Mengantisipasi dan merencanakan dampak
gabungan dapat mengurangi atau mencegah dampak sekunder seperti
hilangnya panen berikutnya yang menghambat pemulihan ekonomi dan
memperburuk defisit pembangunan. Bencana juga dapat menciptakan
peluang untuk memajukan rencana pembangunan jangka panjang dalam
jangka waktu yang lebih pendek jika perencanaan yang memadai telah
dilakukan sebelumnya.

e. Mengurangi Biaya Pemulihan

Pendekatan proaktif untuk pemulihan di mana kebutuhan yang diharapkan
dan layanan yang sesuai dianalisis bersama dan diidentifikasi sebelum
bencana akan membatasi pengeluaran untuk program yang kurang
informasi dan seringkali tidak relevan. Lebih jauh, mengantisipasi
hambatan dan tantangan sebelum bencana dapat mengurangi biaya awal.

3. Rencana Pemulihan pasca Bencana
Rencana pemulihan atau recovery plan adalah rencana yang disusun untuk
melaksanakan pemulihan daerah yang terdampak bencana setelah kejadian
bencana. Penyusunan rencana pemulihan ini berdasarkan atas hasil penilaian
kerusakan dan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITUPASNA) yang terjadi.
Sesuai hasil kaji kebutuhan pasca bencana akan dapat diidentifikasi kerusakan
dan kerugian berdasarkan sektornya, antara lain:
▪ perumahan dan permukiman;
▪ infrastruktur;

24

▪ perekonomian;
▪ sosial;
▪ lintas sektor;
Selanjutnya dalam rencana pemulihan ini diidentifikasi penanggung jawab
setiap program kegiatan pemulihan tersebut, berikut kemampuan sumberdaya
untuk pendanaannya.
Dari uraian tentang jenis-jenis rencana dalam penanggulangan bencana, maka
dapat digambarkan hirarki masing-masing sebagai berikut:



Gambar 6. Alur Sistem Perencanaan dalam Penanggulangan Bencana



4) Pendanaan

Pendanaan penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama antara

Pemerintah dan pemerintah daerah. Sumber dana penanggulangan bencana

dapat berasal dari APBN, APBD dan masyarakat.

Selain yang berasal dari APBN, Pemerintah menyediakan pula:
- dana kontinjensi bencana
- dana siap pakai
- dana bantuan sosial

Pengaturan lebih lanjut tentang pendanaan penanggulangan bencana
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008.

5) Pengembangan Kapasitas PB
Pada dasarnya ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana itu terletak
pada kemampuan atau kapasitasnya. Oleh karena semua subsistem, mulai dari
legislasi, kelembagaan, perencanaan hingga pada pendanaan harus diarahkan
pada peningkatan kapasitas penanggulangan bencana.

25

Kapasitas penanggulangan bencana yang perlu ditingkatkan berupa:

a) Kapasitas Sumberdaya Manusia
Kemampuan sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana dapat
ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kompetensi
kerja dan profesionalisme.

b) Kapasitas Prasarana dan Sarana
Kemampuan sumber daya manusia harus didukung oleh prasarana dan sarana
yang memadai. Penyediaan prasarana berupa ruang kerja, pusat pendidikan
dan latihan, pusat pengendalian operasi, pusat data dan informasi menjadi
ujung tombak dalam penanggulangan bencana. Prasarana tersebut perlu
dilengkapi dengan sarana penunjangnya.

c) Kapasitas Tata Kelola
Pengembangan sumber daya manusia, prasarana dan sarana harus diikuti
dengan kemampuan tata kelola yang baik. Sebagai lembaga yang diberi
mandat untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan penanggulangan
bencana, maka kelembagaan ini harus mampu memberikan pelayanan terbaik
bagi lembaga lain, antara lain:
▪ menjadi sektor penjuru (leading sector)
▪ menjadi pusat pengetahuan (knowledge centre)
▪ menjadi pusat keunggulan (center of excellence)



4. Perencanaan PB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan


Penanggulangan bencana merupakan urusan pemerintahan wajib di bidang ketentraman,
ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh
pemerintah daerah. Oleh karenanya perencanaan penanggulangan bencana harus
menjadi bagian dari Sistem Perencanaan Pembangunan, sebagaimana tertuang pada UU
Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penangguangan Bencana.
Trategi pemaduan RPB dalam perencanaan pembangunan ialah dengan memasukkan
unsur-unsur dalam RPB, yaitu Kajian Risiko Bencana sebagai isu strategis dan dasar
penyusunan kebijakan dan sasaran; program RPB dan Rencana Aksi PRB harus
terakomodasi dalam rencana pembangunan.
Idealnya, RPB dibuat sebelum disusun RPJM, sehingga RPB dapat memberikan masukan
strategi dalam Pembangunan Sektor, proses ini disebut dengan Rencana Teknokratis.
Akan tetapi kenyataannya yang sering terjadi RPB disusun setelah Kepala Pemerintahan
terpilih baru kemudian RPJM ditetapkan, sehingga RPB akan menyesuaikan dengan RPJM
yang telah ditetapkan, proses ini disebut dengan Rencana Politis.


26

RPJM
N

RPB RPB POLITIS
TEKNOKRATIS



Gambar 7. Alur Penyusunan RPB



Refleksi

1. Uraikan masing-masing sistem penanggulangan bencana, adakah sistem
yang belum terpenuhi di daerah Anda?

2. Jelaskan jenis-jenis perencanaan dalam Penanggulangan Bencana,
adakah perencanaan yang belum terpenuhi?

3. Gambarkan keterkaitan perencanaan penanggulangan bencana dengan
perencanaan pembangunan.






C. Manajemen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana


Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 tahap:

1) Prabencana
2) Darurat bencana atau saat tanggap darurat
3) Pascabencana
Pada setiap tahapan penyelenggaraan penanggulangan mempunyai pola manajemen yang
berbeda. Pada tahap prabencana, manajemen yang diterapkan adalah manajemen risiko
bencana, pada tahap darurat bencana diterapkan manajemen darurat bencana dan pada
tahap pascabencana pola yang diterapkan adalah manajemen pemulihan.

27

Masing-masing penyelenggaraan penanggulangan bencana terdapat tindakan, tindakan
tersebut dapat tercantum dalam gambar berikut ini:



Gambar 8. Manajemen Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana


1) Manajemen Risiko Bencana
Pada tahap prabencana, sebelum bencana terjadi yang dihadapi adalah risiko bencana.
Manajemen risiko bencana adalah upaya untuk mengenali atau memahami faktor-faktor
risiko, menganalisis risiko yang ditimbulkan hingga pada upaya-upaya yang harus dilakukan
untuk mengelola kemungkinan dampak yang terjadi.
Manajemen risiko bencana terbagi dalam 2 (dua) tahapan, yakni:

1. pengkajian risiko bencana
2. pengelolaan atau penanganan risiko bencana
Pengkajian risiko bencana suatu upaya mengidentifikasi faktor-faktor risiko (dalam hal ini
bahaya dan kerentanan), kemudian menganalisis untuk mengetahui tingkat besaran
risikonya, hingga pada mengevaluasi risiko mana yang perlu diprioritaskan untuk ditangani.
Hasil dari kajian risiko bencana, ditampilkan dalam bentuk angka indeks risiko bencana hasil
perhitungan dan dalam bentuk peta risiko bencana.

28

Manajemen'Risiko'

Pengkajian'Risiko' Penanganan'Risiko'

Evaluasi'''''' Pencegahan/' Penerimaan'
Risiko' Penghindaran' Risiko'

Risiko'

' R'='H'*'V' Penentuan'
Kerentanan'/' Risiko'Mana'
Kemampuan' yang'Harus'
Diperha?kan'



Gambar 9. Manajemen Risiko Bencana



Sebagaimana tertuang dalam UU 24/2007, bahwa pengertian Risiko bencana dimaknai
potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu
yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi,
kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. (UU 24/2007).


Pengkajian Risiko Bencana merupakan kegiatan untuk mengetahui Risiko Bencana yang
dilakukan untuk:

● Mengetahui tingkat dan sebaran (secara spasial/peta): Ancaman bencana
Kerentanan Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Risiko bencana;

● Menghitung kemungkinan dampak/paparan risiko bencana: termasuk Jumlah jiwa
yang berada diwilayah berisiko bencana Jumlah nilai fisik bangunan diwilayah
berisiko bencana (yg menjadi tanggungan pemerintah); Jumlah nilai potensi ekonomi
diwilayah berisiko bencana; Jumlah luas lahan lingkungan diwilayah berisiko
bencana;

● Mengetahui tingkat kemampuan/kapasitas pemerintah dala mengelola risiko
bencana.


Upaya pengkajian risiko bencana pada dasarnya adalah menentukan besaran 3 komponen
risiko tersebut dan menyajikannya dalam bentuk spasial maupun non spasial agar mudah
dimengerti. Pengkajian risiko bencana digunakan sebagai landasan penyelenggaraan
penanggulangan bencana disuatu kawasan. Penyelenggaraan ini dimaksudkan untuk
mengurangi risiko bencana.



29

Pengkajian risiko bencana meliputi2:
1. Pengkajian tingkat ancaman;
2. Pengkajian tingkat kerentanan;
3. Pengkajian tingkat kapasitas;
4. Pengkajian tingkat risiko bencana;
5. Kebijakan penanggulangan bencana berdasarkan hasil kajian dan peta risiko
bencana.

Gambar 10. Konsep Risiko Bencana.


Upaya pengurangan risiko bencana berupa :

1. Memperkecil ancaman kawasan;
2. Mengurangi kerentanan kawasan yang terancam;
3. Meningkatkan kapasitas kawasan yang terancam.



Berdasarkan gambar 9, konsep risiko kita pahami dengan memaknai bahwa:
• Risiko akan rendah jika ancaman rendah
• Risiko akan rendah jika kerentanan rendah
• Risiko akan rendah jika kapasitas tinggi


Penting untuk dicatat bahwa pendekatan ini tidak dapat disamakan dengan rumus
matematika. Pendekatan ini digunakan untuk memperlihatkan hubungan antara ancaman,
kerentanan dan kapasitas yang membangun perspektif tingkat risiko bencana suatu
kawasan.


Berdasarkan pendekatan tersebut, terlihat bahwa tingkat risiko bencana amat bergantung
pada :

1. Tingkat ancaman kawasan;
2. Tngkat kerentanan kawasan yang terancam;
3. Tingkat kapasitas kawasan yang terancam.

Pengkajian risiko bencana untuk menghasilkan kebijakan penanggulangan bencana disusun
berdasarkan komponen ancaman, kerentanan dan kapasitas. Komponen Ancaman disusun
berdasarkan parameter intensitas dan probabilitas kejadian. Komponen Kerentanan
disusun berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen

2 Peraturan Kepala BNPB Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko.

30

Kapasitas disusun berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem
peringatan, pendidikan pelatihan keterampilan, mitigasi dan sistem kesiapsiagaan.


Hasil pengkajian risiko bencana terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Peta Risiko Bencana.
2. Dokumen Kajian Risiko Bencana

Mekanisme penyusunan Peta Risiko Bencana saling terkait dengan mekanisme penyusunan
Dokumen Kajian Risiko Bencana. Peta Risiko Bencana menghasilkan landasan penentuan
tingkat risiko bencana yang merupakan salah satu komponen capaian Dokumen Kajian
Risiko Bencana. Selain itu Dokumen Kajian Bencana juga harus menyajikan kebijakan
minimum penanggulangan bencana daerah yang ditujukan untuk mengurangi jumlah jiwa
terpapar, kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan. Diagram Metode Pengkajian
dapat dibaca pada Gambar 10.

Gambar 11. Diagram Proses Pengkajian Risiko Bencana


Adapun Penanganan Risiko Bencana merupakan tindak lanjut dari hasil kajian risiko yang
merekomendasikan pilihan tindakan yang harus dilakukan terhadap setiap risiko yang
dikenali. Apakah risiko itu harus dihindari/dicegah, atau dikurangi, atau dialihkan atau
diterima?

Penanganan risiko bencana ini umumnya hanya dikenal sebagian praktisi kebencanaan
dalam pengertian pencegahan dan mitigasi. Padahal ada 4 (empat) pilihan dalam
menghadapi risiko yang dihadapi, yakni:

1. Pencegahan atau menghindari risiko, yakni apabila resikonya sangat besar
melampaui kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.

31

Misal: memindahkan atau relokasi penduduk di bantaran sungai.

2. Mitigasi atau mengurangi risiko, yakni apabila risikonya masih dalam batas
kemampuan masyarakat untuk menghadapinya.
Misal: membangun tanggul sungai untuk mencegah banjir.

3. Pengalihan risiko, yakni membagi risiko yang harus menjadi beban
masyarakat dengan pihak lain yang dapat meringankan.
Misal: mengasuransikan aset publik kepada perusahaan asuransi.

4. Penerimaan risiko yakni menerima resiko yang mampu diatasi sendiri oleh
masyarakat, biasanya merupakan risiko kecil dan sisa dari opsi-opsi
sebelumnya yang sudah dilakukan.

Secara menyeluruh konsep manajemen risiko bencana dikenal sebagai Konsep Pengurangan
Risiko Bencana (Disaster Risk Reduction), yang selanjutnya dikembangkan sesuai
perkembangan. Seperti yang kita kenal Hyogo Framework for Action (2005-2015) dan Sendai
Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030).

2) Manajemen Kedaruratan Bencana

Penanggulangan bencana pada intinya adalah manajemen kedaruratan bencana, karena
keadaan darurat bencana menuntut tindakan yang segera menghadapi situasi yang
mengancam jiwa manusia atau masyarakat. Sehingga tidak salah jika kebanyakan orang
menganggap penanggulangan bencana identik dengan penanganan darurat.

Manajemen kedaruratan bencana dimaknai serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan
segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang
meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan
dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan
sarana.

Kedaruratan (emergency), menurut UNHCR (2000) terdiri dari 2 fase, yakni: kesiapsiagaan
(emergency preparedness) dan penanganan darurat (emergency response). Kesiapsiagaan
meskipun keberadaanya ada pada tahap prabencana, akan tetapi pola manajemennya adalah
manajemen kedaruratan. Oleh karena itu UNDRR, dalam Hyogo Framework for Action (2005)
maupun Sendai Framework (2015) menyebutnya lengkap sebagai preparedness for effective
response.

Kesiapsiagaan darurat meliputi kegiatan-kegiatan terkait:

▪ sistem peringatan dini
▪ perencanaan kontijensi
▪ penyiapan sumberdaya
▪ pelatihan, geladi dan simulasi

32

Penanganan darurat meliputi kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan dalam kluster atau
gugus tugas untuk efektifitas penanganan dan rentang kendali komando dan koordinasi,
yakni:

▪ Pencarian dan Penyelamatan;
▪ Pengungsian dan Perlindungan;
▪ Kesehatan;
▪ Logistik;
▪ Pekerjaan Umum dan Utilitas;
▪ Pendidikan;
▪ Pemulihan Dini.

Berbeda dengan kedua manajemen yang lain dimana fungsi koordinasi sangat diperlukan,
maka dalam manajemen darurat ditambah lagi satu fungsi yakni fungsi komando. Oleh
karena itu pengorganisasian dalam manajemen darurat ini menganut pada sistem komando
penanganan darurat bencana. Saat ini sistem tersebut telah dituangkan dalam Peraturan
Kepala BNPB No. 3 Tahun 2016, yang pada dasarnya mengacu pada Incident Command
System (ICS) yang diterapkan di banyak negara.

3) Manajemen Pemulihan

Setiap kejadian bencana mempunyai 2 (dua) dampak utama yakni terhadap masyarakat
dan ekonomi, yakni berupa:

▪ kerusakan (total atau sebagian) dari aset fisik dan
▪ penurunan aktivitas ekonomi pada daerah terdampak.

Manajemen pemulihan bertujuan untuk mengembalikan dampak kerusakan akibat bencana
serta perbaikan ekonomi daerah yang terdampak. Oleh karena itu pemulihan pascabencana
ini sangat tergantung dari besarnya kerusakan dan kerugian yang diderita, dan mengkaji
kebutuhan yang diperlukan untuk memulihkannya. Manajemen Pemulihan yang
menekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat secara lebih baik dan aman (build back
better and saver).

Untuk menghitung besarnya kerusakan dan kerugian itu Bank Dunia telah diminta oleh
Negara anggotanya untuk membantu merumuskan dan mendanai pemulihan dan
pembangunan kembali ekonomi pascabencana. Kemudian Bank Dunia menggunakan
metodologi pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana yang dikembangkan oleh
UN-ECLAC (1972). Metodologi yang kemudian dikenal dengan Damage and Losses
Assessment (DaLA), yang kemudian dikembangkan menjadi Post Disaster Need Assessment
(PDNA) atau yang sekarang disebut Kajian kebutuhan Pasca Bencana (Jitu Pasna).

Kajian akibat dan dampak bencana meliputi kajian terhadap infrastruktur, sosial, dan
ekonomi, serta peningkatan risiko bencana. Selanjutnya, dirumuskan kebutuhan pemulihan
terhadap sektor (1) infrastruktur; (2) perumahan dan pemukiman, (3) Sosial; (4) ekonomi;
(5) lintas sektor. Program yang akan dilaksanakan pada tahap pemulihan ini sangat

33

tergantung pada hasil kajian kerusakan dan kebutuhan serta kemampuan pendanaan yang
dimiliki oleh daerah yang terdampak.

ASEAN telah memberikan panduan untuk manajemen pemulihan pascabencana, antara lain
diperlukan kesiapan berupa:

a. Kebijakan dan Perencanaan untuk pemulihan;
b. Menetapkan kelembagaan yang akan menangani pemulihan
c. Pengkajian pascabencana (PDNA)
d. Pengerahan sumberdaya dan pembiayaan untuk pemulihan;
e. Pelaksanaan, koordinasi, komunikasi dan pemantauan

Secara teknis untuk pelaksanaan pemulihan pascabencana di Indonesia telah diatur dalam
peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh BNPB, yang terakhir adalah Peraturan Badan
Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.

D. Peran Para Pihak Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana


Salah satu tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah membangun partisipasi
dan kemitraan publik serta swasta, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat,
maupun pemulihan. Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong peran dan partisipasi
para pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana, baik dalam pendanaan,
pelaksanaan aksi pengurangan risiko bencana, aksi tanggap darurat, aksi rehabilitasi dan
rekonstruksi, maupun pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana.
Para pihak pemangku kepentingan penanggulangan bencana (pentahelix) di daerah terdiri
dari OPD, DPRD, TNI/Polri, lembaga swadaya masyarakat, media massa, lembaga usaha,
perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, dan lainnya.


Para pihak tersebut merupakan sumberdaya dan kapasitas bagi daerah dalam
penanggulangan bencana dan dapat berpartisipasi dan berperan dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan pihak lain.
Lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi
keagamaan memiliki program pemberdayaan maupun pengembangan ketangguhan
masyarakat di desa/kelurahan. Lembaga usaha yang bekerja di daerah risiko tinggi bencana
akan memiliki kepentingan untuk menyelamatkan aset bisnisnya dari ancaman bencana.
DPRD memiliki peran strategis dalam pengalokasian anggaran penanggulangan bencana.


Penting bagi daerah untuk memetakan sumberdaya dan kapasitas parapihak di daerah
sebagai potensi dukungan dalam upaya membangun ketangguhan daerah dan ketangguhan
masyarakat. Untuk itu, perencanaan penanggulangan bencana sebagai mekanisme
pemaduan kerangka kerja dan rencana aksi para pihak dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana

34

Refleksi
1. Jelaskan pilihan tindakan dalam penanganan risiko bencana.
2. Uraikan fase kedaruratan bencana, mengapa kesiapsiagaan termasuk

dalam manajemen kedaruratan bencana?
3. Jabarkan tujuan pemulihan pasca bencana dan sektor yang segera

dipulihkan.

35

BAB III PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN
BENCANA



Bab ini membahas mekanisme dan tahapan penyusunan dokumen RPB serta struktur dan
isi dokumen RPB.
Setelah mempelajari bahasan bab ini, diharapkan dapat mengetahui gambaran seluruh
tahapan penyusunan RPB serta struktur dan isi dokumen.




A. Konsepsi Umum Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana

1. Dasar Hukum dan Pengertian RPB

Potensi ancaman bencana tersebar merata di seluruh daerah di Indonesia, diantaranya
seperti patahan aktif, gunung berapi, curah hujan tinggi, pergerakan tanah yang relatif tinggi.
Terdapat setidaknya 12 jenis ancaman bencana di Indonesia, sehingga tidak ada satu
Kabupaten/Kota yang aman dari ancaman bencana.

Mempertimbangkan kompleksitas permasalahan bencana dari sisi kerentanan, besarannya
dampak bencana, serta peluang terjadinya di waktu mendatang, maka diperlukan suatu
perencanaan yang komprehensif sehingga penanggulangan bencana dapat dilaksanakan
secara terkoordinasi, terpadu, terarah dan menyeluruh.

Perencanaan penanggulangan bencana yang tertuang dalam Regulasi yaitu:

a) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU
24/2007) pasal 35 dan pasal 36.

b) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana pasal 6; agar pemerintah dan pemerintah daerah
mempunyai perencanaan penanggulangan bencana.

c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana, menggarisbawahi Kajian
Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontinjensi
merupakan dokumen wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di
daerah.

d) Peraturan Kepala BNPB Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Penanggulangan Bencana. Rencana Penanggulangan Bencana merupakan

36

rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan/ bidang kerja
kebencanaan3.

Rencana Penanggulangan Bencana sekaligus sebagai perangkat advokasi bagi Pemerintah
Daerah demi menjamin dilaksanakannya penyelenggaraan penanggulangan bencana di
suatu daerah, sehingga Pemerintah Daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan
bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana agar kegiatan
penyelenggaraan penanggulangan bencana selaras dan terpadu, sebagaimana tercantum
dalam Pasal 36 ayat (5) Undang Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

2. Substansi RPB

RPB berisi rencana aksi PRB dan kerangka kerja—yang diuraikan lebih lanjut dalam bentuk
kerangka kerja penanganan pra bencana (Rencana PRB), saat bencana (RPKB) dan pasca
bencana (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi). Lingkup RPB merupakan rencana induk
penanggulangan bencana bagi rencana-rencana lainnya, seperti rencana aksi pengurangan
risiko bencana, rencana mitigasi, rencana kontinjensi, rencana penanggulangan kedaruratan
bencana, rencana operasi dan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi, rencana pemulihan
pasca bencana/rencana rehabilitasi dan rekonstruksi.

Sebagai dokumen perencanaan, substansi yang dimuat dalam RPB meliputi:
a. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana. Identifikasi dan analisa jenis dan
ragam ancaman bencana di daerah atau dikernal dengan kajian ancaman
bencana.
b. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat. Identifikasi dan analisis faktor-
faktor penyebab risiko bagi daerah, termasuk kapasitas yang dimiliki daerah
untuk menangani dan mengelola risiko. Proses analisis ini dikenal dengan Kajian
Kerentanan dan Kapasitas.
c. Analisis kemungkinan dampak bencana. Analisis potensi kerusakan dan
kerugian yang ditimbulkan dari kejadian bencana di daerah.
d. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana. Pilihan strategi dan tindakan yang
ditetapkan sebagai upaya penanggulangan bencana.
e. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana. Yaitu
kebijakan dan strategi penanggulangan bencana yang ditetapkan untuk
menangani dan mengelola risiko bencana.
f. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumberdaya yang tersedia. Yaitu pelibatan
parapihak atau pemangku kepentingan di daerah dalam penyelenggaraan
penanggulangan bencana.


RPB disusun agar setiap kegiatan pada setiap tahapan penanggulangan bencana dapat
berjalan dengan terarah dan terkordinasi dengan baik di mana posisi dan kedudukan RPB:

3 Peratutan Kepala BNPB Nomor. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana.

37

1. Menjadi pedoman bagi semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana
di daerah, baik Pemerintah, Pemda, Masyarakat, NGO, Lembaga Usaha Akademisi

2. Memuat kerangka kerja prabencana, saat tanggap darurat, pascapencana
3. Memuat rencana aksi pengurangan risiko bencana di daerah
4. Memuat semua jenis ancaman bencana yang ada di daerah
5. Menjadi induk penanggulangan bencana dari rencana-rencana lainnya
Sebagai rencana induk bidang penanggulangan bencana, RPB diharapkan mampu
mengoptimalkan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, dan menjadi
salah satu isu utama dalam perencanaan pembangunan di nasional maupun daerah. Upaya
ini dapat dilakukan dengan sinkronisasi RPB dengan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD), maupun dengan perencanaan-perencanaan tematik lintas
sektor di daerah. RPB disusun berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana sehingga
memberikan objektivitas arah kebijakan penanggulangan bencana di daerah.

3. Posisi dan Kegunaan RPB dalam Perencanaan Pembangunan

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan.
Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang
terkait rencana aksi PRB, pengelolaan risiko bencana, penanganan darurat, dan rencana
pemulihan yang dimasukkan atau terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) maupun Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahunan.

Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan.
Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur
rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan pusat dan daerah4.

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,
bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan
dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah
(pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen perencanaan lainnya yang harus
ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan isu strategis daerah. Sehingga RPB
bukan hanya perencanaan sektor penanggulangan bencana, namun rencana multi sektor
yang akan dilaksanakan oleh para pelaku pembangunan.

Posisi RPB dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai masukan isu strategis
digambarkan sebagai berikut:

4 UU Nomor 24 tahun 2007, Pasal 39.

38

Gambar 12. Posisi RPB dalam Sistem Perencanaan Pembangunan


Proses pemaduan RPB dengan RPJM Daerah dapat dilakukan ketika (1) RPJMD dalam proses
penyusunan (Ex-ante) dan (2) setelah RPJM Daerah telah ada (Post-ante). Pada posisi
pertama, merupakan input pada proses penyusunan RPJM Daerah dalam perumusan Visi
dan Misi, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program yang selanjutnya
menjadi pedoman penyusunan RKPD. Sedangkan pada posisi kedua, posisi RPB melengkapi
indikator dan program pembangunan bidang bencana, ketika terjadi kesenjangan yang besar
maka dapat diusulkan mengajukan revisi RPJMD kepada kepala daerah, pengusulan ke
dalam rencana strategis OPD, pengusulan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKDP), atau pengusulan untuk menjadi kegiatan lembaga non-pemerintah.

RPB juga menjadi indikator salah satu pencapaian penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah dan merupakan pelayanan yang secara konstitusional berhak diterima
warga negara secara minimal, sebagaimana ditetapkan dalam Permendagri Nomor 101
Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana.

39

Sebagaimana dijelaskan diatas, maka kegunaan RPB ialah:
1. Masukan untuk RPJMND, RKPK/L/D, Renstra K/L/OPD, dan Renja K/L/OPD;
2. Bahan penyusunan RTRW Daerah;
3. Rujukan program dan kegiatan dukungan dari para pelaku PB (OMS, Perguruan
Tinggi, Lembaga Usaha);
4. Rujukan bagi pemerintah desa/kelurahan untuk perencanaan program dan
kegiatan penanggulangan bencana.


Refleksi
1. Apakah dokumen rencana pembangunan dan rencana sektoral tematik

lain di daerah telah selaras dengan rencana penanggulangan bencana?
2. Bagaimana keterlibatan para pelaku dalam pelaksanaan penyelenggaraan

penanggulangan bencana di daerah?



B. Mekanisme Dan Tahapan Penyusunan RPB

1. Mekanisme Penyusunan RPB

Penanggulangan bencana telah menjadi prioritas pembangunan nasional dan
menjadi tanggung jawab semua pihak. Maka dimulai pada proses perencanaan
penanggulangan bencana dengan menyusun Rencana Penanggulangan Bencana
harus melibatkan partisipasi pemangku kepentingan baik pemerintah, lembaga non-
pemerintah, akademisi, dan masyarakat, sehingga dokumen RPB merupakan
dokumen yang dimiliki oleh pemangku kepentingan di daerah untuk dilaksanakan
bersama secara bertanggung jawab.

Para Pemangku kepentingan Non Pemerintah juga dapat berperan dan berkontribusi
dalam melaksanakan/menjalankan rencana aksi yang terdapat dalam dokumen
rencana penanggulangan daerah, dengan berkoordinasi dan tersinkronisasi terlebih
dahulu dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah setempat.

Perencanaan penanggulangan bencana disusun berdasarkan hasil analisis risiko
bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan
penanggulangan bencana dan rincian anggarannya, yang merupakan bagian dari
perencanaan pembangunan.

1. Pelaksana

Penyusunan RPB Daerah dikoordinasikan oleh BPBD. Namun jika daerah belum
memiliki BPBD, maka koordinasi dilakukan oleh Bappeda atau OPD yang memiliki
tugas dan fungsi bidang penanggulangan bencana. Dalam pelaksanaannya, RPB dapat
disusun melalui mekanisme swakelola atau kontraktual.

40

Sebagai koordinator, BPBD atau Bappeda, dapat membentuk Tim Penyusun untuk
mengorganisasikan, memfasilitasi, menyiapkan rancangan dokumen, dan
memastikan substansi dokumen. Struktur Tim Penyusun dapat terdiri dari Tim
Teknis, Penulis, Fasilitator, dan Sekretariat. Penjabaran tugas Tim Penyusun yaitu:

1. Tim Teknis adalah perwakilan beberapa OPD yang berkaitan dengan kebencanaan

di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Personil yang masuk
dalam tim ini tidak harus Kepala OPD atau pejabat pada instansi tersebut, tapi bisa
saja diisi oleh personil yang memiliki pemahaman substansi dan dapat
memberikan informasi.
Tim Teknis memiliki tugas:

a) Memberikan data dan informasi secara substansi untuk RPB
b) Mengawal proses penyusunan RPB dan bertanggung jawab terhadap kualitas

RPB
c) Menyelaraskan arah kebijakan dan sebagai quality control.
d) Menindaklanjuti dokumen RPB dalam pengarusutamaan pada pelaku dan

dokumen perencanaan lainnya

2. Penulis adalah seseorang atau beberapa orang yang bertanggungjawab untuk
menulis naskah dokumen RPB berdasarkan bahan-bahan yang dihasilkan dari
tiap-tiap tahapan. Penulis ini dapat terpisah atau merupakan bagian dari Tim
Penyusun atau dapat merekrut dari pihak di luar OPD.
Penulis memiliki tugas:
a) Menuliskan dokumen RPB sesuai dengan format yang telah ditentukan dalam

pedoman penyusunan RPB
b) Melakukan studi literatur dan turut serta dalam pengumpulan data
c) Menjadi notulen dan merumuskan hasil dari tiap-tiap tahapan teknis yang

dilaksanakan.

3. Fasilitator adalah seseorang atau beberapa orang yang membantu proses untuk
memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai
tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.
Fasilitator memiliki tugas:
a) Menyiapkan bahan-bahan untuk fasilitasi
b) Menentukan metode fasilitasi yang sesuai dengan tujuan dan kondisi peserta
c) Mengarahkan/mengingatkan peserta kembali pada tujuan jika diskusi

meluas ke tema yang berbeda

4. Sekretariat adalah seseorang atau beberapa orang yang bertanggungjawab
mengkoordinasikan teknis penyelenggaraan kegiatan penyusunan dokumen
RPB. Sekretaria ini dapat dibentuk dari unsur BPBD atau instansi lain (misalnya
Bappeda) jika di daerah belum ada BPBD atau kondisi lain yang menyebabkan
BPBD tidak mampu menjadi pelaksana.

41

Sekretariat memiliki tugas:
a) Menyusun timeline tiap tahapan penyusunan RPB
b) Mengidentifikasi pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses

penyusunan RPB
c) Mempersiapkan penyelenggaraan secara teknis untuk tiap tahapan

penyusunan RPB
d) Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi kegiatan

C. Penganggaran

Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana ini dapat menggunakan
beberapa sumber pendanaan, baik pendanaan tunggal maupun pendanaan bersama
beberapa sumber pendanaan, pendanaan tersebut antara lain :
● APBN
● APBD
● Dukungan dana dari lembaga usaha, lembaga sosial, lembaga donor dan

lembaga lain serta sumber pendanaan lain yang tidak mengikat

D. Asistensi / Pendampingan

Pendampingan/asistensi diperlukan untuk memastikan substansi RPB selaras
dengan kebijakan dan perencanaan pembangunan tingkat nasional maupun daerah
(provinsi dan kabupaten/kota). Selain substantif, pendampingan diperlukan untuk
memastikan kesesuaian dan keabsahan tahapan proses dan metodologi
penyusunannya.

Pendampingan dilaksanakan oleh Tim Asistensi yang ditetapkan oleh BNPB untuk
mengawal proses penyusunan rencana penanggulangan bencana daerah. Tim
Asistensi memiliki tugas untuk:

1. Mendampingi penyusunan rencana penanggulangan bencana agar sesuai
standar metodologis dan sesuai panduan dan tahapan penyusunan Rencana
Penanggulangan Bencana.

2. Memastikan kesesuaian substansi RPB dengan kebijakan dan perencanaan
pembangunan ataupun pengembangan kawasan di tingkat nasional maupun
tingkat daerah.

3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi proses penyusunan dan hasil
dokumen rencana penanggulangan

4. Melakukan koordinasi dengan BNPB terkait proses penyusunan rencana
penanggulangan bencana


Dalam pelaksanaan pendampingan, Tim Asistensi dilengkapi dengan Berita Acara
Pendampingan (Lampiran BAP Asistensi) yang ditandatangani oleh BPBD/Bappeda,
Tim Asistensi dan Tim Teknis di daerah.



42

E. Review Daerah
Review daerah merupakan proses untuk mendapatkan masukan-masukan guna
penyempurnaan substansi RPB dari parapihak pemangku kepentingan
penanggulangan bencana di daerah. Teknis kegiatan review dilakukan melalui
audiensi, konsultasi dan diskusi publik. Review daerah bertujuan untuk menjaga
kesesuaian program RPB dengan visi, misi, kebijakan dan perencanaan pembangunan
di daerah, terutama dalam dimensi politis dan substansi.


F. Penetapan RPB

Rencana Penanggulangan Bencana harus ditetapkan sebagai peraturan atau
perundangan daerah yang menjadi lembar daerah. Bentuk legal RPB dapat ditetapkan
dalam Peraturan Kepala Daerah ataupun Peraturan Daerah. Legalisasi ini penting
untuk memastikan mempunyai kekuatan hukum agar dapat dilaksanakan. Selain itu,
hal ini dapat menjadi perekat dari masing-masing instansi dan sekaligus untuk
mengetahui tugas dan fungsi masing-masing pelaku di dalam wilayah tersebut, serta
dapat dijadikan dasar pengintegrasikan kedalam perencanaan pembangunan daerah
dan perencanaan di daerah lainnya.

G. Pembaharuan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana
Pembaruan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dilaksanakan setiap habis masa
perencanaannya yaitu dalam kurun 5 (lima) tahun. RPB dapat ditinjau sebelum habis
masa perencanaan. Peninjauan ulang tersebut dapat dilakukan setiap 2 (dua) tahun,
bila terjadi bencana besar yang membutuhkan perubahan pada sasaran dan aksi
daerah atau telah disusun kajian risiko bencana terbaru. Proses penyusunan
pembaharuan dokumen rencana penanggulangan bencana harus berkoordinasi dan
berkonsultasi dengan BNPB untuk dilakukan pendampingan/asistensi dan review.


2. Tahapan dan Kegiatan Penyusunan RPB

Proses penyusunan dokumen RPB dapat dikelompokkan dalam 3 (Tiga) tahapan
utama, yaitu (1) Persiapan; (2) Penyusunan; dan (3) Penetapan. Pada setiap tahapan
utama dijabarkan dalam 6 (enam) tahapan yaitu: (1) Persiapan Administrasi; (2)
Persiapan Teknis; (3) Penyusunan Rancangan Awal RPB; (4) Penyusunan Rancangan
RPB; (5) Penyusunan Rancangan Akhir RPB; dan (6) Penetapan. Keenam tahapan
tersebut terdapat Keluaran (Output) yang dapat dicapai dengan kegiatan-kegiatan
yang diselenggarakan secara bertahap (sekuensial). Kerangka tahapan penyusunan
dokumen RPB tergambar pada Gambar 13, serta uraian kegiatan tergambar pada
Gambar 14.

Waktu untuk melaksanakan proses penyusunan diperkirakan 4 hingga 6 bulan,
sementara waktu untuk tahapan Penetapan dapat menyesuaiakan dengan kondisi
daerah, hanya saja diharapkan tidak melebihi tahun anggaran berjalan.

43

Gambar 13. Tahapan Penyusunan RPB

Selain untuk memastikan baku mutu proses dan substansi perencanaan, rangkaian
kegiatan dilakukan untuk membangun kesepakatan dan komitmen bersama tentang
tujuan dan sasaran RPB dan juga memastikan harmonisasi RPB dengan kebijakan dan
perencanaan pembangunan. Gambar 5 merupakan proses penyusunan ideal RPB
Daerah.


Gambar 14. Alur Proses Kegiatan Penyusunan RPB




44

Penjelasan kegiatan tersebut pada keterangan berikut.

1. Persiapan

Yaitu tahapan awal dalam penyusunan dokumen RPB. Tahapan ini dapat dilaksanakan
pada tahun anggaran sebelumnya ataupun di tahun berjalan sebelum proses
penyusunan dokumen RPB.

1.1. Persiapan Administratif

Aktivitas pada tahap persiapan ialah melakukan pengumpulan dokumen,
pelaksanaan rapat persiapan untuk menyusun Kerangka Acuan Kegiatan
Penyusunan Dokumen RPB, dan persiapan agenda audiensi ke kepala daerah.

Pada tahap awal ini, pengelola penanggung jawab kegiatan melakukan
pengumpulan data dan dokumen-dokumen penting untuk mendukung
penyusunan, seperti dokumen Kajian Risiko Bencana, Dokumen Perencanaan
Pembangunan, dan dokumen perencanaan terkait penanggulangan bencana.

Pada rapat persiapan membahas kesiapan sumber daya baik personel dan
keuangan, maupun waktu pelaksanaan, dokumen pendukung diantaranya Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKP), dengan kesiapan tersebut dapat direncanakan pelaksanaanya
menggunakan mekanisme swakelola atau kontraktual. Rapat menghasilkan draft
Rencana Acuan Kegiatan penyusunan RPB yang dalam waktu singkat harus
segera disusun untuk dikonsultasikan pada BNPB.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh BPBD untuk:
• Menyusun kerangka acuan kegiatan dan anggaran
• Mengumpulkan data dan dokumen-dokumen pendukung, baik dokumen
sebagai landasan hukum maupun kebijakan teknis yang terkait, antara
lain: Kajian Risiko Bencana, Hasil penilaian kapasitas daerah, RPJMD
Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan dokumen perencanaan lain di daerah
(RTRW, KLHS, RPDAS, RPWS, RPPLH, dan dokumen relevan lainnya)
• Mengidentifikasi pemangku kepentingan (stakeholder)
• Mempersiapkan audiensi Kepala Daerah
• Mempersiapkan asistensi ke Tim Asistensi

1.2. Persiapan Teknis

Serangkaian kegiatan untuk mempersiapkan perangkat-perangkat teknis pelaksanaan
penyusunan RPB dan sekaligus membangun dukungan dan keterlibatan dari pimpinan
daerah, OPD, dan stakeholder di daerah.

45

1.2.1. Audiensi Kepala Daerah

Pertemuan dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan dukungan dan komitmen
Kepala Daerah dalam penyusunan RPB. Pertemuan ini juga mengundang unsur
pimpinan dari Sekretariat Daerah, Bappeda, BPBD, dan BPKAD. Jika diperlukan,
pertemuan ini dapat melibatkan BNPB untuk mendampingi proses.
Selain dukungan dan komitmen Kepala Daerah, pertemuan audiensi bertujuan
untuk:

• Dukungan dan komitmen dari Kepala Daerah, Sekda, Bappeda, dan juga
BPKAD dalam penyusunan dokumen RPB, baik pada saat proses penyusunan
maupun hingga proses legalisasi menjadi peraturan

• Dukungan dari Kepala Daerah untuk pembentukan Tim Penyusun Rencana
Penanggulangan Bencana

• Penentuan waktu pelaksanaan untuk kegiatan Rapat Koordinasi Pimpinan
Organisasi Perangkat Daerah


1.2.2. Koordinasi Pimpinan OPD dan Stakeholder Kebencanaan

Pertemuan koordinasi multipihak, yaitu Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan
pemangku kepentingan kebencanaan di daerah, sebagai sosialisasi awal kegiatan
penyusunan RPB daerah. Topik bahasan koordinasi setidaknya meliputi:

• Sosialisasi agenda dan kerangka kerja penyusunan Rencana Penanggulangan
Bencana Daerah

• Sosialisasi hasil Kajian Risiko Bencana Daerah
• Penjabaran kebutuhan sumber daya dan personil Tim Teknis

Selain pemahaman parapihak tentang agenda penyusunan RPB, pertemuan
koordinasi ini juga mendapatkan usulan anggota Tim Teknis untuk mengelola
proses penyusunan dokumen RPB yang selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat
Keputusan Kepala Daerah tentang Tim Teknis. Pertemuan ini dapat dilaksanakan
bersamaan dengan pertemuan koordinasi pimpinan OPD yang sudah diagendakan
sebelumnya.
Para pihak yang dapat dilibatkan dalam pertemuan ini antara lain adalah:

• Perwakilan DPRD
• Kepala Daerah
• Sekretaris Daerah
• Kepala OPD dan calon Tim Penyusun
• Forum PRB
• Akademisi atau Forum Perguruan Tinggi
• Lembaga Usaha
• NGO/LSM
• Media
• Tokoh Masyarakat



46

1.2.3. Pembentukan Tim Teknis

Pembentukan dan penetapan Tim Teknis melalui Surat Keputusan Kepala
Daerah/Pimpinan Daerah. Tim Teknis memiliki tugas dan tanggungjawab proses
penyusunan RPB. Untuk mendukung tugas dan kerjanya, Tim Teknis dapat
didukung oleh seseorang atau beberapa orang yang memiliki peran, tugas dan
tanggungjawab sebagai Penulis, Fasilitator, dan Sekretariat. Keseluruhan
sumberdaya ini selanjutnya disebut sebagai Tim Penyusun.


1.2.4. Penyusunan Rencana Kerja

Penyusunan dan penetapan rencana kerja Tim Penyusun sebagai acuan kerja
selama proses penyusunan dokumen RPB. Rencana kerja merupakan basis
pengelolaan proses penyusunan RPB dan kualitas RPB. Rencana kerja teknis
diperlukan untuk merincikan setiap kegiatan, baik input, keluaran, peserta/pelibat,
bentuk, durasi, dan waktu pelaksanaan, serta pembagian peran dari masing-masing
anggota Tim Penyusun. Dokumen rencana kerja akan mempermudah proses kontrol
kualitas proses penyusunan secara efektif maupun substansi RPB sebagai dokumen
yang berhasil guna.

2. Penyusunan
2.1. Penyusunan Rancangan Awal RPB
2.1.1 Lokakarya Penyusunan Rancangan Awal RPB

Kegiatan ini untuk menyusun rancangan awal dokumen RPB yang dilaksanakan
dengan serial kegiatan lokakarya atau FGD yang dapat diselengarakan 3-4 kali
kegiatan. Pada tahapan ini dilaksanakan pengumpulan data, penentuan bencana
prioritas yang ditangani, identifikasi akar masalah, perumusan isu strategis, dan
perumusan tujuan dan sasaran, perumusan program dan rencana aksi,.
Pada lokakarya ini ini dibutuhkan fasilitator, penulis, dan tim teknis sebagai
peserta kegiatan. Pada kegiatan ini menghasilkan keluaran rancangan awal
dokumen RPB, yang dapat dikatakan rancangan teknokratis.

Proses penyusunan rancangan awal sebagai berikut:

47

Gambar 15. Alur Proses Penyusunan Rancangan Awal Dok.RPB

2.1.2 Asistensi II

Kegiatan untuk mendapatkan review atau tinjauan dari tim asistensi nasional
tentang proses, hasil-hasil rumusan, dan sinkronisasi kebijakan daerah dan
nasional yang telah disusun pada lokakarya penyusunan rancangan awal RPB.



2.2. Penyusunan Rancangan RPB

2.2.1 Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan RPB

Setelah rancangan awal telah disusun dan telah melakukan konsultasi dengan BNPB
dan/atau tim asistensi yang disertai perbaikan telah dilakukan pada rancangan
awal, tahap selanjutnya adalah menyelenggarakan konsultasi publik untuk
menetapkan rumusan-rumusan isu strategis, kerangka kerja, program RPB, dan
rencana aksi RPB daerah.

Forum konsultasi publik diselenggarakan untuk menggali masukan dan perbaikan,
serta komitmen para pihak di daerah, target pembahasan hingga menyepakati
rancangan dan menghasilkan draft dokumen RPB secara utuh, dari BAB 1
(Pendahuluan) hingga BAB akhir (Penutup).
Pelaksanaan tahap ini dilakukan melalui lokakarya selama 1-2 hari yang dihadiri
seluruh stakeholder, yaitu: Pemerintah, Masyarakat, NGO, Perguruan Tinggi,
Lembaga Usaha, dibantu oleh fasilitator dan penulis.



48

Hasil dari konsultasi publik ini adalah masukan dan kesepakatan tentang;
1. Isu Strategis
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Strategi
5. Arah kebijakan
6. Program dan rencana aksi
7. Harmonisasi dengan perencanaan pembangunan
8. Rencana pengendalian dan evaluasi



2.2.2. Penyempurnaan Rancangan Awal RPB

Kegiatan untuk memperbaiki substansi dan naskah rancangan RPB sesuai dengan
masukan dan kesepakatan hasil kegiatan konsultasi publik oleh tim penyusun.

2.2.3. Penyampaian Rancangan RPB ke Kepala Daerah

Pertemuan dengan Kepala Daerah untuk melaporkan rancangan dokumen RPB dan
mendapatkan masukan dan persetujuan substantif. Fokus pelaporan adalah pada
harmonisasi dan sinkronisasi RPB dengan visi misi Kepala Daerah. Selain itu,
kegiatan audiensi ini juga sekaligus melaporkan proses penyelenggaraan
penyusunan RPB.

2.2.4. Asistensi III

Kegiatan untuk mendapatkan review atau tinjauan dokumen dan kelengkapan
dokumen RPB dari tim asistensi di tingkat pusat. Selain substansi dan kelengkapan
dokumen, fokus tinjauan dalam kegiatan ini adalah kesesuaian rencana aksi dan
lokasi. Tim asistensi di tingkat pusat di koordinasikan oleh BNPB.

2.3. Penyusunan Rancangan Akhir dan Finalisasi RPB

Serangkaian kegiatan untuk menyusun rancangan akhir dokumen RPB. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam serial konsultasi akhir kepada publik dan OPD untuk urusan
perencanaan dan penganggaran.

2.3.1. Konsultasi Akhir Perencanaan Pembangunan Daerah

Kegiatan untuk memastikan harmonisasi RPB dengan perencanaan dan
penganggaran pembangunan daerah. Pertemuan konsultatif ini dilakukan bersama
Bappeda dan DPKAD. Hasil dari konsultasi ini adalah harmonisasi dan terpadunya
program-program RPB dengan rencana dan anggaran pembangunan di daerah.

2.3.2. Lokakarya Konfirmasi Akhir

Kegiatan yang melibatkan para pihak pemangku kepentingan penanggulangan
bencana di daerah untuk mengkonfirmasi rancangan akhir dokumen RPB.

49

Arahan dan masukan pemangku kepentingan (publik) ditindaklanjuti dengan
proses penyempurnaan atau finalisasi dokumen RPB.

2.3.3. Finalisasi Dokumen RPB Daerah

Kegiatan finalisasi dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Kegiatan
konsinyering yang diikuti oleh seluruh Tim Penyusun ini menghasilkan Naskah
Final RPB yang selanjutnya akan diproses untuk penetapan/legalisasi.

3. Penetapan

Proses penetapan/legalisasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah sebagai
peraturan atau perundangan daerah yang menjadi lembar daerah. BPBD mengawal

proses ini untuk mendorong penetapan lebih cepat dan tidak lebih dari 6 bulan.




C. Rencana Kerja Penyusunan RPB



Rencana kerja penyusunan RPB merupakan dokumen rencana acuan pelaksana dalam

bentuk Rencana Acuan Kegiatan (KAK). KAK merupakan dokumen perencanaan

kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di

mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. KAK berisi uraian

tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, masukan yang dibutuhkan, dan hasil yang
diharapkan dari suatu kegiatan.




Tugas:

1. Sebelum menyusun KAK, susunlah poster yang menggambarkan diagram proses

bagaimana seluruh tahapan dan kegiatan pokok akan dilaksanakan.

2. Dasarkan hasil tugas diatas, susunlah rencana kerja berdasarkan tabel matrik rencana
kerja di bawah, tabel ini membantu penyusunan KAK.



TAHAPAN/ KELUARAN MATERI/ PELIBAT BENTUK JADWAL

KEGIATAN/ MUATAN/ /PESERTA KEGIATAN (B-X, M-
SUB- HASIL YANG / DURASI Y)

KEGIATAN DIPERLUKAN

(INPUT)









3. Jika asumsi penyusunan RPB membutuhkan; Tim Teknis, Tim Fasilitator/ Fasilitator, Tim
Penulis, Tim Pelaksana/ Penyelenggara,

Diskusikan penjabaran tugas, kriteria/persyaratan dari tim atau anggota tim; berapa

orang yang dibutuhkan.

4. Selanjutnya susunlah KAK yang menjelaskan urgensi kegiatan, hasil yang diharapkan,
metode dan tahapan, pelaksana, waktu kegiatan, dan biaya yang dibutuhkan. Susunan

format KAK dapat menggunakan format dibawah ini:

50