Modul Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen RPB (Daerah)

1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana disusun pada tingkat provinsi maupun
tingkat kabupaten/kota;

2. Pada tingkat provinsi, rencana aksi dibuat dengan mengintegrasikan secara
menyeluruh semua pemangku kepentingan dalam suatu forum. Pemangku
kepentingan tersebut terdiri dari pemerintah daerah, non pemerintah, OPD, yang
dikoordinasikan dengan BPBD

3. Rencana Aksi Daerah ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan
dengan instansi/lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam bidang
perencanaan pembangunan daerah.

4. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana ditetapkan untuk
jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
dapat ditinjau kembali sesuai dengan kebutuhan.


Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana (RAD PRB) adalah kegiatan-kegiatan
yang disusun untuk mencapai indikator kinerja dari program. Rencana Aksi Daerah
secara substansi merupakan kumpulan program kegiatan yang komprehensif dan
sinergis dari seluruh pemangku kepentingan dan tanggung jawab semua pihak yang
terkait.
RAD PRB berisi prioritas dan strategi pemerintah daerah untuk mengurangi risiko
bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan, mengelola risiko, ketangguhan
masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana, bahkan menangani keadaan darurat
bencana, serta upaya pemulihan, disusun dengan mengacu pada isu strategis. Sebagai
rencana, RAD menggambarkan program kegiatan, aksi kegiatan serta indikator kegiatan
dalam 5 (lima) tahun mendatang yang komprehensif dan sinergis dengan Rencana
Pembangunan daerah dan nasional.
Rencana aksi daerah disusun dengan menggunakan tabel sehingga lebih ringkas dan
mudah dipahami baik pada saat implementasi maupun dalam Pengendalian dan
evaluasi RPB. Didalam tabel/matrik aksi prioritas penanggulangan bencana berisi
program/kegiatan yang akan dilakukan bukan hanya pada tanggap darurat, akan tetapi
seluruh aspek yang berkaitan dengan manajemen bencana mulai dari kegiatan yang
akan dilakukan ketika pra bencana, tanggap darurat, dan juga pada pasca bencana
berupa rehabilitasi dan rekonstruksi bencana.


Tabel 9. Matrik Rencana Aksi

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator Sub- Target Prakiraan Lokasi Pelak- Kontri-
klatur Program klatur Kegiatan Kegiatan (tiap Pagu sana busi
Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/ tahun) (tiap
outcome) output) tahun)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12











101

Tugas

1. Identifikasi program penanggulangan bencana dan sasaran yang diharapkan

tercapai dalam periode rencana penanggulangan bencana.

2. Berdasarkan hasil identifikasi, maka rumuskan rencana aksi PRB dalam

matrik Rencana Aksi.





102

Contoh pengerjaan tugas

Rencana Aksi Kab



Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program klatur Kegiatan
Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
outcome) output)
Pencegahan 1 02 02 Pencegahan 1 02 02 13 Pelaksanaa
wabah Menurunnya dan n surveilans
endemik prevelensi pengendalia epidemolog
dan wabah n penyakit i &
pandemik endemik dan penanggula
pandemik ngan wabah
sebesar 10%



1 02 03 1 02 03 2.02

Meningkatnya Pelayanan 10 indikator
rumahtangga Kesehatan PHBS
ber-PHBS Masyarakat
(Perilaku
Hidup Bersih
dan Sehat)
sebesar 10 %.

bupaten Bombana

Sub-Kegiatan Target Prakiraan Lokasi
(tiap Pagu Pelaksana Kontribusi
tahun) (tiap tahun)

Pengelolaan 1-5 Utama: [RPJMN /
Pelayanan Kesehatan Dinkes RPJMD,
bagi Penduduk pada Pendukung: dll]
Kondisi Kejadian Luar
Biasa (KLB)


Peningkatan Mutu Dinkes
Pelayanan Fasilitas BKSDM
Kesehatan
(Penyediaan fasilitas)
Pemenuhan Dinas
Kebutuhan Sumber Kesehatan.
Daya Manusia Dinas PMD
Kesehatan sesuai Pemerintah
Standar (Penyediaan desa
tenaga kesehatan)
r Kampanye PHBS

Penilaian
Desa/Kelurahan Ber-
PHBS Dinas Target
Kesehatan AKI Nol

103

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program Sosialisasi klatur Kegiatan
Program (hasil/ risiko Kegiatan (keluaran/
outcome) bencana output)
Diseminasi Prosentase Jumlah
informasi masyarakat desa,
dan edukasi yang sekolah/
daerah memahami madrasah
rawan risiko bencana
bencana (%) Publikasi
Rehabilitasi 2 11 03 203 risiko
kerusakan 04 bencana ke
Konservasi 2 11 03 Bertambahnya lahan dan media
lahan kritis 203 luasan tanah massa:
pada konservasi cetak dan
kawasan lahan kritis elektronik
hutan dan Rehabilitasi
luar lahan kritis
kawasan dengan
hutan 5000 pohon

2 11 04 201 Rehabilitasi
02 lahan kritis
dengan 5
hektar

Dst…

Sub-Kegiatan Target Prakiraan
Sosialisasi ke desa, (tiap Pagu Lokasi Pelaksana Kontribusi
sekolah/ madrasah tahun) (tiap tahun)

Sosialisasi dengan BPBD
media cetak dan Dinsos
elektronik Kominfo
Damkar
Dinas PP
dan KB
Kominfo
Media cetak
daerah
Media
online

Penanaman pohon / Kehutanan
penghijauan di BLH
kawasan hutan





Penanaman pohon di BLH
kawasan luar hutan Kehutanan
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan
Dinas
Ketahanan
Pangan



104

C. Harmonisasi Kebijakan Dengan Rencana Pembangunan

Sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari
rencana pembangunan. Sesuai dengan periode dokumen RPB (5 tahun), maka
rencana pembangunan yang dimaksud di sini adalah Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Sinkronisasi terkait pola dukungan, pola kontribusi, mekanisme kerjasama agar tidak
tumpang tindih. Identifikasi sasaran dan kerangka kegiatan yang
berkaitan/diimplementasikan di Kabupaten/Kota, yang terdapat pada:

● RPJMN
● RPJMD Provinsi
● RPJMD KAB/KOTA

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, bagian dari penyusunan RPJMD perlu dilakukan perumusan permasalahan
pembangunan dan penelaahan dokumen perencanaan lainnya, sebelum perumusan
isu strategis daerah (pasal 43). RPB dalam hal ini adalah bagian dari dokumen
perencanaan lainnya yang harus ditelaah untuk menjadi masukan dalam perumusan
isu strategis daerah.

Strategi pemaduan RPB ke dalam RPJMD dilakukan dengan kondisi sebagai berikut:
SKENARIO 1: Apabila belum ada/berbarengan dengan penyusunan RPJPD/RPJMD
(Ex-ante), maka proses pemaduannya ialah sebagai berikut:
a. Pemaduan rencana aksi PRB ke dalam RPJPD dilakukan dengan menyandingkan

rencana aksi PRB dengan program pembangunan dalam RPJPD.

b. Sinkronisasi rencana aksi PRB ke dalam Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD
dilakukan dengan menyandingkan rencana aksi PRB dengan program dan
indikator dalam Ranwal RPJMD. Secara bersamaan, sinkronisasi juga dilakukan
melalui keterlibatan BPBD dalam kelompok kerja (Pokja) penyusunan RPJMD.















105

c. Gambar 23. Contoh Proses Pemaduan RPB Sebelum/Sedang Penyusunan RPJMD


Sumber: Dokumen RPB Kabupaten Gunung Kidul 2019-2023

SKENARIO 2: Apabila sudah ada RPJPD dan RPJMD (Post-ante)
● Sinkronisasi rencana aksi PRB dengan RPJPD dilakukan dengan menyandingkan
rencana aksi PRB dengan program pembangunan dalam RPJPD.
● Sinkronisasi rencana aksi PRB dengan RPJMD yang sudah ada dilakukan dengan
menyandingkan rencana aksi PRB dengan program dan indikator dalam RPJMD.
● Analisa kesenjangan antara rencana aksi PRB dengan program dan kegiatan di
RPJMD yang sudah ada.
● Apabila terdapat kesenjangan (di poin c), maka yang dilakukan dengan pengajuan
revisi RPJMD kepada Kepala Daerah, pengusulan ke dalam rencana strategis OPD,
pengusulan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKDP), atau pengusulan
untuk menjadi kegiatan lembaga non-pemerintah.




106

6. Gambar 24. Proses Pemaduan RPB Setelah RPJMD Ditetapkan




Sumber: Dokumen RPB Kabupaten Gunung Kidul 2019-2023


Harmonisasi pada perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan juga
untuk memetakan kontribusi program RPB pada program pembangunanan nasional
dan daerah (RPJMN-RPJMD Provinsi-RPJMD Kab/Kota). Dengan pemetaan ini maka
dapat dilihat dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran
yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan program dalam RPB.











107

Contoh sinergitas antara isu dengan perencanaan pembangunan seperti dalam
matrik dibawah ini;


Tabel 9. Contoh Pola Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD

Sasaran Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD KEGIATAN RPB
/ Program (RAD PRB
(Rencana PB)


Isu Strategis
Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana


Masih Terlaksananya NASIONAL • Agenda Meningkatkan • Pengembangan
kurangnya Program Desa Tangguh
pemahaman Penanggulangan Ketahanan Bencana dan Bencana
Perubahan Iklim
masyarakat Bencana yang • Pelatihan pada
tentang kolaboratif • PP2: Peningkatan Ketahanan aparatur dan
bencana Bencana dan iklim pada KP1 masyarakat

• Prioritas Nasional III.
Meningkatkan SDM yang
berkualitas dan berdaya saing
pada KP: Perlindungan Sosial
Adaptif

PROVINSI

KAB/KOTA Program penanggulangan
bencana dan kemanusiaan



Isu Strategis

Meningkatnya alih fungsi lahan akibat RTRW belum mempertimbangkan prinsip PRB terkait aturan
tataguna lahan dan pendirian bangunan


Terwujudnya Penyusunan NASIONAL • PP1: Infrastruktur Pelayanan • Penyusunan RDTR
penataan RDTR PROVINSI dasar pada KP5: berbasis PRB
ruang yang Pengembangan kebijakan
terpadu dan penataan ruang, zonasi
berkelanjutan bencana, dan standardisasi
yang kualitas bangunan berbasis
mempertimb ketangguhan bencana
angkan
prinsip- • PP2: Peningkatan Ketahanan
prinsip Bencana dan iklim pada KP1:
pengurangan Integrasi kerjasama kebijakan
risiko dan penataan ruang berbasis
bencana risiko bencana



dst KAB/KOTA Propritas Program
NASIONAL • Program Perencanaan

prasarana wilayah dan
sumber daya alam
• Program perencanaan tata
ruang


PROVINSI

108

Sasaran Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD KEGIATAN RPB
/ Program (RAD PRB
(Rencana PB)

KAB/KOTA



Tugas
Identifikasi program dalam RPJMN dan RPJMD yang terkait dengan program dalam
RPB, lakukan analisis lanjutan apakah program-program tersebut telah
mengintegrasikan prinsip pengurangan risiko?



1. Pemaduan Para Pihak

Selain integrasi ke dalam RTRW dan RPJMD, pengarusutamaan RPB juga perlu dilakukan
kepada seluruh pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah. Prioritas
pengarusutamaan didasarkan pada analisa pemangku kepentingan daerah, berbagai
pemangku kepentingan seperti OPD, DPRD, LSM, media massa, lembaga usaha,
perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan organisasi lainnya, perlu diidentifikasi
siapa saja yang selama ini sudah banyak berpartisipasi dalam penyelenggaraan PB dan
siapa yang belum banyak terlibat. Berdasarkan analisa tersebut, pengarusutamaan RPB
diprioritaskan kepada pihak-pihak yang belum banyak terlibat dalam kegiatan
penyelenggaraan PB.

Di samping itu, pilihan target pemangku kepentingan untuk pengarusutamaan RPB juga
perlu diprioritaskan untuk pemangku kepentingan yang memiliki peran besar dalam
pelaksanaan kegiatan RAD PB. Misalnya DPRD akan memiliki peran penting dalam
menentukan alokasi anggaran kegiatan terkait dengan PB. Lembaga usaha yang bekerja
di daerah risiko tinggi bencana akan memiliki kepentingan untuk menyelamatkan
asetnya ketika terjadi bencana atau kegiatan usaha yang terkait dengan upaya PB,
seperti di sektor transportasi, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan untuk media massa
diminta memberitakan atau menuliskan upaya-upaya PRB yang dilakukan oleh
kelompok masyarakat atau pihak lain, sehingga semakin banyak masyarakat yang tahu
tentang pengurangan risiko bencana. Perguruan tinggi yang setiap tahun memiliki
program pemberdayaan masyarakat di desa/kelurahan juga penting untuk
mengintegrasikannya dengan PRB dalam aktivitasnya.


2. Pemaduan Ke Dalam Perencanaan Lainnya
Dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2008, RPB harus menjadi bagian dari rencana pembangunan. Dalam
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian dari penyusunan RPJMD
perlu dilakukan perumusan permasalahan pembangunan dan penelaahan dokumen
perencanaan lainnya, sebelum perumusan isu strategis daerah (pasal 43). RPB adalah

109

bagian dari dokumen perencanaan lainnya baik perencanaan RPJMD, renstra OPD dan
Renja OPD.

Seperti contoh dibawah ini, bahwa sesuai dengan mandat yang dituangkan dalam
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 1 Tahun 2018, analisa pengurangan
risiko bencana (PRB) adalah bagian dari analisa yang harus dilakukan untuk menyusun
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Oleh karena itu, hasil kajian risiko dan rencana
aksi yang dimuat dalam dokumen RPB juga harus dimasukkan dalam RTRW7.

Rincian pilihan pengarusutamaan RPB ke dalam RTRW ialah:


SKENARIO 1: Apabila belum ada/berbarengan dengan penyusunan RTRWD (Ex-
ante)
a. Asumsi: hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB sudah ada
b. Sinkronisasi hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB ke dalam RTRWD:

1. Analisis pengurangan risiko bencana untuk penentuan konsep RTRWD
menggunakan hasil kajian risiko (Pasal 7 butir 3)

2. Hasil kajian risiko digunakan untuk penentuan struktur dan pola ruang dalam
RTRWD


SKENARIO 2: Apabila sudah ada RTRWD (Post-ante)
a. Asumsi: hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB sudah ada
b. Sinkronisasi dan analisa kesenjangan hasil kajian risiko dan rencana aksi PRB ke
dalam RTRWD yang sudah ada, maka hasil kajian risiko digunakan untuk analisa
kesenjangan penentuan struktur dan pola ruang dalam RTRWD
c. Rencana aksi PRB digunakan untuk analisa kesenjangan arahan pemanfaatan ruang
dalam bentuk indikasi program utama dalam RTRWD.


Integrasi isi RPB pada dokumen RTRW mencakup hasil kajian risiko, program pada
rencana aksi PRB, dan lokasi program.

NO ISI RPB Unsur RTRW

1 Prioritas bencana yang Prioritas guna lahan di zona KRB I
ditangani pada bencana prioritas
Indikasi program
2 Rencana aksi pengurangan
risiko bencana Indikasi program pada lokasi tertentu

3 Lokasi kegiatan



7 Referensi: Permen ATR 1/2018

110

Tugas:

Strategi pengumpulan dokumen perencanaan pembangunan.

1. Identifikasi muatan kebijakan-kebijakan nasional dan daerah terkait perencanaan
pembangunan dan perencanaan penanggulangan bencana yang berasal dari
a. RPJMN, RPJM Provinsi, RPJM Kabupaten/Kota
b. Kerangka kerja jangka panjang penanggulangan bencana yang disepakati
di level nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan
Bencana);
c. Rencana penanggulangan bencana level nasional (Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana/Renas PB);
d. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB);
e. Rencana strategis Kementrian/Lembaga vertikal di daerah;
f. Rencana Tata Ruang Wilayah;
g. Rencana Strategis daerah dan Rencana Kerja OPD;
h. Rencana strategis lembaga usaha dan organisasi sosial/organisasi
masyarakat sipil;
i. Rencana perencanaan lain yang mendukung.

2. Identifikasi muatan / substansi dokumen perencanaan pembangunan terkait
penyelenggaraan penanggulangan bencana serta pengelolaan risiko bencana

3. Rumuskan strategi bagaimaba penyelenggara mendapatkan dokumen
tersebut.

4. Lakukan analisis dan hasilnya menjadi (daftar) dasar harmonisasi dengan
perencanana daerah.



Contoh Pengerjaan Tugas

Identifikasi Dokumen Substansi Dokumen Strategi

Nasional 1. Renas PB (BNPB) 1. Isu Strategis dan Spesifik

2. RPJMN (BAPPENAS) Penanggulangan Bencana

3. RKP 2021-2023 di level Nasional

2. Prioritas Nomor 6 dan 4

Agenda terkait PB

3. Prioritas membangun

sistem kesehatan, bencana

dan perlindungan sosial

Instansi 1. Rencana Pengelolaan 1. Program perlindungan

Vertikal Hutan (RPH) hutan

Provinsi 1. RPJMD (Bappeda), 1. Program, Kegiatan serta • FGD Khusus,
2. RPB (BPBD), Pendanaan PB Menugaskan Tim
3. RTRW (PUPR) Teknis untuk
2. Isu Strategis RPB Provinsi mengharmonisasi,
Provinsi 3. Zonasi Bencana, Zonasi Menunjuk
konsultan untuk
Perlindungan, Jalur
Evakuasi, Pengendaian

111

Identifikasi Dokumen Substansi Dokumen Strategi
melakukan
dan Pemanfaatan Kota harmonisasi

berbasis Mitigasi Bencana

Kab/Kota 1. RPJMD (Bappeda), 1. Program, Kegiatan serta

2. RPB (BPBD), Pendanaan PB

3. RTRW (PUPR) 2. Isu Strategis RPB Daerah

Daerah 3. Zonasi Bencana, Zonasi

Perlindungan, Jalur

Evakuasi, Pengendaian
dan Pemanfaatan Kota
berbasis Mitigasi Bencana

Lembaga 1. Rencana Kerja 1. Program penegakan

Usaha Umum /RKU hukum, program CSR

Organisasi 1. Renstra Organisasi 1. Program dukungan SMAB,

2. Rencana Program Destana, Perubahan Iklim
3. Rencana Proyek



D. Pengendalian dan Evaluasi RPB

1. Pengendalian

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksud untuk
menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
rencana yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan perencanaan RAD
Penanggulangan Bencana dimaksudkan untuk menjamin tercapainya tujuan dan
sasaran yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
Tata cara pengendalian dan evaluasi dilakukan merujuk pada Peraturan Pemerintah
No. 86 tahun 2017, tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan.

Sedangkan pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan
rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang
timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
Pemantauan dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian indikator
keluaran (output) kegiatan dan kendala yang dihadapi pelaksanaan RAD PB.
Komponen dalam pelaksanaan pemantauan antara lain adalah waktu pemantauan,
apa yang dipantau, kriteria, sumber bukti, apa saja metode pemantauan yang akan
dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian kegiatan RAD PB, seperti
melalui mekanisme rapat koordinasi, kewajiban pelaporan dari pelaksana, kunjungan
lapangan dan lain-lain, dan pelaksana pemantauan.


Lebih lanjut sebagai dasar hukum untuk pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
perencanaan pembangunan antara lain;
● UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
● UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

112

● Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2006, tentang Tata Cara Pengendalian Dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

● Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.

● Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
● Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah.
● Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kegiatan pengendalian dilaksanakan dalam periode semesteran dan tahunan.
Pemantauan per semester dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan capaian
indikator keluaran (output). Pemantauan per tahun dilaksanakan untuk mengetahui
tentang pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya,
mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak terlaksananya, serta merumuskan
rekomendasi strategi tindak lanjutnya.

Pada kegiatan pengendalian dapat menggunakan tabel pengendalian realisasi
kegiatan di bawah ini:


Tabel 10. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

WAKTU KRITERIA SUMBER TEKNIS/ PELAKSANA
PEMANTAUAN PEMANTAUAN BUKTI METODE













Tabel 11. Format Rencana Pemantauan Tahunan Pelaksanaan Aksi PB

NO MATERI INDIKATOR TARGET (5 CAPAIAN TAHUN KE CATATAN
PEMANTAUAN KELUARAN TH)
I II III IV V









113

2. Evaluasi
Evaluasi adalah membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi bertujuan untuk melihat efisiensi,
efektif, manfaat, dampak dan keberlanjutan dari suatu program. sehingga evaluasi
merupakan kegiatan untuk menganalisis kesenjangan (gap), dengan membandingkan
antara capaian kinerja (apa yang sudah dicapai) dengan target kinerja (apa yang
harus dicapai).

Kesenjangan (gap) dapat terjadi apabila capaian kinerja berbeda dengan target
kinerja, atau hasil yang dicapai selama pelaksanaan berbeda dengan hasil yang
diharapkan dalam perencanaan. Dengan kata lain analisis gap merupakan langkah
untuk membandingkan kondisi saat ini dengan yang seharusnya. Analisis gap tidak
hanya membandingkan capaian dan target namun juga ditindaklanjuti secara
mendalam mengenai faktor-faktor yang menjadi permasalahan ataupun keberhasilan
atas capaian pembangunan yang didasarkan pada intervensi kebijakan/
regulasi/penganggaran dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pengendalian dan evaluasi di dalam Permendagri 54/2010 dapat dibagi menjadi tiga,
yaitu:

1. Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan (penyusunan) dokumen
perencanaan pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk memastikan bahwa
penyusunan perencanaan pembangunan untuk tahun rencana dapat tepat
sasaran dan betul-betul bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dengan cara
memetakan permasalahan yang dihadapi berdasarkan hasil kinerja tahun
sebelumnya dan prediksi keadaan tahun berjalan hingga dua tahun kedepan
sehingga dapat diputuskan program dan kegiatan apa yang akan dipilih untuk
dilaksanakan.
Satu hal yang terpenting bahwa dalam penyusunannya harus selalu berpedoman
dan mengacu pada dokumen perencanaan di atasnya baik itu dokumen
perencanaan kabupaten itu sendiri maupun dokumen perencanaan provinsi dan
nasional. Sebagai contoh, penyusunan RKPD harus mengacu pada RPJMD, RPJMN
dan RKP. Penyusunan Renstra SKPD harus mengacu pada RPJMD, dst.


2. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan
pembangunan.
Hakikat pengendalian dan evaluasi pada tahap ini adalah untuk melihat sejauh
mana pelaksanaan dokumen perencanaan yang ada melalui dokumen
perencanaan yang ada di bawahnya.
Sebagai contoh, pelaksanaan RKPD dilihat dari bagaimana Renja SKPD-nya.
Pelaksanaan Renja SKPD dilihat dari bagaimana RKA/DPA SKPD-nya, dst. Pada
umumnya pengendalian dan evaluasi pada tahap ini belum menyentuh pada hasil
atau capaian kinerja dari suatu program atau kegiatan dan masih pada taraf

114

kesesuaian visi, misi, sasaran, tujuan, hingga target, indikator, dan lokasi kegiatan
serta anggarannya.

3. Evaluasi terhadap hasil dokumen perencanaan pembangunan.
Pada tahap ini secara garis besar sebetulnya lebih fokus untuk mengetahui hasil
capaian masing-masing program dan kegiatan yang ada baik itu kinerja maupun
anggarannya yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Hasil capaian
kinerja dan keuangan dokumen perencanaan pembangunan yang ada akan
dilihat dari capaian kinerja dan keuangan dokumen di bawahnya.

Sebagai contoh, hasil RPJMD dilihat dari bagaimana hasil RKPD per tahunnya. Hasil
Renja SKPD dilihat dari bagaimana hasil RKA/DPA SKPD-nya, dst.

Evaluasi yang dimaksudkan dalam dokumen RPB adalah evaluasi pengukuran kinerja
yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk mengetahui capaian indikator sasaran RPB
dan indikator kinerja (outcome) program. Sub-bab ini menjelaskan bagaimana
rencana evaluasi dilaksanakan. Sebagai dokumen perencanaan 5 tahunan, maka
evaluasi dapat dilakukan setiap akhir tahun, yang kemudian hasilnya dapat
digunakan untuk bahan membuat rencana kegiatan tahun berikutnya. Evaluasi ini
setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program
dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian
keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran
dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan
ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, pemerintah daerah dapat
membentuk tim tersendiri dengan melibatkan Forum PRB.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi,
utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis,
dapat menggunakan tabel alat bantu evaluasi di bawah ini:

Tabel 12. Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD PRB.

WAKTU KRITERIA/ SUMBER TEKNIS/ PELAKSANA
EVALUASI INDIKATOR BUKTI METODE
EVALUASI















115

Hasil evaluasi dapat disajikan dengan menggunakan matrik seperti di bawah ini;


Tabel 13. Format Penulisan Hasil Evaluasi Program RAD PRB.

NO INDIKATOR CAPAIAN INDIKATOR CAPAIAN FAKTOR RENCANA PEMBELAJARAN
SASARAN (%) PROGRAM (%) PENYEBAB TINDAK
LANJUT
TIDAK
TERCAPAINYA











RPB merupakan rencana bersama tentang upaya penyelenggaraan PB yang
melibatkan berbagai pihak, baik dari institusi pemerintah (lembaga) maupun
institusi non pemerintah (organisasi nonpemerintah, akademisi, pelaku usaha, media
massa, masyarakat dan lain-lain) di daerah. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian,
dan evaluasi RPB juga melibatkan seluruh pihak dengan sebuah mekanisme yang
disepakati bersamaan dengan proses penyusunan dokumen RPB.

Pendekatan dalam pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB dapat
dilakukan melalui;

a. Penilaian mandiri (self assesment); merupakan pengendalian dan evaluasi
yang dilakukan oleh masing-masing pihak pelaksana kegiatan dan aksi
dalam RPB, baik institusi pemerintah maupun non pemerintah

b. Penilaian terhadap dokumen pelaporan (report assesment); dilakukan
sebagai masukan proses atau hasil pengendalian dan evaluasi secara
tertulis dari berbagai dokumen yang disusun oleh para pihak dalam
pelaksanaan kegiatan dan aksi dalam RPB

c. Penilaian implementasi lapangan (field assessment); merupakan
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan sebagai verifikasi terhadap
pelaksanaan berbagai kegiatan dan aksi dalam RPB di berbagai lokasi
penyelenggarannya.


Pendekatan pelaksanan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB tersebut
dikoordinasikan dan dikompilasi oleh gugus tugas pelaksanaan RPB atau tim
koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB yang melibatkan institusi pemerintah
maupun nonpemerintah misalnya Forum Pengurangan Risiko (FPRB) yang ada di
daerah.

Koordinasi dan kompilasi dilakukan oleh gugus tugas atau tim, sedangkan untuk
pelaksanaan koordinasi, pengendalian, dan evaluasi RPB pelaksanaan kegiatan dan
aksi dalam RPB dilakukan oleh masing-masing institusi sesuai dengan kewenangan
dan mekanisme yang ada dalam institusi yang bersangkutan.


116

Dengan pelibatan banyak pihak perlu kemudian dibuat kerangka rencana
pengendalian dan evaluasi. Kerangka rencana ini memuat antara lain waktu
pengendalian dan evaluasi, apa yang dipantau, kriteria pengendalian dan evaluasi,
sumber bukti, metode pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dan pelaksana
pengendalian dan evaluasi. Kerangka pengendalian dan evaluasi seperti matrik
dibawah ini;


Tabel xx Contoh. Kerangka Rencana Pengendalian dan Evaluasi

Waktu Apa yang Kriteria Sumber bukti Metode Pelaksana

dipantau

Semester 1

tahun 1 dan

per semester

(koordinasi)

Per tahun

(pengendalian)

Semester ke 1

tahun ke 3

(peninjauan

kembali RPB)

Semester ke 2

Tahun ke 5

(evaluasi)





Tugas

Susunlah kerangka rencana pengendalian dan evaluasi RPB.























117

Contoh Pengerjaan Tugas

Waktu Apa yang dipantau Kriteria Sumber Metode Pelaksana
Semester 1 bukti - Tim teknis
tahun 1 dan
per semester - Penyusunan - Ketersediaan baseline - Dokumen - Focus group penyusunan
(koordinasi) RPB
baseline data legislasi discussion (FGD)
Per tahun
(Pemantauan - Legislasi (payung - Pengaruh daya paksa (payung - Desktop work - Tim teknis
dan Evaluasi) BPBD
hukum) produk hukum) (kajian pustaka)
Semester ke 1 - BAPPEDA
tahun ke 3 - Sinkronisasi - Peta kontribusi daerah - Dokumentasi - Dll
(peninjauan - Tim teknis
kembali RPB) dengan pusat dan kepada dan/atau penyusunan
RPB
daerah program/rencana laporan
- Forum
- Integrasi ke aktor- provinsi atau nasional - Dll Pengurangan
risiko bencana
aktor daerah - Peta sinergi (FPRB)

- Realisasi kegiatan program/kegiatan

urusan/bidang Tata

Ruang, KLHS, dll

- Kemudahan,

percepatan, dukungan

pencapaian sasaran

- Indikator kegiatan dan

input kegiatan

- Realisasi - Indikator - Laporan - Focus group

program/kegiatan program/kegiatan pemantauan discussion (FGD)

tahun berjalan - Relevansi - Dokumentasi - Desktop work

- Peraturan/pedoma peraturan/pedoman/ dan/ atau (kajian pustaka)

n/ kebijakan kebijakan daerah/OPD laporan - Dll

daerah/OPD yang untuk mendukung - Dokumen

diperlukan untuk program/pencapaian peraturan/p

melaksanakan sasaran edoman/kebi

rencana aksi jakan daerah

yang relevan

- Dll

- Review dokumen - Ada/tidaknya kejadian - Laporan - Focus group

RPB bahaya/peristiwa review RPB discussion (FGD)

bencana besar – perlu - Desktop work

dilakukan (kajian pustaka)

penyesuaian - Dll

- Ada/tidaknya

perubahan sistem

pemerintah daerah –

perlu dilakukan

penyesuaian



118

Waktu Apa yang dipantau Kriteria Sumber Metode Pelaksana
Semester ke 2 bukti
Tahun ke 5 - Bappeda
(evaluasi) - Penyusunan - ketersediaan endline - Dokumentasi - Focus group - BPBD
endline data data
dan/atau discussion (FGD)
- Sinkronisasi - kontribusi daerah
dengan pusat dan kepada laporan - Desktop work
daerah program/rencana
- Laporan (kajian pustaka)
- Integrasi ke provinsi atau nasional
perencanaan lain - sinergi evaluasi - Dll

- Integrasi ke aktor- program/kegiatan
aktor daerah urusan /bidang Tata
Ruang, KLHS, dll
- Realisasi
sasaran/tujuan - kemudahan
terhadap peningkatan/perluasa
penyelesaian isu n dampak pencapaian
strategis sasaran

- pembelajaran - relevansi
strategi/arah
kebijakan dan
program

- efektivitas, efisiensi
dan rencana aksi PRB

(program, dst)




119

BAB V PENUTUP


Setelah mempelajari modul ini, semoga pembaca dapat menyusun dokumen Rencana
Penanggulangan Bencana sesuai dengan mekanisme tahapan dan isi kerangka dokumen.
Catatlah pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam modul ini untuk perbaikan
modul selanjutnya, sekaligus pembaca dapat memberikan input.


120

Lampiran Contoh Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten

A. TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR SASARAN, STRATEGI,

Isu Strategis Tujuan Sasaran Ind

1 2 3 4
Kurangnya Kesadaran 1. Meningkatkan 1.1. Terwujudnya Penin
Perilaku Hidup Sehat dan budaya dan perilaku masyarakat yang angka
Aman dari Risiko Bencana hidup bersih dan sehat menerapkan perilaku
hidup bersih dan sehat

1.2. Terwujudnya Penin
perilaku masyarakat masy
Tingginya risiko bencana 2. Menurunkan yang sadar dari risiko mema
dipengaruhi faktor kondisi intensitas dan dampak bencana benca
Topografi, tutupan lahan, bencana prioritas 2.1. Menurunnya Berku
Kemiringan Lereng dan kejadian bencana yang kejad
tingginya curah hujan, dan berdampak pada tahun
sebagian besar kerusakan dan korban
Pemukiman berada pada jiwa
Wilayah Pesisir.

n Bombana 2021-2025
ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM

dikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(Dampak)

5 6

ngkatan prosentase Kampanye Perilaku Peningkatan angka harapan hidup
a harapan hidup Hidup Bersih dan Sehat melalui peningkatan kualitas dan
dan pencegahan cakupan prasarana dan sarana
wabah/penyakit kesehatan, peningkatan kualitas dan
kuantitas tenaga kesehatan, serta
perbaikan sistem pelayanan
Penerapan SPM tentang Layanan
Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penerapan SPM tentang Layanan
Kesehatan

ngkatan prosentase Diseminasi informasi Penerapan SPM tentang Layanan
yarakat yang risiko bencana dan Pencegahan dan Kesiapsiagaan
mahami risiko kesiapsiagaan
ana menghadapi bencana

urangnya jumlah Mitigasi struktural Peningkatan Infrastruktur Yang
dian bencana dalam 5 Tangguh dan Berkelanjutan
n

1

Isu Strategis Tujuan Sasaran Ind

1 2 3 4
2.2. Menurunnya Menu
luasan dampak luasa
Kabupaten Bombana 3. Meningkatkan kerusakan dan Jumla
belum menyusun rencana penanganan darurat kerugian aset rawa
kedaruratan bencana yang lebih efektif dan pemerintah dan aset memi
(rencana kontijensi, pemulihan yang lebih masyarakat perin
rencana evakuasi, sistem baik 3.1. Meningkatnya renca
peringatan dini) bencana kesiapan dan
prioritas, dan rencana kesiagaan masyarakat Peme
pemulihan pasca bencana dalam menghadapi kebut
(pelayanan dasar, bencana masy
infrastruktur penting, benca
perumahan, penduduk dan 3.2. Terpenuhinya
sosial ekonomi kebutuhan dasar
masyarakat). masyarakat yang
terdampak bencana

dikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(Dampak)

5 6

urunnya prosentasi
an dampak bencana

ah desa di kawasan Pengembangan sistem Pengembangan sistem peringatan dini
an bencana yang peringatan dini dan dan rencana evakuasi
miliki sistem rencana evakuasi di Penerapan SPM tentang Layanan
ngatan dini dan desa rawan bencana Pencegahan dan Kesiapsiagaan
ana evakuasi

enuhan layanan Kolaborasi multipihak Penanganan Darurat Bencana
tuhan dasar dalam mencukupi Penerapan SPM sub-urusan bencana
yarakat terdampak cadangan dan tentang pelayanan Penyelamatan dan
ana pemenuhan kebutuhan Evakuasi Korban Bencana
dasar Penerapan SPM Sosial tentang
perlindungan dan jaminan sosial pada
saat dan setelah tanggap darurat
Penerapan SPM Kesehatan (PMK No 4
2019 tentang krisis kesehatan akibat
bencana)
Penerapan pendidikan sekolah darurat

2

Isu Strategis Tujuan Sasaran Ind

1 2 3 4
3.3. Terlaksananya Jumla
perbaikan perum
infrastruktur dan diban
perumahan penduduk yang
Risiko tinggi bencana 4. Mewujudkan yang rusak yang lebih prins
prioritas (Banjir, Tanah peningkatan dan baik dan aman better
Longsor, Cuaca Ekstrim, pemerataan 3.4. Kehidupan sosial, Prose
gelombang ekstrim dan infrastruktur yang ekonomi, budaya ekono
abrasi, dan tsunami) akan lebih aman dari risiko masyarakat yang lebih buday
mempengaruhi/ bencana baik lebih
melemahkan program 4.1. Bangunan Jumla
peningkatan dan infrastruktur publik publi
pemerataan infrastruktur. telah menggunakan damp
konstruksi bangunan
aman bencana. Prose
pengh
4.2. Terwujudnya meme
infrastruktur
penghubung yang
memperhatikan
prinsip-prinsip
pengurangan risiko
bencana

dikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(Dampak)
5 6
ah infrastruktur dan Pemulihan bangunan Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan
mahan yang infrastruktur dan Rekonstruksi sektor infrastruktur dan
ngun pascabencana perumahan sesuai perumahan yang menerapkan SNI
memperhatikan standar. building-code, RTRW, KRB, prinsip
sip building back pemulihan
r and safer Kolaborasi multipihak
entase pemulihan dalam pemulihan Pelaksanaan Program Rehabilitasi dan
omi, sosial dan sosial, ekonomi, dan Rekonstruksi sektor sosial, ekonomi,
ya masyarakat yang budaya budaya masyarakat yang sesuai dengan
baik Sertifikasi Laik Fungsi potensi, sumberdaya, dan kearifan lokal.
ah infrastruktur pada infrastruktur Penerapan Perda Bangunan Gedung,
ik yang aman dari publik gedung- SNI, building-code, RTRW, dan KRB
pak bencana bangunan dan Standar Bina Marga
infrakstrukstur
penghubung.

entase infrastruktur
hubung yang sudah
menuhi standar

3

Isu Strategis Tujuan Sasaran Ind

1 2 3 4
Penerapan Standar 5. Meningkatkan 5.1 Tercapainya Prose
Pelayanan Minimum kewenangan standar pelayanan yang
Penanggulangan Bencana koordinasi, komando, minimum untuk
(SPM-PB) kurang optimal dan pelaksana dalam memenuhi hak Menin
untuk mewujudkan mencapai SPM masyarakat desa,
ketangguhan daerah penanggulangan dan p
menghadapi bencana. bencana 5.2. Meningkatnya keseh
ketangguhan dan a
masyarakat berbasis
desa, sekolah, dan
layanan kesehatan

Perencanaan 6. Mewujudkan 6.1. Terwujudnya Pema
Pembangunan dan rencana pembangunan dan tata pembangunan yang Benca
perencanaan tata ruang ruang wilayah yang terpadu dan Penan
belum memperhatikan mempertimbangkan mempertimbangkan dalam
prinsip dan tindakan prinsip-prinsip prinsip-prinsip Pemb
pengelolaan risiko pengurangan risiko pengurangan risiko
bencana. bencana bencana

6.2 Terwujudnya Penat
penataan ruang yang
wilayah yang terpadu meng
dan berkelanjutan Risiko
yang
mempertimbangkan
prinsip-prinsip
pengurangan risiko
bencana

dikator Sasaran Strategi Arah Kebijakan
(Dampak)
6
5 Implementasi SPM PB

entase masyarakat Pemenuhan layanan
terlayani layanan PB SPM PB

ngkatnya jumlah Kolaborasi Penerapan SNI Ketangguhan
, satuan pendidikan, pengembangan Desa/Kelurahan
pusat layanan ketangguhan desa, Penerapan Kerangka Kerja
hatan yang tangguh sekolah, dan pusat Sekolah/Madrasah Aman Bencana
aman bencana layanan kesehatan Penerapan Akreditasi Fasilitas Layanan
aduan Kajian Risiko Kesehatan
ana dan Rencana
nggulangan Bencana Integrasi pengurangan Pemaduan Kajian Risiko Bencana dan
m Perencanaan risiko bencana dalam Rencana Penanggulangan Bencana
bangunan RKPD 2021-2022 dalam RKPD 2021-2022
Integrasi Kajian Risiko
taan ruang wilayah Bencana dan Rencana
telah Penanggulangan
gintegrasikan Kajian Bencana dalam RPJMD
o Bencana periode berikutnya.

Memadukan kajian dan Revisi RTRW, Penyusunan RDTR
peta risiko bencana Implementasi SPM tentang Layanan
dalam Rencana Tata Informasi Rawan Bencana
Ruang Wilayah (RTRW)
dan Rencana Detail
Tata Ruang (RDTR)

4

B. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA


Tujuan Sasaran Indikator Sasar
(Dampak)

1 2 3

1. Meningkatnya budaya 1.1. Terwujudnya masyarakat Peningkatan prosentase
dan perilaku hidup bersih yang menerapkan perilaku kesehatan masyarakat
dan sehat hidup bersih dan sehat

1.2. Terwujudnya perilaku Prosentase masyarakat
masyarakat yang sadar dari memahami risiko benca
2. Menurunnya intensitas risiko bencana Berkurangnya jumlah k
dan dampak bencana 2.1. Menurunnya kejadian bencana dalam 5 tahun
prioritas bencana yang berdampak pada Berkurangnya luasan da
kerusakan dan korban jiwa bencana
2.2. Menurunnya luasan
3. Terwujudnya dampak kerusakan dan Prosentase masyarakat
penanganan darurat yang kerugian aset pemerintah dan memahami peringatan d
lebih efektif dan aset masyarakat rencana evakuasi
pemulihan yang lebih baik 3.1. Meningkatnya kesiapan Terpenuhinya kebutuha
dan kesiagaan masyarakat masyarakat yang mengu
dalam menghadapi bencana

3.2. Terpenuhinya kebutuhan
dasar masyarakat yang
terdampak bencana

ran Program Indikator Program
e
4 5
yang Pencegahan wabah epidemi dan Penurunan angka prevelensi wabah
ana pandemi epidemi dan pandemi
Persentase rumah tangga yang
Diseminasi Informasi dan melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan
Edukasi rawan bencana Sehat (PHBS)
Prosentase masyarakat yang memahami
risiko bencana

kejadian Konservasi lahan kritis pada Bertambahnya luasan konservasi lahan
kawasan hutan dan luar kawasan kritis
ampak hutan

Mitigasi struktural pesisir pantai, Pengelolaan risiko bencana pada pesisir
lahan dengan lereng di atas 40’, pantai, lahan kelerengan tinggi, dan
dan sempadan sungai Daerah Aliran Sungai

yang Penyediaan sistem dan peralatan Keberfungsian dan kemanfaatan sistem
dini dan peringatan dini, rencana dan peringatan dini, rencana evakuasi
tempat evakuasi

an dasar Peningkatan kesiapan pangan Cadangan pangan dan air tercukupi pada
ungsi dan non-pangan bagi masyarakat situasi darurat
terdampak bencana Jumlah masyarakat yang terdampak
bencana skala kabupaten/kota yang
menerima bantuan sosial selama masa
tanggap

5

Tujuan Sasaran Indikator Sasar
1 2 (Dampak)
3.3. Terlaksananya perbaikan
infrastruktur dan perumahan 3
penduduk yang rusak yang Jumlah infrastruktur da
lebih baik dan aman perumahan yang dibang
bencana yang memperh
3.4. Pulihnya kehidupan sosial, prinsip building back be
ekonomi, budaya masyarakat saver
yang lebih baik Terpenuhinya kesejahte
ekonomi, sosial, dan bud
masyarakat pasca benca

4. Mewujudkan 4.1. Terlindunginya Jumlah infrastruktur da
peningkatan dan infrastruktur publik dari aman dari dampak benc
pemerataan infrastruktur kerusakan dampak bencana Prosentase infrastruktu
yang lebih aman dari risiko penghubung yang meme
bencana standar
Prosentase masyarakat
4.2. Terwujudnya infrastruktur terlayani layanan PB
penghubung yang
memperhatikan prinsip-
prinsip pengurangan risiko
bencana

5. Meningkatnya 5.1 Tercapainya standar
kewenangan koordinasi, pelayanan minimum untuk
komando, dan pelaksana memenuhi hak masyarakat
dalam mencapai SPM
penanggulangan bencana

ran Program Indikator Program

4 5
Terbangunnya infrastruktur yang
an Pembangunan infrastruktur dan terdampak bencana bagi pemulihan
gun pasca perumahan bagi masyarakat layanan dasar
hatikan terdampak yang memperhatikan Terbangunnya pemukiman / perumahan
etter and prinsip building back better and warga yang terdampak bencana
saver Meningkatnya kesejahteraan masyarakat
pasca bencana
eraan Terpenuhinya kesejahteraan Meningkatnya kelekakatan sosial dan
daya ekonomi, sosial, dan budaya budaya pasca kejadian bencana
ana masyarakat pasca bencana Pemerataan jalan, ketersediaan air dan
sanitasi yang baik
asar yang Pembangunan infrastruktur Jumlah rumah layak huni dengan drainese
cana dasar (jalan, air, listrik, yang baik
ur perumahan) yang memenuhi
enuhi standar dan menerapkan Jumlah pembangunan turap di wilayah
pengelolaan risiko bencana jalan penghubung dan daerah aliran
Pengembangan infrastruktur sungai rawan longsor
antar wilayah yang menerapkan
standar

yang Pencapaian SPM sub-urusan Tersedianya data/informasi tentang jenis
Penanggulangan Bencana dan risiko bencana dalam bentuk
dokumen yang sah/legal
Prosentase jumlah penduduk di Terselenggaranya komunikasi, informasi,
kawasan rawan bencana yang edukasi rawan bencana kepada
memeperoleh informasi rawan masyarakat
bencana Tersedianya Rencana Penanggulangan
Penyelesaian dokumen RPB dan bencana dalam bentuk dokumen resmi
Rencana Kontinjensi sampai Tersedianya Rencana Kontinjensi dalam
dinyatakan sah/legal bentuk dokumen resmi

6

Tujuan Sasaran Indikator Sasar
1 2 (Dampak)

3

5.2. Meningkatnya Meningkatnya jumlah d
6. Mewujudkan ketangguhan masyarakat satuan pendidikan, dan
pembangunan dan tata berbasis desa, sekolah, dan layanan kesehatan yang
ruang yang layanan kesehatan dan aman bencana
mempertimbangkan 6.1. Terwujudnya Pembangunan yang
prinsip-prinsip pembangunan yang terpadu berkelanjutan
pengurangan risiko dan mempertimbangkan
bencana prinsip-prinsip pengurangan
risiko bencana

ran Program Indikator Program

4 5

Prosentase jumlah aparatur dan Terlatihnya aparatur dan warga yang
warga yang mengikuti pelatihan mengikuti pelatihan pencegahan dan
pencegahan dan mitigasi mitigasi, kesiapsiagaan
Tersedianya layanan Pusdalops
pelayanan penyelamatan dan penanganan bencana dan sarana
evakuasi korban prasarana kesiapsiagaan terhadap
bencana
Tersedianya peralatan pelindung
terhadap bencana
Terespon secara cepat setiap hasil
penetapan status KLB kurang dari 24 jam
Terespon secara cepat setiap hasil
penetapan status darurat kurang dari 7
hari
Terlaksananya koordinasi sistem
komando oleh Pusdalops PB dalam
penyiapan petugas penanganan darurat
Terlaksananya pencarian, pertolongan
dan evakuasi korban bencana


desa, Peningkatan desa tangguh, satuan Prosentase desa, sekolah, rumah sakit dan
pusat pendidikan, dan pusat layanan puskesmas tangguh dan aman bencana
g tangguh kesehatan yang tangguh dan
aman bencana

Pembangunan yang Keterpaduan seluruh sektor
berkelanjutan dan pembangunan yang menerapkan
mempertibangkan prinsip- pengelolaan risiko bencana
prinsip pengurangan risiko
bencana

7

Tujuan Sasaran Indikator Sasar
(Dampak)
1 2
3
6.2 Terwujudnya penataan Tata ruang dan RDTR
ruang yang terpadu dan berkontribusi pada upa
berkelanjutan yang pengurangan risiko ben
mempertimbangkan prinsip-
prinsip pengurangan risiko
bencana

C. RENCANA AKSI KABUPATEN BOMBANA

Program
Pencegahan Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
wabah klatur Program klatur Kegiatan
endemik dan Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
pandemik outcome) output)
Pelaksanaan
1 02 02 Menurunnya Pencegahan 1 02 02 13 surveilans
prevelensi dan epidemologi
wabah pengendalia &
endemik dan n penyakit penanggulan
pandemik an wabah
sebesar 10%






1 02 03 1 02 03
2.02

ran Program Indikator Program
aya
ncana 4 5
Revisi RTRW dan Penyusunan RTRW dan RDTR mempertimbangkan
RDTR aspek kebutuhan tata guna lahan, aspek
pencegahan/mitigasi dan kesiapsiagaan


Sub-Kegiatan Target Prakiraan Lokasi Pelaksana Kontri-
(tiap Pagu Utama: busi
tahun) (tiap tahun) Dinkes [RPJMN
Pendukung: /
n Pengelolaan 1-5 RPJMD,
Pelayanan Kesehatan dll]
i bagi Penduduk pada
Kondisi Kejadian Luar
ng Biasa (KLB)

Pengelolaan
Surveilans Kesehatan
Peningkatan Mutu Dinkes
Pelayanan Fasilitas BKSDM
Kesehatan
(Penyediaan fasilitas)
Pemenuhan
Kebutuhan Sumber
Daya Manusia
Kesehatan sesuai
Standar (Penyediaan
tenaga kesehatan)

8

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program klatur Kegiatan
Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
outcome) output)





10 indikator
Meningkatnya Pelayanan PHBS
rumahtangga Kesehatan
ber-PHBS Masyarakat
(Perilaku
Hidup Bersih Jumlah desa,
dan Sehat) sekolah/
sebesar 10 %. madrasah




Diseminasi Prosentase Sosialisasi
informasi dan masyarakat risiko
edukasi daerah yang bencana
rawan bencana memahami
risiko bencana
(%)

Sub-Kegiatan Target Prakiraan Lokasi Pelaksana Kontri-
(tiap Pagu busi
tahun) (tiap tahun) Utama:
Dinkes
Pemeriksaan, Pendukung:
pengobatan, Rumah Sakit
perawatan, dan isolasi PuskesmasP
penderita, termasuk MI
tindakan karantina. Dinkes

Pencegahan dan Dinkes
pengebalan
Pemusnahan Dinkes
penyebab penyakit Satpol PP
Penanganan jenazah TNI-POLRI
akibat wabah

r Kampanye PHBS Dinas
Kesehatan.
Dinas PMD
Pemerintah
desa

Penilaian
Desa/Kelurahan Ber-
PHBS Dinas Target
Kesehatan AKI Nol

, Sosialisasi ke desa, BPBD
sekolah/ madrasah Dinsos
Kominfo
Damkar
Dinas PP dan
KB

9

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program klatur Kegiatan
Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
outcome) output)
Publikasi
risiko
Konservasi 2 11 03 Bertambahnya Rehabilitasi 2 11 03 bencana ke
lahan kritis 203 luasan kerusakan 203 04 media massa
pada kawasan konservasi lahan dan cetak dan
hutan dan luar lahan kritis tanah elektronik
kawasan hutan Rehabilitasi
lahan kritis
2 11 04 dengan 5000
201 02 pohon

Rehabilitasi
lahan kritis
dengan 5
hektar

Perlindunga
n kawasan
konservasi

Sub-Kegiatan Target Prakiraan Pelaksana Kontri-
Sosialisasi dengan (tiap Pagu Lokasi Kominfo busi
media cetak dan tahun) (tiap tahun) Media cetak
elektronik daerah
a: Media online

Penanaman pohon / Kehutanan
penghijauan di BLH

0 kawasan hutan
BLH
Kehutanan
Dinas

Penanaman pohon di
kawasan luar hutan

Kelautan dan
Perikanan
Dinas
Ketahanan
Pangan

Penetapan daerah Taman
lindung dan daerah Nasional
budidaya Loloka
BKSDA
DLH
BWS
Sulawesi IV
Dinas
Pertanian
Dinas
Perikanan
Dinas
Ketahanan
Pangan

10

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
Mitigasi klatur Program Perlindunga klatur Kegiatan
struktural Program (hasil/ n kawasan Kegiatan (keluaran/
pesisir pantai, outcome) pesisir dan output)
lereng dan kepulauan
sempadan Pengelolaan
sungai risiko bencana Penanaman
pada pesisir mangrove
pantai, lahan
kelerengan
tinggi, dan
Daerah Aliran
Sungai


Perkuatan
lereng dan
daerah
aliran
sungai yang
rawan
longsor





Penyediaan Keberfungsian Penyiapan
sistem dan dan sistem
peralatan kemanfaatan peringatan
peringatan sistem dini
dini, rencana peringatan

Target Prakiraan Kontri-
Sub-Kegiatan (tiap Pagu Lokasi Pelaksana busi
Pembangunan tahun) (tiap tahun) PU
pemecah ombak DKP
BPBD


Pembuatan sabuk DKP
hijau di pesisir pantai DLH
BPBD

Pembangunan PU
konstruksi penahan Dinas
lereng (turap) di jalan Perhubungan
penghubung

Pembangunan PU
penguat lereng yang
rawan longsor yang BBWS Muna,
berada dekat dengan BBWS Kolaka
pemukiman. PU
Pembangunan
konstruksi penahan BPBD
longsor (turap) di Damkar
tebing sungai yang BMKG
rawan longsor PMI
Penyusunan prosedur Dinkes
tetap peringatan dini Dinsos
untuk bencana banjir,
tanah longsor,
tsunami, cuaca
ekstrem, dan

11

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program klatur Kegiatan
dan tempat Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
evakuasi outcome) output)

dini, rencana
evakuasi


Pemetaan
denah dan
jalur
evakuai





Peningkatan Cadangan Peningkata
kesiapan pangan dan air n lumbung
pangan dan tercukupi pada pangan
non-pangan situasi darurat masyarakat
bagi
masyarakat
terdampak
bencana

Sub-Kegiatan Target Prakiraan Lokasi Pelaksana Kontri-
(tiap Pagu busi
tahun) (tiap tahun)

gelombang ekstrem BPBD
dan abrasi
Pemasangan
perangkat peringatan BPBD
dini banjir, tanah Dinsos
longsor, tsunami, PMI
cuaca ekstrem, dan Pramuka
gelombang ekstrem
dan abrasi BPBD
Penyusunan peta Dinas
jalur evakuasi banjir, Perhubungan
tanah longsor, dan
tsunami
Pemasangan rambu
jalur evakuasi bahaya Dinas
banjir, tanah longsor, Ketahanan
tsunami, Pangan
Penetapan tempat
evakuasi masyarakat
terdampak banjir
tanah longsor,
tsunami,
Pengembangan desa
mandiri pangan

Dinas
Pertanian
DKP



Penyediaan air PDAM
minum dan sanitasi PU
berbasis masyarakat Dinkes
Dinsos

12

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program klatur Kegiatan
Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
outcome) output)

Jumlah Pemenuhan
masyarakat kebutuhan
yang pangan bagi
terdampak masyarakat
bencana skala yang
kabupaten/kot terdampak
a yang bencana
menerima
Pembangunan bantuan sosial Pembangun
infrastruktur selama masa an fasilitas
dan tanggap dasar
perumahan Terbangunnya
bagi infrastruktur
masyarakat yang
terdampak terdampak
yang bencana bagi
memperhatika pemulihan
n prinsip layanan dasar
building back
better and Terbangunnya Pembangun
saver pemukiman / an
perumahan perumahan
warga yang dan
terdampak pemukiman
bencana

Sub-Kegiatan Target Prakiraan Lokasi Pelaksana Kontri-
Perlindungan sosial (tiap Pagu busi
adaptif untuk tahun) (tiap tahun) DLH
masyarakat Damkar
terdampak bencana
Dinsos
BPBD

Pembangunan Dinas
fasilitas pendidikan, Pendidikan
kesehatan, Dinas
transportasi, Kesehatan
telekomunikasi, Kominfo
energi. PU
Dinas
Perhubungan



Pembangunan Dinas
perumahan bagi Perumahan
masyarakat yang dan
terdampak bencana Pemukiman
dengan BPBD
memperhatikan

13

Program Nomen- Indikator Kegiatan Nomen- Indikator
klatur Program klatur Kegiatan
Program (hasil/ Kegiatan (keluaran/
outcome) output)



Terpenuhinya Meningkatnya Pemberday
kesejahteraan kesejahteraan aan
ekonomi, masyarakat ekonomi
sosial, dan pasca bencana masyarakat
budaya berbasis
masyarakat potensi
pasca bencana lokal

Meningkatnya Pemberday
kelekakatan aan sosial
sosial dan dan budaya
budaya pasca
kejadian
bencana

Pembangunan Pemerataan Pembangun
infrastruktur jalan, an jalan di
dasar (jalan, ketersediaan pemukiman
air, listrik, air dan sanitasi dengan
perumahan) yang baik mempertim
yang bangkan

Sub-Kegiatan Target Prakiraan Lokasi Pelaksana Kontri-
(tiap Pagu busi
prinsip-prinsip PRB tahun) (tiap tahun)
dan inklusi
Relokasi pemukiman Dinas
masyarakat ke lokasi Pemukiman
yang lebih aman BPBD
dengan BPMD
memperhatikan
potensi Disperindagk
matapencaharian op
Pendampingan Dinas
kelompok usaha Pariwisata,
produktif dengan kepemudaan,
bantuan hibah untuk dan olah raga
modal dan sarana Dinas
produksi

Ketahanan
Pangan
Dinas
Pertanian

Pendampingan Dinas Sosial
kelompok sosial dan Dinas
budaya dengan Pariwisata
bantuan hibah untuk Dinas
aktivitas sosial dan Pendidikan
budaya dan
Kebudayaan
DP3A

Pembangunan jalan PU
desa BPBD
BPMD
Pemdes
Dinas
Pertanian

14