Rencana Acuan Kegiatan minimal berisi5:
I. Latar Belakang
a. Dasar Hukum
Menjelaskan dasar hukum yang terkait dan kebijakan Kementerian Negara/Lembaga
yang merupakan dasar keberadaan kegiatan/aktivitas berkenaan berupa Peraturan
Perundangan yang berlaku, Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga, dan
Tugas Fungsi Kementerian Negara/Lembaga,
b. Gambaran Umum
Gambaran umum merupakan penjelasan secara singkat mengapa kegiatan tersebut
dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan.
c. Keterkaitan kegiatan
Menjelaskan keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output)
dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program/yang pada akhirnya akan
mendukung pencapaian tujuan kebijakan.
II. Maksud dan Tujuan
Menjelaskan mengapa kegiatan harus dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang
diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) serta manfaat (outcome) kegiatan.
III. Kegiatan yang dilaksanakan
Menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang akan dilaksanakan dan batasan kegiatan.
IV. Indikator Keluaran dan Keluaran
Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai dan keluaran (output)
yang terukur dalam suatu kegiatan.
V. Cara Pelaksanaan Kegiatan
Metode Pelaksanaan
Tahapan Kegiatan
VI. Lokasi/tempat
Lokasi pelaksanaan program dan kegiatan
VII. Pelaksana dan Penanggungjawab
Menjelaskan siapa (who) saja yang terlibat dan bertanggung jawab atas pelaksanaan
kegiatannya, yang berisi informasi tentang:
● Pelaksana Kegiatan
● Penanggung Jawab Kegiatan
● Penerima Manfaat dan pelibat
VIII. Jadwal Kegiatan
● Waktu pelaksanaan kegiatan
● Matriks pelaksanaan kegiatan (Time Table)
IX. Biaya
Total Biaya dan rincian biaya seluruh tahapan kegiatan dan kebutuhan. Dijabarkan
dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB).
X. Penandatanganan KAK
5 http://www.wikiapbn.org/kerangka-acuan-kerja/
51
D. Struktur Isi Dokumen RPB
Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) secara umum
memuat dasar pemikiran disusunnya rencana, analisa masalah, isu strategis yang
dipilih, tujuan dan sasaran umum rencana, serta rencana aksi berupa kegiatan yang
secara terinci dimaksudkan untuk mencapai sasaran tersebut.
Secara khusus, RPB disusun berdasarkan hasil kajian risiko bencana, termasuk penilaian
kapasitas di daerah, untuk menentukan prioritas bencana yang akan ditangani dalam
rencana program 5 tahun. Rincian isi dokumen RPB terdiri 7 Bab dilengkapi dengan
Ringkasan Eksekutif, sebagai berikut:
Ringkasan Eksekutif BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan
Daftar Istilah Arah Kebijakan, dan Program
Daftar Isi A. Tujuan dan Sasaran
BAB I Pendahuluan B. Strategi dan Arah Kebijakan
A. Latar Belakang C. Program Penanggulangan Bencana
B. Tujuan BAB V Rencana Aksi Daerah
C. Kerangka Pikir Pengurangan Risiko Bencana
D. Kedudukan Dokumen A. Rumusan Rencana Aksi
E. Landasan Hukum BAB VI Pemaduan, Pengendalian
F. Ruang Lingkup dan Evaluasi
BAB II Karakteristik dan Isu A. Pemaduan Para Pihak
Strategis Kebencanaan Daerah B. Pemaduan ke Perencanaan
A. Karakteristik Kebencanaan Lainnya
Daerah C. Pengendalian dan Evaluasi
B. Risiko Bencana Daerah BAB VII Penutup
C. Prioritas Bencana Yang Daftar Pustaka
Ditangani ● Lampiran I PETA LOKASI AKSI PB
D. Masalah Pokok ● Lampiran III MATRIK PROGRAM
E. Rumusan Isu Strategis DAN RENCANA AKSI
BAB III Penyelenggaraan ● Lampiran IV Matriks Program dan
Penanggulangan Bencana Rencana Aksi per OPD
A. Kebijakan Penanggulangan ● Lampiran Terpisah KAJIAN RISIKO
Bencana Nasional BENCANA
B. Kebijakan Penanggulangan
Bencana Daerah
C. Kerangka Kerja Pra Bencana
D. Kerangka Kerja Saat Bencana
E. Kerangka Kerja Pasca Bencana
F. Pendanaan Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana
52
BAB IV PRIORITAS RISIKO BENCANA DAN ISU STRATEGIS
PENANGGULANGAN BENCANA
Bab ini membahas proses penilaian prioritas risiko bencana yang ditangani dan proses
penilaian isu strategis daerah.
Setelah mempelajari bahasan bab ini, diharapkan dapat:
1. Memproyeksikan prioritas risiko bencana yang ditangani
2. Merumuskan permasalahan terkait penanggulangan bencana di daerah
3. Merumuskan isu-isu strategis penanggulangan bencana di daerah
A. Proses Penentuan Prioritas Risiko Bencana yang ditangani
Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, bahwa rencana
penanggulangan bencana berbasis pada pengkajian risiko bencana. Sehingga risiko bencana
yang diprioritaskan untuk ditangani telah tertuang dalam Dokumen KRB—pada Bab 3—
sehingga pada bagian ini mengacu pada hasil prioritas bencana yang ditangani dalam KRB.
Namun demikian, untuk kepentingan penyusunan dokumen RPB perlu menambahkan
analisis jika risiko bencana berubah dan/atau terjadi kejadian bencana, risiko bencana
tersebut dinyatakan dalam status bencana nasional dan daerah, misalnya tentang Pandemi
COVID-19 dengan status bencana nasional.
Prioritas risiko bencana yang ditangani disusun untuk menentukan prioritas pemenuhan
sumber daya daerah khususnya dalam kegiatan penanggulangan bencana yang spesifik
(RAD PRB). Risiko bencana yang tidak prioritas bukan berarti tidak dilakukan upaya
pengelolaan, melainkan pengelolaannya melalui tindakan / kegiatan dan mekanisme general
yang dijabarkan dalam Kerangka Penyelenggaraan Bencana baik manajemen risiko,
manajemen kedaruratan, dan manajemen pemulihan.
Prioritas risiko bencana dilakukan:
1) Ketika terdapat perubahan risiko bencana atau terjadi kejadian bencana di daerah
atau secara nasional, maka proses prioritas ditentukan dengan mempertimbangkan
tingkat risiko dan tingkat kerawanan atau kecenderungan (trend) terjadinya
bencana tersebut.
2) Dokumen KRB belum menjelaskan Prioritas Risiko Bencana yang ditangani.
Proses perumusan prioritas risiko bencana yang ditangani jika kedua hal tersebut terpenuhi,
yakni dengan melakukan analisis pada komponen:
a) Tingkat risiko bersumber dari Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB),
53
b) Tingkat kerawanan/kecenderungan kejadian dihasilkan dari catatan sejarah
kejadian bencana yang ada di daerah dan / atau merujuk pada DIBI BNPB.
Merujuk pada Pedoman Penyusunan RPB, Analisa kecenderungan kejadian bencana
dibedakan dalam 2 (Dua) kategori jenis bahaya bencana sebagai berikut:
1. Untuk jenis bahaya bencana hidrometeorologis, karena jenis bahaya ini sangat
tergantung kepada kondisi iklim dan daya dukung lingkungan hidup dalam sebuah
kawasan, maka dapat dilihat kecenderungannya berdasarkan data kejadian
bencana. Misalnya, semakin buruk kondisi lingkungan hidup, maka akan semakin
besar bahaya bencana yang mungkin terjadi. Analisa kecenderungan dilakukan
dengan menunjukkan jumlah kejadian bencana pada minimal 10 (sepuluh) tahun
terakhir. Data kejadian ditampilkan dalam bentuk grafik. Sebisa mungkin, data
kejadian juga dilengkapi dengan nama bulan kejadian, agar bisa diketahui
kecenderungan waktu terjadinya bencana. Data kejadian bencana tersebut dapat
diambil dari DIBI yang dikelola oleh BNPB atau data dari BPBD.
2. Untuk jenis bahaya bencana geologis, analisa kecenderungan bisa dilakukan
berdasarkan data kejadian dalam waktu minimal 100 (seratus) tahun terakhir. Data
kejadian bencana geologis, seperti gempabumi, gerakan tanah, gunungapi, diambil
dari DIBI yang dikelola BNPB atau data dari instansi yang berwenang atau data
pemerintah daerah. Data kejadian tersebut ditampilkan dalam bentuk grafik.
Pengetahuan masyarakat lokal terkait kejadian bencana juga dapat menjadi sumber.
§ Langkah penentuan prioritas risiko bencana yang ditangani:
1. Rujuk tingkat risiko yang telah tertuang dalam dokumen Kajian Risiko Bencana
daerah (Provinsi, Kabupaten/kota).
Contoh tingkat risiko berdasarkan KRB ialah:
No Jenis Bencana Kelas Kelas Kelas Kelas
Bahaya Kerentanan Kapasitas Risiko
1 Banjir Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
2 Banjir Bandang Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
3 Cuaca Ekstrim Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
4 Gelombang Ekstrim Dan Abrasi Sedang Tinggi Rendah Tinggi
5 Gempabumi Rendah Tinggi Rendah Sedang
6 Kebakaran Hutan Dan Lahan Sedang Tinggi Rendah Tinggi
7 Kekeringan Sedang Tinggi Rendah Tinggi
8 Tanah Longsor Sedang Tinggi Rendah Tinggi
9 Tsunami Tinggi Tinggi Rendah Tinggi
10 Wabah Penyakit Sedang Tinggi Rendah Tinggi
Gambar 16. Contoh Tingkat Risiko Bencana Kab. Bombana
2. Analisis sejarah kejadian bencana berdasarkan dokumen daerah dan DIBI BNPB.
54
Kompilasikan sejarah kejadian bencana dalam periode 10 tahun terakhir
berdasarkan data yang dimiliki daerah dan DIBI BNPB, atau periode 100 tahun
untuk bencana geologis.
Tabel analisis kejadian bencana sebagai berikut:
Jenis Jumlah Korban Kerusakan Rumah Fasilitas
Bencan Kejadia
a n Meninggal Luka Menderita Bera Sedang Ringan Kesehatan Pendidikan Peribadatan
& hilang -luka & t
Menungsi
Contoh hasil analisis kejadian dibawah ini:
Gambar 17. Contoh Sejarah bencana Kab. Nagan Raya 2009-Juni 2019
3. Analisis kecenderungan kejadian bencana
Berdasarkan sejarah kejadian, susunlah kecenderungan kejadian bencana,
untuk mempermudah dengan format grafik kecenderungan yang dapat
diketahui selama periode tertentu. Dari grafik dapat menilai kecenderungan
kejadian Meningkat, Tetap, dan Menurun menggunakan tabel kecenderungan.
Contoh grafik kecenderungan yang diambil dari DIBI BNPB ialah:
Gambar 18. Contoh Grafik Kecenderungan kejadian Bencana Kab. Nagan Raya2009-Juni 2019.
55
Berdasarkan data kejadian dan grafik diatas, maka lakukan analisis kecenderungan
menggunakan tabel analisis berikut:
Tabel 1. Tabel Analisis Kecenderungan Kejadian Bencana
Jenis Gambaran Tingkat Kecenderungan: Suber
Bencana
Kecenderungan Menurun/Tetap/Meningkat Data/informasi
atau Rujukan
Jenis Bencana Gambaran Tingkat Sumber
Kecenderungan Kecenderungan: Data/informasi
Menurun/Tetap/ atau Rujukan
Meningkat
Banjir 110 Tetap DIBI dan BPBD
Bombana
Banjir Bandang 3 Menurun BPBD Bombana
Cuaca Ekstrim 47 Meningkat DIBI dan BPBD
Bombana
Gelombang Ekstrim 1 Menurun BPBD Bombana
dan Abrasi
Gempa Bumi 0 Menurun BPBD Bombana
Kebakaran Hutan 9 Tetap BTNRW dan BPBD
dan Lahan Bombana
Kekeringan 18 Menurun DIBI dan BPBD
Bombana
Tanah Longsor 9 Tetap BPBD Bombana
Tsunami 0 Menurun BPBD Bombana
Wabah Penyakit 556 Meningkat/Fluktua Dinas Kesehatan
tif Kab. Bombana
Gambar 19. Contoh Analisis Kecenderungan kejadian Bencana Kab. Bombana 2012-2020
4. Analisis kedua komponen dengan menyandingkan Tingkat Risiko Bencana
dengan kecenderungan bencana.
Berdasarkan tingkat risiko dan sejarah kejadian, diperoleh hasil keterangan
tingkat kerawanan dan tingkat kecenderungan.
Sebagai contoh, hasil analisis sandingan sebagai berikut
56
Tabel 2. Contoh Analisis Tingkat Risiko dan Kecenderungan Kab. Bombana
Jenis Bencana Tingkat Tingkat Argumentasi tingkat
Risiko Kecenderungan kecenderungan
Banjir Tinggi Tetap Intensitas kejadian Tetap dan
berulang, dampak besar dan luas
Banjir Bandang Tinggi Menurun Intensitas kejadian Menurun,
dampak besar dan Meluas
Cuaca Ekstrim Tinggi Meningkat Intensitas kejadian Meningkat dan
berulang, dampak besar dan luas
Gelombang Tinggi Menurun Intensitas kejadian Menurun dan
Ekstrim dan Tidak berulang, dampak akan
Abrasi meluas
Gempa Bumi Sedang Tetap Pernah Terjadi dan Tidak
Menimbulkan Dampak
Kebakaran Tinggi Tetap Intensitas kejadian Setiap Tahun
Hutan dan dan Menimbulkan Dampak sedang
Lahan (Gangguan Kesehatan dan
Kecelakaan Lalu Lintas)
Kekeringan Tinggi Menurun Intensitas kejadian Menurun dan
Berulang, dampak Meluas
Tanah Longsor Tinggi Tetap Intensitas kejadian Meningkat dan
Berulang, dampak Tidak Meluas
Tsunami Tinggi Tetap Kemungkinan Terjadi dan
Berdampak Luas
Wabah Tinggi Meningkat Intensitas Kejadian Meningkat,
Penyakit Risiko Tinggi berdampak Luas
5. Analisis Prioritas Bencana
Penentuan prioritas dilakukan dengan memasukkan jenis bencana pada kolom
matrik sesuai keterangan pada langkah ke-4 sebagai berikut:
Tabel 3. Matrik Analisis Risiko Bencana Prioritas dan Bukan-Prioritas
PRIORITAS BENCANA KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA
YANG DITANGANI
MENURUN TETAP MENINGKAT
TINGKAT RENDAH
Gempabumi
RISIKO
BENCANA SEDANG
57
PRIORITAS BENCANA KECENDERUNGAN KEJADIAN BENCANA
YANG DITANGANI
MENURUN TETAP MENINGKAT
TINGGI Banjir Bandang, Banjir, Tanah Cuaca ekstrem,
Longsor, Wabah Penyakit
Gelombang Karhutla,
Tsunami
Ekstrim dan
Abrasi,
Kekeringan
Keterangan Warna
Prioritas
Bukan-Prioritas
Bukan-Prioritas
6. Menentukan Prioritas
Berdasarkan matrik penentuan risiko, risiko bencana yang berada dalam kolom
merah merupakan risiko bencana prioritas yang akan ditangani daerah.
Selanjutnya bahas bersama para peserta diskusi risiko bencana tersebut untuk
mendapatkan kesepakatan, dalam pembahasan tidak menutup kemungkinan
terdapat pertimbangan lain, misalnya pertimbangan dampak bencana ataupun
keputusan politis sehingga daftar risiko prioritas dapat berubah.
Jika berdasarkan matrik prioritas contoh diatas, maka risiko bencana prioritas
di Kabupaten Bombana ialah:
1) Banjir
2) Tanah Longsor
3) Cuaca Ekstrim
4) Wabah Penyakit
5) Tsunami
6) Gelombang Ekstrim dan Abrasi.
58
Tugas :
1. Kaji prioritas risiko bencana yang tertuang pada dokumen Kajian Risiko
Bencana (KRB), prioritas risiko bencana yang ditangani pada KRB
merupakan acuan menyusun masalah pokok dan isu strategis.
2. Jika risiko berubah dan atau terjadi kejadian bencana Nasional/Daerah;
jika Dokumen KRB belum memuat prioritas risiko bencana yang ditangani,
bencana, simulasikan bagaimana menetapkan ‘Risiko Bencana Prioritas
dan Bukan-Prioritas’ dengan matrik analisis tingkat risiko bencana dan
data kecenderungan (trend) kejadian bencana.
3. Kumpulkan data-data sumber untuk menganalisis tingkat kerawanan risiko
bencana dan kecenderungan (trend) untuk mendukung data
kecenderungan (trend) kejadian bencana?
4. Gunakan matrik evaluasi “tingkat risiko – kecenderungan kejadian
/bencana” catatlah semua keterangan pertimbangan /argumentasinya.
5. Laporkan hasil dalam bentuk slide-presentasi (ppt).
B. Identifikasi Masalah Pokok Dan Isu Strategis
1) Identifikasi Masalah Pokok
Masalah pokok merupakan masalah yang utama terkait penanggulangan bencana.
Masalah pokok juga diartikan sebagai faktor pemicu yang mengharuskan daerah
melakukan pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas. Dengan
melakukan identifikasi masalah pokok terkait penanggulangan bencana yang
akan diselesaikan, daerah telah mendapatkan kunci kunci keberhasilan dalam
mengurangi korban jiwa, kerugian serta kerusakan lingkungan dari tiap-tiap
bencana prioritas.
a) Proses Identifikasi Masalah Pokok
Identifikasi masalah masalah-masalah pokok dalam pengelolaan risiko bencana di
daerah dengan menentukan 3 (Tiga) masalah pokok (underlying factor) untuk
setiap komponen gabungan berikut ini:
1. Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang membangun risiko
bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas.
2. Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana; berdasarkan
evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan
Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB).
3. Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau visi/misi kepala
daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis atau visi/misi
urusan penanggulangan bencana, atau kesenjangan pada pencapaian
sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.
59
Proses identifikasi dan analisis dilaksanakan secara partisipatif untuk
mendapatkan 3 (tiga) masalah pokok dari setiap kelompok komponen diatas.
Untuk membantu proses analisis masalah pokok, beberapa aspek penting dapat
dipertimbangkan, yaitu:
● Faktor pemicu yang menjadi penyebab suatu daerah wajib melakukan
pengelolaan risiko untuk tiap-tiap bencana prioritas
● Kawasan/area/komponen apa saja yang terpengaruh langsung oleh tiap-tiap
masalah atau faktor pemicu tersebut.
● Dampak yang terjadi di kawasan/area/komponen tersebut dengan adanya
akar masalah.
§ Langkah Identifikasi Masalah Pokok
p Komponen pertama; Faktor keterpaparan (kerawanan) dan kerentanan yang
membangun risiko bencana; dari risiko bencana yang menjadi prioritas
1) Identifikasi faktor/kondisi yang mengakibatkan tingginya keterpaparan
daerah terhadap bahaya bencana, untuk semua bencana yang menjadi
prioritas. Gunakan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) terutama pada
pengkajian bahaya. Dokumen lainnya yang dapat dirujuk, misalnya laporan
analisis/kajian risiko atau rawan bencana formal lainnya untuk bahaya/risiko
bencana diluar ruang lingkup KRB (misalnya untuk jenis epidemi dan wabah
penyakit, konflik sosial, kebakaran gedung dan pemukiman, dan kegagalan
teknologi).
2) Identifikasi berbagai faktor/kondisi kerentanan masyarakat, pada pengkajian
kerentanan pada aspek sosial budaya, ekonomi, fisik, dan lingkungan.
Gunakan dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) pada analisis kerentanan
pada bencana yang menjadi prioritas.
3) Analisis sedapat mungkin mendapatkan 3 (tiga) masalah pokok dari faktor
keterpaparan dan kerentanan. Apa saja faktor pemicu atau pun masalah pokok
yang menjadi penyebab suatu daerah wajib melakukan pengelolaan risiko
untuk tiap-tiap bencana prioritas.
Contoh identifikasi masalah pokok komponen pertama, Kabupaten Bombana
• Risiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi, Tsunami, dan Cuaca
Ekstrim dipengaruhi kondisi wilayah Kabupaten Bombana sebagian
besar (70%) kawasan Pesisir.
• Kurangnya kesadaran perilaku Hidup Sehat dan Aman dari risiko
bencana
60
• Kondisi Topografi, tutupan lahan, Kemiringan Lereng, dan tingginya
curah hujan menyebabkan banjir dan tanah longsor.
p Komponen kedua;
• Kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana. Kapasitas
penanggulangan bencana yang mengurangi tingkat risiko bencana atau
meningkatkan ketangguhan terhadap bencana dan perubahan iklim. Tinjauan
kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana dapat menggunakan
instrumen evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks
Ketangguhan Daerah/IKD atau instrumen lainnya yang ditentukan oleh BNPB).
Langkah Identifikasi Masalah Pokok
1) Ketika menggunakan instrumen Indeks Ketangguhan Daerah/IKD,
tinjaulah hasil penilaian kapasitas penanggulangan bencana daerah
(Indeks Ketangguhan Daerah/IKD, 2015-2019), terutama pada Prioritas-
6 dari IKD ‘Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana’
yang meliputi indikator-indikator ‘peningkatan kesiapsiagaan
menghadapi bencana’ dan ‘peningkatan efektifitas penanganan darurat
bencana’, memiliki bobot (nilai kepentingan) yang relatif besar
dibandingkan dengan indikator-indikator pada prioritas lainnya. Maka
pilihan pada prioritas 6 merupakan hal yang strategis jika intervensi
pemerintah daerah beberapa tahun kedepan ditargetkan untuk
memenuhi kesenjangan dari pencapaian prioritas 6.
Ketika menggunakan Dokumen Kajian Risiko Bencana, tinjaulah
komponen kapasitas daerah dan komponrn kapasitas masyarakat yang
masih rendah, dan butuh peningkatan.
Pada contoh dibawah diketahui indeks prioritas 6 pada 0.46. pada skala
0.10-1.00.
NO. PRIORITAS INDEKS INDEKS TINGKAT
PRIORITAS KAPASITAS KAPASITAS
DAERAH DAERAH
1 Perkuatan Kebijakan dan 0.39
Kelembagaan
Pengkajian Risiko dan Perencanaan 0.20 0.49 SEDANG
Terpadu
2
61
3 Pengembangan Sistem Informasi, 0.44
Diklat dan Logistik
4 Penanganan Tematik Kawasan 0.35
Rawan Bencana
5 Peningkatan Efektivitas Pencegahan 0.82
dan Mitigasi Bencana
6 Perkuatan Kesiapsiagaan dan 0.46
Penanganan Darurat Bencana
7 Pengembangan Sistem Pemulihan 0.35
Bencana
Gambar 20. Hasil Penilaian IKD Kab. Bombana
2) Identifikasi dan susunlah daftar periksa pada indikator prioritas 6 yang
skornya rendah.
Indikator IKD pada prioritas 6 sebagai berikut:
3) Rumuskan hasil identifikasi tersebut dalam 3 (tiga) pernyataan masalah
pokok.
62
Contoh pernyataan masalah pokok komponen kapasitas:
• Belum optimalnya program/kegiatan ketangguhan masyarakat,
pendidikan, dan kesehatan.
• Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan
rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini
bencana yang prioritas, dan mekanismen perbaikan darurat
bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar,
infrastruktur penting, perumahan penduduk dan sosial ekonomi
masyarakat).
• Belum adanya Dokumen RTRW yang terintegrasi dengan KRB
dan perencanaan yang terstruktur.
• Belum adanya sistem atau aplikasi terkait data based
kebencanaan termasuk peta Lokasi rawan bencana lingkup
Bombana yang update dan dapat diakses oleh publik.
p Komponen ketiga; Kesenjangan terhadap pencapaian isu strategis RPJMD atau
visi/misi kepala daerah terpilih terkait penanggulangan bencana; isu strategis
atau visi/misi urusan penanggulangan bencana, atau pencapaian sasaran/tujuan
RPJMD yang peka atau rawan terhadap bencana.
1) Telaah terhadap isu strategis atau visi/misi urusan penanggulangan bencana,
atau pencapaian sasaran/tujuan RPJMD yang peka atau rawan terhadap
bencana.
Contoh telaah terhadap sasaran dan tujuan pembangunan dari
Kabupaten Klungkung.
63
Dari sasaran diatas, disepakati sasaran yang peka terhadap bencana atau
rawan tujuan tidak tercapai, jika risiko bencana tidak dikelola, yaitu:
• Sasaran-5: Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang
seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam
dan lingkungan hidup
• Sasaran-2: Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas
dan berdaya saing
• Sasaran-3: Menguatkan perekonomian dan meningkatkan
kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan
konsep kemitraan.
2) Identifikasi masalah dengan melakukan analisis kesenjangan (gap) bagaimana
pencapaian urusan wajib penanggulangan bencana, serta analisis
sasaran/tujuan/indikator RPJMD yang berkaitan dengan penanggulangan
atau pengelolaan risiko bencana, dengan memperhatikan:
a) kejadian/peristiwa bencana menghambat pencapaian secara langsung
sasaran/tujuan RPJMD, dan
b) upaya pengelolaan atau pengurangan risiko bencana sinergi dengan
sasaran/tujuan – termasuk melindungi infrastruktur/program yang akan
dibangun/dilaksanakan.
Dari setiap bencana prioritas, lakukan analisis keterkaitannya dengan
pencapaian sasaran / tujuan pembangunan daerah dan dampak terhadap
pencapaian program, yang dapat dilihat dari RPJMD, dapat menggunakan tabel
analisis berikut:
64
Tabel 4. Analisis keterkaitan bencana dengan RPJMD/prioritas pembangunan
Prioritas / Pengaruh Risiko Bencana Dampak Prioritas Bencana
sasaran terhadap pencapaian terhadap program
sasaran/tujuan pembangunan dan
Pembangunan infrastruktur
3) Dari analisis di atas, dilakukan analisis lanjutan berupa menentukan 3 (tiga)
masalah pokok dari keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan risiko
bencana prioritas.
Contoh masalah pokok terkait sasaran dan tujuan pembangunan dari
Kabupaten Bombana:
▪ Risiko bencana prioritas seperti Banjir, Tanah Longsor, Cuaca
Ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan tsunami yang tinggi
akan mempengaruhi/melemahkan program peningkatan dan
pemerataan infrastruktur.
▪ Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan
Bencana (SPM-PB) kurang optimal untuk mewujudkan
ketangguhan daerah menghadapi bencana.
▪ Perencanaan Pembangunan belum memperhatikan prinsip dan
tindakan pengelolaan risiko bencana.
b) Pengelompokan Masalah
Seluruh daftar masalah pokok dari ketiga komponen di atas dikelompokkan
untuk memperoleh 9 (sembilan) masalah pokok, apabila terdapat masalah pokok
yang serupa atau memiliki kesamaan. Pengelompokkan ini diperoleh daftar
pendek dari masalah pokok. Daftar masalah ini diperoleh dengan menggunakan
diskusi kelompok terfokus (FGD).
65
Tugas
1. Identifikasi masalah pokok dari keterpaparan dan kerentanan, kesenjangan
kapasitas PB, dan pencapaian RPJMD.
2. Masing-masing kelompok menyusun 3 masalah pokok dari setiap koponen.
3. Siapkan data-data pendukung proses identifikasi masalah pokok, diantaranya
Kajian Risiko Bencana, Hasil penilian Indeks Kapasitas Daerah, dan RPJMD.
4. Presentasikan hasil kerja kelompok dan proses merumuskan 9 (masalah
pokok).
C. Rumusan Isu Strategis Daerah
Isu strategis adalah pilihan potensi masalah yang dianggap sangat penting untuk
diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan, pilihan ini berdasarkan
identifikasi masalah pokok.
Isi strategis juga dimengerti sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau
dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang
signifikan bagi daerah; memiliki karakteristik bersifat penting, mendasar,
mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan
penyelenggaraan pemerintah daerah di masa yang akan datang.6
Isu strategis dirumuskan dalam bentuk rumusan potensi masalah yang umum
terkait penanggulangan bencana dan pembangunan, sehingga bisa dijabarkan
dalam beberapa sasaran, program, dan kegiatan dengan indikator-indikator yang
spesifik. Isu strategis RPB dibatasi dalam 3 – 5 pernyataan isu strategis.
Seluruh masalah pokok yang telah direkomendasikan, dianalisis dengan 5 (lima)
kriteria untuk menentukan peringkat isu. Adapun kriteria yang dipergunakan
adalah:
1. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak ekonomi
terhadap daerah, termasuk infrastruktur
2. Apabila ditangani maka beberapa masalah ikut terselesaikan atau
memberikan kontribusi terhadap sasaran pembangunan lain
3. Tingkat keberhasilan penanganan tuntas masalah pokok ini cukup tinggi
4. Apabila tidak segera diselesaikan akan memberikan dampak penderitaan atau
hilangnya rasa aman masyarakat
5. Apabila tidak ditangani berpotensi menimbulkan masalah baru khususnya
terhadap lingkungan hidup, atau menjadi bahaya bencana.
6 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017
66
Langkah Penilaian Isu Strategis
1) Dalam proses pemberian penilaian dilakukan dengan diskusi pleno, peserta
diskusi memberikan nilai dan argumentasi yang menggambarkan mengapa
tingkat relevansi terhadap kriteria memperoleh angka tersebut. Proses ini
dicatat, dan dapat menjadi penjelasan terhadap pemilihan isu strategis.
Untuk menganalisis masing-masing masalah pokok menjadi isu strategis,
peserta diskusi dapat memperhatikan penjelasan masing-masing kriteria,
untuk menilai seberapa besar relevansi masalah pokok.
Kriteria Penjelasan
1) Apabila tidak segera diselesaikan akan Persentase PDRB yang terpengaruh
memberikan dampak ekonomi terhadap apabila isu strategis tersebut tidak
daerah, termasuk infrastruktur terselesaikan.
2) Apabila ditangani maka beberapa Ada berapa sasaran pembangunan lain
masalah ikut terselesaikan atau terkena efek domino apabila
memberikan kontribusi terhadap sasaran permasalahan tersebut tidak
pembangunan lain terselesaikan
3) Tingkat keberhasilan penanganan tuntas Bagaimana proyeksi persentase
masalah pokok ini cukup tinggi keberhasilan dari penanganan masalah
secara tuntas
4) Apabila tidak segera diselesaikan akan Berapa persen masyarakat yang
memberikan dampak penderitaan atau terdampak penderitaan atau hilangnya
hilangnya rasa aman masyarakat rasa aman apabila masalah tersebut
tidak terselesaikan
5) Apabila tidak ditangani berpotensi Apakah ada masalah-masalah baru
menimbulkan masalah baru khususnya pada penurunan kualitas lingkungan
terhadap lingkungan hidup, atau menjadi hidup dan/atau menjadi bahaya
bahaya bencana bencana.
Penilaian (skor) diberikan oleh masing-masing peserta diskusi, dengan range
penilaian 1 – 5, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak relevan terhadap kriteria,
dan angka 5 menunjukan sangat relevan terhadap kriteria. Dari masing-masing
penilaian (skor) yang diberikan, dilakukan penilaian pada masing-masing masalah
pokok.
67
Contoh penilaian masalah pokok menjadi isu strategis menggunakan tabel berikut:
Tabel 5. Contoh Penilaian Isu Strategis
Isu Strategis Pembobotan Total
berdasarkan kriteria Skor
strategis
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Risiko bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi,
Tsunami, dan Cuaca Ekstrim dipengaruhi kondisi 4 3 2 5 5 19
wilayah Kabupaten Bombana sebagian besar (70%)
kawasan Pesisir
2. Kurangnya Kesadaran Perilaku Hidup Sehat dan 5 4 3 4 5 21
Aman dari Risiko Bencana
3. Kondisi Topografi, tutupan lahan, Kemiringan 5 4 2 5 5 21
Lereng dan tingginya curah hujan
4. Belum Optimalnya program / kegiatan ketangguhan 3 5 5 3 5 21
masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.
5. Kabupaten Bombana belum menyusun rencana 5 4 5 5 4 23
kedaruratan bencana (rencana kontijensi, rencana
evakuasi, system peringatan dini) bencana
prioritas, dan rencana pemulihan pasca bencana
(pelayanan dasar, infrastruktur penting,
perumahan, penduduk dan sosial ekonomi
masyarakat).
6. Belum adanya Dokumen RTRW yang terintegrasi 4 5 5 2 4 20
dengan KRB dan perencanaan yang terstruktur 14
23
7. Belum adanya sistem atau aplikasi terkait data 22
based kebencanaan termasuk peta Lokasi rawan 2 5 3 2 2
bencana lingkup Bombana yang update dan dapat
diakses oleh publik.
8. Risiko bencana prioritas seperti Banjir, Tanah
Longsor, Cuaca Ekstrim, gelombang ekstrim dan
abrasi, dan tsunami yang tinggi akan 5 5 3 5 5
mempengaruhi/melemahkan program peningkatan
dan pemerataan infrastruktur.
9. Penerapan Standar Pelayanan Minimum
Penanggulangan Bencana (SPM-PB) kurang optimal 3 5 5 4 5
untuk mewujudkan ketangguhan daerah
menghadapi bencana.
68
Isu Strategis Pembobotan Total
berdasarkan kriteria Skor
10. Perencanaan Pembangunan dan rencana
perencanaan tata ruang belum memperhatikan strategis
prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.
(1) (2) (3) (4) (5)
5 5 5 3 5 23
2) Dari hasil penilaian, sebisa mungkin memilih peringkat 1 hingga 5, yang
menjadi isu strategis, dengan menyertakan penjelasan bagaimana setiap isu-
strategis yang ditetapkan memenuhi kelima kriteria.
3) Jika terlalu banyak isu strategis, karena forum tidak dapat menentukan 5
(lima) isu strategis. Maka beberapa masalah pokok digabungkan dengan
catatan memiliki kesamaan pengertian. Seperti contoh dibawah:
Gambar 21. Contoh Isu Strategis Kabupaten Klungkung
69
Contoh isu strategis Kabupaten Nagan Raya
1. Masih kurangnya dukungan kebijakan dan kelembagaan dalam
penanggulangan bencana
2. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang bencana
3. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai di Kab. Nagan Raya yang
menimbulkan potensi bencana
4. Kurangnya sarana dan prasarana kesiapsiagaan, mitigasi, dan penangan
darurat bencana
Contoh Isu Strategis Kabupaten Bombana
1. Kurangnya kesadaran perilaku hidup sehat dan aman dari risiko bencana
2. Tingginya risiko bencana dipengaruhi faktor kondisi Topografi, tutupan lahan,
kemiringan lereng dan tingginya curah hujan, dan sebagian besar Pemukiman
berada pada wilayah pesisir.
3. Kabupaten Bombana belum menyusun rencana kedaruratan bencana (rencana
kontijensi, rencana evakuasi, system peringatan dini) bencana prioritas, dan
rencana pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting,
perumahan, penduduk dan sosial ekonomi masyarakat).
4. Risiko tinggi bencana prioritas (banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim, gelombang
ekstrim dan abrasi, dan tsunami) akan mempengaruhi/melemahkan program
peningkatan dan pemerataan infrastruktur.
5. Penerapan Standar Pelayanan Minimum Penanggulangan Bencana (SPM-PB)
kurang optimal untuk mewujudkan ketangguhan daerah menghadapi bencana.
6. Perencanaan pembangunan dan rencana perencanaan tata ruang belum
memperhatikan prinsip dan tindakan pengelolaan risiko bencana.
Tugas
1. Diskusikan bersama teman sejawat proses penilaian isu strategis
dengan berlatih sesuai langkah-langkah penilaian.
2. Rumuskan 5 isu strategis.
70
BAB IV PENYUSUNAN PROGRAM DAN RENCANA AKSI
PENANGGULANGAN BENCANA
Bab ini membahas tentang penyusunan program dan rencana aksi penanggulangan
bencana yang berisi tentang kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana; penyusunan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan rencana
aksi dalam RPB; harmonisasi kebijakan dan program pembangunan; dan pengendalian
dan evaluasi.
Setelah mempelajari materi ini, diharapkan dapat:
1. Memahami dan menjelaskan kerangka kerja penyelenggaraan penanggulangan
bencana;
2. Mengidentifikasi peran para pihak dalam PB;
3. Mensimulasikan program dan rencana aksi PRB yang terpadu dengan program
pembangunan daerah dan pusat;
4. Menyusun kerangka kegiatan-kegiatan pengendalian dan evaluasi RPB.
A. Kerangka Kerja Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Kerangka kerja atau framework jika diterjemahkan secara harfiah adalah struktur
pendukung di mana sesuatu dapat dibangun. Kerangka yang merupakan struktur
pendukung harus kokoh menopang sesuatu yang akan dibangun. Kerangka tersebut
terdiri dari beberapa komponen antara lain prinsip, kebijakan, dan proses manajemen.
Terdapat pemahaman juga bahwa kerangka kerja merupakan seperangkat komponen
yang menyediakan landasan untuk mendesain, mengimplementasikan, mengevaluasi
dan melakukan perbaikan secara terintegrasi dengan manajemen yang kuat. Komponen-
komponen tersebut terbuka, saling memperkuat dan berkaitan.
Rencana dalam pengertian umum dapat berarti kerangka kerja (framework) dan
rencana (plan). Kerangka kerja menyangkut tentang pembagian tugas siapa melakukan
apa dan bagaimana mekanismenya (bersifat statis), sedangkan rencana menyangkut
lebih rinci apa yang dilakukan tentang kapan, di mana, berapa targetnya, berapa
pendanaannya dan apa output, outcome dan impact yang akan dihasilkan (bersifat
dinamis).
Komponen-komponen dalam kerangka penanggulangan bencana adalah dasar hukum
atau legislasi, kebijakan-kebijakan, dan rencana-rencana untuk melaksanakan kegiatan
teknis penanggulangan bencana.
Sementara itu, dalam kerangka kebijakan mengacu pada tahapan bencana terdapat
kerangka pengelolaan bencana pra bencana, penanganan darurat bencana, dan
71
pemulihan pasca bencana. Secara teknis, prosedur kebijakan tersebut tertuang dalam
dokumen dokumen perencanaan, antara lain; rencana penanggulangan bencana,
rencana mitigasi bencana, rencana penanggulangan kedaruratan bencana, rencana
kontijensi, rencana operasi (kedaruratan) dan rencana pemulihan.
Jika digambarkan susunan atau hirarki antara legislasi, kebijakan dan rencana adalah
seperti dibawah ini;
Legislasi / Law Undang-undang
Penanggulangan
Bencana
Kerangka Kebijakan / Policy Pengelolaan Penanganan Pemulihan
Framework Risiko Darurat Pasca
Bencana
Bencana Bencana
Rencana & Prosedur/ Plan Rencana PB Rencana Rencana Rencana Rencana Aksi
& SOP Mitigasi KontijensiKo Operasi RR
ntinjensi
Gambar 22. Hirarki legislasi, kebijakan dan rencana
Penyelenggaraan penanggulangan kerja dan pembagian tata kelolanya dalam pra-
bencana, saat bencana, dan pasca bencana diterjemahkan dalam RPB dalam bentuk
kerangka kerja, sekaligus perencanaan berupa perencanaan aksi PRB.
Kerangka kerja dimaksud adalah;
a. Kerangka Kerja Pra Bencana (Pengelolaan Risiko Bencana)
b. Kerangka Kerja Saat Darurat Bencana (Penanganan Darurat Bencana)
c. Kerangka Kerja Pasca Bencana (Pemulihan)
Kerangka kerja penyelenggaraan PB meliputi prinsip dan tindakan penanggulangan
bencana sesuai dengan landasan operasional UU 24/2007 dan PP 21/2008 maupun
ilmu pengetahuan tentang manajemen penanggulangan bencana (landasan empiris);
serta pembagian peran dan pelakunya seperti dalam matrik dibawah ini;
Kerangka kerja Prinsip Tindakan
Pra Bencana ● Partisipasi Multipihak ● Pencegahan
● Keadilan ● Mitigasi
● Kesetaraan ● Pengalihan risiko
● Profesionalisme ● Kesiapsiagaan
● Kemandirian
● Efisiensi dalam
penggunaan sumber daya
● Tepat sasaran/efektif
● Berinvestasi dalam
pengurangan risiko
72
Kerangka kerja Prinsip Tindakan
bencana untuk Siaga Darurat
ketangguhan ● Pengaktifan pos-pos siaga bencana
dengan segenap unsur pendukungnya
● Pelatihan siaga/simulasi/gladi/teknis
● Pengutamaan peran aktif bagi setiap sektor penanggulangan
pemerintah daerah bencana (SAR, sosial, kesehatan,
kabupaten/kota prasarana dan pekerjaan umum)
● Inventarisasi sumber daya pendukung
● Pemerintah dan kedaruratan
pemerintah daerah ● Penyiapan dukungan dan mobilisasi
provinsi bertanggung sumberdaya/logistik
jawab melakukan ● Penyiapan sistem informasi dan
pendampingan terhadap komunikasi yang cepat dan terpadu
pemerintah daerah guna mendukung tugas kebencanaan
kabupaten/kota ● Penyiapan dan pemasangan
instrumen sistem peringatan dini
Saat Darurat (early warning)
Bencana ● Penyusunan rencana kontijensi
(contingency plan)
● Mobilisasi sumber daya (personil dan
prasarana/sarana peralatan)
Tanggap Darurat
● Pengkajian secara cepat dan tepat
kerusakan, kerugian, dan sumber
daya
● Penentuan status keadaan darurat
bencana
● Penyelamatan dan evakuasi
masyarakat terkena bencana
● Pemenuhan kebutuhan dasar
● Perlindungan terhadap kelompok
rentan
● Pemulihan dengan segera prasarana
dan sarana vital
Transisi Darurat
● Pemenuhan kebutuhan dasar
● Perlindungan kelompok rentan
● Perbaikan darurat
73
Kerangka kerja Prinsip Tindakan
Pasca Bencana ● Membangun partisipasi ● Pengkajian kebutuhan pasca bencana
● Mengedepankan ● Penyusunan rencana aksi rehabilitasi
koordinasi dan rekonstruksi
● Melaksanakan tata kelola ● Pengalokasian sumber daya dan dana
pemerintahan yang baik ● Pelaksanaan rehabilitasi dan
● Menjaga kesinambungan rekonstruksi
● Melaksanakan ● Pengendalian dan evaluasi serta
pembangunan bertahap pelaporan
berdasarkan skala
prioritas
● Membangun kembali
menjadi lebih baik dan
lebih aman berbasis
pengurangan risiko
bencana
● Meningkatkan kapasitas
dan kemandirian
● Mengarusutamakan
kesetaraan gender,
kelompok rentan,
penyandang disabilitas,
dan keadilan.
Tugas
1. Identifikasi kesenjangan atas legislasi, kebijakan, dan prosedur di daerah terkait
penyelenggaraan penanggulangan bencana saat bencana (penanggulangan
kedaruratan bencana).
2. Diskusikan bersama untuk melengkapi dan mengembangkan kerangka kerja
penanggulangan bencana, detilkan prinsip dan daftar tindakan per
ancaman/bahaya:
• pra bencana
• saat bencana (siaga darurat, tanggap darurat, transisi darurat)
• pasca bencana
1. Kebijakan Penanggulangan Bencana Nasional
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 merupakan peraturan tertinggi yang memberikan
kepastian hukum sistem penanggulangan bencana di Indonesia. Selain dalam bidang
penanggulangan bencana, dikarenakan RPB adalah dokumen kebijakan multisektor,
multipihak, dan multidisiplin, maka perlu melihat landasan hukum lainnya.
74
Contoh undang-undang yang terkait dengan kebencanaan antara lain;
Nomor Undang-undang
1 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
3 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah
4 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana
5 26 Tahun 2007 Penataan Ruang
6 27 Tahun 2007 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Pelaksanaan sistem penanggulangan bencana diperjelas dengan peraturan pemerintah
(PP), antara lain yaitu:
Nomor Peraturan
1 39 Tahun 2006 Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan
2 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota.
3 8 Tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
5 22 Tahun 2008 Pengelolaan Bantuan Bencana
6 23 Tahun 2008 Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non-pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
Tugas
1. Identifikasi muatan kebijakan-kebijakan nasional terkait perencanaan
penanggulangan bencana yang berasal dari;
a. RPJMN;
b. Kerangka kerja jangka panjang penanggulangan bencana yang disepakati di
level nasional lainnya (seperti: Rencana Induk Penanggulangan Bencana);
c. Rencana penanggulangan bencana level nasional (Rencana Nasional
Penanggulangan Bencana/Renas PB);
d. Rencana Aksi Nasional untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAN PRB).
2. Identifikasi muatan kebijakan presiden dan BNPB terkait penyelenggaraan
penanggulangan bencana serta pengelolaan risiko bencana
3. Lakukan analisis dan hasilnya menjadi (daftar) pedoman kebijakan-kebijakan
tersebut dikontekskan dalam RPB dan strategi pembangunan daerah.
75
2. Kebijakan Penanggulangan Bencana Daerah
Kebijakan penanggulangan bencana dimaksudkan untuk memberi arahan/pedoman bagi
bidang atau sektor terkait dalam melaksanakan upaya pengurangan risiko bencana,
penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi dan mengikat seluruh komponen
PB di daerah. Sedangkan strategi penanggulangan bencana merupakan program-program
indikatif untuk mencapai tujuan-tujuan upaya pengurangan risiko bencana, penanganan
darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi yang dapat dilaksanakan oleh bidang/sektor
terkait sesuai dengan sifat/peran dan tugas bidang/sektor.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada
Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana menggaris bawahi kajian risiko bencana,
rencana penanggulangan bencana dan rencana kontijensi sebagai salah satu dokumen
wajib dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Standar teknis
pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal (SPM) sub-urusan bencana daerah
kabupaten/kota disusun untuk memenuhi hak konstitusional warga negara, melalui
tahapan;
1) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai
standar teknis;
2) perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar,
3) penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
4) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
Tahapan pencapaian dimaksud, dilakukan oleh pemerintah daerah dan bukan oleh
kementerian terkait. Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2
tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, pelayanan dasar sub-urusan bencana
terdiri dari:
a. pelayanan informasi rawan bencana;
b. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
c. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Masing-masing pelayanan dasar sub bencana tersebut diturunkan dalam bentuk
kegiatan-kegiatan seperti:
a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana
1. Penyusunan kajian risiko bencana;
2. Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis
bencana);
76
3. Penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi
kebencanaan.
b. Kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi;
2. Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
3. Pembuatan rencana kontijensi;
4. Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana;
5. Pengendalian operasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
6. Penyediaan dan pengoperasian sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap
bencana;
7. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
c. Kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
1. Pengkajian cepat;
2. Pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana;
3. Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana.
Untuk mendukung peraturan tingkat nasional, di tingkat daerah diterbitkan peraturan
daerah mengenai Penanggulangan Bencana di Daerah dan Pembentukan BPBD. Selain
itu di tingkat daerah, pengaturan mengenai PB muncul dalam bentuk peraturan
gubernur, bupati atau walikota. Perencanaan PB mengacu pada serangkaian kegiatan
pengintegrasian upaya penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan nasional
dan daerah.
Peraturan daerah atau program-program pembangunan daerah yang selaras dengan
penanggulangan bencana seperti:
1. Peraturan atau Program pencegahan dan penanggulangan penyakit;
2. Peraturan atau Program upaya kesehatan masyarakat;
3. Peraturan atau Program perencanaan ruang;
4. Peraturan atau Program pemanfaatan ruang;
5. Peraturan atau Program pengendalian pemanfaatan ruang;
6. Peraturan atau Program penataan bangunan dan lingkungan;
7. Peraturan atau Program pengendalian banjir;
8. Peraturan atau Program penanganan darurat bencana;
9. Peraturan atau Program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
10. Peraturan atau Program mitigasi bencana;
11. Peraturan atau Pengembangan lumbung pangan masyarakat dan cadangan
pangan pemerintah daerah;
12. Peraturan atau Program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH);
13. Peraturan atau Program penataan, perlindungan, dan pengelolaan lingkungan
hidup.
77
Peraturan daerah yang ada seperti contoh berikut;
Nomor Peraturan Daerah/Pergub/Perbup
1 xx Tahun xxxx Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi xxxxx Tahun 2005-2025
2 xx Tahun xxxx Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
di Provinsi xxxx
3 xx Tahun xxxx Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi xxxx;
4 xx Tahun xxxx Tentang Penjabaran Tugas Pokok Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat BPBD Provinsi xxxx
5 xx Tahun xxxx Tentang Prosedur Dan Tatacara Pemberian Bantuan
xxxx
6 dst Dst
Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan
pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan
program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang
dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah
(RKP) Daerah tahunan.
Tugas
1. Identifikasi muatan kebijakan-kebijakan provinsi terkait perencanaan PB yang
berasal dari;
a. RPJMD;
b. Rencana penanggulangan bencana level provinsi atau kabupaten/kota
(RPB);
c. Rencana Aksi Daerah untuk Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB).
2. Identifikasi muatan kebijakan daerah atau kepala daerah terkait
penyelenggaraan PB dan/atau terkait pengelolaan risiko bencana (misalnya
adaptasi perubahan iklim)
3. Analisis perlu dilakukan, hasilnya menjadi (daftar) pedoman kebijakan-
kebijakan tersebut dikontekskan dalam RPB dan strategi pembangunan
provinsi atau kota/kabupaten
78
3. Pembagian Peran Para Pihak Dalam Penanggulangan Bencana
a. Kerjasama Antar Lembaga dalam Penanggulangan Bencana
Pentingnya kerjasama multipihak telah ditegaskan dalam UU No. 24/2007 tentang
Penanggulangan Bencana yang sangat menekankan pentingnya kerjasama multipihak
sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 dan 27 bahwa pemerintah merupakan
penanggung jawab utama, tetapi setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk
ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dalam segala aspeknya. UU PB juga
menekankan pentingnya peran serta dunia usaha dalam penanggulangan bencana. Saat
ini, melalui pendekatan pelibatan pentahelix, kerja sama antara pemerintah, masyarakat,
dunia usaha, akademisi dan media diharapkan dapat meningkatkan langkah dalam
penanggulangan bencana. Sebagai contoh pembagian peran dan pelaku dalam PB adalah;
1) Masyarakat
Masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus sebagai
korban/penyintas bencana harus mampu dalam batasan tertentu menangani
bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar;
2) Swasta
Peran Swasta sangat berguna bagi peningkatan ketahanan dalam
menghadapi bencana, misalnya pemberian bantuan darurat, program CSR untuk
ketangguhan masyarakat pada aspek infrastruktur, sosial, ekonomi.
3) Lembaga Non-Pemerintah
Dengan koordinasi yang baik, lembaga non-pemerintah dapat memberikan
kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana. Misalnya program ketangguhan
masyarakat, pendidikan, kesehatan, ekonomi, penanganan darurat, dan pemulihan.
4) Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian
Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien bila dilakukan berdasarkan
penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat.
5) Media
Media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Oleh
karena itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan
masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam
memberikan informasi kebencanaan.
Agar berhasil dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multipihak, terdapat tiga nilai
utama, yaitu (1) penanggulangan bencana harus menjadi satu-satunya visi dan kepentingan
yang melandasi kerjasama; (2) diperlukan sikap inklusif yang kuat agar tetap menjaga posisi
netral di antara semua pemangku kepentingan; dan (3) tidak kalah penting adalah
kepedulian pada seluruh jaringan dan semua potensi yang dimilikinya. Ketiga nilai ini
memberi panduan dalam pelibatan para pihak, sekaligus pengelolaan konflik. Dibutuhkan
upaya penyamaan persepsi yang harus dilaksanakan di tingkat daerah antara lain dengan
79
pendekatan kepada Bappeda dan SKPD/OPD, yang kemudian memungkinkan urusan PB
masuk dalam RPJMD dan menyusun bersama Rencana Penanggulangan Bencana Daerah.
Dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multipihak, terdapat dinamika relasi antar
individu dan antar lembaga yang terlibat. Menghadapi dinamika tersebut, sangat diperlukan
kemampuan untuk tetap menjaga netralitas, yang didasarkan pada sikap mengutamakan visi
dan kepentingan penanggulangan bencana, dan saling berinteraksi secara dinamis dengan
tepat. Untuk itu perlu diperhatikan:
a) kompetensi masing-masing pihak untuk tetap menyumbang pada isu
penanggulangan bencana;
b) orientasi masing-masing pihak terdefinisikan dengan benar dalam hal PB;
c) motivasi masing-masing pihak dalam upaya PB;
d) potensi yang dimiliki masing-masing pihak untuk menyumbang pada upaya PB;
e) akses yang dimiliki oleh setiap pihak untuk membantu dalam upaya PB; dan
f) sumber daya yang dimiliki masing-masing pihak yang dapat dikontribusikan
dalam upaya PB.
Pengalaman dalam penggalangan dan pengelolaan kerjasama multipihak di Indonesia
merupakan pendekatan yang berbasis pada penguatan kelembagaan, baik lembaga-lembaga
pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Implikasi dari pendekatan ini adalah
meningkatnya responsivitas lembaga terkait isu PB. Sehingga, kinerja pelayanan publik
dalam PB semakin efektif, akuntabel, dan melibatkan multipihak di berbagai level.
Sebagai contoh, dalam dokumen Laporan Kegiatan Review Dokumen Pergub Nomor 143
Tahun 2015 tentang Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi DKI Jakarta 2014-
2019 periode tinjauan 2016, disebutkan Analisis Alokasi Tugas dan Peran Instansi Tugas dan
Peran OPD dalam Penanggulangan Bencana. Pada pra bencana maka fungsi BPBD bersifat
koordinasi dan pelaksana; pada saat darurat bersifat koordinasi, komando dan pelaksana;
dan pada pasca bencana bersifat koordinasi dan pelaksana.
Dalam melaksanakan penanggulangan bencana di daerah akan memerlukan koordinasi
dengan sektor. Secara garis besar dapat diuraikan peran lintas sektor sebagai berikut:
1. Sektor pemerintahan mengendalikan kegiatan pembinaan pembangunan daerah;
2. Sektor kesehatan merencanakan pelayanan kesehatan dan medis termasuk obat-
obatan dan para medis;
3. Sektor sosial, merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar
lainnya untuk para pengungsi
4. Sektor pekerjaan umum, merencanakan tata ruang daerah, penyiapan lokasi dan jalur
evakuasi, dan kebutuhan pemulihan sarana dan prasarana;
5. Sektor perhubungan melakukan deteksi dini dan informasi cuaca/meteorologi dan
merencanakan kebutuhan transportasi dan komunikasi;
80
6. Sektor energi dan sumber daya mineral merencanakan dan mengendalikan upaya
mitigasi di bidang bencana geologi dan bencana akibat ulah manusia yang terkait
dengan bencana geologi sebelumnya;
7. Sektor tenaga kerja dan transmigrasi merencanakan pengerahan dan pemindahan
korban bencana ke daerah yang aman bencana;
8. Sektor keuangan penyiapan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan
penanggulangan bencana pada masa pra bencana;
9. Sektor kehutanan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigatif khususnya
kebakaran hutan/lahan;
10. Sektor lingkungan hidup merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat
preventif, advokasi, dan deteksi dini dalam pencegahan bencana;
11. Sektor kelautan merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi di bidang bencana
tsunami dan abrasi pantai;
12. Sektor lembaga penelitian dan pendidikan tinggi melakukan kajian dan penelitian
sebagai bahan untuk merencanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada
masa pra bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
13. TNI/POLRI membantu dalam kegiatan SAR, dan pengamanan saat darurat termasuk
mengamankan lokasi yang ditinggalkan karena penghuninya mengungsi.
(Sumber: Dokumen Laporan Review RPB DKI Jakarta – 2016)
Penyelenggaran penanggulangan bencana dalam tatakelolanya terbagi dalam pra bencana,
saat bencana, dan pasca bencana. Tindakan-tindakan pra bencana tergantung dari tiap-tiap
potensi bencana yang ada di daerah seperti dalam contoh berikut;
PERAN SAAT PRA BENCANA
KELOMPOK NAMA TIDAK TERDAPAT POTENSI
ORGANISA BENCANA TERDAPAT POTENSI BENCANA
SI
OPD Bappeda 1. Pengintegrasian pengurangan risiko Akselerasi program dan kegiatan
BPBD bencana dalam perencanaan OPD
Dinas pembangunan
Perikanan 2. Koordinasi antar OPD dalam
penyelarasan kebijakan
pembangunan daerah yang berbasis
pengurangan risiko bencana
3. dst
1. Penyusunan KRB dan RPB 1. Koordinasi kesiapsiagaan
2. Fasilitasi pembentukan Forum PRB menghadapi potensi
3. dst ancaman bencana
2. Pengorganisasian,
penyuluhan, pelatihan dan
simulasi tentang tanggap
darurat
3. dst
1. Menyusun peta rawan bencana dan Penyebaran informasi potensi
peta potensi bencana kawasan bahaya/bencana
pesisir *) Program PKPT
2. Menyusun renstra mitigasi kawasan
pesisir
81
PERAN SAAT PRA BENCANA
KELOMPOK NAMA TIDAK TERDAPAT POTENSI
ORGANISA BENCANA TERDAPAT POTENSI BENCANA
SI
3. dst
Dinas Sosial 1. Penyediaan dan penyiapan barang 1. Penyediaan dan penyiapan
pasokan kebutuhan barang pasokan pemenuhan
2. Penyusunan Pedoman SOP standar kebutuhan dasar (logistik)
buffer stock/cadangan logistik dan dapur umum
kebutuhan dasar. 2. Fasilitasi kebutuhan evakuasi
3. dst
Dinas PU 1. Perencanaan, pengaturan tata, 1. Menyiapkan jalur evakuasi
dan PR pengendalian bangunan dan 2. Menyiapkan alat berat
pembangunan konstruksi bangunan
aman
2. Memasang rambu larangan
membangun bangunan di daerah
rawan bencana
3. dst
Dinas 1. Perencanaan, pengaturan tata, 1. Menyiapkan barak
Perumahan
pengendalian bangunan dan pengungsian
dan pembangunan konstruksi bangunan
Permukima aman
n 2. Pengendalian pemanfaatan ruang
dalam rangka mitigasi bencana
3. dst
Dinas 1. Membangun lumbung pangan di 1. Mendukung data
Ketahanan daerah rawan bencana ketersediaan pangan yang
Pangan 2. Pengelolaan ketersediaan pangan di dibutuhkan kepada
daerah rawan bencana pemangku kepentingan
3. dst 2. Menyiapkan lumbung pangan
Dinas 1. Pengelolaan ternak berbasis Vaksinasi
Pertanian
pengurangan resiko bencana
2. Pengelolaan tanaman berkelanjutan
yang adaptif dengan bencana dan
perubahan iklim
3. dst
Dinas 1. Mengidentifikasi sekolah di daerah 1. Melakukan simulasi
Pendidikan
rawan bencana penanggulangan bencana di
dan 2. Membuat peta ring sekolah di lingkungan sekolah
Kebudayaan daerah rawan bencana 2. Mengidentifikasi dan
3. Menyusun kurikulum muatan lokal menyiapkan sekolah di luar
daerah rawan bencana sebagai
penanggulangan bencana sekolah penampung
4. dst
Dinas 1. Sosialisasi pengurangan resiko 1. Pencegahan dan
Kesehatan
bencana di lingkungan rumah sakit pengendalian wabah
dan pusat layanan kesehatan penyakit
2. Pelatihan peningkatan kapasitas 2. Peningkatan Perilaku Hidup
SDM kesehatan dalam Bersih dan Sehat
penanggulangan bencana 3. dst
3. dst
Rumah 1. Menyusun HOPE (Hospital Plan 1. Menyiapkan tempat
Sakit dan Emergency/ HDP / Hospital Disaster pengungsian pasien apabila
Puskesmas
Plan)
82
PERAN SAAT PRA BENCANA
KELOMPOK NAMA TIDAK TERDAPAT POTENSI
ORGANISA BENCANA TERDAPAT POTENSI BENCANA
SI
2. Pelatihan dan pemantapan tenaga rumah sakit masuk dalam
ring bahaya
medis dan tenaga kesehatan lainnya 2. Pembuatan jalur evakuasi
untuk kesiapsiagaan bencana
3. dst pasien di rumah sakit
Dinas 1. Memasang dan memelihara peralatan
Kominfo komunikasi pendukung PRB di
daerah rawan bencana
2. dst
Satpol PP 1. Penegakkan Perda RTRW 1. Kesiapsiagaan personil dan
dan Damkar 2. penegakan ketentuan pendirian peralatan
bangunan aman
3. Edukasi kebakaran permukiman,
hutan dan lahan
DLH 1. Pengendalian pencemaran limbah Penanaman pohon di kawasan/
padat, limbah cair dan limbah rumah lahan kritis
tangga
2. Pengkajian kegiatan yang
menimbulkan dampak dengan
penilaian dokumen AMDAL dan
dokumen lingkungan hidup lainnya
(UKL-UPL, DPL, SPPL)
3. dst
Dinas 1. Menginventarisir objek dan tujuan
Pariwisata wisata di daerah rawan bencana
2. Menyusun rencana evakuasi di objek
wisata
3. dst
Kesbanglin Pengendalian (pencegahan, monitoring)
mas kerawanan sosial.
Pemetaan daerah rawan konflik.
Sosialisasi kerawanan/risiko bencana 1. Pengamanan aset milik
TNI/POLRI Pelatihan personil untuk kesiapsiagaan pemerintah/ pemerintah
bencana daerah
2. Penyiapan personil dan
peralatan
Organisasi/Lembaga Vertikal
BMKG
OPD Provinsi Dinas 1. Menyusun peta rawan bencana dan Koordinasi kesiapsiagaan
Organisasi Kehutanan peta potensi bencana kawasan hutan menghadapi potensi bencana
kemasyaraka dan perkebunan kebakaran hutan
tan • PMI 1. Edukasi pengelolaan risiko
• Pramuka 2. Menyusun Rencana Kerja kehutanan
• Bulan dan perkebunan bencana pada masyarakat di
kawasan rawan bencana
Sabit 3. dst 2. Penyiapan petugas,
Merah 1. Pelatihan relawan penanggulangan peralatan, dan logistic
3. dst
bencana
2. Pengembangan Desa/Kampung
siaga bencana
83
PERAN SAAT PRA BENCANA
KELOMPOK NAMA TIDAK TERDAPAT POTENSI
ORGANISA BENCANA TERDAPAT POTENSI BENCANA
SI
ORARI Pengadaan sarana komunikasi radio Penyebaran
Lembaga Peningkatan kapasitas personil ORARI informasi/peringatan dini
usaha Bankom
PT. XX 1. Pelatihan keselamatan dan 1. Edukasi masyarakat di
kesehatan kerja kawasan rawan bencana
2. Pengarusutamaan pengurangan 2. Mitigasi struktural untuk
risiko bencana pada proses bisnis mengelola risiko bencana
perusahaan pada wilayah operasi
3. dst perusahaan
(Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana 2021-2025)
Pelaku dalam masa tanggap darurat adalah semua pihak yaitu pemerintah daerah, TNI,
POLRI, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia usaha, dan media sesuai dengan
kemampuan masing-masing seperti contoh berikut;
PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
KELOMPOK NAMA TRANSISI DARURAT-
ORGANISASI
SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT PEMULIHAN
OPD BPBD 1. Koordinasi 1. Analisis lingkup 1. Penilaian kebutuhan
penanganan bencana pasca bencana
Dinas Sosial kedaruratan 2. Analisis jumlah
bencana korban 2. Penyusunan
Dinas PUPR 2. Pemantauan 3. dst Rencana Aksi
Dinas Perkim informasi Rehabilitasi dan
PDAM kebencanaan Rekonstruksi
3. dst
3. dst
1. Menyiapkan 1. Mengelola barak
barak penampungan 1. Pemenuhan
pengungsian (shelter) kebutuhan
(shelter) 2. Mengelola logistik penyintas
2. Menyiapkan dan dapur umum
logistik dan 3. dst 2. Pemulihan
dapur umum psikososial
3. dst penyintas
Penyiapan peralatan Perbaikan awal 3. dst
untuk penanganan infrastruktur vital dan
darurat kondisi lingkungan Membangun dan
daerah bencana mengembalikan
berfungsinya jalan,
Penyediaan tempat jembatan, kebutuhan
pengungsian air dan kebutuhan fisik
dasar lainnya
Perbaikan awal Pembangunan hunian
infrastruktur vital dan sementara
penyediaan air bersih Penyediaan air bersih
84
PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
KELOMPOK NAMA TRANSISI DARURAT-
ORGANISASI
SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT PEMULIHAN
Rumah Sakit Penyiapan petugas Pelayanan kesehatan Pelayanan kesehatan
Dinas dan peralatan, Pemulihan psikososial
Kesehatan termasuk obat dasar
Dinas Penyelenggaraan
Pendidikan Penyiapan petugas Pelayanan kesehatan pendidikan di masa
dan peralatan, Penyelenggaraan darurat
Dinas Kominfo termasuk obat layanan psikososial
Dinas dasar
Perhubungan
Satpol PP dan Penyiapan 1. Mengidentifikasi
Damkar pendidikan darurat sekolah yang kena Penangamanan aset
dampak bencana pemerintah
2. Mengidentifikasi Penegakan hukum
BASARNAS kerusakan sekolah Pemulihan keamanan
PLN dampak bencana dan ketertiban
Dinas 3. dst
Kehutanan Dukungan peralatan
Penyiapan peralatan Perbaikan jaringan Perbaikan jaringan
komunikasi telekomunikasi listrik
Penyediaan energi
Penyiapan Perbaikan rambu jalan listrik cadangan
kendaraan / dan rambu tempat Penghitungan
angkutan untuk tertentu kerusakan dan
evakuasi, distribusi Menyediakan sarana kerugian
logistik kendaraan
Penegakkan Mengoptimalkan
trantibum pengamanan aset -aset
Penyiapan peralatan pemerintah
dan personil untuk Melaksanakan SAR
karhutla dan Pemadaman kebakaran
permukiman
TNI/POLRI 1. Penyiapan 1. Pengamanan aset
armada / penghidupan
Instansi angkutan dan korban bencana
Vertikal personil untuk 2. Pencarian,
Instansi evakuasi dan penyelamatan,
Provinsi distribusi pertolongan darurat
bantuan 3. dst
2. Penegakan
hukum
3. dst
Penyiapan peralatan Pencarian,
dan petugas penyelamatan,
pertolongan darurat
Perbaikan jaringan
listrik
Penyediaan energi
listrik cadangan
1. Pemantauan Pemadaman kebakaran
informasi hutan
kebakaran hutan
2. Penyiapan
petugas dan
peralatan
3. dst
85
PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
KELOMPOK NAMA TRANSISI DARURAT-
ORGANISASI
SIAGA DARURAT TANGGAP DARURAT PEMULIHAN
Organisasi PMI, BSM, Penyiapan peralatan 1. Pencarian, 1. Pemenuhan
Kemasyarakat Pramuka, LSM, dan petugas penyelamatan, kebutuhan dasar
dan Lembaga Perusahaan pertolongan darurat pengungsi
Usaha 2. Pemenuhan 2. Pelayanan
kebutuhan dasar kesehatan
pengungsi 3. Pelayanan
3. Pelayanan psikososial
kesehatan
4. Pelayanan
psikososial
5. dst
(Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana 2021-2025)
Dalam tahapan penyelenggaraan pasca bencana ini diperlukan identifikasi pelaku dan
pembagian peran antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dunia
usaha dan tentunya media di daerah seperti contoh berikut;
KELOMPOK NAMA PERAN DALAM PASCABENCANA
Organisasi ORGANISASI
Perangkat Daerah BPBD REHABILITASI REKONSTRUKSI
Bappeda 1. Koordinasi pelaksanaan 1. Koordinasi pelaksanaan rekonstruksi
Dinas PUPR rehabilitasi 2. Peningkatan sosial dan ekonomi
2. Pemulihan sosial dan
Dinas Perumahan ekonomi 3. dst
dan Permukiman
Dinas Sosial 3. dst
Dinas Kesehatan 1. Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Dinas Pendidikan 2. Review perencanaan pembangunan
dan Kebudayaan 3. dst
Satpol PP dan
Damkar 1. Perbaikan lingkungan 1. Pembangunan sarana dan prasarana
daerah bencana umum, fasilitas masyarakat,
2. Perbaikan sarana dan prasarana transportasi
prasarana umum
3. dst
1. Pembangunan hunian 1. Perbaikan hunian
sementara 2. Pembangunan hunian tetap
2. dst
1. Pemulihan 1. Pembangunan sarana sosial
kesejahteraan sosial masyarakat
masyarakat terdampak 2. Peningkatan kegiatan sosial
2. Pemberian bantuan masyarakat
sosial 3. dst
1. Perbaikan pusat layanan 1. Pembangunan pusat layanan
kesehatan kesehatan
1. Pelayanan pendidikan 1. Pembangunan fasilitas layanan
darurat pendidikan
2. Perbaikan sekolah
1. Pemulihan keamanan
dan ketertiban umum
86
KELOMPOK NAMA PERAN DALAM PASCABENCANA
TNI/POLRI ORGANISASI
REHABILITASI REKONSTRUKSI
Dinas Pariwisata 1. Perbaikan infrastruktur 1. Pembangunan sarana dan prasarana
dan Ekonomi
Kreatif pariwisata pariwisata
Dinas
Perhubungan 1. Pemulihan pelayanan 1. Perbaikan pelayanan transportasi
Disperindagkop transportasi umum umum
UKM
1. Pemulihan 1. Pembangunan sarana UKM
Dinas Pertanian perekonomian 2. Pendampingan pengembangan
dan Peternakan masyarakat dan UKM
ekonomi UKM
1. Perbaikan sarana 1. Pembangunan dan peningkatan
pertanian, dan
peternakan sarana pertanian dan peternakan
2. Pendampingan peningkatan pertanian
dan peternakan
Instansi Vertikal/ BWS Sulawesi IV 1. Perbaikan DAS 1. Normalisasi sungai
OPD Provinsi Dinas Bina Marga
OPD Provinsi dan SDA
Organisasi 1. Pemulihan 1. Peningkatan perekonomian
kemasyarakatan
perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan
masyarakat
2. Penyediaan hunian fasilitas publik
sementara
Lembaga usaha 1. Pemulihan 1. Peningkatan perekonomian
dan
BUMN/BUMD perekonomian 2. Pembangunan hunian tetap dan
masyarakat
2. Penyediaan hunian fasilitas publik
sementara
(Sumber: Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bombana 2021-2025)
Tugas
Identifikasi dan isilah matrik peran dalam penyelenggaraan PB di daerah anda.
I. PERAN SAAT PRA BENCANA
Tabel Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Prabencana
PERAN MANDAT
Komando
Koordinasi
Implementasi
Tabel Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana
87
PERAN SAAT PRA BENCANA
KELOMPOK NAMA TIDAK TERDAPAT
ORGANISASI TERDAPAT POTENSI
BENCANA
POTENSI
BENCANA
OPD
TNI/POLRI
OP Vertikal
OP Provinsi
Organisasi PMI
II. PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
Tabel. Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat
PERAN MANDAT
Komando
Koordinasi
Implementasi
Tabel. Peran Organisasi dalaman Penanggulangan Kedaruratan Bencana
PERAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA
KELOMPOK NAMA SIAGA TANGGAP TRANSISI
ORGANISASI DARURAT DARURAT DARURAT-
PEMULIHAN
OPD
TNI/POLRI
OP Vertikal
OP Provinsi
Organisasi
PMI
III. PERAN DALAM PASCABENCANA
Tabel Mandat BPBD/OPD Urusan Penanggulangan Bencana Saat Pascabencana
PERAN MANDAT
Koordinasi
Implementasi
Tabel Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi
KELOMPOK NAMA PERAN DALAM PASCABENCANA
ORGANISASI
REHABILITASI REKONSTRUKSI
88
OPD
TNI/POLRI
OP Vertikal
OP Provinsi
Organisasi PMI
4. Pendanaan
Sebagian besar pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana
terintegrasikan dalam kegiatan-kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang
dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja nasional, provinsi atau
kabupaten/kota. Kegiatan sektoral dibiayai dari anggaran masing-masing sektor yang
bersangkutan. Kegiatan-kegiatan khusus seperti pelatihan, kesiapan, penyediaan
peralatan khusus dibiayai dari pos-pos khusus dari anggaran pendapatan dan belanja
nasional, provinsi atau kabupaten/kota.
Pemerintah dapat menganggarkan dana kontijensi untuk mengantisipasi
diperlukannya dana tambahan untuk menanggulangi kedaruratan. Besarnya dan tata
cara akses serta penggunaannya diatur bersama dengan DPR yang bersangkutan.
Bantuan dari masyarakat dan sektor non-pemerintah, termasuk badan-badan PBB dan
masyarakat internasional, dikelola secara transparan dengan tidak keluar dari struktur
koordinasi PB yang digariskan sesuai regulasi yang berlaku.
Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di organisasi perangkat daerah
mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:
a. BPBD menyusun RPB (lima tahunan);
b. Program dan pilihan tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk kegiatan
sektoral pada RAD (tiga tahunan);
c. Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan
SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD
yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran
bersangkutan;
2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya;
3) Ketersediaan dana;
4) Renja SKPD memuat kegiatan kebencanaan dari SKPD bersangkutan
(selain kegiatan utamanya).
89
d. Renja SKPD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat
provinsi/kabupaten/kota (Musrenbang);
e. Musrenbang tingkat provinsi/kabupaten/kota menghasilkan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat kegiatan kebencanaan SKPD);
f. Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran
(RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum
Anggaran (KUA);
g. Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan
menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA);
h. Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan
(termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya
menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);
i. RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian
disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan;
j. Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD;
k. Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia
dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang
berlaku.
Sumber Pendanaan
Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4
ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari;
(1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN);
(2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
(3) Masyarakat.
Masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang
perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri.
Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN di tingkat pusat
maupun APBD di tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008
disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu,
pemerintah menyediakan pula dana kontijensi dana siap pakai dan dana bantuan
berpola hibah.
Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal
ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan
dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima
oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat
dalam APBD. Pemerintah daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari
masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008. Dalam
mendorong partisipasi masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah dapat:
90
(1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan
bencana;
(2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana
penanggulangan bencana; dan
(3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari
instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga,
maka salinan nya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.
Pengelolaan Dana
Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau
BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai
dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat
dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan
penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.
Contoh:
Sumber Pendanaan Menurut Sekuen Kebencanaan
Sumber dana penanggulangan bencana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2008
(PP 22/2008) tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana Dalam upaya penanggulangan
bencana, biasanya ada lembaga-lembaga asing yang berniat membantu. Ketentuan mengenai
bantuan asing ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 (PP 23/2008) tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah dalam Penanggulangan
Bencana. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul 2019 -
2023 V-106
a. Pra-Bencana
Pada saat pra-bencana, ketentuan mengenai penganggaran mengacu kepada PP 22/2008 Bab III
Bagian Kedua Pasal 11 s/d Pasal 14. Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan penanggulangan
bencana oleh Perangkat Daerah melalui APBD mengikuti mekanisme sebagaimana dijelaskan pada
Butir D.1. Sedangkan untuk instansi vertikal mengikuti prosedur sebagaimana dijelaskan pada Butir
D.3.
b. Tanggap Darurat Bencana
Pada saat terjadi bencana, tidak mungkin dilakukan mekanisme penganggaran secara rutin seperti
dimaksud pada Butir D.1. dan Butir D.3. (karena tidak mungkin direncanakan sebelumnya). Proses
perubahan APBD juga tidak mungkin dilakukan karena memerlukan waktu yang lama. Dalam
Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Bab VII Pasal 27 Ayat 4
ditetapkan bahwa "Dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau
disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran", yang pelaksanaannya diatur melalui PP 22/2008
Bab III Bagian Ketiga Pasal 15 s/d Pasal 18. Perlu diperhatikan bahwa untuk pengacuan anggaran
melalui ketentuan tersebut hanya boleh dilakukan oleh BNPB (di pusat) dan BPBD (di daerah). Untuk
keperluan tersebut, di daerah dapat diacu ketentuan yang terdapat pada Permendagri Nomor 13
tahun 2006 dan diperbaharui dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Bagian Kelima Pasal 162
yaitu tentang Pendanaan Keadaan Darurat. Dalam keadaan darurat, Pemerintah dan Pemerintah
91
Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana. Bantuan bencana
sebagaimana dimaksud terdiri dari:
1. Santunan duka cita;
2. Santunan kecacatan;
3. Pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
4. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar
Sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Bab IV Bagian Kesatu Pasal 24 sampai dengan Pasal 30,
perlu diperhatikan bahwa ketentuan pada huruf c diatas (pinjaman lunak untuk usaha produktif)
mungkin akan lebih efektip apabila diberikan pada tahap pasca bencana. Dalam kondisi Tanggap
Darurat Bencana, bantuan-bantuan dari Lembaga Asing /Internasional harus mengikuti ketentuan
pada PP 23/2008 Bab II Pasal 8.
c. Pasca Bencana
Ketentuan mengenai pendanaan pada saat Pasca Bencana diatur dalam PP 22/2008 Bab III Bagian
Keempat Pasal 19 s/d Pasal 23. Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan penanggulangan bencana
oleh Perangkat Daerah melalui APBD mengikuti mekanisme sebagaimana dijelaskan pada Butir D.1.
Sedangkan untuk instansi vertikal mengikuti prosedur sebagaimana dijelaskan pada Butir
Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Gunungkidul 2019 - 2023 V-107
D.3. Dalam hal adanya Lembaga Asing/Internasional yang akan membantu dalam pelaksanaan
program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, diwajibkan untuk mengikuti ketentuan-
ketentuan sebagaimana tercantum dalam PP 23/2008
Tugas
Identifikasi kegiatan, pelaku dan sumber dana dalam penanggulangan bencana di wilayah
anda.
Tahap Kegiatan Pelaku Sumber Dana Keterangan
Pemerintah: DIPA
Pra Sosialisasi Pengurangan BNPB LSM : Mandiri
bencana Risiko Bencana BPBD Perusahaan : Mandiri
Depkes
LSM DIPA
Pembuatan tanggul Dinas PU
dst
Tanggap
Darurat
Pasca
Bencana
B. Penyusunan Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan
1. Perumusan Tujuan dan Sasaran
Rencana Penanggulangan Bencana merupakan dokumen perencanaan yang harus
sesuai dengan peraturan yang ada. Sesuai dengan Permendagri No. 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
definisi tujuan yang dimaksud adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan
92
dalam jangka waktu 5 tahunan. Tujuan merupakan jawaban atas masalah pokok (isu
strategis).
Tujuan dirumuskan berdasarkan pilihan isu strategis, karena tujuan RPB adalah
menjawab isu strategis atau masalah utama dalam penyelenggaraan penanggulangan
bencana untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yang dirumuskan dalam bentuk kalimat
positif yang mencakup ide besar. Dengan demikian, rumusan jumlah tujuan tidak harus
sama dengan jumlah rumusan isu strategis, melainkan bisa menjadi lebih sedikit atau
lebih banyak. Misalnya, terdapat 5 isu strategis penyelenggaraan penanggulangan
bencana di daerah, bisa dirumuskan dalam 5 pernyataan tujuan atau menjadi hanya 3
pernyataan tujuan RPB, apabila ada kedekatan isi isu strategis tersebut. Sebaliknya,
apabila isu strategisnya terlalu besar cakupannya, maka bisa dipilah dari 2 pernyataan
tujuan, misalnya.
Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa jabaran dari dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam
kurun waktu tertentu. Sehingga sasaran yang dimaksud dalam sub bab ini adalah
dampak atau hasil utama yang diharapkan akan dicapai dalam waktu 5 tahun
pelaksanaan RPB.
Rumusan sasaran merupakan hasil yang menjadi jawaban atas isu strategis. Dengan
kata lain, apabila sasaran tercapai pada akhir pelaksanaan RPB, maka sebagian besar
masalah yang dirumuskan dalam isu strategis sudah terjawab. Masing-masing sasaran
diterjemahkan dalam bentuk indikator hasil. Sebaiknya satu tujuan dicapai dengan
dua atau tiga sasaran, dimana setiap sasaran memiliki indikator sasaran
Prinsip–prinsip yang perlu diperhatikan dalam merumuskan substansi tujuan dan
sasaran:
● Holistik-tematik; mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan
pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau
permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya;
● Integratif; menyatukan beberapa kewenangan dalam satu proses terpadu dan
fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah; dan
● Spasial; mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.
Sedangkan kriteria yang perlu diperhatikan dalam menentukan rumusan sasaran RPB,
sesuai dengan Permendagri no 86 tahun 2017 ialah:
1. dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
2. untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;
3. disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan
daerah; dan
93
4. memenuhi kriteria SMART-C (specific/spesifik, measurable/terukur, achievable/
bisa dicapai, relevant/relevan, time bond/tepat waktu dan continuously improve/
pengembangan yang berkelanjutan)
Perumusan tujuan dan sasaran disajikan dalam tabel dibawah ini :
Tabel 6. Pengembangan Tujuan dan Sasaran
Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
(dampak)
1 Tujuan-1.1 Sasaran 1.1.1 Indikator 1.1.1
Sasaran 1.1.2 Indikator 1.1.2
Sasaran 1.1.3 Indikator 1.1.3
Tujuan-1.2 Sasaran 1.2.1 Indikator 1.2.1
dst dst
Tugas
1. Rumuskan tujuan sebagai “jawaban” atas masalah pokok / isu strategis
(tulis dengan “Kalimat Positif” yang mencakup ide besar, 1 isu strategis
dijawab atau ditangani dengan 1 tujuan, atau gabungan dari isu strategis
dapat dijawab dengan 1 tujuan.
2. Rumuskan sasaran dari setiap tujuan dan indikator sasarannya.
Contoh pengembangan tujuan dan sasaran;
Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran
(dampak)
1. Perlunya Tujuan-1.1. Menguatnya Sasaran 1.1.1. adanya Indikator
penguatan kebijakan yang kebijakan yang 1.1.1
terhadap kebijakan mendukung mendukung
dan kelembagaan penyelenggaraan penyelenggaraan Indikator
yang penanggulangan penanggulangan 1.2.1
terkait bencana bencana
penanggulangan
bencana Tujuan-1.2. Menguatnya Sasaran 1.2.1,
kelembagaan meningkatnya
penanggulangan kelembagaan multi
bencana daerah stakeholder dalam
penanggulangan
bencana daerah
94
2. Perlunya Tujuan-2.1. Menguatkan Sasaran 2.1.1. Indikator
penguatan sistem sistem informasi dalam Terwujudnya sistem 2.1.1
informasi penyelenggaraan informasi
kebencanaan penanggulangan kebencanaan yang Indikator
daerah bencana saling terkoneksi 2.1.2
Sasaran 2.1.2.
Terwujudnya peran
bagi-guna data
informasi bencana.
dst
2. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan
Strategi adalah langkah berisikan program – program sebagai prioritas untuk mencapai
sasaran. Berdasarkan sasaran, sajikan strategi yang dalam sub bab ini merupakan pilihan
cara yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPB yang sudah
ditentukan dalam jangka waktu 5 tahun.
Strategi dapat dirumuskan untuk masing-masing sasaran yang akan dicapai oleh RPB
atau satu strategi dapat diproyeksikan untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus.
Pilihan strategi didasarkan pada analisa konteks di masing-masing daerah, sehingga
mungkin akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lain.
Beberapa pertimbangan untuk penentuan strategi di antaranya ialah:
● Tugas dan wewenang pemerintah daerah sesuai tingkatannya (provinsi atau
kabupaten/kota);
● Mandat dari peraturan perundangan terkait, misalnya kerjasama antara
pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang dimandatkan oleh Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2007;
● Kondisi internal dan eksternal pemerintah daerah, khususnya terkait dengan
penyelenggaraan penanggulangan bencana;
● Hasil evaluasi RPB atau rencana pembangunan periode sebelumnya, khususnya
terkait dengan faktor keberhasilan dan tantangan yang dihadapi serta pembelajaran
yang didapatkan;
● Pertimbangan sumber daya yang dimiliki oleh daerah;
● Tingkat efektifitas dan efisiensi strategi yang akan digunakan untuk mencapai
tujuan dan sasaran RPB.
Setelah merumuskan strategi, sajikan arah kebijakan yang dalam sub bab ini
dirumuskan melalui keputusan bersama para pemangku kepentingan untuk
memberikan arah atau pedoman pelaksanaan strategi dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran RPB. Karena akan menjadi pedoman pelaksanaan strategi, maka arah
kebijakan dibuat dalam rumusan di tingkat dampak yang diharapkan. Arah kebijakan
95
merupakan rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan
permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat
daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
Sebagai sebuah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 tahun, arah kebijakan
dalam RPB dibuat dengan menentukan fokus pada setiap tahun pelaksanaan RPB.
Fokus prioritas setiap tahun pelaksanaan RPB mungkin ada perbedaan, tetapi harus
dipastikan sinkronisasi dan arahnya untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPB. Satu
arah kebijakan mungkin diselesaikan dalam waktu satu tahun atau lebih.
Untuk memudahkan perumusan, sajikan arah kebijakan dihubungkan dengan strategi,
sasaran, dan tujuan RPB. Berikut adalah matrik yang bisa digunakan untuk
menentukan arah kebijakan RPB dalam 5 tahun pelaksanaannya.
Tabel 7. Pengembangan Strategi dan Arah Kebijakan
Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Strategi Arah
(dampak) Kebijakan
1 Tujuan-1.1 Sasaran 1.1.1 Indikator 1.1.1 Strategi 1.1.1 _ _ [1 atau lebih]
Sasaran 1.1.2 Indikator 1.1.2 Strategi 1.1.2 _ _ [1 atau lebih]
Sasaran 1.1.3 Indikator 1.1.3 Strategi 1.1.3 _ _ [1 atau lebih]
Tujuan-1.2 Sasaran 1.2.1 Indikator 1.2.1 Strategi 1.1.1 _ _ [1 atau lebih]
Tugas
1. Rumuskan Strategi setiap sasaran, atau satu strategi dapat diproyeksikan
untuk mencapai beberapa sasaran sekaligus.
2. Rumuskan 1-3 Arah Kebijakan untuk setiap strategi.
Contoh Pengembangan Strategi dan Arah Kebijakan
Isu Strategis Tujuan Sasaran Indikator Strategi Arah
1. Sasaran 1.1.1. Kebijakan
Kurangnya 1.1. (dampak) Menyusun 1.1.1.
dukungan Menguatnya peraturan Penyusunan
kebijakan dan kebijakan 1.1.1. 1.1.1. daerah Peraturan
kelembagaan yang Adanya Penyelenggara tentang Bupati tentang
yang terkait mendukung kebijakan yang an penyelenggara Penyelenggara
penanggulang penyelenggar mendukung penanggulang an an PB
an bencana aan penyelenggaraa an bencana penanggulang
penanggulan n lebih efektif an bencana
gan bencana penanggulangan dan terpadu
bencana
96
1.2. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1. 1.2.1.
Menguatkan Tersusunnya Berjalannya Penyusunan Penyusunan
peran forum aturan dan mekanisme aturan dan Peraturan
2. PRB dalam mekanisme forum koordinasi mekanisme Bupati
Perlunya penyelenggara Pengurangan antar pelaku forum 1.2.2.
penguatan an Risiko Bencana PB Pengurangan Musyawarah
sistem penanggulang (PRB) Risiko pembentukan
informasi an bencana di Bencana Forum PRB
kebencanaan daerah (PRB)
daerah 1.2.2. 1.2.2. 1.2.2.
Terbentuknya Efektifitas Pembentukan
2.1. forum PRB koordinasi forum PRB
3. Menguatkan sebagai wadah dan berbagi Kab.
Masih sistem komunikasi lintas peran antar
kurangnya informasi lembaga pelaku
pemahaman dalam 2.1.1. 2.1.1. 2.1.1.
masyarakat penyelenggar 2.1.1. Interkoneksi Menyediakan Pembagian
tentang aan Terwujudnya data sistem kerja Pusat
bencana penanggulan sistem kebencanaan informasi dan daerah
gan bencana informasi pusat dan dalam
kebencanaan daerah penanggulang
yang saling an bencana
terkoneksi
2.1.2. 2.1.2. 2.1.2. 2.1.2.
Terwujudnya Pengambilan Kerjasama Peningkatan
peran bagi-guna keputusan antar pelaku keterlibatan
data informasi yang lebih 3.1.1. masyarakat,
bencana. baik Menyebarluas dunia usaha
kan informasi dan instansi
3.1. 3.1.1. 3.1.1. bencana pemerintah
Menguatkan Tersebarluaskann Peningkatan prioritas pada lainnya dalam
struktur dan ya informasi pemahaman masyarakat penanggulang
mekanisme bencana prioritas masyarakat an bencana
penyebarluasa pada masyarakat tentang PRB 3.1.1.
n informasi Peningkatan
kebencanaan informasi
daerah kepada
masyarakat
tentang risiko
bencana
3.1.2.
3.1.2. Implementasi
3.1.2. 3.1.2. Menyediakan SPM tentang
Tersedianya Validitas dan sistem Layanan
sistem informasi akurasi informasi Informasi
dalam Informasi Rawan
Bencana
3.1.2.
Peningkatan
akses dan
informasi
97
penanggulangan dalam daerah terkait
bencana penanggulang kebencanaan
an bencana yang selalu
diperbaharui
3.1.3. secara
Terselenggaranya periodik dan
latihan mudah
kesiapsiagaan diakses publik
daerah secara
bertahap, 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3.
berjenjang dan Peningkatan Menyelenggar Pelatihan
3.2. berlanjut keterampilan akan latihan Aparatur
Meningkatnya kesiapsiagaan kesiapsiagaan daerah dan
sarana dasar daerah secara masyarakat
4. yang aman 3.2.1 3.2.1 bertahap,
Meningkatnya bencana Meningkatnya Sekolah dan berjenjang Implementasi
alih fungsi kapasitas Dasar Rumahsakit dan berlanjut SPM tentang
lahan akibat 3.3. Sekolah dan yang Layanan
RTRW belum Membentuk Madrasah Aman menerapkan Pencegahan
mempertimban desa-desa Bencana serta aman dan dan
gkan prinsip yang siaga Rumah Sakit dan siaga Kesiapsiagaan
PRB terkait terhadap Puskesmas Aman 3.3.1. terhadap
aturan bencana Bencana Kemandirian Bencana
tataguna lahan 4.1. 3.3.1. desa dalam PB
dan pendirian Mewujudkan Meningkatnya 4.1.1. 3.2.1 3.2.1
bangunan tata ruang jumlah desa yang Keterpaduan Meningkatkan Penyelenggara
yang siaga terhadap tata ruang kapasitas an program
mempertimba bencana yang berbasis Dasar Sekolah Sekolah Aman
ngkan prinsip- PRB dan Madrasah dan Rumah
prinsip 4.1.1. Aman Bencana sakit Aman
pengurangan Terwujudnya serta Rumah pada daerah
risiko bencana penataan ruang Sakit dan dengan risiko
yang terpadu dan Puskesmas tinggi
berkelanjutan Aman Bencana
yang
mempertimbangk 3.3.1. 3.3.1.
an prinsip-prinsip Meningkatkan Peningkatan
pengurangan jumlah desa desa tangguh
risiko bencana yang siaga bencana di
terhadap desa dengan
bencana risiko tinggi
4.1.1. 4.1.1.
Memadukan Penyusunan
kajian dan RDTR
peta risiko
bencana
dalam RDTR
4.1.2.
Implementasi
SPM tentang
Layanan
Informasi
98
4.2. 4.2.1. 4.2.1. 4.2.1. Rawan
Melindungi Meningkatnya Meningkatnya Meningkatkan Bencana
Dst.. daerah luas lahan hutan daya dukung luas lahan 4.2.1.
tangkapan dan di hulu DAS lingkungan hutan di hulu Konservasi
resapan air untuk DAS DAS
mengurangi
banjir
3. Penyusunan Program Dan Rencana Aksi
a. Program Dan Kegiatan Kebencanaan
Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang
terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program dalam RPB disusun untuk menyelesaikan
isu-isu strategis yang telah dirumuskan.
Program adalah untuk melaksanakan satu strategi dalam rangka mencapai sasaran (hasil
utama), satu sasaran bisa direncanakan dalam beberapa program. Diantara pertimbangan
untuk menentukan program adalah pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
Penanggulangan Bencana (SPM PB) dan pencegahan serta mitigasi bencana yang berbasis
perlindungan lingkungan hidup. Masing-masing program kemudian diterjemahkan dalam
rangkaian kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko
Bencana (RAD PRB). Indikator program merupakan indikator yang bisa menandakan
tercapainya hasil program. Indikator ini dibuat untuk tingkatan hasil program (outcome),
bukan keluaran langsung (output).
Perumusan program prioritas dituliskan dalam matrik sebagai berikut:
Tabel 8. Pengembangan Program
Sasaran Indikator Program Indikator program
Sasaran (hasil/outcome)
Sasaran 1.1.1 (dampak) Program 1.1.1
Sasaran 1.1.2 Program 1.1.2 Indikator 1.1.1
Sasaran 1.1.3 Indikator 1.1.1 Program 1.1.3 Indikator 1.1.2
Dst. Indikator 1.1.3
Indikator 1.1.2
Indikator 1.1.3
99
Tugas
1. Rumuskan program berdasarkan strategi, 1 sasaran dapat dirumuskan dalam
beberapa program.
2. Rumuskan indikator program tersebut.
Contoh Perumusan Program sebagai berikut:
Sasaran Indikator Sasaran Program Indikator Program
(dampak)
1.1.1. adanya kebijakan 1.1.1. Penyelenggara 1.1.1. Penyusunan 1.1.1. Perda tentang
yang mendukung an peraturan daerah Penyelenggaraan
penyelenggaraan penanggulang tentang PB dapat terbit
penanggulangan an bencana penyelenggaraan dalam 1 tahun
bencana lebih efektif penanggulangan
dan terpadu bencana
1.1.2. Tersusunnya aturan 1.1.2. Berjalannya 1.1.2. Penyusunan 1.1.2. Keterlibatan
dan mekanisme mekanisme Peraturan Bupati multistakeholder
forum Pengurangan koordinasi tentang forum dalam
Risiko Bencana antar pelaku Pengurangan penyelenggaraan
(PRB) PB Risiko Bencana penanggulangan
(PRB) bencana
1.1.3. Terbentuknya forum 1.1.3. Efektifitas 1.1.3. Pembentukan 1.1.3. Keterpaduan
PRB sebagai wadah koordinasi forum PRB Kab. penyelenggaraan
komunikasi lintas dan berbagi PB
lembaga peran antar
pelaku
1.1.4. Terwujudnya 1.1.4. Interkoneksi 1.1.4. Menyediakan 1.1.3. Pembagian kerja
sistem informasi data sistem informasi Pusat dan daerah
kebencanaan yang kebencanaan dalam
saling terkoneksi pusat dan penanggulangan
daerah bencana
1.1.5. dst
b. Rumusan Rencana Aksi
Rencana Aksi merupakan kegiatan yang diturunkan dari program penanggulangan
bencana, fokus, prioritas, dan sasaran yang diharapkan tercapai dalam periode rencana
penanggulangan bencana. Rencana aksi merupakan komitmen dari
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan Non Kementerian/Lembaga yang
menjadi mitra pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam penanggulangan
bencana. Secara spesifik dan mendalam rencana aksi penanggulangan yang dirumuskan
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
Ada beberapa hal yang dijadikan dasar pertimbangan dalam penyusunan Rencana Aksi
Penanggulangan Bencana, yaitu:
100
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
Peserta yang akan menyusun RPB dapat memahami dan menyusun dokumen RPB sesuai dengan mekanisme dan tahapan penyusunan RPB, serta struktur dan isi dokumen RPB
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search