Draft Kurikulum Penata Penanggulangan Bencana

1|Page

Kurikulum Penata Penanggulangan Bencana
Disusun Oleh:
dr. Bagus Tjahjono, M.P.H
Ir. Medi Herlianto, CES, M.M.
Ir. R. Hutomo, M.Eng.
Ario Akbar Lomban, S.E., M.Ikom.
Dr. Marlina Adisty, S.Sos., M.Si.
Roswanto, S.E., M.M.
Jajat Suarjat, S.Pd., M.Si (Han)
Neri Egi Rusmana, S.Si, M.Pd.
Edisi Januari 2022
Hak Cipta@2019 pada penulis;
Hak Cipta dilindungin undang – undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagaian atau seluruh
isi Kurikulum Penata Penanggulangan Bencana ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis,
termasuk memfotocoy, merekam atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin dari penulis.
Pusdiklat BNPB
Gedung Ina- DRTG Komplek Indonesia Peace and Securty Center Jl. Anyar, Desa Tangkil Sentul,
Kecamatan Citerureup, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810
Telepon: 021- 29618775, Situs:http://www.pusdiklat.bnpb.go.id

2|Page

Penulis
Kurikulum Penata Penanggulangan Bencana
23 Hlm

1. Kurikulum Penata Penanggulangan Bencana
I. Judul

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 4
DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 3|Page
A Latar Belakang
B Pengertian Umum
C Tujuan

1. Umum
2. Khusus
D Sasaran

BAB II STRUKTUR KURIKULUM
A Struktur Mata Pelatihan
B Ringkasan Mata Pelatihan

1. Judul Mata Pelatihan
2. Deskripsi Singkat
3. Hasil Belajar
4. Indikator Hasil Belajar

5. Materi Pokok

BAB III METODE DAN EVALUASI PELATIHAN
A Metode Pelatihan
B Evaluasi Pelatihan
C Pelaksanaan

BAB IV PENUTUP

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas
rahmat dan karunia-Nya Kurikulum Pelatihan Penata Penanggulangan Bencana
dapat tersusun sebagai salah satu upaya untuk mendukung==

Pengem==
Kurikulum ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggaraan
pelatihan bagi Penata Penanggulangan Bencana baik yang berasal dari BNPB,
BPBD, maupun instansi/Lembaga/organisasi lainnya. Disadari bahwa penyusun
Kurikulum Pelatihan Penata Penanggulangan Bencana ini masih memiliki
kekurangan, untuk itu diharapkan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan
kurikulum ini.

4|Page

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan kurikulum ini.

Sentul, Maret 2020
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana

Berton Suar Pelita Panjaitan

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG
Dalam rangka pembinaan karir dan pengembangan profesionalisme Aparatur Sipil Negara
dalam menjalankan tugas khususnya di bidang Penanggulangan bencana, saat ini telah
ditetapkan 2 jenis jabatan fungsional Penanggulangan Bencana. Salah satunya adalah
Jabatan Fungsional Pranata Penanggulangan Bencana yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor: 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana. Penata Penanggulangan Bencana berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam
melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada instansi Pemerintah.
Berkenaan dengan terbitnya regulasi terbaru Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana, maka para Penata Penanggulangan Bencana sangat membutuhkan sebuah sistem
5|Page

Pelatihan Jabatan Fungsional terutama untuk kategori keahlian yang merupakan kategori
baru bagi Penata Penanggulangan Bencana. Untuk, itu maka perlu disusun sebuah kurikulum
sebagai acuan resmi bagi pelaksanaan Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan
Bencana kategori keahlian, yang disusun oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Penanggulangan Bencana.

Semoga kurikulum Pelatihan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ini dapat
digunakan, sehingga bisa memberi dampak terhadap peningkatan kompetensi bagi
pemangku Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana baik di Pusat maupun di
daerah.

B. PENGERTIAN UMUM

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Wargan Negara Indonesia
yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembinaan kepegawaiaan untuk menduduki jabatan pemerintahan;

2. Pejabat Pembina Kepegawaiaan adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara, dan
pembinaan manajemen Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah sesuai dengan
kententuan peraturan perundangan – undangan

3. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan
proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara sesuai
dengan kententuan peraturan perundangan – undangan;

4. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaiatan
dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu

5. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana adalah jabatan yang mempunyai
ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan
penyelenggaraan penanggulangan bencana;

6. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Pranata
Penanggulangan Bencana adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang
secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang melaksanakan penyelenggaraan
penanggulangan bencana;

7. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan
pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;

8. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, kesekretariatan

lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga non struktural;
10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota

yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas
daerah dan lembaga teknis daerah;

6|Page

11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target
yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun;

12. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dan butir
kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana dalam rangka
pembinaan karier yang bersangkutan;

13. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai
oleh Penata Penanggulangan Bencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat
dan/atau jabatan;

14. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang
diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat
dan/atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;

15. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang
selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat
yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi
keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian
kinerja Penata Penanggulangan Bencana dalam bentuk Angka Kredit;

16. Standar Kompetensi Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Standar
Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan
seorang Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata
Penanggulangan Bencana;

17. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis,
manajerial, dan sosial kultural dari Penata Penanggulangan Bencana dalam
melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan;

18. Hasil kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan
Bencana sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional Penata
Penanggulangan Bencana

19. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata
Penanggulangan Bencana sebagai prasyarat pencapaian Hasil Kerja;

20. Karya Tulis/ Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil
kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Penanggulangan Bencana baik perorangan
atau kelompok di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;

21. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya
disebut Instansi Pembina Adalah lembaga pemerintah non kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana;

22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
pendayagunaan aparatur negara.

C. TUJUAN
1. Umum
Setelah mengikuti Pelatihan, peserta mampu Melaksanakan tugas pokok Jabatan
Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2020.

7|Page

2. Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu menjalankan fungsinya sebagai Penata
Penanggulangan Bencana (Tabel 1. Kompetensi dan Tabel 2 Silabus Kurikulum)

D. SASARAN
Para Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Penata
Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2020.

8|Page

Tabel 1. Kompetensi

NO Unsur Sub Unsur Uraian

1 Pengelolaan Perencanaan Rencana
Prabencana Penanggulangan Penanggulangan
Bencana Bencana

Rencana Aksi
Pengurangan
Risiko Bencana

Rencana
Penanggulangan
Kedaruratan
Bencana

PERTAMA Kompetensi MADYA
 Melakukan MUDA  Melakukan

penyiapan  Melakukan Penyusunan
penyusunan identifikasi rencana
rencana kebutuhan penanggulangan
penanggulangan rencana bencana
bencana penanggulangan  Melaksanakan
 Melakukan bencana bimbingan teknis
penyebarluasan penyusunan
dan advokasi  Melakukan rencana
rencana pemantauan penanggulangan
penanggulangan pelaksanaan bencana
bencana program/kegiatan
rencana  Melakukan
 Melakukan penanggulangan penyusunan
penyiapan bahan bencana pada rencana aksi
penyusunan aksi instansi pengurangan risiko
pengurangan Pemerintah bencana
risiko bencana
 Melakukan  Melakukan
 Melakukan identifikasi penyusunan
penyiapan bahan kebutuhan rencana
penyusunan penyusunan penanggulangan
rencana rencana aksi
pengurangan 9|Page
risiko bencana

 Melakukan
identifikasi
kebutuhan
penyusunan

Rencana
Kontinjensi

Pengkajian Risiko Pengenalan dan
Bencana Pemantauan
Risiko Bencana

Pengembangan
Budaya Sadar
Bencana

penanggulangan rencana kedaruratan
kedaruratan penanggulangan bencana
bencana kedaruratan
bencana  Melakukan
 Melakukan  Melakukan penyusunan
penyiapan bahan identifikasi rencana
penyusunan kebuutuhan kontingensi
rencana penyusunan bencana
kontingensi rencana
kontingensi  Melakukan
 Menyusun bencana sosialisasi hasil
informasi hasil  Melakukan kajian kajian risiko
kajian risiko risiko bencana bencana
bencana
 Melaksanakan
 Melakukan pengembangan
pemantauan budaya sadar
risiko bencana bencana
secara berkala
 Melaksanakan
 Melakukan sosialisasi budaya
penyiapan bahan sadar bencana
pengembangan
budaya sadar  Melaksanakan
bencana pemantauan dan
evaluasi
pengembangan

10 | P a g e

Pencegahan

budaya sadar
bencana
 Menyusun
pelaporan
pengembangan
budaya sadar
bencana
 Melakukan
identifikasi
sumber bahaya
atau ancaman
bencana
 Melakukan
pemantauan
penguasaan dan
pengelolaan
sumber daya alam
 Melakukan
pemantauan
pemanfaatan
teknologi dalam
penanggulangan
bencana
 Melakukan
pemantuan
terhadap
pelaksanaan tata
ruang dan
pengelolaan
lingkungan hidup

11 | P a g e

Kesiapsiagaan Simulasi dan
Gladi rencana
penanggulangan
kedaruratan
bencana dan
rencana
kontingensi

 Menyusun  Melakukan evaluasi
petunjuk dan rekomendasi
pelaksanaan tindak lanjut atas
penanganan simulasi dan gladi
darurat rencana
penanggulangan
 Menyusun bencana
rancangan kedaruratan
simulasi dan gladi bencana dan
rencana rencana
penanggulangan kontingensi
kedaruratan bencana
bencana dan
rencana 12 | P a g e
kontigensi
bencana

 Menyiapkan
perlengkapan
pelaksanaan
simulasi dan gladi
rencana
penanggulangan
kedaruratan
bencana dan
rencana
kontingensi
bencana

 Melaksanakan
simulasi dan gladi
rencana
penanggulangan
kedaruratan

Pengelolaan
Logistik dan
Peralatan untuk
kesiapsiagaan

Pemberdayaan
sumberdaya
penanggulangan
bencana

bencana dan
rencana
kontingensi
bencana

 Melaksanakan  Menyusun  Melaksanakan
pemeliharaan rencana penyimpanan
logistik dan penguatan logistik dan
peralatan kelembagaan peralatan
bidang logistik
 Melaksanakan dan peralatan  Melakukan
penghapusan penyusunan
pencatatan  Melaksanakan laporan
logistik dan pemenuhan pelaksanaan
peralatan kebutuhan melalui manajemen logistik
pengadaan dan peralatan
 Melaksanakan barang/jasa
pendampingan  Mengembangkan
dalam rangka  Melaksanakan jejaring kemitraan
penguatan pendistribusian logistik dan
logistik dan peralatan
peralatan
 Melakukan
 Melaksanakan penyusunan norma,
pemantauan dan standar, prosedur
evaluasi dan kriteria bidang
pengelolaan logistik dan
logistik dan peralatan
peralatan untuk
kesiapsiagaan  Melaksanakan
penguatan peran
 Melaksanakan lembaga usaha
penguatan forum dalam
pengurangan
risiko bencana 13 | P a g e

Penguatan
ketangguhan
masyarakat

Pengembangan
Tim Reaksi
Cepat
Penanggulangan
Bencana (TRC
PB)

relawan penanggulangan
penanggulangan bencana
becana
 Melakukan
 Melaksanakan penyusunan
pengembangan norma, standar,
ketangguhan prosedur, dan
bencana berbasis kriteria tim reaksi
desa cepat
penanggulangan
 Melaksanakan bencana
pengembangan
ketangguhan  Melaksanakan
bencana berbasis peningkatan
keluarga kapasistas tim
reaksi cepat
 Melaksanakan
pengembangan
ketangguhan
bencana berbasis
komunitas

 Melaksanakan
rekrutmen
personil Tim
Reaksi Cepat
Penanggulangan
Bencana

14 | P a g e

Peningkatan
Kapasitas
Aparatur
Penanganan
Darurat

Penyiapan
tempat dan jalur
evakuasi serta
pemasangan
rambu

 Melaksanakan penanggulangan
peningkatan bencana
kapasitas petugas  Melaksanakan uji
penanganan kompetensi
darurat bencana penanganan
darurat
 Melaksanakan
peningkatan
kapasitas
pengelola
penanganan
darurat bencana

 Melaksanakan
simulasi
penanganan
darurat

 Melaksanakan
gladi penanganan
darurat

 Mengidentifikasi
kebutuhan
evakuasi korban
dan pengungsi

 Menyusun
rancangan tempat
evakuasi

 Menyusun jalur
evakuasi,
pemasangan

15 | P a g e

Peringatan Dini Penyusunan
data dan
informasi
bencana

Pembangunan
dan
Pengembangan
Sistem
Peringatan Dini
Multi Ancaman
Bencana

rambu dan papa
informasi
 Melaksanakan
penyiapan
kebutuhan tempat
evakuasi
 Mengidentifikasi
kebutuhan data
dan informasi
kebencanaan
 Menyusun data
dan informasi
kebencanaan
 Melakukan
integrasi hasil
analisis data dan
informasi yang
diperlukan untuk
pembangunan dan
penguatan sistem
peringatan dini
multi ancaman
bencana
 Melakukan
pengembangan
platform sistem
peringatan dini
multi ancaman
bencana dengan
teknologi terkini

16 | P a g e

Penguatan
kelembagaan
dan kolaborasi
kerja sama antar
pihak dalam
sistim
peringatan dini
baik dalam
lingkup
nasional,
regional
maupun
internasional

Mitigasi Bencana Penataan ruang
berbasis analisis
resiko bencana

Pengelolaan
Mitigasi
Struktural

 Menyiapkan  Menyiapkan  Melakukan
prosedur operasi rancangan sistem pemantuan
standar peringatan dini pemerintah daerah
penyebarluasan dengan dalam melakukan
peringatan dini ke komunitas dan kegiatan sistem
pemerintah daerah masyarakat peringatan dini
dan masyarakat
 Menyusun  Melakukan
 Menyiapkan rancangan bangun penyusunan
rancangan sistem mitigasi struktural rekomendasi dalam
peringatan dini rangka penguatan
dengan lembaga kelembagaan dan
usaha kerjasama antar
pihak dalam sistem
 Menyiapkan peringatan dini
rancangan sistem
peringatan dini  Melakukan Evaluasi
dengan akademisi perencanaan tata
ruang berbasis
 Menyiapkan bahan analisis risiko
latihan sistem bencana
peringatan dini
tingkat regional  Melakukan
dan internasional identifikasi
dalam rangka
knowledge sharing 17 | P a g e

 Melakukan
identifikasi
penataan ruang
berbasis analisis
risiko bencana

Pengelolaan
mitigasi non
struktural

Penanganan Pengkajian Secara
Darurat Cepat dan tepat
Bencana terhadap lokasi
kerusakan, kerugian,
dan sumber daya

 Menyiapkan kebutuhan mitigasi
rancangan struktural
pengembangan  Melaksanakan
Satuan rancang bangun
Pendidikan Aman mitigasi struktural
Bencana  Melakukan evaluasi
mitigasi struktural
 Menyusun  Melakukan
rencana kaji penyusunan
cepat rekomendasi tindak
penanggulangan lanjut hasil evaluasi
bencana mitigasi struktural
 Melakukan
 Melakukan penyusunan norma,
pengolahan dan standar, prosedur,
dan kriteria mitigasi
bencana
 Melakukan
penyusunan
penganturan
mobilisasi dan
penempatan sumber
daya kedaruratan
bencana
 Mengumpulkan
data dampak, dan
kebutuhan
penanganan
darurat, kerusakan,
kerugian dan
sumber daya

18 | P a g e

Penentuan Status
Keadaan Darurat
Bencana

Rencana operasi Rencana operasi
penanganan darurat penanganan
darurat bencana

analisis data  Melakukan analisis  Melakukan
dampak dan dampak kejadian evaluasi
kebutuhan bencana dan penetapan status
penanganan sumber daya keadaan darurat
darurat dalam rangka
 Menyusun sajian penetapan status
informasi untuk keadaan darurat
rekomendasi
penanganan  Melakukan
darurat identifikasi
 Menyiapkan kebutuhan
bahan untuk penyusunan
pengambilan rencana operasi
keputusan
penetapan status
keadaan darurat
bencana
 Menyiapkan
bahan analisis
dampak kejadian
bencana dan
sumber daya
untuk
penanganan
bencana
 Melakukan
penyiapan bahan
rencana operasi
penanganan
darurat bencana

19 | P a g e

Pengendalian
Operasi/Komando
Penanganan

Penyelamatan dan
Evakuasi Masyarakat
terkena bencana

 Menyiapkan penanganan
bahan darurat bencana
penyusunan  Melakukan
organisasi penyusunan
komando rencana operasi
penanganan penanganan
darurat bencana darurat bencana
 Menyusun
rancangan  Melakukan
organisasi penyusunan
komando rencana operasi
penanganan penyelamatan dan
darurat bencana evakuasi/karantina
 Melaksanakan korban
pengendalian
operasi  Melaksanakan
penanganan operasi
darurat bencana penyelamatan dan
 Melakukan analisis evakuasi/karantina
dampak dan korban
kebutuhan operasi
penyelamatan dan  Melaksanakan
evakuasi/karantina evaluasi operasi
korban bencana
 Melakukan 20 | P a g e
penyiapan
kebutuhan operasi
penyelamatan dan
evakuasi/karantina
korban bencana

Pemenuhan Kebutuhan
Dasar

Perlindungan terhadap
kelompok rentan

 Menyusun  Melakukan penyelamatan dan
rencana pengumpulan evakuasi/karantina
pemenuhan data kebutuhan korban
kebutuhan dasar dasar masyarakat
masyarakat terdampak 21 | P a g e
terdampak
bencana  Melakukan analisis
data kebutuhan
 Melaksanakan dasar masyarakat
persiapan operasi terdampak
pemenuhan
kebutuhan dasar  Melakukan
masyarakat pengumpulan
terdampak data kelompok
bencana rentan masyarakat
terdampak

 Melakukan analisis
data kelompok
rentan masyarakat
terdampak

 Melakukan
penyusunan
rencana
perlindungan
kelompok rentan

Pemulihan dengan
segera prasarana dan
sarana vital

 Mengidentifikasi masyarakat  Melaksanakan
data kerusakan terdampak pemulihan
prasarana dan  Melaksanakan prasarana dan
sarana vital perlindungan sarana vital
terdampak kelompok rentan terdampak bencana
bencana masyarakat
terdampak 22 | P a g e
 Menyiapkan  Melakukan
bahan rencana pengumpulan
pemulihan data kerusakan
prasarana dan prasarana dan
sarana vital sarana vital
terdampak terdampak
bencana bencana
 Melaksanakan
 Menyiapkan pemantauan dan
bahan petunjuk evaluasi
pelaksanaan pemulihan
penanganan prasarana dan
darurat sarana vital
terdampak
bencana
 Melakukan
penyusunan
rekomendasi
evaluasi
pemulihan
prasarana dan
sarana vital
terdampak
bencana

Pengelolaan
Logistik dan
Peralatan untuk
kedaruratan

 Melakukan  Melakukan
pemantauan dan penyusunan
evaluasi dalam rencana dukungan
rangka kegiatan bidang logistik
logistik dan dan peralatan
peralatan
 Melaksanakan
pemenuhan
kebutuhan melalui
pengadaan
barang/jasa

 Melaksanakan
penyimpanan
sementara logistik
dan peralatan

 Melaksanakan
pemeliharaan
logistik dan
peralatan

 Melaksanakan
pendistribusian
logistik dan
peralatan

 Melakukan
penyusunan
laporan
pelaksanaan
logistik dan
peralatan

 Melakukan
pengembangan
jejaring kemitraan

23 | P a g e

Pengelolaan
data dan
informasi
kedaruratan
bencana

Pengendalian
ancaman
bencana pada
keadaan darurat

logistik dan  Melakukan evaluasi
peralatan pelaksanaan operasi
 Melakukan penanganan darurat
penyusunan data bencana
dan informasi
potensi ancaman
bencana
 Melakukan
penyusunan data
dan informasi
penanganan
darurat bencana
 Melakukan
inventarisasi
informasi bencana
dari masyarakat
 Melakukan
penyebarluasan
informasi
kedaruratan
bencana pada
masyarakat
 Melakukan
pemantauan
ancaman bencana
 Melaksanakan
penyebarluasan
informasi ancaman
bencana

24 | P a g e

Rehabilitasi Rehabilitasi Perbaikan
dan rumah
Rekonstruksi masyarakat
Pasca
Bencana

Perbaikan
Lingkungan,

 Melaksanakan

pengendalian

ancaman bencana

 Melakukan  Melakukan

penyusunan pelaksanaan

rencana bantuan perbaikan

kebutuhan rumah masyarakat

perbaikan rumah  Melakukan

masyarakat pendampingan

 Melaksanakan pelaksanaan

penyusunan perbaikan rumah

norma, standar, masyarakat

prosedur, dan

kriteria bantuan

perbaikan rumah

masyarakat

 Melakukan

evaluasi hasil

pelaksanaan

bantuan perbaikan

rumah masyarakat

 Melakukan

penyusunan

rekomendasi atas

evaluasi hasil

pelaksanaan

bantuan perbaikan

rumah masyarakat

 Melakukan  Melakukan

identifikasi penyusunan

kebutuhan rencana

25 | P a g e

Prasarana dan
Sarana Umum

perbaikan pemberian

lingkungan, bantuan perbaikan

prasarana dan lingkungan,

sarana umum prasarana dan

daerah bencana sarana umum

 Melakukan daerah terdampak

pendampingan bencana

pemberian  Melakukan

bantuan perbaikan pemberian

lingkungan, bantuan perbaikan

prasarana dan lingkungan,

sarana umum prasarana dan

daerah bencana sarana umum

daerah terdampak

bencana

 Melakukan

pemantauan dan

evaluasi
pelaksanaan
perbaikan
lingkungan,
prasarana dan
sarana umum
daerah terdampak
bencana

 Melakukan

penyusunan

rekomendasi atas

evaluasi

pelaksanaan
perbaikan

26 | P a g e

Pemulihan
sosial, ekonomi
dan budaya

lingkungan,

prasarana dan

sarana umum

daerah terdampak

bencana

 Melaksanakan

penyusunan

norma, standar,

prosedur dan

kriteria bantuan

perbaikan

lingkungan,

prasarana dan

sarana umum

daerah terdampak

bencana

 Menyiapkan  Melakukan  Melakukan

bahan penyusunan pemantuan dan

penyusunan rencana intervensi evaluasi

kegiatan pemulihan sosial, pemulihan sosial,

pemulihan sosial, ekonomi dan ekonomi dan

ekonomi dan sumber daya alam sumber daya alam

sumber daya  Melaksanakan  Melakukan

alam intervensi penyusunan

 Melaksanakan pemulihan sosial rekomendasi atas

analisis asistensi ekonomi dan evaluasi

perencanaan sumber daya alam pelaksnaan

pelaksanaan pemulihan sosial,

pemulihan sosial, ekonomi dan

ekonomi dan sumber daya alam

27 | P a g e

Rekonstruksi Pemulihan
Fungsi
pemerintahan,
fungsi
pelayanan
publik,
keamanan dan
ketertiban, serta
rekonstruksi dan
resolusi konflik

sumber daya

alam

 Melakukan  Melakukan analisis  Melakukan

penyusunan rencana pemantuan dan

rencana pemulihan fungsi evaluasi

pemulihan fungsi pemerintahan, pelaksanaan

pemerintahan, fungsi pelayanan pemulihan fungsi

fungsi pelayanan publik, keamanan pemerintahan,

publik, keamanan dan ketertiban, fungsi pelayanan

dan ketertiban, serta rekonsiliasi publik, keamanan

serta rekonsiliasi dan resolusi dan ketertiban

dan resolusi konflik di daerah serta konsiliasi dan

konflik di daerah rawan bencana resolusi konflik di

rawan bencana  Melakukan daerah rawan

pemulihan fungsi bencana

pemerintahan,  Melakukan

fungsi pelayanan penyusunan

publik, keamanan rekomendasi atas

dan ketertiban evaluasi

serta rekonsiliasi pemulihan fungsi

dan resolusi pemerintahan,

konflik di daerah fungsi pelayanan

rawan bencana publik, keamanan

 Melakukan dan ketertiban

penyusunan serta rekonsiliasi

petunjuk dan resolusi

pelaksanaan konflik di daerah

pemulihan fungsi rawan bencana

pemerintahan,

fungsi pelayanan

publik, keamanan

28 | P a g e

Pembangunan
kembali
prasarana dan
sarana umum
serta sarana
sosial
masyarakat

Pembangkitan
kembali
kehidupan sosial

dan ketertiban

serta rekonsiliasi

dan resolusi

konflik di daerah

rawan bencana

 Melakukan  Melakukan analisis  Melakukan

penyusunan rencana pemantuan dan

rencana pembangunan evaluasi

pembangunan kembali prasarana pelaksanaan

kembali dan sarana umum pembangunan

prasarana dan serta sarana sosial kembali prasarana

sarana umum masyarakat dan sarana umum

serta sarana  Melakukan serta sarana sosial

sosial masyarakat pembangunan masyarakat

kembali prasarana  Melakukan

dan sarana umum penyusunan

serta sarana sosial rekomendasi atas

masyarakat evaluasi

 Melakukan pembangunan

penyusunan kembali prasarana

petunjuk dan sarana umum

pelaksanaan serta sarana sosial

pembangunan masyarakat

kembali prasarana

dan sarana umum

serta sarana sosial

masyarakat

 Melakukan  Melakukan analisis  Melakukan

penyiapan bahan rencana pemantuan dan

penyusunan pembangkitan evaluasi

rencana kehidupan sosial pelaksanaan

29 | P a g e