2. E-book PPKN SMP Kelas 8

YAYASAN TARAKANITA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
KELAS VIII

Tim Penyusun : SMP Tarakanita 3 Jakarta
1. Agnes Arumsari, S.Pd. SMP Tarakanita Citra Raya
2. Anastasia Astuti, S.Pd. SMP Tarakanita Magelang
3. Ignatius Hariyadi, S.Pd. SMP Santo Carolus Surabaya
4. Leonard Hanny K. Noweng, S.E.

Ilustrator & Cover : Agus Budi Santoso

Editor : Tim penyusun buku Yayasan Tarakanita

Penelaah :

1. Abraham Bondan Aji Wahyono, S.Pd SMP Stella Cuce 1 Yogyakarta

2. Renny Savitri Nur Palupi, S.Pd SMP Tarakanita 2 Jakarta

3. Ida Roy, S.Pd SMP Tarakanita 4 Jakarta

Hak Cipta pada Yayasan Tarakanita dan dilindungi Undang-Undang.

Dilarang mengutip, memperbanyak, atau memperjual-belikan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotocopy, microfilm, VCD, CD-
ROM, Rekaman Suara, softfile pdf) tanpa izin tertulis dari pemegang hak
cipta/Penerbit.

* E-book ini untuk kalangan Internal Peserta Didik Sekolah Tarakanita Indonesia

YAYASAN TARAKANITA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

KATA PENGANTAR

“Dengan kesabaran dan susah payah kami terus bekerja dengan keinginan
besar untuk maju, ya... maju...” (Elisabeth Gruyters art. 53)

Pujian dan syukur ke hadirat Tuhan sang Pecinta hati kami yang manis, yang
karena kasih dan penyertaanNya, kami senantiasa dianugerahi rahmat kesehatan,
ketekunan, dan kesiapsediaan memberikan diri dalam keseluruhan proses
pelayanan kepada peserta didik. Pun atas perkenananNya, dengan berbekal
komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi kontekstual, kami berproses mulai dari persiapan, penyusunan, dan
finalisasi referensi belajar yang dikemas dalam bentuk elektronik ini dengan baik.

Seluruh materi buku ini disusun berdasarkan tuntutan Kurikulum Nasional
ditujukan secara khusus bagi peserta didik sekolah-sekolah di bawah pengelolaan
Yayasan Tarakanita. Disusun berdasarkan konsep dan pengertian baku dari ilmu
pengetahuan, disesuaikan dengan kebutuhan taraf perkembangan dan tuntutan
kemahiran kompetensi sesuai jenjang, dan disertai dengan berbagai pembahasan
beserta contoh-contoh dalam kehidupan konkrit, diharapkan materi pembelajaran
ini sesuai dengan kebutuhan implementatif pengalaman sehari-hari peserta didik di
tengah-tengah masyarakat.

Sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi di era digital, di mana
dibutuhkan akses yang mudah, cepat, dan efektif dalam proses pembelajaran,
maka buku ini kami terbitkan dalam bentuk buku elektronik. Semoga keberadaan
buku elektronik ini dapat membantu peserta didik mempersiapkan pembelajaran,
memenuhi kebutuhan pengetahuan, dan menjadi referensi yang cukup bagi
persiapan dan proses penyelesaian tugas dan/atau penilaian sesuai dengan tuntutan
materi tertentu.

Buku elektronik yang telah tersedia ini tentu masih jauh dari sempurna, pun
demikian kekurangan dan kesalahan yang tentu tidak disengaja. Kami sangat
terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari siapapun yang berkehendak baik
membantu proses perbaikan dan peningkatan kualitas/mutu dari buku ini di masa
yang akan datang.

Jakarta, Juni 2021
Tim e-book Yayasan Tarakanita

YAYASAN TARAKANITA i
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Mahakuasa atas
terbitnya e-book Tarakanita PPKn untuk kelas VIII. E-book ini kami susun untuk
membantu peserta didik menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan di tingkat SMP sesuai dengan Kurikulum 2013.

Pada awal setiap bab e-book ini terdapat rangkuman materi yang singkat
namun padat. Setalah rangkuman materi, disajikan soal-soal latihan yang
disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang ingin dicapai. Soal-
soal latihan diberikan dalam bentuk pilihan ganda dan esai, disajikan pula
Penugasan, Keterampilan Proyek dan Diskusi Kelompok.

Kami berharap e-book ini dapat bermanfaat bagi peserta didik, khususnya
bagi kelas VIII. Kami juga menyadari e-book ini jauh dari sempurna sehingga kami
dengan senang hati menerima saran dan kritik dari para pembaca untuk membantu
menyempurnakannya.

Jakarta, Maret 2021

Penyusun

YAYASAN TARAKANITA i
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

DAFTAR ISI

Kata Pengantar ……………………………………………………........ i
Dafar Isi. ................................................................................................. iii
Tabel KI KD ……………………………………………………..……. iv
.
BAB 1 Merenda Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara Berdasarkan 1

Pancasila ………………………………………………............... 18

BAB 2 Makna, Kedudukan dan Fungsi UUD Tahun 1945, serta Peratuan 38
61
Perundangan-Undangan Lainnya dalam Sistem Hukum Nasional .... 18
117
BAB 3 Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan dalam Sistem Hukum 134
Nasional di Indonesia ……………………………………………....

BAB 4 Semangat Kebangkitan Nasional Tahun 1908 …………………….
BAB 5 Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ………….
BAB 6 Memperkuat Komitmen Kebangsaan ……………………………..
Daftar Pustaka ……………………………………………………………..

YAYASAN TARAKANITA v
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar PPKn Kelas VIII

Kompetensi inti 1 (Sikap Kompetensi inti 2

Spiritual) (Sikap Sosial)

1. Menghargai dan menghayati ajaran 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin,
agama yang dianutnya
tanggung jawab, peduli (toleran,

gotong royong), santun, dan percaya

diri dalam

berinteraksi secara efektif dengan

lingkungan sosial dan alam dalam

jangkauan pergaulan dan

keberadaannya

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa 2.1 Mengembangkan sikap yang
atas konsensus nasional Pancasila mencerminkan nilai-nilai luhur
sebagai dasar negara dan pandangan Pancasila sebagai dasar negara dan
hidup bangsa pandangan hidup bangsa

1.2 Menghargai makna, kedudukan dan 2.2 Mendukung makna, kedudukan dan
fungsi Undang-Undang Dasar Negara fungsi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Republik Indonesia Tahun 1945,
bentuk sikap beriman dan bertakwa serta peraturan perundangan lainnya
sesuai dengan Undang- Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
1945

1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa 2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam
untuk nilai dan semangat Kebangkitan menerapkan aturan sesuai dengan
nasional 1908 dalam perjuangan nilai-nilai yang terkandung dalam
kemerdekaan Republik Indonsia tata urutan
peraturan perundanga-undangan
nasional

1.4 Mensyukuri nilai dan semangat 2.4 Bertanggung jawab terhadap makna
Kebangkitan nasional 1908 dalam dan arti penting Kebangkitan
perjuangan kemerdekaan Republik nasional 1908 dalam perjuangan
Indonesia secara tulus kemerdekaan Republik Indonesia

YAYASAN TARAKANITA ii
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

1.5 Menjalankan perilaku orang beriman sesuai 2.5 Mengembangkan sikap toleransi sesuai
nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun nilai dan semangat Sumpah Pemuda
1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika

1.6 Mensyukuri semangat dan komitmen kolektif 2.6 Menunjukkan sikap gotong royong

kebangsaan untuk memperkuat NKRI yang sebagai wujud nyata semangat dan

berketuhanan Yang Maha Esa komitmen kolektif kebangsaan untuk

memperkuat Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Kompetensi inti 3 (Pengetahuan) Kompetensi inti 4 (Keterampilan)

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam

(faktual, konseptual, dan prosedural) ranah konkret (menggunakan, mengurai,

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu merangkai, memodifikasi, dan

pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait membuat) dan ranah abstrak (menulis,

fenomena dan kejadian tampak mata membaca,

menghitung, menggambar, dan
mengarang) sesuai dengan yang
dipelajari di sekolah dan sumber lain
yang sama dalam sudut pandang/teori

Kompetensi Dasar Kompetensi Dasar

3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan 4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila
pandangan hidup bangsa sebagai dasar negara dan
pandanganhidup bangsa dalam
kehidupan sehari-hari

3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi 4.2 Menyajikan hasil telaah makna,
Undang-Undang Dasar Negara Republik kedudukan dan fungsi Undang- Undang
Indonesia Tahun 1945, serta peratuan Dasar Negara Republik Indonesia
perundangan- undangan lainnya dalam Tahun 1945 dalam penerapan kehidupan
sistem hukum nasional sehari-hari

YAYASAN TARAKANITA iii
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

3.3 Memahami tata urutan peraturan 4.3Mendemonstrasikan pola
perundang-undangan dalam sistem
hukum nasional nasional di Indonesia pengembangan tata urutan peraturan

3.4 Menganalisa makna dan arti Kebangkitan perundang-undangan dalam sistem
nasional 1908 dalam perjuangan
kemerdekaan Republik Indonsia hukum nasional nasional di

Indonesia

4.4 Menyaji hasil penalaran tentang

tokoh kebangkitan nasional dalam

perjuangan kemerdekaan Republik

Indonesia

3.5 Memproyeksikan nilai dan semangat 4.5 Mengaitkan hasil proyeksi nilai-
Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam nilai dan semangat Sumpah Pemuda
bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tahun 1928 dalam bingkai Bhineka
Tunggal Ika dengan kehidupan
sehari-hari

3.6 Menginterpretasikan semangat dan 4.6 Mengorganisasikan kegiatan
komitmen kebangsaan kolektif untuk lingkungan yang mencerminkan
memperkuat Negara Kesatuan Republik semangat dan komitmen kebangsaan
Indonesia dalam kontek kehidupan untuk memperkuat Negara Kesatuan
siswa Republik Indonesia

YAYASAN TARAKANITA iv
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

BAB Sekolah Menengah Pertama
1
Merenda Kehidupan Bermasyarakat
dan Bernegara Berdasarkan Pancasila

Kompetensi Dasar

1.1 Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional
Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

2.1 Mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila
sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.

3.1 Menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
4.1 Menyaji hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan

pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara dan

pandangan hidup bangsa,
2. Peserta didik mampu mendeskripsikan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara

dan pandangan hidup bangsa,
3. Peserta didik mampu menentukan perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam

kehidupan berbangsa dan bernegara.

YAYASAN TARAKANITA 1

KARAKTER TARAKANITA

Religius/Celebration
Dengan mempelajari Pancasila, kita diharapkan bisa menaati dan menjalankan perintah
Tuhan serta senatiasa bersyukur setiap hari.
Toleransi / Compassion
Dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita diharapkan mampu
untuk saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari.
Kerjasama/Community
Dengan mengetahui nilai-nilai Pancasila, diharapkan kita mampu melaksanakan tugas dan
kewajiban kita dengan bekerja sama dengan orang lain.

NILAI-NILAI KARAKTER
KEBANGSAAN

1. Disiplin

Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan
peraturan.

2. Kreatif

Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu
yang telah dimiliki.

3. Mandiri

Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan

tugas-tugas. 2

YAYASAN TARAKANITA
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

GARUDA PANCASILA

YAYASAN TARAKANITA 3
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

GENERASI PENERUS BANGSA

Sumber :
meldalialestari.wordpress.com

Generasi muda merupakan penerus bangsa yang harus melaksanakan Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari.

Ditangan mereka negara bisa mengalami kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan.

Supaya perilaku generasi muda menuju arah yang benar maka perlu landasan dasar yang
kokoh untuk memajukan negara.

Pancasila merupakan satu-satunya dasar negara yang harus mereka jalankan secara nyata
diberbagai lingkungan dimana mereka berada.

YAYASAN TARAKANITA 4
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

A

Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sebagai dasar negara, Pancasila menjadi norma dasar atau kaedah negara yang
fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea
keempat .

Penempatan Pancasila dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut dikukuhkan
pada 18 Agustus 1945.

Sebagai dasar negara Pancasila harus di terapkan tidak hanya satu sila saja tetapi semua
sila harus saling berhubungan satu dengan yang lain, dapat dilihat pada gambar di bawah
ini.

YAYASAN TARAKANITA Sumber: slideserve.com
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII
5

B

Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala aktivitas sehari-hari
bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain mempersatukan, sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila juga memberi arahan
untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin bagi masyarakat Indonesia.
Selain itu, Pancasila juga memenuhi fungsi sebagai berikut :

1. Menjadi alat dalam upaya mengatasi konflik atau ketegangan sosial

2. Menjadikan sumber motivasi untuk mewujudkan cita- citanya,gagasan,dan ide-ide
dalam kehidupan nyata

3. Menjadi sumber semangat untuk mewujudkan nilai-nilai yang termuat dalam
Pancasila sendiri

4. Menjadi jawaban untuk menghadapi perkembangan global

5. Menjadi sumber inspirasi bagi perjuangan bangsa Indonesia

C Nilai-nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara dan

Pandangan Hidup Bangsa

Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diwujudkan dalam
kehidupan sehari-hari. Dengan demikian Pancasila bisa dirasakan dan dilihat secara nyata
dalam pelaksaannya.

Wujud nyata pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut .

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Bangsa Indonesia percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

YAYASAN TARAKANITA 6
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

b. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah
sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa kepada orang lain.

d. Membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama.

e. Mencintai binatang, menjaga tumbuh-tumbuhan, juga menjaga kebersihan
lingkungan.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya
sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
b. Tidak bertindak semena-mena terhadap orang lain.
c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia.
d. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan.
e. Berani membela kebenaran dan keadilan.

3. Persatuan Indonesia
a. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
b. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia.
c. Rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara.
d. Mengembangkan persatuan bangsa atas dasar Bhinneka Tunggal Ika.
e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa.

YAYASAN TARAKANITA 7
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan
Perwakilan
a. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan
bersama.
b. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
c. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain.
d. Dengan iktikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil
keputusan musyawarah.
e. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang
luhur.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

a. Mengembangkan sikap adil terhadap sesama

b. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban

c. Menghormati hak orang lain

d. Suka bekerja keras

e. Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan
kesejahteraan bersama.

YAYASAN TARAKANITA 8
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

D Melaksanakan Perilaku Sesuai Dengan Nilai-Nilai

Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari

Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan, terutama
lingkungan yang pertama dan utama dalam melaksanakan Pancasila yaitu lingkungan
keluarga.

Penerapan Pancasila yang dilakukan di lingkungan keluarga antara lain:
1. Saling menghormati sesama anggota keluarga.
2. Berbakti kepada orang tua.
3. Saling membantu sesama anggota keluarga.
4. Mengerjakan tugas rumah secara bersama-sama.
5. Menjaga nama baik keluarga.

Sumber: happinest.id

Selain dilaksanakan dalam lingkungan keluarga Pancasila juga diterapkan di sekolah.
Biasanya diterapkan melalui pembiasaan budaya di sekolah. Peran guru sangat besar
dalam melaksanakan Pancasila di sekolah.
Penerapan Pancasila yang dilakukan di sekolah antara lain :
1. Menghormati teman yang berbeda agama
2. Menolong teman yang kesulitan belajar
3. Tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi
4. Membanggakan nama sekolah
5. Berkerjasama membersihkan lingkungan sekolah

Sumber: Yayasan DEK Padang

YAYASAN TARAKANITA 9
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Pelaksanaan Pancasila dapat diwujudkan dalam Sumber: Akurat.co
lingkungan masyarakat, karena lingkungan masyarakat
dimana kita tinggal membutuhkan kita untuk
berpartisipasi secara langsung.
Penerapan Pancasila yang diterapkan dalam masyarakat
antara lain :
1. Menghadiri undangan RT/RW dalam musyawarah

untuk membicarakan kemajuan lingkungan sekitar.
2. Membantu tetangga yang terkena musibah.
3. Mengikuti kegiatan kerja bakti atau gotong royong
4. Menghargai perbedaan pendapat ketika sedang

bermusyawarah
5. Meningkatkan sikap kekeluargaan melalui berbagai

kegiatan.

YAYASAN TARAKANITA 10
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Penerapan nilai-nilai Pancasila juga dapat diterapkan di lingkungan berbangsa dan
bernegara. Sebagai warga negara yang baik kita harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila
dalam kehidupan sehari-hari.

Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain :

1. Membayar pajak.

2. Menjaga fasilitas umum.

3. Menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat.

4. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

5. Mencintai produk-produk dalam negeri.

Sumber: Sepulsa

YAYASAN TARAKANITA 11
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Bacaan Diskusi

Bantuan/Pertolongan Korban Bencana Alam

Pada saat kita mendengar atau melihat suatu kejadian bencana alam atau tragedi
kemanusiaan, sudah barang tentu kita sebagai manusia yang memiliki jiwa sosial
akan turut prihatin dan berusaha membantu semampu kita. Namun akibat jauhnya
jarak serta kesibukan kita sehari-hari membuat kita untuk datang langsung dan
membantu korban langsung dengan tangan kita sendiri.

Aneka ragam bentuk bencana alam seperti tsunami, banjir, kebakaran, tanah
longsor, angin ribut, gempa bumi, dan lain-lain. Bencana tragedi kemanusiaan seperti
huru-hara, kecelakaan maut, kelaparan, kekeringan, dan lain sebagainya juga tak
kalah memperihatinkan dibandingkan dengan bencana yang diakibatkan oleh alam.
Semua membutuhkan bantuan dan perhatian dari kita semua. Bayangkan jika kitalah
yang menjadi korban. Sudah pasti kita akan berteriak minta tolong dari semua orang
yang ada di seluruh dunia dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Terkadang bantuan bagi korban bencana didomplengi oleh berbagai kepentingan
seperti kepentingan politik, kepentingan penyebaran agama, kepentingan bisnis, dan
lain sebagainya yang membuat suatu bantuan menjadi seperti tidak ikhlas.

YAYASAN TARAKANITA 12
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Diskusi

Bentuklah kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Diskusikan hal-hal
berikut ini :
1. Menurut berita di atas.Bagaimankah caramu untuk membantu korban

bencana alam dan korban bencana tragedi kemanusiaan ?
2. Apa yang kamu rasakan setelah membantu korban tersebut ?
3. Setuju atau tidak jika ada orang yang membantu akan tetapi supaya

terkenal?Berikan alasanmu!
4. Berikan contoh pelaksaan Pancasila dalam berita di atas !

Refleksi

1. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini.Apa yang kalian
dapatkan yang berguna bagi kehidupan kalian?

2. Apa yang akan kalian lakukan setelah mendapatkan
pembelajaran hari ini ?

YAYASAN TARAKANITA 13
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Rangkuman

1. Pancasila sebagai dasar negara merupakan norma dasar atau kaedah negara
yang fundamental.

2. Pancasila sebagai dasar negara diterapkan tidak hanya satu sila saja tetapi
semua sila harus saling berhubungan.

3. Pancasila sebagai pandangan hidup mengandung makna bahwa segala
aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam Pancasila.

4. Penerapan Pancasila di lingkunagan keluarga
a. Saling menghormati sesama anggota keluarga
b. Berbakti kepada orang tua
c. Saling membantu sesama anggota keluarga
d. Mengerjakan tugas rumah secara bersama-sama
e. Menjaga nama baik keluarga

5. Penerapan Pancasila di sekolah
a. Menghormati teman yang berbeda agama
b. Menolong teman yang kesulitan belajar
c. Tidak memaksakan kehendak ketika berdiskusi
d. Membanggakan nama sekolah
e. Bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah

6. Penerapan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
a. Membayar pajak
b. Menjaga fasiltas umum
c. Menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat
d. Mencintai produk-produk dalam negeri
e. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam

YAYASAN TARAKANITA 14
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Uji Kompetensi

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Tempat pertama dan utama dalam melaksanakan Pancasila adalah lingkungan ...

A. masyarakat C. keluarga

B. negara D. sekolah

2. Pak Arman rutin mendonorkan darahnya untuk kemanusiaan melalui Palang

Merah Indonesia. Hal tersebut sesuai Pancasila sila ... .

A. Ketuhanan Yang Maha Esa

B. Kemanusiaan yang adil dan beradab

C. Persatuan Indoneisa

D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmad kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan

3. Perhatikan pernyataan berikut!

1. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan

2. Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain
3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur
5. Menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kesejahteraan

bersama
Dari pernyataan tersebut, yang merupakan perbuatan sesuai Pancasila sila
keempat ditunjukkan oleh nomor ... .
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 2, 3, dan 4
D. 3, 4, dan 5

YAYASAN TARAKANITA 15
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

4. Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilaksanakan secara terpisah,maksud dari

pernyataan tersebut adalah …

A. sila yang satu tidak dapat dipisahkan dengan sila yang lain

B. Pancasila dapat dipadatkan

C. setiap sila hanya dilaksanakan satu sila saja

D. Pancasila sila-silanya bisa diganti sesuai keinginan kita

5. Membayar pajak merupakan penerapan Pancasila di lingkungan … .

A. sekolah C. negara

B. masyarakat D. keluarga

6. Segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam Pancasila. Hal tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai … .

A. pandangan hidup bangsa C. ideologi nasional

B. kepribadian bangsa D. dasar negara

7. Mencintai binatang dan menjaga tumbuh-tumbuhan merupakan perwujudan sila ke

….

A. satu C. tiga

B. dua D. empat

8. Pengakuan persamaan derajat,hak,dan kewajiban antar sesama manusia merupakan

salah satu pelaksanaan sila … .

A. satu C. tiga

B. dua D. empat

9. Menghargai hasil karya orang lain merupakan pelaksanaan sila ke …

A. satu C. tiga

B. dua D. empat

YAYASAN TARAKANITA 16
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

10. Saling toleransi dan bekerjasama antar penganut umat beragama merupakan
pelaksanaan sila ke …

A. satu C. tiga

B. dua D. empat

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini !
1. Bagaimanakah cara kita menghargai sejarah perumusan dan penetapan Pancasila

sebagai dasar negara? Jelaskan dan berikan contohnya!
2. Mengapa dalam melaksankan Pancasila tidak boleh hanya satu sila saja yang di

laksanakan?
3. Sebagai seorang pelajar apa yang akan kamu lakukan jika temanmu ada yang

menyimpang perilakunya dari Pancasila?
4. Apa yang akan terjadi, jika dalam suatu keluarga tidak melaksankan Pancasila?
5. Sebagai seorang warga negara yang baik, apa yang sudah kamu lakukan untuk

negara ini yang sesuai dengan pelaksanaan Pancasila?

Proyek

1. Bentuklah kelompok 5-8 orang.
2. Buatlah sebuah drama yang bertemakan perilaku sesuai Pancasila dalam

berbagai lingkungan.
3. Carilah informasi dari berbagai sumber untuk mendukung pementasan

tersebut.
4. Buatlah dialog percakapan berdasarkan data yang benar
5. Praktikkan drama tersebut.

YAYASAN TARAKANITA 17
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

BAB Sekolah Menengah Pertama
2
Makna, Kedudukan dan Fungsi
UUD Tahun 1945, Serta Peraturan

Perundang-Undangan Lainnya
dalam Sistem Hukum Nasional

Kompetensi Dasar
1.2 Menghargai makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk beriman dan bertakwa.
2.2 Mendukung makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3.2 Menelaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem
hukum nasional.
4.2 Menyaji hasil telaah makna, kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari.

Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menguraikan dan mengidentifikasi makna, kedudukan dan

fungsi UUD 1945 dengan tepat.
2. Peserta didik diharapkan mampu menunjukan bentuk dukungan terhadap UUD 1945

dengan baik.
3. Peserta didik mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan lain di bawah

UUD 1945 dengan benar.
4. Peserta didik diharapkan mampu menunjukan nilai-nilai positif untuk mendukung

ketentuan dalam UUD 1945 dengan baik.

YAYASAN TARAKANITA 18

KARAKTER TARAKANITA

Religius/Celebration
Dengan mempelajari Pancasila, kita diharapkan bisa menaati dan menjalankan perintah
Tuhan serta senatiasa bersyukur setiap hari.
Toleransi / Compassion
Dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita diharapkan mampu
untuk saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari.
Kerjasama/Community
Dengan mengetahui nilai-nilai Pancasila, diharapkan kita mampu melaksanakan tugas dan
kewajiban kita dengan bekerja sama dengan orang lain.

Nilai Karakter : MARI BERNYANYI

1. Religius Garuda Pancasila
Akulah pendukungmu
2. Nasionalis Patriot proklamasi
3. Mandiri Sedia berkorban untukmu
4. Kejujuran Pancasila dasar negara
5. Daya juang Rakyat adil makmur sentosa
6. Percaya diri Pribadi bangsaku
7. Kerjasama Ayo maju… maju
Ayo maju… maju
Ayo maju... maju

YAYASAN TARAKANITA 19
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Perhatikan gambar berikut!

Gambar 2. Mendapatkan pendidikan merupakan hak warga negara

Gambar di atas menunjukkan adanya pemenuhan hak warga negara Indonesia yang
dijamin dalam UUD negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemenuhan hak warga
negara seperti gambar di atas menunjukkan terlaksananya fungsi UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum negara Indonesia. Adapun fungsi
undang-undang dasar bagi masyarakat, yaitu untuk menjamin hak dan kewajiban.

Bagaimana makna, fungsi, dan kedudukan UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945? Serta peraturan perundang-undangan lain dalam sistem hukum nasional? Simak
pada Bab 2 berikut!

YAYASAN TARAKANITA 20
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

A Makna Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Gambar 1. Suasana saat pengesahan UUD 1945
Sumber : https://www.zonareferensi.com/hasil-sidang-ppki/

Masih ingatkah kamu hasil sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945?
PPKI melaksanakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 yang menghasilkan
keputusan:

1) Menetapkan UUD 1945.

2) Memilih Presiden dan Wakil Presiden, yaitu Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta.

3) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat.

Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang Undang Dasar 1945.
Lalu apa yang dimaksud Undang-Undang Dasar 1945? Para ahli menyebut UUD
dengan istilah konstitusi. yang artinya undang-undang dasar atau hukum dasar.

YAYASAN TARAKANITA 21
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

KONSTITUSI

TERTULIS TIDAK
TERTULIS

UUD KONVENSI

Kebiasaan ketatanegaraan/aturan dasar
yang timbul dan terpelihara dalam praktek
penyelenggaraan negara

Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis.

Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara,
yang mengatur perikehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara.

Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan
ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi:
pengambilan keputusan di MPR berdasarkan pidato Presiden yang dilaksanakan
setiap tanggal 16 Agustus 1945 dalam sidang paripurna.

YAYASAN TARAKANITA 22
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Gambar 3. Presiden RI Joko Widodo menyampaikan pidatonya saat Sidang Bersama DPR dan DPD RI di
Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/8/2016). Sidang tersebut beragendakan
mendengar pidato Presiden Joko Widodo selaku Kepala Negara dalam rangka Peringatan Hari
Ulang Tahun ke-71 RI.

Sumber: https://www.tribunnews.com/nasional/2016/08/16/ada-pemandangan-menarik-dalam-sidang-tahunan
bersama-mpr-dpd-dan-dpr-hari-ini?page=2.

UUD 1945 bukanlah hukum biasa, malainkan hukum dasar. Sebagai hukum dasar maka
UUD merupakan sumber hukum. Setiap produk hukum seperti Undang-Undang,
peraturan atau keputusan pemerintah, dan setiap tindakan kebijakan pemerintah haruslah
berlandaskan dan bersumberkan pada peraturan yang lebih tinggi yang pada akhirnya
dapat dipertanggungjawabkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.

Tugas Mandiri

Jelaskan mengapa UUD 1945 disebut hukum tertulis dan hukum dasar!

YAYASAN TARAKANITA 23
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

B Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu:
1. Bagian Pembukaan,
2. Bagian Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2

ayat aturan tambahan), serta
3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil Amademen terdiri dari :
a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.
b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan

tambahan.

Bagian Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan suasana kebatinan dari
Undang-Undang Dasar 1945 (Konstitusi Pertama), dikarenakan di dalamnya
terkandung Empat Pokok Pikiran, yaitu:
1. Pokok Pikiran bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar

atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal
ini berarti bahwa negara menghendaki persatuan dengan menghilangkan paham
golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Dengan demikian Pokok Pikiran
Pertama merupakan penjelmaan sila ketiga Pancasila.

YAYASAN TARAKANITA 24
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

2. Pokok Pikiran Kedua yaitu: “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia”. Hal ini merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan
pada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk
menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian Pokok
Pikiran Kedua merupakan penjelamaan sila kelima Pancasila;

3. Pokok Pikiran Ketiga yaitu: “Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan”. Hal ini menunjukkan bahwa sistem
negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar haruslah berdasarkan atas
kedaulatan rakyat dan berdasar permusyawaratan/perwakilan. Pokok Pikiran Ketiga
merupakan penjelmaan sila keempat Pancasila;

4. Pokok Pikiran Keempat yaitu: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa
menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”. Hal ini menunjukkan konsekuensi
logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan
pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti
kemanusiaan yang luhur, dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

YAYASAN TARAKANITA 25
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

PEMBUKAAN
(Preambule)

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan
dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang
berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu
gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan
makmur.

Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan
luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan
dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang
melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut
melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

YAYASAN TARAKANITA 26
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Tujuan negara yang tersurat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea
keempat merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia, yaitu :
(1) Membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;
(2) Memajukan kesejahteraan umum,
(3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
(4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian

abadi dan keadilan sosial.

Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar merupakan ketentuan keharusan bagi
suatu negara untuk adanya Hukum dasar yang melandasi segala kegiatan kehidupan
kenegaraan. Segala penyelenggaraan negara dan segala tindakan penyelenggara negara
harus didasarkan pada ketentuan hukum dasar.

Hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945:

1) Pernyataan kemerdekaan disebutkan kembali pada alinea ketiga Pembukaan UUD
1945. Hal tersebut menunjukan antara Pembukaan UUD 1945 dan Proklamasi 17
Agustus 1945 tidak dapat dipisahkan.

2) Pembukaan UUD 1945 ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya presiden dan
wakil presiden pada 18 Agustus 1945. Peristiwa tersebut merupakan realisasi bagian
kedua dari proklamasi.

3) Pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan yang lebih terperinci dari adanya
cita-cita luhur bangsa. Cita-cita tersebut menjadi semangat yang mendorong
ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia yang merdeka, berdaulat,
adil dan makmur.

YAYASAN TARAKANITA 27
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Dengan demikian, kedudukan antara Pembukaan UUD 1945 terhadap Proklamasi 17
Agustus 1945 adalah :
1. Memberikan penjelasan dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.
2. Memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus 1945.
3. Memberikan pertanggunggjawaban terhadap dilaksanakannya Proklamasi 17 Agustus

1945.

Lalu bagaimana kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional? Undang-Undang
Dasar 1945 merupakan Hukum Dasar tertulis Negara Kesatuan Republik Indonesia dan
berfungsi sebagai sumber hukum tertinggi.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi negara Republik
Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan suatu
bentuk konsekuensi dikumandangkannya kemerdekaan yang menandai berdirinya suatu
negara baru.

Ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan suatu wujud untuk memenuhi
keharusan kemandirian suatu negara yang tertib dan teratur.

Dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dikatakan sebagai wujud untuk mengisi
kemerdekaan, karena sudah menyatakan diri sebagai negara baru yang merdeka dengan
tata hukumnya sendiri. Adanya Undang-Undang Dasar 1945 juga merupakan upaya
mempertahankan kemerdekaan melalui ketentuan normatif yang mengikat seluruh rakyat
dan para penyelenggara negara maupun seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk
menghormati dan menghargai kemerdekaan bangsa Indonesia

Tugas Mandiri

1. Analisis akibat yang timbul apabila suatu negara tidak memiliki Undang-
Undang Dasar!

2. Tuliskan kembali secara singkat 4 Pokok Pikiran UUD 1945!
3. Mengapa UUD 1945 memiliki kedudukan istimewa dibandingkan undang-

undang lainnya?

YAYASAN TARAKANITA 28
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

C Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945

Dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sesuai Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, UUD 1945 menempati urutan tertinggi.

Jadi Peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
yang lebih tinggi tingkatannya. Maksudnya Peraturan Menteri tidak boleh bertentangan
dengan Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-
Undang. Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Apabila terdapat pertentangan antara peraturan yang lebih rendah terhadap peraturan yang
lebih tinggi, maka dapat diajukan uji materi. Adapun kewenangan uji materi dimiliki oleh
dua lembaga yaitu Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung, letak perbedaannya ialah:

1) Apabila ada Undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka
yang berwenang menguji ialah Mahkamah Konstitusi/MK.

2) Apabila ada peraturan perundang-undang di bawah undang-undang yang bertentangan
dengan Undang-Undang maka yang berwenang menguji ialah Mahkamah Agung/MA.

Sebagaimana di jelaskan di muka, Undang-undang Dasar 1945 hukum dasar, yaitu hukum
dasar yang tertulis. Dengan demikian setiap produk hukum seperti undang-undang,
peraturan pemerintah, peraturan presiden, ataupun setiap tindakan atau kebijakan
pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang
pada akhirnya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan
sesuai dengan ketentuan UUD 1945, dan muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari
segala sumber hukum negara.

YAYASAN TARAKANITA 29
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Berdasarkan urain tersebut, Undang-undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai:

1) Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2) Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan

3) Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma
hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum tersebut
bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

Pengertian undang-undang dalam kajian hukum sebenarnya dibedakan ke dalam dua
pengertian yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.
Menurut Paul Laband, undang-undang dalam arti material adalah penetapan kaidah hukum
yang tegas sehingga hukum itu menurut sifatnya dapat mengikat. Sedangkan menurut Buys
undang-undang dalam arti material adalah setiap keputusan pemerintah yang menurut
isinya mengikat langsung setiap penduduk suatu daerah.

YAYASAN TARAKANITA 30
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

D

Makna, Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang

Adapun makna Undang-undang dalam Tata Urutan Perundang-undangan Indonesia adalah

Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan UUD Tahun

1945 yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama

Presiden. Hal ini sesuai Pasal 20 ayat 2, 3, 4, dan 5 UUD 1945.

Dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang
harus dibahas oleh presiden dan DPR untuk mendapat persetujuan bersama. Pasal 20 ayat
3 UUD 1945 dinyatakan Jika rancangan undang-undang itu tidak mendapat persetujuan
bersama, maka maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diajukan lagi pada masa
persidangan itu.

Pada pasal 20 ayat 4 UUD 1945 dinyatakan Presiden mengesahkan rancangan undang-
undang yang telah disetujui bersama. Sedangkan 20 ayat 5 UUD 1945 dinyatakan apabila
presiden dalam waktu 30 hari setelah rancangan undang-undang itu disetujui bersama,
undang-undang itu sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.

Dengan demikian, untuk terbentuknya undang-undang maka harus disetujui bersama
antara presiden dengan DPR. Walaupun seluruh anggota DPR setuju tapi presiden tidak,
atau sebaliknya, maka rancangan undang-undang itu tidak dapat diundangkan
Adapun kriteria agar suatu masalah/materi diatur dengan UU antara lain :
1. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
3. Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
5. Pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

YAYASAN TARAKANITA 31
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Kedudukan Undang-Undang dalam sistem hukum nasional adalah sebagai salah satu
sumber hukum nasional yang kedudukan berada di bawah Ketetapan MPR.
Adapun Fungsi Undang-Undang adalah:

1. Menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam Undang-Undang Dasar
1945.

2. Pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar lainnya dalam Batang Tubuh UUD
1945.

3. Pengaturan lebih lanjut dalam ketetapan MPR yang tegas-tegas menyebutnya.

Tugas Mandiri

Menganalisis Berita
Anda telah mempelajari materi pelaksanaan UUD 1945. Agar lebih memahami
materi tersebut, kerjakanlah aktivitas menganalisis berita sesuai langkah-langkah
berikut.
1. Carilah berita melalui media elektronik mengenai penerapanUUD 1945.
2. Buatlah analisis dan kesimpulan atas berita yang anda temukan terkait

penerapan UUD 1945
3. Catatlah sumber berita, tanggal, dan waktu berita tersebut
4. Kumpulkanlah hasil kerjamu berupa video

YAYASAN TARAKANITA 32
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Rangkuman

Undang-Undang Dasar 1945 di dalamnya terdiri dari tiga bagian, yaitu :
1. Bagian Pembukaan,
2. Bagian Batang Tubuh (16 Bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2

ayat aturan tambahan), serta
3. Penjelasan terdiri dari penjelasan umum dan pasal demi pasal

Sedangkan Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan hasil Amademen terdiri dari :
a) Pembukaan, terdiri dari 4 alinea.
b) Pasal-pasal, terdiri dari 21 bab, 73 pasal, 3 pasal aturan peralihan, 2 ayat aturan

tambahan.

Undang-undang Dasar 1945 memiliki fungsi sebagai :
1. Pedoman atau acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan

bernegara.
2. Pedoman atau acuan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan
3. Alat kontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan

norma hukum yang lebih tinggi, dan pada akhirnya apakah norma-norma hukum
tersebut bertentangan atau tidak dengan ketentuan UUD 1945.

YAYASAN TARAKANITA 33
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Uji Kompetensi

A. Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!

1. Adanya lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam lembaga negara Indonesia
membuktikan bahwa konstitusi berfungsi sebagai … .
A. pembagi kekuasaan
B. pengendali masyarakat
C. pembaru masyarakat
D. pengatur hubungan kekuasaan

2. Dalam alinea ke IV Pembukaan UUD 1945 telah memuat salah satu ketentuan yang
harus ada dalam undang-undang dasar, yaitu … .
A. jaminan HAM
B. organisasi negara
C. asas ideologi negara
D. ketentuan perubahan

3. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia memiliki beberapa fungsi, salah
satunya pembatas kekuasaan. Contoh pelaksanaan fungsi tersebut adalah …
A. DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan
B. MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD
C. presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali dalam masa jabatan yang sama, hanya
untuk satu kali masa jabatan
D. presiden dalam membuat perjanjian internasional

YAYASAN TARAKANITA 34
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

4. Materi pokok teks proklamasi kemerdekaan memuat tentang … .
A. perlawanan bangsa Indonesia terhadap Jepang
B. tindakan akhir yang harus segera diselesaikan
C. keinginan golongan tua untuk cepat merdeka
D. pernyataan kemerdekaan Indonesia

4. Salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah mencerdaskan bangsa. Salah satu upaya
pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa adalah … .
A. menyelenggarakan program wajib belajar selama 12 tahun
B. menyelenggarakan program bantuan langsung tunai
C. menyiapkan program pembangunan jangka panjang
D. memberikan jaminan kesehatan masyarakat

4. Makna alinea kedua dalam pembukaan UUD 1945 adalah … .
A. bangsa Indonesia cinta damai
B. bangsa Indonesia mengukuhkan proklamasi
C. bangsa Indonesia menginginkan perdamaian
D. bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan

7. Makna objektif yang terkandung dalam alinea pertama Pembukaan UUD 1945
adalah … .
A. bangsa Indonesia ingin membebaskan diri dari penjajahan
B. perjuangan merebut kemerdekaan merupakan keharusan bagi rakyat Indonesia
C. penderitaan rakyat Indonesia menjadi latar belakang perjuangan merebut
kemerdekaan
D. penjajahan merupakan bentuk pelanggaran HAM

YAYASAN TARAKANITA 35
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

8. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, UUD 1945 menempati urutan paling atas yang artinya … .
A. UUD 1945 berkedudukan sebagai dasar negara
B. UUD 1945 harus sejalan dengan peraturan di bawahnya
C. peraturan dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945
D. peraturan dibawahnya dijabarkan lebih lanjut dalam ketentuan UUD 1945

9. UUD 1945 merupakan dokumen hukum yang didalamnya mengandung aspek-aspek
non hukum. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa UUD 1945 merupakan
konstitusi dalam arti … .
A. luas
B. statis
C. sempit
D. dinamis

10. Pernyataan yang menggambarkan kegiatan menciptakan keadilan sosial adalah…
A. pihak rumah sakit merawat pak Budi dengan baik meskipun ia bukan orang kaya
B. satpol PP sedang menertibkan pedagang kaki lima
C. Santi menyelesaikan soal-soal ujian dengan baik
D. Saiful membantu ibunya menjaga warung

YAYASAN TARAKANITA 36
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar!

1. Jelaskan makna UUD 1945 dalam peraturan perundang-undangan nasional!
2. Bagaimana kedudukan UUD 1945 terhadap peraturan perundang-undangan

lainnya?
3. Bagaimana jika peraturan-peraturan lain bertentangan dengan UUD 1945

sebagai konstitusi Indonesia?
4. Jelaskan hubungan antara Pembukaan UUD 1945 dengan proklamasi kemerdekaan

RI!
5. Tuliskan indikator sebuah konstitusi dikatakan fleksibel!

YAYASAN TARAKANITA 37
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

BAB Sekolah Menengah Pertama
3
Tata Urutan Peraturan Perundang-
Undangan dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia

Kompetensi Dasar
1.3 Bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk nilai dan semangat kebangkitan

nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia
2.3 Menunjukkan sikap disiplin dalam menerapkan aturan sesuai dengan nilai-nilai yang

terkandung dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional
3.3 Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum

nasional.
3.4 Mendemonstrasikan pola pengembangan tata urutan peraturan perundang-undangan

dalam sistem hukum nasional di Indonesia

Tujuan Pembelajaran
1. Peserta didik mampu menumbuhkan kepatuhan terhadap peraturan sebagai rasa

syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbentuknya peraturan perundang-
undangan.

2. Peserta didik diharapkan mampu mengembangkan sikap disiplin dalam memahami
peraturan sebagai bentuk dukungan terhadap penerapan peraturan perundang-
undangan dengan sunguh-sungguh.

3. Peserta didik mampu mengidentifikasi hierarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia dan proses penyusunannya dengan benar.

4. Peserta didik diharapkan mampu memberikan contoh penerapan perundang-
undangan di Indonesia dengan benar.

YAYASAN TARAKANITA 38
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Karakter Yang Harus
Dikembangkan

Religius/Celebration
Dengan mempelajari Pancasila, kita diharapkan bisa menaati dan menjalankan perintah
Tuhan serta senatiasa bersyukur setiap hari.
Toleransi / Compassion
Dengan mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, kita diharapkan mampu
untuk saling menghargai dan menghormati dalam kehidupan sehari-hari.
Kerjasama/Community
Dengan mengetahui nilai-nilai Pancasila, diharapkan kita mampu melaksanakan tugas dan
kewajiban kita dengan bekerja sama dengan orang lain.

MARI BERNYANYI

Nilai Karakter : Sorak-sorak berembira, Bergembira semua
Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka
1. Religius
Indonesia merdeka, Republik Indonesia
2. Nasionalis Itulah hak milik kita, Untuk slama-lamanya
3. Mandiri
4. Kejujuran Sorak-sorak bergembira, Bergembira semua
5. Daya juang Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka
6. Percaya diri
7. Kerjasama Indonesia merdeka, Republik Indonesia
Itulah hak milik kita, Untuk slama-lamanya

YAYASAN TARAKANITA 39
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

A

Makna Peraturan Perundang-Undangan Nasional

Peraturan Perundang-Undangan itu sendiri adalah semua pertauran tertulis yang dibentuk

dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk

tertulis. Menurut Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan, dinyatakan bahwa Peraturan Perundang-

Undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat

secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang

berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, fungsi peraturan perundang-undangan, antara
lain sebagai berikut:

a) Sebagai norma hukum bagi warga negara karena berisi peraturan untuk membatasi
tingkah laku manusia sebagai warga negara yang harus ditaati, dipatuhi, dan
dilaksanakan. Bagi mereka yang melanggar diberi sanksi atau hukum sesuai dengan
ketentuan yang berlaku, sehingga terjamin rasa keadilan dan kebenaran.

b) Menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan hubungan antar
sesama manusia sebagai warga negara dan warga masyarakat.

c) Untuk mengatur kehidupan manusia sebagai warga negara agar kehidupannya
sejahtera, aman, rukun, dan harmonis.

d) Untuk menciptakan suasana aman, tertib, tenteram dan kehidupan yang harmonis.

e) Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara.

f) Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia.

YAYASAN TARAKANITA 40
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Untuk memahami perundang-undangan yang berlaku, kita harus memahami susunan tata
urutan perundang-undangan. Ini disebabkan susunan tata urutan perundangan-undangan
mengandung prinsip-prinsip:

a) Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya dapat dijadikan
landasan atau dasar hukum bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah
atau berada di bawahnya.

b) Peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah harus bersumber atau memiliki
dasar hukum dari peraturan perundangan-undangan tingkat lebih tinggi.

c) Isi atau muatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh
menyimpang atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi tingkatannya.

d) Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut, diganti atau diubah
dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan
yang sederajat.

e) Peraturan perundang-undangan yang sejenis apabila mengatur materi yang sama,
perturan yang terbaru harus diberlakukan walaupun tidak dengan secara tegas
dinyatakan bahwa peraturan yang lama dicabut.

f) Peraturan yang mengatur materi yang lebih khusus harus diutamakan dari peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi.

YAYASAN TARAKANITA 41
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII

Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut
:

UUD
TAP MPR

UU / Perpu

Peraturan Pemerintah
Peraturan Presiden

Peraturan Daerah Provinsi

Peraturan Daerah Kab. / Kota

Gambar 1. Urutan peraturan perundang-undangan

YAYASAN TARAKANITA 42
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII