Sekolah Menengah Pertama
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII i
Sekolah Menengah Pertama
PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
KELAS VII
Tim Penyusun : SMP Tarakanita 5 Jakarta
1. Ida Roy, S.Pd. SMP Stella Duce 1 Yogyakarta
2. Abraham Bondan Aji Wahyono, S.Pd.
Ilustrator dan Cover : Agus Budi Santoso
Editor : Tim penyusunan buku Yayasan Tarakanita
Penelaah :
1. Theresia Eni Sutrismiyati, S.Pd. SMP Sint Carolus Bengkulu
2. Valentina Yuniarti, S.Pd. SMP Tarakanita 4 Jakarta
3. Agnes Arum Sari, S.Pd. SMP Tarakanita 3 Jakarta
Hak Cipta pada Yayasan Tarakanita dan dilindungi Undang-Undang.
Dilarang mengutip, memperbanyak, atau memperjual-belikan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotocopy, microfilm, VCD, CD-
ROM, Rekaman Suara, softfile pdf) tanpa izin tertulis dari pemegang hak
cipta/Penerbit.
* E-book ini untuk kalangan Internal Peserta Didik Sekolah Tarakanita Indonesia
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII i
Sekolah Menengah Pertama
KATA PENGANTAR
“Dengan kesabaran dan susah payah kami terus bekerja dengan keinginan
besar untuk maju, ya... maju...” (Elisabeth Gruyters art. 53)
Pujian dan syukur ke hadirat Tuhan sang Pecinta hati kami yang manis, yang
karena kasih dan penyertaanNya, kami senantiasa dianugerahi rahmat kesehatan,
ketekunan, dan kesiapsediaan memberikan diri dalam keseluruhan proses
pelayanan kepada peserta didik. Pun atas perkenananNya, dengan berbekal
komitmen untuk memberikan layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan
kondisi kontekstual, kami berproses mulai dari persiapan, penyusunan, dan
finalisasi referensi belajar yang dikemas dalam bentuk elektronik ini dengan baik.
Seluruh materi buku ini disusun berdasarkan tuntutan Kurikulum Nasional
ditujukan secara khusus bagi peserta didik sekolah-sekolah di bawah pengelolaan
Yayasan Tarakanita. Disusun berdasarkan konsep dan pengertian baku dari ilmu
pengetahuan, disesuaikan dengan kebutuhan taraf perkembangan dan tuntutan
kemahiran kompetensi sesuai jenjang, dan disertai dengan berbagai pembahasan
beserta contoh-contoh dalam kehidupan konkrit, diharapkan materi pembelajaran
ini sesuai dengan kebutuhan implementatif pengalaman sehari-hari peserta didik di
tengah-tengah masyarakat.
Sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi di era digital, di mana
dibutuhkan akses yang mudah, cepat, dan efektif dalam proses pembelajaran,
maka buku ini kami terbitkan dalam bentuk buku elektronik. Semoga keberadaan
buku elektronik ini dapat membantu peserta didik mempersiapkan pembelajaran,
memenuhi kebutuhan pengetahuan, dan menjadi referensi yang cukup bagi
persiapan dan proses penyelesaian tugas dan/atau penilaian sesuai dengan tuntutan
materi tertentu.
Buku elektronik yang telah tersedia ini tentu masih jauh dari sempurna, pun
demikian kekurangan dan kesalahan yang tentu tidak disengaja. Kami sangat
terbuka terhadap masukan, kritik dan saran dari siapapun yang berkehendak baik
membantu proses perbaikan dan peningkatan kualitas/mutu dari buku ini di masa
yang akan datang.
Jakarta, Juni 2021
Tim e-book Yayasan Tarakanita
ii
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
karena atas berkat dan rahmat yang berlimpah kami dapat menyelesaikan
pembuatan dan penyusunan buku pegangan siswa dengan baik. Terimakasih atas
peran suster, ibu-bapak guru serta seluruh civitas Yayasan Tarakanita yang telah
memfasilitasi dan mendorong segala langkah penyusunan dari kesiapan awal,
proses peng-editan, hingga akhirnya diterbitkannya buku ini demi terwujudnya
pelayanan prima dalam segi sarana sumber pembelajaran bagi para peserta didik.
Buku elektronik ini sengaja kami susun dengan sederhana, agar para
peserta didik mudah untuk mengases, membaca dan memahaminya terlebih
menjawab tantangan jaman yang serba digital termasuk dalam ranah keterampilan
abad-21, sehingga dengan sarana buku ini para peserta didik dapat secara praktis
dan efektif untuk memahami, menumbuhkan sikap dan mengaplikasikan
keterampilan kecakapan materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaaraan untuk
kemudian dapat dinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan ini kami susun
dengan maksud dan tujuan sesuai dengan PP Nomor 32 Tahun 2013 penjelasan
pasal 77 J ayat (1) ditegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan
dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, kesadaran
berkonstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, nilai dan
semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta komitmen Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam kurikulum 2013, pembelajaran Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan difokuskan pada pencapaian tiga tingkat kompetensi, yaitu
pengetahuan, keterampilan, dan sikap meliputi seluruh dimensi kewarganegaraan,
yakni:
ii
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama
(1) Sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab
kewarganegaraan (civic confidence, civic committment, and civic responsibility);
(2) Pengetahuan kewarganegaraan; (3) Keterampilan kewarganegaraan termasuk
kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan (civic skill and civic responsibility).
Pembahasannya dilakukan secara utuh meliputi Pancasila, UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bhinneka Tunggal Ika.
Besar harapan kami setelah mempelajari buku ini peserta didik
dapat merasakan manfaat dan memberikan panduan secara literasi serta
mendorong mereka supaya dapat berhasil dalam mencapai kompetensi –
kompetensi yang ada untuk siap memasuki jenjang pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA). Guru diharapkan dapat mengembangkan, memperkaya,
dan mengkreasikan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran yang kreatif dan
inovatif agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya sesuai
kompetensi yang diharapkan.
Meskipun demikian, buku ini masih jauh dari kesempurnaan.
Untuk itu, kami terbuka terhadap masukan, saran, dan perbaikan yang
membangun dalam penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang. Atas
kontribusinya, kami mengucapkan terima kasih.
Tim Penyusun
ii
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama
KI dan KD
PPKn kelas VII Kurikulum 2013
iii
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII iv
Sekolah Menengah Pertama
DAFTAR ISI
halaman
Kata Pengantar ……………….................................................................................... ii
Pemetaan KI dan KD ……………………………………………………………….. iii - iv
Daftar Isi …………………......................................................................................... v - vi
Bab 1. Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara ………………........................ 1
A. Perumusan Pancasila sebagai Dasar Negara ……………………………………………….. 3
B. Pembentukan BPUPKI dan usulan Dasar Negara oleh tokoh perumus Pancasia ………….. 5
C. Penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara ......................................................................... 10
D. Komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam merumuskan dan penetapan Pancasila …….. 12
E. Nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan
menetapkan Pancasila sebagai dasar negara ……………………………………………….. 14
Refleksi ………………………………………………………………………………….……. 17
Rangkuman ................................................................................................................................ 18
Uji Kompetensi ............................................................................................................................. 19
Proyek ……………………………………………………………………………….…....……. 22
Bab 2. Norma-norma Dalam Kehidupan Bermasyarakat ............................................................... 23
A. Norma yang berlaku dalam masyarakat ................................................................................ 25
B. Arti Penting Norma dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarak ....................................... 29
C. Perilaku sesuai Norma yang berlaku ...................................................................................... 31
Refleksi ……………………………………………………………………………....….……. 35
Rangkuman ................................................................................................................................ 36
Uji Kompetensi ……………….................................................................................................... 37
Proyek …………………………………………………………………………….…….…...… 40
Bab 3. Perumusan dan Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 .... 41
A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.................................................... 43
B. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ................................................. 46
C. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Bagi Bangsa Dan Negara Indonesia ….… 50
D. Peran Tokoh Perumus UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 …………………... 52
Refleksi ………………………………………………………………………………….……. 58
Rangkuman ................................................................................................................................ 59
Uji Kompetensi ............................................................................................................................. 60
Proyek ……………………………………………………………………………….…....……. 63
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII v
Sekolah Menengah Pertama
Bab 4. Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam 64
Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tunggal Ika ………………………………......................... 67
71
A. Makna Bhinneka Tunggal Ika …………………………………………………………….... 80
B. Keberagaman dalam Masyarakat di Indonesia ……………………………………….…….. 81
C. Arti Penting Memahami Keberagaman Dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika .....................
D. Perilaku Toleran terhadap Keberagaman Suku, Agama, Ras dn Antar-Golongan .................
Refleksi ………………………………………………………………………………….……... 83
Rangkuman .................................................................................................................................. 84
Uji Kompetensi ............................................................................................................................... 85
Proyek ……………………………………………………………………………….…......……. 86
Bab 5. Kerjasama Dalam Berbagai Bidang Kehidupan .................................................................. 87
A. Makna Kerjasama dalam berbagai Bidang Kehidupan ......................................................... 90
B. Arti Penting Kerjasama ......................................................................................................... 94
C. Bentuk Kerjasama dalam Berbagai Lingkungan dan Bidang Kehidupan .............................. 95
Refleksi ……………………………………………………………………………....….…… 101
Rangkuman .............................................................................................................................. 102
Uji Kompetensi ……………….................................................................................................... 103
Proyek …………………………………………………………………………….…….…...… 104
Bab 6. Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia ........................................ 105
A. Makna Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Konsep Kesatuan ................................... 108
B. Daerah Dalam Kerangka NKRI ........................................... ................................................ 116
C. Peran Daerah dalam Kerangka NKRI ……………………………………………….…… 125
D. Sikap dalam Mempertahankan NKRI …………………………………………………….. 127
Refleksi ………………………………………………………………………………….…... 128
Rangkuman .............................................................................................................................. 129
Uji Kompetensi ........................................................................................................................... 130
Proyek ……………………………………………………………………………….…....…... 131
Daftar Pustaka …………………………………………………………………………………… 133
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII vi
BAB Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
1
Perumusan dan Penetapan
Pancasila sebagai Dasar Negara
Sumber gambar :
1) File:Sidang BPUPKI - 2.jpg - Wikimedia Commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sidang_BPUPKI_-_2.jpg dan
2) gambar Gedung Pancasila dahulu disebut Chuo Sangi In
https://aishasnews.files.wordpress.com/2017/09/3-nusakini.jpg
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 1
Sekolah Menengah Pertama
KOMPENTENSI DASAR
1.1. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semangat dan komitmen para pendiri
negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai Dasar Negara
2.1. Mengembangkan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara
indonesia seperti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan
penetapan Pancasila sebagai dasar negara
3.1. Menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara
4.1. Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar
Negara.
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu :
• 1. Mensyukuri atas semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan
menetapkan Dasar Negara Pancasila.
• 2. Menghargai dengan sikap bertanggung jawab dan berkomitmen sebagai warga negara
indonesia sepeti yang diteladankan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan
Pancasila sebagai dasar negara.
• 3. Menjelaskan proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar nagara dan
meneladani semangat pendiri negara dalam merumusan dan menetapkan Pancasila sebagai
Dasar Negara.
• 4. Menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai Dasar Negara.
KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN
KARAKTER TARAKANITA NILAI KARAKTER KEBANGSAAN
1.Celebration (sikap syukur)
2.Compassion (belarasa) 1. Religius (mensyukuri keberagaman)
3. Community (persaudaraan 2. Toleransi (menghargai perbedaan)
sejati) 3. Integrasi (menyatukan perbedaan)
4. Kerjasama (meneladani tokoh perumus Pancasila)
5. Tanggung jawab (dengan penerapan sila Pancasila)
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 2
Sekolah Menengah Pertama
A. PERUMUSAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Siapakah tokoh di samping ini?
Coba kalian cari lagu terkenal yang
merupakan hasil gubahannya,
nyayikan di depan kelas, diskusikan
perasaan apa yang muncul saat
kalian menyayikan lagu tersebut ?
sumber gambar :
https://www.genpi.co/timthumb.php?src=http://fs.genpi.co/uploads/data
/images/2019/09/SUDHARNOTO%20PKI.png&w=820&a=br&zc=1timt
humb.php (820×498) (genpi.co)timthumb.php (820×498) (genpi.co)
Dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak
dapat lepas dari sejarah kekalahan Jepang, karena Jepang saat itu sedang
menjajah Indonesia. Pada tahun 1944 kedudukan Jepang dalam perang Pasifik
semakin terdesak. Angkatan laut Amerika Serikat yang dipimpin oleh
Laksamana Nimitz berhasil menduduki posisi penting di Kepulauan Mariana
seperti: Saipan, Tidian dan Guan, dengan menduduki posisi penting tersebut
memberi kesempatan Sekutu untuk melakukan serangan langsung ke Jepang. Di
sisi lain kekuatan angkatan laut Sekutu yang berpusat di Biak dan Morowali
berhasil menghujani bom pada pusat pertahanan Militer Jepang, di Maluku,
Sulawesi, Surabaya dan Semarang. Kondisi tersebut menyebabkan jatuhnya
pusat pertahanan Jepang dan merosotnya semangat juang tentara Jepang.
Kekuatan tentara Jepang yang semula ofensif (menyerang) berubah menjadi
defensif (bertahan). Walaupun Jepang berada pada awal kekalahan tetapi kepada
bangsa Indonesia, pemerintah militer Jepang masih tetap menggembar-
gemborkan (menyakinkan) bahwa Jepang akan menang dalam Perang Pasifik.
.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 3
Sekolah Menengah Pertama
Pada Bulan Juli 1944, Perdana Menteri Hideki Tojo terpaksa mengundurkan diri
dan diganti oleh Perdana Menteri Koiso Kuniaki. Dalam rangka menarik simpati bangsa
Indonesia agar lebih meningkatkan bantuannya baik moril maupun materil, maka dalam
Sidang Istimewa ke-85 Perlemen Jepang (Teikoku Ginkai) pada tanggal 7 September
1944, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa negara-negara yang ada di bawah
kekuasaan Jepang diperkenankan merdeka “kelak di kemudian hari”.
Janji kemerdekaan ini sering disebut dengan istilah Deklarasi Kaiso. Berkaitan
dengan adanya janji kemerdekaan tersebut maka Jepang memerintahkan untuk
membentuk Dokuritsu Junbi Cosakai atau BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesia) Pada tanggal 1 Maret 1945, tujuan dari pembentukan
Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( BPUPKI ) adalah
untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia
merdeka dan untuk menyiapkan semua kebutuhan menjelang kemerdekaan Indonesia
suatu saat nanti, dengan ketuanya ialah dr KRT Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua
wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio (Jepang) dan R.P. Soeroso, Setelah Badan
Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ini terbentuk maka
diadakanlah Sidang BPUPKI dan pada saat Sidang BPUPKI inilah Pancasila sebagai
dasar negara dirumuskan dan dibahas oleh BPUPKI dalam sidang tersebut.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 4
Sekolah Menengah Pertama
B. PEMBENTUKAN BPUPKI DAN USULAN DASAR NEGARA
OLEH TOKOH PERUMUS PANCASILA
BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
Indonesia yang juga dikenal nama Jepang yaitu Dokuritsu Junbi Choosakai,
merupakan suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Jepang di masa kekuasaan
penjajahan mereka di Indonesia. Pendirian BPUPKI sudah diumumkan pada
tanggal 1 Maret 1945 oleh Kumakichi Harada, namun BPUPKI baru dibentuk
secara resmi pada 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar
Jepang. Tujuan pembentukan sebenarnya dilakukan karena Jepang ingin
mempertahankan sisa-sisa kekuatan di daerah penjajahannya. Sejak BPUPKI
dibentuk maka para anggota melakukan tugasnya untuk membuat rumusan
undang-undang dasar bagi Indonesia. Terutama dasar-dasar bagi Negara Indonesia
merdeka. Setelah terbentuk, BPUPKI segera mengadakan persidangan, selama
masa tugasnya BPUPKI hanya bersidang sebanyak dua kali saja yang dilakukan di
Gedung Cho Sangi In yng kini dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila. Pada
sidang pertama, Dr. KRT. Rajiman Widyodiningrat selaku ketua dalam pidato
pembukaannya menyampaikan masalah pokok menyangkut dasar Negara
Indonesia yang ingin dibentuk pada tanggal 29 Mei 1945. Untuk menanggapi
pidato tersebut maka ada tiga tokoh yang menyumbangkan pendapat tentang
ususlan dasar Negara, antara lain: Mr. Mohammad Yamin, Mr. Soepomo, dan Ir.
Soekarno.
Sidang Pertama BPUPKI (29 Mei – 1 Juni 1945)
Sidang pertama BPUPKI diadakan di gedung Chuo Sangi In di Jalan Pejambon 6
Jakarta (sekarang Gedung Pancasila). Sidang dibuka pada tanggal 28 Mei 1945
dan Pembahasan di mulai pada tanggal 29 Mei 1945. Adapun tokoh-tokoh yang
menyumbangkan pendapat tentang usulan Dasar Negara, antara lain: Mr.
Mohammad Yamin, Mr. Soepomo dan Ir. Soekarno.
Rumusan dasar Negara oleh Mohammad Yamin
Tokoh pertama yang mencetuskan dasar Negara adalah Mohammad Yamin. Moh.
Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarahwan, budayawan, politikus, dan ahli
hukum.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 5
Sekolah Menengah Pertama
Pada tanggal 29 mei 1945, Moh. Yamin mengusulkan dasar Negara dengan isi
sebagai berikut :
1. Peri kebangsaan
2. Peri kemanusiaan
3. Peri ketuhanan
4. Peri kerakyatan
5. Kesejahteraan rakyat
Judul pidato tersebut “ Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia”.
Dia menyatakan bahwa kelima sila yang dirumuskan berakar pada sejarah, peradaban,
agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.
Rumusan dasar Negara oleh Soepomo
Tokoh kedua yang mencetuskan dasar Negara adalah Dr. Soepomo. Pendapat terkait
rumusan dasar Negara dari Dr. Soepomo diungkapkan dalam pidatonya pada sidang
BPUPKI pada 31 Mei 1945.
Dr. Soepomo mengusulkan dasar negara dengan isi sebagai berikut:
1. Persatuan
2. Kekeluargaan
3. Keseimbangan lahir dan batin
4. Musyawarah
5. Keadilan sosial
Dr. Soepomo adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang juga dikenal sebagai
arsitek Undang-undang Dasar 1945, bersama dengan Mohammad Yamin dan
Soekarno.
Sumber foto :
http://3.bp.blogspot.com/h9oaDtPpMuk/UM7BDmVyhaI/AAAAAAAAAGo/2oZz7qTI1Pk/s1600/1903-
1962_moh_yamin.jpg dan https://4.bp.blogspot.com/-rGQ7yj5-
1EY/V0_M2qR5qHI/AAAAAAAACAo/RzSAA0ceKKEpQtiB7QRB-ewOTGyq2KkNwCLcB/s1600/DR-Soepomo-
bw-253x300.jpg
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 6
Sekolah Menengah Pertama
Sumber :
gambar soekarno dalam sidang bpupki - Bing
images
https://www.bing.com/images/search?view=detail
V2&ccid=g0DbgbFZ&id=B124BD88AD05DED09EEC6
FD7F631EBF99FEE878E&thid
Rumusan Dasar Negara oleh Ir. Soekarno
Dalam pidatonya pada sidang BPUPKI pada 1 juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato yang
berisi gagasan mengenai dasar Negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, Pancasila, yang terdiri
dari:
1. Rumusan Pancasila :
• Kebangsaan Indonesia (nasionalisme)
• Internasionalisme (peri-kemanusiaan)
• Mufakat (demokrasi)
• Kesejahteraan sosial
• Ketuhanan yang berkebudayaan
2. Rumusan Trisila :
• Sosio nasionalisme
• Sosio demokratis
• Ke Tuhanan
3. Rumusan Ekasila : Gotong royong
Sidang terakhir pada 1 Juni 1945 belum memberikan keputusan apapun sehingga
diadakan masa reses selama sebulan. Pada 22 Juni 1945. BPUPKI membentuk panitia
kecil untuk membahas usulan dan konsep para anggota. Panitia kecil ini terdiri dari 9
orang, yaitu :
1. Ir. Soekarno (ketua) 6. H. Agus Salim ( anggota)
2. Drs. Moh. Hatta (wakil Ketua) 7. Abdoel Kahar Muzakar
3. KH. Wachid Hasyim (anggota) 8. Mr. Achmad Soebardjo (anggota)
4. A.A. Maramis (anggota) 9. Mr. Muhammad Yamin (anggota)
5. Abikoeno Tjokrosoeyoso (anggota)
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 7
Sekolah Menengah Pertama
Hasil dari pertemuan tersebut, direkomondasikan Rumusan Dasar Negara yang dikenal
dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sumber gambar piagam jakarta - Bing
imageshttps://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=6veZw5Zs&id
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 8
Sekolah Menengah Pertama
Sidang kedua BPUPKI (10 – 16 Juli 1945)
Setelah Piagam Jakarta berhasil disusun, BPUPKI membentuk Panitia Perancang Undang-
Undang Dasar. Ini merupakan sidangnya yang ke 2 pada tanggal 10 – 16 Juli 1945. Panitia
ini diketuai oleh Ir. Soekarno dan beranggotakan 19 orang. Pada sidang tanggal 11 Juli 1945,
panitia Perancang UUD membentuk panitia kecil yang beranggotakan 7 orang, yaitu :
1. Prof. Dr. Mr. Soepomo (ketua merangkap anggota)
2. Mr. Wongsonegoro
3. Mr. achmad Soebardjo
4. A.A Maramis
5. Mr. R.P. Singgih
6. H. Agus Salim
7. Dr. Sukiman.
Tugas Panitia Kecil adalah menyempurnakan dan menyusun kembali Rancangan UUD yang
telah disepakati. Selain panitia kecil di atas, adapula panitia Penghalus bahasa yang
anggotanya terdiri dari Prof. Dr. Mr. Soepomo, Prof. Dr. P.A.A. Hoesein Djayadiningrat.
Tanggal 13 Juli 1945 panitia perancang UUD yang diketuai Ir. Soekarno mengadakan sidang
untuk membahas hasil kerja panitia kecil perancang UUD.
Pada tanggal 14 Juli 1945 dalam rapat pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang
UUD yang diabacakan Ir. Soekarno. Dalam laporan tersebut tiga masalah pokok yaitu :
a. Pernyataan Indonesia merdeka
b. Pembukaan UUD
c. Batang tubuh UUD
Konsep pernyataan Indonesia merdeka disusun dengan mengambil tiga alenia pertama
piagam Jakarta. Sedangkan konsep Undang-Undang Dasar hampir seluruhnya diambil dari
alenia keempat piagam Jakarta.
Hasil kerja panitia perancang UUD yang dilaporkan akhirnya diterima oleh BPUPKI.
Kejadian ini merupakan momentum yang sangat penting karena disinilah masa depan bangsa
dan Negara di bentuk.
Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Dokurtsu Junbi Cosakai dibubarkan oleh Jepang
karena dianggap terlalu cepat mewujudkan kehendak Indonesia merdeka dan mereka
menolak adanya keterlibatan pemimpin pendudukan Jepang dalam persiapan kemerdekaan
Indonesia.
Pada tanggal itu pula dibentuk PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai, dengan anggota berjumlah
21 orang terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatera, 2 orang dari Sulawesi, 1
orang dari Kalimantan, 1 orang dari Nusa Tenggara, 1 orang dari Maluku, 1 orang dari
Tionghoa.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 9
Sekolah Menengah Pertama
C. PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
• Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta bersama tokoh pejuang kemerdekaan
akhirnya memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00
pagi di jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta (sekarang menjadi Gedung Perintis
Kemerdekaan di Jalan Proklamasi). Bendera Merah Putih yang dijahit oleh Ibu
Fatmawati dikibarkan oleh Latief Hendraningrat dan Suhud dengan diringi lagu
Indonesia Raya ciptaan WR. Soepratman.
• Pada 18 Agustus 1945, tepatnya setelah Proklamasi Kemerdekaan PPKI mengadakan
sidangnya yang pertama. Pada sidang ini, ketua PPKI menambah anggota PPKI enam
orang lagi sehingga semua anggota PPKI berjumlah 27 orang.
• Pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, seorang opsir Angkatan Laut
Jepang (Ratulangi) minta kepada Hatta supaya Piagam Jakarta di coret dari
pembukaan UUD 1945, karena kalau tidak, kemungkinan golongan Kristen dan
Katolik di Indonesia Timur akan berdiri diluar republik. Maka Hatta dan beberapa
tokoh Islam mengadakan pembahsan sendiri untuk mencari penyelesaian masalah
kalimat “ ….dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
tokoh-tokoh Islam yang membahas adalah Ki bagus Hadikusumo, Kasman
Singodimejo, K.H. Abdul Wachid Hasyim, dan Teuku Moh. Hassan.
• Dalam waktu yang tidak terlalu lama, dicapai kesepakatan untuk menghilangkan
kalimat “… dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”.
Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia`. Kita harus
menghargai nilai juang para tokoh-tokoh yang sepakat menghilangkan kalimat “ …
dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Para tokoh
PPKI berjiwa besar dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Mereka juga
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan
golongan. Adapun tujuan diadakan pembahasan sendiri tidak pada forum sidang agar
permasalahan cepat selesai. Dengan disetujuinya perubahan itu maka segera saja
sidang pertama PPKI saat itu dibuka.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 10
Sekolah Menengah Pertama
• Selain pembahasan perubahan sila pertama Pancasila, pada sidang PPKI juga di bahas
perubahan BAB II UUD Pasal 6 yang semula berbunyi “Presiden ialah orang
Indonesia asli”. Semua usulan itu diterima peserta sidang. Hal itu menunjukkan
mereka sangat memperhatikan persatuan dan kesatuan bangsa.
• Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan
sebagai berikut
1. Menetapkan dan mengesahkan Pembukaan Undang-Undang Dasa 1945 yang bahan-
bahannya diambil dari Rancangan Pembukaan UUD 1945 yang telah disusun oleh
panitia perumus pada 22 Juni 1945 dengan berbagai perubahan.
2. Menetapkan dan mengesahkan UUD yang bahan-bahannya hampir seluruhnya
diambil rancangan UUD yang disusun oleh panitia perancang UUD pada 16 Juli
1945.
3. Memilih Ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil ketua Drs. Mohammad Hatta masing-
masing menjadi Presiden wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Pekerjaan presiden untuk sementara waktu dibantu oleh sebuah Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP).
• Dalam sidang pertamanya 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan undang-undang dasar
Negara Indonesia yang kini terkenal dengan sebutan UUD 1945, terdiri atas dua
bagian, yaitu “pembukaan” yang di dalamnya memuat Pancasila dan “Batang Tubuh
UUD.” Keberadaan UUD 1945 diumumkan dalam berita Republik Indonesia Tahun
ke-2 No. 7 Tahun 1946 pada halaman 45-46. Selanjutnya dalam Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 12 Tahun 1968 ditegaskan kembali tentang rumusan Pancasila
sebagai berikut :
1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 11
Sekolah Menengah Pertama
D. KOMITMEN KEBANGSAAN PARA PENDIRI NEGARA DALAM
PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA
Para pendiri negara, terutama yang tergabung dalam sidang PPKI memiliki peran yang
sangat besar sebagai wujud semangat dan komitmen kebangsaan dalam menetapkan
Pancasila sebagai Dasar Negara. PPKI berperan menetapakn UUD Negara Indonesia yang
terkenal dengan UUD 1945, yaitu sistematikanya meliputi pembukaan, batang tubuh, dan
penjelasan. Di Dalam Pembuakaan itulah terdapat rumusan Pancasila sebagai Dasar
Negara.
Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan
perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-
sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan
mendahulukan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
Secara individu, para pendiri negara, baik yang tergabung dalam BPUPKI, PPKI, maupun
para pahlawan bangsa lainnya mempunyai peran yang sama dalam menetapkan Pancasila
sebagai Dasar Negara.
Para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut :
a. Memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme pendiri negara memiliki
semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi ini diwujudkan dalam
bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan.
b. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia pendiri negara dalam merumuskan
Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Oleh karena itu,
nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila adalah nilai-nilai yang berasal dari bangsa
Indonesia sendiri. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan
keadilan sosial adalah nilai-nilai yang berasal dan digali dari bangsa Indonesia.
c. Selalu bersemangat dalam berjuang para pendiri negara selalu bersemangat dalam
memperjuangan dan mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia, seperti Ir.
Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan para pendiri Negara lainnya yang mengalami cobaan
dan tantangan perjuangan yang luar biasa. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta berkali-
kali dipenjara oleh Belanda. Namun, dengan semangat perjuangannya, para pendiri
negara tetap bersemangat memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 12
Sekolah Menengah Pertama
d. Mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu
merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
e. Melakukan pengorbanan pribadi dengan cara menempatkan kepentingan Negara di
atas kepentingan pribadi, pengorbanan dalam hal pilihan pribadi, serta mendukung
keputusan yang menguntungkan bangsa dan negara walaupun keputusan tersebut
tidak disenangi.
f. Akan tetapi, terdapat beberapa individu pendiri negara yang memberikan peran
secara khusus atas penetapan Pancasila sebagai dasar negara.
1. Ir. Soekarno
Ir. Soekarno selaku pemimpin sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus menetapkan UUD
Negara Indonesia yang di dalam Pembukaannya terdapat rumusan Pancasila sebagai
Dasar Negara. Selain itu, Ir. Soekarno juga secara aklamasi terpilih sebagai Presiden RI
Pertama.
2. Drs. Muhammad Hatta
Selaku wakil ketua PPKI, Drs. Muhammad Hatta telah mengusahakan beberapa
perubahan rumusan Pancasila yang ada di dalam Piagam Jakarta, khususnya sila
pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa” agar lebih menyatukan bangsa Indonesia yang
beraneka ragam. Selain itu, Drs. Muhammad Hatta secara aklamasi menjadi wakil
Presiden RI Pertama
Sebagai seorang pelajar dan generasi muda, tentu kalian juga harus memiliki komitmen
dalam berbangsa dan bernegara. Komitmen berbangsa dan bernegara bagi generasi
muda salah satunya dilakukan dengan berkomitmen untuk mempersiapkan dan
mewujudkan masa depan yang lebih baik. Salah satu upaya untuk mewujudkan masa
depan yang lebih baik adalah giat belajar.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 13
Sekolah Menengah Pertama
E. NILAI SEMANGAT DAN KOMITMEN PARA PENDIRI NEGARA
DALAM PERUMUSAN DAN PENETAPAN PANCASILA SEBAGAI
DASAR NEGARA
• Para pejuang pendiri negara yang termasuk dalam masa proklamasi kemerdekaan dalam
fakta sejarah termasuk angkatan 45. Adapun hakekat dan nilai angkatan 1945 adalah
sebagai berikut :
• Semangat adalah kekuatan, kegembiraan, dan gairah yang meliputi batin seseorang atau
suasana batin. Semangat juga dapat berarti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk
menggapai keinginan dan hasrat tertentu. Seseorang yang memiliki semangat
kebangsaan akan memiliki rasa banggsa sebagai warga Negara Indonesia. Kebanggan
sebagai bangsa yang besar kita rasakan, misalnya ketika Bendera Merah putih berkibar
dalam pertandingan tingkat internasional atau saat kita menyanyikan lagu kebangsaan
Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Untuk mengisi dan mempertahankan kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia diperlukan kebangsaan dari warga negaranya. Semangat
kebangsaan disebut juga nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham yang
menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada
Negara kebnagsaan atau nation state.
• Selain nasionalisme, semangat kebangsaan yang lain adalah patriotisme. Secara harfiah,
patriotism berasal dari kata “patria” yang artinya cinta tanah air. Kata patria kemudian
berubah menjadi kata patriot yang berarti seseorang yang mencintai tanah air. Jadi,
patriotism adalah semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia
mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Patriotisme dalam
pandangan hidup bangsa Indonesia meliputi cinta tanah air, cinta bangsa, dan cinta
Negara Indonesia.
• Jiwa patriotisme sudah terlihat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, misalnya
bentuk kerelaan pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan
dengan mengorbankan jiwa dan raga. Jiwa dan semangat bangsa Indonesia dalam
merebut kemerdekaan sering disebut sebagai jiwa dan semangat ‘45’ berikut jiwa dan
semangat ‘45’ yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 14
Sekolah Menengah Pertama
• Hal-hal yang terkandung dalam jiwa dan semangat ‘45 diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. “Pro Patria” dan “Primus Patrialis” yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan
mendahulukan kepentingan tanah air.
2. Jiwa solidaritas atau kesetiakawanan sosial dari semua lapisan masyarakat
terhadap perjuangan kemerdekaan
3. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, suku, dan golongan
4. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab
5. Jiwa kesatria, kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam.
• Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam semangat ‘45’ sebagai berikut:
1. Semangat menentang dominasi asing dalam segala bentuk, terutama penjajahan
dari suatu bangsa terhadap bangsa lain.
2. Semangat pengorbanan seperti pengrbanan benda, jiwa dan raga
3. Semangat daya juang, tahan derita dan tahan uji
4. Semangat kepahlawanan
5. Semangat persatuan dan kesatuan
• Semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai
dasar negara harus diteladani oleh seluruh bangsa Indoneisa, terutama generasi
muda yang akan melanjutkan pembangunan menuju kejayaan dan cita-cita nasional.
Sikap dan perilaku meneladani semangat dan komitmen para pendiri negara dapat
diwujudkan dengan bersikap positif terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara.
• Semangat dan komitmen para pendiri negara jangan dipandang sebagai sejarah
perjuangan di masa lampau melainkan harus diteladani dalam kehidupan sekarang
ini. Semangat dan komitmen para pendiri negara bisa diamalkan dalam kehidupan
sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan
berbangsa dan bernegara.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 15
Sekolah Menengah Pertama
• Berikut contoh mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, antara lain :
1. Berdasarkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kita wajib percaya dan taqwa
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
2. Berdasakan sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dalam pergaulan kita
tidak boleh membeda-bedakan manusia berdasarkan ras atau warna kulit,
suku bangsa, golongan, pangkat, kedudukan dan hal lainnya yang
merendahkan harkat dan martabat orang lain.
3. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, kita harus bangga berbangsa dan
bertanah air Indonesia, menggunakan produk dalam negeri, menempatkan
persatuan dan kesatuan, dan lainnya.
4. Berdasarkan sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, kita harus mengharagi pendapat orang
lain dalam bermusyawarah, ikut serta dalam pemilihan umum dengan penuh
rasa tanggung jawab.
5. Berdasarkan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita wajib
menghargai hasil karya orang lain, mau melaksanakan gotong dan kegiatan
kerja bakti.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 16
Sekolah Menengah Pertama
Refleksi
1. Perhatikanlah gambar Lambang Negara Indonesia di atas, Apakah kalian bangga
memilikinya ?
2. Tuliskan nilai-nilai apa yang bisa kalian dapatkan setelah mempelajari materi
perumusan ?
3. Jika kita kaitkan dengan Cc5 nilai apa yang ingin kalian perjuangkan sebagai
bukti kecintaan kalian pada Dasar Negara Secara karakter Tarakanita, apakah
kalian telah memiliki nilai :
a) Celebration (sikap syukur)
b) Compassion (belarasa)
c) Community (persaudaraan sejati)
4. Secara karakter kebangsaan , apakah kalian telah memiliki nilai :
a) Religius (mensyukuri adanya kerjasama)
b) Toleransi (menghargai perbedaan)
c) Tanggung jawab (melaksanakan tugas dan kewajiban baik kepada masyarakat,
bangsa dan negara)
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 17
Sekolah Menengah Pertama
RANGKUMAN
1. Karena janji Jepang akan kemerdekaan Indonesia maka dibentuklah BPUPKI, yang mana ketuanya
adalah dr KRT Radjiman Wedyodiningrat, dengan dua wakil ketua yaitu Ichibangase Yosio (Jepang)
dan R.P. Soeroso.
2. BPUPKI mengadakan sidang resmi sebanyak dua kali dan sidang tidak resmi sebanyak satu kali,
dalam sidang resmi pertama dibahas dasar negara.
3. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara ialah M. Yamin (29 Mei 1945), Soepomo (31 Mei
1945 ) dan Sukarno ( 1 Juni 1945 ).
4. Soekarno menyampaikan pidato yang berisi gagasan mengenai Dasar Negara yang diberi nama
Ekasila, Trisila, Pancasila, yang terdiri dari :
Rumusan Pancasila :
a. Kebangsaan Indonesia (nasionalisme)
b. Internasionalisme (peri-kemanusiaan)
c. Mufakat (demokrasi)
d. Kesejahteraan sosial
e. Ketuhanan yang berkebudayaan
Rumusan Trisila :
a. Sosio nasionalisme
b. Sosio demokratis
c. Ke Tuhanan
Rumusan Ekasila :
Gotong royong
1. Rumusan Dasar Negara yang dikenal dengan Piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang berisi :
a. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan
e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
6. Jiwa patriotisme sudah terlihat dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, misalnya bentuk kerelaan
pahlawan bangsa dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan
raga.
6. Semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara
harus diteladani oleh seluruh bangsa Indonesia, terutama generasi muda yang akan melanjutkan
pembangunan menuju kejayaan dan cita-cita nasional.
6. Semangat dan komitmen para pendiri negara jangan dipandang sebagai sejarah perjuangan di masa
lampau melainkan harus diteladani dalam kehidupan sekarang ini. Semangat dan komitmen para
pendiri negara bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan keluarga, sekolah,
masyarakat, maupun di lingkungan berbangsa dan bernegara.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 18
Sekolah Menengah Pertama
UJI KOMPETENSI PENGETAHUAN KD 1
Pilihan Ganda
Petunjuk soal : Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!
1. Tujuan pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia
adalah …
A. Agar bangsa Indonesia bisa mandiri
B. Menyerang tantara Belanda
C. Untuk membantu Indonesia melawan Sekutu
D. Untuk membantu Jepang melawan Sekutu
2. Gedung Cuo Sangi In pada masa sebelum kemerdekaan mempunyai arti penting bagi
bangsa Indonesia karena merupakan tempat … .
A. Merumuskan teks proklamasi
B. Upacara peresmian anggota BPUPKI
C. Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
D. Pelantikan Soekarno Hatta sebagai pemimpin PPKI
3. Usulan rancangan dasar negara pada sidang BPUPKI menghasilkan ... .
A. Piagam penghargaan
B. Piagam pengabdian
C. Piagam perjanjian
D. Piagam Jakarta
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 19
Sekolah Menengah Pertama
4. Keseimbangan lahir dan batin merupakan salah satu gagasan rumusan dasar negara yang
dikemukakan oleh … .
A. Mr. Soepomo
B. Muh. Yamin
C. Ir. Soekarno
D. Dr. Radjiman Wedyodiningrat
5. BPUPKI dalam Bahasa Jepang disebut … .
A. Dokuritsu Junbi Linkai
B. Dokuritsu Junbi Cosakai
C. Dokuritsu Junbi Osaikai
D. Dokuritsu Junbi Yosakai
6. Perhatikan rumusan dasar negara berikut!
A. Keadilan sosial
B. Kebangsaan Indonesia
C. Kesejahteraan sosial
D. Mufakat
7. Rumusan dasar negara yang dikemukakan oleh Ir. Soekarno ditunjukkan pada nomor …
A. 1, 2, dan 3
B. 1, 2, dan 4
C. 1, 3, dan 4
D. 2, 3, dan 4
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 20
Sekolah Menengah Pertama
8. Kapankah Jepang mengumumkan pendiriaan BPUPKI….
A. 1 Maret 1945
B. 29 April 1945
C. 29 Mei 1945
D. 3 Juni 1945
9. Sila Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami perubahan, yaitu sila ke….
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
10. Kita harus bangga berbangsa dan bertanah air Indonesia, ini merupakan penerapan sila ke….
A. Satu
B. Dua
C. Tiga
D. Empat
B. Essay (Uraian) :
Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan tepat dan benar !
1. Tuliskan masing-masing 3 sikap menujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam
lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara !
2. Tuliskan 5 sikap yang dapat kalian lakukan sesuai dengan pengamalan sila Pancasila selama
pembelajaran jarak jauh dari rumah !
3. Jelaskan alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia !
4. Jelaskan letak perbedaan bunyi sila Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan Pembukaan UUD
NRI Tahun 1945 !
5. Apa yang bisa kamu lakukan negara Indonesia tetap mengunakan Pancasila sebagai dasar negara
?
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 21
Sekolah Menengah Pertama
PROYEK
Untuk proyek kalian dalam materi Perumusan dan Penetapan Pancasila sebagai Dasar
Negara adalah Mengambar Lambang negara Indonesia sehingga kalian makin paham dan
mencintai Dasar negara Indonesia, dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Buatlah kelompok, di mana tiap kelompok terdiri dari 4 – 5 orang.
2. Gambarlah lambang negara Indonesia diatas karton, gunakan alat tulis berwarna
yang kalian miliki, warnailah lambang negara tersebut dengan warna yang sesuai
dengan aturan yang berlaku.
3. Jelaskan di depan kelas cara kalian mengerjaknnya dan juga jelaskan arti warna
dan bulu-bulu dalam lambang negara tersebut.
4. Carilah artikel atau berita atau film dari youtube tentang tindakan, kejadian atau
peristiwa yang ingin merubah dasar negara Indonesia.
Selamat mengerjakan
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 22
BAB Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
2
Norma-Norma
Dalam Kehidupan Bermasyarakat
Sumber gambar : gambar sebelah kiri atas dan bawah diambil dari foto dokumentasi SMP Stella Duce 1
Yogyakarta; gambar sebelah atas kanan dikambil dari foto dokumentasi SMP Tarakanita 5 Jakarta ;
Gambar kanan bawah diambil dari internet : Gambar norma hukum - Bing images
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 23
Sekolah Menengah Pertama
KOMPENTENSI DASAR
1.2. Menghargai norma-norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa
2.2. Mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk
mewujudkan keadilan
3.2. Memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk
mewujudkan keadilan
4.2. Mengampanyekan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan
TUJUAN PEMBELAJARAN
Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu :
1. Mensyukuri berlakunya norma keadilan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
2.Menghargai dengan sikap mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
3.Menjelaskan norma-norma yang berlaku dan arti penting norma dalam kehidupan
bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan.
4.Mengkampanyekan dan menampilkan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari
untuk mewujudkan keadilan.
KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN
KARAKTER TARAKANITA NILAI KARAKTER KEBANGSAAN
1.Celebration (sikap syukur)
2.Disiplin (taat tata aturan) 1. Religius (mensyukuri adanya keadilan dan
3.Compassion (belarasa) norma )
4.Community (persaudaraan
sejati) 2. Disiplin (mematuhi norma yang berlaku)
3. Sopan – santun (penerapan nilai kesopanan).
4. Tanggung jawab (penerapan dengan tanggung
jawab )
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 24
Sekolah Menengah Pertama
A. NORMA YANG BERLAKU DALAM MASYARAKAT
Upacara Ngaben adalah upacara besar
yang melibatkan banyak sekali komponen.
Upacara ini tak bisa dilakukan oleh semua
penduduk Bali yang tidak memiliki
kekayaan melimpah. Itulah mengapa di
Bali diadakan Ngaben massal untuk
mempermudah prosesi kesempurnaan
kematian. Oh ya, Ngaben di Bali memiliki
tiga tujuan, pertama untuk melepaskan roh
dari keduniawian, kedua untuk
mengembalikan unsur kehidupan ke bumi,
terakhir sebagai salah satu simbol
keikhlasan keluarga.
Manusia dilahirkan dan hidup tidak terpisahkan satu dengan yang lain, melainkan
berkelompok. Hidup berkelompok ini merupakan kodrat manusia dalam memenuhi
kebutuhannya, dalam berkelompok itu terjadilah interaksi antar manusia, interaksi yang
dilakukan pasti ada kepentingannya, sehingga bertemulah dua atau lebih kepentingan.
Pertemuan dua kepentingan tersebut dinamakan “kontak”.
Menurut Surojo Wignjidipuro kontak terdiri dari dua macam, yaitu :
1. Kontak yang menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu saling
memenuhi. Misalnya, penjual bertemu dengan pembeli.
2. Kontak yang tidak menyenangkan, yaitu jika kepentingan-kepentingan yang bertemu
bersaingan atau berlawanan.
Mengingat banyaknya kepentingan, terlebih kepentingan antar pribadi, tidak
mustahil terjadi konflik antar sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan.
Agar kepentingan pribadi tidak terganggu dan setiap orang merasa aman, maka setiap
bentuk gangguan atau konflik terhadap kepentingan harus dicegah, cara mencegahnya
adalah dengan membuat norma atau aturan yang mengatur hubungan manusia agar tercipta
ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat sehingga manusia bisa memenuhi
kepentingannya.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 25
Sekolah Menengah Pertama
Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa norma adalah kaidah,
aturan, adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dan mengatur hidup manusia dalam
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Adapun norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut adalah :
1. Norma Agama
Kaidah atau ketentuan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan
(vertikal) dan hubungan manusia dengan manusia (horizontal) yang berisi perintah dan
larangan-larangan yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa.
Pada umumnya setiap pemeluk agama meyakini bahwa barang siapa yang
mematuhi perintah-perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangannya akan memperoleh
pahala. Sebaliknya barang siapa yang melanggarnya akan berdosa dan sebagai sanksinya, ia
akan memperoleh siksaan kelak. Sikap dan perbuatan yang menunjukkan kepatuhan untuk
menjalankan perintahNya dan menjauhi larangannya tersebut, disebut takwa. Salah satu
contoh norma ini adalah beribadah.
2. Norma Kesusilaan
Norma kesusilaan adalah kaidah atau ketentuan yang mengatur hubungan
manusia dengan masyarakat yang bersumber dari hati Nurani manusia. Norma ini
menentukan mana yang baik dan mana yang buruk sesuai kebaikkan yang ada dalam diri
masing-masing orang. Dengan adanya norma kesusilaan ini akan mendorong manusia untuk
berbuat baik serta mencegah manusia untuk melakukan perbuatan buruk.
Norma ini juga yang menata Tindakan manusia dalam pergaulan sosial sehari-
hari, seperti pergaulan antara pria dan wanita. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan tutur
kata, sikap dan perilaku setiap individu melalui teguran hati nuraninya sendiri. Contoh
norma kesusilaan seperti mempunyai sikap jujur dan adil dalam masyarakat, tidak
memfitnah orang lain atau selalu menolong orang lain.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 26
Sekolah Menengah Pertama
3. Norma Kesopanan
Kaidah atau ketentuan yang mengatur hidup bermasyarakat tentang
tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku
dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu, norma ini biasanya
bersumber dari adat istiadat, budaya atau nilai-nilai masyarakat. Tata sopan santun
mendorong untuk berbuat baik namun tidak bersumber dari hati nurani tetapi hanya
sekedar untuk menghargai orang lain dalam pergaulan sosial, norma kesopanan
bersifat kultural, nasional, atau bahkan lokal.
Berbeda dengan norma kesusilaan, norma kesopanan tidak bersifat
universal. Suatu perbuatan yang dianggap sopan oleh kelompok masyarakat mungkin
saja dianggap tidak sopan bagi sekelompok masyarakat yang lain. Sejalan dengan
sifat masyarakat yang dinamis dan berubah, maka norma kesopanan dalam suatu
komunitas tentu juga dapat berubah dari masa ke masa.
Suatu perbuatan yang pada masa dahulu dianggap tidak sopan oleh
suatu komunitas tertentu mungkin saja kemudian dianggap sebagai perbuatan biasa
yang tidak melanggar kesopanan oleh komunitas yang sama.
Dengan demikian secara singkat dapat dikatakan bahwa norma
kesopanan itu tergantung pada dimensi ruang dan waktu. Sanksi terhadap pelanggaran
norma kesopanan adalah berupa celaan, cemoohan, atau diasingkan oleh masyarakat.
Akan tetapi sesuai dengan sifatnya yang “tergantung” (relatif), maka tidak jarang
norma kesopanan ditafsirkan secara subjektif, sehingga menimbulkan perbedaan
persepsi tentang sopan atau tidak sopannya perbuatan tertentu. Contoh di Indonesia
jika ingin bertanya dalam rapat mengangkat tangan kanan.
4. Norma Hukum 27
Kaidah atau ketentuaan yang mengatur hubungan manusia dengan
manusia, manusia dengan masyarakat dan manusia dengan negara, Norma hukum
adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang
mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama
Sifat “memaksa” dengan sanksinya yang tegas dan nyata inilah yang
merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma hukum yang lain.
Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap
orang-orang yang bertindak melawan hukum akan diancam dengan hukuman. Ancaman
hukuman dapat berupa hukuman badan atau hukuman benda.
Di samping itu masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman
tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan
pengumuman keputusan pengadilan. Contoh, perbuatan mencuri adalah perbuatan
melawan hukum (tindak pidana dalam hal ini adalah kejahatan), yang juga merupakan
perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan (asusila), maupun
kesopanan. Jadi di antara norma-norma tersebut mungkin saja terdapat kesamaan obyek
materinya, akan tetapi yang tidak sama adalah sanksinya.
Sumber gambar : gambar atas kiri dan kanan diambil dari foto dokumentasi SMP Stella Duce 1 Yogyakarta; ;
Gambar bawah kiri dan kanan diambil dari internet : http://1.bp.blogspot.com/-
puvJMsDDEQU/U2HTbtwFGmI/AAAAAAAAA-o/6Tp505QPRhg/s1600/etikakeluarga.jpg
Tugas Individu :
Tunjukkan perilaku kalian di rumah yang mencerminkan penerapan dari norma
agama, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 28
Sekolah Menengah Pertama
B. ARTI PENTING NORMA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA
DAN BERMASYARAKAT
Arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
berkaitan dengan terciptanya ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Sebagaimana
dijelaskan dalam pengertian dan macam-macam norma, norma dalam masyarakat
terbentuk karena ada berbagai perbedaan Individu. Sebagai mahluk individu, manusia
memiliki kepribadiaan, kepentingan, keinginan, tujuan hidup yang berbeda satu dengan
lainnya. Agar segala perbedaan tersebut tidak menimbulkan perpecahan, ketidaktertiban
dalam masyarakat, maka dibuatlah peraturan atau norma. Norma tersebut dalam
masyarakat antara lain :
1. Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam
pergaulan sosial.
2. Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam
masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.
3. Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan
dikendalikan oleh aturan yang berlaku, dalam kehidupan sosial pastilah ada norma yang
mengatur kehidupan tersebut.
Sebagai mahkluk sosial, manusia lahir, berkembang, dan meninggal dunia
dalam masyarakat. Setiap individu berinteraksi dengan individu atau kelompok lainnya.
Interaksi yang dilakukan manusia senantiasa didasari oleh aturan, adat, atau norma yang
berlaku dalam masyarakat.
Dalam hidup bernegara diatur dengan norma hukum yang berbeda dengan
norma-norma lainnya. Persamaannya adalah norma-norma tersebut mengatur tata tertib
masyarakat, sedangkan perbedaannya terletak pada sanksinya.
Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih
besar karena mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelengara negara.
Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi “ Negara Indonesia adalah negara hukum”
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 29
Sekolah Menengah Pertama
Sebagai negara hukum, tentu bangsa Indonesia menerapkan aturan hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Setelah kalian memahami negara hukum, kalian juga harus memahami, menyadari,
dan melaksanakan hukum tersebut.
Hukum bersifat memaksa dan mengatur. Karenanya norma hukum lebih ditaati
oleh masyarakat dari pada norma lainnya. Hukum dapat memaksa seseorang untuk menaati tata
tertib yang berlaku di dalam masyarakat dan terhadap orang yang tidak menaatinya diberikan
sanksi yang tegas
Dalam prakteknya norma hukum mempunyai sifat :
1. Harus ditaati, semua asas pembentukan peraturan perundang-undangan ini harus ditaati
tanpa kecuali oleh seluruh warga negara tersebut tanpa pandang bulu.
2. Mengikat, ketika sebuah perintah atau larangan telah dikeluarkan maka seluruh warga
negara atau individu yang bersangkutan dengan norma hukum tersebut akan terikat
sesuai dengan keputusan yang telah dibuat.
3. Memaksa, ketika keputusan sudah diputuskan maka sifatnya memaksa, di mana yang
bersangkutan harus mematuhinya, jika tidak maka akan dikenai sanksi hukum
4. Memiliki sanksi yang tegas.
Selain fungsi, maka hukum juga memiliki banyak tujuan di antaranya adalah :
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Menciptakan keamanan di lingkungan masyarakat
3. Mencegah timbulnya sikap seenaknya dalam masyarakat
4. Menimbulkan rasa takut untuk berbuat kejahatan dalam masyarakat
Pemberian hukuman bagi anggota masyarakat yang melanggar hukum,
dilakukan oleh Lembaga peradilan. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim
sendiri. Melakukan Tindakan main hakim sendiri termasuk juga perbuatan melanggar norma
hukum. Pemberian hukum hanya dapat dilakukan setelah melalui proses persidangan di
lembaga peradilan.
Dengan demikian, lembaga peradilan memegang peranan penting dalam
menciptakan keadilan di tengah-tengah pergaulan hidup masyarakat. Melalui lembaga
peradilan anggota masyarakat yang merasa hak-hak konstitusinya dilanggar dapat
memperjuangkan hak-hak tersebut. Hal ini agar orang yang telah melanggar hak-hak orang lain
menerima hukuman yang setimpal sesuai dengan pelanggarannya.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 30
Sekolah Menengah Pertama
C. PERILAKU SESUAI NORMA YANG BERLAKU
Manusia sebagai makhluk sosial, hidup dan berada di tengah-tengah masyarakat
sekaligus menjadi warga dan anggota masyarakat yang bersangkutan. Sudah
merupakan kewajiban bahwa dalam suatu masyarakat ada norma dan aturan yang
berlaku. Norma dan aturan tersebut wajib ditaati oleh semua anggota masyarakat.
Ketaatan adalah sikap patuh pada aturan yang berlaku, kepatuhan harus
muncul dari dorongan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, bukan
disebabkan oleh adanya sanksi atau hadirnya aparat negara. Sikap taat akan muncul
pertama kali dalam diri sendiri apabila sudah menjadi kebiasaan, di manapun berada
tentunya akan selalu menaati norma yang berlaku.
Sikap patuh terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bukan lahir karena keadaan terpaksa, takut
dikenakan sanksi atau karena kehadiran aparat penegak hukum, kepatuhan harus
muncul dari dorongan tanggung jawab kalian sebagai warga negara yang baik. Sikap
patuh akan muncul pertama kali dalam diri sendiri apa bila sudah menjadi kesadaran.
Kesadaran diri akan arti penting, tujuan dan fungsi norma dalam kehidupan akan
mendorong seseorang terbiasa untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Munculnya
kesadaran untuk mematuhi norma harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu,
alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut :
1. Budaya malu, yaitu sikap malu jika melangar aturan, misalnya malu datang
terlambat
hadir di sekolah.
2. Budaya tertib, yaitu membiasakan sikap tertib di manapun berada, misalnya
mengikuti
antrean sesuai dengan nomor antrian.
3. Budaya bersih, yaitu sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari
tindakan-tindakan kotor, misalnya tidak mencontek ketika ulangan atau ujian.
Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak ditemukan perilaku tidak patuh terhadap
norma. 31
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII
Sekolah Menengah Pertama
Ada beberapa penyebab kesadaran terhadap kepatuhan pada norma-norma
dalam kehidupan masih rendah, yaitu sebagai berikut :
a. Faktor Pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat dan karakter dalam diri sendiri yang belum
memiliki kesadaran untuk taat aturan.
b. Faktor Lingkungan, yaitu pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun
masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada
aturan. Misalnya karena kurang perhatian dari orang tua, pergaulan dengan teman sebaya
yang kurang baik atau tinggal di lingkungan yang kurang teratur dan kumuh.
Dalam kehidupan di masyarakat, penetapan norma ada yang ditentukan oleh
ketua adat (tokoh yang berpengaruh dalam masyarakat itu), ada pula yang ditentukan
berdasarkan kesepakatan bersama (konsensus), baik melalui musyawarah maupun melalui
pungutan suara. Kenyataan seperti itu banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat,
termasuk dalam lingkup pergaulan sekolah, organisasi atau negara. Suatu norma dalam
masyarakat untuk menjadi aturan yang nyata perlu melalui proses sosialisasi.
1. Aturan harus diketahui oleh anggota masyarakat melalui pemberitaan di media masa,
penyuluhan atau penyebaran informasi
2. Peraturan akan diakui oleh anggota masyarakat, artinya masyarakat akan merasa
memiliki aturan tersebut dan terikat oleh aturan tersebut
3. Aturan akan dihargai oleh masyarakat. Suatu aturan akan dihargai apabila masyarakat
memahami tentang tujuan dan mamfaat norma.
Apabila masyarakt menyadari bahwa aturan tersebut memang diperlukan dan
memiliki manfaat bagi semua orang, maka aturan akan lebih mudah ditaati. Pada saat
sekolah membuat aturan baru, tentunya akan diberitahukan kepada semua peserta didik, hal
itu dapat dilakukan guru pada saat upacara bendera, dipajang di papan informasi atau
melalui surat edaran, setelah itu atran tersebut mengikat seluruh peserta didik dan harus
menyepakati serta melaksanakan aturan tersebut.
Apabila aturan yang dibuat memiliki tujuan dan manfaat yang besar bagi diri
sendiri dan orang lain, kalian akan menghargai aturan tersebut. Pada akhirnya kalian akan
mentaati aturan tersebut dengan kesadaran tanpa paksaan dari orang lain. Inilah proses
bagaimana aturan yang berlaku ditaati oleh semua anggota masyarakat dengan kesadaran.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 32
Sekolah Menengah Pertama
Kepatuhan terhadap norma harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, baik
kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.
A. Perilaku sesuai norma yang berlaku dalam kehidupan keluarga.
Keluarga merupakan kesatuan masyarakat terkecil. Keluarga merupakan lingkungan yang terdekat
dan utama bagi manusia. Norma-norma dalam lingkungan keluarga bertujuan menciptakan keluarga
harmonis dan sejahtera. Contoh perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan keluarga sebagai berikut :
1. Berperilaku sopan
2. Mengerjakan pekerjaan rumah yang telah disepakati bersama
3. Hormat kepada orang tua
4. Taat kepada perintah orang tua
5. Bertutur kata yang baik
6. Saling menyayangi antar anggota keluarga
7. Hidup rukun dalam keluarga
B. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sekolah
Sekolah merupakan tempat siswa menuntut ilmu. Setiap sekolah memiliki tata tertib sekolah
masing-masing. Tata tertib sekolah dapat membentuk siswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa
dan ber-akhlak mulia. Sekolah yang demikian akan menjadi kebanggan bagi sekolah juga bangsa dan
negara.
Siswa yang beriman dan bertakwa tentu akan takut apabila melakukan perbuatan yang melanggar
tata tertib sekolah. Oleh karena itu tata tertib sekolah yang dibentuk diharapkan dapat membentuk
siswa yang cerdas secara akademis dan sekaligus berakhlak mulia.
Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan sekolah :
1. Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah
2. Tidak terlambat datang kesekolah
3. Tidak membolos
4. Memakai seragam sekolah
5. Santun, hormat kepada guru dan teman.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 33
Sekolah Menengah Pertama
C. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat
Sikap perilaku yang sesuai norma masyarakat adalah perilaku yang dilakukan
masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang tidak menimbulkan hal-hal negatif di
mata masyarakat. Perilaku yang sesuai norma, kebiasaan, dan adat istiadat berarti
perilaku yang diharapkan oleh masyarakat itu sendiri.
Dalam setiap lingkungan masyarakat terdapat peraturan dan kebiasaan yang
berbeda-beda, akan tetapi di manapun berada sebaiknya menyesuaikan diri dengan
peraturan yang berlaku.
Berikut contoh perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku
dalam kehidupan bermasyarakat :
1. Membuang sampah di tempatnya
2. Menghormati dan menghargai orang lain meskipun berbeda SARA
3. Mengikuti kegiatan kerja bakti
4. Membantu tetangga yang terkena musibah
5. Mengikuti adat istiadat yang dilaksanakan di daerah masing-masing
6. Menciptakan kebersihan, ketentraman, keamanan lingkungan
Dalam kehidupan bermasyarakat juga perlu memiliki dan menerapkan budaya malu,
budaya tertib, dan budaya bersih. Budaya malu yaitu sikap malu jika melanggar
aturan. Budaya tertib diartikan sebagai kebiasaan bersikap tertib dimanapun kita
berada.
D. Perilaku sesuai norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
Sebagai warga negara Indonesia, kita dituntut untuk menjunjung tinggi dan mematuhi
hukum yang berlaku. Banyak hak dan kewajiban yang harus kita laksanakan.
Kesadaran warga negara terhadap peraturan dan norma-norma yang berlaku dalam
masyarakat sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 34
Sekolah Menengah Pertama
Kesadaran hukum untuk menerapkan norma yang berlaku akan
berkembang apabila keadilan dalam penerapan dan penegakkan hukum diutamakan.
Penegakkan hukum akan menjamin keadilan, kepastian hukum, efektivitas, serta
akan memperkuat kedudukan pemerintah. Penegakkan hukum dapat mendorong
terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Bahkan penegakkan hukum
akan berdampak luas terhadap rasa aman dan melindungi hak-hak asasi manusia
secara keseluruhan.
Perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut :
1. Menaati semua peraturan perundangan yang berlaku.
2. Ikut serta mendukung pemberantasan penyelundupan obat-obatan terlarang.
3. Menghindari pelanggaran KKN .
4. Tidak bertindak main hakim sendiri.
5. Membayar pajak sesuai ketentuan.
6. Menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
Refleksi
1. Sudahkah kalian memahami materi pembelajaran dalam Bab II ini dengan baik, yaitu
mengenai Norma-norma Dalam Kehidupan Bermasyarakat ?
2. Selanjutnya dengan mempelajari norma-norma sudahkah kalian bersikap sesuai dengan
norma-norma yang berlaku di Indonesia?
3. Jika kita kaitkan dengan Cc5 nilai apa ingin kalian perjuangkan sebagai bukti penerapan
norma dan keadilan secara karakter Tarakanita, apakah kalian telah memiliki nilai :
a. Celebration (sikap syukur)
b. Disiplin (taat tata aturan)
c. Compassion (belarasa)
d. Community (persaudaraan sejati)
4. Secara karakter kebangsaan, apakah kalian telah memiliki nilai :
a. Religius (mensyukuri adanya keadilan dan norma )
b. Disiplin (mematuhi norma yang berlaku)
c. Sopan – santun (penerapan nilai kesopanan)
d. Tanggung jawab (penerapan dengan tanggung jawab
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 35
Sekolah Menengah Pertama
RANGKUMAN
a. Norma adalah kaidah, aturan, adat kebiasaan dan/atau hukum yang berlaku dan mengatur
hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
b. Norma-norma yang berlaku dalam masyarakat adalah
1. Norma Agama
2. Norma kesusilaan
3. Norma kesopanan
4. Norma hukum
c. Dalam kehidupan bernegara, norma hukum memiliki peranan yang lebih besar karena
mengikat dan memaksa seluruh warga negara dan para penyelenggara negara
.
d. Negara berkuasa untuk memaksakan aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap
orang-orang yang bertindak melawan hukum akan diancam dengan hukuman.
e. Hukum juga memiliki banyak tujuan diantaranya adalah :
1. Mewujudkan ketertiban dalam masyarakat
2. Menciptakan keamanan dilingkungan masyarakat
3. Mencegah timbulnya sikap seenaknya dalam masyarakat
4. Menimbulkan rasa takut untuk berbuat kejahatan dalam masyarakat
f. Perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam kehidupan sekolah :
1. Mentaati peraturan dan tata tertib sekolah
2. Tidak terlambat dating kesekolah
3. Tidak membolos
4. Memakai seragam sekolah
5. Santun, hormat kepada guru dan teman.
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 36
Sekolah Menengah Pertama
UJI KOMPETENSI PENGETAHUAN KD 2
A. Pilihan Ganda
Petunjuk soal : soal : Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang
benar!
1. Seperangkat aturan atau kaidah yang dijadikan pedoman bertingkah laku dalam
kehidupan bermasyarakat disebut … .
A. Adat
B. Norma
C. Kebiasaan
D. Ketentuan
2. Tidak meludah sembarangan adalah contoh dari norma … .
A. Kesusilaan
B. Kesopanan
C. Agama
D. Hukum
3. Norma kesopanan berasal dari … .
A. Kebiasaan dalam masyarakat
B. Hati nurani
C. Kitab suci
D. Peraturan hukum
4. Adanya hukuman mati, hukuman penjara dan denda adalah sanksi atas pelanggaran
norma … .
A. Agama
B. Kesopanan
C. Kesusilaan
D. Hukum
5. Peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia adalah …
A. Norma agama
B. Norma kesopanan
C. Norma kesusilaan
D. Norma hukum
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 37
Sekolah Menengah Pertama
6. Sanksi bagi seseorang yang melanggar norma kesopanan dalam hidup di masyarakat
adalah … .
A. Dituntut oleh pihak yang berwajib
B. Adzab dari Tuhan
C. Rasa malu, penyesalan di hati
D. Dikucilkan dan dicemooh oleh masyarakat
7. Pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat adalah ... .
A. Adanya penegak hukum
B. Adanya badan peradilan
C. Adanya pengendali tingkah laku
D. Adanya sanksi hukum
8. Perhatikan contoh berikut.
1. Mematuhi tata tertib sekolah
2. Menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya
3. Berpakaian yang rapi dan tidak terbuka
4. Saling menghargai dan tolong-menolong antar keluarga
5. Bertutur kata yang sopan terhadap orang tua
Contoh perilaku yang sesuai norma kesopanan yang dapat diwujudkan di lingkungan
masyarakat ditunjukkan nomor ... .
A. 1 dan 2
B 1 dan 5
C. 2 dan 4
D. 4 dan 5
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 38
Sekolah Menengah Pertama
9. Perilaku berbohong adalah salah satu pelanggaran terhadap norma kesusilaan. Sanksi dari
pelanggaran norma ini adalah ... .
A. akan masuk neraka di akhir zaman
B. dijatuhi hukuman penjara oleh negara
C. diasingkan oleh masyarakat selamanya
D. perasaan bersalah dan rasa penyesalan
10. Sikap menjunjung tinggi norma hukum dalam masyarakat, antara lain adalah … .
A. menolong orang tua menyeberang jalan
B. minta izin kepada orang tua sebelum sekolah
C. memberi salam jika masuk sekolah
D. mematuhi peraturan lalu lintas
B. Essay (Uraian)
Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan tepat dan benar !
1. Tulislah 3 mamfaat jika kita mematuhi norma-norma yang ada !
2. Jelaskan arti penting norma dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara !
3. Jika sejak kecil sudah membiasakan menaati norma, maka setelah dewasa nanti tidak
berat menaati norma yang ada. Setujukah kamu terhadap pendapat tersebut ?
4. Bagaimana akibatnya bila dalam suatu masyarakat tidak ada ketaatan terhadap norma
hukum?
5. Jelaskan mengapa norma hukum bersifat tegas dan mengikat !
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 39
Sekolah Menengah Pertama
PROYEK
Untuk proyek kalian dalam materi norma-norma dalam kehidupan
bermasyarakat adalah membuat naskah drama dengan Langkah-
Langkah sebagai berikut :
1. Buatlah kelompok, dimana tiap kelompok terdiri dari 4 – 6 orang.
2. Buatlah naskah drama tentang perbuatan mematuhi norma-norma yang berlaku, boleh
mematuhi norma dalam lingkungan sekolah, di rumah, di masyarakat atau ataupun
lingkungan negara.
3. Tampilkan hasil drama kalian di depan kelas (atau dalam bentuk video-drama / film
pendek)
Selamat mengerjakan
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 40
BAB Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3
PERUMUSAN DAN PENGESAHAN
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
Suasana Rapat PPKI pada 18 Agustus 1945 yang salah satu hasilnya adalah menetapkan UUD 1945
serta memilih presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.(Osman Ralliby/Dokumentasi Historica,
Penerbit Bulan-Bintang, Djakarta)
Foto : Sejarah Penetapan UUD 1945 Halaman 1 (kompas.com)
https://www.kompas.com/skola/image/2020/03/04/180000369/sejarah-penetapan-uud-1945?page=1
Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 41
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
2. E-book PPKN SMP Kelas 7
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search