2. E-book PPKN SMP Kelas 7

Sekolah Menengah Pertama

KOMPENTENSI DASAR

1.3. Menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2.3. Mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan
perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

3.3. Menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

4.3. Menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu :
1.Mensyukuri adanya perumusan dan Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun

1945
2. Menghargai dengan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan

dan pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
3.Mengidentifikasi kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 serta arti pentingnya bagi bangsa dan Negara Indonesia
4.Menyajikan laporan hasil telaah proses kesejerahan perumusan dan pengesahan serta arti

penting UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi bangsa dan Negara Indonesia

KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

KARAKTER TARAKANITA NILAI KARAKTER KEBANGSAAN
1.Celebration (sikap syukur)
2.Disiplin (taat Konstitusi) 1. Religius (mensyukuri adanya keadilan dan
3.Compassion (belarasa) norma )
4. Community (persaudaraan
sejati) 2. Disiplin (mematuhi Konstitusi/UUD)
3. Tanggung jawab (penerapan dengan tanggung

jawab
4. Keteladanan (dari tokoh perumus UUD 1945)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 42

Sekolah Menengah Pertama

A. Perumusan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Perhatikan gambar di samping ini ?
Taukah kalian perbedaan antara
konstitusi dan UUD??
Sudah berapa kalikah UUD NRI

Tahun 1945 mengalami perubahan?

www.blibli.com

Sebelum mempelajari proses perumusan dan pengesahan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sebaiknya dipahami dulu makna konstitusi. UUD
sering disebut sebagai konstitusi, meskipun sebenarnya arti konstitusi itu berbeda
dengan UUD.

Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis, Adapun
undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis. Adapun yang dimaksud
dengan Undang-undang dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari
Pembukaan dan pasal-pasal.
Istilah konstitusi dalam Bahasa Inggris adalah “constitution”, dalam Bahasa Belanda
“constitutie” dalam Bahasa Jerman “konstitution” dan dalam Bahasa Latin
“constitutio:” yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar.

Secara umum terdapat dua macam kontitusi yaitu:
1) Konstitusi tertulis yaitu: aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan
tata negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa di dalam persekutuaan hukum
negara.
2. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang
sering timbul dalam sebuah negara. Contoh konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia
antara lain : Pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan Sidang Paripurna.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 43

Sekolah Menengah Pertama

Konstitusi bagi suatu negara mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan
kekuasaannya terhindar dari kesewenang-wenangan terhadap rakyat.
2. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang
dicita-citakan dalam tahap berikutnya.
3. Sebagai landasan penyelenggaraan negara menurut sebuah sistem
ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya,
baik itu penguasa maupun rakyat serta digunakan sebagai landasan struktural.

Hampir semua negara di dunia memiliki konstitusi tertulis atau Undang-
undang Dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagiaan,
wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak
asasi manusia. Para pendiri Negara Kesatuaan Republik Indonesia telah sepakat untuk
menyusun sebuah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis dengan segala arti
dan fungsinya.

Ketika kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, Indonesia belum
memiliki Undang-Undang Dasar. Satu hari setelah proklamsi Undang-Undang Dasar
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI yaitu pada
hari Sabtu 18 Agustus 1945. Naskah UUD NRI Tahun 1945 pertama kali dipersiapkan
oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa Sidang kedua tanggal 10 Juli sampai
dengan 17 Juli 1945, saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan
pemerintahan baru yang akan dibentuk. Dalam masa persidangan kedua tersebut,
dibentuk Panitia Hukum Dasar dengan anggota 19 orang yang diketuai oleh Ir
Soekarno. Kemudiaan panitia ini membentuk panitia kecil lagi yang diketuai oleh
Soepomo dengan anggota terdiri atas Wongsonegoro, R. Soekardjo, AA. Maramis,
Panji Singgih, H. Agus Salim, dan Sukiman.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 44

Sekolah Menengah Pertama

Panitia Kecil perancang Undang-Undang Dasar, pada tanggal 13 Juli 1945
berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuaan tentang
lambang negara, negara kesatuaan, sebutan majelis permusyawaratan rakyat dan
membentuk panitia penghalus Bahasa yang terdiri dari Djajadiningrat, Salim dan
Soepomo. Rancangan Undang-undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus
Bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda
pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan dan panitia perancang undang-
undang dasar melaporkan hasilnya.

Pasal-pasal dari rancangan UUD berjumlah 42 pasal. Dari 42 pasal
tersebut, ada 5 pasal masuk tentang aturan peralihan dengan keadaan perang, serta
1 pasal mengenai aturan tambahan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan
dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Saat itu ketua
perancang Undang-Undang Dasar yaitu Ir. Soekarno memberikan penjelasan
tentang naskah yang dihasilkan dan mendapat tanggapan dari Moh. Hatta, lebih
lanjut Soepomo sebagai panitia kecil perancang undang-undang dasar diberi
kesempatan untuk memberikan penjelasan terhadap naskah Undang-Undang
Dasar. Penjelasan dari Soepomo antara lain menjelaskan betapa pentingnya
memahami proses penyusunan undang-undang dasar, naskah undang-undang dasar
akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945.
Selain itu juga diterima usul-usul dari panitia keuangan dan panitia pembela tanah
air. Dengan demikian selesailah tugas panitia BPUPKI.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 45

Sekolah Menengah Pertama

B. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sehari setelah Proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia segera mengadakan sidang. Pada sidang PPKI pada tanggal 18
Agustus 1945 ini telah terjadi kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik dari pihak
kaum keagamaan yang beragama non muslim serta pihak kaum keagamaan yang menganut
ajaran kebatinan, yang kemudian diikuti oleh pihak kaum kebangsaan ( pihak nasionalis )
guna melunakkan hati pihak tokoh-tokoh kaum keagamaan yang beragama Islam guna
dihapuskannya “tujuh kata” dalam “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” untuk
pengesahan Preambule, terjadi proses yang cukup panjang.

Sebelum mengesahkan preambule, Bung Hatta terlebih dahulu
mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah proklamasi
kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur menemuinya. Intinya rakyat
Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alenia keempat preambul, dibelakang kata
“KeTuhanan” yang berbunyi “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik
memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamsikan. Usul ini oleh Muh Hatta
disampaikan kepada siding pleno PPKI, khususnya kepada anggota tokoh-tokoh islam
anatara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan.
Moh Hatta berusaha menyakinkan tokoh-tokoh Islam demi persatuan dan kesatuaan
bangsa. Setelah itu Drs. Mohammad Hatta masuk ke dalam ruang sidang “PPKI” dan
membacakan empat perubahan dari hasil kesepakatan dan kompromi atas lobi-lobi politik

tersebut.
Hasil perubahan yang kemudian disepakati sebagai “Pembukaan (Bahasa
Belanda : Preambule) dan Batang Tubuh Undang-undang Dasar 1945. Pertama, kata
“Mukaddimah” yang berasal dari Bahasa Arab, Mukaddimah diganti dengan kata
“Pembukaan”. Kedua anak kalimat “Negara berdasar atas KeTuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 46

Sekolah Menengah Pertama

Diganti dengan “Negara berdasar atas keTuhan Yang Maha Esa”.
Ketiga, kalimat yang menyebutkan “Presiden ialah orang Indonesia asli dan
beragama Islam” seperti tertulis dalam pasal 6 ayat 1 diganti dengan mencoret kata-
kata “dan beragama Islam”. Kempat, terkait perubahan point ke dua, maka pasal 29
ayat 1 dari yang semula berbunyi “Negara berdasar atas keTuhanan, dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti jadi
berbunyi “ Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Adapun keputusan penting hasil sidang panitia persiapan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengesahkan UUD 1945
2. Memilih Ir. Sorkarno sebagai presiden dan Drs. Muh Hatta sebagai wakil

presiden
3. Sebelum terbentuk MPR, pekerjaan presiden sehari-hari dibantu oleh Komite

Nasional Indonesia Pusat.
Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan terhadap rumusan pembukaan
Undang-Undang Dasar maupun rancangan batang tubuh (pasal-pasal) pada naskah
Piagam Jakarta hasil sidang kedua BPUPKI.
Perubahan-perubahan yang disepakati tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Kata Mukaddimah diganti dengan kata Pembukaan
2. Sila pertama yaitu : “KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam

bagi pemeluk-pemeluknya”, diganti dengan rumusan “KeTuhanan Yang Maha
Esa “
3. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi “Presiden ialah orang Indonesia asli
yang beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli.”
4. Pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi : “Negara berdasar atas Ketuhan dengan
kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti
menjadi pasal 29 UUD 1945 yang berbunyi “Negara berdasar atas KeTuhanan
Yang Maha Esa”.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 47

Sekolah Menengah Pertama

Sistematika UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 :
1. Pembukaan yang berisi 4 alenia
2. Batang tubuh yaitu pasal-pasal terdiri atas :
A. 16 Bab
B. 37 Pasal
C. 4 Aturan Peralihan
D. 2 Ayat Tambahan
3. Penjelasan terdiri atas :
A. Penjelasan umum
B. Penjelasan pasal demi pasal
Saat ini Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

sudah beberapa kali mengalami amandemen (perubahan) sebagai upaya
penyempurnaan aturan-aturan dasar mengenai tatanan negara. Salah satu kesepakatan
dasar dalam perubahan tersebut adalah “tidak mengubah Pembukaan UUD NRI Tahun
1945” yang merupakan pokok kaidah fundamental. Aturan dasar yang mengalami
perubahan antara lain adalah tentang pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang
dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebelum ada perubahan, Presiden
dan Wakil Presiden dipilih dan diangkat oleh MPR.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 48

Sekolah Menengah Pertama

Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI merupakan rancangan
Undang-undang Dasar hasil karya BPUPKI, setelah mengalami perubahan dan
penyempurnaan. Beberapa perubahan yang terjadi pada rancangan UUD 1945 tersebut
antara lain :

1. Hukum dasar diganti dengan Undang-Undang Dasar
2. Kata Mukaddimah diganti dengan kata pembukaan
3. Pada pasal 6 ayat (1) yang semula berbunyi : “Presiden ialah orang Indonesia

asli dan beragama Islam” diganti dengan “Presiden ialah orang Indonesia asli”
4. Negara berdasar atas KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam

bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Negara Berdasar atas Ketuhan
Yang Maha Esa.
5. Menambah Rancangan UUD 1945
6. Bab XVI pasal 37 tentang perubahan UUD

• Aturan peralihan pasal I – IV
• Aturan Tambahan ayat 1 dan 2

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 49

Sekolah Menengah Pertama

C. Arti Penting UUD Negara Republik Indonesia Bagi Bangsa Dan Negara

Seperti yang kita ketahui bahwa dalam permainan olah raga ada aturan main
yang harus ditaati, Dalam keluarga juga yang merupakan kelompok terkecil
masyarakat juga ada aturan yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga.
Demikian juga dalam kehidupan masyarakat kita telah belajar tentang macam-macam
norma yang merupakan aturan yang terdapat dalam masyarakat, Aturan-aturan itu
penting agar kehidupan bersama dalam keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan
negara dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan yang dicita-citakan bersama yaitu
masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud oleh sebab itu
penyelengaraan pemerintahan negara, dan warga negara Indonesia wajib patuh
melaksanakan UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hukum dasar tertulis di
Indonesia. Konstitusi atau UUD bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu
hukum yang tertinggi, sebagai hukum dasar UUD NRI Tahun 1945 mempunyai arti
yang sangat penting yaitu sebagai sumber bagi hukum-hukum di bawahnya.

Segala hukum dan peraturan di Indonesia seperti ketetapan MPR
(termasuk Ketetapan MPR untuk mengubah UUD), berbagai macam undang-undang,
Peraturan pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan peraturan yang
lainnya harus bersumber dan berpedoman pada UUD NRI Tahun 1945 dan tidak boleh
bertentangan. Jika ada suatu peraturan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
maka peraturan tersebut harus batal demi hukum. Undang-undang Dasar merupakan
sumber utama hukum tata negara suatu negara. Oleh karena itu, konstitusi selalu
memiliki corak nasional dari masing-masing negara. Selain sebagai dokumen nasional,
konstitusi juga sebagai alat untuk membentuk sistem politik dan sistem hukum
negaranya sendiri.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 50

Sekolah Menengah Pertama

Meskipun setiap negara memiliki UUD yang isinya berbeda-beda, namun
pada dasarnya setiap UUD mengatur :

a. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga negara
b. Ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat Fundamental.
c. Adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang bersifat

fundamental.
Kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan

suatu negara, yang mana keduanya memiliki aturan. Kehidupan di sekolah diatur oleh
tatatertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur dengan konstitusi atau
undang-undang Dasar. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan
berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu
naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan Negara Republik Indonesia yang
dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD NRI
Tahun 1945 ini berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Kedudukkannya
sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber
legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan dibawahnya. Sesuai
dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada UUD NRI
Tahun 1945. Sebagai warga negara Indonesia, kita patuh pada ketentuaan yang terdapat
dalam UUD NRI Tahun 1945. Kepatuhan warga negara terhadap UUD NRI Tahun 1945
akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur.

Sebaliknya apabila UUD NRI Tahun 1945 tidak dipatuhi, maka kehidupan
bernegara kita mengarah pada ketidak harmonisan, akibatnya bisa terjadi perang saudara.
Siapa yang dirugikan? Tentu saja semua warga negara Indonesia. Karena hal itu dapat
berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin mengakibatkan bubarnya
Negara Republik Indonesia. Maka marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 secara sadar dan
bertanggung jawab.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 51

Sekolah Menengah Pertama

D. Peran Tokoh Perumus UUD Negara Republik Indonesia
Tahun 1945

Berdirinya Negara Republik Indonesia ditandai dengan peristiwa bersejarah yaitu
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun demikian
Proklamsi kemerdekaan Indonesia bukanlah peristiwa yang serta merta terjadi. Peristiwa
Proklamsi dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian dari
rangkaian perjuangan panjang bangsa Indonesia dalam usahanya mewujudkan cita-cita
merdeka. Berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia tidak lepas dari peran tokoh
bangsa Indonesia yang berjuang dalam wadah BPUPKI dan PPKI. Sesuai dengan tujuan
pembentukannya, ada perbedaan peran anatara BPUPKI dengan PPKI. BPUPKI
berperan dalam mengkaji dan menelaah, yaitu pendapat-pendapat yang diajukan dalam
Sidang BPUPKI, dibahas dan ditanggapi oleh para anggota lainnya.

Sedangkan PPKI berperan untuk mengambil keputusan, pendapat-pendapat yang
diajukan dalam siding PPKI dirundingkan, dimusyawarahkan, untuk pengambilan
keputusan. Ada banyak sekali tokoh-tokoh BPUPKI dan PPKI yang berperan dalam
mendirikan Negara Kesatuaan Republik Indonesia, diantaranya ialah tokoh-tokoh yang
berperan dalam proses perumusan dan pengesahan UUD NRI Tahun 1945. dalam proses
perumusan UUD badan yang berperan adalah BPUPKI, sedangkan dalam proses
pengesahan UUD badan yang berperan adalah PPKI.

Tokoh-tokoh BPUPKI yang memegang peran dalam proses perumusan hukum
dasar tersebut antara lain ialah Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat (Ketua BPUPKI),
Ir. Soekarno (anggota BPUPKI yang menjadi ketua panitia perancang hukum dasar).
Drs. Moh Hatta (anggota BPUPKI yang menjadi ketua panitia perancang ekonomi dan
keuangan). Abikoesno Tjokrosoejoso (anggota BPUPKI yang menjadi ketua Panitia
Perancang Pembela Tanah Air).

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 52

Sekolah Menengah Pertama

Ada pula Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri atas Djajadiningrat,
Salim dan Soepomo. Untuk lebih mengenal dan meneladani semangat serta
komitmen para tokoh yang memegang peran penting dalam proses perumusan
Undang-Undang Dasar tersebut, anda dapat mengikuti uraian berikut ini.

Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat (ketua BPUPKI) yang memimpin
dan mengarahkan jalannya persidangan BPUPKI sehingga menghasilkan keputusan-
keputusan bersejarah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Beliau
seorang dokter yang lahir di Yogyakarta tanggal 21 April 1879, bertugas di RS
Ingatan Lawang (1904-1906), di Keraton Solo (1906-1936).

Ir. Soekarno ( Anggota BPUPKI yang menjadi ketua Panitia Perancang
Hukum Dasar), ketua PPKI, Proklamator dan Presiden RI yang pertama. Beliau lahir
di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan tokoh yang memegang peran
sangat penting dalam Proses Perumusan UUD. Sebagai Ketua Panitia Perancang
hukum Dasar, Ir. Soekarno bertanggung jawab memimpin rapat-rapat panitia kecil,
membahas segala sesuatu yang akan menjadi isi Undang-Undang Dasar.
Menyiapkan bahan-bahan rapat atau sidang, membahas materi dalam sidang seiring
berlangsung dari pagi sampai malam, bahkan sampai dini hari, semua dilakukan
demi terwujudnya hukum dasar yang menjadi salah satu persyaratan berdirinya
Negara RI.

Drs. Moh Hatta ( anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia
Perancang Ekonomi dan Keuangan ), Seorang pejuang, negarawan, ahli ekonomi,
proklamator, dan wakil presiden RI yang pertama. Beliau lahir dibukit tinggi
Sumatra Barat pada tanggal 12 Agustus 1902, wafat di Jakarta 14 maret 1980. Dalam
proses perumusan hukum dasar beliau menjadi Ketua Panitia Perancang Ekonomi
dan Keuangan. Drs Mohammad Hatta memiliki hobi membaca dan rajin menulis.
Buku-buku karya beliau sangat banyak. Karena rasa kepedulian terhadap rakyat dan
perekonomian Indonesia, beliau membuat gerakan ekonomi kerakyatan melalui
koperasi. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Tujuan negara
adalah memakmurkan rakyat dengan berlandaskan asas kekeluargaan, maka menurut
Bung Hatta usaha yang cocok untuk Indonesia adalah koperasi.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 53

Sekolah Menengah Pertama

Abikoesno Tjokrosoejoso (Anggota BPUPKI yang menjadi Ketua Panitia
Perancang Pembela Tanah Air), lahir di ponorogo 15 Juni 1897. Dalam proses
perumusan hukum dasar beliau berperan sebagai Ketua Panitia Perancang Pembela
Tanah Air yang akan dibahas dalam sidang dan diputuskan menjadi bagian dari isi
Undang-Undang Dasar.

Djajadiningrat, lengkapnya Prof. Dr. Pangeran Ario Husein
Djajadiningrat, lahir tanggal 8 Desember 1886 di Kramat Watu, Kabupaten Serang.
Beliau lulus dari Universitas Leiden bagian kesusteraan dan filsafat. Tugas beliau dalam
proses perumusan hukum dasar atau Undang-Undang Dasar adalah sebagai Tim
penghalus Bahasa Bersama dengan Haji Agoes Salim dan Mr. Soepomo. Husein
Djajadiningrat dikenal sebagai salah satu pelopor tradisi keilmuan di Indonesia. Ketika
masih remaja beliau dikenal sebagai pemuda yang pintar dan bebakat, baik dalam ilmu
agama, maupun ilmu pengetahuaan. Beliau juga dikenal sebagai ahli keislaman pada
masanya, dan Bapak metodologi penelitiaan sejarah Indonesia.

Haji Agoes Salim, lahir tanggal 8 Oktober 1884 di kota Gadang, Agam,
Sumatra Barat. Pendidikan Pendidikan dasar ditempuh di Europeesche Lagere School
(ELS) yaitu sekolah khusus anak-anak eropa, kemudiaan melanjutkan ke Hoogere
Burgerschool (HBS) di Batavia, dan saat lulus beliau menjadi lulusan terbaik di HBS se-
Hindia Belanda. Kemudiaan Haji Agoes Salim bekerja sebagai penerjemah. Dalam
Proses perumusan hukum dasar, Haji Agoes Salim menjadi Tim Penghalus Bahasa.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 54

Sekolah Menengah Pertama

Prof. Mr. Dr. Soepomo, lahir tanggal 22 Januari 1903 di Sukoharjo,
Solo. Wafat di Jakarta 22 Januari 1958. Beliau seorang ahli hukum yang karena
pemikiran-pemikirannya tentang hukum dasar dikenal sebagai “arsitek Undang-
undang Dasar RI Tahun 1945 bersama tokoh lain seperti Muhamad Yamin.
Dalam sidang BPUPKI tanggal 31 mei 1945 Mr. Soepomo mengusulkan
rancangan dasar negara bersama Ir. Soekarno dan Mr. Muhamad Yamin. Dalam
proses perumusan hukum dasar selain aktif menyampaikan pikiran-pikirannya,
beliau juga dipercaya sebagai Tim penghalus bahasa untuk Rancangan Undang-
undang Dasar.

Tokoh-tokoh yang disebutkan diatas hanyalah Sebagian dari para
tokoh pendiri negara. Selain tokoh-tokoh tersebut masih banyak lagi tokoh yang
berperan dan berjasa dalam mendirikan negara, siapa saja mereka? Bisakah anda
menyebutkan? Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, berbeda-beda
agama, ras, etnik atau golongan. Agar seluruh unsur bangsa Indonesia dapat
hidup dan bekerja sama dalam satu negara yang sama, diperlukan adanya
kesepakatan. Tanpa adanya kesepakatan-kesepakatan kehidupan kenegaraan
akan diatur berdasarkan kekuasaan belaka. Para pendiri negara bersepakat bahwa
negara yang didirikan adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu suatu
negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat persatuan dan
kesatuaan, kebangsaan atau nasionalisme. Negara Kesatuaan Republik Indonesia
didirikan dengan didasari oleh tekad untuk membangun masa depan bersama
dibawa satu negara yang sama, walaupun warga masyarakatnya majemuk.
Sunguh luar biasa pemikiran, peran dan jasa para pendiri negara Indonesia. Kita
patut bangga dan meneladani semangat kebangsaan maupun komitmen pada para
pendiri negara, dalam mewujudkan berdirinya Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah mempertahankan
dan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh para pendiri negara tersebut.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 55

Sekolah Menengah Pertama

Kita harus menjunjung tinggi kesepakatan nasional para pendiri negara yang

dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Apa saja

kesepakatan nasional para pendiri negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945. Apa saja kesepakatan nasinal para pendiri negara yang tertuang dalam

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ? Diantaranya ialah tentang susunan Negara

Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila. Pembukaan UUD NRI

Tahun 1945 merupakan pokok kaidah fundamental berdirinya NKRI karena itu tidak

dapat diubah.

Tokoh pendiri negara Indonesia merupakan putra terbaik bangsa yang memiliki

kemampuan dan visi kedepan untuk kebaikan bangsa Indonesia. Anggota BPUPKI

merupakan tokoh bangsa Indonesia dan orang-orang yang terpilih serta tepat mewakili

kelompok dan masyarakat pada waktu itu. Anggota BPUPKI telah mewakili seluruh

wilayah Indonesia, suku bangsa, golongan, agama dan pemikiran yang berkembang di

masyarakat saat itu. Ada dua paham utama yang dimiliki pendiri negara dalam sidang

BPUPKI, yaitu nasionalis dan agama. Pendiri negara yang didasarkan pemikiran

nasionalisme menginginkan negara Indonesia yang akan dibentuk merupakan negara

nasionalis atau negara kebangsaan, sedangkan golongan agama menginginkan

didasarkan pada salah satu agama. Berbagai perbedaan diantara anggota BPUPKI

dapat diatasi dengan sikap dan perilaku pendiri negara yang mengutamakan

kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan. BPUPKI

melaksanakan sidang dengan semangat kebersamaan dan mengutamakan musyawarah

dan mufakat. Ir. Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 menyatakan

“…kita hendak mendirikan negara Indonesia yang bisa semua harus melakukannya,

semua buat semua…” Dari pendapat Ir. Soekarno tersebut jelas terlihat bahwa para

pendiri negara berperan sangat besar dalam mendirikan negara Indonesia, terlepas dari

para pendiri negara tersebut memiliki latar belakang suku, agama dan ras yang

berbeda.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 56

Sekolah Menengah Pertama

Sidang BPUPKI dapat terlaksana secara musyawarah dan mufakat. Hal itu
dapat kalian lihat dari pertanyaan ketua BPUPKI dr. K. R. T Radjiman Wedyodiningrat
dalam sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, yaitu: “jadi rancangan ini sudah diterima
semuanya. Jadi, saya ulangi lagi, Undang-undang Dasar ini kita terima dengan sebulat-
bulatnya. Bagaimanakah tuan-tuan? Untuk penyelesaiaannya saya minta dengan hormat
yang setuju yang menerima untuk berdiri, dengan suara bulat diterima Undang-undang
Dasar ini. Terimakasih tuan-tuan.” Pertanyaan dari ketua BPUPKI dan tanggapan dari
seluruh anggota sidang BPUPKI menunjukkan bahwa para pendiri negara telah
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan,
serta mengutamakan musyawarah mufakat dalam membuat keputusan tentang dasar
negara dan UUD NRI Tahun 1945.

Keberhasilan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya
merupakan salah satu bukti cinta para pahlawan terhadap bangsa dan negara, dalam
Persidangan PPKI para tokoh pendiri negara memperlihatkan kecerdasan, kecermatan,
ketelitiaan, tanggung jawab, rasa kekeluargaan, toleransi dan penuh dengan pemufakatan
dalam setiap pengambilan keputusan. Sikap patriotisme dan rasa kebangsaan antara lain
dapat diketahui dalam pandangan dan pemikiran mereka yang tidak mau berkompromi
dengan penjajah dan bangga sebagai bangsa yang baru merdeka.

Aktifitas Individu

BPUPKI dan PPKI sangat penting dalam merumusakan dan mengesahkan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pendapatmu, apa saja peranan
BPUPKI dan PPKI dalam merumuskan dan mengesahkan UUD Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ?

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 57

Sekolah Menengah Pertama

Refleksi

1. Sudahkah kalian memahami materi pembelajaran dalam Bab III ini dengan baik,
yaitu mengenai materi “Perumusan dan Pengesahan Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945” ?

2. Selanjutnya dengan mempelajari UUD 1945 bagaimana perasaan kalian? Apakah
kalian bangga memilikinya? Dan sudahkah kalian bersikap taat terhadap
Konstitusi negara tersebut ?

3. Jika kita kaitkan dengan Cc5 nilai apa ingin kalian perjuangkan terhadap materi
ini secara karakter Tarakanita , apakah kalian telah memiliki nilai :
a. Celebration (sikap syukur)
b. Disiplin (taat terhadap Konstitusi)
c. Compassion (belarasa)
d. Community (persaudaraan sejati)

4. Secara karakter kebangsaan , apakah kalian telah memiliki nilai :
a. Religius (mensyukuri adanya keadilan dan norma )
b. Disiplin (mematuhi dan taat terhadap aturan hukum Konstitusi)
c. Tanggung jawab (penerapan dengan tanggung jawab)
d. Keteladanan (dari tokoh perumus UUD 1945)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 58

Sekolah Menengah Pertama

RANGKUMAN

1. UUD sering disebut sebagai konstitusi, meskipun sebenarnya arti konstitusi itu berbeda
dengan UUD. Konstitusi adalah hukum dasar yang tertulis dan tidak tertulis, Adapun
undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis.

2. Secara umum terdapat dua macam kontitusi yaitu :
a. Konstitusi tertulis yaitu : aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara dan tata
negara yang mengatur peri kehidupan satu bangsa didalam persekutuaan hukum negara.
b. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang
sering timbul dalam sebuah negara.Contoh konvensi dalam ketata negaraan Indonesia
antara lain: Pidato presiden setiap tanggal 16 agustus didepan sidang paripurna.

3. Fungsi Konstitusi bagi suatu negara:
a. Membatasi dan mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan
kekuasaannya terhindar dari kesewenang-wenangan terhadap rakyat.
b. Memberi suatu rangka dan dasar hukum untuk perubahan masyarakat yang dicita-
citakan dalam tahap berikutnya.
c. Sebagai landasan penyelenggaraan negara

4. Undang-undang Dasar yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan,
pembagiaan, wewenang dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan serta
perlindungan hak azasi manusia.

5. Proses perumusan UUD badan yang berperan adalah BPUPKI, sedangkan dalam proses
pengesahan UUD badan yang berperan adalah PPKI.

6. Dr. KRT. Radjiman Wedyodiningrat (ketua BPUPKI) yang memimpin dan
mengarahkan

jalannya persidangan BPUPKI sehingga menghasilkan keputusan-keputusan bersejarah
dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

7. Ir. Soekarno ( Anggota BPUPKI yang menjadi ketua Panitia Perancang Hukum Dasar),
ketua PPKI, Proklamator dan Presiden RI yang pertama. Beliau lahir di Surabaya
tanggal 6 Juni 1901. Beliau merupakan tokoh yang memegang peran sangat penting
dalam Proses Perumusan UUD

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 59

Sekolah Menengah Pertama

UJI KOMPETENSI PENGETAHUAN KD 3

A. Pilihan Ganda
Petunjuk soal : soal : Berilah tanda silang (x) huruf a, b, c, atau d pada jawaban yang benar!

1. Para pendiri negara menyepakati dasar negara Indonesia yaitu Pancasila, dan Undang - Undang
Dasar Tahun 1945 dijadikan sebagai….
A. Konstitusi negara atau hukum dasar negara Indonesi
B. Dasar hukum negara Indonesia
C. Dasar hukum penyelengaraan negara
D. Norma hukum di Indonesia

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditetapkan oleh PPKI pada pada
tanggal….
A. 18 September 1955
B. 17 Agustus 1945
C. 18 Agustus 1942
D. 18 Agustus 1945

3. Di dalam pembukaan UUD 1945 rumusan Pancasila terdapat pada….
A. Alenia pertama
B. Alenia kedua
C. Alenia ketiga
D. Alenia keempat

4. Hukum dasar yang yang dijadikan pegangan dalam pemerintahan negara adalah….
A. Konspirasi
B. Konstitusi
C. Konstruksi
D. Kontutusional

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 60

Sekolah Menengah Pertama

5. Perumusan dan pengesahaan Undang-Undang Dasar mengandung banyak pelajaran berharga bagi
bangsa Indonesia. Pelajaran yang dapat diambil bangsa Indonesia, khususnya generasi muda yaitu….
A. Membutuhkan sikap mementingkan kelompok
B. Meningkatkan semangat kebangsaan yang lebih tinggi
C. Mengajarkan untuk tidak selalu mengikuti organisasi
D. Menumbuhkan semangat rajin belajar mengejar cita-cita

6. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 berhasil disahkan, detik-
detik sebelum disahkan masih terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini terjadi pada kalimat sila 1
Pancasila. Atas kebesaran hati para pihak, rumusan tersebut diganti sehingga dapat diterima semua
golongan. Mufakat ini menjadi bukti bahwa para pendiri negara menerapkan sikap….
A. Taat hukum
B. Toleransi
C. Rela berkorban
D. Kerja keras

7. Konstitusi tidak tertulis disebut juga….
A. Konspirasi
B. Konstitusi
C. Konstruksi
D. Konvensi

8. Ketua dari panitia hukum dasar ialah….
A. M. Yamin
B. Sukarno
C. Hatta
D. Agus Salim

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 61

Sekolah Menengah Pertama

9. Salah satu perubahan dalam UUD NRI Tahun 1945 yaitu kata Pembukaan yang semula
adalah….

A. Mukaddimah
B . Kata pengantar
C. Preambule
D. Pendahuluaan

10. Toleransi merupakan salah satu nilai yang terkandung dalam proses perumusan dan
pengesahan UUD NRI Tahun 1945, Perilaku dibawah ini yang mengedepankan sikap
toleransi ditunjukkan oleh pernyataan….
A. Linda menjadi juara 1 dalam ajang pencarian bakat di sebuah stasiun televisi karena
kerja kerasnya.
B. Pak Joko selaku ketua RT dan para warga Bersama-sama mencari jalan keluar untuk
menangulangi bencana banjir.
C. Seluruh warga desa Sumber asih mempersilahkan pembangunan gereja dan pura
berdekatan dengan masjid didesanya.
D. Pak Syukri mempersilahkan warga menebang pohon mangga miliknya karena
membahayakan orang yang lewat dibawahnya.

Essay (Uraian) :
Petunjuk : Jawablah soal di bawah ini dengan tepat dan benar !

1. Jelaskan pengertian dari konstitusi !
2. Jelaskan arti penting UUD NRI Tahun 1945 bagi warga negara !
3. Sebutkan semangat dan komitmen pendiri negara pada perumusan dan penetapan UUD NRI

Tahun 1945 yang perlu kita tiru dan contoh. !
4. Tuliskan 3 hal yang akan kamu lakukan agar perjuangan para pendahulu dalam membuat dan

menetapkan UUD NRI Tahun 1945 tidak sia-sia !
5. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang peran Ir. Soekarno dalam Proses penyusunan UUD

NRI Tahun 1945 !

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 62

Sekolah Menengah Pertama

PROYEK

Proyek Kewarganegaraan:

1. Para pendiri bangsa dalam Sidang BPUPKI dan PPKI menunjukkan sikap
keteladanan dan negarawan. Mementingkan kepentingan negara di atas
kepentingan pribadi dan golongan, termasuk dalam proses merumuskan dan
menetapkan konstitusi negara. Apakah kalian telah memiliki sikap seperti yang
ditunjukan seorang negarawan?

2. Tulislah secara pribadi (Tugas Individu) dengan jujur bagaimana perilaku kalian
dalam merumuskan sesuatu keputusan bersama.

3. Tampilkan hasil Proyek Kewarganegaraan pada papan dinding kelas

Tabel Proyek Kewarganegaraan :

No Nilai/ Contoh konkrit Dampak Upaya
semangat perilaku peningkatan
Memiliki
1 Toleran Bersikap toleran banyak teman Meningkatkan
dibuktikan dengan pertemanan
2 Rela berkorban tidak membedakan tidak hanya di
teman sekolah

3 Persatuan dan
kesatuan

4 Mengutamakan
bangsa dan negara

5 …………..

Selamat mengerjakan

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 63

BAB Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

4

Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan
Antargolongan dalam

Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tunggal Ika

• Foto Upacara Peringatan HUT Kota Yogyakarta ke - 259
• Dokumentasi di SMP Stella Duce 1 Yogyakarta

• Kegiatan ini dapat dilihat liputannya pada link youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=L7SvJYAAwUY&feature=emb_logo

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 64

Sekolah Menengah Pertama

KOMPENTENSI DASAR

1.4. Menghormati keberagaman norma-norma, suku, agama, ras, dan antargolongan
dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan.

2.4. Menghargai keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

3.4. Mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika.

4.4. Mendemontrasikan hasil identifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan
antargolongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu :

1.Mensyukuri keberagaman (suku, agama, ras, antar-golongan dalam bingkai Tunggal Ika
secara adil sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

2. Menghargai dengan sikap toleran dan rasa tanggung jawab terhadap keberagaman suku,
agama, ras dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika

3. Mengkasifikasikan dan menguraikan keberagaman suku, agama, ras dan antar-golongan dalam
Bingkai BhinnekaTunggal Ika

4. Mendemontrasikan hasil analisis klasifikasi keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan
dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika

KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

KARAKTER TARAKANITA NILAI KARAKTER KEBANGSAAN
1.Celebration (sikap syukur)
2.Compassion (belarasa) 1. Religius (mensyukuri keberagaman)
3.Community (persaudaraan 2. Toleransi (menghargai perbedaan)
sejati) 3. Tanggung jawab (melaksanakan tugas

dan kewajiban baik kepada masyarakat,
bangsa dan negara)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 65

Sekolah Menengah Pertama

Apersepsi dan motivasi dengan menyanyikan Lagu Nasional
pada link youtube berikut : Rayuan Pulau Kelapa - All Artist (Cinta NKRI -
merinding dengernya) https://www.youtube.com/watch?v=K2shaHWTfcA

Apersepsi atensi gambar
Amati gambar di bawah ini !
Gambar ini mengisyaratakan tentang apa anak-anak?

• Gambar di atas merupakan beberapa keberagaman yang ada di Indonesia

• Sumber gambar : https://i.pinimg.com/ 919c1108e0001d4c972bfd36cbd93b4c.jpg (1600×941)
(pinimg.com) atau 919c1108e0001d4c972bfd36cbd93b4c.jpg (1600×941) (pinimg.com)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 66

Sekolah Menengah Pertama

A. MAKNA BHINNEKA TUNGGAL IKA

Tentu kalian tidak asing lagi mendengar dan melihat semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika.”
Moto atau Semboyan bangsa dan negara Indonesia ini sering kita lihat tertulis pada
Lambang Negara Republik Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Apakah kalian mengetahui
sejarah dan makna dari semboyan ‘Bhinneka Tunggal Ika’. Untuk itu mari kita pelajari
sekilas mengenai sejarah semboyan Bhinneka Tunggal Ika agar kita lebih menghayati
makna yang terkandung di dalamnya (Untuk melihat visual penjelasannya oleh Lembaga
MPR-RI silahkan klik pada link youtube berikut :
https://www.youtube.com/watch?v=Ldoo29GFHXE)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 67

Sekolah Menengah Pertama

Secara ketentuan tentang semboyan Bhinneka Tunggal Ika tidak akan lepas

dari lambang negara kita yaitu Garuda Pancasila. Ketentuan Simbol negara ini

terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 pasal 1 yang

menjelaskan mengenai 3 bagian yang terdapat dalam lambang negara, yaitu sebagai

berikut:

Burung Garuda, yang menegok dengan kepalanya lurus ke sebelah

kanannya; Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda;

dan Semboyan ditulis di atas pita yang dicengramkan oleh Garuda. Ketiga bagian

lambang negara tersebut dijelaskan secara rinci dalam PP No. 66 Tahun 1951, dan

telah ditegaskan pula dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pasal 46 UU No. 24 Tahun 2009

menyebutkan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda

Pancasila yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan, perisai berupa jantung dan

digantung dengan rantai pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda.

Secara sejarah, diuraikkan pada penjelasan pasal 46 dalam UU No.24

Tahun 2009, disebutkan bahwa: ‘Yang dimaksud dengan Garuda Pancasila’ adalah

lambang berupa burung garuda yang sudah dikenal melalui mitologi Kuno, yaitu

burung yang menyerupai burung elang rajawali’. Garuda digunakan sebagai lambang

Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah

bangsa yang besar dan negara yang kuat. Maksud dari ‘perisai’ ialah tameng yang

telah dikenal lama dalam kebudayaan dan peradaban asli Indonesia sebagai bagian

senjata yang melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai

tujuan. 68

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

Sekolah Menengah Pertama

Adapun yang dimaksud dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah
bermula dari pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga yang bernama Mpu
Tantular. Kata Bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika di artikan
berbeda-beda, tetapi tetap satu dan kata ‘tunggal ika’ , diartikan bahwa di antara
pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan.

Hal itu ditegaskan juga dalam Buku Empat Pilar kehidupan Berbangsa dan
bernegara (2012: 196), yang didalamnya dikutip oleh pendapat Suhandi Sigit,
menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika ditemukan dalam Kitab Sutasoma yang
ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa kerajaan Makapahit. Dalam kitab
tersebut Mpu Tantular menulis ”Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhinnêki
rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Buddha dan Siwa
(Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan
Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang
mendua). Ungkapan dalam bahasa Jawa Kuno tersebut, secara harfiah mengandung arti
bhinneka (beragam), tunggal (satu), ika (itu) yaitu beragam satu itu.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 69

Sekolah Menengah Pertama

Dengan demikian, Makna Bhinneka Tunggal Ika bagi negara Indonesia

. sangat penting dan mendalam karena semboyan tersebut dianggap sebagai alat pemersatu

bangsa. Dalam Hal ini Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa walaupun bangsa
Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat-istiadat, ras dan agama yang
beraneka ragam namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan, yaitu
bangsa dan negara Indonesia. Penjelmaan persatuan bangsa dan negara Indonesia tersebut
disimpulkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 tahun 1951 tentang lambang
Negara Republik Indonesia, yang diundangkan tanggal 28 Nopember 1951 dan termuat
dalam Lembaran Negara Nomor II Tahun 1951. Bhinneka Tunggal Ika merupakan
semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan
Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari seperti hidup
saling menghargai antara masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang
suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit dan lain-lain. Tanpa adanya
kesadaran sikap dan perilaku untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika pasti akan terjadi
perpecahan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena setiap orang hanya akan
hanya mementingkan diri atau daerahnya sendiri daripada kepentingan bangsa dan negara.

Jika melihat sejarah Bhinneka Tunggal Ika beserta definisinya, kita bisa
menyimpulkan bahwa fungsi dari semboyan ini adalah mewujudkan persatuan dan kesatuan
bangsa di tengah banyaknya perbedaan. Semboyan bangsa Indonesia tersebut mempunyai
fungsi sebagai landasan dasar negara untuk menjunjung tinggi kesatuan negara republik
Indonesia. Sehingga, fungsi tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat
sehari-hari, berbangsa maupun bernegara. Harapannya agar masyarakat bisa saling
menghargai perbedaan suku bangsa, bahasa, agama, bahasa, ras dan keberagaman lainnya
sehingga tidak akan terpecah belah.

https://www.selasar.com/bhinneka-tunggal-ika/

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 70

Sekolah Menengah Pertama

B. KEBERAGAMAN DALAM MASYARAKAT DI INDONESIA

Kita patut bersyukur, sebagai anak bangsa dan warga negara
Indonesia yang tinggal di sebuah negara yang kaya akan ragamnya atau memiliki
keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang
terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut dalam hal
/ aspek suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial-budaya, dan
ekonomi. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan
dan keindahan wilayah negara Indonesia. Luas wilayah negara Indonesia (5.193
juta km²) berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki bangsa
Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, terdiri atas 34 provinsi
dengan ribuan pulau (sejumlah 17.508 pulau) yang ada di dalamnya dan populasi
jumlah penduduk kurang lebih sebesar 262.594.708 jiwa (pada data BPS 2017,
https://www.bps.go.id). Hal Ini yang menjadikan Indonesia termasuk dalam
kategori bangsa yang besar dan sangat beraneka ragam atau dikenal sebagai
bangsa yang majemuk/plural

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 71

Sekolah Menengah Pertama

1 Faktor-faktor penyebab keberagaman masyarkat di Indonesia

a. Letak strategis wilayah Indonesia. Coba kalian amati letak geografi Indonesia dalam peta
dunia. Letak Indonesia yang strategis, yaitu di antara dua Samudra Pasifik dan Samudra
Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah kita menjadi jalur
perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas
dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan
bangsa asing yang berbeda ras, kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan
kemajemukkan ras, agama dan bahasa.

b. Kondisi negara kepulauan Negara Indonesia terdiri atas beribu-ribu pulau yang secara fisik
terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antar masyarakat dari pulau yang
berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-
masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini
mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, serta peranan laki-laki dan
perempuan

c. Perbedaan kondisi alam. Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan,
daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, dan laut mengakibatkan
perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan
yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat
pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian,
kesenian, bahkan kepercayaan.

d. Keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga
mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa
masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam
yang sulit. Sebaliknya sarana yang terbatas juga menjadi penyebab keberagaman masyarakat
Indonesia.

e. Penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru
baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap
perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau
budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat tetap
bertahan pada budaya sendiri.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 72

Sekolah Menengah Pertama

B2entuk – bentuk keberagaman masyarakat Indonesia

(SARA = Suku, Agama,Ras, dan Antar-golongan

a. Keragaman Suku

Suku bangsa sering juga disebut etnik. Menurut
Koentjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang memiliki
kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran dan identitas tersebut.
Kesadaran dan identitas biasanya dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, suku
bangsa merupakan gabungan sosial yang dibedakan dari golongan-golongan
sosial karena mempunyai ciri-ciri paling mendasar dan umum berkaitan
dengan asal usul dan tempat asal serta kebudayaan. Ciri-ciri mendasar yang
membedakan suku bangsa satu dengan lainnya, antara lain bahasa daerah,
adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal.

Keberagaman bangsa Indonesia, diakibatkan oleh jumlah
suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar
di seluruh wilayah Indonesia. Setiap suku bangsa mempunyai ciri atau
karakter tersendiri, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Menurut
penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia
terdapat 1.128 suku bangsa.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 73

Sekolah Menengah Pertama

Antar-suku bangsa di Indonesia memiliki berbagai perbedaan dan itulah yang
membentuk keanekaragaman di Indonesia. Beberapa suku bangsa di Indonesia
berdasarkan asal daerah tempat tinggal antara lain di Pulau Sumatra terdapat suku
Aceh, Gayo Alas, Batak, Minangkabau, dan Melayu. Di Pulau Jawa terdapat suku
Jawa, Sunda, Badui, Samin, sedangkan di Kalimantan terdapat suku Dayak. Di
Sulawesi terdapat suku Bugis, Manado, Gorontalo, Makasar. Kawasan Maluku
terdapat suku Ambon, Sangir Talaud, Ternate. Kawasan Bali dan Nusa Tenggara
antara lain suku Bali, Lombok, Bima, dan Timor. Sedangkan di Papua terdapat suku
Asmat, dan suku Dani

74

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

Sekolah Menengah Pertama

b. Keragaman Agama

Tahukah kalian, mengapa Indonesia memiliki keragaman agama?
Kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal
inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain banyak berdatangan.
Selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama Hindu
dan Budha dibawa oleh bangsa India yang sudah lama berdagang dengan
Indonesia. Ajaran agama Islam dibawa oleh pedagang Gujarat dan Parsi sekitar
abad ke13. Kedatangan bangsa Eropa membawa ajaran agama Kristen dan Katolik,
sedangkan pedagang dari Cina menganut agama Kong Hu Chu.

Berbagai ajaran agama diterima oleh bangsa Indonesia karena
masyarakat sudah mengenal kepercayaan seperti animisme dan dinamisme. Agama
mengajarkan kepada umatnya agar berbuat baik dan benar. Melakukan kebaikan
dan menegakkan kebenaran adalah perintah Tuhan yang wajib dilaksanakan.
Kesadaran beragama merupakan perwujudan keyakinan manusia terhadap
keberadaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sebagai pelajar, wajib mempunyai sikap taat
dalam beragama, yaitu dengan menjalankan segala
perintah ajaran agama dan menjauhi semua larangan
agama yang dianutnya. Dalam pergaulan sehari-hari,
tentu kalian sering menjumpai keberagaman agama.
Adanya keragaman agama tidak boleh menjadi
penghambat dalam pergaulan. Setiap pelajar harus
mengembangkan sikap toleran, hormat menghormati,
dan bekerja sama antarpemeluk agama serta
kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terwujud
kerukunan hidup.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 75

Sekolah Menengah Pertama

c. Keragaman Ras

Pada hakikatnya, manusia diciptakan dalam kelompok ras yang
berbeda-beda yang merupakan hak mutlak Tuhan Yang Maha Esa. Istilah Ras
berasal dari bahasa Inggris, yaitu race. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun
2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, menyebutkan bahwa ras
adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Setiap
manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan
ciri- ciri fisik, seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran
badan, bentuk badan, bentuk dan warna mata, dan ciri fisik yang lain.

Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan

oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di

dunia, serta letak dan kondisi geografis wilayah Indonesia. Beberapa ras yang ada

dalam masyarakat Indonesia antara lain ras Malayan- Mongoloid yang ada di

Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Kedua

adalah ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara

Timur. Ketiga adalah ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa, Jepang, dan

Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia. Terakhir adalah ras Kaukasoid, yaitu

orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika.

Kondisi masyarakat Indonesia yang memiliki keberagaman ras berpotensi

menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok-kelompok

masyarakat tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh

karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan,

kekerabatan, dan persahabatan sehingga terwujud perdamaian. Hal itu sesuai

dengan Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab bahwa bangsa

Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan

ras. 76

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

Sekolah Menengah Pertama

d. Keragaman Antar-Golongan

• Manusia hidup bukan hanya dalam keberagaman suku, agama, dan ras, tetapi juga dalam
keberagaman masyarakat termasuk adanya suatu golongan. Arti kata golongan menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI-daring dalam website:
https://www.kamusbesar.com/golongan),: golongan, ialah tumpukan; kelompok (orang);
yang sinonim dengan kata sebagai berikut:
(1) bangsa, kalangan, kaum, lapisan, lingkungan, keluarga,

• komunitas, puak, wangsa; (2) bilangan, jenis, kategori, kelas, kelompok,
klasifikasi, rombongan, rumpun, terup ; (3) blok, faksi, fraksi, kubu, partai, pihak.

• Contoh kalimat menggunakan kata "golongan"

• “Kita mendirikan negara Indonesia, yang kita semua harus mendukungnya. Semua buat
semua. Bukan krietsne buat Indoneisa, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan
Hadikoesoemo buat Indoneisa, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisemito yang
kaya buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia, semua buat semua.” ―Soekarno

• “Saudara-saudara yang bernama kaum kebangsaan yang di sini, maupun Saudara-
saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara
yang demikian itulah kita punya tujuan. kita hendak mendirikan suatu Negara 'semua
buat semua'. Bukan buat satu orang, bukan buat satu golongan,
baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi 'semua buat semua”.
―Soekarno. (https://motivasee.com/kamus/golongan/)

• Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut ”Social Stratification” atau
biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan masyarakat
menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan
dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya
ketidakseimbangan dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam
suatu sistem sosial. Dengan demikian, dalam kelas sosial terdapat pengolongan manusia
secara bertingkat atas dasar kedudukan atau status sosial sehingga menyebabkan
perbedaan antara hak dan kewajiban (file.upi.edu)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 77

Sekolah Menengah Pertama

Keberagaman masyarakat di Indonesia dapat dilihat dari struktur masyarakatnya.
Struktur masyarakat Indonesia menurut Syarif Moeis (2008) ditandai dengan dua ciri atau dua titik
pandang. Pertama, secara horizontal ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial
berdasarkan perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Secara
vertikal, ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Dalam sosiologi, adanya lapisan dalam masyarakat itu disebut ”Social
Stratification” atau biasa disebut dengan kelas sosial. Adanya perbedaan kelas dalam lapisan
masyarakat menyebabkan terjadinya penggolongan kelas-kelas secara bertingkat. Hal itu diwujudkan
dalam kelas tinggi, kelas sedang, dan kelas rendah dengan ditandai oleh adanya ketidakseimbangan
dalam pembagian hak dan kewajiban individu dan kelompok di dalam suatu sistem sosial. Dengan
demikian, dalam kelas sosial terdapat penggolongan manusia secara bertingkat atas dasar kedudukan
atau status sosial sehingga menyebabkan perbedaan antara hak dan kewajiban (file.upi.edu).

Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial, keberagaman masyarakat
ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-kelompok yang memiliki kebudayaan yang
berbeda satu sama lain. Kelompok-kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan
organisasi kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-golongan
di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan satu
sama lain dalam sebuah struktur. Sebagai negara yang memiliki keberagaman, adanya penggolongan
dalam kehidupan masyarakat di Indonesia merupakan suatu kewajaran.

Namun, keberadaan golongan-golongan dalam masyarakat dapat menyebabkan
terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap
hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementera golongan lainnya
dianggap banyak memiliki kekurangan. Adanya keberagaman antargolongan harus menjadi
pendorong terwujudnya dan tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa, misalnya golongan kelas
tinggi membantu golongan kelas rendah. Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi
kepentingan nasional. Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga negara hidup dalam
satu ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan ciri
bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan dan kesatuan bangsa.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 78

Sekolah Menengah Pertama

Selain dilihat dari lapisan masyarakat atau kelas sosial,
keberagaman masyarakat ditandai adanya segmentasi dalam bentuk kelompok-
kelompok yang memiliki kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Kelompok-
kelompok tersebut dapat berupa kesatuan-kesatuan sosial dan organisasi
kemasyarakatan. Adanya kelas sosial dan kesatuan sosial membentuk golongan-
golongan di masyarakat. Setiap golongan terdiri dari atas dua orang atau lebih yang
mempunyai hubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Sebagai negara yang
memiliki keberagaman, adanya penggolongan dalam kehidupan masyarakat di
Indonesia merupakan suatu kewajaran. Namun, keberadaan golongan-golongan
dalam masyarakat dapat menyebabkan terjadinya konflik. Hal ini dapat muncul
apabila muncul perasaan etnosentrisme yang menganggap hanya kelompok atau
golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lainnya
dianggap banyak memiliki kekurangan. Keberagaman antargolongan tidak boleh
menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan di masyarakat.

Adanya keberagaman antargolongan harus menjadi pendorong
terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa, dan pendorong tumbuhnya kesadaran
setiap warga negara akan pentingnya pergaulan demi memperkokoh persatuan dan
kesatuan bangsa misalnya golongan kelas tinggi membantu golongan kelas rendah.
Oleh karena itu, ciri golongan tidak ditonjolkan demi kepentingan nasional.
Meskipun berbeda-beda golongan namun seluruh warga negara hidup dalam satu
ikatan yang kuat, tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang
merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi
persatuan dan kesatuan bangsa.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 79

Sekolah Menengah Pertama

C. ARTI PENTING MEMAHAMI KEBERAGAMAN DALAM
BINGKAI BHINNEKA TUNGGAL IKA

Arti penting keberagaman masyarakat Indonesia memiliki makna, yaitu supaya kita
sebagai warga negara dapat mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan
kesatuan NKRI; karena keberagaman memiliki dampak positif dan negatif.
• Adapun dampak positif keberagaman, karena keberagaman merupakan kekayaan

budaya bangsa yang bermanfaat Bagi pengembangan dan kemajuan
pengetahuan, dan ilmu pengetahuaan, serta kreativitas dan inovasi
• Keberagaman juga memiliki potensi negatif yang mengakibatkan
ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara.
Alasan dasar memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditujukan
untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yaitu :
1. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, dapat
menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa (disintegrasi).
2. Aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh
berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan
kehidupan bangsa Indonesia

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 80

Sekolah Menengah Pertama

D. PERILAKU TOLERAN TERHADAP KEBERGAMAN SUKU,
AGAMA, RAS DAN ANTAR-GOLONGAN

Arti Toleran
Sikap toleran: berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain,
juga dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda.

Bentuk perilaku kehidupan dalam keberagaman agama di antaranya diwujudkan dalam
bentuk sebagai berikut :
a. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar.
b. Menghormati agama yang diyakini orang lain.
c. Tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain.
d. Toleran terhadap pelaksanaan ibadah yang dianut pemeluk agama lain.

Dasar Hukum ( UUD ) yang mengatur kebebasan beragama di Indonesia:
yaitu tercantum pada pasal 29 ayat (2);
Berikut isi dari UUD 1945 pasal 29 ayat (1) dan (2) :
(1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 81

Sekolah Menengah Pertama

Wujud perilaku toleran terhadap Keberagaman Suku dan Ras di Indonesia :
a. tidak menganggap diri lebih baik dari kita sendiri atau kita lebih baik dari orang lain
b. tidak diskriminasi RAS (rasis) atau membeda-bedakan antar sesama karena warna
kulit, rupa wajah dan bentuk tubuh
c. bersikap kebangsaan di atas sikap sukuisme (etnosentrisme) dan primordialisme
d. menjaga persatuan dengan tali persaudaraan dan solidaritas antar suku bangsa.

Wujud perilaku toleran terhadap Keberagaman Sosial Budaya :

Bagi seorang pelajar, perilaku dan semangat kebangsaan dalam mempertahankan
keberagaman budaya bangsa dapat dilaksanakan dengan :
a. mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia;
b. mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan
kesenangannya;
c. merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri; dan
d. menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia.

Wujud sikap toleransi sebagai pelajar (di lingkungan sekolah) :

a. menghormati teman yang berlainan agama
b. mengucapkan salam hari raya yang berlainan agama (Selamat Natal, Selamat

Imlek, Selamat berpuasa)
c. tidak saling ejek, tidak membully (merundung) terhadap fisik atau ras
d. bekerja kelompok dengan teman tanpa pandang bulu
e. bakti sosial dengan latar belakang yang berbeda
f. bangga dan cinta budaya ragam Indonesia dengan melestarikan ragam kebudayaan

dari tari tradisional, gamelan, batik buatan sendiri, dan mengenakan pakaian
nasional atau adat daerah seperti Gagrak Ngayogyakarta,

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 82

Sekolah Menengah Pertama

Refleksi

Setelah mempelajari materi ini, silahkan kalian refleksikan dengan menjawab
pertanyaan reflektif berikut :
1. Apa manfaat mempelajari materi KD ini “Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan

Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika Tunggal Ika’ ?
2. Apakah kalian telah menerapkan sikap spiritual (K.I. 1), yaitu telah mensyukuri

Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan dalam Bingkai Bhinneka
Tunggal Ika Tunggal Ika ?
3. Apakah kalian telah menerapkan sikap sosial (K.I. 2), yaitu bersikap. Menghargai
keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai Bhinneka
Tunggal Ika?
4. Apakah kalian telah memahami secara aspek pengetahuan (K.I. 3), yaitu mampu
mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antargolongan dalam bingkai
Bhinneka Tunggal Ika ?
5. Apakah kalian telah memiliki kecakapan secara aspek keterampilan (K.I. 4), yaitu
mampu mendemontrasikan hasil analisis klasifikasi keberagaman suku, agama, ras
dan antar golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika ?
6. Secara karakter Tarakanita , apakah kalian telah memiliki nilai :
a) Celebration (sikap syukur)
b) Compassion (belarasa)
c) Community (persaudaraan sejati)
7. Secara karakter kebangsaan , apakah kalian telah memiliki nilai :
a) Religius (mensyukuri adanya kerjasama)
b) Toleransi (menghargai perbedaan)
c) Tanggung jawab (melaksanakan tugas dan kewajiban baik kepada masyarakat,

bangsa dan negara)

YAYYaAyaSsaAnNTaTraAkaRnAitaKPAenNdIidTikAan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 83

Sekolah Menengah Pertama

RANGKUMAN

a. Ketentuan Simbol Negara Republik Indonesia ‘Bhinneka Tunggal Ika’
terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 1951 dan telah
ditegaskan pula dalam UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yang diuraikan pada pasal 46 yang
mengartikan bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah bermula dari
pepatah lama yang pernah dipakai oleh pujangga yang bernama Mpu
Tantular. Kata Bhinneka merupakan gabungan dua kata: bhinna dan ika di
artikan berbeda-beda, tetapi tetap satu dan kata ‘tunggal ika’ diartikan bahwa
di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan

b. Faktor penyebab keberagaman di Indonesia :
1) Letak strategis wilayah Indonesia
2) Kondisi negara kepulauan Negara Indonesia
3).Perbedaan kondisi alam
4) Keadaan transportasi dan komunikasi
5) Penerimaan masyarakat terhadap perubahan

c. Bentuk-bentuk keberagaman di Indonesia
1) Suku (banyaknya ragam suku di Indonesia, dari versi BPS tahun 2010, di
Indonesia terdapat 1.128 suku bangsa)
2) Agama (telah diresmikannya 6 agama di Indonesia)
3) Ras (ada 4 klasifikasi RAS di Indonesia, yaitu: (1) Ras Malayan- Mongoloid
yang ada di Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan
Sulawesi; (2) Ras Melanesoid yang mendiami daerah Papua, Maluku, dan
Nusa Tenggara Timur; (3) Ras Asiatic Mongoloid seperti orang Tionghoa,
Jepang, dan Korea. Ras ini tersebar di seluruh Indonesia; (4) ras Kaukasoid,
yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika).

4) Antar-golongan (secara stratifikasi sosial terdapat kelompok kelas sosial,
yaitu golongan atas, menengah, dan bawah; atau juga golongan kesatuan
masyarakat atau organisasi masyarakat.

d. Sikap toleran dalam keberagaman. Toleransi berasal dari bahasa Latin
yaitu tolerare : berarti menahan diri, bersikap sabar, membiarkan orang
berpendapat lain, juga dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki
pendapat berbeda

e. Wujud sikap toleransi kalian sebagai pelajar (di lingkungan sekolah) :
1) menghormati teman yang berlainan agama
2) mengucapkan salam hari raya yang berlainan agama (Selamat Natal, Selamat
Imlek, Selamat berpuasa)
3) tidak saling ejek, membuly (merundung) secara fisik / ras
4) bekerja kelompok dengan teman tanpa pandang bulu
5) bakti sosial dengan latar belakang yang berbeda
6) cinta budaya dan melestarikan ragam kebudayaan dari tari tradisional,
gamelan, batik buatan sendiri, dan pakaian adat/pakaian Nasional.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 84

Sekolah Menengah Pertama

UJI KOMPENTENSI KD 4

A. Soal Pilihan Ganda (Pilihlah salah satu pilihan jawaban yang paling tepat)

B. Soal Uraian 85
(Berilah penjelasan dengan jawaban yang lengkap !)
1. Jelaskan arti keberagaman dan toleransi !
2. Jelaskan faktor penyebab keragaman di Indonesia !
3. Jelaskan empat (4) tipe Ras di Indonesia beserta karakteristiknya !
4. Bagaimana upaya kalian sebagai pelajar di sekolah dalam mewujudkan toleransi !

•5. Bagaimana upaya agar keberagaman di Indonesia tidak menimbulkan perpecahan bangsa ?

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII

Sekolah Menengah Pertama

PROYEK TENTANG “TOLERANSI DALAM KEBERAGAMAN”

Cermati literasi / Wacana berikut !

SuaraJogja.id - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku
Buwono X mengatakan, Indonesia bukanlah hanya sekadar nama atau gambar deretan pulau di
atas peta dunia. Melainkan, sebuah kekuatan dahsyat yang disegani oleh bangsa lain dengan
penuh hormat.
"Inilah realitas bhinneka budaya kita, di mana baju kesatuan disulam, dengan dasar kecintaan
terhadap tanah air. Dan Tamansari bernama Indonesia, harus dirawat dengan rasa memiliki,"
kata dia, dalam Dialog Kebangsaan: Merawat Persatuan, Menghargai Keberagaman, di
Auditorium Universitas Islam Indonesia, Sleman, DIY, Selasa (14/1/2020).

Raja Ngayogyakarta Hadiningrat itu meyakini, dengan kerja sama dan
persatuan bersama, maka Indonesia akan maju dan gemilang. Sultan melanjutkan, merawat
persatuan sama dengan proaktif menjaga budaya, rasa agar lestari. "Alangkah eloknya, jika
keberagaman terjalin dalam serat yang menguatkan," kata dia.

Ia melihat, keberagaman adalah konsep Tuhan dalam misteri penciptaan
semesta. Tidak ada hasil ciptaan yang identik sama, dapat dipastikan ada perbedaan walau
sekilas nampak sama. Keberagamaan adalah realita yang terjadi atas kehendak Tuhan. Maka
bila ada yang menentang realitas keberagaman, maka orang itu sedang menentang kehendak
Tuhan. "Keberagamaan adalah keniscayaan yang harus dihargai dan disyukuri. Keberagamaan
bukanlah penghalang untuk bersatu," imbuhnya.

(https://jogja.suara.com/read/2020/01/14/102000/Sultan HB X Sebut Keberagaman Itu Rahmat
Tuhan yang Harus Dirawat - Suara Jogja)

PROYEK WAWANCARA KEPADA NARASUMBER TOKOH MASYARAKAT
Topik pertanyaan wawancara (no 1 dan 2)
1. Bagaimana pendapat warga pada tokoh pemimpin masyarakat (Gubernur DIY, Sri

Sultan Hamengu Buwana X) dalam rangka merawat keberagaman di wilayahnya ?
2. Bagaimana warga Yogyakarta mengupayakan persatuan dalam keberagaman di

wilayahnya ?
3. Proyek Kampanye ajakan hidup toleran, kerukunan dalam keberagama melalui

media Platform digital (sosial media) : Buatlah aksi / gerakan berupa kampanye bisa
berupa kalimat ajakan / meme / slogan di sosial media sebagai warga Yogyakarta
untuk merawat keberagaman dan toleransi di wilayahnya !

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 86

BAB Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

5

Kerjasama Dalam Berbagai Bidang
Kehidupan

sumber gambar : 1) gambar atas https://bimg.antaranews.com/jawabarat/2016/09/ori/20160908jokowi-
turnbull.jpg ; 2) gambar kiri bawah : foto dokumentasi pribadi sekolah (SMP Stella Duce 1 Yogyakarta)
tentang kerjasama pada pogram kegiatan live in bersama warga tahun 2018; 3) gambar kanan bawah :

96f59d02486d55cc2e53bfef09e8486c.jpg (900×675) (photonshouse.com)

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas VII 87

Sekolah Menengah Pertama

KOMPENTENSI DASAR

1.5. Mensyukuri makna kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
2.5. Mendukung bentuk-bentuk kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan di

masyarakat
3.5. Menganalisis bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di
masyarakat
4.5. Menunjukkan bentuk-bentuk kerjasama di pelbagai bidang kehidupan masyarakat.

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu :

1. Mensyukuri makna kerjasama dan arti pentingnya dalam berbagai bidang kehidupan
2. Menghargai secara sosial dengan sikap mau ikut bekerjasama/kooperatif, gotong-royong,

toleran, solidaritas dan kesetiakawanan sosial dalam berbagai bidang kehidupan
3. Menanalisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat
4. Mendemontrasikan hasil analisis pentingnya kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di

masyarakat

KARAKTER YANG DIKEMBANGKAN

KARAKTER TARAKANITA NILAI KARAKTER KEBANGSAAN
1.Celebration (sikap syukur)
2.Compassion (belarasa) 1. Religius (mensyukuri adanya kerjasama)
3. Community (persaudaraan 2. Toleransi (menghargai perbedaan)
sejati) 3. Kooperatif (Kerjasama) / gotong-royong
4. Kesetiakawanan sosial / solidaritas

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 88

Sekolah Menengah Pertama

Apersepsi dan motivasi (sebagai ice breaking) lagu permainan dengan gerak
pada link youtube berikut : https://www.youtube.com/watch?v=OJmp09EGAXE
Apersepsi atensi gambar
Amati gambar di bawah ini !
Gambar ini mengisyaratakan tentang apa anak-anak?

• Gambar di atas merupakan contoh perilaku kerjasama di lingkungan sekolah

• Sumber gambar : dokumentasi / foto dari SMP Stella Duce 1 Yogyakarta dalam kegiatan siswa,
yaitu: 2 foto yang atas ialah kegiatan live in dan 2 foto yang bawah ialah pada kegiatan outbond
dalam sesi acara dalam kegiatan kemah pramuka penggalang

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 89

Sekolah Menengah Pertama

A. MAKNA KERJASAMA DALAM BERBAGAI BIDANG

KEHIDUPAN

Atau lihat / amati pidato Ir. Soekarno tersebut dalam video dokumenter pada link berikut :

https://www.youtube.com/watch?v=QTfK-zuKGF8

Ir. Soekarno pernah mengemukakan dalam Sidang BPUPKI tentang istilah gotong
royong; “Gotong-royong adalah pembantingan-tulang bersama, pemerasan-
keringat bersama, perjoangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat
kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Ho-lopis-kuntul-
baris buat kepentingan bersama! Itulah Gotong Royong! Prinsip Gotong Royong
diatara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen,
antara yang bukan Indonesia tulen dengan peranakan yang menjadi bangsa
Indonesia.”

-Ir. Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 90

Sekolah Menengah Pertama

.

Yayasan Tarakanita Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII 91