policy brief

39

Pendahuluan Pandemi COVID-19 yang telah berlangsung lebih dari PADA PERATURAN DAERAH KOTA
setahun di Indonesia memicu gelombang tsunami krisis LUBUKLINGGAU NOMOR 13 TAHUN
hampir pada semua aspek kehidupan. Dunia
perumahsakitan dipaksa untuk memicu diri dalam hal 2008, VISI RSUD SITI AISYAH
penyediaan layanan dan infrastruktur sebagai respons LUBUKLINGGAU YAITU “TERWUJUDNYA
terhadap Sars-Cov 2 ini, sehingga menyedot sumber daya
rumah sakit yang lebih besar. Respons cepat dari RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SITI
pemerintah kota Lubuklinggau dalam tanggap darurat AISYAH SEBAGAI RUMAH SAKIT TUJUAN
bencana non-alam seperti disampaikan oleh Presiden Jokowi
pada Maret 2020, dengan berkoordinasi dengan semua UTAMA MASYARAKAT KOTA
fasilitas kesehatan primer hingga rumah sakit rujukan. Tak LUBUKLINGGAU DAN SEKITARNYA
Luput pula RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau terdampak besar DENGAN PELAYANAN YANG BERMUTU
ekonomi bisnis rumah sakitnya. RSUD harus memperbaiki, DAN BERKUALITAS”. KEMUDIAN
menambah sarana dan prasarana ruangan isolasi COVID-19, BERGANTI PADA TAHUN 2018 MENJADI”
ketersediaan obat-obatan dan alat pelindung diri dalam TERWUJUDNYA RUMAH SAKIT UMUM
tatalaksana COVID-19. Fenomena ini berdampak pada situasi DAERAH SITI AISYAH SEBAGAI RUMAH
kesehatan global dan meningkatkan permintaan layanan SAKIT RUJUKAN REGIONAL YANG
kesehatan di seluruh dunia, mulai dari fasilitas layanan
kesehatan primer sampai fasilitas layanan kesehatan tingkat PROFESIONAL DENGAN
lanjut. Rumah sakit harus mengambil peran lebih besar lagi MENGUTAMAKAN KEPUASAN DAN
untuk memperkuat diri dalam melayani kasus COVID-19. KESELAMATAN PASIEN”. VISI RUMAH
Dampak COVID-19 seperti ketakutan pasien datang ke rumah SAKIT MAMPU MENDORONG PARA
sakit, penurunan pemasukan rumah sakit, peningaktan STAKEHOLDERS MENCAPAI VISI
permintaan sumber daya kesehatan dan manusia dalam TERSEBUT. PERUBAHAN VISI RSUD TIDAK
pengelolaan kasus COVID-19, peningkatan biaya dan risiko SEMATA-MATA HANYA KEBUTUHAN
kebangkrutan. Pada pandemi ini, rumah sakit beradaptasi DIPLOMATIS DALAM PENYELENGGARAAN
pada proses efisiensi agar dapat bertahan.1,2 RUMAH SAKIT YANG TERMASUK DALAM
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak besar pada RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
finansial rumah sakit, tetapi juga sistem layanan kesehatan MENENGAH DAERAH (RPJMD) TAHUN
yang diberikan. Lebih dalam lagi, keadaan pandemic ini
membuat rumah sakit memutar otak untuk bagaimana 2018-2023.
bertahan melalui internalisasi organisasi rumah sakit.
Perencanaan strategis rumah sakit yang mumpuni BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN
diperlukan untuk menghadapi krisis global pandemic COVID- DALAM STRATEGI MENENTUKAN VISI, YAITU
19 melalui resilience, strategic agility dan enterpreneurship. IDENTIFIKASI AKTIVITAS PERUSAHAAN
Hospital resilience diperlukan untuk keberlangsungan bisnis BERDASARKAN IMPIAN YANG INGIN DIKEJAR,
rumah sakit (entreprenuership) melalui perencanaan PENETAPAN ARAH YANG JAUH KE DEPAN
program visioner yang dapat merespon kebutuhan dunia di (PANDANGAN MASA DEPAN), DAN
masa depan (strategic agility).3 MEMBERIKAN GAMBARAN BESAR TENTANG
Salah satu pendorong yang dapat menjadi pemicu/drive “SIAPA KITA”, “APA KITA” DAN “KEMANA KITA”
dalam organisasi yaitu visi rumah sakit yang telah ada dan MENGARAH.4 PENGEMBANGAN VISI BERSAMA
disepakati oleh pemilik dan operasional rumah sakit jauh (SHARED VISION) DARI FIFTH DISCIPLE (PETER
sebelum pandemic COVID-19 ada. Tujuan organisasi di masa SENGE) DIDALAM ORGANISASI SANGAT
depan dapat digambarkan melalui visi. Visi tidak hanya DIPERLUKAN UNTUK PENGUATAN DAN
mengandung inspirasi dan tantangan, tetapi juga harus KOKOHNYA SUATU ORGANISASI, TAK LUPUT
sangat berarti sehingga setiap pegawai/elemen organsasi PULA RUMAH SAKIT.6
bisa mengubungkan tugas yang dilakukannya dengan visi,
dengan demikian dapat dijadikan gambaran masa depan KRITERIA VISI YANG HARUS DIPENUHI:4
yang berpijak dari sekarang oleh stakeholder. Pernyataan A. SUCCINCT
visi dapat menjadi inspirasi dalam setipa tindakan semua PERNYATAAN VISI HARUS SINGKAT SEHINGGA
pihak yang ada dalam organisasi, yang perlu diperhatikan TIDAK LEBIH DARI 3-4 KALIMAT.
bahawa visi harus lah measurable (terukur), sehingga semua B. APPEALING
pihak tadi tahu apakah tindakannya sesuai dengan visi atau VISI HARUS JELAS DAN MEMBERIKAN
tidak.4,5 Visi dapat diimplementasikan melalui strategi dan GAMBARAN TENTANG MASA DEPAN YANG
program kegiatan. Visi menyiratkan harapan dan AKAN MEMBERIKAN SEMANGAT PADA
kebanggaan jika tercapai. Tidak ada suatu institusi yang CUSTOMER, STAKEHOLDER DAN PEGAWAI.
mempunyai visi menjadi lembaga tidak bermutu atau C. FEASIBLE
lembaga yang tidak disukai oleh masyarakat.5 VISI YANG BAIK HARUS BISA DICAPAI DENGAN
RESOURCE, ENERGI, WAKTU. VISI HARUSLAH
MENYERTAKAN TUJUAN DAN OBJECTIVE YANG
STRECTH BAGI PEGAWAI.
D. MEANINGFUL
PERNYATAAN VISI HARUS BISA MENGGUGAH
EMOSI POSITIF PEGAWAI NAMUN TIDAK BOLEH
MENGGUNAKAN KATA-KATA YANG MEWAKILI
SEBUAH EMOSI.
E. MEASURABLE
PERNYATAAN VISI HARUS BISA DIUKUR
SEHINGGA DIMUNGKINKAN UNTUK
MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA
SEHINGGA SETIAP PEGAWAI BISA
MENGETAHUI APAKAH VISI SUDAH BISA
DICAPAI ATAU 4 BELUM

Sejarah perkembangan RSUD Siti Aisyah yang 40
kepemilikan awalnya dari pihak swasta yang
kemudian dibeli oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau
saat itu pada tahun 2007. Perkembangan rumah
sakit Pemerintah Tipe D menjadi Tipe C dan
kemudian dijadikan rumah sakit umum daerah
rujukan regional yang menaungi kabupaten
Musirawas, kabupaten Musirawas Utara, dan
Kabupaten Empat Lawang. RSUD Siti Aisyah
memperoleh akreditasi KARS dengan peringkat
Paripurna pada tahun 2016 semakin mendorong
civitas RSUD untuk mengoptimalkan potensi rumah
sakit. Sampai saat ini, terjadi pergantian Direktur

RSUD yang terjadi 2 kali dalam 2 periode
kepemimpinan Walikota Incumbent meninggalkan
banyak pekerjaan rumah bagi direktur baru. Kondisi

ini sangat mendesak untuk membangkitkan citra
rumah sakit yang semakin merosot jauh sebelum

adanya pandemic COVID-19.

“RSUD Siti Aisyah Lubuklinggu di ujung tanduk
dalam masa Pandemi COVID-19”

Dilema rumah sakit pemerintah terjadi berulang-ulang
tanpa mendapatkan perhatian serius, yang pada

akhirnya menjadi kronis dan berpotensi mengancam
kelangsungan rumah sakit. Isu tata kelola rumah sakit
dan tata kelola klinis di RSUD Siti Aisyah menjadi bagian
tak terlepaskan dari peran civitas tenaga kesehatan baik
medis maupun non medis. Mulai dari permasalahan
organisasi structural hingga organisasi fungsional yang
menjadi tonggak berlangsungnya pelayanan kesehatan

bagi masyarakat Lubuklinggau, terlebih pada
pengalaman klinis yang dialami pasien seketika
mendapatkan perawatan. Kendala lainnya yaitu
penurunan jumlah pasien, keluhan pasien terkait obat
dan alkes yang menyebabkan mereka harus membeli
diluar, terlambatnya pembayaran klaim pasen JKN dan
Jamsoskes, ketidakcakapan manajemen keuangan
instalasi farmasi yang harus menelan pil pahit karena
di-Lock oleh distributor atau pun perusahan besar
farmasi. Kondisi ini semakin diperparah dengan

Pandemi COVID-19.

41

“Peran non-Sentral RSUD ditengah

Masyarakat Lubuklinggau”

Lemahnya dukungan pemerintah Kota Lubuklinggau terhadap RSUD Keterlibatan RSUD Siti Aisyah
Siti Aisyah tampak pada beberapa event besar yang dalam upaya mitigasi COVID-
diselenggarakan Kota Lubuklinggau, Dinas Kesehatan tidak 19 di Kota Lubuklinggau pun
memprioritaskan RSUD Siti Aisyah Lubuklinggau mengambil peran
sentral dalam layanan kesehatan. Pun RSUD Siti Aisyah tidak tidak menjadi prioritas,
terlebih pada pelaksanaan
menjadi FKRTL utama bagi 13 Puskesmas yang ada di Kota
Lubuklinggau.
Vaksinasi Sinovac COVID-19.
Pemerintah Kota
“PADA SAAT MASUK RUMAH SAKIT UNTUK BEROBAT TIDAK MASALAH. Lubuklinggau melalui Dinas
NAMUN BEGITU PASIEN SUDAH DI RUANG INAP, PASIEN MULAI
DIABAIKAN; YANG LEBIH MENGECEWAKAN LAGI, BEBERAPA KALI Kesehatan, cenderung
DIPANGGIL, SELALU MENDAPAT JAWABAN TUNGGU BAE, LAGI SIBUK. menggaet RSU Swasta yang
SETELAH DITUNGGU TIDAK DATANG MENGECEK PASIEN, RUPANYA dinilai lebih mumpuni dan
MEREKA LAGI MAEN HP”, UJAR MANTAN KETUA RT DI KELURAHAN mudah diajak bekerjasama.

LUBUKLINGGAU TIMUR II7

“ ,K a l a u b o l e h s a y a k a t a k a n p e l a y a n a n d i s a n a a m b u r a d u l t i d a k j e l a s d a n t i d a k s e s u a i S t a n d a r

( ) . ,O p e r a s i o n a l P r o s e d u r S O P S e t a h u s a y a k e t i k a p a s i e n m a s u k U G D y a n g t e r p e n t i n g h a r u s

,d i t a n g a n i d u l u l a l u d i o b s e r v a s i u n t u k m e n e n t u k a n a p a k a h s i p a s i e n h a r u s d i r a w a t i n a p a t a u

. ,h a n y a d i r a w a t j a l a n S a y a a n g g o t a D P R D s a j a b i s a m e n d a p a t p e l a y a n a n s e p e r t i i n i a p a l a g i

, ” . 8m a s y a r a k a t b i a s a
tegas Hambali dengan nada kecewa

Direktur Rumah Sakit Siti Aisyah, dr. Charlie “menyampaikan permasalahan di RSSA
adalah pada system keuangan pada saat Covid -19 mengakibatkan biaya operasional
mengalami kendala. Menurutnya kendala yang dihadapi adalah biaya pembelian obat
yang tidak bisa tertutupi oleh pihak RS dimana sebelumnya tidak pernah terjadi hal

seperti saat ini.”9

“PENDISTRIBUSIAN OBAT OLEH RSUD SITI AISYAH KOTA LUKLINGGAU “NAMUN DIA TIDAK PUNYA
DALAM RANGKA PEMBERIAN PELAYANAN KESEHATAN DIDUGA BELUM ,P I L I H A N K A R E N A K A M A R
DILAKUKAN SECARA MEMADAI, SEHINGGA MENGAKIBATKAN RESIKO
PENYALAHGUNAAN DAN KEHILANGAN OBAT PADA SAAT DISTRIBUSI ,L A I N S U D A H P E N U H

KARENA TIDAK TERTIB SECARA ADMINISTRASI (RAWAN
MALADMINISTRASI)”10

KALAUPUN ADA YANG

,K O S O N G K O N D I S I N Y A

LEBIH PARAH DARI KAMAR

YANG DIA TEMPATI

. “S E K A R A N G KONDISI

RUANGANNYA YANG

,K U R A N G N Y A M A N A P A L A G I

SEMALAM HUJAN

, ”R U A N G A N N Y A B O C O R

UJARNYA SAMBIL

MENUNJUK KE ARAH

PLAFON DAN TERLIHAT

EMBER DILETAKAN DI

LANTAI UNTUK

” 1 1M E N A M P U N G A I R H U J A N

42

PERNAH DISAMPAIKAN… Permasalahan kronis yang terjadi dalam lingkungan RSUD Siti
Aisyah sejak 2016 perlahan disampaikan dalam modus advokasi
dari rapat komite medis, rapat komite mutu dan keselamatan
pasien dan rapat bersama Dewan Pengawas Rumah Sakit, serta
REKOMENDASI rapat dengan manajemen rumah sakit. Permasalahan yang
diangkat yaitu rendahnya kepercayaan masyarakat untuk
1. SOLIDISASI BERUPA INTERNALISASI berkunjung ke RSUD yang disebabkan salah satunya stock out
DAN DOGMATISASI VISI RUMAH SAKIT obat dan alkes dalam penyelenggaraan layanan kesehatan baik
KEPADA CIVITAS RSUD SITI AISYAH di instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi bedah
LUBUKLINGGAU UNTUK sentral dan instalasi gawat darurat. Berbagai respons yang
MENINGKATKAN KINERJA BAIK TENAGA didapatkan namun tetap tidak mampu mengubah kondisi secara
PNS DAN BLUD. signifikan. Rendahnya kepercayaan masyarakat kota
2. PENINGKATAN KUALITAS Lubuklinggau ini seperti jauh panggang dari api untuk
INFRASTRUKTUR, SARANA DAN mencapai visi RSUD yaitu menjadi pusat rujukan masyarakat
PRASARANA SERTA SUMBER DAYA kota Lubuklinggau atau rujukan regional bagi kabupaten
MANUSIA BERKELANJUTAN DAN sekitar.

MUMPUNI. KESIMPULAN
PANDEMIC COVID-19 SAMPAI SAAT INI
3. INOVASI DALAM SISTEM LAYANAN MASIH BERLANGSUNG DAN
KESEHATAN DAN FASILITAS
KESEHATAN DALAM PANDEMI COVID- MEMBERIKAN DAMPAK PADA
19. KEBERLANGSUNGAN RSUD SITI AISYAH
4. MENEGUHKAN EKSISTENSI DAN LUBUKLINGGAU. VISI RSUD MAMPU
POSITIONING RSUD SITI AISYAH
LUBUKLINGGAU DAN BERKOMPETISI MENJADI INSPIRASI DAN HARAPAN BAGI
SEHAT DENGAN RUMAH SAKIT SEKITAR MASYAKARAT KOTA LUBUKLINGGAU.
5. DUKUNGAN PENUH WALIKOTA TANTANGAN DARI VISI INI ADALAH
LUBUKLINGGAU, DIREKTUR RSUD SITI PELAYANAN KESEHATAN DAN KETAHANAN
AISYAH LUBUKLINGGAU DAN FINANSIAL, SEHINGGA MAMPU
STAKEHOLDER LAINNYA. MEMBANGKITKAN KETAHANAN DALAM
6. MENJADIKAN RSUD SITI AISYAH PELAYANAN PASIEN. DUKUNGAN PENUH
LUBUKLINGGAU DARI PUNCAK WALIKOTA LUBUKLINGGAU MAMPU
LAYANAN KESEHATAN TINGKAT MENGUBAH KEADAAN LEBIH BAIK LAGI
LANJUT, PENGAMPU BAGI PUSKESMAS DENGAN PERENCANAAN STRATEGIS YANG
YANG DIMILIKI OLEH PEMERINTAH MELIPUTI SEMUA ASPEK TATAKELOLA
KOTA LUBUKLINGGAU, DENGAN SDM RUMAH SAKIT.

DAN TEKNOLOGI YANG HANDAL.

REFERENSI
1. SCHNEIDER AM, OPPEL EC, SCHERYOG J. INVESTIGATING THE LINK BETWEEN MEDICAL URGENCY AND HOSPITAL EFFICIENCY: INSIGHTS FROM THE GERMAN HOSPITAL
MARKET.
2. REINHARDT, ERIC. (2020) STATE ORDERS HEALTH PLANS TO PROVIDE CASHFLOW RELIEF FOR HOSPITALS DURING PANDEMIC. THE BUSINESS JOURNAL - CENTRAL NEW YORK;
SYRACUSE VOL. 34, ISS. 18.
3. LIU Y, LEE JM, LEE C, 2020, THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES OF A GLOBAL HEALTH CRISIS: THE MANAGEMENT AND BUSINESS IMPLICATIONS OF COVID 19 FROM AN
ASIAN PERSPECTIVE SPRINGER NATURE LIMITED 2020 . ASIAN BUSINESS & MANAGEMENT (2020) 19:277–297 HTTPS://DOI.ORG/10.1057/S41291-020-00119-X
4. MARHANAH SRI. ANALISIS VISI DANMISI RUMAH SAKIT. AVAILABLE AT:
HTTP://FILE.UPI.EDU/DIREKTORI/FPIPS/LAINNYA/SRI_MARHANAH/ANALISIS_VISI_%26_MISI_RUMAH_SAKIT.PDF. DIAKSES PADA 22 JUNI 2021
5. TRISNANTORO L. MISI DAN VISI RUMAH SAKIT. HTTPS://KEBIJAKANKESEHATANINDONESIA.NET/IMAGES/BUKU/MRS2/ASPEK_BAB%20VI%20-
%20MISI%20DAN%20VISI%20RUMAH%20SAKIT.PDF. DIAKSES PADA 22 JUNI 2021
6. SENGE PM. THE FIFTH DISCIPLINE: THE ART & PRACTICE OF THE LEARNING ORGANIZATION. DOUBLEDAY. NEW YORK. 1990
7. HTTPS://WWW.SOROTNEWS.CO.ID/2021/03/05/PELAYANAN-RS-SITI-AISYAH-LUBUK-LINGGAU-DI-SOROT-WARGA/. DIAKSES PADA 25 JUNI 2021
8. HTTPS://WWW.LINGGAUPOS.CO.ID/DEWAN-KECEWA-DENGAN-PELAYANAN-RS-SITI-AISYAH/. DIAKSES PADA 25 JUNI 2021
9. HTTPS://WARTAKITANEWS.COM/2021/03/06/RSUD-SITI-AISYAH-LUBUKLINGGAU-AKAN-DIJADIKAN-UPT-BERSIFAT-KHUSUS/. DIAKSES PADA 25 JUNI 2021
10. HTTPS://KLIKANGGARAN.COM/PERISTIWA/PERISTIWA-DAERAH/DISTRIBUSI-OBAT-RSUD-SITI-AISYAH-KOTA-LUBUKLINGGAU-RAWAN-DI-ADMINISTRASI.HTML. DIAKSES PADA
25 JUNI 2021
11. HTTPS://PALPOS.ID/2019/06/22/GANGGU-KENYAMANAN-PASIEN/. DIAKSES PADA 25 JUNI 2021

43

Policy Brief

Mata Kuliah Kebijakan Kesehatan

ANTENATAL CARE (ANC) YANG BERKUALITAS

BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI
DITENGAH PANDEMI COVID-19 YANG MENGANCAM

ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA

dr. Ketut Ratna Dewi Wijayanti SpOG(K)-KFM

2006560636

Kajian Administrasi Rumah Sakit

Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

Policy Brief 44

ANTENATAL CARE (ANC) YANG BERKUALITAS BAGI IBU HAMIL RISIKO TINGGI

DITENGAH PANDEMI COVID-19 YANG MENGANCAM

ANGKA KEMATIAN IBU DI INDONESIA

dr. Ketut Ratna Dewi Wijayanti SpOG(K)-KFM (2006560636)

Program Pasca Sarjana Kajian Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan Masyarakat – Universitas Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Penyebaran kasus COVID-19 berlangsung sangat cepat, baik di dunia maupun di Indonesia. Covid-19, tidak mengenal batas,
dapat menyerang siapa saja tanpa kecuali, termasuk ibu hamil dan anak-anak.
Selama pandemi COVID-19 dan menghadapi era new normal, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan secara optimal, aman
bagi pasien dan tenaga kesehatan dengan berbagai penyesuaian berdasarkan panduan penanganan covid atau protokol
kesehatan.
Target penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat menjadi satu masalah
besar yang menjadi tantangan dimasa pandemi. Penurunan jumlah pasien yang datang ke rumah sakit (RS) menjadi tantangan
dalam pelayanan di RS rujukan yang juga otomatis menjadi tantangan dalam target penurunan AKI di Indonesia.

Pendahuluan

Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk
melihat keberhasilan upaya kesehatan ibu. AKI adalah rasio
kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas yang
disebabkan oleh kehamilan, persalinan, dan nifas atau
pengelolaannya tetapi bukan karena sebab-sebab lain seperti
kecelakaan atau insidental di setiap 100.000 kelahiran hidup.

Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator
ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat, karena
sensitifitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik
dari sisi aksesibilitas maupun kualitas. Secara umum terjadi
penurunan kematian ibu selama periode 1991- 2015 dari 390
menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi
kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak
berhasil mencapai target MDGs yang harus dicapai sebesar 102
per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015 bahkan
memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan
target MDGs.

Target penurunan AKI ditentukan melalui tiga model
Annual Average Reduction Rate (ARR) atau angka penurunan
rata-rata kematian ibu pertahun seperti tabel 1 Berdasarkan
model tersebut diperkirakan pada tahun 2024 AKI di Indonesia
turun menjadi 183/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2030
turun menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup.
Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 memperlihatkan
tempat persalinan paling banyak digunakan yaitu rumah sakit
(baik pemerintah maupun swasta) dan praktek tenaga
kesehatan (nakes). Namun penggunaan rumah masih cukup
tinggi sebesar 16,7%, yang menempati urutan ketiga tertinggi
tempat bersalin.
Target penurunan AKI ditentukan melalui tiga model Annual
Average Reduction Rate (ARR) atau angka penurunan rata-rata
kematian ibu pertahun seperti tabel 1 Berdasarkan model
tersebut diperkirakan pada tahun 2024 AKI di Indonesia turun
menjadi 183/100.000 kelahiran hidup dan di tahun 2030 turun
menjadi 131 per 100.000 kelahiran hidup.

Rumah Sakit Bali Mandara (RSBM) sebagai rumah sakit rujukan 45
tipe B tingkat propinsi Bali, memiliki peran besar dalam
menurunkan AKI. Penanganan ibu hamil berisiko tinggi Tantangan pelayanan ANC yang optimal pada masa pandemi
memerlukan perhatian khusus, sementara Pandemi Covid-19 Covid -19 diantaranya:
menyebabkan banyak perubahan pola pelayanan secara 1. Edukasi untuk meningkatkan pengetahuan ibu dan keluarga
mendadak yang ternyata mempengaruhi jumlah kunjungan
layanan di RS. terkait Covid -19 dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi
Layanan RS yang sempat dibatasi, masalah ketersediaan Alat baru lahir di era pandemi.
Pelindung Diri (APD), pemeriksaan skrining, informasi yang 2. Belum semua bidan tersosialisasi pedoman pelayanan
masih terbatas di masyarakat turut mempengaruhi jumlah Kesehatan Ibu & Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB) &
kunjungan pemeriksaan kehamilan terutama yang berisiko kesehatan reproduksi (KesPro) di era pandemi dan New
tinggi ke RSBM sebagai rumah sakit rujukan tingkat propinsi. Normal.
Idealnya pemeriksaan kehamilan atau Ante Natal Care (ANC) 3. Di era pandemi Covid -19, - fasilitas kesehatan baik primer
dilaksanakan terintegrasi minimal sebanyak 6 kali dalam maupun rujukan harus betul- betul siap dalam pemenuhan
kehamilan. APD, sarana prasarana dan sumber daya manusia.
Dari laporan tahunan kunjungan rawat jalan klinik kebidanan dan 4. Keselamatan bidan & pasien harus dilindungi sehingga
kandungan di RSBM yang memiliki 3 orang dokter spesialis diperlukan penyesuaian pelayanan agar terhindar dari
kandungan dan 1 konsultan kedokteran fetomaternal tampak penularan.
rata – rata penurunan sekitar 27 %. 5. Akses pelayanan kebidanan di era pandemi Covid -19
mengalami perubahan, dimana hampir semua faskes primer
membatasi pelayanan.
6. Tingginya kasus penderita Covid -19 yang dirawat di RS
rujukan berpengaruh terhadap penanganan pelayanan
rujukan maternal dan neonatal

CAPAIAN KUNJUNGAN POLIKLINIK KEBIDANAN 2019

120
105

100 95

80 70 72 77 82 81 79 78 80 78
60 66 63 72 67

60 52 55 51 58 53
46 49 48
49 45 39 36 37 42
40 40 35 39 38 38
31

20

0 OBSTETRI RESTI GYNEKOLOGY
OBSTETRI NORMAL

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
JULI AGUSTUS NOVEMBER DESEMBER
SEPTEMBER OKTOBER

CAPAIAN KUNJUNGAN POLIKLINIK KEBIDANAN 2020

90

80 78 78

66 71

70 64 63 61 63
55
60 52 58 54 58 48 52 46 55 50
41 42 42
50 46 43 41 41
41
35
40 30 21 27 30 30 27 20 24

30

20 12

10

0 OBSTETRI RESTI GYNEKOLOGY
OBSTETRI NORMAL

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
JULI AGUSTUS NOVEMBER DESEMBER
SEPTEMBER OKTOBER

46

Permasalahan secara umum didapatkan : Kendala yang dihadapi di masa pandemi diantaranya:
1. Tanpa disadari banyak Orang Tanpa Gejala (OTG) yang 1. Kesulitan dalam pemenuhan APD dan bahan pencegahan

beraktifitas seperti biasa, berisiko menularkan pada ibu infeksi/antiseptik
hamil yang secara teoritis lebih rentan tertular virus Covid- 2. Kesadaran untuk perlindungan diri pasien dengan
19.
2. Belum ada skrining rutin bagi ibu hamil dan belum menggunakan masker dan mencuci tangan masih kurang,
direkomendasikannya pemberian vaksin bagi ibu hamil. sebagai imbas ketimpangan informasi di media sosial dan
3. Banyak informasi terkait Covid-19 di media sosial yang masih adanya kelompok yang tidak meyakini situasi
belum terbukti benar, namun dapat mempengaruhi pandemi yang sedang dihadapi.
masyarakat secara negatif yang pada akhirnya dapat 3. Rasa khawatir tenaga kesehatan/bidan ketika merawat
mempengaruhi kunjungan ke pusat layanan kesehatan. pasien yang tidak terbuka dengan kondisi kesehatannya,
4. Masih beragamnya pemahaman masyarakat terhadap apalagi pasien yang menutupi hasil pemeriksaan Covid-19.
Covid-19. 4. Alat screening rapid test terbatas dan mahal,
5. Tingkat kecemasan masyarakat cukup tinggi, termasuk ibu 5. Ketakutan ibu hamil untuk datang keklinik, Puskesmas
hamil. maupun RS untuk mendapatkan layanan ANC maupun
6. Kepatuhan masyarakat masih rendah persalinan apalagi RSBM menjadi salah satu pusat rujukan
pelayanan pasien Covid-19

Rekomendasi 47

1. Penyelenggaraan Pelayanan antenatal (ANC) pada masa 6. Mengefektifkan edukasi dan informasi kepada masyarakat
Pandemi harus mempertimbangkan pencegahan penularan melalui media sosial sekaligus menangkal informasi yang
Covid -19 dengan penerapan Pencegahan dan Pengendalian keliru dimasyarakat tentang pandemi Covid-19 dan tentang
Infeksi (PPI) baik bagi ibu dan janinnya, maupun tenaga pelayanan yang mengutammakan patient safety yang
kesehatan. dilaksanakan di RSBM.

2. Kerjasama dengan Pemerintah Propinsi Bali sebagai pemilik 7. Mengembangkan aplikasi informasi yang menjembatani
RS misalnya dengan bantuan pemberian reagen untuk komunikasi antar fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah
skrining pemeriksaan Covid-19 sangat membantu sekitar RSBM dan antar RS rujukan.
meringankan pasien yang hendak melakukan pemeriksaan
ANC terintegrasi sekaligus memberi rasa aman baik dari sisi Kesimpulan
pasien maupun tenaga kesehatan.
Masih banyak tantangan yang dihadapi manajemen dan tenaga
3. Pelaksanaan kunjungan antenatal didahului dengan janji kesehatan dalam memberikan layanan ANC terintegrasi bagi ibu
temu / teleregistrasi melalui media komunikasi untuk hamil terutama yang berisiko tinggi di RSBM sebagai rumah sakit
mencari faktor risiko dan gejala Covid -19 dan faktor risiko rujukan tipe B Propinsi Bali. Kerjasama dengan Pemerintah
lainnya sebagai deteksi dini faktor risiko dan dilanjutkan Propinsi Bali sebagai pemilik RS dalam mengedukasi masyarakat
dengan penatalaksanaan pelayanan ANC sesuai dengan melalui SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang dimiliki
rekomendasi WHO & standar 10T (Standar Pelayanan juga sangat membantu upaya pelayanan ANC terintegrasi dan
Minimal Bidang Kesehatan) dan penerapan protokol mencegah keterlambatan pelayanan bagi ibu hamil yang masuk
Kesehatan. katagori risiko tinggi.

4. Tenaga kesehatan harus memperkuat kemampuan ibu dan Upaya meningkatkan jumlah kunjungan rawat jalan
keluarga dalam memahami Buku KIA untuk mengenali untuk pemeriksaan ANC merupakan titik awal meningkatkan
tanda bahaya dan menerapkan asuhan selama kehamilan kunjungan persalinan bagi ibu hamil terutama yang berisiko
dan pasca persalinan dalam kehidupan sehari-hari . tinggi sebagai salah satu upaya dalam mengejar penurunan AKI
di Indonesia.
5. Mengaktifkan konsultasi dan konseling melalui media sosial
semacam Whatsapp grup yang sudah ada
bekerjasama dengan jejaring pelayanan kesehatan di
wilayah RSBM.

Daftar Pustaka

1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Kesehatan No.97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa
Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, Dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan
Kesehatan Seksual.

2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Riset Kesehatan Dasar 2018.
3. Laporan Tahunan Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan RSUD Bali Mandara Tahun 2019
4. Laporan Tahunan Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan RSUD Bali Mandara Tahun 2020
5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pedoman bagi Ibu Hamil, Nifas, dan Bayi Baru Lahir selama Social Distancing.

Jakarta,2020
6. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Pedoman Penanganan Maternal Covid-19 dan Implikasi terhadap Pelayanan

Kesehatan Maternal. Jakarta 2020

48

Policy Brief
PENANGANAN KASUS HIV/AIDS

DI TENGAH PANDEMI COVID-19, TERABAIKAN?

Batam, Juni 2021 Pendahuluan

Ringkasan Sejak terjadinya pandemi COVID-19, penanganan
HIV/AIDS seakan-akan menghilang, padahal
HIV/AIDS merupakan salah satu penyakit penyebarannya tetap terjadi di masyarakat,
virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh bahkan mungkin lebih cepat dari sebelum
manusia. Sejak ditemukannya kasus pertama kali pandemi. Saat ini Kepri masih menempati 10
pada tahun 1980 pada 5 pria homoseksual di besar provinsi dengan jumlah kasus HIV/AIDS
Amerika Serikat, saat ini jumlah penderitanya di terbanyak di Indonesia
seluruh dunia telah mencapai angka 38 juta jiwa.
Angka ini akan terus bertambah jika tidak ada Peringkat Provinsi Berdasarkan Jumlah Kumulatif
pencegahan. Kasus HIV+ dan AIDS

Banyak hal yang telah dilakukan untuk yang dilaporkan dari tahun 1987 s/d Maret 2020
menanggulangi penyebaran HIV/AIDS di
masyarakat, hingga targetnya pada tahun 2030 Peringkat Provinsi HIV AIDS Jumlah
adalah menjadi akhir epidemi HIV/AIDS. Untuk
mempercepat pencapaian tujuan pencegahan 1 Jawa Timur 58.673 20.904 79577
dan pengendalian HIV/AIDS digalakkan gerakan
three zero dengan target: zero new HIV infection, 2 DKI Jakarta 67.137 10.624 77.761
zero AIDS related death and zero discrimination
3 Papua 36.997 23.609 60.606
Perjalanan mengakhiri HIV/AIDS tentu
masih panjang, tetapi siapa sangka sedang giat- 4 Jawa Barat 41.873 7.562 49.440
giatnya melaksanakan program penanggulangan
HIV /AIDS, pandemi COVID-19 mengamuk! Perlu 5 Jawa 34.805 12.236 47.041
adanya dukungan dari semua pihak untuk tetap Tengah
fokus pada usaha dan target eliminasi HIV/AIDS
dari muka bumi. 6 Bali 22.000 8.340 30.340

7 Sumatera 19.979 4.065 24.044
Utara

8 Sulawesi 10.699 3.416 14.115
Selatan

9 Banten 10.260 3.191 13.451

10 Kepulauan 10.010 2.095 12.106
Riau

(Sumber: Ditjen P2P, Kemenkes RI, 29 Mei 2020)

49

Penyakit HIV-AIDS merupakan penyakit Cara Menghindari Penularan HIV
yang disebabkan oleh virus yang menyerang
kekebalan tubuh manusia dengan cara A. (Abstinence), absen seks atau tidak melakukan
menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. hubungan seks bagi yang belum menikah
Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan,
kekebalan tubuh akan semakin lemah, sehingga B. (Be faithful), bersikap saling setia kepada satu
rentan diserang berbagai penyakit. Infeksi HIV pasangan seks (tidak berganti-ganti pasangan)
yang tidak segera ditangani akan berkembang
menjadi kondisi serius yang disebut AIDS C. (Condom), cegah penularan HIV melalui
(Acquired Immuno Deficiency Syndrome) yang hubungan seksual dengan menggunakan
merupakan stadium akhir dari infeksi HIV. Jadi kondom
kematian ODHA tidak selalu karena AIDS, tetapi
bisa pula karena penyakit lain seperti TBC, diare, D. (Drug no), dilarang menggunakan narkoba
meningitis, ensefalitis, pneumonia dan lain-lain E. (Education), pembreian edukasi dan informasi

Sejak kasus pertama tahun 1987 di yang benar mengenai cara penularan,
Indonesia hingga 21 Maret 2020 telah ditemukan pencegahan dan pengobatannya
640.443 kasus, namun yang terpantau hanya
511.955 atau 79,9%. Hal ini berarti ada 128.499 Obat ARV (Antiretroviral)
ODHA (Orang dengan HIV/AIDS) yang tidak
terpantau. Kasus HIV/AIDS yang tercatat tidak Hingga saat ini belum ditemukan obat
serta merta menggambarkan jumlah kasus untuk menyembuhkan HIV/AIDS, namun sudah
seluruhnya. Seperti fenomena gunung es, 15% ada obat untuk mengendalikan virusnya. Obat
yang tampak merupakan temuan kasus, 85% ARV diberikan gratis melalui fasilitas kesehatan
sisanya tidak terdeteksi dan dapat menjadi yang ditunjuk oleh pemerintah yang juga menjadi
sumber penularan tempat untuk melakukan tes HIV. Sistem tes HIV
di Indonesia melalui Klinik VCT (Voluntary
Penularan HIV/AIDS Counseling and Testing) yaitu tes HIV sukarela
dengan konseling sebelum dan sesudah tes.
Ada empat cara penularan HIV/AIDS, Dengan konseling sebelum dan sesudah tes
yaitu: diharapkan pasien dapat lebih siap menerima
apapun hasil tes dan jika positif mau melanjutkan
1. Hubungan seksual, pengobatan dengan ARV seumur hidup.

Hubungan seksual paling berisiko adalah lelaki Pasien yang menjalani tes HIV harus
seks lelaki (LSL), transgender, pekerja seks, mengikuti prinsip berupa 5 komponen dasar yang
pelanggan pekerja seks dan partner seks dari telah disepakati secara global yaitu 5C (informed
populasi berisiko consent, confidentiality, counseling, correct test
results, connections to care, treatment and
2. Berbagi jarum suntik, prevention services). Prinsip 5C harus diterapkan
pada semua model layanan testing dan konseling
Orang yang memakai narkoba suntik 22 kali (TK) HIV.
lebih berisiko tertular HIV/AIDS
Setelah diagnosis HIV dinyatakan positif,
3. Produk darah dan organ tubuh, pasien diberikan konseling pasca-diagnosis untuk
meningkatkan pengetahuannya mengenai HIV
Melalui transfusi darah, transplantasi termasuk pencegahan, pengobatan dan
pelayanan, yang tentunya akan memengaruhi
4. Ibu hamil positif HIV ke bayinya. transmisi HIV dan status kesehatan pasien.

Orang dengan HIV harus mendapatkan
informasi dan konseling yang benar dan cukup
tentang terapi ARV sebelum memulainya. Hal ini
sangat penting dalam mempertahankan
kepatuhan minum ARV karena harus diminum
selama hidupnya dan juga meningkatkan

50

kesadaran ODHA untuk tidak menularkan ke orang Pendekatan dan Hasil
lain.
Berbagai permasalahan harus kita hadapi dalam
Isi dari konseling terapi ini termasuk: kepatuhan upaya penanggulangan infeksi HIV di Indonesia,
antara lain:
minum obat, potensi/kemungkinan risiko efek
samping atau efek yang tidak diharapkan, atau Pentingnya mengedukasi masyarakat mengenai
terjadinya sindrom inflamasi rekonstitusi imun cara penularan dan penanggulangan HIV di
komunitas
(immune reconstitution inflammatory
syndrome/IRIS) setelah memulai terapi ARV, Perlunya peningkatan jumlah tes HIV yang
komplikasi yang berhubungan dengan ARV jangka dilaksanakan di masyarakat
panjang, interaksi dengan obat lain, monitoring
Layanan HIV yang terintegrasi, tidak terpisah dan
keadaan klinis, dan monitoring pemeriksaan eksklusif sehingga dapat menurunkan risiko
laboratorium secara berkala termasuk stigma
pemeriksaan jumlah CD4. Setelah dilakukan
Pentingnya pelatihan bagi tenaga kesehatan di
konseling terapi, pasien diminta membuat fasilitas pelayanan kesehatan dalam upaya
persetujuan tertulis/informed consent untuk menemukan dan menangani kasus HIV/AIDS
memulai terapi ARV jangka panjang.
Pendistribusian alat tes HIV dan obat ARV yang
Pada konseling, pemeriksaan HIV juga ditawarkan secara merata di seluruh Indonesia sehingga
secara aktif pada pasangan seksual pasien yang dapat terjangkau oleh masyarakat
diketahui HIV positif, baik suami/istri, pasangan
tetap premarital, pasangan poligami, dan Optimasi peran swasta dalam upaya
pasangan seksual lainnya. Anak yang lahir dari ibu penanggulangan
HIV positif juga ditawarkan pemeriksaan HIV
secara aktif, demikian pula orang tua dari Untuk memaksimalkan upaya di atas perlu
bayi/anak yang didiagnosis HIV. dilakukan dialog dengan berbagai pihak yang
terkait, berbagai disiplin ilmu, tenaga kesehatan
Pada studi observasi populasi kunci di 4 kota pelaksana program, stakeholder serta
Indonesia menunjukkan bahwa kemungkinan membutuhkan keterlibatan masyarakat.
memulai terapi ARV lebih besar jika tes dilakukan
pada tempat yang juga menyediakan layanan Batam sebagai salah satu pulau di Provinsi
pencegahan serta perawatan, dukungan, dan Kepulauan Riau yang masyarakatnya plural.
pengobatan (PDP). Kesinambungan pelayanan Penduduk Pulau Batam Berasal dari berbagai
dan pencegahan penularan pasca-diagnosis suku, agama dan ras yang berbeda-beda.
merupakan komponen kunci layanan tes HIV yang Sebagian besar panduduknya adalah pendatang
efektif dan komprehensif. yang bekerja di sektor industri dan pariwisata.
Berdasarkan data yang masuk ke SIHA sampai
Sejak 19 Desember 2012 Kemenkes menyediakan Oktober 2018 telah tercatat 6.359 kasus HIV dab
SIHA, yaitu suatu sistem pencatatan dan 2.380 kasus AIDS. Dari angka tersebut kelompok
pelaporan kasus HIV/AIDS dan IMS yang resmi pekerjaan tertinggi adalah karyawan/buruh pabrik
meliputi level kabupaten, provinsi dan nasional disusul ibu rumah tangga, dan hamper semua
dalam satu bank data nasional yang kredibel, legal kelompok pekerjaan lainnya. Tantangan
dan satu pintu. Semua data pencatatan dan pengendalian HIV/AIDS di Kota Batam juga besar
pelaporan kasus HIV/AIDS dan IMS yang dilakukan karena jumlah populasi kelompok risiko tinggi
oleh petugas atau fasilitas kesehatan masih banyak.
pemerintah/swasta, dan NGO di seluruh
Indonesia yang selanjutnya akan diinput ke dalam Mengacu pada Strategi Nasional Penanggulangan
system online SIHA. SIHA tidak hanya mencatat HIV/AIDS maka Dinas Kesehatan Kota Batam
temuan kasus HIV/AIDS saja, namun juga layanan menyusun prinsip-prinsip dasar penanggulangan
konseling, testing, bahan dan alat sero sentinel HIV/AIDS sebagai berikut:
dan dampak obat ARV

51

Upaya penanggulangan HIV/AIDS dilaksanakan kepada masyarakat. Pencatatan dan pelaporan
oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat pun rutin dimasukkan ke SIHA online.
adalah pelaku utama dan pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, Namun saat ini pelaksanaan program CST
serta menciptakan suasana yang mendukung. sepertinya terhambat oleh pandemi COVID-19.
Penurunan jumlah kunjungan pasien ke rumah
Setiap upaya penanggulangan harus sakit karena pandemi sedikit banyak berpengaruh.
Pelaksanaan testing lebih banyak untuk skrining
mencerminkan nilai-nilai sosio-budaya ibu hamil dan protap pre operasi. Penyuluhan
masyarakat setempat. kepada masyarakat tentang HIV/AIDS pun urung
dilakukan karena situasi pandemi. Begitu juga
Setiap kegiatan diarahkan untuk dengan pelatihan terhadap tenaga kesehatan
mempertahankan dan memperkukuh ketahanan yang melaksanakan program penanggulangan
HIV/AIDS hampir seluruhnya dilaksanakan secara
dan kesejahteraan keluarga, serta sistem daring.
dukungan sosial yang mengakar dalam
masyarakat. Pelaporan kasus temuan HIV positif ke SIHA online
tetap dilakukan oleh petugas pelaksana program
Pencegahan penularan HIV/AIDS diarahkan pada di rumah sakit. Jika tidak dilaporkan maka data
upaya pendidikan dan penyuluhan untuk tidak akan masuk ke pusat dasta nasional. Saat ini
memantapkan perilaku. yang perlu perhatian lebih adalah kesiapan
memulai layanan CST/PDP di tengah pandemi
Setiap orang berhak untuk mendapat informasi COVID-19 dengan kata lain harus membutuhkan
yang benar guna melindungi diri sendiri dan orang usaha ekstra agar dapat terlaksana dengan baik
lain terhadap infeksi HIV. dan mencapai target. Dibutuhkan dukungan dari
pihak rumah sakit untuk terlaksananya klinik CST
Setiap kebijakan, pelayanan dan kegiatan harus di RS Santa Elisabeth Batam Kota
tetap menghormati harkat dan martabat individu.
Kesimpulan
Setiap pemberi layanan berkewajiban
memberikan layanan tanpa diskriminasi pada Pelayanan penanggulangan HIV/AIDS di
pengidap HIV/penderita AIDS. RS Santa Elisabeth Batam Kota dilaksanakan
melalui klinik VCT Santo Aloysius. Tidak lama lagi
Dari proses yang berjalan selama ini, upaya-upaya Klinik VCT Santo Aloysius akan dilengkapi layanan
Pemerintah Kota Batam bersama Komisi CST/PDP dimana artinya temuan kasus baru HIV
Penanggulangan AIDS Kota Batam telah cukup positif tidak lagi dirujuk ke fasilitas kesehatan lain
baik, terutama dalam dalam hal menekan yang memiliki layanan CST/PDP, tetapi bisa
kenaikan jumlah kematian akibat HIV/AIDS dan di diterapi di Klinik Santo Aloysius. Diharapkan pihak
sisi lain berhasil menaikkan angka jumlah klien rumah sakit memberi dukungan penuh terhadap
yang melakukan VCT, tetapi cakupan berdasarkan Klinik Santo Aloysius dalam menjalankan tugas
jumlah penduduk masih jauh dari harapan. sebagai fasilitas layanan penanggulangan
HIV/AIDS.
Dinas Kesehatan Kota Batam telah menambah
layanan VCT maupun CST di sejumlah puskesmas Pandemi COVID-19 seyogyanya tidak
dan rumah sakit yang ditunjuk. Hal ini disambut mengurangi semangat pelayanan terhadap ODHA,
baik oleh RS Santa Elisabeth Batam Kota. bahkan seharusnya lebih diperhatikan karena
Beberapa waktu yang lalu rencananya RS Santa ODHA adalah kelompok rentan. Dengan
Elisabeth Batam Kota akan ditunjuk untuk mendukung pelayanan penanggulangan HIV/AIDS
menjalankan CST (care, support and therapy/PDP) berarti rumah sakit telah ikut mensukseskan
bagi ODHA, namun hingga saat ini pelaksanaannya program pemerintah.
terkendala pandemi COVID-19. CST ini sebagai
kelanjutan dari klinik VCT yang telah berjalan sejak
2018

Sebagai layanan yang baru berdiri, klinik VCT
Santo Aloysius RS Santa Elisabeth Kota Batam
sudah melaksanakan fungsi testing dan konseling

52

Rekomendasi DAFTAR PUSTAKA
Penanggulangan HIV/AIDS harus terus berjalan
seiring peningkatan kasus infeksi COVID-19 saat KMK RI No. HK.01.07/MENKES/90/2019 tentang
ini. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata
Program penanggulangan HIV/AIDS di RS Santa Laksana HIV
Elisabeth Batam Kota hendaknya terus digiatkan
dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Kemenkes RI. 2020. Infodatin: Pusat Data dan
Penatalaksanaan pada ODHA harus dilakukan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
secara komprehensif, juga menyertakan upaya https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/downlo
pencegahan penularan kepada orang lain, ad/pusdatin/infodatin/infodatin-2020-HIV.pdf
pencegahan dan penanganan infeksi oportunistik,
pencegahan dan penanganan komorbiditas, dan Dinas Kesehatan Kota Batam. Pelatihan
penatalakanaan penyakit kronis lainnya Perawatan, Dukungan, dan Pengobatan HIV AIDS
Penemuan kasus HIV/AIDS melalui tes di rumah Kota Batam Tahun 2018.
sakit maupun rujukan dari fasyankes hendaknya https://dinkes.batam.go.id/2018/11/30/pelatiha
ditindaklanjuti dengan pemberian terapi ARV n-perawatan-dukungan-dan-pengobatan-hiv-
segera. Untuk itu pengadaan program PDP/CST aids-kota-batam-tahun-2018/
perlu segera direalisasi
Rumah Sakit Santa Elisabeth Batam Kota
diharapkan tetap memberi dukungan kepada
klinik VCT dan mendukung fasilitas CST

Penulis
Maharti Siwi Handayani

53

POLICY BRIEF

SULITNYA MENERAPKAN ALUR PENERIMAAN
PASIEN COVID-19 YANG BENAR DI IGD

Mutia Muliawati
2006506804

Kajian Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia

1

Policy Brief

54

Pendahuluan

Ringkasan Eksekutif Pada era Pandemi COVID-19 Rumah Sakit
harus bersahabat dengan kondisi VUCA (Volatility,
Uncertainty, Complexity dan ambiguity) adalah
sebuah kondisi dimana keadaan berubah begitu
cepat dan mengalami lonjakan yang tidak
terprediksi, Oleh dampak pandemi ini Rumah Sakit
harus ,menjadi agen yang agility sehingga
organisasinya dapat bertahan dan beradaptasi
dengan Pandemi COVID-19 sekarang ini.

Kasus COVID-19 di Indonesia belum Perubahan juga terjadi pada SPO yang ada di

berakhir data terupdate pada 23 Juni 2021 jumlah Rumah Sakit, alur penerimaan pasien COVID-19

pasien terkonfimasi COVID-19 di dunia adalah menjadi fokus banyak Rumah Sakit untuk

178.837.204 dengan kasus meninggal 3.880.450, di diterapkan dengan pembaruan sesuai kondisi

Indonesia adalah kasus terkonfirmasi sebanyak terbaru. Perubahan dalam layanan termasuk

2.033.421 dengan kasus meninggal 55.594 kasus, perubahan alur masuk pasien COVID-19 melalui

dari data di Kabupaten Ogan Ilir terdapat total 1222 IGD sesuai protokol kesehatan dimana pasien harus

pasien dengan suspek dan 213 kasus pasien mengikuti alur yang ada dan pemisahan layanan

terkonfirmasi. positif COVID-19. Kasus COVID-19 untuk pasien Covid-19 dan non-Covid-19. Dengan

di Ogan Ilir masih perlu mendapat perhatian serius. adanya perubahan tersebut, rumah sakit perlu

Terus bermLunocruelnmya pipassieunmdendgoanlohrassilitpoasimtifet, mceongnesmebcantgektaunesrtraatedgiipyiasncginefgektief liutn,tuk terus

COVID-19 smeedrupadkainamperinngoatnanumunmtuyk senluibruhh eumiesmmbeoridkan tpienlacyiadnuannytangubtaiklkaeopardeaeptasien.

pihak terkaditolaogarre tmeruasgnmaeneaglaikqkuanamlanegrkaaht- volutpat. Ut wisi enim ad minim
langkah penavlonegbanoniaarntmiCsO, VnIqiDsu-l1is9u. tnoaslitqruudip exerci tation ullamcorper suscipit
ex ea commodo consequat. Duis

Namaunu, tpeadma kevneyaltaeanunmya miarsiyuarraekatdyoalnogr in hendrerit in vulputate velit
berofebaastcsikeleisImiGsDoaltemsavsteiiherobcaenoyrnaoksseyqeantugaatticd,cakuvmelsiallnumet dolore eu feugiat nulla
datang iusto odio dignissim qui

mau mnegikbultai nalduritpepnrearimesaaennptasliuenptyaantug madaz, zril delenit augue duis dolore et

karena masyfaeraukgatidaitsenkuitallraRSfamcaislihsibsa.nyak yang

berpengetahuan rendah, Langkah yang harus

dilakukan adalah menerapkan dengan pengawasan

ketat alur penerimaan pasien COVID-19 yang benar

di IGD RSUD Kabupaten Ogan Ilir dengan

berkoordinasi dengan stake holder terkait.

2

Policy Brief

55

Pembahasan mengenai COVID-19 dan tatalaksananya, Hal ini
memperluas kemungkinan penyebaran COVID-19
Permasalahan sulitnya menerapkan alur penerimaan yang tidak terkeendali dengan masih
pasien COVID-19 yang benar di IGD RSUD berkeliarannya pasien yang suspek ataupun
Kabupaten Ogan Ilir. mungkin yang terkonfirmasi positif. Hal ini
memperluas kemungkinan penyebaran COVID-19
Jumlah kasus pasien dengan diagnosis suspek yang tidak terkendali dengan masih
COVID-19 di IGD RSUD Kabupaten Ogan Ilir pada berkeliarannya pasien yang suspek ataupun
bulan Mei 2021: 145 orang. Terdiri dari 30 pasien yang mungkin yang terkonfirmasi
dirawat dan 115 pasien yang pulang atas permintaan
sendiri. Berdasarkan data tersebut terlihat masih sulitnya 3
menerapkan alur pasien dengan diagnosis suspek
COVID-19 karena masyarakat masih kurang
pengetahuan mengenai penyakit ini dan masih
mempercayai isu yang tidak benar tentang COVID-19.
Masyarakat takut di COVID kan RS jika dirawat inap.

Pasien yang datang berobat ke IGD masih
banyak tidak mau dirawat dan meminta untuk pulang
paksa keadaan ini terjadi pada pasien keluhan sedang
maupun keluhan berat. Hal ini terjadi karena
pengetahuan masyarakat yang masih minim positif.

Policy Brief

Rekomendasi Kebijakan Kesimpulan 56

Rekomendasi Alur penerimaan pasien COVID- Dengan Rekomendasi kebijakan yang ada
19 yang benar di IGD RSUD Kabupaten Ogan diharapkan dapat memperbaiki penerapan alur
Ilir. penerimaan pasien COVID-19 yang benar di IGD
RSUD Kabupaten Ogan Ilir. Alur dilaksanakan
1. Pasien dengan keluhan mirip ISPA di terima dengan pengawasan yang diperketat agar pasien
diruang Isolasi IGD dengan diagnosis suspek COVID-19 yang datang ke
IGD dapat memahami penyakit COVID-19 dan mau
2. Pasien dengan keluhan mirip ISPA dirawat mengikuti alur penatalaksanaan yang sesuai
di ruang perawatan Isolasi COVID-19, sehingga dapat menekan dan memutus mata rantai
dengan atau tanpa hasil Rapid antigen atau penularan COVID-19 di Kabupaten Ogan Ilir.
PCR Swab yang positif sampai hasil swab
yang dilakukan di IGD RSUD Kabupaten Daftar Pustaka
Ogan Ilir keluar hasil.
Kotler, Philip. 1999. Manajemen Pemasaran,
3. Pasien yang dirawat di ruang perawatan Analisis, Perencanaan, dan Pengendalian. Jilid
Isolasi COVID-19 harus mengikuti peraturan 1.Jakarta.
yang berlaku di ruang Isolasi.
Kementerian Kesehatan RI. (2020). Panduan Teknis
4. Sosialisasi rutin dengan tenaga medis dan Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi
tenaga kesehatan di IGD tentang info terbaru Kebiasaan Baru. Kementerian Kesehatan RI.
pedoman alur penerimaan pasien COVID-19
Data pasien COVID-19 Sumatera Selatan terupdate,
5. Mengadakan penyuluhan ke masyarakat http://dinkes.sumselprov.go.id
mengenai penyakit COVID-19 melalui
media sosial.. https://covid19.go.id/storage/app/media/Protokol,
Panduan teknis pelayanan rumah sakit pada masa
6. Bekerja sama dengan dinas kesehatan, adaptasi kebiasaan baru
Stakeholder yang terkait dalam penanganan
tata laksana lebih lanjut pasien COVID-19. Notoadmodjo, 2014. Teori dan pengukuran
Pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia

The Impact Of The COVID-19 Pandemic On
Hospital Admissions In The United States By John
D. Birkmeyer, Amber Barnato, Nancy
11.Birkmeyer, Robert Bessler, and Jonathan Skinner
, https://www .impact of Covid-19 in hospital.

4

Policy Brief

1.2

LAYANAN RUJUKAN DI ERA PANDEMI
COVID-19

❖ Pemerataan Kesempatan bagi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL) untuk
Memberikan Layanan Kateterisasi Jantung Peserta BPJS Kesehatan di Era Pandemi COVID-19
(Elina Waiman)

❖ Meningkatnya Kasus Ibu Hamil Terkonfirmasi COVID – 19 Dan Tidak Dapat Dirujuk, Rumah Sakit
Harus Bagaimana?
(Indah Pusvitasari)

❖ Sistem Rujukan Maternal Di Era Pandemi COVID-19 : Antara Harapan dan Lapangan
(Nurani Purnama Sari)

POLICY BRIEF57

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Pemerataan Kesempatan bagi
Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat

Lanjut (FKRTL) untuk Memberikan
Layanan Kateterisasi Jantung
Peserta BPJS Kesehatan
di Era Pandemi COVID-19

Ditujukan Kepada Yth.
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian
Kesehatan
Direktur Utama BPJS Kesehatan Pusat
Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Palembang
Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang

Korespondensi:
Elina Waiman

Program Studi Kajian Administrasi Rumah Sakit
Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

Email: [email protected]

POLICY BRIEF58

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyakit jantung dan pembuluh darah merupakan penyebab kematian
tertinggi di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pasien serangan jantung
membutuhkan penanganan tepat dan cepat. Semakin lama serangan jantung
berlangsung, semakin banyak otot jantung mengalami kerusakan.
Penanganan pasien serangan jantung dijamin oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun tidak semua fasilitas kesehatan
rujukan tingkat lanjut (FKRTL) yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
dapat memberikan layanan ini, meskipun memiliki laboratorium kateterisasi.
Sebagian pasien tetap harus dirujuk ke FKRTL lain. Di era pandemi COVID-19,
pasien membutuhkan tambahan waktu untuk skrining COVID-19 di samping
waktu untuk dirujuk ke FKRTL lain, yang membuat pasien mengalami
penundaan tindakan. Penanganan pasien serangan jantung yang terlambat
berpotensi menimbulkan komplikasi dan kematian. Pemerataan kesempatan
bagi FKRTL untuk memberikan layanan kateterisasi jantung bagi peserta
BPJS Kesehatan perlu dilakukan, sehingga pasien serangan jantung yang
datang ke FKRTL terdekat dari rumahnya bisa mendapatkan layanan yang
adekuat sesuai dengan standar.

PENDAHULUAN yaitu sebesar 37%.
Analisis awal Sample Registration
Berdasarkan estimasi penyebab Survey (SRS) 2014 yang
kematian terkait penyakit tidak diselenggarakan oleh Badan
menular yang dikembangkan oleh Litbangkes menunjukkan pola yang
World Health Organization (WHO), serupa, dengan penyakit jantung
penyakit jantung dan pembuluh darah iskemik sebagai penyebab kematian
merupakan penyebab kematian terbanyak kedua setelah stroke.
tertinggi di negara-negara Asia
Tenggara, termasuk di Indonesia

Halaman 2

POLICY BRIEF59

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Survei Riset Kesehatan Dasar tahun Pedoman Tata Laksana Sindrom
2018 menunjukkan bahwa angka Koroner Akut dari Perhimpunan
penyakit jantung yang didiagnosis Dokter Spesialis Kardiovaskuar
oleh dokter di Provinsi Sumatera Indonesia menyebutkan bahwa:
Selatan adalah 1,2% (sedikit di bawah
prevalens nasional 1,5%), namun bila Pasien dengan
dilihat dari jumlah kasus secara penyumbatan arteri
absolut, penyakit jantung di
Sumatera Selatan menduduki koroner akut
peringkat kedelapan di Indonesia, membutuhkan tindakan
dengan jumlah 32.126 kasus.1 reperfusi segera dalam
waktu 12 jam pertama
Pasien dengan serangan jantung setelah onset serangan.
membutuhkan penanganan yang
tepat dan cepat untuk mencegah Tindakan reperfusi dapat
terjadinya kematian dan dilakukan secara terapi
komplikasi lanjut. Di dalam fibrinolisis atau melalui tindakan
penanganan pasien serangan intervensi koroner perkutan
jantung, dikenal slogan “time is (IKP) primer. Tindakan IKP
muscle”,2 yaitu semakin lama primer perlu dilakukan di
serangan jantung berlangsung, laboratorium kateterisasi yang
semakin banyak otot jantung yang membutuhkan peralatan
mengalami kerusakan. Tingkat canggih. Setelah onset serangan
kerusakan otot jantung dapat lebih dari tiga jam, efektivitas
dicegah apabila dilakukan IKP primer jauh lebih baik
intervensi adekuat dalam tiga jam dibandingkan fibrinolisis.3
setelah terjadinya sumbatan.

Halaman 3

POLICY BRIEF60

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

KETERSEDIAAN LABORATORIUM KATETERISASI DI FASILITAS
KESEHATAN RUJUKAN TINGKAT LANJUT (FKRTL) YANG BEKERJA

SAMA DENGAN BPJS KESEHATAN

Tata laksana intervensi koroner Pembatasan kerjasama layanan

perkutan perlu dilakukan di laboratorium kateterisasi oleh BPJS
Kesehatan menyebabkan terjadinya
laboratorium kateterisasi Jantung.
keterlambatan penanganan pasien
Data pemetaan wilayah Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) BPJS dengan penyakit jantung
Kesehatan pada Januari 2019 iskemik

menunjukkan bahwa dari 2220 rumah Sebagai contoh, RSUD di Bontang
sakit di Indonesia yang menjalin
Kerjasama dengan BPJS Kesehatan, (Kalimantan Timur) sudah memiliki
126 di antaranya mempunyai layanan kateterisasi jantung, namun
laboratorium kateterisasi. Dari 126
rumah sakit yang mempunyai fasilitas belum bekerja sama dengan BPJS
laboratorium kateterisasi, hanya 36 Kesehatan, oleh karena itu apabila
provider yang menjalani kerjasama terdapat pasien serangan jantung di
dengan BPJS Kesehatan.5 Penyakit
jantung merupakan penyakit Bontang yang membutuhkan
katastropik yang menghabiskan dana tindakan segera, pasien harus
BPJS paling tertinggi. Belum
dirujuk ke Samarinda yang berjarak
128 km (waktu perjalanan lebih
kurang 3,5 jam).7

keluarnya izin laboratorium Masalah terkait ketersediaan
kateterisasi sejumlah rumah sakit akses laboratorium kateterisasi
untuk bekerja sama dengan BPJS selain di Bontang, juga terjadi di
Kesehatan dipikirkan berkaitan Bogor,8 Padang,9 Palembang, dan
dengan upaya menekan anggaran daerah lain.
BPJS.6
Halaman 4

POLICY BRIEF61

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Pembatasan kerjasama layanan laboratorium kateterisasi menghambat akses
peserta BPJS untuk mendapatkan layanan yang diperlukan secara cepat dan

tepat waktu, terutama untuk orang yang kurang mampu.

“Fasilitas ada tetapi tidak bisa digunakan untuk orang seperti
kami, padahal rumah sakit ini tidak jauh dari rumah kami, tidak

merepotkan untuk kami, orang kecil”

Ungkapan di atas hanyalah salah satu dari keluhan yang dikemukakan
peserta BPJS Kesehatan di salah satu RSUD di Kabupaten Bogor. RSUD di
Kabupaten Bogor tersebut merupakan contoh lain FKRTL yang telah bekerja

sama dengan BPJS Kesehatan, namun belum bekerja sama untuk layanan
laboratorium kateterisasi.

Jumlah Provider Laboratorium Kateterisasi dan
Yang Belum Bekerja Sama dengan BPJS Kesehatan

30 22 2224 21
25

20

15 00 00 00 00 00 01 01 01 01 02 10 10 10 10 11 22 30 44 86 10 21 41 74 11 13 21 21 22 32 32 42 86 11
10

5

0 Kalimantan Utara
Maluku Utara
Papua Barat

Kalimantan Barat
Sulawesi Barat
Gor ontalo

Sulawesi Tengah
Maluku Utara
Kepualauan…
NTT
Papua

Sulawesi Tenggara
Jambi

Kalima nta n…
Kalima nta n…
Sumatera Selatan
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Jawa Tengah

Bengkulu
NTB

Kalimantan Timus
Banten

Jawa Barat
DKI Jakarta

Lampung
Kepulauan Riau
Sumatera Barat

Bai
NAD
Riau
DI Yogyakarta
Sumatera Utaram
Jawa Timur

Jumlah Prov ider Laboratorium Kateterisasi yang Ada Jumlah Prov ider Belum Kerjasama

Grafik di atas menunjukkan masih cukup banyak FKRTL dengan laboratorium
kateterisasi yang belum dapat melayani peserta BPJS Kesehatan, meskipun
FKRTL tersebut sendiri sudah menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan untuk

layanan lain.

Halaman 5

POLICY BRIEF62

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

• Sejumlah rumah sakit di Kota • Sebenarnya sistem
Palembang telah bekerja sama akreditasi rumah sakit yang
dengan BPJS Kesehatan dan ditetapkan oleh Komisi
mempunyai layanan laboratorium Akreditasi Rumah Sakit
kateterisasi. telah melakukan evaluasi
mutu dan keselamatan
• Dari enam rumah sakit di Kota pasien di rumah sakit,
Palembang yang memiliki layanan sehingga ketika suatu
laboratorium kateterisasi, hanya rumah sakit terakreditasi,
dua yang disetujui bekerja sama semua layanan di dalam
dengan BPJS Kesehatan. rumah sakit tersebut telah
menjalani proses evaluasi
• BPJS Kesehatan melakukan dan memenuhi standar,
verifikasi terhadap laboratorium termasuk layanan di
kateterisasi rumah sakit yang laboratorium kateterisasi.
dianggap layak bekerja sama.

Adanya evaluasi ulang oleh BPJS Kesehatan dan tidak
disetujuinya kerjasama dengan laboratorium kateterisasi tertentu

juga menjadi pertanyaan bagi sejumlah FKRTL yang sudah
melayani peserta BPJS Kesehatan untuk layanan lain.

Sebagai contoh, salah satu rumah sakit di Kota Palembang
sebelumnya sudah bekerja sama untuk layanan laboratorium
kateterisasi dengan BPJS Kesehatan selama lebih kurang satu tahun,
namun karena layanan terhenti akibat perbaikan alat, pengajuan
ulang kerja sama ketika alat sudah berfungsi kembali tidak dipenuhi

oleh BPJS Kesehatan.

Halaman 6

POLICY BRIEF63

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

PEMERATAAN KESEMPATAN UNTUK SEMUA
PESERTA BPJS KESEHATAN

Pemerintah Indonesia terus mengupayakan Di era pandemi COVID-19, proses

capaian cakupan kesehatan semesta atau skrining COVID-19 yang dilakukan
universal health coverage (UHC) untuk ketika seseorang mengalami
menjamin masyarakat mempunyai akses serangan jantung, antara lain
untuk kebutuhan pelayanan kesehatan pemeriksaan rapid antigen atau PCR
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif SARS-CoV-2, serta rontgen thorax

yang berkualitas dan efektif. Saat ini atau CT scan thorax membutuhkan
kepersertaan BPJS Kesehatan per 1 Oktober waktu yang lama. Dengan
2020 telah mencapai 223,4 juta jiwa atau 83% keterbatasan provider BPJS
dari penduduk Indonesia di tahun 2020.10 Kesehatan yang dapat memberikan
Tingginya capaian ini merupakan keberhasilan layanan kateterisasi jantung, pasien

program pemerintah. Dengan semakin dengan serangan jantung perlu
banyaknya rakyat Indonesia yang menjadi dirujuk ke rumah sakit yang memiliki
peserta BPJS, akses terhadap pelayanan kerjasama. Proses semakin tertunda
kesehatan yang berkualitas dan efektif apabila pasien serangan jantung juga
diharapkan mampu menurunkan angka terkonfirmasi COVID-19. Petugas

kematian dan kesakitan, termasuk kematian perlu terlebih dahulu mempersiapkan
akibat serangan jantung. Akan tetapi, cakupan alat pelindung diri dan prosedur
yang tinggi tidak diikuti dengan peningkatan transfer untuk meminimalisasi
fasilitas kesehatan yang dapat memberikan kontak. Proses rujukan antar faskes

layanan yang merata bagi pasien jantung, dan antar daerah juga meningkatkan

sehingga tidak semua pasien BPJS Kesehatan risiko penularan COVID-19. Polemik
mendapatkan layanan yang sama. Hal ini ini terjadi meskipun rumah sakit itu
kurang sesuai peta jalan keempat yang sendiri sebenarnya melayani peserta
dicanangkan BPJS pada tahun 2019, yaitu BPJS Kesehatan dan mempunyai
layanan laboratorium kateterisasi,
memberikan manfaat medis Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS hanya saja layanan laboratorium
secara sama untuk seluruh peserta.11 kateterisasi belum disetujui BPJS
Kesehatan.

Halaman 7

POLICY BRIEF64

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Di samping itu, proses merujuk pasien antar rumah sakit melalui
sistem rujukan terintegrasi (SISRUTE) juga bukan tanpa kendala,
antara lain sistem internet yang lambat serta masih terdapat
rumah sakit yang kurang berkomitmen menggunakan sistem ini.12

REPKrOoMseEsNsDkAriSnIing dan proses rujukan yang membutuhkan
waktu lama menyebabkan kesempatan pasien

mendapatkan layanan jantung secara cepat menjadi
tertunda. Suatu penelitian menunjukkan bahwa proses

transfer tanpa menggunakan protokol waktu yang
ketat menyebabkan sebagian besar pasien kehilangan
kesempatan untuk mendapatkan terapi reperfusi dan

pengobatan yang terbaik.2

Apabila serangan jantung segera diatasi dengan reperfusi maka
fungsi otot jantung dapat kembali normal. Dalam keadaan
penanganan yang terlambat, komplikasi dapat terjadi berupa gagal
jantung, stroke, gangguan irama jantung, dan beberapa komplikasi
pada jantung berupa gangguan katup, ruptur jantung, peradangan
selaput jantung, dan sebagainya.3 Komplikasi akibat serangan
jantung mengakibatkan gangguan kualitas hidup seseorang. Pasien
gagal jantung secara signifikan berisiko mengalami depresi yang
lebih tinggi13

Halaman 8

POLICY BRIEF65

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

REKOMENDASI

Penanganan pasien dengan serangan jantung perlu dilakukan dengan tepat
dan cepat, dengan waktu terbaik adalah dalam tiga jam pertama setelah
onset serangan untuk menurunkan mortalitas dan meningkatkan kualitas
hidup pasien pasca serangan. Untuk meningkatkan mutu layanan peserta,
BPJS Kesehatan perlu mempertimbangkan bukan hanya memberikan paket
manfaat penjaminan pembiayaan penyakit, namun juga kualitas layanan
sesuai dengan standar bagi peserta untuk mencegah komplikasi dan
kematian. Adapun rekomendasi yang diajukan untuk percepatan penanganan
pasien serangan jantung antara lain:

1. Pemerataan kesempatan bagi FKRTL yang telah bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan, terakreditasi oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit,
dan memiliki layanan laboratorium kateterisasi untuk memberikan
layanan tersebut bagi peserta BPJS Kesehatan. Dengan demikian,
pasien serangan jantung yang datang berobat ke FKRTL terdekat dari
rumahnya bisa mendapatkan layanan yang adekuat dan sesuai
dengan standar.

2. Penetapan parameter atau indikasi tindakan kateterisasi jantung
untuk kendali mutu.

3. Penguatan sistem audit untuk mencegah terjadinya fraud atas
layanan di laboratorium kateterisasi khususnya untuk kasus yang
tidak membutuhkan tindakan kateterisasi.

Halaman 9

POLICY BRIEF66

KEBIJAKAN KESEHATAN

FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

Referensi

1. Kementerian Kesehatan RI, Kesehatan BP dan P. Laporan Riskesdas 2018. Vol 53.; 2018.
http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK No. 57 Tahun 2013 tentang PTRM.pdf

2. Abreu LM. Time is muscle. Arq Bras Cardiol. Published online 2019. doi:10.5935/abc.20190059
3. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Pedoman Tatalaksana Sindrom

Koroner Akut Edisi Ketiga. Published online 2015.
4. 10 Fakta Biaya Pasang Ring Jantung 2021. Published 2021. Accessed June 25, 2021.

https://www.pfimegalife.co.id/literasi-keuangan/kesehatan/read/pasang-ring-jantung
5. BPJS DJPK. Progres Pengajuan Kerja Sama Pelayanan Laboratorium Kateterisasi Jantung

(Cathlab).; 2019.
6. Media InfoKes. Mempertanyakan Klaim Surplus Keuangan BPJS Kesehatan. Published 2021.

https://media-infokes.com/2021/02/13/mempertanyakan-klaim-surplus-keuangan-bpjs-
kesehatan/
7. Nur A. Cath Lab RSUD Taman Husada Tercanggih di Kaltim, Tapi Belum Kerjasama dengan
BPJS.https://korankaltim.com/read/diskominfo-bontang/42832/cath-lab-rsud-taman-husada-
tercanggih-di-kaltim-tapi-belum-kerjasama-dengan-bpjs. Published April 22, 2021.
8. Baskoro L. Laporan Khusus: Nasib Penderita Jantung di Tangan BPJS.February 2, 2021.
9. Roza SH, Sari MI. Capaian sasaran keadilan sosial dalam layanan jantung bagi peserta jaminan
kesehatan nasional di kota padang. 2020;09(04):186-196.
10. Kementerian Kesehatan RI. Pemerintah upayakan Universal Health Coverage bagi Masyarakat
Indonesia. Published 2020. Accessed June 19, 2021.
https://www.kemkes.go.id/article/view/20121300001/pemerintah-upayakan-universal-health-
coverage-bagi-masyarakat-indonesia.html
11. HE Santosa, Fachmi Idris, Ridwan Manoarfa, Timoer Soetanto, Adang Setiana MA. Peta Jalan
Menuju Jaminan Kesehatan Nasional 2014-2019.; 2012.
12. Bancin LJ, Putri NA, Rahmayani N, Kharisma R, Purba SW. Gambaran Sistem Rujukan
Terintegrasi (Sisrute) Di RSUD Dr. RM Djoelham Binjai Tahun 2019. J Ilm Perekam dan Inf
Kesehat Imelda. Published online 2019.
13. Morys JM, Bellwon J, Höfer S, Rynkiewicz A, Gruchala M. Quality of life in patients with
coronary heart disease after myocardial infarction and with ischemic heart failure. Arch Med
Sci. Published online 2016. doi:10.5114/aoms.2014.47881

Halaman 10

POLICY BRIEF 67

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

MENINGKATANYA KASUS IBU HAMIL

TERKONFIRMASI COVID-19

DAN TIDAK DAPAT DIRUJUK,
RUMAH SAKIT HARUS BAGAIMANA?

Pregnancy and COVID-19 | Nursing Blog | Lippincott NursingCenter

INDAH PUSVITASARI
[email protected]

POLICY BRIEF 68

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kasus Positif wabah Coronavirus diases 2019
(COVID-19) yang disertai dengan kondisi penyerta
memerlukan perhatian khusus terutama kasus pada kelompok
Ibu Hamil yang cukup tinggi yaitu sebesar 10,2 % dan
menempati urutan ke empat setelah Penyakit Jantung dengan
tingkat angka kematian sebesar 3%.

Meningkatnya kasus positif COVID -19 pada
kelompok ibu hamil dan mengantisipasi sulitnya rujuk ke
rumah sakit lain, perlu dilakukan beberapa upaya dan
rekomendasi dirumah sakit sebagai berikut : a) Membuat
Standar Prosedur Operasional khusus untuk ibu hamil, b)
Membedakan ruangan VK IGD pasien hamil dengan pasien
lain, c) menyediakan kamar bersalin tekanan negatif, d)
penyediaan ruangan khusus operasi pasien COVID -19, e)
mempercepat proses koordinasi bagian anak untuk perawatan
bayi dari ibu terkomfirmasi.

POLICY BRIEF-KARS PJJ KEBIJAKAN 2
KESEHATAN

POLICY BRIEF 69

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

PENDAHULUAN

Coronavirus disease 2019 atau disingkat menjadi COVID -19 menjadi wabah
di seluruh dunia sejak dilaporkan kasus pertama yang terinfeksi virus Severe Acute
Respiratory Syndrome Coronavirus – 2 (SARS-COV2) pada 31 Desember 2019 di
Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.1

Hingga saat ini kasus terus meningkat, di Indonesia data dari Gugus Tugas
Percepatan Penanganan COVID-19 per tanggal 22 Juni 2020 didapatkan kasus
terkonfirmasi COVID – 19 mencapai 2.004.445 kasus dengan kasus Aktif 147.728
kasus, sembuh 1.801.761 kasus dan kasus meninggal 54.956 kasus. Untuk Kelompok
Ibu Hamil didapatkan data 10,2 % dari 4.332 kasus terkonfirmasi yang memiliki data
kondisi penyerta.2

Kondisi Penyerta Positif Covid-19 NASIONAL

Gambar 1. Kondisi Penyerta Positif Covid-19 3

POLICY BRIEF-KARS PJJ KEBIJAKAN
KESEHATAN

POLICY BRIEF 70

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

PENDAHULUAN Dengan data diatas rumah sakit
harus memikirkan tindakan atau recana apa
Data ini menunjukkan bahwa ibu yang harus dipersiapakan untuk
hamil, merupakan sasaran yang rentan mengatisipasi lonjakan kasus ibu hamil
terhadap infeksi COVID-19 dan kondisi ini yang positif COVID – 19.
dikhawatirkan akan meningkatkan
morbiditas dan mortalitas pada ibu dan HASIL DAN PEMBAHASAN
berdasarkan data penelitian dari Center For
Disease Control and Prevention (CDC) Kasus COVID – 19 di Kalimantan
Amerika Serikat, bahwa ibu hamil yang Barat sejak Juni 2021 tingkat keterisian
positif COVID-19 memiliki risiko tinggi tempat tidur rumah sakit terus meningkat,
mengalami gejala penyakit yang lebih parah data Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi
hingga meninggal dunia dan dapat juga Kalimantan Barat ketersediaan tempat tidur
berisiko melahirkan secara prematur.3 rumah sakit di seluruh Kalimantan Barat
per tanggal 13 Juni sebanyak 901 tempat
Berdasarkan data dari Perkumpulan tidur. Dari jumlah itu, yang sudah terisi 562
Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) tempat tidur, sehingga BOR di Kalbar 62,37
bagian Pokja Infeksi Saluran Reproduksi persen atau berada di zona kuning.4
dan POGI cabang selama bulan April 2020
s/d April 2021 terdapat 536 kasus ibu hamil Berdasarkan data salah satu di
yang positif COVID -19. Dari 532 kasus rumah sakit umum daerah tipe C bawah
yaitu terdapat 51,9 % ibu hamil tanpa gejala pasien ibu hamil dengan swab antigen
dan tanpa bantu napas (OTG), Usia positif atau swab PCR SARS COV2 semakin
kehamilan di atas 37 minggu sebanyak 72 meningkat sejak bulan Mei 2021
%, kematian komplikasi COVID – 19
sebanyak 3 % dan Perawatan intensif ibu
diruangan icu sebanyak 4,5%.3

POLICY BRIEF-KARS PJJ KEBIJAKAN 4
KESEHATAN

POLICY BRIEF 71

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

Kasus Pasien Hamil dengan COVID -19

12 April Mei 22 Juni
10 2021

8
6
4
2
0

Januari Februari Maret

swab antigen / Pcr rawat rujuk pulang APS

Kasus Pasien Hamil Dengan COVID - 19

30

20

10

0 Maret April Mei 22 Juni
Januari Februari 2021

swab antigen / Pcr rawat rujuk pulang APS

Gambar 2. Grafik Kasus Pasien Hamil Positif Covid-19

Data di atas dapat dijelaskan Kasus Covid-19 Meningkat, Masyarakat Diminta Ketatkan Lagi Protokol
pasien yang hamil dengan swab Kesehatan | merdeka.com
antigen / swab PCR SARS COV2
hasilnya positif sejak bulan januari
yaitu 9, februari yaitu 3, Maret yaitu
3, April yaitu 1, Mei naik menjadi 7
kasus dan hingga 22 juni 2021 naik
menjadi 10 kasus.

POLICY BRIEF-KARS PJJ KEBIJAKAN 5
KESEHATAN

POLICY BRIEF 72

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

Sejak bulan januari REKOMENDASI
pasien yang dapat di rawat
inap adalah pasien yang a. Membuat Standar Prosedur Operasional untuk kasus
memiliki kriteria yaitu usia pasien hamil dengan swab antigen / swab PCR SARS
kehamilannya masih < 37 COV2 positif yang tidak dapat dirujuk ke rumah sakit
minggu dan tidak memiliki rujukan.
resiko untuk lahir dini
sedangkan pasien di rujuk b. Untuk di bedakan ruangan di VK IGD pasien hamil
adalah pasien dengan kriteria terkonfirmasi dengan pasien suspek dan pasien tidak
kehamilan <37 minggu atau di dalam dua kategori tersebut supaya tidak
lebih dengan perlu tindakan menularkan ke tenaga kesehatan atau pasien lainnya.
terminasi dengan operasi
atau membutukan ruangan c. Untuk mempersiapkan kamar bersalin tekanan negatif
perinatologi atau nicu d. Mempercepat perencanaan ruangan operasi khusus
dengan fasilitas isolasi.
pasien terkonfirmasi COVID – 19 untuk di
Dengan realisasikan.
meningkatnya kasus dan e. Mempercepat untuk koordinasi dengan bagian anak
ketika pasien tidak dapat untuk perawatan bayi dari ibu terkonfirmasi COVID –
dirujuk kerumah sakit 19.
rujukan itu merupakan
masalah yang harus segera di 6
atas, maka dari itu perlu
persiapan dari rumah sakit https://intermountainhealthcare.org/blogs/topics/covid-19/2021/01/im-pregnant-
segera mencari rencana apa should-i-receive-the-covid-19-vaccine/
yang akan di laksanakan.

POLICY BRIEF-KARS PJJ KEBIJAKAN
KESEHATAN

POLICY BRIEF 73

KARS PJJ-KEBIJAKAN KESEHATAN

KESIMPULAN

Dengan meningkatnya Kasus Ibu Hamil dengan COVID
– 19 dan peluang untuk merujuk kasus hamil dengan
COVID – 19 sangat meningkat diharapkan rumah sakit
tipe C untuk mengantisipasi ketika pasien tidak
mendapat rumah sakit rujukan.

DAFTAR PUSTAKA 7

1. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Rekomen
POGI terkait dengan melonjaknya kasus ibu hamil dengan COVID –
19 dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan. Jakarta. 2021

2. Satuan Tugas Penangana COVID -19. Peta Sebaran COVID - 19.
https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 . 2021

3. Pokja Infeksi Saluran Reproduksi Perkumpulan Obstetri dan
Ginekologi Indonesia. Rekomendasi Penanganan Virus Corona
(COVID – 19) pada Maternal (Hamil, Bersalin dan Nifas).
Surabaya. 2020

4. Oxtora, Rendra. Kalbar Provinsi Urutan 6 peningkatan KAsus
COVID - 19 , sebut Dinkes.
https://www.antaranews.com/berita/2155662/kalbar-provinsi-
urutan-6-peningkatan-kasus-covid-19-sebut-dinkes. Antara News.
2020

POLICY BRIEF-KARS PJJ KEBIJAKAN
KESEHATAN

74

POLICY BRIEF

SISTEM RUJUKAN MATERNAL
SULAWESI TENGAHDI ERA PANDEMI COVID 19:

ANTARA HARAPAN DAN LAPANGAN

PENULIS: RINGKASAN EKSEKUTIF

dr. NURANI PURNAMA SARI Sistem rujukan kasus maternal yang dibuat dan dijalankan dengan
S2 KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT FKM UI baik, terutama dalam hal ini adalah kasus kegawatdaruratan
([email protected]) maternal, akan mampu menekan angka kematian ibu dan bayi
baru lahir. Pada saat kondisi normal, kegiatan pelayanan rujukan
tidak terlalu mendapatkan kendala yang berarti. Perujukan dari
FKTP ke FKTL berjalan sesuai Standar Operasional Prosedur yang
telah ditetapkan. Namun ketika covid 19 mulai menyapa negeri
ini, sistem rujukan ini menjadi hal yang perlu diberikan perhatian
lebih dalam hal penyusunan, implementasi, dan evaluasi
kebijakan, baik di tatanan pemegang kebijakan, maupun
pelaksana kebijakan di lapangan pengetahuan tenaga kesehatan,
sumber daya manusia yang ada, serta kesiapan fasilitas kesehatan
dalam merujuk dan menerima rujukan akan sangat
mempengaruhi kualitas pelayanan rujukan ini. Kualitas pelayanan
rujukan yang bermutu akan mampu menekan angka kematian ibu
dan bayi baru lahir.

PENDAHULUAN

Permasalahan rujukan senantiasa menjadi isu yang menarik untuk
dibahas pada era pandemi covid ini. Kementerian Kesehatan

Republik Indonesia melaporkan 1.877.050 kasus konfirmasi
Covid-19 di Indonesia per tanggal 6 Juni 2021, dengan
tambahan kasus konfirmasi harian sebanyak 7.725. Kasus

kematian akibat Covid-19 yang tercatat per tanggal yang sama
adalah sebanyak 52.162 (tambahan kasus kematian harian

sebanyak 170), menghasilkan case fatality rate (CFR) sebesar
2,8%1.

Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 75
masih sepenuhnya terkendali dan masih
berpotensi mengalami lonjakan. Ikatan Dokter AKI Indonesia masih tinggi, menurut hasil Survei Penduduk
Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan bahwa hingga
10 Mei 2021, dari total 1.718.575 orang yang Antar Sensus (SUPAS) 2015 yaitu 305 per 100.000 kelahiran

terkonfirmasi positif Covid-19 terdapat 2,8% hidup. Angka ini masih jauh dari yang tercantum pada TPB
anak balita dan 9,5% anak berusia 6-18 Tujuan 3 yaitu untuk memastikan kehidupan yang sehat dan
tahun, dengan angka kematian anak mempromosikan kesejahteraan bagi semua individu pada
mencapai 0,6-0,7%2. semua usia dan untuk mengurangi AKI secara global menjadi
kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030
Dalam rangka upaya penurunan AKI yang ditujukan (United Nations, 2015)3.
untuk negara yang sedang berkembang, disusun
suatu gerakan yang dinamakan Safe Motherhood. Di era pandemi covid 19 ini beberapa hal yang pada awalnya
tidak menjadi kendala, sekarang dapat menjadi kendala saat
Safe motherhood merupakan upaya untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama akan merujuk pasien
bersalin dengan penyulit. Faktor kendala dapat berasal dari
menyelamatkan wanita agar kehamilan dan fasilitas kesehatan tingkat pertama perujuk atau fasilitas
persalinannya sehat dan aman, serta melahirkan kesehatan tingkat lanjut penerima rujukan. Dilihat dari faktor
bayi yang sehat. Gerakan ini sudah dicanangkan fasilitas kesehatan tingkat pertama perujuk, kendala proses
sejak tahun 1987 pada saat International
Conference on Safe Motherhood dimana rujukan merujuk pada kesiapan prarujukan seperti
perwakilan dari berbagai Lembaga internasional
dan pemerintah berkomitmen untuk tujuan pemeriksaan rapid test antigen, kesiapan administrasi pra
mengurangi kematian ibu (WHO, 2016). Salah satu rujukan, komunikasi dengan fasilitas kesehatan tingkat lanjut
dari 4 (empat) pilar Safe Motherhood adalah penerima rujukan, serta transportasi ketika merujuk.
penolong persalinan dengan tenaga kesehatan.
Selain itu, analisis yang diungkapkan oleh Sedangkan dari faktor fasilitas kesehatan tingkat lanjut
McCharty dan Main (1992) salah satu penyebab
kematian ibu yaitu determinan antara berupa penerima rujukan, dapat diuraikan kendala yang muncul
akses ke fasilitas kesehatan3. adalah sebagai berikut: kesiapan dan ketersediaan dokter
spesialis kandungan, kesiapan dan ketersediaan dokter
Angka Kematian Ibu (AKI) yang tinggi merupakan spesialis anatesi, kesiapan dan ketersediaan tim ruang operasi.
permasalahan kesehatan di negara-negara Ketiganya saat era pandemi ini menjadi suatu kendala
berkembang dan merupakan salah satu indikator terbanyak yang Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama hadapi di
lapangan.
pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih dari 90
persen kematian ibu terjadi di negara Pada kasus – kasus ketuban pecah dini, pre eklamsia, dan
berkembang (WHO, 2017). perpanjangan kala 1, tenaga kesehatan harus mampu
berlomba dengan waktu agar ibu dan bayi selamat. Oleh
AKI SULAWESI TENGAH karenanya Langkah – Langkah pra rujukan yang baik sangat
menentukan apakah ibu dan bayi dapat ditolong atau tidak di
TAHUN 2019 = 179 per 100.000 kelahiran hidup fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
TAHUN 2020 = 149 per 100.000 kelahiran hidup
Ketika angka konfirmasi covid 19 positif semakin meningkat di
AKB SULAWESI TENGAH Kota Palu, maka rumah sakit perlu membagi tenaga kesehatan
yang ada agar pelayanan tetap berjalan tetapi tidak sampai
TAHUN 2019 = 8 dari 1000 kelahiran hidup kelelahan. Peraturan pengurangan shift malam yang
TAHUN 2020 = 8 dari 1000 kelahiran hidup dikeluarkan oleh masing – masing rumah sakit penerima
rujukan memaksa fasiitas kesehatan tingkat pertama berfikir
keras agar pelayanan pasien sebelum dirujuk tetap prima dan
kondisi pasien tetap bagus ketika tiba di rumah sakit

76

HASIL TEMUAN REKOMENDASI

Di Provinsi Sulawesi Tengah, angka kematian Ibu Tujuan dari sistem rujukan yang pertama adalah dihasilkannya
pemerataan upaya kesehatan dalam rangka penyelesaian
mengalami penurunan dari 179 per 100.000 masalah kesehatan secara berdaya dan berhasil guna. Dan yang
kelahiran hidup di tahun 2019 menjadi 149 kedua adalah agar pasien mendapatkan pertolongan pada
per 100.000 kelahiran hidup di tahun 2020. fasilitas pelayanan yang lebih mampu sehingga jiwanya dapat
terselamatkan,dengan demikian dapat menurunkan angka
Angka kematian bayi mengalami stagnansi di tahun kematian. Mengingat pandemi covid 19 ini belum berakhir dan
angka pasien dengan konfirmasi positif juga meningkat, maka
2019 dan tahun 2020, yaitu 8 dari 1000 berikut disampaikan beberapa rekomendasi:
kelahiran hidup4,5. Hal ini sangat menarik untuk
a. SOP sistem Rujukan kegawatdaruratan maternal di wilayah
dicermati mengingat di lapangan terjadi banyak Provinsi Sulawesi Tengah yang tertuang dalam Instruksi
kendala dalam implementasi kebijakan sistem Gubernur Nomor 440 tahun 2020 perlu diperbarui dengan
rujukan ibu bersalin di tingkat Fasilitas Tingkat mempertimbangan masukan – masukan dari tenaga
Pertama di wilayah Sulawesi Tengah. kesehatan yang berhadapan langsung dengan pasien. Juga
mendengar masukan – masukan dari FKTP yang mengalami
Sistem rujukan maternal dan neonatal di era kesulitan dalam implementasi SOP tersebut. Kendala –
Pandemi covid 19 di Sulawesi Tengah diatur dalam kendala seperti lamanya waktu tunggu di FKTP perujuk yang
disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dijelaskan di
Instruksi Gubernur Sulawesi Tengah Nomor atas hendaknya menjadi evaluasi di tingkat Provinsi
440 tahun 2020 yang secara sigap disusun dan sehingga kualitas pelayanan rujukan menjadi lebih baik.

disahkan tanggal 2 Juni 2020, 1 bulan sejak pertama b. Guna menurunkan waktu tunggu di FKTP perujuk diperlukan
kali kasus covid 19 ditemukan di Kota Depok. Ketika Langkah – Langkah strategis seperti penambahan tenaga
angka konfirmasi covid 19 positif semakin dokter spesialis Obsgin dan spesialis anastesi di Rumah sakit
meningkat di Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota dan penambahan tenaga perawat atau tenaga administrasi
Palu, maka rumah sakit perlu membagi tenaga khusus penerima rujukan di rumah sakit untuk menjawab
kesehatan yang ada agar pelayanan tetap berjalan secara cepat ketika ada permintaan rujukan dari FKTP
tetapi tidak sampai kelelahan. Peraturan sehingga walaupun diberlakukan shift tetap tidak
pengurangan shift malam yang dikeluarkan oleh mengganggu proses penerimaan rujukan di rumah sakit.
masing – masing rumah sakit penerima rujukan
memaksa fasiitas kesehatan tingkat pertama c. Guna memperlancar proses rujukan, diperlukan sosialisasi
berfikir keras agar pelayanan pasien sebelum secara rutin ke Rumah sakit, termasuk kepada dokter –
dirujuk tetap prima dan kondisi pasien tetap bagus dokter spesialis agar dapat diatur shift onsite di rumah sakit
ketika tiba di rumah sakit. pada shift malam. Karena proses rujukan seringkali
mengalami kendala ketika malam hari dimana dokter
Data yang berhasil saya dapatkan di FKTP yang saya spesialis obsgin dan anastesi tidak stand by di rumah sakit.
pimpin menjelaskan bahwa yang membuat
lamanya waktu tunggu pasien adalah sebagai REFERENSI
berikut: Lamanya rumah sakit menerima jawaban
telpon dari FKTP (narahubung IGD Kebidanan RS masih 1. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 27 Mei 2021
susah dihubungi), Dokter Spesialis susah dihubungi oleh [Internet]. Infeksi Emerging. 2021. Available from: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/
rumah sakit, Tidak adanya tempat tidur yang kosong di
rumah sakit, dan Tidak tersedianya dokter spesilais 2. Gaper F. Jumlah Kasus COVID-19 pada Anak Naik Terus. 2021; Available from: https://kbr.id/nusantara/05-
obsgin dan/atau anastesi yang bertugas diatas jam 20.00 2021/_jumlah_kasus_covid_19_pada_anak_naik_terus/105366.html
WITA pada beberapa rumah sakit dikarenakan beberapa
terkonfirmasi covid 19. 3. Naskah Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan (2020). Profil Kesehatan Ibu Dan Anak 2020. Jakarta: Badan Pusat
Statistik, Jakarta – Indonesia

4. Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Data Angka Kematian Ibu di Popinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019. Palu: 2019.
5. Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tengah. Data Angka Kematian Ibu di Popinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019. Palu: 2020.
6. Data Tahunan Rujukan Maternal di Klinik Bunga Merpati tahun 2020. Palu: 2020

1.3

SKRINING DAN DIAGNOSIS COVID-19

❖ Efektifkah Ppenggunan PCR Sebagai Alat Diagnosis COVID-19 Pada Wilayah Perbatasan?
(Fanny Rifaldhy Sinyo)

❖ Upaya Menekan Kasus Konfirmasi COVID-19 Di Kota Palangka Raya Melalui Pembatasan
Pemeriksaan RT-PCR, Sudah Tepatkah Sasaran?
(Kevin Chrisanta Budiyatno)

❖ Screening Rutin COVID-19 Pada Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit, Dilema Ketenagaan dan
Nosokomial Infeksi
(Marlina)

❖ Meningkat nya Covid-19 : Sudah Tepatkah Tracing & Testing Kita ?
(Muhammad Ridho)

77

Policy brief
22 Juni 2021

Efektifkah penggunaan PCR
sebagai alat diagnostic Covid19
pada wilayah perbatasan ?

Written by dr. Fanny Rifaldhy Sinyo, S2 Kajian Administrasi Rumah Sakit

Abstraksi

Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07-MENKES-4641-2021 Tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan,
Pelacakan, Karantina, Isolasi Dalam Pencegahan COVID-19 menyebabkan terjadinya perbedaan jumlah
penularan Covid19 berdasarkan hasil pcr dengan jumlah yang sesungguhnya di masyarakat. Hal ini
membutuhkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Sanggau agar penanganan penyebaran virus Covid19 dapat
lebih tepat

Kata kunci

• Problem:
• Mobile PCR milik Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau yang tidak berfungsi optimal
• Mobile PCR tidak dapat memeriksa pasien Covid10 dengan ct < 20
• Pemeriksaan sample memiliki waktu pengiriman dan waktu tunggu bergantung kepada mobile

PCR Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau
• Kategori wilayah A & B untuk wilayah Kabupaten Sanggau menyebabkan sulit mendapatkan

diagnosis

Pendahuluan

Covid-19 merupakan suatu pandemic global yang terjadi di semua belahan dunia secara global dan telah
menyebabkan korban meninggal dan angka kesakitan yang luar biasa besarnya dimana di Indonesia sendiri telah
mencapai 2,18 milyar kasus dimana 1,88 milyar kasus di nyatakn sembuh dan 58.491 diantaranya meninggal,
dengan angka 58,491 . Sehingga dibutuhkan pemeriksaan yang tepat secara tepat agar bisa mendeteksi tingkat
penyebaran Covid-19 ini dan merencanakan Langkah penanganan yang tepat pada wilayah tersebut

Berdasarkan penelitian maka pemeriksaan VOvid dapat di lakukan oleh test reaksi cepat antibody namun tingkat
akurasi yang masih sangat jauh dari yang di harapkan yakni 65% , pemeriksaan yang dinilai sebagai gold standar
adalah Polymerase Chain rReaction di mana pemeriksaan ini memiliki akurasi mencapai 95%, oleh karena ini PCR
merupakan gold standar dalam mendiagnosa

Namun hal di atas memiliki masalah tersendiri yakni laboratorium untuk melakukan tersebut membutuhkan
beberapa persyaratan khusus dan disertai biaya pengadaan alat yang tidak tergolong murah sehingga pada
kabupaten sanggau disiasati dengan pengadaan Mobile Pcr yang dinilai cukup efisien karena tidak
membutuhkan banguan khusus dan memiliki mobilitas yang baik hingga dapat menjangkau kecamatan-
kecamatan di eilayah Kabupaten Sanggau

Mobile PCR memiliki keterbatasan kapasitas pemeriksaan dan ketenagaan sehingga tidak dapat memenuhi
kebuttuhan pemeriksaan untuk seluruh sample yang di dapatkan dari masyarakat sekitar. Sehingga Sebagian

78

dari sampel tersebut di kirim ke Propinsi Pontianak melalui Laboratoium RS Untan di mana waktu tunggu dan
hasil pemeriksaan PCR membutuhkan waktu 3-14 hari. Sehingga pasien dengan status menunggu hasil seringkali
abai dalam melaksanakan isolasi mandiri.

Di sisi lain sebagian pasien yang sudah menjalani pemeriksaan antigen, membutuhkan waktu untuk dapat
dilakukan pemeriksaan ulang melalui PCR dikarenakan Puskesmas yang bertugas melakukan pengambilan
sample tidak dapat melakukan kegiatan tersebut setiap hari melainkan terjadwal 1 - 2 minggu sekali sehingga
seringkali hasil berbeda antara antigen dan PCR.

Hal di atas menyebabkan terjadinya missed data antara hasil pemeriksaan yang tertera pada Dashboard Covid-
19 di Kabupaten Sanggau dengan hasil yang ada di lapangan. Oleh karena itu dikhawatrkan hal tersebut
menyebakan penangana Covid-19 menjadi tidak maksimal

Data yang tepat akan memberikan gambaran yang tepat hingga
menghasilkan kebijakan yang sesuai dalam penanganan Covid19 di Kabupaten

Sanggau.

[Rahman et al, 2013]

Studi

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan terdapat 3 kategori wilayah yang menentukan Standar Pemeriksaan
untuk penegakan Diagnosis. Oleh karena itu diperlukan gambaran
Ketersediaan fasilitas
Kemampuan pemeriksaan sample
Jarak dengan tempat pemeriksaan
Kemampuan pemeriksa mengeluarkan hasil
Perbandingan hasil antara antigen dan swab pcr

Perbedaan hasil

Berdasarkan pemeriksaan yang di lakukan di Puskesmas Entikong pada Januari 2021- Maret 2021 terdapat
perbedaan hasil yang signifikan di mana

Jumlah yang dieriksa Jumlah Rapid Antigen Hasilpemeriksaan PCR Jumlah tidak terlayani
921 sample 300 300 321
Hasil positif 235 129 106

79

Pembatasan

Berdasarkan table selama 3 bulan tersebut terdapat gambaran bahwa kemampuan Puskesemas dalam
melakukan skrining memilki keterbatasan yang cukup signifikan dan juga mobile PCR sehingga perlu di pikirkan
alternatif pemeriksaan yang lebih tepat untuk menghindari missed pada pmeriksaan

Metode penegakan diagnosis berdasarkan gejala dan swab antigen pada dasarnya bukan penegakan ideal
namun dapat menghambat penularan lebih jauh bila di lakukan secara agresif

Ucapan Terima kasih

Bersama ini saya ucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Sanggau, telah mengijinkan saya
untuk meneruskan Pendidikan dan memberikan masukan.

Referensi

.
1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan
Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan isolasi dalam rangka percepatan pencegahan dan
pengendalian Coronavirus disease 2019 (Covid-19)
2. Data Antigen dan PCR Puskesmas Entikong Maret – Juni 2021

80

Hasil pengamatan, kesimpulan dan saran

Pedoman pemeriksaan dan pelacakan penyebaran Covid-19 untuk Wilayah Kabupaten Sanggau akan
lebih efektif bila dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Pandemi Covid-19 membutuhkan kebijakan penanganan yang serius, sehingga kebijakan yang tepat akan
menentukan efektifas penanganan penyebaran Covid 19 di Kabupaten Sanggau

Recommendasi 1:

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau sebaiknya mengupayakan kelengkapan fasilitas & sarana
pemeriksaan sesuai standar yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan

Recommendasi 2:

Pemerintah Daerah sebaiknya membuat penetapan kategori wilayah dan juknis mengenai penegakan
Diagnossi agar tidak membuat kebimbangan pelaksana teknis lapangan

Recommendasi 3:

Pemerintah daerah menerbitkan hasil pemeriksaan berdasarkan swab antigen pada wilayah kategori C
dan menampilkan data tersebut pada dashboard setiap daerah.

UPAYA MENEKAN KASUS KONFIRMASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA
MELALUI PEMBATASAN PEMERIKSAAN RT-PCR, SUDAHKAH TEPAT SASARA8N1?

Policy Brief

Ditujukan bagi Pemerintah Daerah dan Dinas Kesehatan setempat

dr. Kevin Chrisanta Budiyatno
Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat, Kajian Administrasi Rumah Sakit

Universitas Indonesia
[email protected]

Ringkasan Eksekutif

Trend peningkatan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 tercatat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kota Palangka Raya menyumbang kasus konfirmasi Covid-19 terbesar terhadap keseluruhan jumlah kasus di Kalteng. Hal ini ditanggapi oleh
Walikota Palangka Raya melalui penerbitan SE Walikota Nomor 440/087/E-1/P2P/IV/2021 pada tanggal 13 April 2021 yang berisi
himbauan agar pemeriksaan RT-PCR hanya dikerjakan pada kasus suspek dan petugas kesehatan yang melakukan kontak erat, sedangkan
kasus kontak erat tanpa gejala disarankan untuk cukup melakukan skrining antigen (Ag-RDT). Evaluasi pasca pemberlakuan SE Walikota
selama dua bulan menunjukkan bahwa pertambahan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kalteng tidak mengalami penurunan, tetapi justru
menunjukkan peningkatan. WHO masih merekomendasikan penggunaan NAAT (RT-PCR) sebagai baku emas diagnosis Covid-19.
Pemeriksaan Ag-RDT sebaiknya tetap dikonfirmasi kembali dengan modalitas pemeriksaan NAAT kecuali untuk wilayah yang tidak
memiliki akses NAAT dan/atau tidak dapat melakukan pemeriksaan NAAT dengan cepat. Penurunan jumlah kasus konfirmasi Covid-19
hanya bisa diupayakan melalui penerapan protokol kesehatan ketat dan menggalakkan kembali inisiatif 3T (testing, tracing, dan treatment).

Pendahuluan SE Walikota sebagaimana disebutkan di atas ditujukan secara khusus
pada lima rumah sakit (RS) di kota Palangka Raya yang menjalankan
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), sebuah penyakit menular yang layanan diagnostik untuk Covid-19 termasuk di dalamnya reverse
disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS- transcriptase polymerase chain reaction (RT-PCR), yaitu RSUD Dr. Doris
CoV-2) telah ditetapkan sebagai pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020. Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, RS Bhayangkara, RS Betang
Lebih dari satu tahun berlalu sejak status pandemi tersebut ditetapkan, Pambelum, dan RS Siloam. Dalam SE Walikota tersebut disampaikan
ledakan kasus konfirmasi Covid-19 masih terus memunculkan data baru bahwa tingginya kasus Covid-19 di kota Palangka Raya kemungkinan
di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa kasus Covid-19 masih belum disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat kota Palangka
sepenuhnya terkendali, bahkan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 Raya untuk melakukan pemeriksaan RT-PCR mandiri. Atas dasar
yang sudah mulai berjalan di beberapa negara. pertimbangan tersebut, Walikota menghimbau agar kelima RS yang dituju
hanya melakukan pemeriksaan RT-PCR pada kasus suspek dan petugas
Indonesia mencatat dua kasus perdana Covid-19 pada tanggal 1 kesehatan yang melakukan kontak erat, dan jika hasil pemeriksaan RT-
Maret 2020. Pada tanggal 14 April 2021 Pemerintah Republik Indonesia PCR terkonfirmasi positif maka rumah sakit yang melakukan pemeriksaan
melaporkan 1.583.182 kasus konfirmasi Covid-19 kumulatif dengan RT-PCR terhadap pasien tersebut memiliki tanggung jawab untuk
42.906 kasus kematian kumulatif akibat Covid-19.1 Angka ini rupanya melakukan perawatan. Pasien kontak erat yang tidak bergejala
masih terus menunjukkan peningkatan karena pada tanggal 25 Juni 2021 disarankan cukup melakukan skrining rapid diagnostic test antigen (Ag-
jumlah kasus konfirmasi Covid-19 kumulatif yang tercatat sudah mencapai RDT).
2.053.995 dengan tambahan kasus harian sebanyak 20.574 dan kasus
kematian kumulatif akibat Covid-19 sebanyak 55.949 dengan tambahan Temuan dan Pembahasan
kasus harian sebanyak 355.2
SE Walikota Nomor 440 diterbitkan pada tanggal 13 April 2021. RS
INDONESIA (14 Apr 2021) Siloam Palangka Raya (Siloam) menerima SE tersebut di sore hari yang
Konfirmasi 1,583,182 kasus sama dan mulai menjalankan himbauan sesuai SE per tanggal 14 April
Kematian 42.906 kasus 2021. Rata-rata harian pemeriksaan RT-PCR mandiri pada pasien yang
tidak bergejala di Siloam sejak bulan Januari 2021 hingga tanggal 13 April
KALTENG (18 Apr 2021) 2021 adalah sebanyak 12 pemeriksaan/hari. Rata-rata harian ini
Konfirmasi 18,936 kasus mengalami penurunan menjadi 8 pemeriksaan/hari setelah SE Walikota
Kematian 434 kasus diberlakukan. Jika dilihat dari jumlah total pemeriksaan RT-PCR per
bulan, maka persentase penurunan antara sebelum dengan setelah
Kasus perdana Covid-19 di Kalimantan Tengah (Kalteng) dilaporkan pemberlakuan SE Walikota mencapai 45%. Jumlah penurunan ini baru
pada tanggal 20 Maret 2020 di kota Palangka Raya. Pada tanggal 18 April yang tercatat di Siloam sebagai dampak menjalankan himbauan sesuai SE
2021 tercatat jumlah kasus konfirmasi Covid-19 kumulatif sebesar 18.936 Walikota. Keempat rumah sakit lain bisa jadi mengalami penurunan yang
dan kasus kematian kumulatif akibat Covid-19 sebesar 484. Kota serupa jika turut menjalankan himbauan sesuai SE Walikota.
Palangka Raya menyumbang jumlah kasus konfirmasi Covid-19 kumulatif
terbanyak sebesar 5.827 dan juga jumlah kematian kumulatif akibat Himbauan lain dari SE Walikota pada poin 2c menyatakan bahwa
Covid-19 terbanyak sebesar 165.3 Walikota Palangka Raya menyikapi kasus kontak erat tanpa gejala disarankan untuk cukup melakukan
peningkatan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di kota Palangka Raya skrining Ag-RDT. Ekspektasi awal mengenai dampak himbauan ini adalah
dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam surat edaran peningkatan jumlah pemeriksaan Ag-RDT sebagai konsekuensi atas
Walikota Palangka Raya Nomor 440/087/E-1/P2P/IV/2021 tentang penurunan jumlah pemeriksaan RT-PCR. Siloam justru mencatat
pelaksanaan test RT-PCR dan perawatan pasien Covid-19 (selanjutnya penurunan jumlah rata-rata harian pemeriksaan Ag-RDT dari 56
disebut sebagai SE Walikota). pemeriksaan sebelum SE Walikota diberlakukan menjadi 48 pemeriksaan
setelah SE Walikota diberlakukan. Penurunan total pemeriksaan adalah
sebesar 21% jika dibandingkan antara sebelum dan setelah SE Walikota
diberlakukan. Salah satu alasan utama adalah karena pasien sudah paham
mengenai perbedaan antara pemeriksaan RT-PCR dengan Ag-RDT,
sehingga hasil Ag-RDT positif tetap perlu dikonfirmasi dengan RT-PCR
dan ini berarti kebutuhan biaya per pasien menjadi lebih besar.

UPAYA MENEKAN KASUS KONFIRMASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA MELALUI PEMBATASAN

PEMERIKSAAN RT-PCR, SUDAHKAH TEPAT SASARAN? 82

Policy Brief

Ironisnya, bahkan dengan pemberlakuan SE Walikota, tujuan 2. Pemeriksaan Ag-RDT baru diperkenalkan oleh WHO di dalam panduan
menekan pertambahan angka kejadian kasus konfirmasi Covid-19 di interim surveilans pada bulan Desember 2020. WHO memperbolehkan
Kalteng tetap tidak tercapai. Jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kalteng pemeriksaan Ag-RDT sebagai modalitas diagnostik yang sederhana
pada pertengahan bulan Januari 2021 adalah sebanyak 10.719 yang dan cepat namun kurang sensitif, sehingga penggunaannya hanya
meningkat menjadi 12.765, 15.191, dan 18.543 pada tanggal yang sama di disarankan ketika modalitas pemeriksaan RT-PCR sangat terbatas atau
bulan Februari 2021, Maret 2021, April 2021. Rata-rata jumlah tidak tersedia.6 Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan
penambahan kasus per bulan adalah sebesar 2.608 kasus. Setelah Republik Indonesia No. HK.01.07/Menkes/3602/2021 yang
diberlakukan SE Walikota, jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di Kalteng menyatakan bahwa Ag-RDT harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan
menjadi 21.179 dan 23.809 pada tanggal yang sama di bulan Mei 2021 NAAT kecuali pada area yang termasuk dalam kriteria C (tidak ada
dan Juni 2021, atau jumlah rata-rata penambahannya sebesar 2.633 per akses NAAT dan pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan cepat).
bulan.4 Rata-rata positivity rate pemeriksaan Ag-RDT di Siloam sejak bulan
Maret 2021 hingga Mei 2021 adalah 5%. Angka ini kontras dengan
Mengamati laporan data World Health Organization (WHO) dalam positivity rate pemeriksaan RT-PCR pada periode yang sama sebesar
situation report yang dirilis secara rutin, maka diketahui bahwa sejak 52%. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup
minggu pertama bulan Januari 2021 hingga minggu kedua bulan April besar dalam penetapan diagnosis Covid-19 menggunakan modalitas
2021, provinsi Kalteng tidak pernah mencapai target minimal testing yang berbeda, sehingga akan berdampak juga dalam upaya penemuan
Covid-19 sebagaimana ditetapkan oleh WHO, yaitu sebanyak 1 orang per kasus.
1.000 populasi/minggu, kecuali pada minggu terakhir bulan Maret 2021,
padahal banyak provinsi lain yang sudah bisa mencapai target tersebut. 3. Pemerintah Daerah perlu memahami strategi surveilans Covid-19
Pencapaian testing di Kalteng setelah SE Walikota diberlakukan tidak dalam upaya merekomendasikan modalitas pemeriksaan yang terbaik.
mengalami penurunan, namun jutsru mengalami peningkatan.5 Hal ini bisa Akurasi hasil pemeriksaan Ag-RDT dan RT-PCR sangat dipengaruhi
disebabkan oleh setidaknya dua hal, yaitu pemeriksaan RT-PCR di empat oleh waktu pengambilan sampel terhadap kemunculan gejala atau
RS lain di Palangka Raya tetap berjalan seperti biasa (tidak mengikuti dan/atau waktu kontak, maka modalitas pemeriksaan dengan
himbauan), atau kontribusi pemeriksaan RT-PCR bergeser ke RS lain di sensitivitas yang lebih tinggi tentu lebih direkomendasikan pada kasus
luar kota Palangka Raya, namun masih berada dalam wilayah Kalteng. asimptomatik (tidak bergejala) dan/atau riwayat kontak yang tidak
diketahui. Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik dan
Berbeda dengan jumlah testing yang masih belum berhasil mencapai Kedokteran Laboratorium Indonesia (PDS PatKLIn)
target jumlah minimal, positivity rate untuk seluruh testing di Kalteng masih merekomendasikan pemeriksaan NAAT selain RT-PCR untuk
berada di atas nilai batas maksimal yang diharapkan menurut WHO, mendeteksi SARS-CoV-2, termasuk di dalamnya adalah loop mediated
yaitu 5%. Angka 5% ini maksudnya adalah dari seluruh testing yang isothermal amplification (LAMP) dan nicking endonuclease amplification
dikerjakan, maka hasil positif diharapkan kurang dari 5%. Positivity rate reaction (NEAR). Penurunan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 hanya
tertinggi provinsi Kalteng adalah 55% sebelum SE Walikota diberlakukan bisa diupayakan melalui penerapan protokol kesehatan ketat dan
dan 40% setelah SE Walikota diberlakukan.5 Jika dihubungkan dengan menggalakkan kembali inisiatif 3T (testing, tracing, dan treatment).
peningkatan jumlah kasus Covid-19 di Kalteng, maka positivity rate ini
berkurang karena jumlah testing yang dikerjakan semakin banyak, justru Kesimpulan
setelah diberlakukannya SE Walikota.
RT-PCR sebagai bagian dari modalitas NAAT masih merupakan baku
Rekomendasi emas diagnostik Covid-19. Modalitas ini memiliki sensitivitas yang relatif
lebih tinggi jika dibandingkan dengan pemeriksaan Ag-RDT. WHO masih
Upaya menekan pertambahan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di merekomendasikan penggunaan RT-PCR sebagai penentu utama
Kalteng dan/atau di Palangka Raya melalui pembatasan pemeriksaan RT- diagnosis Covid-19. Membatasi jumlah pemeriksaan RT-PCR dan
PCR dan mengalihkannya ke pemeriksaan Ag-RDT dipandang tidak tepat menggantinya dengan pemeriksaan Ag-RDT sebagai upaya menekan
sasaran. Tujuan menekan pertambahan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 jumlah kasus konfirmasi Covid-19 di suatu wilayah bukan merupakan
adalah untuk mencegah penularan, dengan harapan penduduk yang langkah bijak karena penurunan jumlah kasus yang akan tercatat tidak
terkonfirmasi Covid-19 memang berkurang. Pembatasan pemeriksaan menunjukkan situasi sebenarnya, tetapi hanya menutupi angka
RT-PCR untuk menekan pertambahan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 sesungguhnya. Pemeriksaan Ag-RDT sebaiknya dikonfirmasi kembali
hanya menutupi jumlah kasus yang sesungguhnya tanpa menurunkan dengan menggunakan modalitas NAAT sebagaimana direkomendasikan
jumlah tersebut. Lebih jauh lagi, himbauan SE Walikota tersebut oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kecuali untuk wilayah
sepertinya tidak dijalankan secara konsisten. Hal ini ditunjukkan dengan yang tidak memiliki akses NAAT dan tidak dapat melakukan pemeriksaan
jumlah pemeriksaan RT-PCR yang tetap tinggi dan bahkan lebih tinggi dari NAAT dengan cepat. Penurunan jumlah kasus konfirmasi Covid-19 hanya
sebelum SE Walikota tersebut diberlakukan. Berkenaan dengan hal ini, bisa diupayakan melalui penerapan protokol kesehatan ketat dan
beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut: menggalakkan kembali inisiatif 3T (testing, tracing, dan treatment).

1. Strategi surveilans menggunakan pemeriksaan laboratorium yang Referensi:
direkomendasikan oleh WHO masih belum berubah, yaitu
menggunakan nucleic acid amplification test (NAAT). Di Indonesia, 1 World Health Organization Indonesia. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)
pemeriksaan NAAT yang umum tersedia adalah RT-PCR, meskipun Situation Report - 51. 2021;
RT-PCR bukan satu-satunya pemeriksaan NAAT yang bisa digunakan. 2 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peta Sebaran
RT-PCR masih diakui sebagai baku emas diagnosis Covid-19 dan tetap COVID-19 [Internet]. [cited 2021 Jun 25]. Available from:
harus diupayakan sebagai modalitas diagnostik utama selama https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19
memungkinkan.6 Membangun kesadaran masyarakat untuk bersedia 3 Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Peta Sebaran
memeriksakan diri secara mandiri dengan menggunakan modalitas RT- Covid-19 [Internet]. 2021 [cited 2021 Apr 19]. Available from:
PCR tidaklah mudah. Ada baiknya kesadaran yang sudah terbangun https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19
justru diapresiasi, apalagi dengan biaya pemeriksaan yang tidak 4 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Infeksi Emerging, Media Informasi
dibebankan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan tidak Resmi Terkini Penyakit Infeksi Emerging [Internet]. [cited 2021 Jun 26]. Available
didapatkan kelangkaan dalam penyediaan reagen RT-PCR. Dalam from: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/download
kondisi tersebut, tidak didapatkan alasan untuk melarang masyarakat 5 World Health Organization Indonesia. Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)
memeriksakan diri secara mandiri. Indonesia Situation Report [Internet]. [cited 2021 Jun 26]. Available from:
https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/situation-reports
6 World Health Organization (WHO). Public Health Surveillance for COVID-19,
Interim Guidance. 2020;(December).

1 83

POLICY BRIEF

28 JUNI 2021

SCREENING RUTIN COVID -19 TENAGA

KESEHATAN RUMAH SAKIT,
DILEMA KETENAGAAN DAN KESEHATAN KERJA

ditulis oleh dr. Marlina

untuk Menurunkan

Tenaga Kesehatan

Ringkasan Usulan

Kementerian Kesehatan RI, Dinas Kesehatan Propinsi/Kabupaten/Kota, Satuan Tugas COVID-19
Pusat/Propinsi/Kab/Kota . Asosiasi Perumahsakitan, Organisasi Profesi diharapkan dapat:

1. Menjalankan screening rutin COVID-19 di rumah sakit Indonesia untuk menurunkan morbiditas
dan mortalitas COVID-19 tenaga Kesehatan (nakes).

2. Menjadikan isu penurunan angka kesakitan dan kematian nakes karena Covid-19 sama pentingnya
dengan isu keselamatan pasien.

3. Mendorong rumah sakit untuk dapat memitigasi resiko ketenagaan dan memberikan layanan
Kesehatan kerja bagi nakes.

Belakang disiplin tinggi dalam pelaksanaannya. Tidak
salah kiranya kebutuhan akan tes wawasan
Berbagai negara di dunia sudah korona bagi setiap pemimpin di semua sektor,
mengalami dua bahkan tiga kali gelombang karena kekeliruan terhadap kebijakan yang
pandemi COVID-19. Pasang surut gelombang diambil pemimpin berakibat hilangnya nyawa
pandemic COVID-19 ini mengajarkan kepada manusia.
kita perlunya kesiapan system kesehatan
setiap negara. Rumah sakit sebagai benteng Rumah sakit harus bisa menekan
pertahanan terakhir menghadapi gelombang morbiditas COVID-19 pada nakesnya serta
pandemi ini mau tak mau harus bersiap diri men-zero-kan kejadian kluster rumah sakit.
dengan segala mitigasi resikonya. Melalui Tidak terkendalinya angka morbiditas
pengaturan yang tepat atas aspek keuangan, COVID-19 pada nakes rumah sakit bisa
sumber daya manusia (SDM), system menghambat layanan non covid lainnya
informasi, penanganan pasien, kesehatan terutama layanan Kesehatan esensial bahkan
kerja, kesehatan mental dan dukungan secara fatal dapat berakibat penutupan
psikososial, serta pencegahan dan layanan rumah sakit tersebut. Nosocomial
pengendalian infeksi. outbreaks COVID-19 harus bisa ditekan
serendah-rendah, dengan melakukan disiplin
Strong leadership is the must. dalam prosedur pencegahan dan pengendalian
Kebutuhan akan kepemimpinan yang kuat
sangat tinggi di segala sektor karena adaptasi
terhadap kebiasaan baru yang memerlukan

84

2

infeksi serta pengelolaan Kesehatan kerja rumah sakit dilakukan pemeriksaan
tenaga Kesehatan. PCR/NAAT, hanya pasien yang bergejala saja
yang dilakukan pemeriksaan NAAT. Ini
Semakin tinggi angka transmisi menyebabkan seringnya kejadian kasus
COVID-19 di masyarakat membawa dampak COVID-19 ditemukan di ruang rawat inap non
pada kejadian nosocomial outbreaks karena COVID-19. Pengelolaan terhadap tenaga
semakin banyak kejadian asymptomatic Kesehatan dan pasien lainnya yang kontak
transmission yaitu penularan oleh orang yang erat merupakan kunci pemutusan mata rantai
tidak bergejala. Probabilitas coinsiden infeksi nosocomial COVID-19 ini. Test,
COVID-19 pada pasien rawat inap rumah tracing dan treatment bagi semua kontak
sakit lainnya juga akan semakin meningkat. erat.
Sementara tidak semua pasien rawat inap

Analisa dan tracing COVID-19 di rumah sakit mutlak
Screening rutin COVID-19 harus dilakukan.

Bagi tenaga kesehatan screening rutin Menurut Budiman, kapasitas testing
di rumah sakit merupakan pintu untuk dan tracing Indonesia sangat rendah. Hal ini
mengetahui sumber penular tak bergejala. terbukti dengan positivity rate testing di
Melakukan pemisahan tenaga kesehatan yang Indonesia yang menetap lebih dari 10%
tertular dan yang tidak tertular serta selama bulan Mei dan Juni 2021.
melakukan pelacakan kontak erat lainnya. Melalui KMK 4641 /2021 yang diterbitkan 15
Kunci dari memutus transmisi adalah isolasi Mei 2021, pemerintah menetapkan indicator
dan karantina kasus. Seandainya tidak target testing sebesar 1 per 1000 orang
dilakukan testing sebagiamana standarnya penduduk per minggu, positivity rate kurang
maka pemerintah harus melakukan lockdown. dari 5% per minggu, waktu pengiriman sampel
Metoda lockdown tidak akan bisa dilakukan di NAAT kurang dari 24 jam, dan waktu tunggu
rumah sakit sebagai garda terakhir
menghadapi COVID-19. Maka proses testing

85

3

hasil NAAT kurang dari 48 jam. Sementara melonjaknya kasus covid-19 di Indonesia .
indicator target tracing berupa jumlah kasus Pada tanggal 27 Juni 2021, Ketua Tim
konfirmasi yang dilakukan identifikasi kontak Mitigasi PB IDI dr. M. Adib Khumaidi, SpOT
erat lebih dari 80%, rata-rata identifikasi menyerukan untuk melakukan tracing dan
kontak erat sejumlah minimal 15 orang, dan Testing yang masif agar kasus ditemukan
minimal 80% tracing test pada kontak erat sedini mungkin, termasuk untuk anak dan
yang diidentifikasi. remaja. Angka positivity rate dan jumlah
tracing per 1000 orang per minggu dilakukan
Konferensi pers tim MITIGASI PB IDI sesuai dengan standar WHO .
dan perhimpunan 5 profesi dokter tentang

RDT AG sebagai Entry Tes pemeriksaan entry dan exit dilakukan
menggunakan RDT-Ag.
Apakah itu entry tes C19? Entry tes
adalah tes diagnostic COVID-19. Sesuai Sensitivitas rapid test antigen untuk
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan COVID-19 dilaporkan bervariasi antara
Republik Indonesia Nomor 30−84%. Sementara itu, spesifisitasnya
HK.01.07/MENKES/4641/2021, pemeriksaan dilaporkan mendekati 100%. WHO
dilakukan berdasarkan kriteria wilayah akses merekomendasikan untuk menggunakan
dan kecepatan pemeriksaan NAAT. Entry dan alat rapid test antigen yang memiliki
exit test dilakukan menggunakan kriteria sensitivitas ≥80% dalam waktu 5–7 hari sejak
wilayah akses dan kecepatan pemeriksaan onset gejala. Pasien yang memenuhi kriteria
NAAT mengikuti ketentuan yang berlaku. kasus probable atau kasus suspek COVID-19
Untuk wilayah kriteria A, pemeriksaan NAAT dengan hasil pemeriksaan rapid test antigen
digunakan untuk pemeriksaan entry dan exit. positif bisa dimasukkan ke kategori kasus
Untuk wilayah kriteria B, RDT-Ag digunakan konfirmasi. Namun, hasil rapid test antigen
pada pemeriksaan entry yang dilanjutkan negatif tidak menyingkirkan kemungkinan
dengan pemeriksaan NAAT untuk infeksi SARS-CoV-2 dan pasien tetap
pemeriksaan exit. Untuk kriteria C, disarankan untuk menjalani tes ulang atau tes

86

4

konfirmasi dengan rRT-PCR.Sama seperti HK.01.07/MENKES/4641/2021, kontak erat
semua tes yang lain, tanda dan gejala klinis dan tenaga kesehatan mendapatkan prioritas
tetap penting untuk diperiksa sebelum tes. dalam pemeriksaan laboratorium diagnostik
Tes ini tidak boleh menjadi pengganti COVID-19 . Jadi jelas screening rutin pada
keputusan klinis. tenaga kesehatan sebagai entry tes COVID-
19 merupakan amanat dari KMK 4641.
Sesuai Keputusan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor

Dilema Ketenagaan kesehatan DKI Jakarta pada 4 Juni hingga 12
September menyatakan bahwa klaster yang
Pada kenyataanya sangat sulit bagi menyumbangkan angka kasus Covid-19
rumah sakit di daerah untuk melaksanakan terbanyak ialah dari rumah sakit, komunitas
screening rutin COVID-19 bagi tenaga dan perkantoran.
kesehatannya. Bagi Rumah sakit di kota
besar dimana tenaga kesehatan dapat dengan Pengaturan SDM sebagai kesiapan
mudah direkrut sebagai relawan, persoalan rumah sakit merupakan bagian terpenting
pemenuhan kebutuhan SDM bukanlah hal yang untuk mengurangi morbiditas nakes terinfeksi
sulit sehingga screening rutin tidaklah COVID-19 dan resiliance yang baik dalam
menjadi masalah. Masalah lebih banyak menghadapi lonjakan kasus. Pengaturan
terkait biaya penyelenggaraan tes. Sementara terhadap intensitas paparan dan beban kerja
bagi rumah sakit di wilayah dengan SDM mempengaruhi kerentanan fisik nakes,
Kesehatan yang sulit, hal ini menjadi dilemma. sehingga mudah terinfeksi. Pengaturan pola
Termasuk bagi rumah sakit dengan tata kelola kerja, jumlah pekerja dalam tiap shift, dan
manajerial dan klinis yang kurang baik, hal ini lama intensitas paparan perhari mengacu pada
menjadi permasalahan karena ketidaktepatan juknis PB IDI untuk perlindungan tenaga
pengelolaan SDM. Masalahnya sebagian besar kesehatan.
rumah sakit pemerintah di daerah masuk
dalam kategori ini. Maka tidak heran jika kita
mendapat berita bahwa menurut Data