134
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
POLICY BRIEF
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT
NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA
HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
1
135
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
Ketua PB Ikatan Dokter Insentif Merupakan Sebuah Bentuk Apresiasi Pemerintah
Indonesia (IDI) Daeng M Faqih
Terhadap Tenaga Kesehatan Sebagai Garda Terdepan Dalam
mengungkapkan, ada banyak
relawan dokter mengeluhkan Penanganan Pandemi COVID-19.
insentif yang tak kunjung cair.”
RINGKASAN EKSEKUTIF
“Sampai sekarang ini ada yang
mengeluh belum dibayar. Kami Pandemi COVID-19 yang terjadi diseluruh dunia belum berakhir. Semakin
sangat kasihan itu yang relawan, banyak kasus-kasus baru yang muncul dengan varian-varian baru dari
COVID-19 yang tingkat penularannya sangat cepat.
dia sudah meninggalkan
pekerjaannya misalnya dia Begitu juga yang terjadi di Indonesia, pertangal 26 juni 2021 terjadi
dokter di mana dan pindah untuk penambahan 21.095 kasus baru COVID-19 di Indonesia. Meningkatnya
jadi relawan penuh kemudian kasus COVID-19 di Indonesia turut dibarengi dengan peningkatan kasus ibu
insentifnya tidak dibayar. hamil yang terkonfirmasi virus SARS-CoV-2.
Kasihan keluarganya yang di
belakang ada anak dan istrinya," Di salah satu Rumah Sakit khusus ibu dan anak di kota pontianak
sudah semakin banyak ibu hamil dengan hasil swab antigen yang reaktif,
kata Daeng” baik pasien yang dengan penjadwalan operasi elektif maupun ibu hamil yang
langsung datang ke IGD. Hal ini didapat saat dilakukan pemeriksaan
sebelum dilakukan tindakan dan rawatan terhadap pasien tersebut. Belum
lagi terhadap pasien-pasien yang tidak jujur, sudah dilakukan pemeriksaan
dengan hasil positif COVID-19 ditempat lain namun tidak pergi ke Rumah
Sakit rujukan COVID-19.
Peningkatan kasus COVID-19 ini juga menyebakan banyak Rumah
Sakit rujukan COVID-19 yang penuh, Rumah Sakit tidak dapt merujuk dan
beberapa kali pasien dengan swab antigen yang reaktif dilakukan
pertolongan persalinan di Rumah Sakit tersebut.
Ditengah lonjakan kasus COVID-19dengan sebaran 21.095 kasus
baru per hari, beban kerja para Nakes juga akan semakin berat ditambah
semakin banyaknya Nakes yang terkonfirmasi positif COVID-19 sampai
meninggal Dunia. Insentif merupakan sebuah bentuk apresiasi pemerintah
terhadap tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan
Pandemi COVID-19.
2
136
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
PENDAHULUAN
Dunia dikagetkan dengan adanya 2020 penyebabnya telah diketahui.
penyakit baru yang menyerang saluran
pernapasan pada awal tahun 2020 dan Penyakit COVID-19 adalah jenis
penyebabnya belum diketahui. Informasi
ini pertama kali diketahui oleh WHO atas pneumonia yang disebabkan oleh virus
laporan dari cina bahwa terdapat 44 pasien
dengan pneumonia berat di wilayah kota korona baru yang disebut SARS-CoV-2
Wuhan, Provinsi Hubei, China. Dengan
berbagai banyak dugaan penyebab (Severe Acute Respiratory Syndrome
penyakit tersebut, pada tanggal 10 januari
Coronavirus-2) dimana tingkat
penyebarannya sangat cepat. Oleh karena
itu, penyakit ini dinyatakan sebagai
Pandemi oleh WHO pada bulan Maret
Tahun 2020.
PEMBAHASAN
Sampai tanggal 25 Juni 2021 jumlah kasus COVID-19 di Indonesia berjumlah 2.07 juta
total kasus terkonfirmasi, sembuh 1.84 jt orang, meninggal 56.371 orang. Sedangkan di kota
Pontianak sendiri Hingga 25 Juni 2021 jumlah kasus COVID-19 berjumlah 2.446 total
kasus terkonfirmasi, sembuh 2.141 orang, meninggal 58 orang.
Gambar 1. Data kumulatif perkembangan COVID-19 di Indonesia
3
137
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
Gambar 2. Data kumulatif perkembangan COVID-19 di kota Pontianak
Untuk kasus pada ibu hamil sendiri, Umum POGI, dr. Ari K. Januarto
berdasarkan data dari Pokja Infeksi Saluran SpOG(K)”
Reproduksi Perkumpulan Obstetri dan
Ginekologi Indonesia (POGI) dan Cabang Sementara itu, berdasarkan data dari
POGI sampai April 2021, terdapat 536 Tim Mitigasi PB Ikatan Dokter Indonesia
kasus ibu hamil yang terkonfirmasi (IDI) sampai bulan Juni 2021 mencatat,
COVID-19. Dari 536 kasus tersebut, kasus jumlah kematian dokter Indonesia
OTG dan tanpa bantuan napas sebanyak berdasarkan profesi menunjukkan spesialis
51.9% dengan kehamilan diatas 37 obstetri dan ginekologi sebanyak 27 orang
minggu, yang menajalani perawatan yang meninggal dunia. Menjadi kasus
intensif sebanyak 4,5%, dan kasus tertinggi dokter spesialis urutan kedua
kematian akibat komplikasi sekitar 3%. setelah dokter umum. Kemudian dari data
Ditemukannya varian baru COVID-19 perawat yang terkonfirmasi covid-19
yang sudah masuk ke Indonesia, terutama pertanggal 25 Juni 2021, berdasarkan hasil
varian Delta dari India, menjadi penyebab dari persatuan perawat nasional Indonesia
populasi ibu hamil menjadi lebih rentan (PPNI) ada 315 perawat yang meninggal,
dan lebih cepat mengalami perburukan tenaga laboratorium 25, dokter gigi 43,
gejala hingga kematian, “kata Ketua apoteker 15, dan bidan 150. Tenaga
4
138
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
kesehatan (Nakes) merupakan garda akan semakin berat ditambah semakin
terdepan penanganan kasus COVID-19. banyaknya Nakes yang terkonfirmasi
Pemerintah pun menjanjikan insentif bagi positif COVID-19 sampai meninggal.
para Nakes yang hingga kini berjuang Insentif merupakan sebuah bentuk
menangani korban COVID-19 yang makin apresiasi pemerintah terhadap tenaga
melonjak. Ditengah lonjakan kasus kesehatan sebagai garda terdepan dalam
COVID-19 dengan sebaran 21.095 kasus penanganan Pandemi COVID-19.
baru per hari, beban kerja para Nakes juga
5
139
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian kesehatan bahwa insentif diberikan
kepada Rumah Sakit yang melayani perawatan pasien yan terkonfirmasi COVID-
19, baik yang bergejala ringan-berat, sebagaimana yang tertuang dalam
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 yang telah dilakukan revisi
dari Kepmenkes sebelumnya Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.
6
140
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADMA HobAiRlAitPaAsNmNaAsKyEaSrMakEaNtDyAaPAnTg ItNinSEgNgTiImF JeUmGbAu?at
lonFjEaRkAanWkAaTsIuSsIMCOBVOILDO-1N9|..K. ARS FKM UI
“RUMAH SAKIT PENUH”
“BEBAN TENAGA KESEHATAN SEMAKIN
BERAT”
“NAKES BANYAK TERPAPAR”
Salah satu Rumah Sakit tipe C dikota
pontianak belum merupakan Rumah Sakit rujukan
covid yang terdaftar di kementerian kesehatan,
namun tidak menutup kemungkinan ada saja
pasien yang diterima dan dilakukan perawatan
dengan hasil swab antigen reaktif atau bahkan
pasien dengan hasil terkonfirmasi swab PCR
SARS COV2 positif namun tidak jujur pada saat
ditanya/anamnesa atau terkadang karena Rumah
Sakit rujukan banyak menolak karena penuh dan
pasien tidak bisa lagi untuk menunggu karena
akan bersalin, akhirnya persalinan dilakukan di
ruang isolasi IGD saja.
Bukan Rumah Sakit menolak untuk
melakukan perawatan COVID-19, karena
keterbatasan tempat, ruangan, dan SDM yang
membuat Rumah Sakit tersebut tidak memiliki
ruang isolasi khusus untuk pasien ibu hamil
khususnya dengan hasil pemeriksaan swab
antigen reaktif atau swab PCR SARS COV2
positif.
7
141
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
REKOMENDASI
1. Kepada Kementerian Kesehatan, Kepala daerah, dan
Dinas Kesehatan setempat untuk dapat Memberikan
insentif terhadap seluruh tenaga kesehatan, baik yang
bekerja di Rumah Sakit rujukan COVID-19 maupun
yang di Rumah Sakit non-rujukan COVID-19.
2. Membuat Membuat Standar Prosedur Operasional
untuk kasus pasien hamil dengan swab antigen / swab
PCR SARS COV2 positif yang tidak dapat dirujuk ke
rumah sakit rujukan ditengah keterbatasan tempat dan
SDM.
3. Kepada Owner/pemilik Rumah Sakit untuk
menambahkan SDM terkhusus tenaga medis karena
semain banyaknya Nakes yang terpapar virus COVID-
19.
8
142
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
KESIMPULAN
Dengan semakin tingginya lonjakan kasus
COVID-19 yang membuat banyak Nakes
terpapar virus COVID-19 dan meninggal
dunia, serta beban kerja yang semakin
meningkat, diharapkan insentif nakes yang
merupakan penghargaan dari Negara untuk
para Nakesnya dapat disalurkan merata
kepada seluruh Nakes, terkhusus kepada
Nakes yang bekerja di Rumah Sakit Non-
Rujukan COVID-19.
9
143
PERTOLONGAN PERSALINAN DI RUMAH SAKIT NON RUJUKAN COVID-19 DENGAN IBU HAMIL
TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19; APAKAH ADA HARAPAN NAKES MENDAPAT INSENTIF JUGA?
FERAWATI SIMBOLON | KARS FKM UI
REFERENSI
1. Pokja Infeksi Saluran Reproduksi Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Rekomendasi
Penanganan Virus Corona (COVID – 19) pada Maternal (Hamil, Bersalin dan Nifas). Surabaya.
2020
2. Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI). Rekomen POGI terkait dengan
melonjaknya kasus ibu hamil dengan COVID – 19 dan perlindungan terhadap tenaga kesehatan.
Jakarta. 2021
3. Satuan Tugas Penangana COVID -19. Peta Sebaran COVID - 19. https://covid19.go.id/peta-
sebaran-covid19. 2021
4. Data kumulatif perkembangan COVID-19 di kota Pontianak. Tim Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Kota Pontianak. https://covid19.pontianakkota.go.id/. 2021
5. Kementerian Kesehatan RI. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/329/2020 tentang Pemberian
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 [Internet].
Jakarta; 2020. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00.
https://drive.google.com/file/d/1iBYX2TJtf3YAnu-Cwd0tki8Ask1KgB8r/view
6. Kementrian Kesehatan RI. Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Insentif Tenaga Kesehatan yang
Menangani COVID-19. 2021; Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00.
https://www.kemkes.go.id/article/view/21033100005/kemenkes-terbitkan-aturan-baru-insentif-
tenaga-kesehatan-yang-menangani-covid-19.html
KORESPONDENSI : DITUJUKAN KEPADA :
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
FERAWATI SIMBOLON DINKES PROVINSI KALIMANTAN BARAT
[email protected] DINKES KOTA PONTIANAK
KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT DIREKTUR RUMAH SAKIT
Fakultas Kesehatan Masyarakat
Universitas Indonesia 10
SUCI WIDYA PRIMADHANI | KARS FKM UI 144
POLICY BRIEF
ZONA MERAH! ANGGARAN BELANJA KABUPATEN MUARA ENIM TERSENDAT
INSENTIF NAKES DIABAIKAN, “Dana belanja anggaran
DIMANA PEMERINTAHKU?
kesehatan yang berasal dari
RINGKASAN EKSEKUTIF pusat dapat digunakan
sebagai percepatan
Beberapa daerah yang tercatat sebagai zona merah, anggaran
belanja kesehatan untuk percepatan penanganan COVID-19 masih penanganan COVID-19 di
rendah. Bahkan, Sri Mulyani merasa kecewa akibat masih terdapat daerah seperti pengadaan
daerah yang belum menggunakan dana belanja anggaran kesehatan, alat, melakukan pelacakan
termasuk di dalamnya Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. dengan metode 3T (testing,
Dana belanja anggaran kesehatan yang berasal dari pusat dapat tracing, tracking) hingga
digunakan sebagai percepatan penanganan COVID-19 di daerah
seperti pengadaan alat, melakukan pelacakan dengan metode 3T ”insentif tenaga kesehatan.
(testing, tracing, tracking) hingga insentif tenaga kesehatan.
Insentif merupakan sebuah bentuk apresiasi pemerintah terhadap
tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan
Pandemi COVID-19. Namun, tenaga kesehatan di beberapa daerah
kerap kali tidak menerima insentif tersebut, khususnya di Kabupaten
Muara Enim. Permasalahan penyaluran insentif tenaga kesehatan
disebabkan berbagai faktor seperti keterlambatan verifikasi data dari
rumah sakit, keterlambatan pelaporan dari BPKAD ke Pusat, hingga
anggaran sisa yang belum tersalurkan ke tenaga kesehatan.
Beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah Pusat untuk
menyederhanakan proses penyaluran anggaran insentif tenaga
kesehatan dari pembuatan aplikasi hingga pengiriman insentif
langsung kepada rekening pribadi tenaga kesehatan terkait.
PPEENNDDAAHHUULLUUAANN Potrait Tenaga kesehatan yang menangani pasien
COVID-19
Sejak pertama ditetapkannya pandemi COVID-19, berbagai masalah
muncul terutama di sektor Pelayanan Kesehatan. Kurangnya
pengetahuan atas penyakit baru, tingginya risiko terpapar, stigmatisasi,
peningkatan jam kerja menyebabkan kelelahan (burnout) dan stress
emosional pada tenaga kesehatan.¹,² Tenaga kesehatan khususnya
perawat, bidan, dokter, merupakan garda terdepan dalam menghadapi
Pandemi COVID-19. Sudah sewajarnya para garda terdepan ini
mendapatkan penghargaan berupa insentif dan santunan kematian
atas upaya dan risiko yang dialami. Hal ini sesuai dengan Kepmenkes
Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Pemberian Insentif dan
Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.
145
“Kalau kita lihat ironisnya pada
saat mereka menghadapi zona
merah, tapi belanja dari TKDD
atau APBD-nya, DAU/DBH
“untuk penanganan covid
ternyata belum meningkat.
Sri Mulyani
PEMBAHASAN Sembilan Daerah tersebut adalah :
1. Kabupaten Pidie, Aceh
Dikutip dalam detik finance, Kementrian Keuangan 2. Kabupaten Banda Aceh, Aceh
mencatat realisasi Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil 3.Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat
(DAU/DBH) khusus penanganan kesehatan sebesar 8% pada 4. Kabupaten Rokan Hulu, Riau
Pemerintah Daerah dengan status COVID-19 tinggi masih di 5. Kabupaten Pekanbaru, Riau
angka 7,5%. Dalam Rapat Nasional XIII Apkasi, Menteri 6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat 9 daerah yang Jambi
belum menggunakan dana dari Pemerintah Pusat.³ Disisi 7. Kabupaten Muara Enim, Sumatera
lain, daerah tersebut khususnya Kabupaten Muara Enim Selatan
termasuk kedalam Zona Merah. Padahal, dana tersebut 8. Kabupaten Kudus, Jawa Tengah
dibutuhkan dalam penanganan COVID-19 untuk testing, 9. Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau
tracing dan tracking, biaya tenaga kesehatan atau untuk
biaya operasional kesehatan.
Anggaran Belanja Kesehatan Daerah tidak hanya dipergunakan untuk insentif tenaga kesehatan namun juga
dipergunakan untuk melakukan pengadaan alat yang dibutuhkan RSUD dalam percepatan penanganan
COVID-19 seperti ventilator, monitor, peralatan PCR, dan peralatan rapid antigen yang dapat dilakukan bagi
puskesmas untuk melakukan testing, tracing, tracking. Ditingkat Provinsi, realisasi anggaran insentif daerah
Sumatera Selatan termasuk kedalam dua besar terendah, yang sebelumnya NTT, menyusul Provinsi Papua
Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Angka tersebut tentu sangat jauh berbeda jika dibandingkan dengan 5
Provinsi dengan realisasi anggaran insentif daerah tertinggi yaitu, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Bali, Jawa
Tengah dan Banten. ⁴
SUCI WIDYA PRIMADHANI | KARS FKM UI 2
146
“Memang ada insentif bagi Tenaga Di tingkat daerah, pihak RSUD HM Rabain telah
kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini. berupaya untuk mengajukan melalui BPKAD
Terakhir insentif tersebut dibayarkan pada Kabupaten Muara Enim. Namun menurut
September 2020, namun meski sudah Meriyanti, Kepala Instalasi Farmasi RSUD HM
diajukan, insentif tenaga kesehatan bulan Rabain, pihak BPKAD Kabupaten Muara Enim
Oktober-Desember 2020 hingga saat ini justru mempertanyakan total 120 tenaga
kesehatan RSUD HM Rabain Muara Enim.⁵ Hal ini
belum tahu kapan dibayarkannya” tentu dapat menghambat proses pengajuan
insentif tenaga kesehatan kepada Kementrian
Yusrizal, Wadir Administrasi RSUD HM Kesehatan.
Rabain
Batas pengajuan laporan insentif tenaga Padahal, Kementrian Kesehatan telah
kesehatan tahun 2020 adalah tanggal 15 Febuari
2021,⁴ dan sudah mulai disalurkan pada bulan menyederhanakan Prosedur Pemberian Insentif
April 2021.⁶ Namun hingga saat ini, tenaga
kesehatan di RSUD HM Rabain Muara Enim dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan
belum menerima insentif sejak bulan Oktober
2020 hingga Mei 2021. Hal ini sangat yang Menangani COVID-19 sebagaimana yang
disayangkan mengingat penurunan jumlah BOR
Rumah Sakit akibat pandemi berdampak tertuang dalam Kepmenkes Nomor
langsung pada pendapatan tenaga kesehatan.
HK.01.07/MENKES/447/2020 yang telah
dilakukan revisi dari Kepmenkes sebelumnya
Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020.⁷
Penyempurnaan peraturan tersebut kembali
dilakukan.
ALUR PENGAJUAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN
Tata cara pengajuan insentif tenaga kesehatan menurut Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020
Pemerintah Pusat telah berupaya untuk melakukan pembaruan dan penyederhanaan
pengajuan insentif tenaga kesehatan agar tidak ada keterlambatan penyaluran insentif tenaga
kesehatan. Bahkan pemerintah telah menerbitkan peraturan baru berdasarkan Kepmenkes Nomor
HK.01.07/MENKES/4239/2021 yakni insentif akan dikirimkan langsung ke tenaga kesehatan melalui
rekening masing-masing, sehingga dapat mengurangi terjadinya pungutan atau pemotongan.⁸
SUCI WIDYA PRIMADHANI | KARS FKM UI 3
POLICY BRIEF 147
PERMASALAHAN REKOMENDASI
1. Keterlambatan pengiriman laporan 1. Kepada Kepala Daerah, untuk dapat
SDM Kesehatan dari Pemerintah melakukan koordinasi dan
Daerah ke Pusat sebagai rekomendasi meningkatkan komitmen dari
kepada Kementerian Keuangan. stakeholder terkait (Kepala Rumah
Sakit, Kadinkes, Kepala BPKAD) dan
2. Koordinasi yang kurang optimal antara mempermudah mekanisme laporan
melalui aplikasi
Dinas Kesehatan dengan BPKAD
sehingga mengakibatkan 2. Meningkatkan kesadaran bagi
ketidaksamaan persepsi dan sudut
pandang mengenai pencairan stakeholder terkait akan hak berupa
penyaluran insentif tenaga kesehatan penghargaan dari pahlawan garda
terdepan COVID-19 yang telah
3. Keterlambatan tim verifikasi Fasyankes berjuang ditengah tingginya risiko
infeksi dan stigma yang beredar di
daerah dalam melakukan verifikasi masyarakat
SDM Kesehatan
3. Membuat juknis mekanisme pencairan
4. Realisasi anggaran insentif pada
dana dengan melibatkan Kemendagri,
tahun anggaran 2020 yang belum Kemenkeu
optimal menyebabkan sisa anggaran
yang belum disalurkan ke tenaga 4. Sosialisasi cara melakukan verifikasi
kesehatan
melalui aplikasi, dan mengalokasikan
honor bagi verifikator yang bersumber
dari dana daerah atau kas RSUD
5. Sisa anggaran dapat dilakukan
pembayaran insentif tenaga kesehatan
yang tertunda secara bertahap
KKEESSIIMMPPUULLAANN
Realisasi anggaran belanja kesehatan dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan
percepatan penanganan COVID-19 dan pemberian insentif tenaga kesehatan. Insentif tenaga
kesehatan merupakan salah satu bentuk apresiasi yang diberikan Pemerintah Pusat. Penghargaan
ini dapat meningkatkan motivasi serta semangat bagi tenaga kesehatan. Motivasi yang tinggi akan
meningkatkan performa individu yang sedang bekerja. Sistem pelayanan kesehatan di daerah
akan berjalan dengan baik apabila tenaga kesehatan dapat bekerja optimal. Oleh karena itu, sudah
selayaknya para pemangku kebijakan terkait khususnya di Pemerintah Daerah bersama-sama
berkomitmen untuk memperjuangkan hak tenaga kesehatan.
SUCI WIDYA PRIMADHANI | KARS FKM UI 4
148
REFERENSI
1. Kunz M, Strasser M, Hasan A. Impact of the coronavirus disease 2019 pandemic on healthcare
workers: systematic comparison between nurses and medical doctors. Curr Opin Psychiatry.
2021;34(4):413–9.
2. Maunder RG, Heeney ND, Kiss A, Hunter JJ, Jeffs LP, Ginty L, et al. Psychological impact of the
COVID-19 pandemic on hospital workers over time: Relationship to occupational role, living with
children and elders, and modifiable factors. Gen Hosp Psychiatry. 2021;71:88–94.
3. Alif H. Bikin Kecewa! Belanja Kesehatan 9 Daerah Ini Mandek & Masuk Zona Merah. DetikFinance
[Internet]. 2021 Jun 20; Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00. Tersedia dari: https://fi-
nance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5613559-
bikin-kecewa-belanja-kesehatan-9-daerah-ini-mandek--masuk-zona-merah
4. Kepala Badan PPSDMK. Evaluasi dan Upaya Percepatan insentif Nakes Daerah [Internet]. Jakarta;
2021. Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00. Tersedia dari: http://www.djpk.kemen-
keu.go.id/wp-content/uploads/2021/02/Eva-
luasi-dan-upaya-percepatan-innakes-Daerah-0800.pdf
5. Zulian D. Nakes Covid-19 Muara Enim Tunggu Insentif dari Pusat. Lentera Pendidikan. 2021;
Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00. Tersedia dari: http://www.lenterapendidikan-
.com/berita/muara-enim/view/nakes-covid-19-muaraenim-tunggu-insentif-dari-pusat.html
6. Widyawati. Pemerintah Salurkan Insentif Pada 30.105 Tenaga Kesehatan yang Tangani COVID-19
[Internet]. Redaksi Sehat Negeriku. 2021 [cited 2021 Jun 24]. Diakses pada tanggal 26 Juni 2021
pukul 00.00. Tersedia dari: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/u-
mum/20210420/5837534/pemerintah-salurkan-insentif-pada-30-105-tenaga-kesehatan-yang-tan
gani-covid-19/
7. Kementerian Kesehatan RI. Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/447/2020 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/329/2020 tentang Pemberian
Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19 [Internet].
Jakarta; 2020.Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00. Tersedia dari: https://drive.goo-
gle.com/file/d/1iBYX2TJtf3YAnu-Cwd0tki8Ask1KgB8r/view
8. Kementrian Kesehatan RI. Kemenkes Terbitkan Aturan Baru Insentif Tenaga Kesehatan yang
Menangani COVID-19. 2021; Diakses pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 22.00. Tersedia dari :
https://www.kemkes.go.id/article/view/21033100005/kemenk-
es-terbitkan-aturan-baru-insentif-tenaga-kesehatan-yang-menangani-covid-19.html
KORESPONDENSI : DITUJUKAN KEPADA :
SUCI WIDYA PRIMADHANI
[email protected] DIREKTUR RSUD DR HM RABAIN MUARA ENIM,
KAJIAN ADMINISTRASI RUMAH SAKIT FKM UI
KADINKES KAB MUARA ENIM,
KEPALA BPKAD KAB MUARA ENIM 5
BAB
2
LAIN – LAIN
❖ Senjata Rahasia Melawan COVID-19! Kelembagaan Masyarakat
(Erie Faillenggo)
❖ Sejauh Mana Peran Pemerintah Daerah Mendukung Pencapaian Universal Health Coverage Di
Maluku Utara Hingga Tahun 2020
(Fransisren)
❖ Tarif Layanan Rumah Sakit Berdasarkan Unit Cost, Melindungi Ekonomi Masyarakat atau
Kepentingan Rumah Sakit?
(Muhammad Azwar)
❖ Kurangnya Optimalisasi Pelaksanaan JKN Bagi Pasien BPJS Rawat Inap: Merugikah Rumah Sakit?
(Naufal Hilmi Marzuq)
❖ Penguatan Tim TPK JKN RSU Yoshua
(Nico Aurelius Tarigan)
❖ Rendahnya Angka Keberhasilan Inisisasi Menyusui Dini (IMD) Pada Bayi Baru Lahir: Sebuah Seruan
Uuntuk Para Pakar
(Suci Kirana Yulius)
149
21 Juni 2021
POLICY BRIEF
Senjata Rahasia Melawan COVID-19!
Kelembagaan Masyarakat
Oleh : dr Erie Failenggo