policy brief

87

5

Kebijakan Yang Ada pengisian. Tercatat komponen ke-10
Diretorat Mutu dan Akreditasi terkait Kesehatan kerja, kesehatan
mental dan dukungan psikososial bagi
Pelayanan Kesehatan Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan mendaopatkan skoring
Pelayanan Kesehatan Kementerian terendah sebesar 67% disbanding 12
Kesehatan RI mengeluarkan self komponen penilaian lainnya.
assesmnet berupa daftar tilik kesiapan
rumah sakit menghadapi COVID-19 pada Hal ini menjadi perhatian serius
akhir tahun 2020 melaui Kepdirjen bagi semua stakeholder yang terlibat
Yankes No: HK.02.02/I/4405/2020 untuk mendorong dilakukannnya screening
tentang Pedoman Pemantauan dan rutin bagi semua nakes di rumah sakit
Evaluasi Kesiapan RS pada Masa Pandemi sebagai hak nakes yang harus dipenuhi
COVID-19. Daftar tilik ini wajib diisi oleh oleh pemerintah melalui pengelola rumah
rumah sakit rujukan COVID-19 baik yang sakit. Pengawasan bukan hanya pada
ditetapkan oleh Pemerintah melalui SK pengelolaan kesehatan kerja yang
Kementerian Kesehatan ataupun SK bersifat kuratif namun lebih pada
Gubernur setiap 3 bulan, disampaikan screening rutin yang harus disadari
kepada Dinkes Kab/Kota (RS tipe C dan sebagai tindakan preventif pemutusan
D), Dinkes Propinsi (RS tipe B) ataupun mata rantai COVID-19.
Kemenkes langsung (RS tipe A)
Perlu disadari terdapat
Berdasarkan surat Direktur Mutu keterbatasan dalam proses tracing, dan
dan Akreditasi Yankes No: tracking kontak erat nakes di rumah sakit
YM.01.02/VI.2/552/2021 tentang terkait pembiayaan reagen RDT Ag
Evaluasi Pengisian Daftar Tilik Kesiapan ataupun NAAT serta sulitnya mencari
Rumah Sakit pada Masa Pandemi, baru tenaga kesehatan pengganti jika nakes
17,83% rumah sakit layanan COVID-19 di terkonfirmasi melakukan isolasi mandiri.
Indonesia yang melakukan pengisian dan
ada 12 propinsi yang belum melakukan

Rekomendasi K

Berdasarkan analisa maka direkomendasikan kebijakan sebagai berikut:
1. Mendorong rumah sakit untuk melaksanakan screening rutin bagi nakes yang bekerja di rumah

sakit sebagai bagian dari layanan Kesehatan kerja . Mendorong rumah sakit untuk tidak hanya
melakukan tes entry bagi tenaga kesehatan yang bergejala saja. Peningkatan asymptomatic
infection dan mild-moderate symptom akibat vaksinasi membuka ruang tingginya angka OTG.
Kewajiban screening rutin COVID-19 oleh rumah sakit sebagai penyelenggara kerja merupakan
hak bagi setiap tenaga Kesehatan.
2. Mendorong Dinas Kesehatan untuk mengevaluasi kegiatan screening rutin yang dilakukan oleh
rumah sakit di wilayah kerjanya. Dinas Kesehatan diminta untuk berperan lebih aktif dalam

88

6

mengevaluasi rumah sakit di wilayah kerjanya dalam melaksanakan layanan Kesehatan kerja
terutama screening rutin COVID-19. Menggerakan para surveyor Monev untuk membantu rumah
sakit melakukan pengisian Self Assessment Hospital Readiness for COVID-19
3. Mendorong Satgas COVID-19 di tingkat Kab/Kota ataupun Propinsi untuk memfasilitasi program
screening rutin nakes rumah sakit di wilayah kerjanya. Satgas COVID-19 di tingkat Kab/Kota
ataupun Propinsi hendaknya memfasilitasi penyediaan reagen Screening COVID-19 di rumah sakit
dan tempat isolasi mandiri bagi nakes yang terkonfirmasi untuk mencegah kluster rumah sakit.
4. Mensosialisasikan program Kesehatan kerja sebagai hak nakes. Merekomendasikan sosialisasi
screening rutin COVID-19 bagi seluruh rumah sakit yang menjadi anggotanya dan menekankan
keselamatan tenaga Kesehatan (Health care workers safety) sama pentingnya keselamatan
pasein ( patient safety) di masa pandemic ini.

Kebijakan ini direkomendasikan kepada: • Satuan Tugas COVID-19
• Kementrian Kesehatan RI, Pusat/Propinsi/Kab/Kota
• Dinas Kesehatan
Propinsi/Kabupaten/Kota, • Asosiasi Perumahsakitan
• Organisasi Profesi

Kesimpulan

Screening rutin COVID-19 bagi tenaga kesehatan di rumah sakit merupakan sebuah keharusan bagi
rumah sakit. Salah satu indikator kesiapan rumah sakit dalam melakukan kesehatan di masa pandemic
COVID-19 adalah melakukan pelayanan kesehatan kerja bagi tenaga Kesehatan. RDT Antigen (RDT Ag)
dapat menjadi metode yang digunakan dalam proses screening COVID-19 di rumah sakit jika NAAT
sulit diakses. Dilema terhadap kekurangan tenaga kesehatan akibat isolasi mandiri harus dapat
diimbangi dengan mitigasi risiko melalui pengaturan tenaga yang optimal dan perhitungan beban kerja
yang tepat

Referensi

1. https://www.cnbcindonesia.com/news/20210518114325-8-246236/epidemiolog-kapasitas-
testing-tracing-covid-19-ri-rendah

2. kmk-no-hk0107-menkes-4641-2021-ttg-panduan-pelaksanaan-pemeriksaan-pelacakan-
karantina-isolasi-dalam-pencegahan-covid-19-sign.pdf

3. https://nasional.kompas.com/read/2020/09/22/19205951/klaster-rumah-sakit-komunitas-
dan-perkantoran-jadi-penyumbang-kasus-covid-19

4. https://www.suara.com/health/2021/06/27/173528/tragis-sudah-lebih-dari-400-dokter-
meninggal-karena-covid-19

5. kepdirjen-yankes44052020.pdf (persi.or.id)

89

Meningkat nya Covid-19

Sudah Tepatkah Tracing & Testing Kita ?

Jumlah angka pasien terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia umum nya dan di
Kota Batam khusus nya semakin hari semakin meningkat. Segala daya upaya telah
di lakukan untuk melandaikan curva, namun belum juga menampakkan hasil yang
memuaskan. Tracing kontak erat merupakan salah satu langkah yang diambil.
Apabila keadaan ini terus berlangsung tanpa kendali, rumah sakit dan sarana isolasi
terpusat tidak akan mampu lagi menangani nya. Maka dari itu hal ini harus menjadi
perhatian serius seluruh pihak guna menghentikan laju angka terkonfirmasi positif
Covid-19 di Indonesia.

90

Pendahuluan

Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh
Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan
coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada
setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan
gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan
pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan
masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan
pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.1

Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus
pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Pada tanggal
7 Januari 2020, China mengidentifikasi kasus tersebut sebagai jenis baru coronavirus.2 Pada
tanggal 30 Januari 2020 WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai Kedaruratan Kesehatan
Masyarakat yang Meresahkan Dunia (KKMMD)/Public Health Emergency of International
Concern (PHEIC) dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai
pandemi.3

Indonesia melaporkan kasus pertama COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020.4 Menurut
data dari Satgas Penanganan Covid-19, sampai tanggal 26 Juni 2021 sudah terjadi 2 juta kasus di
Indonesia.5 Sedangkan di Kota Batam, kasus pertama Covid-19 di laporkan pada tanggal 19 Maret
2020. Berdasarkan data Tim Gerak Cepat Penanggulangan Covid Kota Batam, sampai tanggal 26
Juni 2021 sudah terdapat 12 ribu kasus terkonfirmasi positif Covid-19.6 Satu tahun lebih berjalan,
angka kejadian Covid-19 di Indonesia semakin hari semakin meningkat dan sampai sekarang
belum ada tanda-tanda pendataran atau penurunan kurva kejadian Covid-19 di Indonesia.

91

Hasil dan Pembahasan

Pelacakan Kontak (contact tracing) terkonfirmasi positif untuk mengetahui
adalah proses untuk mengidentifikasi, dalam 14 hari kebelakang kontak erat dengan
menilai dan mengelola orang-orang yang siapa saja. Setelah itu maka dilakukan
berkontak erat dengan kasus identifikasi kontak dengan mengumpulkan
konfirmasi/probable untuk mencegah nomer telpon, alamat rumah, serta
penularan selanjutnya. Kegiatan ini penting keterangan lain yang diperlukan dari orang
karena kasus konfirmasi dapat menularkan yang melakukan kontak. Dari pihak tim
penyakit sejak 2 hari sebelum hingga 14 hari tracing yang dalam hal ini dilakukan oleh
sesudah timbulnya gejala. puskesmas akan menelpon orang tersebut
dan menanyakan sejauh mana kontak yang
Apabila ditemukan kasus baru Covid- terjadi dengan orang yang terkonfirmasi
19, maka langkah awal yang dilakukan untuk positif tadi. Setelah itu baru akan ditentukan
melakukan tracing dan testing adalah siapa saja yang termasuk kontak erat dan
melakukan wawancara dengan orang yang perlu atau tidak dilakukan testing.

Diawal pandemi Covid-19 di
Indonesia, seluruh kontak erat akan langsung
dilakukan testing untuk mengetahui apakah
orang tersebut ikut tertular Covid atau tidak.
Namun seiring bertambah nya kasus, maka
bertambah pula lah orang yang harus di tracing
dan di testing. Hal ini menyebabkan
pemerintah cukup kewalahan untuk mengakomodir semua nya dikarenakan sarana dan prasarana
yang terbatas. Maka menurut Panduan Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasua Covid-
19 revisi 7 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tidak seluruh
kontak erat akan dilakukan testing.

Setelah didapatkan daftar kontak erat dari kasus konfirmasi positif Covid-19,
makan orang-orang tersebut akan di hubungi dan di edukasu terkait situasi yang terjadi.
Setelah itu kontak erat akan diminta untuk karantina mandiri selama 14 hari dengan

92

pemantauan keadaan dari puskesmas setempat. Apabila dalam waktu 14 hari orang
tersebut mengeluhkan gejala-gejala yang mengarah ke Covid-19 maka akan dilakukan
tes Swab PCR guna memastikan apakah tertular atau tidak. Apabila gejala yang
dikeluhkan ringan, makan sambal menunggu hasil keluar, meneruskan isolasi mandiri.
Namun apabila gejala yang terjadi termasuk kategori sedang berat makan akan dicarikan
rumah sakit rujukan untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Banyak hal menjadi kendala dalam proses tracing & testing ini, ketakutan orang akan
pengucilan warga apabila ketahuan di tracing oleh pihak puskesmas, ketidak jujuran informasi
yang diberikan ketika dilakukan wawancara oleh petugas, serta keterbatasan sarana testing yang
tidak sebanding dengan jumlah kontak erat yang ada.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, jangan
sampai pelacakan kontak (contact tracing) pasien COVID-19, membuat mereka atau keluarga
merasa dikucilkan apbila dinyatakan positif. Maka dari itu, Dante mengatakan bahwa tugas
pelacak kontak atau tracer tidak hanya mencari kasus yang mungkin terjadi akibat infeksi, namun
juga memberikan edukasi sehingga pasien yang isolasi mandiri tidak merasa dikucilkan. "Kita
harus membuat budaya baru bahwa kegiatan kontak tracing adalah kegiatan yang membuat pasien
atau keluarga atau masyarakat tidak merasa dikucilkan kalau terkonfirmasi COVID-19," kata
Dante, dilansir dari rilis di laman Kemenkes, Sehat Negeriku, Senin (1/3/2021).

93

Presiden Joko Widodo mengatakan, pelaksanaan pemeriksaan (testing) dan
pelacakan kontak erat (tracing) Covid-19 di Indonesia masih sangat kurang. Presiden
menyebutkan, apabila menggunakan standar yang ditetapkan WHO, testing dan
tracing di Indonesia masih terbatas. "Indikator pengendalian pandemi itu apa sih?
Testing, tracing, treatment. Yang dua ini testing dan tracing kita agak lemah. Testing

sangat kurang dan tracing juga sangat kurang," ujar Jokowi saat memberikan pengarahan kepada
Forkopimda Provinsi Kepulauan Riau yang disiarkan YouTube Sekretariat, Kamis, 20 Mei 2021.
(Dikutip dari Kompas.com)

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menentukan standar tracing Covid-19 adalah 10-30 per
1 kasus, sedangkan standar testing Covid-19 bagi suatu negara dengan minimal 1 per 1.000
penduduk per minggu.

1

94

Kesimpulan

Proses tracing dan testing kontak erat kasus Covid-19 merupakan salah satu hal yang
sangat penting dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Proses tracing dan
testing yang tepat sasaran, efektif, dan efisien bisa menekan laju pertambahan jumlah kasus
Covid-19 di Kota Batam khusus nya dan di Indonesia umum nya. Dibutuhkan seriusan dala ha

l tracing dan testing ini apabila kita menginginkan hasil yang baik. Diperlukan pula keikhlasan dan
kejujuran dari seluruh masyarakat dalam mendukung program ini. Berika edukasi lebih terhadap
masyarakat umum tentang ap aitu tracing dan testing, bagaimana alur nya, bagaimana menghadapi nya,
dan bagaimana cara bersikap yang tepat terhadal orang yang di tracing kontak erat dan dilakukan testing.
Apabila semua pihak dapat berkolaborasi dengan baik dalam proses tracing dan testing ini, maka
pandemic Covid-19 di Indonesia perlahan tapi pasti akan dapat terselesaikan.

Rekomendasi

1. Melakukan sosialisasi yang lebih masif terkait
informasi tentang kontak erat, tracing, dan testing
dalam pandemi Covid-19 dengan melibatkan
perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta alim
ulama setempat

2. Memberikan reward bagi tenaga medis maupun non
medis yang melakukan proses tracing dan testing

3. Menambah jumlah tenaga sukarela yang dapat fokus
dalam melakukan tracing kontak erat kasus Covid-19
sehingga tidak ada satupun kontak erat yang terlewat

4. Membuat kebijakan yang mengikat bagi masyarakat
agar dapat mematuhi dan melaksanakan tracing dan
testing yang berlaku

5. Melakukan testing terhadap seluruh kontak erat yang sudah di data dengan menggunakan Rapid
Test Antigen sebagai alternatif apabila Swab Test PCR masih belum memadai jumlah nya

6. Menambah sarana Swab Test PCR dengan harga terjangkau di daerah-daerah khusus nya daerah
yang tinggi angka kasus Covid-19 nya

Penulis : Muhammad Ridho

95

Daftar Pustaka

1. Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)
Kementerian Kesehatan RI ; Juli 2020

2. Satgas Penanganan Covid-19, dari : www.covid19.go.id
3. Kemenkes., RI. (2020). Perkembagan Kasus Covid-19 Kumulatif Di Indonesia. Retrieved

from http://pusatkrisis.kemkes.go.id/
4. Pemerintah Kota Batam Tanggap Covid-19, dari : www.lawancorona.batam.go.id
5. Pedoman Perubahan Perilaku Penanganan Covid-19 ; Oktober 2020
6. Pemerintah Kota Batam Tanggap Covid-19, dari : www.lawancorona.batam.go.id
7. Panduan Singkat Pelacakan Kontak (Contact Tracing) untuk Kasus Covid-19, dari :

infeksiemerging.kemkes.go.id

1.4

PEMBIAYAAN KESEHATAN PASIEN
COVID-19

❖ Pembayaran Klaim COVID-19 Terlambat, Operasioal RS Terancam
(Hendro)

❖ Klaim COVID Macet, Bagaimana Implementasi Pembayaran oleh Kemenkes?
(Yuni Fitriani)

Pembayaran Klaim Covid-19 96
Terlambat, Operasioal RS
Terancam

Policy Brief

Nama : dr Hendro
NPM : 2006506703

RINGKASAN

Keterlambatan pembayaran pelayanan pasien Covid-19 oleh Kemenkes telah menjadi masalah urgensi
bagi rs, karena keterlambatan mencapai 6 bulan. Keterlambatan ini akan mengakibatkan gangguan
operasional rs dan pelayanan pasien Covid-19. Diperlukan monitoring, evaluasi dan advokasi untuk
menyelesaikan masalah ini.

PENGANTAR

Covid-19 terdeteksi di Indonesia sejak Maret 2020 di
Jakarta, kemudian menyebar ke seluruh Indonesia,
termasuk Batam Kepulauan Riau. Gubernur
Kepulauan Riau melalui Surat Keputusan (SK)
menetapkan beberapa rs menjadi rs rujukan untuk
perawatan pasien Covid-19, RS Santa Elisabeth Batam
merupakan salah satunya.

Melalui KMK NO HK.01.07/MENKES/4718/2021 Menurut KMK No. HK.01.07/MENKES/4718/2021,
Tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya bahwa Pembayaran Kemenkes ke rs adalah 7 hari dari
Pelayanan Pasien Corona Virus Disease 2019 tanggal BAHV (Berita Acara Hasil Verifikasi).
(COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara
Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tetapi data rs telah menunjukkan hal yang lain.
telah dijelaskan mekanisme pergantian biaya
pelayanan pasien Covid-19. Tetapi pada
pelaksanaannya, pergantian biaya ini mengalami
keterlambatan, keterlambatan pembayaran
mencapai 3-6 bulan. Hal ini telah mengakibatkan
kesulitan bagi rs untuk membeli obat dan alat
kesehatan, pembayaran jasa dokter dan biaya
operasional lainnya. Ditambah lagi terjadi
penurunan pasien non Covid, kesulitan rs bagaikan
“terjatuh dan tertimpa tangga”. Bila hal ini
berlanjut, bagaimana caranya rs dapat melakukan
perawatan pasien Covid-19 seiring juga dengan
ledakan peningkatan jumlah pasien Covid-19?

HASIL Keterlambatan pembayaran dari Kemenkes (26 Juni 2021),
yaitu :
Untuk perawatan pasien Covid-19 diperlukan antara
lain obat-obatan, alat kesehatan, APD, pemeriksaan Pelayanan pasien Covid-19 bulan Desember 2020,
laboratorium, pemeriksaan radiologi, makanan Januari 2021, Februari 2021 dan Maret 2021 telah
bergizi, listrik dan sebagainya. disetujui BAHV tanggal 18 Mei 2021 tetapi tidak ada
Biaya operasional rs untuk pelayanan pasien Covid- pembayaran.
19 adalah 1/2 dari total biaya operasional, rata-rata Pelayanan pasien Covid-109 bulan April dan Mei 2021
mencapai 2-3 miliar sebulan. belum bisa diajukan ke BPJS daerah.
2 langkah yang harus dilakukan oleh rs dalam
pengajuan pembayaran pelayanan pasien Covid-19 “Dari Desember 2020 sampai Mei 2021 (6 bulan)
yaitu : pelayanan pasien Covid-19 tidak mendapatkan
bayaran” (Ibu Katarina, bagian keuangan RS)
Pengajuan berkas ke BPJS daerah untuk
verifikasi Begitu juga yang terjadi di rs lain se Indonesia,
Pengiriman berkas ke Kemenkes setelah keterlambatan pembayaran pelayanan pasien Covid-19
verifikasi BPJS ini.

Pembayaran Klaim Covid-19 97

Terlambat, Operasioal RS KESIMPULAN
Terancam
Telah terjadi keterlambatan pembayaran pelayanan pasien
Policy Brief Covid-19 dari Kemenkes kepada RS rujukan Covid-19.
Keterlambatan pembayaran ini telah melanggar KMK No.
Nama : dr Hendro HK.01.07/MENKES/4718/2021. Beberapa usaha telah
NPM : 2006506703 dilakukan oleh RS Santa Elisabeth Batam yaitu mengirim
email dan WA, tetapi kurang efektif. Diperlukan tindakan
MONITORING yang lebih lanjut yaitu melalui analisis stakeholder dan
advokasi kepada BPJS daerah dan Kemenkes.

Masalah keterlambatan pembayaran ini akan
mengakibatkan terganggunya operasional rs,
penghentian pelayanan pasien Covid-19, angka
kesakitan dan kematian Covid-19 akan menjadi
tinggi dan penularan Covid-19 yang lebih meluas
serta kesehatan masyarakat akan terancam.

RS Santa Elisabeth Batam telah mengetahui DAFTAR PUSTAKA
keterlambatan pembayaran dari Kemenkes, kesulitan
dalam pembiayaan operasional rs, sehingga telah Menteri Kesehatan (2021). Keputusan Menteri Kesehatan Republik
melakukan beberapa upaya yaitu : Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021 Tentang Petunjuk
Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Corona Virus
Berkomunikasi dengan BPJS daerah agar Disease 2019 (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan
klaim lebih cepat diverifikasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Berkomunikasi dengan Kemenkes agar membayar Ato S.(2021). Pelayanan Pasien Covid-19 di RSUD Kota Bekasi Terancam
klaim Covid-19 7(tujuh) hari sebelah BAHV. Dihentikan. 26 Juni 2021.
https://www.kompas.id/baca/metro/2021/06/23/tunggakkan-
membengkak-pelayanan-pasien-covid-19-di-rsud-kota-bekasi-
terancam-dihentikan

Gunawan D. (2021). Pemerintah Nunggak Biaya Perawatan Pasien
Covid ke Swasta Rp 1 T, 26 Juni 2021.
https://news.detik.com/berita/d-5349944/pemerintah-nunggak-biaya-
perawatan-pasien-covid-ke-swasta-rp-1-t

Hasil analisis monitoring dapat disimpulkan bahwa
email/WA ke Kemenkes kurang efektif karena tidak
mendapatkan balasan sama sekali.

Analisis Stakeholder

Stakeholder dalam masalah keterlambatan
pembayaran pelayanan pasien Covid-19 adalah
1. Kemenkes
2. BPJS daerah
3. Gubernur
4. Dinkes Provinsi
5. Direktur seluruh rs di Indonesia

Rekomendasi dan Advokasi

Berdasarkan hasil analisis monitoring dengan hasil yang
kurang efektif, maka diperlukan rekomendasi tindakan yang
lebih lanjut untuk masalah keterlambatan pembayaran
pelayanan pasien Covid-19 :

Melakukan analisis stakeholder, kemudian melakukan
advokasi kolaborasi seluruh direktur rs melalui surat
atau petisi yang ditujukan kepada BPJS daerah,
Kemenkes, Gubernur dan Dinkes Provinsi.
Kemenkes membayar pelayanan pasien Covid-19 ke rs
secara bertahap untuk membantu operasional rs.

POLICY BRIEF 98

Klaim COVID Macet,
Bagaimana Implementasi
Pembayaran oleh Kemenkes?

Yuni Fitriani

99

Ringkasan Eksekutif

Kasus Dispute klaim dari keseluruhan klaim RS rujukan COVID-19 sampai April
2021 sebesar Rp. 11,11 T (30% dari total klaim). Tanpa adanya tindaklanjut,
operasional RS bisa kolaps dan pandemi akan gagal ditangani. Perlu
pendekatan seluruh stakeholder terkait untuk sehingga pembayaran klaim
dapat berjalan lancar, operasional rumah sakit tidak terganggu dan
penanganan pandemic dari sisi pengobatan dapat terlaksana dengan baik.

Pendahuluan Dengan adanya peningkatan kasus tersebut,
Indonesia sudah setahun lebih bergulat tentunya berimplikasi lonjakan kasus di
dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada layanan kesehatan terutama rumah sakit
tanggal 16 Juni 2021 terjadi peningkatan rujukan COVID-19.
angka kasus yang cukup signifikan dibanding
tahun 2020, dimana kasus konfirmasi saat ini Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun
mencapai total 1.937.652 kasus, 9.944 2020 menyatakan COVID-19 sebagai
kasus diantaranya adalah kasus baru kedaruratan kesehatan masyarakat yang
konfirmasi COVID-19, total kasus kematian wajib dilakukan upaya penanggulangannya,
53.476 kasus dan sembuh sebanyak selain itu pemerintah juga telah menetapkan
1.763.870 kasus.[1] . COVID-19 sebagai Bencana Nasional.[2][3]
Untuk menjamin kesinambungan pelayanan
kesehatan pasien COVID-19 di rumah sakit,
berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 59 Tahun 2016, maka pembiayaan
pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi
emerging tertentu dapat diklaim ke
Kementerian Kesehatan melalui Direktur
Jenderal Pelayanan Kesehatan, termasuk
kasus COVID-19.

Grafik Perkembangan Kasus COVID-19
Per 23 Juni 2021

100

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Hasil dan Pembahasan
menyatakan COVID-19 sebagai kedaruratan
kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya RS yang melayani pasien COVID-19
penanggulangannya, selain itu pemerintah juga dapat mengajukan klaim kepada
telah menetapkan COVID-19 sebagai Bencana Kemenkes berdasarkan Kepmenkes
Nasional.[2][3] Untuk menjamin kesinambungan No.HK.01.07/MENKES/4718/2021
pelayanan kesehatan pasien COVID-19 di rumah tentang petunjuk teknis klaim pasien
sakit, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan COVID-19.[5]
Nomor 59 Tahun 2016, maka pembiayaan pasien
yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging Kurun waktu 1 tahun pandemi sudah
tertentu dapat diklaim ke Kementerian Kesehatan terjadi 3 kali perubahan pedoman
melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementrian Kesehatan dalam pengklaiman.
termasuk kasus COVID-19. Menariknya meskipun sudah melalui hasil
review dan diperbaharui 3 kali, hal ini tidak
Berkaca pada pengalaman pada tahun 2020, serta merta mendorong pergerakan klaim
dimana saat terjadi peningkatan kasus positif pasien COVID-19. Baik pergerakan
COVID-19 akan berimbas pada bertambahnya pembayaran klaim maupun pergerakan klaim
beban layanan rumah sakit rujukan COVID-19 dispute.
serta berdampak pada bertambahnya klaim
rumah sakit rujukan COVID-19 ke Kementrian Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
Kesehatan. menggelar zoom meeting mengenai
sosialisasi KMK 4718 tahun 2021 tentang
Berdasarkan data yang disampaikan BPJS petunjuk teknis pengklaiman dijelaskan
Kesehatan dalam forum Pertemuan Penyelesaian secara rinci mengenai alur klaim COVID-19.
dispute klaim covid-19, total pengajuan klaim
COVID-19 oleh Rumah Sakit yang memberikan
pelayanan Covid-19 sd 6 April 2021 sebanyak
629.911 kasus dengan biaya sebesar Rp.39.22 T.

"Total Klaim yang sesuai 440.390 Kasusdengan Alur Claim COVID-19

Total Klaim yang sesuaiBiaya Rp. 28.10 T

dan klaim dispute sebanyak 189. 516 Kasus
dengan Biaya Rp 11.11 T (30% dari total klaim)"

Besarnya klaim dispute ini sangat mempengaruhi
operasional rumah sakit, terutama rumah sakit
swasta yang seluruh operasionalnya dibiayai oleh
dirinya sendiri. Tanpa adanya langkah kongkrit dari
berbagai stakeholder terkait, maka operasional
rumah sakit akan terganggu, rs bisa saja kolaps dan
penanganan pandemi akhirnya akan gagal total.

Saat zoom dinyatakan bahwa klaim 2020 layak 101
bayar dan dispute dalam tahap rekonsiliasi dan
audit BPKP, sehingga masih menuggu antrian Terkait alur klaim dan perkembangan
untuk dibayarkan dan diselesaikan. [6] pembayaran klaim COVID-19 di
Rumah Sakit tersebut diatas,
Hal tersebut tidak termasuk dalam regulasi yang sudahselayaknya hal ini menjadi fokus
telah disampaikan oleh Kemenkes baik di seluruh stakeholder terkait baik
Kepmenkes ataupun dalam bentuk Surat Edaran. Pemerintah, Kementrian Kesehatan,
Rumah Sakit sebagai ujung tombak penanganan Kementrian Keuangan, BPJS
COVID-19 tentunya khawatir dan cemas akan Kesehatan sampai Asosiasi Rumah
kepastian pembayaran klaim yang berujung pada Sakit untuk menilik ulang regulasi yang
nasib keberlangsungan operasionalnya, terutama dikeluarkan beserta implementasinya
andilnya dalam penanggulangan pandemic di lapangan dan berinovasi cepat
COVID-19. dengan dinamika yang terjadi.

Untuk klaim 2021, sudah ada beberapa klaim Apabila rumah sakit kesulitan
RS yang dibayarkan dan ada juga yang masuk
dalam kategori dispute. Klaim dispute 2020 pengelolaan operasionalnya
maupun 2021 menggunakan alur baru dalam
pengajuannya. Menariknya untuk klaim dispute dikarenakan adanya kesulitan atau
ini setelah Kemenkes menarik data akan diambil
tindak lanjut dan akan muncul notifikasi apakah tertundanya pembayaran akan
masuk revisi Kemenkes ataukah BPJS.
berimplikasi pada gagalnya
Ada perbedaan yang antara revisi Kemenkes
dan revisi BPJS. Untuk revisi BPJS, mengikuti alur penanganan pandemic COVID-19.
seperti pengajuan baru kembali, sedangkan revisi
Kemenkes tidak. Dalam perjalanannya munculnya Kesimpulan
notifikasi tidak dapat dipastikan oleh Kemenkes
maupun BPJS. Tidak ada batasantenggat waktu Penangan pasien COVID-19 di rumah
kapan muncul notifikasi dalam aplikasi eclaim.
sakit ditanggung oleh pemerintah sesuai
Alur Klaim COVID-19
Dsipute dan Revisi dengan pedoman kepmenkes

No.HK.01.07/MENKES/4718/2021.

Implementasi kepmenkes tersebut

ternyata masih didapatkan kendala yang

menyebabkan adanya klaim dispute

ataupun sudah layak untuk dibayarkan

sesuai berita acara hasil verifikasi tetapi

belum kunjung dibayarkan. Realita ini

perlu mendapatkan perhatian khusus

dari seluruh stakeholder terkait untuk

mencegah terganggunya operasional

rumah sakit terutama dalam

penanganan pandemic.

102

Rekomendasi

Perlu pendekatan secara holistic seluruh stakeholder terkait untuk berkomitmen dan optimal
pada pengerjaan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga pembayaran klaim dapat
berjalan lancar, operasional rumah sakit tidak terganggu dan penanganan pandemic dari sisi
pengobatan dapat terlaksana dengan baik.

Kementrian Kesehatan
a. Melakukan transparansi data klaim yang sudah masuk dan prosesnya sampai
dimana yang bisa diakses secara real time oleh rumah sakit
b. Mengevaluasi kinerja Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Pusat dan
berkoordinasi dengan Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi
c. Sosialisasi mengenai regulasi terkini baik untuk RS, DinkesProv/Kabupaten Kota
juga BPJS sehingga tidak terjadi perbedaan asumsi
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam proses pembayaran
klaim pelayanan pasien COVID-19 kepada rumah sakit yang telah dilakukan proses
verifikasi.
Dinas Kesehatan Daerah Provinsi dan Dinas Kesehatan Daerah
Kabupaten/Kota
a. Membentuk Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi sesuai regulasi
Kepmenkes
b. Melakukan koordinasi penyelesaian klaim pending dan dispute rumah sakit
penyelenggara pelayanan COVID-19 di wilayah kerjanya.
Rumah Sakit
a. Melakukan pengajuan klaim secara berkala dan memantau secara berkala proses
pengajuan klaim yang dilakukan melalui aplikasi E-Klaim
b. Mengecek ulang kelengkapan klaim sebelum diajukan
c. Segera merespon apabila mendapat feedback untuk merevisi klaim
d. Berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan terkait permasalahan klaim pending; dan/atau
Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) Provinsi dan Tim Penyelesaian Klaim Dispute
(TPKD) Pusat terkait permasalahan klaim dispute.

103

Daftar Pustaka

1. COVID-19 STP. Peta Sebaran COVID-19. https://covid19.go.id/peta-
sebaran-covid19. 2021.
2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan
Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019
(COVID-19)
3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan
Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
4. BPJS Kesehatan. Pertemuan Penyelesaian dispute klaim covid-19. 6
April 2021
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021
tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi Rumah Sakit
Penyelenggara Pelayanan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
6. Direktorat Jenderak Pelayanan Kesehatan. Sosialisasi KMK 4718
Tahun 2021. 4 Juni 2021

1.5

TENAGA KESEHATAN RS DALAM
PENANGANAN COVID-19

❖ Wajah Baru IGD Di Era Pandemi COVID-19: Mampukah Melindungi Mereka di Garda Terdepan?
(Brenda Carolinsia)

❖ Prokes Tenaga Medis Di Lingkungan Rumah Sakit
(David Rainer Irianto Hutajulu)

❖ Absensi Online : Tangkal COVID-19 Dengan Teknologi Terkini
(Firdinand)

❖ Perlindungan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Selama Masa Pandemi: Cita-cita VS Realita
(Saza Fitria)

❖ Tingginya COVID-19 Pada Tenaga Kesehatan : Salah Siapa?
(Viana Villamanda Jatnika)

POLICY BRIEF 104

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-19
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA
DI GARDA TERDEPAN?

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas di Rumah Sakit adalah syarat mutlak
serta menjadi tujuan utama dari masyarakat/pasien, petugas kesehatan, pengelola
dan pemilik Rumah Sakit serta regulator. Terutama di masa pandemi COVID-19 ini,
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan haruslah
dilakukan dengan prioritas utama adalah keselamatan pasien dan tenaga kesehatan
yang bertugas. Pelayanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru tentunya akan
sangat berbeda dengan keadaan sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Ditujukan kepada :

Seluruh Direktur Rumah Sakit,
Semua Kepala Dinas Kesehatan

POLICY BRIEF Halaman 1

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-19 105
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA DI GARDA TERDEPAN?

PENDAHULUAN sembuh, dan sebanyak 55.594 orang
pasien dinyatakan telah meninggal
Coronavirus Disease 19 (COVID-19) duniadunia dengan case fatality rate
merupakan penyakit infeksi saluran sebesar 2,56 persen .
pernafasan yang disebabkan oleh
virus corona jenis baru (SARS-CoV-2), Gambar 1.
yang mulai teridentifikasi pertama Data Kumulatif Kasus COVID-19 dan
kali di Wuhan-China Desember 2019. Suspect Aktif per-tanggal 23 Juni 2021
Virus ini kemudian dengan cepatnya
menyebar ke daerah lainnya. Setelah Sumber : beritasatu.com
hampir dua bulan virus ini mewabah,
akhirnya pada 30 Januari 2020,
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO)
menyatakan darurat global terhadap
virus corona karena virus ini sudah
menyebar luas ke banyak negara. Di
Indonesia sendiri kasus pertama
COVID-19 terkonfirmasi pada tanggal
2 Maret 2020. Dan hingga tanggal 23
Juni 2021 jumlah kasus konfirmasi
positif COVID-19 sudah mencapai
2,03 juta, 1,82 juta telah dinyatakan

POLICY BRIEF Halaman 2

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-11096
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA DI GARDA TERDEPAN?

"Pelayanan kesehatan sebagai sektor yang paling terdampak oleh
pandemi COVID-19 juga harus bersiap untuk menghadapi adaptasi
kebiasaan baru. Rumah sakit pun harus mulai memikirkan langkah-
langkah yang akan diambil untuk tetap merawat pasien COVID-19
dan di saat bersamaan juga dapat memberikan pelayanan kepada
pasien non COVID-19,"

PENDAHULUAN

Pelayanan kesehatan sebagai sektor skrining yang lebih ketat,
yang paling tekena dampak oleh
situasi pandemi ini juga harus pengaturan jadwal kunjungan, dan
bersiap untuk menghadapi adaptasi
kebiasaan baru. Rumah Sakit harus pembatasan pengunjung/
mulai memikirkan langkah yang
akan diambil untuk tetap merawat pendamping pasien bahkan
pasien COVID-19 namun di saat
bersamaan juga memberikan pemisahan pelayanan untuk pasien
pelayanan kepada pasien non-
COVID-19 dengan risiko penularan COVID-19 dan non COVID-19. Untuk
seminimal mungkin, serta
perlindungan terhadap tenaga itulah diperlukan modifikasi
kesehatan semaksimal mungkin
sehingga disebut sebagai balancing pelayanan IGD di era pandemi
act.
COVID-19 ini supaya menjamin rasa
Rumah Sakit perlu menyiapkan
prosedur keamanan yang lebih aman, nyaman, dan juga
ketat dimana Protokol PPI dilakukan
sesuai dengan standar. Prosedur mengurangi risiko terjadinya infeksi
penerimaan pasien, prosedur
silang baik di antara pasien,

penunggu pasien, maupun tenaga

kesehatan yang sedang bertugas.

POLICY BRIEF Halaman 3

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-19 107
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA DI GARDA TERDEPAN?

PEMBAHASAN

Seiring dengan terus meningkatnya apoteker sebanyak 9 orang, petugas
kasus terkonfirmasi positif COVID-19, rekam radiologi dan tenaga sanitarian
penambahan kasus kematian tenaga yang meninggal karena COVID-19
kesehatan juga terus terjadi. Kematian masing-masing sebanyak 6 orang dan 5
tenaga kesehatan di Indonesia tercatat orang.
paling tinggi di Asia, dan lima besar di Terapis gigi, tenaga elektromedik, dan
seluruh dunia. Data yang didapat dari tenaga farmasi yang meninggal dunia
situs resmi COVID-19, sebanyak 978 karena corona sama-sama sebanyak 3
tenaga kesehatan di Indonesia telah orang. Petugas ambulans dan
meninggal dunia akibat virus COVID- epidemiolog yang meninggal akibat
19 hingga Kamis, 24 Juni 2021. Jumlah COVID-19 masing-masing 2 orang.
ini didominasi oleh dokter umum Sebanyak satu fisikawan medik dan
maupun dokter spesialis sebanyak 374 entomolog pun meninggal karena
orang, dokter gigi sebanyak 39 orang, COVID-19. Sedangkan, ada 36 kematian
perawat sebanyak 311 orang, bidan akibat COVID-19 berasal dari tenaga
sebanyak 155 orang, analis kesehatan lainnya.
laboratorium sebanyak 28 orang,

Gambar 2.
Data Jumlah Kematian Tenaga Kesehatan akibat COVID-19 per 24 Juni 2021

Sumber : https://databoks.katadata.co.id/
POLICY BRIEF Halaman 4

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-19 108
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA DI GARDA TERDEPAN?

PEMBAHASAN

Meski pemerintah sudah menyiapkan vaksin yang akan diberikan secara gratis
kepada masyarakat Indonesia secara bertahap, bukan berarti vaksin tersebut dapat
menjadi obat COVID-19. Vaksin dan vaksinasi adalah upaya yang bersifat preventif
dan bukan kuratif. Selain itu, tim mitigasi PB IDI juga mengingatkan kepada
pemerintah dan pengelola fasilitas kesehatan, agar memperhatikan perlindungan
yang maksimal bagi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan dalam
melawan pandemi COVID-19. Perlindungan terhadap tenaga kesehatan berupa
ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD) serta tes rutin untuk mengetahui status
kondisi kesehatan terkini para tenaga kesehatan. Namun, tidak kalah pentingnya
adalah menetapkan alur pasien yang aman dan efektif (yang mencakup skrining
COVID-19, triase COVID-19/non COVID-19, dan rujukan tersasar). Melakukan
modifikasi pelayanan IGD di era pandemi COVID-19 ini, untuk mengurangi risiko
terjadinya infeksi silang baik di antara pasien, penunggu pasien, maupun tenaga
kesehatan yang bertugas.

KESIMPULAN

Tingginya jumlah tenaga kesehatan yang terinfeksi COVID-19

menggambarkan lemahnya perlindungan terhadap mereka dari ganasnya

paparan COVID-19. Dengan keadaan seperti ini, semua fasilitas kesehatan

harus mulai membenahi diri dengan meningkatkan perlindungan terhadap

tenaga kesehatan yang sedang berjuang melawan ganasnya pandemi COVID-

19 ini. Modifikasi pelayanan IGD, dengan menampilkan wajah baru diharapkan

menjadi senjata ampuh untuk menurunkan kejadian infeksi silang akibat

COVID-19. Suatu kebijakan yang harusnya telah diimplementasikan oleh

semua fasilitas kesehatan dari dulu. Keberhasilan implementasi kebijakan ini

tentunya akan menimbulkan pergeseran-pergeseran strategis yang perlu

melibatkan peran serta dukungan stakeholder terkait. Semua adaptasi harus

dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip etis, seperti pemerataan (equity)

alokasi sumber daya dan akses, kepercayaan diri, komitmen untuk

menyelesaikan proses ini secara menyeluruh, dan sikap menjunjung martabat

dan hak asasi manusia.

POLICY BRIEF Halaman 5 POLICY BRIEF Halaman 5

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-19 109
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA DI GARDA TERDEPAN?

REKOMENDASI

1. Memodifikasi alur pelayanan pasien yang masuk melalui IGD dengan skrining
COVID-19.

2. Memodifikasi Triage IGD di Era pandemi COVID-19 tanpa menghilangkan fungsi
sebelumnya.

3. Pemisahan area IGD COVID-19 dan non COVID-19.
4. Pemisahan Area dan Petugas Perawatan COVID-19 di IGD.
5. Pemisahan area resiko tinggi dan resiko rendah paparan COVID-19.
6. Pengaturan jadwal jaga atau pembagian jam shift pelayanan antara pelayanan

biasa (non COVID-19) dan pelayanan COVID-19.
7. Penggunaan APD dengan level disesuaikan.
8. Tindakan dekontaminasi setelah perawatan pasien COVID-19 baik dari segi alat

maupun ruangan sesuai aturan yang berlaku di fasilitas kesehatan tersebut.
9. Adanya Sumber Daya Pre Hospital Care (PHC) seperti Tim COVID-19 Mobile dan

Ambulan Khusus Perawatan COVID-19.
10. Pemanfaatan teknologi informasi untuk inovasi layanan kesehatan seperti:

a. Sistem pendaftaran melalui telepon atau secara online untuk membatasi
jumlah orang yang berada di Rumah Sakit dalam waktu yang bersamaan.
Pada aplikasi daftar online pasien juga dapat diminta mengisi kajian
mandiri COVID-19 untuk memudahkan dan mempersingkat proses
skrining ketika mengunjungi Rumah Sakit.

b. Layanan telemedicine untuk mengurangi jumlah orang yang berada di
Rumah Sakit.

c. Rekam medik elektronik.
d. Sistem pembayaran secara online / melalui uang elektronik.
11. Batasi Pengunjung/Penunggu di IGD.

WAJAH BARU IGD DI ERA PANDEMI COVID-19 110
MAMPUKAH MELINDUNGI MEREKA DI GARDA TERDEPAN?

DAFTAR PUSTAKA

1. Satuan Tugas Penanganan Covid-19. (2021) Update Data Covid 24 Juni 2021.
2. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Kemenkes RI. (2020). Panduan Teknis

Pelayanan Rumah Sakit Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
3. Zakaria, Eka Dafid. (2021). IGD Modern di Era Pandemi COVID-19.
4. World Health Organization. (2020). Mempertahankan Layanan Kesehatan

Esensial: Panduan Operasional Untuk Konteks COVID-19.
5. Akbar, Affandi, dkk. (2021). Pelaksanaan Manajemen Klinis di Instalasi Gawat

Darurat di RS Siaga Raya Pada Masa Pandemi COVID-19. Jurnal Manajemen Dan
Administrasi Rumah Sakit Indonesia , 5(1), 32-38.

KORESPONDEN

BRENDA CAROLINSIA

[email protected]

POLICY BRIEF Halaman 7

111

Policy Brief

Juni 2021

PROKES Tenaga Medis Di Lingkungan Rumah Sakit

Oleh: David Rainer Irianto Hutajulu

Executive Statement
Peningkatan laju penyebaran COVID-19 di Kalimantan Barat serta perubahan varian virus COVID-19 di masyarakat,
sehingga diperluka peningkatan dan pengawasan protokol kesehatan agar tidak terjadi transmisi lokal di Rumah
Sakit yang dapat berdampak langsung kepada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit. Protokol
Kesehatan untuk tenaga medis yang berada di lingkungan rumah sakit harus ditingkatkan serta diawasi
pelaksanaannya.

Rekomendasi
• Menggunakan masker bedah yang dilapisi masker kain di lingkungan rumah sakit.
• Makan dan minum tenaga medis dilakukan di ruang terbuka dan tidak bersama-sama.
• Pemantauan rutin oleh tim PPI rumah sakit secara rutin.

Pendahuluan Pemerintah Republik Indonesia sendiri sudah

Kondisi penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini yang mengatur protokol kesehatan di fasilitas pelayanan
tinggi dengan 171.542 kasus aktif dengan penambahan
11.018 kasus aktif. Kalimantan barat dengan jumlah kasus kesehatan dengan mengeluarkan Keputusan Menteri
13.367 kasus. Tinggi nya kasus di Kalimantan Barat juga
tampak pada BOR Covid tertinggi di Indonesia sejak akhir Kesehatan Republik Indonesia No:
Mei hingga awal Juni, hal ini menjadi tanda bahwa
pentingnya protokol kesehatan yang lebih ketat di HK.01.07/MENKES/1591/2020 tentang protokol
masyarakat.
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dalam
Rumah sakit merupakan kondisi yang penting untuk
transmisi virus. Seiring dengan data review yang dilakukan rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus
di China oleh Zhou Q et al, yang menunjukkan bahwa dalam
40 penelitian yang dilakukan review, dari kasus konfirmasi, Disease 2019 (COVID-19).
terdapat 44% kasus merupakan COVID-19 dengan
transmisi di Rumah Sakit. Kementrian Kesehatan juga baru baru ini menerbitkan
surat himbauan No: HK.02.02/III/2023/2021 kepada
Menurut penelitian oleh Ulfah S, et al tahun 2020, rumah sakit untuk mensosialisasi dan mendisiplinkan
menunjukkan bahwa resiko penularan COVID-19 di antara protokol kesehatan di Rumah Sakit
pegawai rumah sakit meningkat dengan kontak langsung
terhadap pasien dan mengabaikan protokol kesehatan. Mengenai Keputusan Menteri Kesehatan
Dari 19 kasus konfirmasi COVID-19 dalam penelitian
tersebut, 78.95% merupakan tenaga medis dan 21.05% Dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan No:
merupakan pegawai non-medis. HK.01.07/MENKES/1591/2020 yang mengatur
protokol kesehatan di pelayanan kesehatan, dengan
Tenaga kesehatan merupakan ujung tombak pemerintah menimbang bahwa fasilitas pelayanan kesehatan
dalam penanganan kasus Covid-19 selama ini sehingga sebagaui tempat yang digunanakan untuk
perlu mendapatkan perhatian khusus agar kesehatan menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan
mereka tetap terjaga dalam penanganan pasien covid-19. berpotensi menjadi lokus penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) sehingga diperlukan protokol
kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan di fasilitas
pelayanan kesehatan

Summary of Research

Hasil dan Kesimpulan 112
Protokol Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) bertujuan sebagai acuan bagi seluruh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga
Kesehatan, dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, pasien, dan
pengunjung fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait untuk mencegah penularan dan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan fasilitas pelayanan Kesehatan.

Pelaksanaan protokol kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan secara prinsip dilakukan sesuai dengan konsep
dasar Pencegahan dan Penularan Infeksi (PPI). Dengan demikian fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan
dan tenaga nonkesehatan yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, serta pemangku
kepentingan terkait harus memahami konsep dasar pelaksanaan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di
fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017
tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Rekomendasi
1) Menggunakan masker bedah yang dilapisi masker kain di lingkungan rumah sakit

Penggunaan masker yang benar dan konsisten adalah langkah penting yang dapat dilakukan setiap orang
untuk mencegah dan menyebarkan COVID-19. Masker bekerja paling baik ketika semua orang memakainya,
tetapi tidak semua masker memberikan perlindungan yang sama. Saat memilih masker, lihat seberapa cocok
masker itu, seberapa baik masker itu menyaring udara, dan berapa banyak lapisan yang dimilikinya. Dalam
test laboratorium dengan boneka yang dilakukan oleh CDC (Center for Disease Control and Prevention),
menyatakan bahwa resiko terpapar dengan aerosol yang infeksius menurun 95% Ketika menggunakan
masker kain yang melapisi masker bedah.

2) Makan dan minum tenaga medis dilakukan di ruang terbuka dan tidak bersama sama.
Proses makan dan minum yang tidak dapat dihindari saat bekerja, dapat dilakukan dengan mematuhi
protokol kesehatan serta di ruang terbuka untuk menghindari transmisi antar tenaga kesehatan. Dalam
keputusan Menteri kesehatan menghimbau kepada tenaga kesehatan untuk mematuhi protokol kesehatan
antara lain tenaga kesehatan selama bekerja tidak melakukan aktifitas makan bersama / berkumpul saat
makan.

3) Pemantauan rutin oleh tim PPI rumah sakit secara rutin
Tim PPI rumah sakit harus melakukan pemantauan rutin terhadap jalannya protokol kesehatan di rumah
sakit. Melakukan penempelan poster di daerah nurse station bisa menjadi pengingat kepada pegawai rumah
sakit untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Hal ini harus tetap dilakukan karena pegawai rumah sakit
sering sekali lengah dan lupa terhadap protokol kesehatan yang harus dilaksanakan setiap saat

Daftar Pustaka

1. Brooks JT, Beezhold DH, Noti JD, et al. Maximizing Fit for Cloth and Medical Procedure Masks to Improve Performance and Reduce SARS-CoV-2
Transmission and Exposure, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:254–257. DOI: http://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7007e1

2. Center for Disease Control and Prevention. 2021. Improve How Mask Protect You. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/your-
health/effective-masks.html (diakses tanggal 25 Juni 2021)

3. Center for Disease Control and Prevention. 2021. Improve the Fit and Filtration of Your Mask to Reduce the Spread of COVID-19.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html (diakses tanggal 25 Juni 2021)

4. Komite Penanganan COVID-19 Dan Pemulihan Ekonomi Nasional. 2021. Peta Sebaran COVID-19. https://covid19.go.id/peta-sebaran-covid19 (diakses
25 Juni 2021)

5. Richterman A, Meyerowitz EA, Cevik M. Hospital-Acquired SARS-CoV-2 Infection: Lessons for Public Health. JAMA. 2020;324(21):2155–2156.
doi:10.1001/jama.2020.21399

6. Ulfah S, Candi C, Darmawan ES. Risk Factors of Covid-19 Transmission. 7th Int Conf Public Heal. 2020;(021):18-19.
7. Zhou Q, Gao Y, Wang X, et al. Nosocomial infections among patients with COVID-19, SARS and MERS: a rapid review and meta-analysis. Ann Transl

Med. 2020;8(10):629-629. doi:10.21037/atm-20-3324

113

Policy brief halaman 1

Absensi Online: Tangkal COVID-19
Dengan Teknologi Terkini

Ringkasan Eksekutif Kontak fisik secara tidak langsung Ditujukan Kepada:
terjadi ketika pembawa COVID-19 Bapak Walikota Metro,
Pandemi COVID-19 yang menyentuh benda di sekitarnya Seluruh Direktur Rumah
telah berlangsung lebih dari 1 dan orang lain menyentuh benda Sakit di,Kota Metro, Semua
tahun belum menunjukkan tanda yang terpapar tersebut misalnya Kepala Dinas di Kota Metro
tanda akan berakhir. Data dari melalui gagang pintu, gagang dan Semua Kepala Sekolah
WHO per tanggal 18 Juni 2021, tangga, dan juga mesin absensi di Kota Metro
jumlah kasus COVID-19 yang fingerprint.2
dilaporkan sudah mencapai Terdapat beberapa kasus yang ◀
177.108.695 kasus dengan ditemukan berhubungan dengan
jumlah kematian sebesar kemungkinan absensi sidik jari
3.840.223 orang. Di Indonesia sebagai media penularan COVID-
jumlah kasus COVID-19 yang 19 sebagai berikut::
dilaporkan mencapai 1.937.652
kasus dengan jumlah kematian  Tiga perusahaan di Kota
sebesar 53.476 orang.1
Semarang, Jawa tengah menjadi
Menurut Centers for Disease Kluster penularan COVID-19 baru
Control and Prevention, penularan hampr 200 karyawan dinyatakan
COVID-19 saat ini terjadi akibat Positif terinfeksi Virus Corona.
kontak fisik baik secara langsung
maupun tidak langsung. Secara  Kaus infeksi massal di
langsung misalnya, bersalaman, sebuah gereja di Korea Selatan
berbicara terlalu dekat sehingga
droplet mengenai wajah lawan yang dicurigai karena jemaatnya
bicara, atau berpelukan.2 diwajibkan fingerfrint.

 Puluhan ASN terpapar
COVID-19, diduga mesin absensi

sebagai media penularan.

Juni, 2021

114

Policy Brief Halaman 2

Pendahuluan Terdapat dua metode database mesin absensi
sidik jari, yaitu
Sejak tahun 1997 hingga saat ini, mesin
absensi sidik jari merupakan perangkat absensi 1. desentralisasi, dimana seluruh data
yang paling banyak digunakan oleh banyak karyawan terhimpun dalam mesin absensi
perusahaan. Teknologi sidik jari pada mesin sidik jari. Dimana dalam periode tertentu
absensi juga merupakan bagian dari Integrated Human Resource (HR) akan mentransfer
Automated Fingerprint Identification System atau database absensi karyawan yang ada pada
IAFIS yaitu proses menggunakan komputer untuk mesin absensi sidik jari menggunakan
mencocokkan sidik jari dengan database sidik jari flashdisk.
yang dikenal dan tidak dikenal dalam sistem
identifikasi sidik jari.3 2. Sentralisasi, atau yang biasa disebut mesin
absensi sidik jari online karena mesin
Selain dinilai lebih efisien dan mudah terhubung langsung ke komputer
dioperasikan, mesin absensi sidik jari juga menggunakan internet atau software
dianggap lebih aman dan personal karena bawaan mesin.5
mengandalkan sistem biometrik pada tubuh
manusia. Bagaimana Mesin Absensi Sidik Jari
Bisa Menjadi Sarana Penyebaran
Seperti perangkat biometrik lainnya, sistem COVID-19
sidik jari menyediakan sarana yang aman dan
mudah untuk memverifikasi identitas manusia Sebuah riset yang dilakukan para peneliti di
menggunakan atribut jari unik mereka. Sistem ini Jerman dan dipublikasikan dalam The Journal of
digunakan dalam sejumlah aplikasi untuk berbagai Hospital Infection menyimpulkan Virus Corona masih
tujuan keamanan siber dan kontrol akses4 dapat bertahan di permukaan material logam, kaca,
atau plastik hingga 9 hari.5
Cara Kerja Mesin Absensi Sidik Jari
Permukaan absensi sidik jari yang terbuat dari
Cara kerja mesin absensi sidik jari atau kaca, sangat memungkinkan virus bertahan lebih
adalah merekam biometrik sidik jari pengguna atau lama. Risiko penularan juga lebih besar apabila
karyawan berdasarkan data yang dihimpun. Data mesin absensi sidik jari digunakan sebagai akses
yang telah disimpan kemudian dicocokkan oleh keluar masuk area kerja. Akses keluar-masuk yang
mesin ketika karyawan menggunakan mesin lebih sering digunakan ini menjadi risiko terbesar
absensi sidik jari tersebut terhadap penularan paparan Virus Corona.5
Ada beberapa metode pemasukkan data pada
mesin absensi sidik jari, yaitu:5 Absensi Online Cegah Penyebaran
COVID-19
1. metode one-to-one. Karyawan satu per-satu
merekam kelima sidik jari mereka ke dalam Seperti diketahui beberapa kasus COVID-19
mesin absensi sidik jari. diduga terjadi karena penularan melalui mesin
absensi sidik jari. Penumpukan interaksi fisik pada
2. metode group, dimana mesin absensi mesin absensi beresiko menjadi media penyebaran
fingerprint akan mendeteksi sidik jari dari Virus Corona pasca pelonggaran Pembatasan Social
kelompok atau divisi tertentu. Berskala Besar (PSBB).

3. tipe sidik jari. Mesin absensi fingerprint Bahkan World Health Organization (WHO)
akan mendeteksi sidik jari karyawan dan Centre for Disease Controls (CDC) menyarankan
berdasarkan bentuk sidik jari karyawan agar perusahaan perusahaan saat ini harus berfokus
misalnya; whorl, right loop, arch, atau pada keselamatan karyawan dimulai dari akses
tented arch. keluar masuk kantor, yaitu mesin absensi.1

Juni, 2021

115

Policy brief halaman 3

“Alat ini dinilai lebih baik daripada sistem Saat ini sudah banyak perusahaan yang telah
menerapkan sistem aplikasi absensi online
pencatatan kehadiran secara manual, diantaranya PT Rekayasa Industri (Rekind), PT
Pelabuhan Indonesia 1 (Persero) atau Pelindo, Bio
menggunakan mesin sidik jari, yang mana Farma, Pertamina, PT Antam Resourcindo
(Antamindo), PT Berdikari (Persero), dan lain lain.
karyawan harus memberikan
Aplikasi absensi online ini berbeda dengan
menempelkan jari sebagai data kehadiran” sistem absensi sidik jari. Absensi online dapat
diintegrasikan dengan fingerprint attendance
Perusahaan diminta agar mempertimbangkan management software. Bahkan beberapa ada yang
mencari pengganti mesin absensi mereka dilengkapi dengan sistem biometrik wajah.
Menjadi system absensi touchless (Nirsentuh) perbedaan antara aplikasi absensi online dengan
untuk mengurangi resiko paparan melalui mesin
absensi. mesin absensi sidik jari dapat dilihat pada table 1

Salah satu sistem absensi touchless adalah Aplikasi absensi online membantu
absensi online. Aplikasi absensi online saat ini
bukanlah hal langka bahkan mulai digunakan oleh mencegah penyebaran virus karena tidak
banyak perusahaan di awal tahun 2010-an.
McKinsey, salah satu konsultan bisnis dan membutuhkan kontak ke perangkat publik. Setiap
manajemen asal Amerika Serikat menyebutkan
bahwa teknologi di bidang Human Resources karyawan dapat mencatatkan kehadiran melalui
Information System (HRIS) yang sendiri adalah
sebuah disrupsi yang mau tidak mau harus telepon pintar mereka yang lebih personal, cukup
dimanfaatkan.6 dari genggaman.6

Tabel 1. Perbedaan aplikasi absensi online dan absensi sidik jari6

Aplikasi Absensi Mesin Absensi Fingerprint
Online
Butuh disentuh dan memungkinkan karyawan
touchless, memungkinkan karyawan tidak bersentuhan dengan medium penularan
bersentuhan dengan medium penularan
timetracking berbasis biometrik dan database
timetracking dan database diolah diolah secara kumulatif (bulanan)
secara live (langsung)
Hanya sekedar pengelolaannya yang dapat
Bisa diintegrasikan dengan mesin fingerprint dilakukan secara online (sentral)

Langsung terintegrasi dengan perhitungan gaji hanya sekedar untuk check in dan check out

Bisa berfungsi sebagai pengajuan cuti, lemburan Tidak bisa sebagai bahan pengajuan cuti dan
dan reimbursement lemburan

Data terenkripsi dan kemungkinan adanya Data bisa diretas dengan mudah
kecurangan nol

Juni, 2021

116

Policy Brief Halaman 4

Kelebihan Absensi Online Dibanding Rekomendasi
Absensi Sidik Jari
1. Agar semua pegawai tetap menjalankan
1. Hemat biaya protocol kesehatan 3M di tempat kerja,
Jika absensi model fingerprint yang membutuhkan mencuci tangan, menjaga jarak dan
piranti stasioner yang dipasang di beberapa tempat, memakai masker.
absensi online tidak membutuhkan perangkat
semacam itu. Setiap karyawan cukup mengunduh 2. Sesuai dengan yang disarankan oleh
aplikasi di smartphone mereka dan WHO dan CDC agar perkantoran di Kota
menggunakannya untuk melaporkan kehadiran. Jadi, Metro lebih mengutamakan keselamatan
Anda tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan pegawainya, dimulai dari akses keluar
dan pemeliharaan alat absensi yang mahal masuk, yaitu mesin absensi.

2. Lebih mudah memantau kehadiran 3. Agar perkantoran di Kota Metro mulai
Aplikasi absensi karyawan berbasis teknologi Global mempertimbangkan pemberlakuan
Positioning System (GPS) yang memungkinkan absensi online sebagai pengganti absensi
Anda memantau kehadiran setiap karyawan di sidik jari karena rentan menjadi media
banyak lokasi, bahkan pada waktu yang sama. penularan Virus Corona.

3. Minim kecurangan “Aplikasi absensi online adalah paket
Karyawan melaporkan kehadiran dengan foto selfie lengkap yang value-for-investation bagi
di aplikasi smartphone, kemudian sistem GPS perusahaan Anda terlebih industri serba
melakukan verifikasi terhadap lokasi karyawan dan internet menjadi tantangan baru ke
teknologi face recognition mencocokkan hasil foto depannya”
dengan data biometrik pengguna. Selanjutnya,
sistem secara otomatis akan menyimpan data Kesimpulan
kehadiran di server cloud yang aman. Data absensi
ini tak bisa diubah oleh karyawan Bahwa pandemi COVID-19 masih terus
berlangsung hingga hari ini. Jumlah korban terus
4. Mendukung karyawan remote dan WFH bertambah demikian juga korban meninggal akibat
Karena fleksibel dan dapat diakses di mana saja COVID-19 juga terus bertambah. Berbagai usaha
dengan gawai, absensi online sangat mendukung pemerintah sudah dilakukan mulai dari menggiatkan
karyawan remote dan sistem work from home protokol kesehatan 3M hingga pemberlakuan
(WFH). Karyawan dapat mencatatkan clock in dan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
clock out dari rumah mereka masing-masing, tanpa Penularan terjadi melalui riwayat kontak, baik secara
harus pergi bolak-balik ke kantor. langsung maupun tidak langsung. Salah satu media
penyebaran COVID-19 adalah mesin absensi sidik
5. Menyajikan data real-time jari di perkantoran. Seperti diketahui Virus Corona
Absensi sidik jari membutuhkan proses unduh data, dapat bertahan di material logam, kaca maupun
serta ada kemungkinan perangkat error dan data plastik hingga 9 hari. Permukaan absensi sidik jari
tidak terbaca. Sedangkan dengan absensi online, yang terbuat dari kaca, sangat memungkinkan virus
data kehadiran karyawan disajikan secara real-time. bertahan lebih lama. Risiko penularan juga lebih
Tak perlu unduh dan tak perlu rekap, Anda dapat besar apabila mesin absensi sidik jari digunakan
melihat data paling mutakhir kapan saja. Bahkan, sebagai akses keluar masuk area kerja. Untuk
Anda bisa tahu karyawan yang tidak masuk kerja mengurangi kemungkinan penyebaran COVID-19,
tepat pada saat jam masuk kerja. diharapkan perkantoran yang ada di Kota Metro
mulai mempertimbangkan penggunaan absensi
6. . Meminimalkan penyebaran virus online sebagai pengganti mesin sidik jari. Absensi
Absensi online bebas dari kontaminasi virus karena online ini selain memiliki keuntungan lebih aman dari
digunakan secara personal melalui smartphone, kemungkinan tertular COVID-19, juga memiliki
berbeda dengan fingerprint yang dipasang di pintu banyak keuntungan lain yang bias mebuat pekerjaan
masuk dan disentuh oleh banyak karyawan. lebih efektif dan efisien.

Juni 2021

117

Policy Brief Halaman 5

Daftar Pustaka

1. https://www.who.int/
2. https://www.cdc.gov/
3. Raut M, Kokate S, Shinde S, Karpe S,

Barahate S. Virtual Biometric Fingerprint
Attendance System. IJSRD 2015;3(1):511-513
4. Khanna, Rajiv. Shen, W. Automated
Fingerprint Identification System (AFIS)

Benchmarking Using the National Institute of

Standards and Technology (NIST) Special

Database 4. ResearchGate.2014
5. Okereafor, K. Ekon, I. et al. Fingerprint

Biometric System Hygiene and the Risk of

COVID-19 Transmission. Researchgate.2020.
6. Jahan, Sabrina. Human Resources

Information System (HRIS): A Theoretical

Perspective. Journal of Human Resource and
Sustainability Studies, 2014, 2, 33-39.
7. LinovHR. Absensi Fingerprint vs Online, Mana
yang Lebih Efektif?. April 2019.

Juni 2021

POLICY BRIEF118

KARS PJJ - 2020

FACULTY OF

PUBLIC

HEALTH

Ditujukan kepada :
Direktur Rumah Sakit dan Kepala Dinas Kesehatan

PANDEMI COVID 19 I. RINGKASAN EKSEKUTIF
Pandemi Covid 19 yang berlangsung sejak Maret
PERLINDUNGAN TENAGA
KESEHATAN DI RUMAH SAKIT 2020 menjadi tantangan tersendiri bagi Rumah
SELAMA MASA PANDEMI :
CITA-CITA VS REALITA Sakit (RS) sebagai fasilitas kesehatan yang

SAZAFITRIA berperan penting dalam pencegahan dan
PJJ KARS 2020
penanganan covid 19.

Kondisi pandemi tentunya sangat

menghawatirkan bagi seluruh rakyat Indonesia

termasuk tenaga kesehatan di RS. Tenaga kerja

yang produktif merupakan kunci kesuksesan

perusahaan. Dengan semakin tingginya angka

tenaga kesehatan yang terpapar Covid 19 maka

akan berdampak pada penurunan produktivitas

karyawan dan kinerja rumah sakit. Timbulnya

cluster covid 19 di rumah sakit menimbulkan

pasien non covid menjadi tidak trust atau bahkan

takut untuk berobat ke rumah sakit. Tidak hanya

itu, dokter provider di rumah sakit juga akan takut

untuk praktek di rumah sakit sehingga jumlah

pasien pun akan menurun. Diperlukan

keterlibatan semua pihak baik pimpinan RS,

pemerintah, masyarakat sebagai rancangan solusi

untuk menurunkan kejadian COVID-19 pada

tenaga kesehatan di RS

NOMADIC | 24

II. PENDAHULUAN 119

Kondisi pandemi tentunya sangat masih ada tenaga kesehatan yang terinfeksi virus ini
menghawatirkan bagi seluruh rakyat Indonesia bahkan meninggal dunia. Pengurus Besar Ikatan
termasuk tenaga kesehatan di RS. Kejadian kasus Dokter Indonesia (PB IDI) mencatat sebanyak 374
COVID-19 terus bertambah dari hari ke hari dokter yang meninggal dunia selama pandemi Covid-
sehingga petugas Kesehatan sebagai garis depan 19 hingga per 1 Juni 2021. Dokter yang meninggal
semakin tertekan karena meningkatnya beban dunia terdiri dari 210 dokter umum, kemudian 159
kerja, mengkhawatirkan kesehatan mereka, dan dokter spesialis yang termasuk 17 guru besar, dan
keluarga. Area kerja di rumah sakit merupakan lima dokter residen. Kemudian berdasarkan jenis
salah satu lokasi karyawan beraktivitas yang kelamin, dia melanjutkan, sebanyak 317 dokter laki-
berpotensi menjadi lokasi penyebaran COVID-19. laki atau 85 persen yang tidak dapat ditolong.
COVID-19 dapat menular dari manusia ke Sementara sisanya 15 persen adalah dokter
manusia melalui kontak erat dan droplet. Orang perempuan atau sebanyak 57 dokter.
yang paling berisiko terinfeksi adalah mereka
yang berhubungan dekat dengan pasien COVID-
19 atau yang merawat pasien COVID-19. Tenaga
Kesehatan memiliki peran penting dalam
memutus mata rantai penularan COVID-19 agar
tidak menimbulkan sumber penularan baru/cluster
pada area - area kerja di rumah sakit sebagai
tempat terjadinya pergerakan orang, interaksi
antar manusia dan berkumpulnya banyak orang.
Dengan semakin tingginya angka tenaga
kesehatan yang terpapar Covid 19 maka akan
berdampak pada penurunan produktivitas
karyawan dan kinerja rumah sakit.

Perkembangan kasus COVID-19 Indonesia Kasus COVID-19 pada tenaga kesehahaan di
Tim Mitigasi Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Banyuasin tahun 2020 tercatat 1,1% sementara kasus
Indonesia (IDI) mengatakan Meski cakupan konfirmasi positif pada tenaga kesehatan yang ada di
vaksinasi Covid-19 untuk tenaga kesehatan RSHOJB sejak maret 2020 Hingga Mei 2021 adalah
hampir 100 persen, 12%.

Semakin tingginya kasus covid 19 di Sumatera 120
Selatan berpeluang menginfeksi keluarga
karyawan juga menjadi tantangan tersendiri bagi Menurut Ghaleb Pengetahuan mempengaruhi
rumah sakit dan kemampuan dalam merespon perilaku pencegahan (r = 0.320 p < 0.001) dan
secara cepat dan tepat menjadi kunci agar RS mempengaruhi sikap seseoang (r = 0.176 p <
dapat melalui krisis ini dengan baik. UUD 1945 0.001). Sikap terkait penggunaan APD dan
Pasal 27 ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap Physical distancing juga berpengaruh terhadap
warga negara berhak atas pekerjaan dan pencegahan COVID-19 pada tenaga kerja di RS.
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
Dalam Undang-undang juga telah disebutkan Faktor kedua yaitu faktor pendukung (enabling
bahwa negara dan pihak swasta mempunyai factor) yaitu faktor yang menjadi penghambat atau
kewajiban untuk memperhatikan hak-hak pekerja mempermudah niat suatu perubahan perilaku dan
seperti yang tercantum dalam UU No. 13 Tahun perubahan lingkungan yang baik. Faktor
2003 Tentang Ketenagakerjaan. UU kesehatan pendukung yaitu sarana dan prasarana pencegahan
nomor 36 Tahun 2009 pasal 152 ayat 1 penyebaran Covid 19 di RS. Penelitian yang
mengatakan pemerintah, pemerintah daerah dan dilakukan Nguyen mengatakan faktor risiko
masyarakat bertanggung jawab melakukan upaya transmisi COVID-19 di RS adalah ketersediaan
pencegahan, pengendalian dan pemberantasan APD (Nguyen et al,2020). Kepatuhan APD tenaga
penyakit menular serta akibat yang kesehatan yang ada di RSHOJB yaitu 99,76%
ditimbulkannya, Oleh sebab itu sangat diperlukan belum mencapai 100% oleh sebab itu perlu
kebijakan perlindungan tenaga kesehatan di pemantauan ketat yang harus dilakukan atasan
Rumah Sakit di era pandemi ini untuk masing - masing serta melakukan evaluasi melalui
meningkatkan upaya pencegahan dan Grup Koordinasi dan pemantauan langsung di
pengendalian penyebaran COVID-19 bagi lapangan. Persedian APD di RSHOJB yaitu 100%
karyawan di area kerja di rumah sakit dalam tersedia dan pimpinan RS berkomitmen untuk
rangka mencegah terjadinya episenter/klaster baru memenuhi ketersediaan APD serta memonitoring
selama masa pandemi. ketat kepatuhan dalam menggunakan APD. Sarana
Fasilitas Umum pendukung pencegahan COVID-
III. PEMBAHASAN 19 sangat baik yaitu sudah ada pemisahan zona
dan alur antara pasien COVID dan Non COVID,
Dalam teori Lawrence Green, perilaku dipengaruhi tersedia ruang ganti APD, dan tersedia fasilitas
oleh tiga faktor, yaitu faktor predisposisi yaitu faktor- cuci tangan berupa wastafel di RS serta fasilitas
faktor yang mempermudah atau mempredisposisi handrub, tenaga kesehatan juga diwajibkan
terjadinya perilaku seseorang. Faktor ini mencakup membawa handsanitizer saat bertugas di RS,
pengetahuan dan sikap tenaga kesehatan terhadap adanya rekayasa sistem tata udara dan layout
COVID-19. Pengetahuan adalah syarat untuk tempat kerja berjarak.
membangun keyakinan untuk melakukan
pencegahan, membentuk sikap yang positif, dan
mempromosikan perilaku positif (Zhang M et al,
2020).

Faktor Ketiga yaitu Faktor Peguat atau 121
Reinforcing Factor merupakan faktor-faktor yang
mendorong atau memperkuat terjadinya perilaku Seperti riwayat alergi berat dan asma berat
seseorang. Faktor dukungan keluarga karyawan sehingga belum bisa dilakukan vaksinasi. Di
(suami/isri, orang tua, mertua, saudara) memegang Banyuasin cakupan vaksinasi belum mencapai
peranan yang sangat penting dalam mendukung 100% oleh karena itu dukungan pemerintah sangat
upaya meminimalkan resiko terpapar COVID-19 diperlukan untuk mengedukasi tenaga kesehatan
dan memberikan dukungan psikologis yang setiap untuk segera vaksin guna mempercepat
hari ada dilingkungan dengan resiko tinggi agar pencegahan penularan COVID-19
bisa tetap bekerja dengan tenang. Dukungan sosial
berupa dukungan mental dapat menjadi faktor
protector terhadap burnout. Monitoring ketat dari
atasan masing - masing sangat diperlukan agar
menjadi budaya patuh protokol kesehatan di
lingkungan RS.

Berikut merupakan hirarki pengendalian
penyebaran COVID-19 di Rumah Sakit. Untuk
memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan
RS perlu memberikan asupan nutrisi khusus pada
petugas yang berada di unit kerja berisiko tinggi
seperti pelayanan COVID, serta memberikan
suplemen vitamin untuk semua karyawan, hal ini
telah berjalan rutin di RSHOJB. Hasil temuan
angka kejadian COVID-19 pada karyawan yaitu
berasal dari ring 3 oleh sebab itu edukasi
mengenai COVID-19 pada karyawan dan keluarga
karyawan sangat diperlukan. Karyawan di Rumah
Sakit wajib mengisi Self Assesment COVID-19
serta pemberian sanksi kepada karyawan yang
melanggar protokol kesehatan.

Selain faktor di atas vaksinasi merupakan hal
yang penting guna mencegah penularan COVID-
19 pada tenaga kesehatan di RSHOJB . Cakupan
vaksinasi karyawan di RSHOJB yaitu 92% sisanya
belum divaksin dikarenakan adanya komorbid,

IV.REKOMENDASI 122

1.Pengendalian teknis : Pengendalian teknis diperlukan 3). Petugas kesehatan harus menahan diri
untuk mengisolasi petugas dari bahaya transmisi droplet, agar tidak menyentuh/menggosok–gosok
yang jika dipersiapkan dengan benar dapat melindungi mata, hidung atau mulut, baik dengan
petugas tanpa merubah atau menambah proses kerja secara sarung tangan yang berpotensi tercemar
signifikan. Pengendalian teknis meliputi : atau dengan tangan telanjang.
e. Nutrisi
a.Laju Ventilasi di Ruangan - Ruangan Pelayanan. Rumah sakit wajib memperhatikan asupan
b.Filter Partikulat Udara Efisiensi Tinggi dan Ventilasi nutrisi bagi tenaga kesehatan yang melakukan
Tekanan Negatif pada beberapa Area Khusus Saat ini pelayanan pasien COVID, baik di IGD, Poli
tersedia filter HEPA dan/atau filter ULPA yang COVID maupun di ruang perawatan serta
memberikan effisiensi terbesar. Ruangan isolasi ruang intensif. Rumah sakit dapat memberikan
tekanan negatif digunakan untuk pasien dengan suplementasi vitamin dan extra fooding
kemungkinan terjadi transmisi airborne. dengan memperhatikan prinsip nutrisi bagi
c.Penanda Khusus Untuk Mengatur Jarak : Penanda tenaga kesehatan
khusus menggunakan cat/ stiker/ lakban dipasang f. Vaksinasi
untuk membuat jarak fisik antar personal. semua tenaga kesehatan wajib divaksinasi
2.Pengendalian Administratif : Pengendalian administratif sesuai rekomendasi yang dikeluarkan
merupakan kumpulan kebijakan, aturan, atau prosedur pemerintah.
untuk mengurangi atau menurunkan paparan transmisi 4.Bagi karyawan yang baru kembali dari
droplet di RS. Pengendalian Administratif meliputi : bepergian dari negara terjangkit maupun daerah
a.Kewaspadaan Standar. yang dilaporkan terdapat transmisi lokal maka
b.Permukaan Lingkungan : Rumah sakit wajib melapokan ke atasan masing - masing
melaksanakan standar prosedur untuk pembersihan dengan melampirkan hasil pemeriksaan Swab
dan disinfeksi. antigen terbaru atau PCR sebelum masuk kerja
3.Pengendalian Khusus Bagi Petugas di Rumah Sakit: 5.Pemberian sanksi tegas bagi karyawan yang
a. Waktu Kerja melanggar protokol kesehatan
Waktu kerja yang lebih pendek dan istirahat yang
lebih sering dapat diizinkan pada kondisi tekanan V. KESIMPULAN
pekerjaan tidak normal atau berisiko tinggi.
b. Pakaian kerja Kebijakan perlindungan tenaga kerja di Rumah
Petugas rumah sakit harus menggunakan pakaian kerja Sakit di era pandemi sangat diperlukan untuk
yang hanya digunakan selama melakukan tugas dan meningkatkan upaya pencegahan dan
fungsinya di rumah sakit. pengendalian penyebaran COVID-19 bagi
c. Pelatihan karyawan di area kerja di rumah sakit dalam
Petugas diberikan pelatihan dan edukasi tentang rangka mencegah terjadinya episenter/klaster baru
prosedur kerja, pencegahan dan pengendalian infeksi selama masa pandemi. Perlindungan tenaga kerja
(PPI) termasuk cara penggunaan respirator N95 yang di RS dapat berupa pengendalian teknis,
benar seperti fit test dan seal check, cara pemakaian pengendalian administratif, serta pengendalian
dan pelepasan APD, serta peringatanuntuk tidak khusus. Komitmen direktur RS, dukungan dari
menyentuh wajah, hidung, dan mulut dengan tangan pemerintah daerah , dinas kesehatan setempat,
yang belum dicuci. media dan masyarakat dapat membantu memutus
d. Kebiasaan rantai penularan COVID-19 secara cepat.

1). Hindari bekerja sambil makan dan minum.
Aktivitas makan minum dan dilakukan setelah
berada di area bersih
2). Telepon genggam dapat digunakan selama
bertugas, terutama untuk berkomunikasi dengan
pasien dan DPJP (Dokter Penanggung Jawab
Pasien) serta pemberi asuhan lainnya, dengan
syarat telepon genggam tersebut diberi pelapis
(misalnya: plastik) untuk mencegah
berkumpulnya mikroorganisme pada telepon
genggam petugas.

123

VI. DAFTAR PUSTAKA

1.Ghaleb, Al-Qalah, Al-Aawar. 2020. ‘Knowledge, attitudes, anxiety, and preventive behaviours towards
COVID-19 among health care providers in Yemen: an online cross-sectional survey’. BMC Public Health
V.20.1541.

2.Chu, Akl, Duda, Solo, Yaacoub, Schünemann. 2020. ‘Physical distancing, face masks, and eye protection to
prevent person-to-person transmission of SARS-CoV-2 and COVID-19: a systematic review and meta-
analysis’. doi: 10.1016/S0140-6736(20)31142-9. Epub 2020 Jun 1

3.Güven, Piskin, Beklevic, RN, MD.2020. ‘Specific risk factors for SARS-CoV-2 transmission among health
care workers in a university hospital’. American Journal of Infection Control. Vol.48 , hh.1225 ¸ -1230

4.Morgantini, Naha, Wang, Francavilla. 2020.’Factors Contributing to Healthcare Professional Burnout
During the COVID-19 Pandemic: A Rapid Turnaround Global Survey’.
https://doi.org/10.1101/2020.05.17.20101915 [di akses 25 November 2020].

5.Balasubramanian, Paleri, Bennett. 2020.’Impact of COVID-19 on the mental health of surgeons and coping
strategies’.wileyonlinelibrary.com/journal/hed Vol.1. hal.7.

6.Nishiura, Oshitani, Kobayashi. 2020. ‘Closed environments facilitate secondary transmission of coronavirus
disease 2019’. : https://doi.org/10.1101/2020.02.28.20029272 [di akses pada 25 November 2020]

7.Lynch, Davitkov, Anderson, Bhimraj. 2020. ‘Infectious Diseases Society of America Guidelines on Infection
Prevention for Health Care Personnel Caring for Patients with Suspected or Known COVID-19’.
www.idsociety.org/COVID19guidelines/ip. [di akses pada 25 November 2020]

8.Nguyen, Drew, Graham, Mehta, Warner, Sikavi, Kwon, Song, Mucci, . 2020.’Risk of COVID-19 among
front-line health-care workers and the general community: a prospective cohort study’.
www.thelancet.com/public-health Vol.5

9.Verbeek, Ijaz, Mische, Mihalache. 2020. ‘Personal protective equipment for preventing highly infectious
diseases due to exposure to contaminated body fluids in healthcare staff’. doi:
10.1002/14651858.CD011621.pub3.

10.Ran, Chen, Wang, Zhang, Tan. 2020.’Risk Factors of Healthcare Workers with Corona Virus Disease 2019:
A Retrospective Cohort Study in a Designated Hospital of Wuhan in China’. Published by Oxford University
Press for the Infectious Diseases Society of America. https://doi.org/10.1093/cid/ciaa287 [di akses 25
November 2020]

11.Güven, Piskin, Beklevic, RN, MD.2020. ‘Specific risk factors for SARS-CoV-2 transmission among health
care workers in a university hospital’. American Journal of Infection Control. Vol.48 , hh.1225 ¸ -1230

12.Saban, Levy, Chowers, 2020. ‘Risk of SARS-CoV-2 transmission to medical staff and patients from an
exposure to a COVID-19-positive ophthalmologist’. https://doi.org/10.1007/s00417-020-04790-w [di akses
25 November 2020]

13.Chen,Liu,Ran,Tan.2020.’Hand Hygiene, Mask-Wearing Behaviors and Its Associated Factors during the
COVID-19 Epidemic: A Cross-Sectional Study among Primary School Students in Wuhan, China’. Int. J.
Environ. Res. Public Health 2020, 17, 2893; doi:10.3390/ijerph17082893

14.Balasubramanian, Paleri, Bennett. 2020.’Impact of COVID-19 on the mental health of surgeons and coping
strategies’.wileyonlinelibrary.com/journal/hed Vol.1. hal.7.

15.Morgantini, Naha, Wang, Francavilla. 2020.’Factors Contributing to Healthcare Professional Burnout
During the COVID-19 Pandemic: A Rapid Turnaround Global Survey’.
https://doi.org/10.1101/2020.05.17.20101915 [di akses 25 November 2020]

16.Dinas Kesehatan. Banyuasin ; 2021
17.RSHOJB. Banyuasin ; 2021

124

JUNI 2021 | PAGE 1 OF 6

TINGGINYA COVID-19 PADA
TENAGA KESEHATAN: SALAH
SIAPA?

COVID 19

Indonesia

Indonesian medical workers take a break at a coronavirus mobile test site in Jakarta, May 6, 2020.

POLICY BRIEF Pandemi COVID-19 hingga Juni 2021 di Indonesia
masih belum ada tanda-tanda akan berakhir. Jumlah
PENULIS kasus probable, suspek hingga terkonfirmasi justru
mengalami peningkatan. Hal ini tidak hanya di
Viana Villamanda Jatnika kalangan masyarakat namun juga di deretan tenaga
kesehatan. Tenaga kesehatan meenjadi salah satu
penyumbang bagi peningkatan angka COVID-19.
Kondisi ini harus menjadi perhatian serius karena
dapat mempengaruhi penanganan pasien COVID-19
di berbagai pelayanan kesehatan. Untuk itu
diperlukannya dukungan yang penuh bagi tenaga
kesehatan agar terhindar dari COVID-19 dan mampu
bertugas dengan maksimal di masa pandemi ini.

125

JUNI 2021 | PAGE 2 OF 6

PENDAHULUAN Menurut Badan Pengawas Rumah

Pandemi COVID-19 di Indonesia masih mengalami Sakit (BPRS) Indonesia, tenaga
peningkatan. Seperti yang dilansir oleh Satuan Tugas
(Satgas) Penanganan COVID-19 bahwa jumlah pasien kesehatan yang paling banyak
COVID-19 per tanggal 20 juni 2021, kasus harian
melonjak tajam yaitu sebesar 13.737 dengan jumlah jumlahnya dan paling lama
total pasien terkonfirmasi lebih dari 2 juta kasus
dengan jumlah kematian harian sebesar 364 jiwa.1 memiliki kontak dengan pasien
Tim mitigasi Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter
Indonesia (IDI) menyebutkan bahwa per tanggal 1 COVID-19 yaitu perawat.5 Perawat
Juni 2021 jumlah kematian dokter di Indonesia
mencapai 374 jiwa dan kejadian terbesar terjadi mempunyai banyak peran dalam
pada dokter umum.3 Kematian dokter paling tinggi
terjadi di Jawa Timur (69 orang), DKI Jakarta (60 penanganan pasien diantaranya
orang) dan Jawa Tengah (48 orang).3Sedangkan dari
data DPP PPNI per tanggal 18 mei 2021, data status sebagai penyambung (konektor)
perawat terdampak COVID-19 yaitu sebesar 5682
orang terkonfirmasi, 261 orang suspek, 1024 orang baik secara langsung maupun
kontak erat, 94 orang probable dan 292 orang
meninggal dunia.4 Kematian perawat tertinggi terjadi tidak langsung terhadap pasien,
di Jawa Timur (108 orang), Jawa Barat (42 orang) dan
Jawa Tengah (38 orang).4 menjadi komunikator antar

keluarga dan dokter penanggung

jawab, ikut serta dalam

pengambilan keputusan bersama

bagi pasien COVID-19 serta

sebagai pemberi advokasi dan

pemberi contoh (aplikator) bagi

pasien dan keluarga agar

mendapatkan informasi yang

benar terkait penyakit dan

perjalanan penyakit yang

kemungkinan akan dilalui oleh

pasien.5

Per tanggal 20 juni 2021, kasus harian
= 13.737, total pasien terkonfirmasi =
lebih dari 2 juta kasus, jumlah
kematian harian 364 jiwa Per 1 juni
2021 kematian dokter = 374 jiwa Per
tanggal 18 mei 2021, perawat
terkonfirmasi = 5682 orang, suspek =
261 orang, kontak erat = 1024 orang,
probable = 94 orang dan meninggal
dunia= 292 orang

(ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

JUNI 2021 | PAGE 3 OF 6 126

Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Persatuan Menurut Pedoman Pencegahan dan
Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Bidang Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-19)-
Anggota Pelayanan, Dr. Ati Suryamediawati, S.Kp, Rev 4 yang dibuat oleh Kementerian Kesehatan
M.Kep, menyatakan bahwa permasalahan utama Republik Indonesia (Kemenkes RI), langkah-
yang dihadapi oleh perawat terkait penanganan langkah yang paling efektif guna mencegah
pasien terkonfirmasi COVID-19 yaitu kemampuan penularan COVID-19 bagi tenaga kesehatan yaitu
adaptasi dalam memberikan pelayanan bagi tetap menjalankan protokol kesehatan baik di
pasien masih tergolong rendah.5 Tidak hanya itu, rumah sakit ketika bekerja maupun ketika di luar
para dokter umum dan para dokter spesialis yang rumah sakit. 6
terkait dengan penanganan COVID-19 pun
memiliki kontak erat dengan pasien COVID-19. Menurut Becker dalam Azwar (2010), perilaku
Peran dokter dalam penangangan COVID-19 kesehatan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu
bukan hanya sebagai pemberi terapi melainkan perilaku hidup sehat (healthy life style), perilaku
harus mampu menjadi konektor, advokator dan sakit (illness behavior), dan perilaku peran sakit
aplikator dalam pencegahan COVID-19 utamanya (the sick role behavior).11 Perilaku hidup sehat
dilingkungan keluarga, rumah sakit mereka merupakan perilaku yang berhubungan dengan
bekerja serta masyarakat sekitar tempat tinggal. usaha-usaha untuk meningkatkan kesehatan
Kunci dari perlindungan para tenaga kesehatan dengan gaya hidup sehat (makan menu seimbang,
dalam penanganan COVID-19 yaitu mereka harus olahraga yang teratur, tidak merokok, istirahat
mampu melakukan tugas berdasarkan kode etik cukup, menjaga perilaku yang positif bagi
organisasi profesi, standar pelayanan dan profesi kesehatan).11
yang sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) yang berlaku di masing masing Maka dari itu, dalam masa pandemi
rumah sakit.5 Besar harapan jika seluruh tenaga pentingnya melakukan penerapan protokol
kesehatan melakukan hal ini maka jumlah tenaga kesehatan sangatlah penting agar tenaga
kesehatan yang terinfeksi COVID-19 akan kesehatan tetap sehat dan terhindar dari
menurun dan mampu melindungi teman-teman COVID-19 sehingga mampu memberikan
tenaga kesehatan satu sama lain.5 pelayanan kesehatan yang terbaik dalam
penanganan pasien COVID-19. Penerapan
HASIL DAN PEMBAHASAN protokol harus dilakukan oleh seluruh tenaga
kesehatan agar mampu menjadi contoh bagi
Dalam memerangi COVID-19, dokter dan masyarakat guna menurunkan angka kejadian
perawat sebagai tenaga kesehatan yang bekerja COVID-19.
di rumah sakit harus mampu melakukan
pencegahan bagi dirinya sendiri agar terhindar
dari COVID-19. Pencegahan COVID-19 yang harus
mereka tempuh setiap harinya baik di dalam
rumah sakit maupun di luar rumah sakit.

JUNI 2021 | PAGE 4 OF 6 127

Menurut Mhango, dkk (2020) dan Khunti, Namun pada kenyataannya, terutama di
daerah-daerah kebijakan yang telah dibuat oleh
dkk (2021), faktor risiko tingginya angka kemenkes belum dapat diimplementasikan
secara optimal oleh seluruh tenaga kesehatan.
kejadian COVID-19 pada tenaga kesehatan Banyaknya jumlah
kasus, tingginya beban kerja dan lamanya
yaitu kurangnya APD, tingginya paparan pasien pandemi sangat mempengaruhi perilaku tenaga
kesehatan dalam memberikan pelayanan
yang terinfeksi, beban kerja yang berlebihan, kepada pasien COVID-19. Oleh karena itu,
diperlukan upaya untuk meningkatkan
pengendalian infeksi yang buruk, dan kondisi kesadaran global tentang pentingnya
keselamatan tenaga kesehatan dalam
medis yang sudah ada sebelumnya pada hubungannya dengan keselamatan pasien.
Salah satu kunci dalam mengatasi pandemi yang
tenaga kesehatan. Menurut Kadir,(Plt) Direktur sedang terjadi yaitu memiliki tenaga kesehatan
yang sehat melalui perilaku yang sehat agar
Jenderal Pelayanan Kesehatan,8,9 banyaknya dapat memberikan pelayanan yang optimal
kepada pasien.
tenaga kesehatan yang gugur dalam
KESIMPULAN
menjalankan tugasnya disebebabkan oleh
Peranan tenaga kesehatan dalam melawan
faktor paparan virus yang tinggi, tekanan kerja pandemi COVID-19 sangatlah besar. Tenaga
kesehatan dituntut tidak hanya menjadi
yang terlalu berat hingga menimbulkan pemberi layanan kesehatan namun harus
mampu menjadi konektor, advokator dan
kelelahan, tidak adekuatnya penggunaan APD aplikator dalam pencegahan COVID-19. Maka
dari itu diharapkan tenaga kesehatan dapat
dan penerapan protokol kesehatan yang melaksanakan pelayanan sesuai dengan kode
etik organisasi profesi, standar pelayanan dan
dilakukan oleh tenaga kesehatan.7 Menurut profesi yang sesuai dengan standar operasional
prosedur (SOP) serta selalu menerapkan
Dekan Fakultas Kedokteran Univeristas protokol kesehatan baik di lingkungan rumah
sakit maupun di luar rumah sakit agar menjadi
Indonesia, Profesor Ari Fahrial Syam, faktor contoh masyarakat serta menurunnya angka
kesakitan dan kematian tenaga kesehatan yang
yang mempengaruhi tingginya tenaga diakibatkan oleh COVID-19 dengan tujuan
untuk menurunkan kejadian COVID-19. Selain
kesehatan terserang COVID-19 yaitu terjadi itu dibutuhkannya peran serta pemerintah
pusat dan pemerintah daerah serta manajerial
burnout (kelelahan), komorbid penyakit yang rumah sakit untuk mendukung kinerja para
tenaga kesehatan serta memberikan kebijakan
dimiliki tanpa tidak diketahui oleh tenaga terbaik terkait faktor-faktor risiko yang
memungkinkan meningkatkan angka kejadian
kesehatan dimana dapat meningkatkan COVID-19 pada tenaga kesehatan

kemudahan terpapar COVID-19, beban kerja

yang tinggi, dan faktor usia (di atas 45

tahun).Melihat kejadian ini, Kementerian

Kesehatan telah menyusun sejumlah kebijakan

strategis terkait tenaga kesehatan yang

tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor

Hk.01.07/Menkes/413/2020 Tentang Pedoman

Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus
Disease 2019 (COVID-19).10Kebijakan tersebut

meliputi pembatasan jam kerja, mencukupi

keperluan APD, meningkatkan mutu dalam

pencegahan dan pengendalian infeksi,

meningkatkan screening, penguatan protokol

kesehatan di segala lini, dukungan psikologis

dan peningkatan daya tahan tubuh serta

pemberian santunan bagi tenaga kesehatan

serta menyediakan layanan bantuan Helpline

117 Ext. 3 bagi tenaga kesehatan yang

terpapar COVID-19 agar segera mendapatkan

penanganan.10

JUNI 2021 | PAGE 5 OF 6 128

REKOMENDASI

1.Pembuatan self assessment bagi seluruh
tenaga kesehatan terkait paparan COVID-19.

2.Pemberian reward and punishment hasil
monitoring dan evaluasi self assessment.

3. Manajerial rumah sakit segera memenuhi
hak tenaga kesehatan yang memiliki kontak
erat dengan COVID-19 agar terciptanya
motivasi kerja yang tinggi.

4.Rumah sakit menjaga kesediaan dan
kelengkapan alat pelindung diri (APD) bagi
tenaga kesehatan.

5. Melakukan pengaturan jam kerja bagi tenaga
kesehatan.

6. Memberikan layanan gratis pengecekan
status kesehatan secara berkala, dengan
keseluruhan biaya ditanggung oleh
pemerintah daerah masing-masing.

7.Memaksimalkan pemanfaatan layanan
bantuan Helpline 117 Ext. 3.

https://covid19.who.int/region/searo/country/id

JUNI 2021 | PAGE 6 OF 6 129

DAFTAR PUSTAKA

1.COVID-19 STP. Peta Sebaran COVID-19. 8. Mhango M, Dzobo M, Chitungo I, Dzinamarira T.

https://covid19.go.id/peta-sebarancovid19. COVID-19 Risk Factors Among Health Workers: A Rapid
Review. Vol. 11, Safety and Health at Work. 2020. p.
2021. 262– 5.

2.Pandemictalks. Top 5 Provinsi Dengan 9. Khunti K, Griffiths A, Majeed A, Nagpaul C, Rao M.

Kenaikan Kasus Aktif COVID-19 1 Bulan Assessing risk for healthcare workers during the covid-
19 pandemic. Vol. 372, The BMJ. 2021.
Terakhir. Indonesia MKR. KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN

https://www.instagram.com/pandemictalks/ 10.REPUBLIK INDONESIA NOMOR

?hl=id. 2021. HK.01.07/MENKES/413/2020 TENTANG PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONAVIRUS
3.IDI TMP. Data Kematian Dokter Indonesia. DISEASE 2019 (COVID-19).
http://farmalkes.kemkes.go.id/unduh/kepmenkes-hk-
https://www.instagram.com/timmitigasiidi/. 01-07-menkes413-2020-pedoman-pencegahan-dan-
pengendalian-coronavirus-disease-2019-covid19/.
2021. 2020.
Azwar S. Sikap manusia Teori dan Pengukurannya.
4.PPNI D. Kematian Perawat Berdasarkan Yogyakarta: Yogyakarta : Pustaka Pelajar; 2010.

Provinsi dan Negara. 11.

https://www.instagram.com/dpp_ppni/?

hl=id. 2021.

5.BPTK/MAH/YOY. Perawat Cerdas Tangani

Virus Corona.

https://covid19.go.id/p/berita/perawat-

cerdas-tangani-virus-corona. 2021

6.Kemenkes RI. Pedoman Pencegahan dan

Pengendalian Coronavirus Disease (COVID-

19). Germas. 2020;0–115.

7.INDONESIA KR. Keselamatan Tenaga

Kesehatan Keselamatan Kita Semua.

https://www.kemkes.go.id/article/view/2009

1200004/keselamatan-tenaga-

kesehatankeselamatan-kita-semua.html.

2020.

1.6

INSENTIF TENAGA KESEHATAN

❖ Remunerasi Sesuaikah Dengan Target Kebijakan?
(Farid Fauzan Mahubessy)

❖ Pertolongan Persalinan Di Rumah Sakit Non Rujukan COVID-19 Dengan Ibu Hamil Terkonfirmasi
Positif COVID-19, Apakah Ada Harapan Nakes Mendapay Insentif Juga?
(Ferawati Simbolon)

❖ Zona Merah Anggaran Belanja Kabupaten Muara Enim Tersendat : “Insentif Nakes Diabaikan,
Dimana Pemerintahku?”
(Suci Widya Primadhani )

130

REMUNERASI SESUAI KAH
DENGAN TARGET
KEBIJAKAN

Hospital Administration Department Faculty of Public Health Universitas Indonesia,
D Building 2nd Floor Kampus Baru UI Depok 16424, Indonesia
Public Health Department, Indonesia
The policy brief was published in Juni 2021

1

131

Hasil evaluasi Implementasi Kebijakan melalui SK Direktur Dalam pembagian Jasa
BPJS di RSUD Fakfak mengalami persepsi negatif antara Stakeholder Manjemen

dan Profesional dalam hal Jasa medis. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan
terjadi ketidakpuasan yang berpengaruh motivasi kerja
yang kemudian dapat menurunkan kinerja dan kualitas

pelayanan rumah sakit sehingga perlunya dilakukan perubahan kinerja secara
bertahap dan berkesinambungan terhadap paradigma budaya kerja karyawan,

peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi antar organisasi maupun
manajemen dengan karyawan menyangkut tranparansi, pengoptimalan sosialisasi

kebijakan remunerasi serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala
dengan melibatkan semua pemangku kepentingan.

RSUD Fakfak
untuk mengarah pada Badan Layanan Umum (BLU) dilakukan perubahan dalam
pengelolaan Jasa Medis dengan menerapkan sistem remunerasi dengan tujuan
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara paripurna.
Pembagian remunerasi sesuai dengan dasar hukum yang harus sesuai dengan
Implementasi Remunerasi menjadi sebuah perubahan mendasar pada proses
manajemen Sumber Daya manusia (SDM ) dengan memberikan reward kepada
karyawan berdasarkan tiga komponen utama penilaian, yaitu, pay for people
(berdasarkan tingkat pengetahuan dan kecakapan), pay for position
(berdasarkan jabatan yang diemban), dan pay for performance (berdasarkan
pencapaian prestasi kinerja yang dihasilkan)

dapat mempengaruhi motivasi pegawai sekaligus
meningkatkan kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh pemberian remunerasi yang
baik dapat memberikan daya tarik pegawai untuk bekerja lebih baik.

dalam bentuk SK yang diturunkan dan dilakukan
pembayaran jasa secara remunerasi tidak menunjukan hasil sesuai yang
diharapkan, karena ditemukan kurangngnya kepuasan oleh Profesional dengan
manajemen terhadap nilai jasa yang diterima.

Policy Brief Bag 1

2

132

urvei evaluasi tingkat kepuasan terhadap kebijakan dengan sebarkan
kuesioner, diketahui bahwa setelah penerapan sistem remunerasi, sebagian
besar responden (89%) menyatakan tidak puas (Gambar 1). Berdasarkan hal
ini, dapat disimpulkan bahwa sistem remunerasi belum berjalan secara tepat
sesuai persepsi pegawai.

31%
%

9%
% 2%

%

erdasarkan kajian hasil Survei maka dapat disimpulkan sebgai berikut :

 Mayoritas karyawan RS merasa tidak puas terhadap kebijakan
pembagian Jasa BPJS

 Kurangnya pengetahuan terhadap karyawan profesional tentang
pendaptan yang dulunya fee for service (Bagi kelompok medis) menjadi
remunerasi berbasis kinerja

 Kebijakan remunerasi belum jelas tentang sasaran programnya sehigga
kesejahteraan karyawan belum meningkat

 Penurunan Kinerja disetiap Unit berdasarkan hasil monitoring dan
evaluasi

 Pelaksanaan Remunerasi terhadap RS Non BLUD tidak ada dasar hukum
yang menyatakan RS wajib menjalankan Remunerasi

 Perubahan SK Direktur terkait Remunerasi Pembagian Jasa BPJS
 Sosialisasi tentang perhitungan Indikator kinerja Individu ( IKI) dan

indikator kinerja Unit (IKU) sampai pada level mikro
 Pembagian remunerasi disesuaikan dengan 3 komponen utama pay for

people, pay for position, dan pay for performance

Policy Brief Bag 2 3

133

 UU RI No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Ps 69 ayat (6);
Pendapatan Badan Layanan Umum dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLU

 Peraturan Pemerintah RI No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum, Bagian III Ps 36 ayat 1; Pejabat
pengelola, dewan pengawas, dan pegawai BLU dapat diberikan remunerasi
berdasarkan tingkat tanggungjawab dan tuntutan profesionalisme yang
diperlukan

 Permenkeu No 10 Th 2006 tentang Sistem Remunerasi Pada PPK BLU
 Permendagri No 61 Th 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan BLU Daerah, Bab VII; Remunerasi (Ps 50, Ps 51)

Policy Brief Bag 3 4