LogBook Laporan PKL Tahun 2021

1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pelayanan farmasi pada saat ini telah bergeser orientasinya dari

pelayanan obat menjadi pelayanan pasien. Kegiatan kefarmasian yang semula
terfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi sebuah bentuk
pelayanan yang komperhensif sehingga dengan meningkatkan tujuan kualitas
hidup pasien. Dengan adanya perubahan tersebut pekerjaan kefarmasian
dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan
berkomunikasi dengan pasien agar dapat memberikan pelayan yang optimal
sekaligus memuaskan. Adanya interaksi yang baik diharapkan mampu dan
tercapainya tujuan kedepannya baik di dunia farmasi dan kesehatan yang
lebih baik di masa mendatang. Kemudian dalam mencapai kesehatan yang
optimal juga sangat diperlukan peningkatan sarana mutu pelayanan
kesehatan, pengadaan obat yang bermutu, distribusi obat secara merata dan
harga yang seimbang, serta meningkatkan kerasionalan dalam penggunaan
obat.

Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia nomor 51 tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, penyimpanan, dan pendistribusian atau
penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter,
pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat
tradisional. Sediaan farmasi yang dimaksud adalah obat, bahan obat, obat
tradisional dan kosmetika. Dalam pengelolaannya, apotek harus dikelola oleh
apoteker, yang telah mengucapkan sumpah jabatan dan telah memperoleh
Surat Izin Apotek (SIA) dari Dinas Kesehatan setempat.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009
tentang pekerjaan kefarmasian dalam ketentuan umum dijelaskan bahwa
apotek adalah sarana pelayaan kefarmasian tempat dilakukan praktek
kefarmasian oleh apoteker. Sementara berdasarkan keputusan Menteri

1

2

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang
perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
922/MENKES/PER/X/1993 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin
apotek, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat
dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan
kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan
praktek kefarmasian oleh apoteker. Sedangkan pelayanan kefarmasian adalah
suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang
berkaitan dengan sediaan farmasi dengan mencapai hasil yang pasti untuk
meningkatkan mutu kehidupan. Dengan demikian sebagai seorang farmasis
khususnya Ahli Madya Farmasi dirasa perlu membekali diri dengan
pengetahuan mengenai pelayanan farmasi di apotek. Pelaksanaan Pengantar
Praktek Kerja Lapangan di apotek sangatlah perlu bagi siswa dalam
mempersiapkan diri untuk berperan langsung dalam pengelolaan farmasi di
apotek dan juga sebagai wadah untuk mengaplikasikan ilmu yang selama ini
yang didapatkan dari perkuliahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi Ahli
Madya Farmasi. Dengan adanya tenaga farmasi yang profesional dan
bermutu, maka hal ini merupakan salah satu faktor yang penting bagi dunia
kesehatan di Indonesia.

B. Tujuan PKL
Praktek Kerja Lapangan yang harus diikuti oleh siswa Jurusan

Farmasi pada SMK N 1 SAMBI , yang mempunyai tujuan :
1. Siswa dapat mengetahui dan memahami standar pelayanan di apotek.
2. Melaksanakan salah satu peran, fungsi, dan kompetensi Tenaga Teknis

Kefarmasian yaitu pelayanan kefarmasian di apotek meliputi identifikasi
resep, merencanakan dan melaksanakan peracikan obat yang tepat.
3. Siswa mengetahui ruang lingkup kerja dan tanggung jawab seorang
Tenaga Teknis Kefarmasian di apotek.

3

4. Mempelajari tata cara berkomunikasi yang efektif dengan pasien
terutama saat memberikan informasi obat, edukasi, dan konseling kepada
pasien.

C. Waktu dan Tempat
Praktek Kerja Lapangan ( PKL ) dilaksanakan pada tanggal 28

September 2021 sampai 10 November 2021 yang bertempat di Apotek
Tohudan dengan alamat Jl. Adi Sumarmo, Klipan, Tohudan, Kec. Colomadu,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57173. Waktu pelaksanaan Praktek
Kerja Lapangan mulai hari senin sampai hari sabtu, yang dibagi dua shift,
shift pagi dan shift siang. Shift pagi masuk pukul 07.00 – 14.00 WIB
sedangkan shift siang masuk pukul 14.00 – 21.00 WIB.

D. Manfaat PKL
Manfaat dari Praktek Kerja Lapangan (PKL) adalah siswa dapat

menjadikan salah satu bentuk pendidikan yang berupa pengalaman belajar
secara komperhensif yang sangat penting dan bermanfaat untuk mencapai
suatu keberhasilan pendidikan, sehingga nantinya siswa dapat lebih siap dan
mandiri dalam menghadapi dunia kerja.

4

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Apotek
Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2014, tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek, yang
dimaksud dengan Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat
dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker.

Pekerjaan kefarmasian menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 51 tahun 2009 adalah pembuatan termasuk pengendalian
mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan
pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas
resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat,
dan obat tradisional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
No.922/MENKES/PER/X/1993, Pasal 10 pekerjaan kefarmasian di apotek
meliputi :
1. Pembuatan, pengolahan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran,

penyimpanan, dan penyerahan obat dan bahan obat.
2. Pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penyerahan perbekalan farmasi

lainnya.
3. Pelayanan farmasi mengenai perbekalan farmasi. Perbekalan farmasi yang

disalurkan apotek meliputi : obat, bahan obat, obat asli Indonesia (obat
tradisional). Bahan obat asli Indonesia (bahan obat tradisional), alat
Pembuatan, peracikan, pengolahan, pengubahan bentuk, pencampuran,
penyimpanan, dan penyerahan obat dan bahan obat, kesehatan dan
kosmetik juga komoditi lain seperti susu, makanan, pelengkap bayi dan
lain-lain.

4

5

B. Tugas dan Fungsi Apotek
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009, Apotek

mempunyai tugas dan fungsi sebagai :
1) Tempat pengabdian profesi Apoteker yang telah mengucapkan sumpah

jabatan
2) Sarana pelayanan farmasi dalam melaksanakan peracikan, pengubahan

bentuk, pencampuran dan penyerahan obat atau bahan obat.
3) Penyaluran perbekalan farmasi yang harus menyebarkan secara luas dan

merata obat yang diperlukan oleh masyarakat.
4) Sarana informasi obat kepada masyarakat dan tenaga kesehatan lainnya.

C. Persyaratan Apotek
Berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332

tahun 2002 Bab 1 pasal 6 dalam pendirian apotek harus memenuhi persyaratan
:

1. Untuk mendapat izin apotek, apoteker bekerjasama dengan pemilik
modal yang telah memenuhi persyaratan harus siap tempat, perbekalan
termasuk sediaan farmasi, dan sediaan farmasi lainnya yang merupakan
milik sendiri atau pihak lain. Perbekalan farmasi yang dimaksud
sekurang-kurangnya terdiri atas obat generik sesuai dengan Daftar Obat
Essensial Nasional.

2. Sarana apotek yang didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan
pelayanan komoditi lainnya diluar sediaan farmasi. Apotek dapat
melakukan kegiatan pelayanan komoditi diluar sediaan farmasi.
Persyaratan mengenai apotek berdasarkan Peraturan Mentri Kesehatan

Republik Indonesia No.1332/MENKES/SK/X/2002 tidak menyebutkan
persyaratan luas gedung dan jarak antar apotek, yang penting disini adalah
pelayanan obat dilakukan dengan baik serta batas antara apotek yang satu
dengan apotek yang lain tidak dapat ditetapkan, perlu adanya persetujuan
lokasi sebelum melaksanakan kegiatannya dan dalam pasal 2 dicantumkan
bahwa izin apotek berlaku untuk seterusnya selama apotek yang bersangkutan

6

masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker Penanggungjawab Apotek dapat
melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan. Pada
kenyataannya izin apotek berlaku sesuai dengan aturan tiap Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota dan biasanya tiap 5 tahun harus diperbaharui dengan
persyaratan yang hampir sama dengan pendirian apotek baru. Sebelum
melaksanakan kegiatan, Apoteker Pengelola Apotek telah memiliki Surat Ijin
Kerja, Surat Penugasan dan perlu adanya persetujuan lokasi. Ijin apotek
berlaku seterusnya selama Apoteker yang bersangkutan masih aktif melakukan
kegiatan sesuai dengan persyaratan dari Apoteker Pengelola Apotek. Hal–hal
yang menjadi dasar dalam pemeriksaan pemberian ijin apotek menurut
Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332 tahun 2001, yaitu :
a. Memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan memperoleh NPWP

harus memiliki SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) dan TDP (Tanda
Daftar Perusahaan).
b. Bangunan apotek harus mempunyai luas yang cukup dan memnuhi
persyaratan teknis, sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi apotek serta memelihara mutu perbekalan kesehatan dibidang
farmasi. Bangunan apotek sekurang-kurangnya terdiri atas ruang tunggu,
ruang peracikan, ruang penyimpanan, ruang obat, ruang penyerahan obat,
ruang administrasi, ruang kerja apoteker, tempat pencucian alat dan toilet.
Bangunan apotek juga harus ventilasi dan system sanitasi yang baik,
sumber air yang memenuhi persyaratan kesehatan, penerengan yang cukup
dan menyediakan alat pemadam kebakaran serta pada bagian depan apotek
harus terdapat papan nama.
1. Pelengkap Apotek, harus memiliki perlengkapan yang terdiri dari :

a) Alat pembuatan, pengolahan dan peracikan (alat-alat gelas,
timbangan gram dan milligram dengan anak timbangan yang sudah
ditara, mortar, stamfer dan lain-lain.

b) Pelengkap dan alat penyimpanan perbekalan kesehatan di bagian
farmasi (almari dan rak untuk menyimpan obat, almari penyimpanan
narkotik, almari penyimpanan psikotropik dan almari pendingin).

7

c) Wadah pengemas dan pembungkus (etiket dan pembungkus untuk
penyerahan obat.

d) Pelengkap (surat pesanan, kartu stok obat, salinan resep, faktur, nota
penjualan, surat pesanan narkotik, psikotropik , formulir laporan
narkotik dan psikotropik).

e) Buku standar yang diwajibkan dikumpulkan peraturan perundang-
undangan yang berhubungan dengan apotek, serta buku-buku lain
yang ditetapkan Balai Pengawasan Obat dan Makanan.

f) Buku wajib ada di Apotek seperti FI (Farmakope Indonesia), ISO
(Informasi Spesialite Obat), PIO (Pelayanan Informasi Obat), UU
narkotik, UU pskikotropik, DOEN (Obat Essensial Nasional), IONI
(Informasi Obat Nasionaol Indonesia).

g) Tempat penyimpanan khusu narkotik dan psikotropik.
2. Perbekalan apotek

Perbekalan apotek meliputi obat, bahan obat, obat asli Indonesia,
alat kesehatan, kosmetik dan sebagainya. Obat sekurang-kurangnya
terdiri atas obat generik sesuai dengan Daftar Obat Essensial Nasional
(DOEN).
2. 1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam
rangka menyusun daftar kebutuhan obat yang berkaitan dengan suatu
pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan
yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Proses perencanaan terdiri dari perkiraan kebutuhan,
menetapkan sasaran dan menentukan strategi, tanggung jawab dan
sumber yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.

Tujuan perencanaan adalah untuk menetapkan jenis dan
jumlah perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan pelayanan
kesehatan di apotek.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mencapai
tujuan perencanaan obat, yaitu:

8

a. Mengenal dengan jelas rencana jangka panjang apakah program
dapat mencapai tujuan dan sasaran.

b. Persyaratan barang meliputi : kualitas barang, fungsi barang,
pemakaian satu merek dan untuk jenis obat narkotika harus
mengikuti peraturan yang berlaku.

c. Kecepatan peredaran barang dan jumlah peredaran barang.
d. Pertimbangan anggaran dan prioritas.
Tahap perencanaan obat meliputi : Tahap pemilihan obat. Tahap ini
untuk menentukan obat-obat yang sangat diperlukan sesuai dengan
kebutuhan, dengan prinsip dasar menentukan jenis obat yang akan
digunakan atau dibeli.
Tahap perhitungan kebutuhan obat. Tahap ini untuk menghindari
kekosongan obat atau kelebihan obat.
Metode yang biasa digunakan dalam perhitungan kebutuhan obat,
yaitu :
1) Metode konsumsi

Merupakan metode yang menggunakan konsumsi obat
individual dalam memproyeksikan kebutuhan yang akan datang
berdasarkan analisa data konsumsi obat tahun sebelumnya.
2) Metode morbiditas

Merupakan metode berdasarkan jumlah kehadiran pasien,
kejadian penyakit yang umum, dan pola perawatan standar dari
penyakit yang ada.
3) Metode penyesuaian konsumsi

Merupakan metode yang menggunakan data pada insiden
penyakit, konsumsi penggunaan obat. Sistem perencanaan
pengadaan didapat dengan mengekstrapolasi nilai konsumsi dan
penggunaan untuk mencapai target sistem suplai berdasarkan
pada cakupan populasi atau tingkat pelayanan yang disediakan.
4) Metode proyeksi tingkat pelayanan dari keperluan anggaran.

9

Metode ini digunakan untuk menaksir keuangan keperluan
pengadaan obat berdasarkan biaya per pasien yang diobati setiap
macam-macam level dalam sistem kesehatan yang sama.
2.2 Pengadaan

Pengadaan merupakan proses penyediaan obat yang
dibutuhkan di apotek yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui
pembelian dari pedagang besar farmasi.

Pengadaan dilakukan dengan cara pembelian melalui PBF
dengan membuat SP (Surat Pesanan) yang ditandatangani oleh APA.
SP yang telah dibuat kemudian PBF membuat faktur berdasarkan
SP. PBF mengirim barang, penerimaan barang dicek berdasarkan
faktur yang ada. Penjaminan kualitas pelayanan kefarmasian pada
pengadaan sediaan farmasi harus melalui jalur resmi dan sesuai
peraturan undang-undang yang berlaku.
2.3 Penyimpanan

Obat atau barang dagangan yang sudah dibeli tidak semuanya
langsung dijual, oleh karena itu harus disimpan pada tempat dengan
suhu yang sesuai. Penyusunan obat disusun berdasarkan abjad,
menurut pabrik atau menurut persediaannya. Bentuk sediaan juga
dipisahkan berdasarkan serbuk, setengah padat, bentuk cairan yang
mudah menguap agar disendirikan. Obat-obat narkotika sebaiknya
disimpan di dalam lemari khusus. Penyusunan obat yang dipakai
ialah sistem FIFO (First in First Out) artinya obat-obatan yang
masuk terlebih dahulu atau datang lebih dahulu, lebih awal
keluarnya. Jadi yang terlebih dahulu masuk diletakkan di depan
sedangkan yang terakhir masuk diletakkan di belakang. Hal-hal yang
perlu diperhatikan dalam penyimpanan obat yaitu :
a. Pencatatan tanggal kadaluwarsa setiap macam obat terutama obat

antibiotika, sebaiknya dicatat dalam buku tersendiri.

10

Untuk persediaan obat yang telah menipis jumlahnya perlu dicatat
dalam buku defecta, yang nantinya diberitahukan kepada bagian yang
bertanggung jawab dalam hal pembelian.
3. Lokasi dan Tempat

Lokasi, tempat dan jarak antara apotek tidak lagi dipersyaratkan,
namun sebaiknya tetap mempertimbangkan segi penyebaran dan
pemerataan pelayanan kesehatan, jumlah penduduk, dan kemampuan
daya beli penduduk di sekitar lokasi apotek, kesehatan lingkungan,
keamanan dan mudah dijangkau masyarakat dengan kendaraan. Jarak
minimum antara apotek tidak dipersyaratkan, namun sebaliknya
dipertimbangkan segi pemerataan dan pelayanan kesehatan, jumlah
penduduk, jumlah dokter, sarana pelayanan kesehatan, hygiene
lingkungan dan faktor lainnya. Sarana apotek dapat didirikan pada lokasi
yang sama dengan kegiatan komoditi lainnya.
Kepmenkes No.1027 tahun 2004 menyebutkan bahwa :
a. Apotek berlokasi pada daerah yang dengan mudah dikenali oleh

masyarakat.
b. Pada halaman terdapat papan petunjuk yang dengan jelas tertulis kata

apotek.
c. Apotek harus mudah diakses oleh masyarakat.
d. Pelayanan produk kefarmasian diberikan pada tempat yang terpisah

dari aktivitas pelayanan dan penjualan produk lainnya, hal ini berguna
untuk menunjukkan integritas dan kualitas produk serta mengurangi
resiko kesalahan penyerahan.
e. Apotek mempunyai suplai listrik yang konstan, terutaman untuk lemari
pendingin.
4. Bangunan Apotek

Apotek harus mempunyai luas bangunan yang cukup dan
memenuhi persyaratan teknis. Luas bangunan untuk standar apotek adalah
minimal 4x15 m2 (60 m2) selebihnya dapat diperuntukkan bagi ruang

11

praktek dokter sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsinya. Bangunan apotek sekurang-kurangnya terdiri dari :
a. Ruang tunggu yang nyaman bagi pasien.
b. Tempat untuk mendisplai informasi bagi pasien, termasuk penempatan

brosur atau materi informasi.
c. Ruangan tertutup untuk konseling bagi pasien yang dilengkapi dengan

meja dan kursi serta lemari untuk menyimpan catatan medikasi pasien.
d. Ruang racikan

Keranjang sampah yang tersedia untuk staf maupun pasien.
Bangunan apotek harus dilengkapi dengan sumber air yang memenuhi
syarat kesehatan, penerangan yang memadai, alat pemadam kebakaran,
ventilasi, dan sanitasi yang baik serta papan nama apotek

5. Sumber Daya Manusia
Sumber Daya Manusia atau Personil Apotek dapat terdiri dari :
a. Apoteker Penanggungjawab Apotek (APA), yaitu Apoteker yang telah
memiliki surat Izin apotek (SIPA).
b. Apoteker Pendamping adalah Apoteker yang bekerja di Apotek di
samping Apoteker Penanggungjawab Apotek dan atau menggantikan
pada jam-jam tertentu pada hari buka apotek.
c. Apoteker Pengganti adalah Apoteker yang menggantikan Apoteker
Penanggungjawab Apotek selama Apoteker Penanggungjawab Apotek
tersebut tidak berada ditempat lebih dari 3 bulan secara terus-menerus,
telah memiliki Surat Izin Kerja Apoteker (SIKA) dan tidak bertindak
sebagai Apoteker Penanggungjawab Apotek di apotek lain.
d. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian
sebagai Apoteker.

12

D. Pengelolaan Narkotik
Narkotika sangat diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan

kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan, namun narkotik juga dapat
menimbulkan efek ketergantungan yang sangat merugikan apabila di
pergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.
Oleh karena itu untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan serta
meningkatkan upaya mencegah dan memberanrtas penyalahgunaan dan
peredaran gelap narkotika, maka ditetapkan Undang-undang No. 35 tahun
2009 tentang narkotika.

Ketentuan umum Undang-Undang No. 35 tahun 2009 menjelaskan
definisi narkotika yakni zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan
tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai
menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau
pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk mempermudah pengawasan
terhadap pengadaan dan distribusi narkotika, maka pemerintah hanya
mengizinkan PT. Kimia Farma (PERSERO) sebagai satu-satunya perusahaan
farmasi yang diizinkan untuk memproduksi, mengimpor dan
mendistribusikan narkotika ke seluruh apotek di Indonesia. Hal ini
dimaksudkan untuk menghindari penyalahgunaan narkotika yang dapat
menimbulkan adiksi, maka diadakan pengawasan oleh pemerintah meliputi
penanganan khusus dalam hal pembelian, penyimpanan, penjualan,
administrasi, pemusnahan, dan pelaporan.

E. Pengelolaan Psikotropika
Menurut UU No. 5 tahun 1997 psikotropika adalah zat atau obat, baik

alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan
khas pada aktifitas mentaldan perilaku. Obat psikotropika dapat menimbulkan

13

ketergantungan dan dapat disalahgunakan. Pengelolaan psikotropika meliputi
: pemesanan, penyimpanan, pelaporan dan pemusnahan.

F. Pengelolaan Obat Wajib Apotek dan Obat Tanpa Resep
Obat Wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh

Apoteker kepada pasien di Apotek tanpa resep dokter. Obat yang termasuk
daftar OWA ditetapkan SK Menteri Kesehatan RI No.347 / Menkes / SK /
VII / 1990 tanggal 16 juni 1990. Obat yang tercantum dalam lampiran SK ini
dapat diserahkan Apoteker di Apotek dan dapat ditinjau kembali dan
disempurnakan setiap waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang
berlaku. Dengan adanya SK tersebut diharapkan dapat meningkatkan
kemampuan masyarakat dalam menolong dirinya sendiri untuk mengatasi
masalah kesehatan.

Apoteker di Apotek dalam melayani pasien memerlukan obat tersebut
diwajibkan; Memenuhi ketentuan dan batasan tiap jenis obat per pasien yang
disebutkan dalam Obat Wajib Apotek yang bersangkutan; Membuat catatan
pasien beserta obat yang telah diserahkan; Memberikan informasi yang
meliputi dosis, aturan pakai, kontra indikasi dan efek sampingnya dan hal lain
yang perlu diperhatikan oleh pasien.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 919/Menkes/PER/X/1993,
pasal 2 obat yang dapat diserahkan tanpa resep harus memenuhi kriteria:
a) Tidak dikontra indikasikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di

bawah usia 2 tahun dan orang tua diatas 65 tahun.
b) Pengobatan sendiri dengan obat dimaksud tidak memberikan resiko pada

kelanjutan penyakit.
c) Penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang harus

dilakukan oleh tenaga kesehatan.
d) Penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di

Indonesia.
e) Obat dimaksud memiliki resiko khasiat keamanan yang dapat

dipertanggung jawabkan untuk pengobatan sendiri.

14

G. Pengelolaan Obat Rusak dan Kadaluwarsa
Obat kadaluwarsa di Apotek Tohudan dapat dikembalikan 3 atau 4

bulan sebelum kadaluwarsa ke PBF yang bersangkutan sesuai dengan
perjanjian sebelumnya. Untuk obat rusak atau obat yang telah kadaluwarsa
dan tidak dapat dikembalikan ke PBF dapat dilaksanakan pemusnahan
bersamaan dengan pemusnahan resep oleh dinas kesehatan kabupaten
setempat dengan membuat berita acara pemusnahan.

H. Penggolongan Obat
Penggolongan obat dimaksudkan agar peredaran dan ketepatan

penggunaan obat dimasyarakat dapat diawasi sehingga obat dapat digunakan
dan didistribusikan tepat, aman, benar dan rasional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.917/MENKES/PER/X/
1993 tentang wajib daftar obat jadi. Penggolongan obat dimaksudkan untuk
meningkatkan keamanan dan ketetapan penggunaan serta distribusi yang
terdiri atas Obat Bebas, Obat Bebas Terbatas, Obat Wajib Apotek, Obat
Keras, Obat Psikotropik dan Narkotik.

1. Obat Bebas

Obat bebas adalah obat yang tidak dinyatakan sebagai narkotika/
psikotropika/obat keras/obat bebas terbatas yang dapat diberikan tanpa
resep dokter. Dalam Surat Keputusan Mentri Kesehatan Republik
Indonesia No.2580/A/SK/VI/1983 pasal tiga tanggal 15 Juni 1983
menetapkan tanda khusus untuk obat bebas yaitu lingkaran berwarna
hijau dengan garis tepi berwarna hitam, tanda khusus harus diletakkan
sedemikian rupa jelas terlihat dan mudah diketahui.
2. Obat Bebas Terbatas

Obat bebas terbatas adalah obat keras yang dapat diserahkan
kepada pasien tanpa resep dokter dalam jumlah terbatas. Pada Surat
Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No. 2380/SK/VI/1983

15

pasal 3 pada tanggal 15 Juni 1983 menetapkan tanda khusus tersebut
harus diletakkan sedemikian rupa sehingga terlihat jelas dan mudah
diketahui.

Dalam pasal 2 disebutkan untuk obat bebas terbatas harus
dicantumkan pula tanda peringatan P.No. 1, P.No. 2, P.No. 3, P.No. 4,
P.No. 5, dan P.No. 6 yang ditetapkan dalam Surat Keputusan
Kementrian Kesehatan No. 6335/DIRJEN/SK/1969 tanggal 28 Oktober
1969. Tanda Peringatan tersebut adalah sebagai berikut :
P.No. 1 Awas! Obat Keras, Bacalah aturan pakainya
P.No. 2 Awas! Obat Keras, Hanya untuk kumur, jangan ditelan
P.No. 3 Awas! Obat Keras, Hanya untuk bagian luar dari badan
P.No. 4 Awas! Obat Keras, Hanya untuk dibakar
P.No. 5 Awas! Obat Keras, Tidak boleh ditelan
P.No. 6 Awas! Obat Keras, Obat wasir, jangan ditelan

3. Obat Keras

Kutipan Surat Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.
633/SK/62 yang ditetapkan sebagai obat keras adalah :
a. Semua obat yang pada bungkus luar si pembalut disebutkan bahwa

obat itu hanya boleh diserahkan dengan resep dokter.
b. Semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata

dipergunakan secara parenteral, baik dengan cara suntikan maupun
dengan cara pemakaian lain dengan jalan merobek rangkaian asli
dari jaringan.
c. Semua obat baru terkecuali oleh Departemen Kesehatan telah
dinyatakan secara tertulis, bahwa obat baru itu tidak
membahayakan kesehatan manusia.
d. Yang dimaksud dengan obat baru yakni semua obat yang tidak
tercantum dalam Farmakope Indonesia dan Daftar Obat Keras atau

16

obat yang hingga saat dikeluarkan Surat Keputusan ini secara resmi
belum pernah diimport.

Berdasarkan Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia
No.023/A/SK/VTII/1986 ditetapkan bahwa pada obat keras daftar G
diberikan tanda khusus yang berupa lingkaran bulat berwarna merah
dengan garis tepi berwarna hitam dengan huruf K yang menyentuh tepi
garis. Selain itu dicantumkan “Harus Dengan Resep Dokter” yang
ditetapkan dalam Keputusan Mentri Kesehatan No. 197/A/SK/1997
pada tanggal 15 Maret 1997.
4. Psikotropika

Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 BAB 1
pasal 1 tentang psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat baik
alamiah maupun sintetik bukan narkotik, berkhasiat psikoaktif melalui
pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan
perubahan khas pad aktivitas mental dan perilaku. Undang – Undang
Republik Indonesia No. 5 tahun 1997Psikotropika dibedakan menjadi
empat golongan sebagai berikut :
a. Psikotropika Golongan I

Digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma
ketergantungan.
b. Psikotropika Golongan II
Digunakan untuk terapi dan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi kuat mengakibatkan isndroma ketergantungan.
c. Psikotropika Golongan III
Psikotropika golongan ini banyak digunakan dalam terapi dan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang
mengakibatkan sindroma ketergantungan.

17

d. Psikotropika Golongan IV
Psikotropika golongan ini banyak digunakan dalam terapi dan
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan sindroma ketergantungan.

5. Narkotika

Undang – Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 Bab I
pasal 1 tanggal 1 September 1997 menyatakan bahwa narkotika adalah
zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
bersifat sintetis maupun bukan sintetis yang dapat menyebabkan
penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi
sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan
ketergantungan. Dapat dibedakan kedalam golongan-golongan
berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia No. 22 tahun
1997 Bab II pasal 2, golongan narkotika sebagai berikut :
a. Narkotika golongan I

Digunakan hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan
mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan
ketergantungan.
b. Narkotik golongan II
Digunakan untuk terapi ilmiah dan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan
ketergantungan.
c. Narkotika golongan III
Banyak digunakan dalam terapi ilmiah dan pengembangan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan
ketergantungan.
6. Obat Wajib Apotek (OWA)
Obat Wajib Apotek adalah obat keras yang dapat diserahkan oleh
Apoteker kepada pasien di apotek tanpa resep dokter. Obat yang

18

termasuk daftar Obat Wajib Apotek ditetapkan dengan SK Menteri
Kesehatan Republik Indonesia No. 347/MENKES/SK/VII/1990 tanggal
16 Juli 1990 tentang OWA No.1. Permenkes No. 924 / Menkes / SK / X /
1993 tentang OWA No.2 yang merupakan tambahan lampiran
Kepmenkes No. 347/MenKes/VII/1990 tentang OWA yang terlampir dan
Kepmenkes No.1176/MenKes/SK/X/1999 tentang OWA No.3. Obat
yang tercantum dalam lampiran SK ini dapat diserahkan Apoteker di
apotek dan dapat ditinjau kembali dan disempurnakan setiap waktu
sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Dengan adanya
SK tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat
dalam menolong dirinya sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan.
Adapun beberapa contoh Obat Wajib Apotek, antara lain:
a. Obat Wajib Apotek No.1 :

1) Obat Kontrasepsi : Linestrenol, Linestrenol-Etinil Estradiol
2) Anti Spasmodik : Papaverin/Hiosin butyl-bromide/Atropin

sulfas.
3) Obat Asma: Ketotifen, terbutalon sulfas, salbutamol.
4) Mukolitik : Bromheksin, asetilsistein.
5) Antibiotik untuk topical : Tetrasiklin, Kloramfenikol, Neomisin

sulfas, Gentamisin Sulfas.
b. Obat Wajib Apotek No.2 :

1) Ibuprofen
2) Ketokonazol krim
3) Hydrocortison krim
4) Scopolamin
5) Omeprazole
6) Sucralfat
c. Obat wajib Apotek No.3 :
1) Famotidin, Ranitidin
2) Obat-obat TBC
3) Allopurinol

19

4) Natrium diklofenak

I. Pelayanan Informasi Obat (PIO)
Pelayanan Informasi Obat (PIO) adalah suatu pelayanan yang dilakukan

apoteker di apotek yang memberikan informasi mengenai segala hal yang
berhubungan dengan obat, didukung oleh referensi yang kredibel, telah
dievaluasi sebelumnya dan optimalisasi penggunaannya secara akurat dan
sistem kepada dokter, Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian, atau tenaga
kesehatan lain maupun keluarga pasien.

Diperlukannya Pelayanan Informasi Obat di apotek adalah penggunaan
obat dimasyarakat semakin meluas seiring dengan semakin besarnya jumlah
obat yang diproduksi oleh industri farmasi. Hal ini dapat membingungkan
pasien dalam memilih terapi yang tepat. Disamping itu pengetahuan pasien
atau masyarakat yang sangat minim tentang obat, sehingga pelayanan
informasi obat di apotek sangat diperlukan.

Suatu sistem pelayanan kesehatan dapat menyediakan mutu obat yang
berkualitas tinggi, tetapi jika obat tidak digunakan dengan tepat dan penderita
mengabaikan manfaat obat tersebut maka akan menimbulkan efek yang
merugikan. Akses kepada informasi obat yang baik tidak menjamin
penggunaan obat yang tepat, informasi itu pasti suatu persyaratan dasar untuk
keputusan penggunaan obat yang rasional. Pemberian pelayanan informasi
obat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara aktif dimana informasi
diberikan kepada pasien secara langsung melalui konseling. Informasi obat
secara pasif di PIO dilakukan baik diminta maupun tidak melalui media
seperti leaflet, bulletin, internet atau memberikan penyulusah kepada
masyarakat. Pelayanan informasi obat mempunyai ciri – ciri antara lain :
mandiri, obyektif, seimbang, ilmiah, berorientasi kepada pasien, pro aktif.
Tujuan dari PIO adalah memberikan informasi obat yang obyektif, akurat dan
up to date agar disetiap penggunaan obat dapat diambil keputusan yang tepat,
meliputi :
a. Memiliki obat, sediaan dosis, rute, dan lama penggunaan yang tepat.

20

b. Menunjang pengelolaan dan terapi obat yang rasional serta berorientasi
kepada pasien.

c. Menyediakan informasi mengenai obat kepada pasien dan tenaga
kesehatan lainnya di lingkungan apotek.

d. Memantau efek terapi dan efek samping obat.
e. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme apoteker.
f. Merencanakan tindak lanjut jangka panjang untuk mendorong

penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan kepada pasien.

J. Administrasi Penjualan Barang
Administrasi untuk penjualan barang, meliputi :
a. Daftar harga
Daftar harga obat tercantum dalam buku harga, baik berupa obat
dengan merk dagang, generic maupun bahan baku, penyusunan nama
berdasarkan abjad dan bentuk sediaan. Harga yang dicantumkan yaitu
HNA (harga netto apotek) + PPN sama dengan HJA (harga jual
apotek).
b. Laporan harian
Laporan harian merupakan laporan hasil semua pemasukan dari
penjualan obat bebas, pejualan resep setiap hari.
c. Laporan penggunaan narkotika dan psikotropika
Laporan dibuat tiap bulan untuk laporan narkotika dan laporan
psikotropika dibuat tiap satu tahun sekali tercantum nama obat,
persediaan awal, penambahan atau pemasukan yang meliputi tanggal
pembelian, jumlah, nama PBF, pengurangan atau penggunaan
persediaan akhir dan keterangan.

K. Informasi Obat
Informasi obat perlu digunakan diapotek karena untuk mendorong

penggunaan obat secara rasional, sehingga pelayanan pada pasien

21

meningkat dan kualitas pengobatan juga meningkat serta kerugian pasien
minimal apoteker wajib memberikan informasi yang berkaitan dengan
menggunakan obat yang akan diserahkan begitu juga dengan asisten
apoteker.

Untuk meningkatkan pelayanan farmasi yang baik maka apotek
wajib menyediakan tempat untuk konsultasi tentang obat. Dimana informasi
obat yang ideal itu mempunyai ciri-ciri adalah mandiri, objektif, seimbang,
ilmiah, berorientasi pada pasien, dan proaktif.

Informasi obat mencakup kegiatan pelayanan, pendidikan dan
peneliti. Sebagai pedoman informasi obat yang akan digunakan apoteker
sebagai bekal untuk melakukan konsultasi adalah :
1. Buku standar seperti Farmakope Indonesia. The Extra Farmakope,

Inited Stste Pharmacape, British Pharmacape, Remington’s
Pharmaceutical Science dan Informasi Spesialite Obat Indonesia, dan
lain-lain.
2. Informasi produk obat dalam bentuk brosur.
3. Informasi obat dari makalah, seminar, buletin profesi, majalah
kesehatan, koran, dan lain-lain.

22

BAB III
PELAKSANAAN

A. Sejarah Singkat Apotek Tohudan
Apotek Tohudan berlokasi di l. Adi Sumarmo, Klipan, Tohudan, Kec.

Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Pendirinya berdasarkan
surat keputusan dari Menkes Nomor KP 01.01.3.02346. Apotek Tohudan
dipimpin oleh seorang PSA dan Apoteker Pengelola Apotek (APA) ibu Apt.
Dewi Ekowait, M.Sc., yang bertanggung jawab, mengelola, dan mengawasi
apotek dari seluruh kegiatan di Apotek Tohudan.

Apotek Tohudan didirikan dengan tujuan untuk memberikan
pelayanan kefarmasian kepada masyarakat sekitar apotek dan sebagai
penyadia obat, perbekalan kefarmasian, memberikan pemanfaatan mutu, dan
untuk menunjang informasi obat kepada masyarakat. Karyawan yang bekerja
ada empat (APA, APING, AA) orang yaitu dua orang apoteker, satu orang
apoteker pendamping, dan satu orang apoteker penanggungjawab apotek.

B. Lokasi Apotek Tohudan
Lokasi Menurut Menteri Kesehatan RI No. 278 Tahun 1981 dinyatakan

bahwa yang dimaksud dengan lokasi apotek adalah tempat bangunan apotek
didirikan, lokasi apotek yang baru atau berpindah, jumlah dan jarak minimal
antar apotek ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Penentuan lokasi yang harus
menjadi pertimbangan segi penyebaran dan pemerataan pelayanan kesehatan
adalah jumlah penduduk, jumlah dokter yang praktek, sarana pelayanan
kesehatan lainnya, hygeiene lingkungan dan faktor-faktor yang terkait setelah
adanya otonomi daerah maka faktor jarak sudah tidak dipermasalahkan lagi.

Lokasi merupakan salah satu unsur penting yang harus diperhatikan
dalam pembuatan apotek. Apotek sebaiknya terletak pada daerah yang
strategis dan terjangkau oleh akses transportasi yang mudah.

22

23

Lokasi Apotek Tohudan
1. Apotek Tohudan terletak di Jl. Adi Sumarmo, Klipan, Tohudan, Kec.

Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57173
2. Apotek ini didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat sekitar dan

masyarakat umum.
3. Apotek berada di lokasi yang cukup strategis dan mudah dicapai oleh

masyarakat, karena apotek terletak ditepi jalan raya yang dilalui
kendaraan, berdekatan dengan pemukiman penduduk, sekolah dan rumah
makan yang dapat turut menunjang keberhasilan apotek.

C. Stuktur Organisasi
Apotek Tohudan mempunyai struktur organisasi yang sistematis agar

setiap bagian mempunyai tugas dan tanggung jawab yang jelas sehingga
dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan optimal.

Stuktur Organisasi Apotek Tohudan :

APA/PSA

AA APPING Administrasi

Struktur Organisasi Apotek Tohudan

Pemilik Sarana Apotek (PSA) : Apt. Dewi Ekowati, M.Sc.

Apoteker Pengelola Apotek (APA) : Apt. Yoga Adi Sunaryo, S.Farm

Asisten Apoteker (AA) : Emy Yunanto, S.Farm

Administrasi : Sinta Rahayu Setianingsih

Struktur organisasi di atas menunjukan bahwa Apotek Tohudan

dipimpin oleh seorang APA/PSA yang berwanang memimpin, mengawasi,

dan mengatur pelaksanaan pelayanan kefarmasian di apotek. Dibawah

kepemimpinan APA ada AA yang bertugas melayani resep atau obat bebas

24

dan menyusun buku harian resep yaitu narkotika, psikotropika dan asli tanpa
tanda khusus. Dalam tugasnya AA dibantu oleh Reseptir yang bertugas
menyiapkan dan meracik obat. Administrasi bertugas melaksanakan kegiatan
surat menyurat dan pelaporan. Kegiatan Apotek dapat berjalan dengan lancar
bila karyawan terampil dan cekatan dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing.

D. Jam Kerja Apotek
Apotek Tohudan buka setiap hari mulai jam 07.00-21.00 WIB, hari minggu
buka dan hari libur nasional tutup. Untuk kelancaran Apotek, dilakukan
pembagian shift pagi dan shift sore dengan jadwal sebagai berikut:
Shift pagi : jam 07.00-14.00 WIB
Shift sore : jam 14.00-21.00 WIB

E. Kegiatan
1. Pergudangan
Gudang di Apotek Tohudan merupakan tempat untuk
menyimpan obat-obatan yang sudah dibeli agar aman dan tidak mudah
rusak. Sistem penyimpanan obat di Apotek Tohudan disusun secara
alfabetis berdasarkan sedian obat.
Penyimpanan. Dalam merancang susunan ruang penyimpanan obat di
gudang farmasi, harus dipikirkan empat tempat penyimpanan obat yang
berbeda, yaitu :
a. Ruang penyimpanan biasa, ruang ini menyimpan sebagian besar
persediaan barang digudang farmasi, misalnya cairan, tablet, dan
kapsul.
b. Ruang penyimpanan narkotika. Sesuai dengan undang – undang yang
berlaku, narkotika harus disimpan di almari narkotika.
c. Ruang penyimpanan temperature dingin, apotek harus memiliki
tempat pendingin yang dapat menyimpan semua obat yang
membutuhkan pendinginan teratur, misalnya : obat suntik,

25

suppositoria, dan obat–obatan termolabil (pada suhu 2-8o C).
Setidaknya berupa kulkas atau refrigator, dan bila perlu untuk
menyimpan untuk menyimpan pada suhu dibawah 0o C (freezer).
d. Ruang penyimpanan barang berbahaya/bahan yang mudah terbakar,
ruang ini harus memnuhi standar yang ditentukan bagian pemadam
kebakaran. Ruang harus menghadap keluar bangunan, dan dapat
dipakai pula untuk menyimpan bahan berbahaya, seperti bahan
korosif, iritiatif, eksplosif beracun dan bahan berbahaya lainnya.
Pengeluaran. Barang dikeluarkan dari gudang berdasarkan dari bagian
penjualan karena stok yang telah habis. Barang yang harganya mahal,
cepat rusak, dan jarang dipesan dokter/bidan dikeluarkan dari gudang
dalam jumlah secukupnya. Sedangkan barang-barang yang harganya
tidak mahal dan sering ditulis dan dipesan oleh dokter/bidan dikeluarkan
dari gudang dalam jumlah besar.
2. Distribusi

Kegiatan pelayanan kefarmasian di Apotek Tohudan antara lain
adalah distribusi obat, yang meliputi penjualan obat bebas dan penjualan
obat dengan resep dokter.
a. Distribusi penjualan obat bebas. Penjualan obat bebas atau tanpa

resep dokter dilakukan pada obat – obat yang termasuk dalam daftar
obat bebas, obat bebas terbatas, OWA, alat kontrasepsi, alat
kesehatan, dan kosmetika.
b. Distribusi penjualan obat dengan resep dokter. Resep yang
masuk diperiksa kelengkapan dan ketersedian obatnya oleh apoteker,
kemudian dilayani lalu dibuatkan copy resep. Setelah diracik resep
beserta obat diserahkan kembali kepada pasien disertai informasi
mengenai penggunaan obat tersebut.
3. Administrasi laporan

Bagian administrasi bertugas membuat laporan pembukuan
harian dan diakumulasikan pada laporan pembukuan bulanan. Laporan
pembukuan tersebut meliputi:

26

a. Buku defekta. Buku ini digunakan untuk mencatat nama obat yang
habis atau obat yang akan dipesan untuk stock apotek.

b. Blanko surat pesanan. Berisi lembaran surat pesanan yang ditanda
tangani APA, yang tercantum antara lain tanggal pemesanan, nama
PBF yang dituju, nama barang atau obat, kemasan, dosis, jumlah,
harga, tanda tangan, pemasaran dan stempel apotek.

c. Buku penerimaan barang. Buku ini untuk mencatat penerimaan
barang yang dilakukan setiap hari berdasarkan faktur dan tanda terima
barang. Buku ini mencantumkan tanggal penerimaan, nama PBF,
nomor faktur, barang yang diterima, nomor batch, jumlah barang,
harga satuan, total harga, discount PPN.

d. Kartu stock. Tiap barang berfungsi untuk mengetahui jumlah obat
masuk, keluar maupun sisa. Kartu stock mencantumkan nama barang,
nama pabrik, kemasan, tanggal penerimaan, nama PBF dan nomor
faktur, banyaknya obat, nomor batch, ED, harga, tanggal, jumlah
pengeluaran, sisa yang ada di apotek.

e. Buku penjualan dengan resep. Buku ini digunakan untuk mencatat
tanggal R/, nomor R/, jumlah harga, nama pasien dan dokter.

f. Buku penjualan obat bebas (HV). Buku ini digunakan untuk
mencatat jumlah, nama obat, harga penjualan obat bebas, jumlah total
penjualan setiap hari.

g. Buku penjualan obat generik. Buku ini mencata jumlah obat generik
yang dijual melalui resep dokter.

h. Buku penjualan (Psikotropika). Buku ini mencatat, nomor, nama
obat, nama dokter dan pasien, alamat, keterangan. Obat yang diambil
dicatat di kartu stock.

i. Laporan pembelian dan penggunaan narkotika. Laporan ini
mencantumkan nama obat, satuan penerimaan penggunaan dan stock
akhir, tanggal, nomer resep, jumlah obat, jumlah harga, nama dokter,
nama dan alamat pasien. Laporan ini dibuat satu bulan sekali,
sedangkan penggunaan laporan psikotropika dibuat satu tahun

27

sekali.pembelian narkotika dilakukan ke PBF Kimia Farma dengan
menggunakan surat pesanan yang dibuat rangkap lima yaitu untuk
PBF, Kanwil Depkes,Balai Pom, penanggung jawab kepala bagian
narkotika, dan arsip apotek. Narkotika hanya diberikan kepada pasien
yang menpunyai resep dokter, kemudian resep dipisahkan dan dicatat
dalam buku registrasi narkotika. Copy resep tidak dilayani meskipun
belum diambil atau diambil sebagian. Laporan dikirim setiap bulan
kepada kepala Dinkes Kota Surakarta dengan tembusan kepala Balai
Pom Jateng, dan kepala Dinkes tingkat I Jateng, dan apotek untuk
arsip.
j. Penjualan alat kesehatan. Penjualan dicatat pada buku tersendiri
berisi nama alat kesehatan, jumlah, harga penjualan dan setiap
harinya.
k. Penjualan alat-alat laboratorium. Apotik San Farma juga menjual
alat-alat laboratorium berupa masker, thermometer badan dan lain-
lain. Penjualan dicatat dalam buku tersendiri yang berisi tanggal,
nama barang, jumlah dan harga penjualan.
l. Buku instansi harian. Mencatat faktur yang telah dibayar oleh
opotek. Apotek menerima faktur asli disertai pajak setalah
pembayaran. Faktur kemudian dicatat dalam buku kas dengan
menuliskan tanggal, nomor tanggal penulisan faktur, tanggal
penerimaan barang, nama PBF, nomor faktur, jumlah tagihan dan
pengeluaran setiap hari dijumlah.
m. Buku kas keluar. Mencantumkan tanggal, nomor, nama PBF, debet,
kredit, total pembayaran.
n. Neraca rugi laba. Berisi penjualan bruto, harga pokok penjualan laba
bruto serta biaya pengeluaran.
o. Neraca akhir tahun. Berisi kas, piutang lancar, inventaris hutang
barang, hutang modal, dan modal akhir.
p. Buku harga.mencatat harga semua obat atau barang, sehingga
mempermudah penjualan.

28

4. Penjualan
Kegiatan penjualan di Apotek Tohudan meliputi penjualan obat bebas,
penjualan obat dengan resep dokter, alat kesehatan dan laboratorium.
Pemberian harga obat dan peralatan farmasi di Apotek Tohudan masih
dilakukan oleh APA (Apoteker Pengelola Apotek). Rincian pemberian
harga tersebut seperti dibawah ini:
a. Harga obat dengan resep
Harga jual{(HNA+PPn) x jumlah barang + 15%} + tuslah.
b. Harga obat ethical dan alkes
Harga jual(HNA+PPn) + 15%
c. Harga obat hand vertove
Harga jual(HNA+PPn) + 10%

5. Pelayanan
Apotek Tohudan dalam hal pelayanan meliputi, resep datang diperiksa
kelengkapan dan kestersediaan obatnya. Setelah diperiksa resep diberi
harga kemudian diberitahukan kepada pasien apakah resep mau diambil
semua atau sebagian. Setelah dibayar resep diberi nomor sesuai
kandungan obat, misalnya narkotik dan psikotropik diberi warna kuning
sedangkan obat umum diberi warna hijau. Resep diracik dan dibuatkan
copy resep, kemudian obat diserahkan kepada pasien beserta penjelasan
aturan pakainya. Obat keluar dicatat dalam kartu stok dan dimasukan ke
dalam billing komputer.

29

Alur penerimaan resep:

Dokter, RS, Puskesmas, Balai pengobtan

Pasien

Apotek Obat diteliti APA

Resep diterima AA Obat diracik AA

Diberi harga Pasien bayar

Pasien

6. Perlengkapan apotek
Apotek harus mempunyai perlengkapan yang terdiri dari :
a. Alat pembuatan, pengolahan dan peracikan (alat-alat gelas,
timbangan gram dan milligram dengan anak timbang yang sudah
ditara, mortar, stamfer dll).
b. Perlengkapan dan penyimpanan perbekalan kesehatan dibagian
farmasi (lemari dan rak obat, lemari narkotik dan psikotropik, lemari
pendingin).
c. Wadah pengemas dan pembungkus (etiket dan pembungkus untuk
penyerahan obat).
d. Perlengkapan administrasi (surat pesanan, kartu sock obat, salinan
resep, faktur penjualan, surat pesanan narkotika – psikotropika, dan
formulir laporan narkotika – psikotropika).
e. Buku standar yang diwajibkan dan peundang – undangan yang
berhubungan dengan apotek.

7. Pelaporan
Importir, eksportir,pabrik obat, pedagang besar farmasi, sarana
penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit,
puskesmas, balai pengobatan, dokter,dan lembaga ilmu pengetahuan

30

wajib membuat, menyampaikan, dan penyimpanan laporan berkala,
pemasukan dan atau pengeluaran narkotika dan psikotropika.
Laporan penggunaan narkotika setiap bulannya dikirim ke Dinas
Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial kabupaten/kota dan dibuat tembusan
ke Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial propinsi, Balai Besar
POM dan untuk arsip apotek. Pelaporan selambat-lambatnya tanggal 10
tiap bulannya.
Laporan bulanan narkotika berisi nomor urut, nama sediaan, satuan,
jumlah pada awal bulan, pemasukan, pengeluaran, dan persediaan akhir
bulan serta keterangan. Khusus untuk penggunaan morphin, pethidin, dan
derivatnya dilaporkan dalam lembar tersendiri disertai dengan nama dan
alamat pasien serta nama dan alamat dokter.

31

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Skrining Resep
Selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan di Apotek Tohudan

diperoleh gambaran bahwa apotek merupakan suatu tempat dilakukannya
pelayanan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi yang dipimpin
oleh seorang Apoteker Penanggungjawab (APJ) dimana didalamnya terdapat
struktur komplek dan saling berhubungan. Secara keseluruhan dapat dikatan
bahwa Apotek Tohudan sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh
pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari kondisi apotek maupun kegiatan
operasional apotek serta kelengkapan tenaga kerja yang ada.

Manfaat siswa Praktek Kerja Lapangan di Apotek Tohudan adalah
untuk meningkatakan kemampuan dalam hal penyediaan, pendistribusian,
beserta pelayanan informasi kepada pasien. Perencanaan pengadaan obat di
Apotek Tohudan dilakukan dengan caramengutamakan pengadaan untuk
obat-obatan yang cepat laku, untuk itu dilakukan pemantauan melalui kartu
stok serta ketersediaan barang secara cermat dan teliti. Pemeriksaan terhadap
waktu kadaluwarsa lebih dahulu diusahakan keluar terlebih dahulu.

B. Kegiatan yang Dilakukan Selama PKL di Apotek Tohudan
1. Pengadaan Barang
Kegiatan pengadaan barang obat-obatan, alat kesehatan, alat kontrasepsi,
dan alat pelengkap lain dilakukan dengan cara memesan ke PBF sesuai
dengan surat pesanan. Surat pesanan ditandatangani oleh APA dan
dibuat rangkap tiga, satu untuk PBF dan lainnya untuk arsip apotek.
Proses pengadaan barang di Apotek Tohudan dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut:
a. Persiapan. Melakukan pengumpulan data-data obat yang akan
dipesan, ini didapatkan dari bagian penympanan obat maupun
peracikan termasuk obat-obat baru yang akan dibeli.

31

32

b. Pemesanan. Menyiapkan Surat Pesanan (SP) untuk setiap PBF.
Surat Pesanan minimal rangkap dua, yaitu satu untuk arsip apotek
dan satunya lagi untuk PBF. Kegunaan surat tembusan pada surat
pesanan yang ada di petugas apotek adalah untuk mengontrol apakah
barang atau obat yang dipesan sudah sesuai dengan yang dipesan dan
harus dilampirkan dengan faktur pada waktu pengiriman barang.

c. Penerimaan. Penerimaan barang dilakukan oleh petugas apotek,
petigas apotek harus mencocokkan barang/obat yang diterima
dengan faktur dan SP dari apotek. Dilakukan pula pemeriksaan
jumlah barang yang diterima, jumlah, merk barang/obat, nama
barang/obat, harga satuan, discount, dan perhitungannya sudah benar
atau belum. Apabila barang yang diterima sudah sesuai dengan
faktur, kemudian ditandatangani oleh petugas apotek yang menerima
barang disertai nama terang dan cap apotek.

d. Penyimpanan. Penyimpanan obat dan perbekalan farmasi di apotek
dilakukan sesuai dengan obat untuk OWA (Obat Wajib Apotek)
yang paten sesuai abjad, OWA yang generik sesuai abjad, golongan
obat (vitamin dan obat warung), jenis sediaan, serta alkes. Untuk
obat golongan narkotik dan psikotropik disimpan terpisah didalam
almari khusus. Sediaa suppositoria (seperti boraginol-n, boraginol-s,
dll) disimpan pada almari pendingin.
Penyimpanan Faktur yang telah lunas dalam waktu satu bulan
dikumpulkan menjadi satu, supaya jika ada barang yang ED lebih
mudah dicari. Faktur dikumpulkan berdasarkan nama distributor.
Faktur yang telah dikumpulkan tersebut dikumpulkan pada map
tersemdiri.

e. Pencatatan. Faktur disalin dalam buku penerimaan barang ditulis
tanggal, nama suplier, nomor faktur, dan total harga. Dari catatan ini
dapat diketahui apakah pembelian setiap bulannya melebihi
anggaran yang ditetapkan atau tidak. Faktur-faktur ini kemudian di

33

golongkan sesuai dengan jenis PBF (PBF yang menggunakan PPN
atau Tidak) dan menunggu jatuh tempo untuk dilunasi.
f. Pembayaran. Bila sudah jatuh tempo maka tiap faktur dibuatkan
bukti kas keluar atau cek maupun giro. Apabila sudah dibayar baik
dengan uang, cek, maupun giro, maka faktur yang asli dari suplier
diminta oleh apotek untuk arsip dan pembukuan tahunan.
2. Pelayanan Kefarmasian.
Kegiatan pelayanan kefarmasian meliputi penjuala obat bebas, penjualan
obat dengan resep dokter, alat kesehatan, dan KIE (Komunikasi,
Informasi, dan Edukasi)
Pelayanan kefarmasian di Apotek Tohudan meliputi:
a. Penjualan obat bebas (HV). Penjualan obat bebas atau tanpa resep
dilakukan pada obat-obatan yang termasuk dalam daftar obas bebas
terbatas, OWA, alat kontrasepsi tertentu, beberapa macam alat
kesehatan dan kosmetika. Pembelian obat bebas dilakukan secara
langsung, membayar dan diserahkan kepada pasien.
b. Pelayanan obat dengan resep. Resep yang masuk diperiksa
keabsahannya, kelengkapan dan ketersediaan obatnya oleh apoteker,
pengelola apotek atau apoteker lalu obat dibawa keruang racikan dan
persiapan. Obat disiapkan lalu diberi etiket, dikemas dan diperiksa
kebenarnnya oleh APA atau AA. Resp yang telah diracik diserahkan
ke pasien disertai informasi mengenai penggunaan obat tersebut.
3. Distribusi
Distribusi atau penjualan obat meliputi :
3.1.Penjualan Obat dengan Resep
Resep merupakan permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dan
dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan
obat bagi pasien. Resep yang diterima Apotek Tohudan berasal dari
dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, dokter hewan. Setelah
resep diterima oleh AA dilakukan skrinning resep menurut

34

Keputusan Menteri Kesehatan No. 1027/MENKES/SK/IX/2004
meliputi antara lain:
a. Persyaratan administratif

 Nama, SIP, dan alamat dokter
 Tanggal penulisan resep
 Tanda tangan dokter
 Nama, alamat, umur, jenis kelamin, dan berat badan pasien
 Nama obat, potensi dosis, jumlah yang diminta
 Cara pemakaian yang jelas
 Informasi lainnya
b. Kesesuaian farmasetis : bentuk sediaan, dosis, potensi, stabilitas,
inkompatibilitas, cara, dan lama pemberian.
c. Pertimbangan klinis: adanya alergi, efek samping, kesesuaian
(dosis, durasi, jumlah obat, dan lain-lain).
Resep yang masuk biasanya diperiksa keabsahan dan ketersedian
obatnya. Jika tersedia, resep diberi harga dan dimintakan
persetujuan kepada pasien. Apabila pasien telah setuju dan
membayar lunas selanjutnya diserahkan kepada bagian reseptir
untuk disiapkan. Setelah obat disiap, dilakukan pemeriksaan
kembali mengenai nama pasien pada etiket, cara penggunaan,
serta jenis dan jumlah obat lalu memanggil nama pasien dan
memeriksa ulang identitas serta alamat pasien. Setelah sesuai,
obat diserahkan serta pemberian PIO mengenai cara penggunaan
obat, kemungkinan efek samping, cara penyimpanan obat.
3.2.Penjualan Obat Non Resep
Obat bebas adalah obat yang diperbolehkan kepada pasien tanpa
resep dokter dan ditandai dengan lingkaran hijau. Obat bebas
terbatas adalah obat yang boleh diberikan kepada pasien tanpa resep
dokter dan biasanya ditandai dengan lingkaran biru. Obat Wajib
Apotek (OWA) menurut Permenkes RI No. 347 / Menkes / SK / VII
/1990 adalah obat keras yang dapat diberikan tanpa resep dokter

35

dalam jumlah tertentu dan diselingi konseling, informasi, serta
edukasi terkait obat tersebut.
3.3.Penjualan Obat Tradisional dan Alat Kesehatan
Beberapa jenis obat tradisional dan alkes yang tersedia antara lain :
masu, kapsul kutuk, alat kontrasepsi, kasa pembalut, kapas, masker,
sarung tangan, clinical thermometer, catheter, tensocrape, pispot,
dan sebagainya.
4. Pelaporan
Pelaporan yang dilakukan oleh Apotek Tohudan antara lain:
4.1.Pelaporan penggunaan narkotika dan psikotropika yang dilakukan
setiap bulan kepada Dinas Kesehatan. Dalam pelaporan tersebut
tertera nama obat satuan, nama PBF, stok awal obat, stok akhir obat,
dan penggunaan obat.
4.2.Pelaporan penjualan Apotek Tohudan selama 1 bulan
5. Penyimpanan Resep
Penyimpanan resep di Apotek Tohudan sudah dilakukan dengan baik.
Dalam satu bulan resep yang diterima disatukan dan disimpan dalam map
dan diberi label yang jelas.

36

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Praktek Kerja Lapangan siswa farmasi di apotek berjalan dengan baik, dari
kegiatan tersebut dapat disimpulkan:
1. Apotek Tohudan sebagai bentuk sarana pelayanan sudah baik didalam
penyediaan dan penyaluran perbekalan farmasi lainnya kepada
masyarakat.
2. Praktek Kerja Lapangan ini telah memberikan informasi, pengetahuan,
dan pengalaman yang sangat baik bagi siswa sehingga nantinya para
Tenaga Teknis Kefarmasian menjadi ATTK yang berkualitas serta dapat
menjalani profesinya secara profesional.
B. Saran
Pelayanan informasi obat perlu ditingkatkan dengan memberikan
informasi yang lebih luas dan beragam mengenai obat dan pengobatan
kepada pasien.

36

37

DAFTAR PUSTAKA
https://id.scribd.com/doc/188483084/Contoh-Laporan-Prakerin-Di-Apotek
https://allcanseeblog.wordpress.com/2007/03/31/laporan-praktek-kerja-lapangan-
smk-farmasi-di-apotek/
https://www.cademia.edu/32428062/LAPORAN_PRAKTEK_KERJA_LAPANG
AN_BIDANG_APOTEK
https://gudangartikels.blogspot.com/2018/06/contoh-laporan-pkl-praktek-
kerja.htm?m=1
Buku Laporan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Program Farmasi Sekolah
Menengah Kejuruan Negeri 1 Sambi 2016
Buku Panduan dan Jurnal Praktek Kerja Lapangan (PKL) Smk Negeri 1 Sambi
Tahun Pelajaran 2021/2022

37

Lampiran 1. Faktur Penjualan Apotek
38

Lampiran 2. Nota Apotek
39

Lampiran 3. Copy Resep Apotek Tohudan
40

Lampiran 4. Data Base Barang Datang Apotek
41

Lampiran 5. Etiket Apotek Tohudan
42

Lampiran 6. Kartu Stok Harian Apotek Tohudan
43

Lampiran 7. Resep
44

Lapiran 8. Etalase Belakang
45

Lampiran 9. Buku Penerimaan Barang Reguler
46

Lampiran 10. Buku Penerimaan Barang Prekusor
47

Lampiran 11. Buku Penerimaan Barang (OOT)
48

Lampiran 12. Surat Pesanan OOT
49

Lampiran 13. Surat Pesanan Obat Reguler
50