Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN
Elvi Juliansyah,M.Si.,M.Kes.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:
Hak cipta merupakan hak eklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Ketentuan Pidana:
1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dipidanan dengan pidana penjara
masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.
1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun
dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau
menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta
atau Hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN KESEHATAN

Oleh

Elvi Juliansyah,M.Si.,M.Kes.

Copyright © 2017, Penerbit CV. Wiyata Bhakti
Jl. Mungguk Serantung No. 17 Sintang 78614 Kalimantan Barat

http://penerbitwiyatabhakti.blogspot.co.id/

E-mail: [email protected] dan [email protected]

Tata layout Isi : Redaktur Wiyata Bhakti

Editor : Dwi Cahyadi Wibowo

Cetakan Ke – 1 : November 2017

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa
izin tertulis dari Penerbit.

ISBN: 979-602-50552-0-1

Isi buku diluar tanggusng jawab Percetakan dan Penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji Syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanawata’ala yang
memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat menyelesaikan Bahan Ajar untuk Mata
Kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan pada Program Studi Kesehatan
Masyarakat. Bahan ajar yang hadir di tangan anda ini berdasarkan kebutuhan kegiatan
belajar mengajar di kelas sehingga mahasiswa memiliki wawasan dan pengetahuan tentang
Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Kehadiran bahan ajar ini dianggap dapat menjadi
referensi bagi mahasiswa yang ingin memperdalam Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
yang terdiri atas 9 pokok bahasan, yang terdiri dari Pengantar Administrasi Kebijakan
Kesehatan, Sistem Kesehatan Nasional Indonesia, Sub Sistem Pelayanan Kesehatan, Sub
Sistem Pembiayaan Kesehatan, Sub Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan, Dasar
Kebijakan Kesehatan, Perencanaan Kesehatan, Mutu Pelayanan Kesehatan, dan Peranan
Negara dan Swasta dalam Kebijakan Kesehatan.

Bahan ajar perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas
bahan ajar, tentu dari waktu harus mengikuti perubahan jaman yang dinamis, karena itu
masukan dan saran untuk perbaikan bahan ajar ini sangat diharapkan. Mudah-mudahan
bahan ajar ini bermanfaat kiranya untuk pengembangan Ilmu Kesehatan Masyarakat dan
khususnya mahasiswa yang belajar mata kuliah Administrasi dan Kebijakan Kesehatan.

Penyusun

i

DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………………….i
Daftar Isi …………………………………………………………………………………..ii
Bab I Pengantar Administrasi Kebijakan Kesehatan ……………………………….……. 1
Bab II Sistem Kesehatan Nasional Indonesia……………………………………...……..13
Bab III Sub Sistem Pelayanan Kesehatan ………..……………....................................... 33
Bab IV Sub Sistem Pembiayaan Kesehatan ………………………………...……………44
Bab V Sub Sistem Sumber Daya Manusia Kesehatan ……………………………………53
Bab VI Dasar Kebijakan Kesehatan ………………………………………………………70
Bab VII Perencanaan Kesehatan ………………………………………………………… 86
Bab VIII Mutu Pelayanan Kesehatan ……………………………………………………101
Bab IX Peranan Negara dan Sektor Swasta dalam Kebijakan Kesehatan ……………....116
DAFTAR PUSTAKA

ii

BAB I

PENGANTAR ADMINISTRASI KEBIJAKAN KESEHATAN

Pendahuluan
Kehidupan manusia yang semakin modern memerlukan orang lain

untuk melaksanakan tugas-tugasnya, baik untuk kepentingan atau
keperluan pribadi maupun kepentingan bersama. Tanda yang mencirikan
kehidupan manusia modern adalah hidup berkelompok, baik secara formal
maupun non formal untuk mencapai tujuan hidupnya. Peralatan dan
teknologi yang manusia gunakan hampir semuanya merupakan produk
dari administrasi dalam arti statis (organisasi). Lembaga pendidikan
merupakan produk dari administrasi, Puskesmas dan Rumah Sehat
merupakan produk administrasi, termasuk semua barang dan jasa yang
dimanfaatkan oleh manusia adalah produk administrasi termasuk buku
yang sedang anda baca merupakan produk administrasi. Semua itu akan
berkaitan dengan administrasi, sehingga benar yang dikatakan oleh
seorang pakar sejarah politik yang terkenal Charles A Beard (1937),
mengatakan bahwa: ”Tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini
yang lebih penting dari administrasi. Kelangsungan hidup suatu
pemerintahan yang beradab dan malahan kelangsungan hidup dari
peradaban itu sendiri akan sangat tergantung atas kemampuan kita untuk
membina dan mengembangkan suatu filsafat administrasi yang mampu
memecahkan masalah masalah masyarakat modern”

Masyarakat akan mengalami perubahan terus-menerus sesuai dengan
perubahan yang sedang terjadi pada saat ini yang akan membawa
pengaruh pada masa yang akan datang. Perubahan dalam hidup manusia
tidak dapat dihindari, tetapi perubahan harus dapat dikendalikan baik
secara evolusioner dan revolusioner yang ditentukan oleh kemampuan
masyarakat menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berada di
sekitarnya. Pakar Amerika lain, James Burnham (1960), pernah pula
mengatakan bahwa revolusi politik dan sosial akan timbul dan
diselesaikan, akan tetapi akan ada revolusi pada abad modern ini yang
tidak akan pernah selesai yaitu managerial revolution yang akan
menimbulkan suatu kelas terpenting dalam suatu masyarakat yaitu the
managerial class. Perubahan sosial yang secara cepat dapat dikendalikan
melalui serangkaian managerial revolution secara terencana, terstruktur,
dan terkendali.

1

Berdasarkan pendapat yang dikemukan oleh kedua ilmuwan tersebut,
kemudian dikaji secara lebih mendalam, akan dapat ditarik kesimpulan
bahwa kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat, negara, dan bangsa
sangat ditentukan oleh administrasi. Peradaban manusia yang sangat maju
perubahannya yang berkembang dari masa ke masa dari masyarakat
tradisional berubah menjadi masyarakat prismatif menuju masyarakat
modern memerlukan administrasi yang baik. Administrasi dibagi dari
berbagai kegiatannya dilihat berdasarkan ruang lingkupnya sehingga
dikenal dengan administrasi negara, administrasi pembangunan,
administrasi bisnis, administrasi kesehatan, administrasi pendidikan,
administrasi militer, administrasi kepolisian, administrasi rumah sakit, dan
sebagainya termasuk administrasi keuangan, administrasi logistik,
administrasi komunikasi, administrasi pelayanan.

Pendapat kedua ilmuwan tersebut diatas dan pendapat para pakar lain
yang senada dengan pendapat tersebut, maka jelaslah bagi kita bahwa
suatu negara, suatu bangsa yang ingin mencapai kemajuan dalam berbagai
aspek kehidupan dan peri kehidupan modern (termasuk kemajuan
dibidang kesehatan) tidak ada pilihan lain kecuali, mengutamakan
pembinaan dan pengembangan administrasi yang sesuai dengan faktor
lingkungan yang mempengaruhi. Lingkungan dapat terbentuk karena
lingkungan yang ada di dalam organisasi (manajer, karyawan, dan
pemilik) maupun yang berasal dari luar organisasi (pemerintah, pesaing,
pengguna dan masyarakat).

Sesungguhnya abad sekarang ini berada dalam”abad administrasi”,
karena semua keputusan dibidang politik, ekonomi, kebudayaan, militer,
kesehatan dan lain lain hanya akan ada artinya apabila keputusan tersebut
terlaksana secara efisien dan ekonomis. Sedang hakekat dari administrasi
itu sendiri adalah efisien dan ekonomis atau istilah sekarang yang populer
efektif dan efisien.

Membahas tentang administrasi tentu akan berhubungan dengan
berbagai aspek yang lain, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dengan ilmu administrasi itu sendiri. Ada bebera ilmu pengetahuan
lainnya yang terkait, seperti ilmu ekonomi, politik, sosiologi, komunikasi,
sejarah, hukum, psikologi, dan berbagai ilmu pengetahuan lainnya.
Administrasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu unsur pokok dan
unsur tambahan. Adapun yang menjadi unsur pokok yang selalu berkaitan

2

langsung dengan administrasi dan tidak dapat dipisahkan antara
administrasi dengan kegiatan tersebut adalah:
1. Manajemen
2. Organisasi
3. Komunikasi

Unsur pokok harus didukung oleh unsur tambahan dalam
menggerakkan berjalannya administrasi secara lebih maksimal dalam
mencapai tujuannya. Adapun yang menjadi unsur tambahan tersebut
meliputi:
1. Kepegawaian
2. Keuangan
3. Perbekalan/logistik
4. Ketatausahaan
5. Hubungan antar manusia

Unsur yang terkandung dalam administrasi baik unsur pokok maupun
unsur tambahan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan
merupakan bagian utuh dari administrasi sebagai seni maupun sebagai
ilmu.

Pengertian Administrasi
Pengertian administrasi yang kita pelajari pada saat ini berasal dari

bahasa Belanda, hal ini dapat kita temui ada kata Administratie dan yang
dapat mempengaruhi pengertian administrasi di Indonesia sebagai negara
bekas jajahan Belanda, kata Administratie pada umumnya diartikan
sebagai setiap penyusunan keterangan secara sitematik dan pencatatannya
secara tertulis dengan maksud untuk meperoleh suatu ikhtisar mengenai
keterangan keterangan itu secara keseluruhan dan dalam hubungannya
satu sama lain. Administratie dirumuskan sebagai pencatatan keterangan
keterangan secara tertulis agar kelak dapat dipergunakan. Agar tidak
terjadi kesalahan pengertian maka istilah adminstratie yang berasal dari
bahasa belanda tersebut dalanm bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi
Tata Usaha.

Administrasi berasal dari kata “yudabbiru” (bahasa Arab) yang
memiliki makna mengarahkan, melaksanakan, mengelola, menjalankan,
rekayasa, mengemudikan, mengatur, penguasa, bertugas,
menekonomiskan, mengurus dengan baik, membuat rencana, dan

3

berusaha. Secara etimologis, administrasi berasal dari kata “ad” dan
“ministrate” yang berarti melayani, membantu, memenuhi, melaksanakan,
menerapkan, mengendalikan, menyelenggarakan, mengarahkan,
menghasilkan, mengelola, menjalankan, mengemudikan, mengatur,
mengurus, mendaya gunakan, dan mengusahakan.

Pengertian Administrasi dan Ilmu Administrasi Menurut Para Ahli
Para ahli ilmu administrasi memberikan pengertian atau batasan

tentang administrasi yang berbeda-beda antara satu ilmuwan dengan
ilmuwan yang lain, hal ini sangat tergantung pada perspektif yang
digunakan dan pemahamannya tentang administrasi itu sendiri. Adapun
pendapat yang dikemukan oleh beberapa para ahli sebagaimana
diungkapkan sebagai berikut:
- Herbert A Simonn pengertian administrasi adalah, suatu kegiatan

kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama-sama.\
- Leonard D White pengertian administrasi adalah, suatu proses umum

yang ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik itu pemerintah
maupun swasta, baik itu sipil maupun militer, baik itu dalam ukuran
besar maupun ukuran kecil.
- Prajudi Atmosudirjo pengertian administrasi yaitu, merupakan suatu
fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat
modern. Eksistensi administrasi, berkaitan dengan organisasi, yang
berarti administrasi itu terdapat di dalam suatu organisasi. Jadi siapa
saja yang ingin mengetahui adanya administrasi di dalam masyarakat,
maka sebelumnya dia harus mencari dulu organisasi yang masih hidup.
Jika ada, maka di situ terdapat administrasi.
- The Liang Gie mengemukakan pengertian administrasi sebagai
segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap suatu pekerjaan pokok
yang dilakukan oleh sekelompok orang yang bekerjasama dengan
maksud untuk mencapai tujuan tertentu.
- Luther Gulick pengertian ilmu administrasi adalah suatu sistem
pengetahuan di mana manusia dapat mengerti hubungan-hubungan,
meramalkan akibat-akibat dan mempengaruhi hasil pada suatu keadaan
dimana setiap orang bekerjasama secara teratur untuk mencapai suatu
tujuan bersama.

4

Berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh para ilmuwan tentang
administrasi, meskipun terjadi perbedaan pendapat dalam memberikan
defenisi para ahli yang sangat beragam tentang pengertian administrasi
dan ilmu administrasi, kita dapat melihat adanya kesamaan antara
pengertian yang dipaparkan oleh para ahli tersebut yaitu, antara lain:
a. Kerja sama
b. Banyak orang
c. Untuk mencapai tujuan bersama
Uraian ketiga kata diatas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti
yang luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi
adalah tata usaha, seperti yang umum kita dengarkan sehari-hari.

Administratie dalam bahasa Belanda juga secara khusus dipakai
dalam arti pemerintah atau pemerintahan (bestuur) dari suatu negara.
Istilah tersebut disamakan dengan istilah Public Administration yang
berasal dari bahasa Inggeris dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia
sebagai Adminstrasi Negara.

Kita selalu melihat suatu rangkaian perbuatan penyelenggaraan dalam
setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan
tertentu. Di dalam masyarakat senantiasa terdapat kelompok orang yang
hidup bersama-sama. Orang orang itu mengadakan sesuatu usaha
kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu yang tidak dapat tercapai jika
dilakukan seorang diri. Hal ini sudah ada sejak zaman dahulu, misalnya
usaha kerja sama manusia untuk membangun candi atau menggali saluran
air.

Segenap proses penyelenggaraan kerjasama tersebut, dalam lapangan
ilmu sosial disebut dengan satu istilah Adminstrasi, yang berasal dari
bahasa latin ad + ministrare suatu kata kerja yang berarti
melayani, membantu atau memenuhi. Dari kata kerja tersebut terbentuk
kata benda administratio dan kata sifat administrativus dengan demikian
administrasi pada dasarnya berarti memberikan pelayanan kepada.
Pada saat ini administrasi telah berkembang menjadi suatu cabang ilmu
tersendiri untuk banyak pakar memberikan definisi tentang administrasi.

Selama ini, istilah administrasi dipergunakan dengan berbagai macam
pengertian, yang sering mengaburkan hakikat yang terkandung didalam
istilah administrasi. Contoh Ketika anda sedang mengurus legalisasi
ijazah anda. Petugas sekolah akan mengatakan ”silahkan anda kebagian

5

administrasi” dan tidak sampai disitu tiba tiba disedorkan
permintaan ”anda harus bayar uang administrasi” lagi ketika berkas
anda hilang misalnya anda ceritakan kepada orang lain biasanya ada
tanggapan ”wah memang administrasinya kacau”

Suatu ketika anda membaca disuatu Koran tertulis ”Administrasi
Bush sedang mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan
Iran” selanjutnya anda melihat judul buku ”Administrasi Pembangunan”,
”Lembaga Administrasi Negara” dan sekarang anda mendapat mata kuliah
”Adminisasi Kebijakan Kesehatan”. Jadi sebenarnya Administrasi itu?

Di Indonesia saja, The liang Gie telah berhasil mengumpulkan lebih
dari 40 definisi administrasi. Namun bila semua defenisi tersebut
dikelompokkan,akan diperoleh tiga kelompok pengertian administrasi:
1. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian proses atau

kegiatan.
2. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian tata usaha.
3. Istilah administrasi yang dipergunakan dalam pengertian pemerintah

atau administrasi negara.
Istilah Administrasi dalam pengertian proses atau kegiatan :
1. Prof. Dr. Sondang P. Siagian didefenisikan sebagai ”Keseluruhan

proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang
didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah
ditentukan sebelumnya”
2. Soetrarto dan RP Soewarno , mendefenisikan bahwa administrasi
adalah ”proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap
tindakan/kegiatan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia
untuk mencapai tujuan”
3. The Liang Gie : Administrasi adalah segenap rangkaian perbuatan
penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia
untuk mencapai tujuan tertentu ”
Administrasi menurut The Liang Gie terdiri dari beberapa unsur :
1. Pengorganisasian, rangkaian aktivitas menyusun suatu kerangka yang
menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha kerja sama itu dengan
jalan:
a. Membagi dan mengelompokkan pekerjaan pekerjaan yang harus

dilaksanakan.

6

b. Menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja diantara para
petugas atau unit unit tugas.

2. Manajemen, rangkaian aktifitas menggerakkan sekelompok orang
dan menerahkan segenap fasilitas untuk mencapai tujuan tertentu.

3. Komunikasi, rangkaian aktivitas menyampaikan warta dan
memindahkan secara cermat buah pikiran dari seseorang kepada
pihak lain dalam usaha kerjasama yang bersangkutan.

4. Kepegawaian, rangkaian aktivitas mengatur dan mengurus
menggunakan tenaga kerja yang diperlukan dalam usaha kerjasama
yang bersangkutan.

5. Keuangan rangkaian aktivitas mengelola segi segi pembiayaan
sampai pertanggung-jawaban keuangan dalam usaha kerjasama yang
bersangkutan.

6. Perbekalan, rangkaian aktivitas merencanakan, mengadakan,
mengatur pemakaian, menyimpan, mengendalikan, merawat dan
menyingkirkan barang barang keperluan kerja dalam usaha kerjasama
yang bersangkutan.

7. Tatausaha, rangkaian aktivitas, menghimpun, mencatat, mengolah,
menggandakan, mengirim dan menyimpan berbagai keterangan yang
diperlukan dalam usaha kerja sama.

8. Hubungan Masyarakat, rangkaian aktivitas menciptakan hubungan
baik dan dukungan masyarakat sekeliling terhadap usaha kerjasama
yang bersangkutan.

Administrasi dalam pengertian Tata Usaha :
1. Munawardi Reksohadiprawiro : Dalam arti sempit, ”administrasi

berarti tatausaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan
sitematis serta penetuan fakta fakta secara tertulis, dengan tujuan
memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal
balik antara satu fakta dengan fakta lainnya”.
2. G.Kartasaputra : Administrasi adalah ”suatu alat yang dapat dipakai
menjamin kelancaran dan keberesan bagi setiap manusia untuk
melakukan perhubungan, persetujuan dan perjanjian atau lain
sebagainya antra sesama manusia dan/atau badan hukum yang
dilakukan secara tertulis”
3. Harris Muda : Administrasi adalah suatu pekerjaan yang sifatnya :
mengatur segala sesuatu pekerjaan yang berhubungan dengan tulis

7

menulis, surat menyurat dan catat mencatat (membukukan) setiap
perubahan/kejadian yang terjadi di dalam organisasi itu.
Administrasi dalam pengertian sebagai pemerintah atau administrasi
negara.
1. Wijana : Administrasi adalah ”rangkaian semua organ organ negara
rendah dan tinggi, yang bertugas menjalankan pemerintahan,
pelaksanaan dan kepolisian”
2. Z. Wayong : Administrasi negara adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mengendalikan usaha usaha instansi pemerintah agar tujuannya
tercapai.

Istilah Administrasi dan Manajemen.
Selain itu dalam mempelajari Ilmu Administrasi kadang kadang kita

di bingungkan oleh istilah administrasi dan manajemen pada pengunaaan
yang sama atau dalam arti yang sama. Hal ini antara lain ditegaskan oleh
salah satu terbitan United Nations,(1969) ”The Administration of
Organization and Methods Services”

“The terms of Administration and management are more being used
synonymously. While the term Administration has been applied more to
conduct of public affairs and the term Management more to that of
business enterpprice, there has been atendency in recent time for
management to be used to greater degree in public affairs. This probably
because of the increasing application of business management practices
in the field of public administration” (Istilah istilah Administrasi dan
manjemen makin lama makin banyak dipakai secara searti. Walaupun
istilah administrasi telah diterapkan lebih banyak bagi tindakan dalam
urusan urusan negara dan istilah Manjemen lebih banyak bagi urusan
urusan perusahaan, pada akhir akhir ini terdapat kecenderungan untuk
manajemen dipergunakan dalam derajat yang luas bagi urusan negara.
Hal ini terjadi mungkin karena penerapan praktek praktek manajemen
perusahaan yang semakin meningkat di dalam bidang administrasi
negara)

Beberapa pengertian administrasi yang dikatakan oleh para pakar
yang telah telah dikenal antara lain :

8

1. Administrasi adalah kegiatan kerjasama secara rasional yang
tercermin pada pengelompokan kegiatan menurut fungsi yang
dilakukan . (Dwiht Waldo).

2. Administrasi adalah kombinasi antar pengambil keputusan dengan
pelaksanaan dari keputusan tersebut untuk mencapai tujuan yang
telah ditet apkan (Robert D Calkins)

3. Administrasi adalah upaya mencapai tujuan yang tela diinginkan
dengan menciptakan lingkungan kerja yang menguntungkan (Koontz
O’Donnell)

4. Administrasi adalah upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan mempergunakan orang lain (George R.Terry)

Administrasi Negara dan Administrasi Niaga
Dilihat dari perkembangannya, maka administrasi dibagi ke dalam dua
bagian besar yaitu:
1. Administrasi Negara (Public Administration), didefenisikan secara

sederhana sebagai “keselureuhan kegiatan yang dilakukan oleh
aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan
negara.
2. Administrasi privat/niaga didefenisikan sebagai “keseluruhan proses
kegiatan mulai dari produksi barang dan atau jasa sampai tibanya
barang atau jasa tersebut di tangan konsumen”
Perkembangan administrasi yang sangat dinamis, maka klasifikasi
yang sederhana diatas sudah semakin kompleks, misalnya , dengan
semakin pentingnya peranan suatu pemerintah dalam meningkatkan taraf
hidup atau kesejahteraan rakyatnya, maka pemerintahpun melakukan
tindakan atau kegiatan yang bersifat bisnis. Apatur pemerintah pun harus
memberikan pelayanan yang prima, harus bersaing dengan pebisnis lain,
sehingga batas batas administrasi negara dan administrasi niaga menjadi
semakin abu-abu.

Organisasi
Membahas Administrasi, tidak lepas dari pembahasan organisasi,

sehingga organisasi diletakkan pada urutan kedua pembahasan ini. Banyak
pakar mendefinisakan apa itu organisasi, a.l Sondang P. Siagian
mendefenisikan bahwa organisasi adalah “setiap bentuk persekutuan

9

antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama secara formal terikat
dalam rangka pencapaian sesuatu tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa orang yang
disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang menjadi
bawahan“

Dari defenisi tersebut maka organisasi dapat dilihat dari dua sudut
pandang yaitu :
1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan kegiatan administrasi

dijalankan. Sebagai wadah, organisasi relatif bersifat statis.
2. Organisasi sebagai rangkaian hirarki antar orang orang dalam suatu

ikatan formal, deggan demikian organisasi dipandang sebagai suatu
proses yang senantiasa bersifat lebih dinamis.
Dalam ilmu administrasi para pakar lebih menitik beratkan perhatian
terhadap organisasi sebagai suatu proses. Hal ini disebabkan karena
perhatian semakin besar terhadap unsur manusia di dalam suatu
organisasi.

Manajemen.
Untuk melaksanakan administrasi dibutuhkan keterampilan

manajemen, manajemen menurut Sondang P Siagian adalah ”kemampuan
atau ketrampilan untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka
pencapaian tujuan. Asal usul istilah Manajemen berasal dari bahasa
latin/italia ”manus”, "mano” berarti tangan dan ”agere” berarti melakukan,
melaksanakan; “menege” / “manage” berarti memerintah kuda,
mengendalikan kuda; “maneggiare” berarti melatih kuda dalam menindak-
nindakkan langkah-langkah kakinya; ”mannegio” berarti pengurusan.

Pengertian dasarnya adalah melakukan dengan tangan.
Dalam lapangan ilmu administrasi ada dua pendapat yang ditemukan
yakni :
1. Manajemen berbeda dengan Administrasi

Pendapat pertama membedakan administrasi dengan manajemen, hal
ini terdapat dua pendapat:
a. Administrasi lebih rendah dari manajemen, pendapat ini antara lain

dikemukakan oleh Samuel Levey dan Paul Loomba yang
menyebutkan bahwa pekerjaaan administrasi hanya melaksanakan

10

kebijakan yang telah ditetapkan sedang kan pekerjaan manajemen
adalah merumuskan kebijakan tersebut.
b. Administrasi lebih tinggi dari manajemen, pendapat ini antara lain
dikemukakan oleh Herman Finer yang menyebutkan bahwa
administrasi adalah seni manajemen,sedangkan manajemen
hanyalah mengelola hal hal yang berhubungan dengan sumberdaya
saja, yang pada dasarnya hanya merupakan bagian dari pekerjaan
administrasi. Hal yang senada dengan pendapat Sondang P
Siagian yaitu bahwa Administrasi mempunyai dua tugas utama
yakni (1) menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai (2)
menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi.
Sedang Manajemen mempunyai tugas mengatur dan
mengendalikan tindakan tindakan pelaksnaan oleh sekelompok
orang. Dengan demikian bahwa Administrasi dan manajemen sulit
untuk dipisah-pisahkan.
2. Manajemen sama dengan Administrasi
Pendapat kedua ini tidak membedakan administrasi dengan
manajemen, kedua istilah tersebut sering dipergunakan secara
bergantian atau bergandengan untuk macam kegiatan yang sama.
Pendapat ini digunakan oleh Prof Dr. Azrul Azwar, MPH

Kepemimpinan.
Kepemimpinan adalah inti dari Manajemen, hal ini dikarenakan

kepemimpinan merupakan motor atau daya penggerak dari semua
resources yang tersedia. Resources terdiri dari Human Resources dan Non
Human Resources. Oleh karena itu dikatakan bahwa sukses tidaknya suatu
organisasi mencapai tujuan yang ditentukan sangat tergantung pada
kemampuan para pemimpin diberbagai jenjang dalam organisasi tersebut
untuk menggerakkan atau memanfaatkan berbagai resources (sumber
daya).

Human Relation
Para Ahli Administrasi pada umumnya berpendapat bahwa

manajemen adalah inti dari administrasi dan Leadership inti dari
manajemendan selanjutnya bila kita analisis lebih jauh maka dalam hal
kepemimpinan ada factor hubungan antar manusia atau Human relation,

11

sehingg para pakar mengatakan bahwa inti dari Kepemimpinan atau
Leadership adalah human relation.

Bila kita kaji lebih jauh maka kita akan mendapatkan bahwa inti dari
hubungan antar manusia atau human relation adalah mindset

Manusia
Sebagai makhluk termulia dimuka bumi, manusia semakin cerdas.

Kecerdasan yang dimiliki dan semakin meningkat itu mangakibatkan
manusia dijuluki berbagai predikat misalnya “Homo Sapiens”, “Homo
ekonomikus”, “Homo politikus”, bahkan terakhir oleh Sondang P siagian
mengemukkan bahwa manusia adalah “Homo administraticus” serta
“Organization man”

Naluri berorganisasi serta ketidakmampuan manusia memenuhi
kebutuhan sendiri yang semakin komleks serta sifat hakiki manusia
sebagai “mahluk yang gelisah dan selalu tidak puas” menyebabkan
manusia menjadi milik yang paling berharga bagi suatu organisasi dan
disatu sisi sekaligus merupakan masalah terberat yang dihadapi pimpinan
suatu organisasi.

Manusia memiliki tujuan tujuan pribadi, Organisasi memiliki tujuan
organisasi, maka adalah tugas manajemen mengendalikan manusia dalam
organisasi untuk menyelaraskan kedua tujuan yang berbeda. Itulah
sebabnya dalam kajian administrasi, maka selalu “manusia” menjadi fokus
utama.

Pengertian Kebijakan Kesehatan
Dalam kehidupan kita tentu tidak lepas dari masalah kesehatan.

Masalah kesehatan yang dihadapi tentunya harus memiliki manajemen
yang baik. Dan dalam hal ini, pemerintah turut campur tangan di bawahi
oleh Kementrian Kesehatan (Kemenkes). Sebagai suatu lembaga yang
mengatur jalannya sistem kesehatan di Indonesia, Kementrian Kesehatan
sangat bertanggung jawab akan hal ini. Kemenkes selaku pembuat
kebijakan kesehatan juga perlu melakukan analisis terhadap setiap
kebijakan kesehatan yang dibuat supaya derajat kesehatan di Indonesia
lebih terarah untuk mencapai Indonesia Sehat.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih
berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil

12

analisis yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara
kepada keputusan tentang alternative terbaik. Kebijakan adalah rangkaian
dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan
suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag organisasi, atau
pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu.
Contoh: kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang
menjadi garis besar rencana atau aktifitas suatu negara untuk
mengembangkan kebudayaan bangsanya. Kebijakan Kependudukan,
adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah untuk mengatur
atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam
negaranya (Balai Pustaka, 1991).

Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), kebijaksanaan adalah
kepandaian seseorang menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman
dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila menghadapi
kesulitan.[11] Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang
memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-
alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll.
Kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang
pernah ditetapkan karena alasan tertentu.

Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang kesehatan, kesehatan
adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan
setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI,
1992).[9] Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang
dikembangkan oleh WHO, yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang
sempurna yang mencakup fisik, mental, kesejahteraan dan bukan hanya
terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.[13] Menurut UU No. 36, tahun
2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif
secara sosial dan ekonomis.

13

BAB II

SISTEM KESEHATAN NASIONAL INDONESIA

Pendahuluan
Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai Pembukaan

UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,
maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,
kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan
derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir
masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat
diatasi. Untuk itu diperlukan pemantapan dan percepatan melalui Sistem
Kesehatan Nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan
pembangunan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting, seperti:
pengembangan Desa Siaga, Jaminan Kesehatan Masyarakat, serta
Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

Perubahan lingkungan strategis ditandai dengan berlakunya berbagai
regulasi penyelenggaraan kepemerintahan, seperti: Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025. Disamping itu secara global terjadi
perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian MDGs, sehingga
diperlukan penyempur-naan dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan.

Pengertian Sistem Kesehatan Nasional
Sistem kesehatan menurut WHO adalah sebuah proses kumpulan

berbagai faktor kompleks yang berhubungan dalam suatu negara, yang
diperlukan untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan kesehatan
perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat pada setiap saat
diutuhkan. Dalam sebuah sistem harus terdapat unsur-unsur input, proses,

13

output, feedback, impact dan lingkungan. Sistem kesehatan yang telah di
sahkan sesuai SK Menkes bahwa tujuan yang pasti adalah meningkatkan
derajat yang optimal dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan yang
sesuai dengan Pembukaan UUD 1945.

Sistem Kesehatan Nasional (SKN) adalah suatu tatanan yang
menghimpun bebagai upaya bangsa Indonesia secara terpadu dan saling
mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum seperti
dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945. Sistem Kesehatan Nasional
(SKN) adalah bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan
yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu derap
langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan
dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Dasar 1945. Sistem Kesehatan Nasional perlu
dilaksanakan dalam konteks Pembangunan Kesehatan secara keseluruhan
dengan mempertimbangkan determinan sosial, seperti: kondisi kehidupan
sehari-hari, tingkat pendidikan, pendapatan keluarga, distribusi
kewenangan, keamanan, sumber daya, kesadaran masyarakat, dan
kemampuan tenaga kesehatan mengatasi masalah tersebut.

Dasar dan Asas Sistem Kesehatan Nasional

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-

2025, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran,

kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan

derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Hal ini

kemudian menjadi dasar dari Sistem Kesehatan Nasional dengan Undang

undang tersebut, dinyatakan bahwa pembangunan

kesehatan diselenggarakan berdasarkan pada:

1. Perikemanusiaan

Pembangunan kesehatan diarahkan pada menghargai dan menempatkan

harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang memiliki derajat

yang mulia dan pantas untuk dihargai keberadaannya. Pembangunan

kesehatan yang didalamnya terkandung Sistem Kesehatan Nasional

untuk meningkatkan kualitas hidup manusia sebagai makhluk yang

14

mampu memberdayakan dirinya dalam untuk mencapai kesejahteraan
dan kemakmuran hidupnya, masyarakatnya, bangsa dan negara.
2. Pemberdayaan dan Kemandirian
Kesehatan merupakan tanggung jawab semua elemen masyarakat,
termasuk individu, bangsa dan negara dalam meningkatkan kualitas
hidup yang lebih baik, betapa pentingnya kesehatan bagi kelangsungan
hidup sebagai seorang individu harus dimulai dari setiap individu.
Kesehatan yang terlalu membebankan pemerintah tanpa didukung oleh
individu dan masyarakat, maka program-program kesehatan tidak
berjalan secara efektif dan menimbulkan program kesehatan yang tidak
memberikan dampak bagi kesehatan masyarakat itu sendiri.
Pembangunan kesehatan harus melibatkan masyarakat sebagai unjung
tombak utama agar masyarakat lebih mampu memberdayakan dirinya
untuk mencegah dan meningkatkan derajat kesehatannya, secara
mandiri dan bersama-sama dengan komponen masyarakat lainnya.
3. Adil dan merata
Kebijakan dan pelayanan kesehatan dilakukan untuk seluruh
masyarakat tanpa membedaya asal daerah, status sosial ekonomi, dan
kedudukan seseorang karena kesehatan merupakan kebutuhan
mendasar bagi setiap orang. Kebutuhan pelayanan setiap daerah akan
berbeda sangat tergantung pada jumlah penduduk yang akan
mendapatkan pelayanan kesehatan, sebagai contoh tidak mungkin
rumah sakit tipe A berada di Ibu Kota Kabupaten.
4. Pengutaraan dan manfaat
Kesehatan harus memberikan manfaat kepada masyarakat baik secara
langsung kepada masyarakat secara umum maupun pasien sebagai
penerima jasa pelayanan kesehatan. Program-program kesehatan
disampaikan kepada masyarakat dan berbagai upaya untuk
meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup dalam menghindari
terjadinya prevalensi wadah di suatu daerah tertentu yang akan
berdampak buruk bagi kesehatan.

Berdasarkan empat hal yang harus dijadikan modal utama dalam
pembangunan kesehatan sehingga dalam penerapan Sistem Kesehatan
Nasional harus berdasarkan pada aspek lain, sehingga memberikan
konstribusi tercapainya pembangunan kesehatan.

15

Sistem Kesehatan Nasional sebagai sebuah kebijakan nasional dalam
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu mengacu dasar-dasar
sebagai berikut :
1. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang dimiliki oleh

manusia dan melekat pada diri manusia sebagai individu yang
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Adapun hak asasi manusia
berupa hak hidup, hak milik, dan hak untuk mendapatkan akses
pelayanan kesehatan.
2. Sinergisme dan kemitraan yang dinamis dengan berbagai pihak yang
memiliki kepentingan yang sama terhadap masalah kesehatan, baik
itu dengan pihak pemerintah pusat dan daerah, maupun lembaga
swadaya masyarakat yang mendukung upaya peningkatan kesehatan.
3. Komitmen dan tata pemerintahan yang baik (Good Govermance)
menjadi jaminan bagi terselenggaranya Sistem Kesehatan Nasional
yang menjadi tanggung jawab penuh pihak pemerintah dengan tata
pemerintahan yang baik. Kebijakan politik yang dibuat oleh
pemerintah harus didukung oleh komitmen di semua level
pemerintahan dan aparat birokrasi dimulai dari kementerian sampai
pada tingkat yang dinas di Kabupaten/Kota.
4. Dukungan regulasi yang dibuat oleh DPR dalam bentuk Undang-
Undang sedangkan peraturan pelaksananya pemerintah membuat
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Kesehatan. Semua
pelaksanaan yang berkaitan dengan Sistem Kesehatan Nasional
didukung oleh aturan yang ada dan mendapatkan kepastian hukum.
5. Antisipatif dan Proaktif berbagai kemungkinan yang akan terjadi,
sebelum sesuatu terjadi harus dapat diantisipasi kemudian lebih
proaktif untuk menyelesaikan semua persoalan yang sedang dihadapi.
6. Responsif gender yang berbeda sehingga perlakuan dan kebijakan
yang dibuat harus berbeda karena penyakit, sikap, dan pandangan
akan berbeda antara peran laki-laki dan perempuan.
7. Kearifan lokal akan memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas
hidup masyarakat berdasarkan kondisi lokal yang ada yang
sebenarnya sudah lama dianut oleh masyarakat setempat.

16

Menerapkan pendekatan kesisteman yaitu cara berpikir dan betindak
yang logis, sistematis, komprhensif, dan holistic dalam menyelenggarakan
pembangunan kesehatan:
a. Masukan: subsistem pembiayaan kesehatan, subsistem SDM kesehatan,

subsistem obat dan pembekalan kesehatan.
b. Proses: subsistem upaya kesehatan, subsistem pemberdayaan

masyarakat, subsistem manajemen kesehatan.
c. Keluaran: terselenggaranya pembangunan kesehatan yang berhasil

guna, berdaya guna, bermutu, merata, dan berkeadilan.
d. Lingkungan: berbagai keadaan yang menyangkut ideologi, politik,

ekonomi, social, budaya, pertahanan dan keamanan baik nasional,
regional, maupun global yang berdampak terhadap pembangunan
kesehatan.

Penyelenggaraan SKN memerlukan keterkaitan antar unsur-unsur
SKN, yaitu:
a. Subsistem pembiayaan kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan

ketersediaan pembiayaan kesehatan dengan jumlah yang mencukupi,
teralokasi secara adil, termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya
guna, sehingga upaya kesehatan masyarakat maupun perorangan dapat
diselenggarakan secara merata, tercapai, terjangkau, dan bermutu bagi
seluruh masyarakat. Tersedianya pembiayaan yang memadai juga akan
menunjang terselenggaranya subsistem SDM kesehatan, subsistem
perbekalan kesehatan, subsistem pemberdayaan masyarakat, subsistem
manajemen kesehatan.\
b. Subsistem SDM kesehatan diselenggarakan guna menghasilkan tenaga
kesehatan yang bermutu dalam jumlah yang mencukupi, terdistribusi
secara adil, serta termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna,
sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan sesuai dengan
kebutuhan seluruh lapisan masyarakat.
c. Subsistem obat dan pembealan kesehatan diselenggarakan guna
menghasilkan ketersediaan obat dan pembekalan kesehatan yang
mencakupi, aman, bermutu, dan bermanfaat serta terjangkau oleh
masyarakat, sehingga upaya kesehatan dapat diselenggarakan dengan
berhasil guna dan berdaya guna.

17

d. Subsistem perberdayaan masyarakat diselenggarakan guna
menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat, umum yang
mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan

e. Subsistem manajemen kesehatan iselenggarakan guna menghasilkan
fungsi-fungsi adm kesehatan,kesehatan, IPTEK kesehatan, dan hokum
kesehatanyang memadai dan menunjang penyelenggaraan upaya
kesehtan secara berhasil guna dan berdaya guna.

f. Penyelenggaraan SKN memerlukan penerapan prinsip koordinasi,
integrasi, sinkronisasi, dan sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar
subsistem SKN, maupun dengan system serta subsistem lain diluar
SKN.
Peningkatan Akselarasi dan Mutu Pelaksanaan SKN perlu

melandaskan pada pemikira dasar pembangunan kesehatan, meliputi
pemikiran tentang pelaksanaan, tujuan dan prinsip dasar pembangunan
kesehatan yang terdiri dari :
1. Perikemanusiaan
2. Pemberdayaan dan kemandirian
3. Adil dan merata
4. Penutamaan dan manfaat

Kedudukan Sistem Kesehatan Nasional
1. Suprasistem Sistem Kesehatan Nasional

Suprasistem SKN adalah system penyelenggaraan Negara. SKN
bersama dengan berbagai subsistem lain, diarahkan untuk mencapai
Tujuan Bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD
1945, yaitu melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesian dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Kedudukan SKN Terhadap Sistem Nasional Lain

Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yang
tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan juga
tanggungjawab dari berbagai sektor lain terkait yang terwujud dalam
berbagai bentuk system nasional. Dengan demikian, SKN harus
berinteraksi secara harmonis dengan berbagai sitem nasional tersebut,
seperti :

18

Sistem Pendidikan Nasional
Sistem Perekonomian Nasional
Sistem Ketahanan Pangan Nasional
Sistem Hankamnas, dan
Sistem-sistem Nasional Lainnya.

Dalam keterkaitan dan interaksinya, SKN harus dapat mendorong
kebijakan dan upaya dari berbagai system nasional sehingga berwawasan
kesehatan. Dalam arti system-sistem nasional tersebut berkontribusi
positif terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan.
1. Kedudukan SKN terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Kesehatan

Di Daerah yang mana SKN merupakan acuan bentuk dan cara
penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah.
2. Kedudukan SKN terhadap berbagai system kemasyarakatan termasuk
swasta

Keberhasilan pembanguna kesehatan sangat ditentukan oleh
dukungan system nilai dan budaya masyarakat yang secara berama
terhimpun dalam berbagai system kemasyarakatan. SKN merupakan
bagian dari system kemasyarakatan yang dipergunakan sebagai acuan
utama dalam mengembangkan perilaku dan ligkungan sehat serta berperan
aktif masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan.

Alur Sistem Kesehatan Nasional
Perkembangan dan Masalah Sistem Kesehatan Nasional

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan
telah berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kinerja system
kesehatan telah menunjukkan peningkatan, antara lain ditunjukan dengan
peninkatan status kesehatan, yaitu penurunan angka kematian bayi (AKB)
dari 46 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1.000
kelahiran hidup pada 2007 (SKDI 2007). Upaya percepatan pencapaian
indicator kesehatan dalam lingkungan strategis baru harus terus
diupayakan dengan perbaikan system kesehatan nasional.

Pengelola Kesehatan dalam Sistem Kesehatan Nasional
Pembangunan kesehatan harus dimulai dari pembangunan sistem

kesehatan yang baik untuk menciptakan tercapainya tujuan kesehatan
yang diharapkan. Sistem kesehatan yang terdiri atas beberapa sub sistem

19

yang berhubungan antara satu dengan yang lain dan merupakan bagian
utuh dari sistem kesehatan nasional secara menyeluruh. Sistem kesehatan
melihat, bahwa antara suatu sub sistem dengan sub sistem kesehatan yang
lain harus mendapatkan prioritas yang sama, sebagai penjelasan antara sub
sistem pelayanan kesehatan dengan sub sistem pembiayaan kesehatan
akan memiliki kaitan yang erat, demikian pula dengan sub sistem sumber
daya manusia kesehatan.

Betapa sulitnya untuk memisahkan dan mengelola satu sub sistem
kesehatan yang satu dengan sub sistem kesehatan yang lain diperlukan
kemampuan pengelolaan secara terintegrasi dan berkesinambungan, yang
memudahkan tercapainya sistem kesehatan nasional yang mendukung
tercapainya pembangunan di bidang kesehatan. Sistem Kesehatan
Nasional disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi
pelayanan kesehatan dasar yang meliputi:
1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata,
2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat,
3. Kebijakan pembangunan kesehatan, dan
4. Kepemimpinan. SKN juga disusun dengan memperhatikan

inovasi/terobosan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan
secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan.

Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi baik untuk mencapai
tujuannya apabila terjadi Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan
Sinergisme (KISS), baik antar pelaku, antar subsistem SKN, maupun
dengan sistem serta subsistem lain di luar SKN. Dengan tatanan ini, maka
sistem atau seluruh sektor terkait, seperti pembangunan prasarana,
keuangan dan pendidikan perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan
untuk mencapai tujuan nasional. Tujuan Sistem Kesehatan Nasional
adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi
bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah secara sinergis,
berhasil guna dan berdaya guna, hingga terwujud derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Landasan Sistem Kesehatan Nasional
meliputi:
1. Landasan Idiil, yaitu Pancasila.
2. Landasan Konstitusional, yaitu UUD 1945, khususnya: Pasal 28 A,

28 H ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3), Pasal
28 B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1),

20

3. Landasan Operasional meliputi seluruh ketentuan peraturan
perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan SKN dan
pembangunan kesehatan.
Mengacu pada substansi perkembangan penyelenggaraan

pembangunan kesehatan dewasa ini serta pendekatan manajemen
kesehatan tersebut diatas, maka subsistem yang mempengaruhi
pencapaian dan kinerja Sistem Kesehatan Nasional di Indonesia meliputi:
1. Upaya Kesehatan

Upaya kesehatan di Indonesia belum terselenggara secara
menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan. Penyelenggaraan upaya
kesehatan yang bersifat peningkatan (promotif), pencegahan (preventif),
dan pemulihan (rehabilitasi) masih dirasakan kurang. Memang jika kita
pikirkan bahwa masalah Indonesia tidak hanya masalah kesehatan bahkan
lebih dari sekedar yang kita bayangkan, tapi jika tahu bahwa dalam hal ini
kita masih dalam proses dimana bagai sebuah ayunan yang mana pasti
akan menemukan titik temu dan kita dapat menunggu, tapi kapankah hal
ini…kita tunggu yang lebih baik. Untuk dapat mencapai derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya perlu diselenggarakan berbagai upaya
kesehatan dengan menghimpun seluruh potensi bangsa Indonesia.

Akses pada pelayanan kesehatan secara nasional mengalami
peningkatan, dalam kaitan ini akses rumah tangga yang dapat menjangkau
Sarana kesehatan sebesar 90,7% dan akses rumah tangga yang berada
lebih dari 5 km dan sarana kesehatan sebesar 94,1% (Riskesdes, 2007).
Peningkatan jumlah Puskesmas ditandai dengan peningkatan rasio
Puskesmas dari 3,46 per 100.000 penduduk pada tahun 2003 menjadi 3,65
per 100.000 pada tahun 2007 (Profil Kesehatan, 2007). Namun pada
daerah terpencil, tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau kecil terdepan
dan terluar masih rendah. Jarak fasilitas pelayanan yang jauh disertai
distribusi tenaga kese-hatan yang tidak merata dan pelayanan kesehatan
yang mahal menyebabkan rendahnya aksesibilitas masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan.

Pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan oleh penduduk
meningkat dari 15,1% pada tahun 1996 menjadi 33,7% pada tahun 2006.
Begitupula kunjungan baru (contact rate) ke fasilitas pelayanan kesehatan
meningkat dari 34,4% pada tahun 2005 menjadi 41,8% pada tahun 2007.

21

Disamping itu, jumlah masyarakat yang mencari pengobatan sendiri
sebesar 45% dan yang tidak berobat sama sekali sebesar 13,3% (2007).

Secara keseluruhan, kesehatan ibu membaik dengan turunnya AKI,
pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan meningkat 20% dalam
kurun 10 tahun, peningkatan yang besar terutama di daerah perdesaan,
sementara persalinan di fasilitas kesehatan meningkat dari 24,3% pada
tahun 1997 menjadi 46% pada tahun 2007. Namun masih ditemui
disparitas Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan cakupan imunisasi antar
wilayah masih tinggi. Cakupan pemeriksaan kehamilan tertinggi 97,1%
dan terendah 67%, sementara itu cakupan imunisasi lengkap tertinggi
sebesar 73,9% dan cakupan terendah 17,3% (Riskesdas, 2007).

Akses terhadap air bersih sebesar 57,7% rumah tangga dan sebesar
63,5% rumah tangga mempunyai akses pada sanitasi yang baik
(Riskesdas, 2007). Pada tahun 2007, rumah tangga yang tidak
menggunakan fasilitas buang air besar sebesar 24,8% dan yang tidak
memiliki saluran pembuangan air limbah sebesar 32,5%.

Penyakit infeksi menular masih merupakan masalah kesehatan
masyarakat yang menonjol, terutama: TB Paru, Malaria, HIV/AIDS, DBD
dan Diare. Selain itu penyakit yang kurang mendapat perhatian(neglected
diseases), seperti Filariasis, Kusta, Framboesia cenderung meningkat
kembali. Demikian pula penyakit Pes masih terdapat di berbagai daerah.
Namun demikian kontribusi penyakit menular terhadap kesakitan dan
kematian semakin menurun.

Hasil Riskesdas Tahun 2007 menunjukkan adanya peningkatan
kasus penyakit tidak menular (seperti penyakit kardiovaskuler dan kanker)
secara cukup bermakna, menjadikan Indonesia mempunyai beban ganda
(double burden).

2. Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan kesehatan di Indonesia masih rendah, yaitu hanya

rata-rata 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau rata-rata antara
USD 12-18 per kapita per tahun. Persentase ini masih jauh dari anjuran
Organisasi Kesehatan Sedunia yakni paling sedikit 5% dari PDB per
tahun. Sementara itu anggaran pembangunan berbagai sektor lain belum
sepenuhnya mendukung pembangunan kesehatan. Pembiayaan kesehatan
yang kuat, terintegrasi, stabil, dan berkesinambungan memegang peran

22

yang amat vital untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan dalam
mencapai tujuan pembangunan kesehatan.

Pembiayaan kesehatan sudah semakin meningkat dari tahun ke
tahun. Persentase pengeluaran nasional sektor kesehatan pada tahun 2005
adalah sebesar 0,81% dari Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat pada
tahun 2007 menjadi 1,09 % dari PDB, meskipun belum mencapai 5% dari
PDB seperti dianjurkan WHO. Demikian pula dengan anggaran
kesehatan, pada tahun 2004 jumlah APBN kesehatan adalah sebesar Rp
5,54 Triliun meningkat menjadi sebesar 18,75 Triliun pada tahun 2007,
namun persentase terhadap seluruh APBN belum meningkat dan masih
berkisar 2,6–2,8%. Pengeluaran pemerintah untuk kesehatan terus
meningkat. Namun kontribusi pengeluaran pemerintah untuk kesehatan
masih kecil, yaitu 38% dari total pembiayaan kesehatan.

Proporsi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari pemerintah
belum mengutamakan upaya pencegahan dan promosi kesehatan.
Cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan sekitar 46,5% dari keseluruhan
penduduk pada tahun 2008 yang sebagian besar berasal dari bantuan
sosial untuk program jaminan kesehatan masyarakat miskin sebesar 76,4
juta jiwa atau 34,2%.

Subsistem pembiayaan kesehatan adalah bentuk dan cara
penyelenggaraan berbagai upaya penggalian, pengalokasian dan
pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan
pembangunan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan masyarakat
yang setinggi-tingginya.

Tujuan dari penyelenggaraan subsistem pembiayaan kesehatan
adalah tersedianya pembiayaan kesehatan dalam jumlah yang mencukupi,
teralokasi secara adil, merata dan termanfaatkan secara berhasilguna dan
berdaya guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan
guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
Unsur-unsur Pembiayaan Kesehatan
a. Dana digali dari sumber pemerintah baik dari sektor kesehatan dan

sektor lain terkait, dari masyarakat, maupun swasta serta sumber
lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan
kesehatan. Dana yang tersedia harus mencukupi dan dapat
dipertanggung-jawabkan.

23

b. Sumber daya pembiayaan kesehatan terdiri dari: SDM pengelola,
standar, regulasi dan kelembagaan yang digunakan secara berhasil
guna dan berdaya guna dalam upaya penggalian, pengalokasian dan
pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung terselenggaranya
pembangunan kesehatan.

c. Pengelolaan Dana Kesehatan, Prosedur/Mekanisme Pengelolaan Dana
Kesehatan adalah seperangkat aturan yang disepakati dan secara
konsisten dijalankan oleh para pelaku subsistem pembiayaan
kesehatan, baik oleh Pemerintah secara lintas sektor, swasta, maupun
masyarakat yang mencakup mekanisme penggalian, pengalokasian dan
pembelanjaan dana kesehatan.

Prinsip Subsistem Pembiayaan Kesehatan
a. Pembiayaan kesehatan pada dasarnya merupakan tanggung jawab

bersama pemerintah, masyarakat, dan swasta. Alokasi dana yang
berasal dari pemerintah untuk upaya kesehatan dilakukan melalui
penyusunan anggaran pendapatan dan belanja, baik Pusat maupun
daerah, sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari total anggaran
pendapatan dan belanja setiap tahunnya. Pembiayaan kesehatan untuk
orang miskin dan tidak mampu merupakan tanggung jawab
pemerintah. Dana kesehatan diperoleh dari berbagai sumber, baik dari
pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang harus digali dan
dikumpulkan serta terus ditingkatkan untuk menjamin kecukupan agar
jumlahnya dapat sesuai dengan kebutuhan, dikelola secara adil,
transparan, akuntabel, berhasilguna dan berdayaguna, memperhatikan
subsidiaritas dan fleksibilitas, berkelanjutan, serta menjamin
terpenuhinya ekuitas.
b. Dana Pemerintah ditujukan untuk pembangunan kesehatan, khususnya
diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan masyarakat dan upaya
kesehatan perorangan dengan mengutamakan masyarakat rentan dan
keluarga miskin, daerah terpencil, perbatasan, pulau-pulau terluar dan
terdepan, serta yang tidak diminati swasta. Selain itu, program-program
kesehatan yang mempunyai daya ungkittinggi terhadap peningkatan
derajat kesehatan menjadi prioritas untuk dibiayai. Dalam menjamin
efektivitas dan efisiensi penggunaan dana kesehatan, maka sistem
pembayaran pada fasilitas kesehatan harus dikembangkan menuju
bentuk pembayaran prospektif. Adapun pembelanjaan dana kesehatan

24

dilakukan melalui kesesuaian antara perencanaan pembiayaan
kesehatan, penguatan kapasitas manajemen perencanaan anggaran dan
kompetensi pemberi pelayanan kesehatan dengan tujuan pembangunan
kesehatan.
c. Dana kesehatan diarahkan untuk pembiayaan upaya kesehatan
perorangan dan masyarakat melalui pengembangan sistem jaminan
kesehatan sosial, sehingga dapat menjamin terpeliharanya dan
terlindunginya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar
kesehatan. Setiap dana kesehatan digunakan secara bertanggung-jawab
berdasarkan prinsip pengelolaan kepemerintahan yang baik (good
governance), transparan, dan mengacu pada peraturan perundangan
yang berlaku.
d. Pemberdayaan masyarakat dalam pembiayaan kesehatan diupayakan
melalui penghimpunan secara aktif dana sosial untuk kesehatan (misal:
dana sehat) atau memanfaatkan dana masyarakat yang telah terhimpun
(misal: dana sosial keagamaan) untuk kepentingan kesehatan.
e. Pada dasarnya penggalian, pengalikasian, dan pembelanjaan
pembiayaan kesehatan di daerah merupakan tanggung jawab
pemerintah daerah. Namun untuk pemerataan pelayanan kesehatan,
pemerintah menyediakan dana perimbangan (maching grant) bagi
daerah yang kurang mampu.

Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan
Subsistem pembiayaan kesehatan merupakan suatu proses yang

terus-menerus dan terkendali, agar tersedia dana kesehatan yang
mencukupi dan berkesinambungan, bersumber dari pemerintah, swasta,
masyarakat, dan sumber lainnya. Perencanaan dan pengaturan pembiayaan
kesehatan dilakukan melalui penggalian dan pengumpulan berbagai
sumber dana yang dapat menjamin kesinambungan pembiayaan
pembangunan kesehatan, mengalokasikannya secara rasional,
menggunakannya secara efisien dan efektif.

Dalam hal pengaturan penggalian dan pengumpulan serta
pemanfaatan dana yang bersumber dari iuran wajib, pemerintah harus
melakukan sinkronisasi dan sinergisme antara sumber dana dari iuran
wajib, dana APBN/APBD, dana dari masyarakat, dan sumber lainnya.
a. Penggalian dana

25

Penggalian dana untuk upaya pembangunan kesehatan yang bersumber
dari pemerintah dilakukan melalui pajak umum, pajak khusus, bantuan
atau pinjaman yang tidak mengikat, serta berbagai sumber lainnya;
dana yang bersumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip
public-private partnership yang didukung dengan pemberian insentif;
penggalian dana yang bersumber dari masyarakat dihimpun secara aktif
oleh masyarakat sendiri atau dilakukan secara pasif dengan
memanfaatkan berbagai dana yang sudah terkumpul di masyarakat.
Penggalian dana untuk pelayanan kesehatan perorangan dilakukan
dengan cara penggalian dan pengumpulan dana masyarakat dan
didorong pada bentuk jaminan kesehatan.
b. Pengalokasian Dana
Pengalokasi dana pemerintah dilakukan melalui perencanaan anggaran
dengan mengutamakan upaya kesehatan prioritas, secara bertahap, dan
terus ditingkatkan jumlah pengalokasiannya sehingga sesuai dengan
kebutuhan. Pengalokasian dana yang dihimpun dari masyarakat
didasarkan pada asas gotong-royong sesuai dengan potensi dan
kebutuhannya. Sedangkan pengalokasian dana untuk pelayanan
kesehatan perorangan dilakukan melalui kepesertaan dalam jaminan
kesehatan.
c. Pembelanjaan
Pemakaian dana kesehatan dilakukan dengan memperhatikan aspek
teknis maupun alokatif sesuai peruntukannya secara efisien dan efektif
untuk terwujudnya pengelolaan pembiayaan kesehatan yang
transparan, akuntabel serta penyelenggaraan pemerintahan yang baik
(Good Governance). Pembelanjaan dana kesehatan diarahkan terutama
melalui jaminan kesehatan, baik yang bersifat wajib maupun sukarela.
Hal ini termasuk program bantuan sosial dari pemerintah untuk
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu
(Jamkesmas)

3. SDM Kesehatan
Sebagai pelaksana upaya kesehatan, diperlukan sumber daya

manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya,
serta terdistribusi secara adil dan merata, sesuai tututan kebutuhan
pembangunan kesehatan. Sumber Daya Manusia Kesehatan dalam

26

pemerataannya masih belum merata, bahkan ada beberapa puskesmas
yang belum ada dokter, terutama di daerah terpencil. Bisa kita lihat, rasio
tenaga kesehatan dengan jumlah penduduk masih rendah. Produksi dokter
setiap tahun sekitar 2.500 dokter baru, sedangkan rasio dokter terhadap
jumlah penduduk 1:5000. Produksi perawat setiap tahun sekitar 40.000
perawat baru, dengan rasio terhadap jumlah penduduk 1:2.850. Sedangkan
produksi bidan setiap tahun sekitar 600 bidan baru, dengan rasio terhadap
jumlah penduduk 1:2.600. Namun daya serap tenaga kesehatan oleh
jaringan pelayanan kesehatan masih terbatas. Hal ini bisa menjadi refleksi
bagi Pemerintah dan tenaga medis, agar terciptanya pemerataan tenaga
medis yang memadai.

Upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM)
Kesehatan belum memadai, baik jumlah, jenis, maupun kualitas tenaga
kesehatan yang dibutuhkan. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan masih
belum merata. Jumlah dokter Indonesia masih termasuk rendah, yaitu 19
per 100.000 penduduk bila dibandingkan dengan negara lain di ASEAN,
seperti Filipina 58 per 100.000 penduduk dan Malaysia 70 per 100.000
pada tahun 2007.

Masalah strategis SDM Kesehatan yang dihadapi dewasa ini dan
di masa depan adalah:
g. Pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan belum dapat

memenuhi kebutuhan SDM untuk pembangunan kesehatan;
h. Perencanaan kebijakan dan program SDM Kesehatan masih lemah dan

belum didukung sistem informasi SDM Kesehatan yang memadai;
i. Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan berbagai jenis

SDM Kesehatan. Kualitas hasil pendidikan SDM Kesehatan dan
pelatihan kesehatan pada umumnya masih belum memadai;
j. Dalam pendayagunaan SDM Kesehatan, Pemerataan SDM Kesehatan
berkualitas masih kurang. Pengembangan karier, sistem penghargaan,
dan sanksi belum sebagaimana mestinya. Regulasi untuk mendukung
SDM Kesehatan masih terbatas; serta
k. Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan serta dukungan sumber
daya SDM Kesehatan masih kurang.
4. Sumberdaya Obat, Perbekalan Kesehatan, dan Makanan

Meliputi berbagai kegiatan untuk menjamin: aspek keamanan,
kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang

27

beredar; ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama obat
esensial; perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan
penyalahgunaan obat; penggunaan obat yang rasional; serta upaya
kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya
dalam negeri. Industri farmasi di Indonesia saat ini cukup berkembang
seiring waktu. Hanya dalam hal ini pengawasan dalam produk dan obat
yang ada. Perlunya ada tindakan yang tegas, ketat dalam hal ini.

Pasar sediaan farmasi masih didominasi oleh produksi domestik,
sementara itu bahan baku impor mencapai 85% dari kebutuhan. Di
Indonesia terdapat 9.600 jenis tanaman berpotensi mempunyai efek
pengobatan, dan baru 300 jenis tanaman yang telah digunakan sebagai
bahan baku.

Upaya perlindungan masyarakat terhadap penggunaan sediaan
farmasi, alat kesehatan, dan makanan telah dilakukan secara
komprehensif. Sementara itu pemerintah telah berusaha untuk
menurunkan harga obat, namun masih banyak kendala yang dihadapi.

Penggunaan obat rasional belum dilaksanakan di seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan, masih banyak pengobatan yang dilakukan tidak
sesuai dengan formularium. Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN)
digunakan sebagai dasar penyediaan obat di pelayanan kesehatan publik.
Daftar Obat Esensial Nasional tersebut telah disusun sejak tahun 1980 dan
direvisi secara berkala sampai tahun 2008. Lebih dari 90% obat yang
diresepkan di Puskesmas merupakan obat esensial generik. Namun tidak
diikuti oleh sarana pelayanan kesehatan lainnya, seperti: di rumah sakit
pemerintah kurang dari 76%, rumah sakit swasta 49%, dan apotek kurang
dari 47%. Hal ini menunjukkan bahwa konsep obat esensial generik
belum sepenuhnya diterapkan.
5. Pemberdayaan Masyarakat

Sistem Kesehatan Nasional akan berfungsi optimal apabila ditunjang
oleh pemberdayaan masyarakat. Ini penting, agar masyarakat termasuk
swasta dapat mampu dan mau berperan sebagai pelaku pembangunan
kesehatan. Keberhasilan pembangunan kesehatan di Indonesia tidak
terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. Dalam hal ini agar tercapainya
Indonesia Sehat 2010 juga dibutuhkan. Sayangnya pemberdayaan
masyarakat dalam arti mengembangkan kesempatan yang lebih luas bagi
masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan mengambil keputusan

28

tentang kesehatan masih dilaksanakan secara terbatas. Kecuali itu lingkup
pemberdayaan masyarakat masih dalam bentuk mobilisasi masyarakat.
Sedangkan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi
kesehatan serta pengawasan sosial dalam program pembangunan
kesehatan belum banyak dilaksanakan.

Perencanaan pembangunan kesehatan antara Pusat dan Daerah
belum sinkron. Begitu pula dengan perencanaan jangka
panjang/menengah masih belum menjadi acuan dalam menyusun
perencanaan jangka pendek. Demikian juga dengan banyak kebijakan
yang belum disusun berbasis bukti dan belum bersinergi baik perencanaan
di tingkat Pusat dan atau di tingkat Daerah.

Sistem informasi kesehatan menjadi lemah setelah menerapkan
kebijakan desentralisasi. Data dan informasi kesehatan untuk perencanaan
tidak tersedia tepat waktu. Sistem Informasi Kesehatan Nasional (Siknas)
yang berbasis fasilitas sudah mencapai tingkat kabupaten/kota namun
belum dimanfaatkan. Hasil penelitian kesehatan belum banyak
dimanfaatkan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan
program. Surveilans belum dilaksanakan secara menyeluruh.

Hukum kesehatan belum tertata secara sistematis dan belum
mendukung pembangunan kesehatan secara utuh. Regulasi bidang
kesehatan pada saat ini belum cukup, baik jumlah, jenis, maupun
efektifitasnya. Pemerintah belum sepenuhnya dapat menyeleng-garakan
pembangunan kesehatan yang efektif, efisien, dan bermutu sesuai dengan
prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance).
6. Manajemen Kesehatan

Meliputi: kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, hukum
kesehatan, dan informasi kesehatan. Untuk menggerakkan pembangunan
kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna, diperlukan manajemen
kesehatan. Manajemen kesehatan sangatlah berpengaruh juga, karena
dalam hal ini yang memanage proses, tetapi keberhasilan manajemen
kesehatan sangat ditentukan antara lain oleh tersedianya data dan
informasi kesehatan, dukungan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
kesehatan, dukungan hukum kesehatan serta administrasi kesehatan. Jika
tidak tersedianya hal ini maka bisa jadi proses manajemen akan
terhambat/ bahkan tidak berjalan. Sebenarnya, jika kita menengok
sebentar bagaimana proses pemerintah bekerja, selalu berusaha dan

29

berupaya yang terbaik, baik juga tenaga medis. Hanya saja dalam
prosesnya terdapat sebuah kendala baik dalam SDM pribadi ataupun
sebuah pemerintahan itu. Bisa jadikan renungan bagaimana kita bisa
membuat sebuah sistem yang lebih baik dengan input-proses-dan output
yang bisa menghasilkan sebuah kebanggaan dan sebuah tujuan bersama.
Rumah tangga yang telah melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat
meningkat dari 27% pada tahun 2005 menjadi 36,3% pada tahun 2007,
namun masih jauh dari sasaran yang harus dicapai pada tahun 2009, yakni
dengan target 60%.

Jumlah UKBM, seperti Posyandu dan Poskesdes semakin
meningkat, tetapi pemanfaatan dan kualitasnya masih rendah. Hingga
tahun 2008 sudah terbentuk 47.111 Desa Siaga dimana terdapat 47.111
buah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes). Upaya Kesehatan Berbasis
Masyarakat lainnya yang terus berkembang pada tahun 2008 adalah
Posyandu yang telah berjumlah 269.202 buah dan 967 Pos Kesehatan
Pesantren (Poskestren). Di samping itu, Pemerintah telah memberikan
pula bantuan stimulan untuk pengembangan 229 Musholla Sehat. Sampai
dewasa ini dirasakan bahwa masyarakat masih lebih banyak sebagai objek
dari pada sebagai subjek pembangunan kesehatan.

Hasil Riskesdas tahun 2007 menunjukkan bahwa alasan utama
rumah tangga tidak memanfaatkan Posyandu/Poskesdes walaupun
sebenarnya memerlukan adalah karena: pelayanannya tidak lengkap
(49,6%), lokasinya jauh (26%), dan tidak ada Posyandu/Poskesdes (24%).

Tujuan Sistem Kesehatan Nasional
Tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan

oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta, maupun pemerintah
secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga tercapai derajat
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem Kesehatan Nasional
akan berfungsi baik untuk mencapai tujuannya apabila terjadi Koordinasi,
Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergisme (KISS), baik antar pelaku maupun
antar subsistem SKN. Dengan tatanan ini, maka sistem atau seluruh sektor
terkait, seperti pembangunan prasarana, keuangan dan pendidikan perlu
berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan
nasional.

30

Perubahan Lingkungan Strategis
Perkembangan global, regional, dan nasional yang dinamis akan

mempengaruhi pembangunan suatu negara, termasuk pembangunan
kesehatannya. Hal ini merupakan faktor eksternal utama yang
mempengaruhi proses pembangunan kesehatan. Faktor lingkungan
strategis dapat dibedakan atas tatanan global, regional, nasional, dan lokal,
serta dapat dijadikan peluang atau kendala bagi sistem kesehatan di
Indonesia.
1. Tingkat Global dan Regional

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara
luas, yang mencakup ekonomi, politik, social, budaya, teknologi, dan
lingkungan. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya
teknologi, informasi, dan transportasi yang mempunyai konsekuensi pada
fungsi suatu negara dalam sistem pengelolaannya. Era globalisasi dapat
menjadi peluang sekaligus tantangan pembangunan kesehatan, yang
sampai saat ini belum sepenuhnya dilakukan persiapan dan langkah-
langkah yang menjadikan peluang dan mengurangi dampak yang
merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu sistem kesehatan yang
responsif.

Komitmen Internasional, seperti: MDGs, adaptasi perubahan iklim
(climate change), ASEAN Charter, jejaring riset Asia Pasifik, serta
komitmen Nasional, seperti revitalisasi pelayanan kesehatan dasar dan
pengarus-utamaan gender, perlu menjadi perhatian dalam pembangunan
kesehatan.

2. Tingkat Nasional dan Lokal
Pada tingkat nasional terjadi proses politik, seperti desentralisasi,

demokratisasi, dan politik kesehatan yang berdampak pada pembangunan
kesehatan, sebagai contoh: banyaknya peserta Pemilihan Kepala Daerah
(Pilkada) yang menggunakan isu kesehatan sebagai janji politik.

Proses desentralisasi yang semula diharapkan mampu
memberdayakan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan,
namun dalam kenyataannya belum sepenuhnya berjalan dan bahkan
memunculkan euforia di daerah yang mengakibatkan pembangunan
kesehatan terkendala.

31

Secara geografis, sebagian besar wilayah Indonesia rawan
bencana, di sisi lain situasi sosial politik yang berkembang sering
menimbulkan konflik sosial yang pada akhirnya memunculkan berbagai
masalah kesehatan, termasuk akibat pembangunan yang tidak berwawasan
kesehatan yang memerlukan upaya pemecahan melalui berbagai terobosan
dan pendekatan.

Perangkat regulasi dan hukum yang terkait dengan kesehatan
masih belum memadai, sementara itu kesadaran hukum masyarakat masih
rendah, dan masih lemahnya penegakan hukum menyebabkan berbagai
hambatan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai terobosan/ pendekatan
terutama pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan yang
memberikan penguatan kapasitas dan surveilans berbasis masyarakat,
diantaranya melalui pengembangan Desa Siaga.

Di bidang lingkungan, mekanisme mitigasi serta adaptasi dan
pengenalan resiko akan perubahan iklim menuntut kegiatan kerjasama
antara pihak lingkungan dengan pihak kesehatan dan seluruh sektor
terkait.

32

BAB III

SUB SISTEM PELAYANAN KESEHATAN
Pendahuluan

Berdasaarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan
Undang-Undang tentang Praktik Kedokteran (UUPK) tahun 2004 mengamanatkan perlu
dirumuskannya standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional
dalam pelayanan kesehatan. Tujuannya agar semua Undang-Undang yang berkaitan
dengan pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan oleh semua pihak berdasarkan pada
profesi, kompetensi, dan mekanisme yang berlaku, sehingga tidak terkesan terjadi
tumpang tindih peran antara satu profesi kesehatan dengan profesi kesehatan lainnya
dalam bidang yang sama. Berkaitan dengan tugas pelayanan kesehatan yang bersifat
promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Semua Undang-undang merupakan kebijakan politik yang dibuat oleh DPR
bersama pemerintah dalam mewujudkan sistem kesehatan nasional. Administrasi
kesehatan akan berhubungan dengan sistem kesehatan yang merupakan bagian utuh dari
sistem administrasi kesehatan yang terdiri dari sub sistem pelayanan kesehatan, sub
sistem pembiayaan kesehatan, dan subsistem sumber daya manusia kesehatan. Sistem
dapat didefinisikan sebagai gabungan dari elemen-elemen (subsistem) di dalam suatu
proses atau struktur dan berfungsi sebagai satu kesatuan organisasi yang saling terhubung
antara satu dengan yang lain. Suatu sistem berjalan berdasarkan sistem input, proses, dan
output sehingga sistem dapat berjalan sebagaimana mestinya, karena itu di dalamnya
terdiri atas subsistem. Sistem berjalan secara simultan dan tidak berdiri sendiri berjalan
dan berlangsung ber proses untuk mencapai tujuan. Semua fungsi dalam sistem akan
berjalan sesuai dengan bagian-bagian yang membentuknya sebagai suatu kesatuan sendiri
sebagai bagian dari subsistem tersebut. Sebagai contoh dari sistem yang besar ini,
misalnya: pelayanan kesehatan sebagai suatu sistem terdiri dari subsistem pelayanan
medis, pelayanan keperawatan, pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan sebagainya dan
masing-masing subsistem terdiri dari subsistem lain.

Subsistem pelayanan kesehatan adalah kesatuan yang utuh dan terpadu terdiri
dari berbagai upaya/ kegiatan kesehatan yang diselenggarakan suatu negara dalam

1

memberikan pelayanan kesehatan. Subsistem pelayanan kesehatan mengandung
pengertian yang sangat luas. Sebagai akibat dari luasnya pengertian sehat, maka terdapat
berbagai kegiatan yang sekalipun tidak berhubungan langsung dengan kesehatan, tetapi
karena dampaknya juga ditemukan pada kesehatan, menyebabkan berbagai kegiatan
tersebut, seharusnya turut diperhitungkan. Kegiatan-kegiatan yang seperti ini, yang
dikenal dengan nama health related activities.

Sistem pelayanan kesehatan merupakan bagian penting dalam meningkatkan
derajat kesehatan. Melalui system ini, tujuan pembangunan kesehatan dapat tercapai
dengan efektif, efisien dan tepat sasaran. Keberhasilan sistem pelayanan kesehatan
tergantung dengan komponen yang masuk dalam pelayanan kesehatan diantaranya
dokter, ahli gizi, fisioterapi, perawat dan lain-lain. Pelayanan keperawatan merupakan
bagian penting dalam pelayanan kesehatan yang diharapkan memberikan pelayanan yang
berkualitas.

Sebelum mempelajari system pelayanan kesehatan lebih lanjut, terlebih dahulu
kita memahami teori tentang system karena akan memudahkan kita dalam memecahkan
persoalan yang ada dalam system komponen yang ada dalam system adalah : input,
proses, output, dampak, umpan balik, dan lingkungan yang semuanya merupakan
komponen yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi yang digambarkan sebagai
berikut :

1. Input.
Merupakan komponen yang memberikan masukan untuk berfungsinya satu sistem
seperti sistem pelayanan kesehatan. Input/masukan berupa potensi masyarakat, tenaga
kesehatan, sarana kesehatan yang lain.

2

2. Proses.
Kegiatan yang berfungsi merubah sebuah masukan/input menjadi hasil yang
diharapkan misal : berbagai kegiatan dalam pelayanan kesehatan.

3. Output.
Hasil yang diperoleh dari sebuah proses. Dalam sistem pelayanan kesehatan hasilnya
dapat berupaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, efektif dan efisien dan efisien
serta dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. Dampak.
Merupakan akibat yang dihasilkan sistem, misalnya : dampaknya akan menjadi
masyarakat sehat dan mengurangi angka kesakitan dan kematian karena pelayanan
kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.

5. Umpan balik.
Merupakan hasil yang sekaligus menjadi masukan. Ini terjadi dari sebuah sistem yang
saling berhubungan dan saling mempengaruh dalam sistem pelayanan kesehatan dapat
berupa kualitas tenaga kesehatan yang bisa menjadi input yang selalu meningkat.

6. Lingkungan
Adalah keadaan diluar sistem yang dapat mempengaruhi pelayanan kesehatan dalam
eitem pelayanan kesehatan yang dimaksd dapat berupa lingkungan geografis, sosial
masyarakat.

Definisi Pelayanan Kesehatan
Pelayanan kesehatan menurut Soekidjo Notoatmojo adalah sebuah sub sistem

pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah pelayanan preventif (pencegahan) dan
promotif( peningkatan kesehatan ) dengan sasaran masyarakat. Sedangkan menurut Levey
dan Loomba (1973), Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diselenggarakan
sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan
kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan
perorangan, keluarga, kelompok, atau masyarakat.

Menurut Levey dan Loomba (1973) menyatakan bahhwa sistem pelayanan
kesehatan adalah setiap usaha yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama
dalam suatu organisasi untuk memelihahra dan meningakatkan kesehatan, mencegah dan

3

menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perseorangan, keluarga, kelompok
atau masyarakat.

Pelayanan kesehatan menurut Depkes RI (2009) adalah setiap upaya yang
diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk
memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta
memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan atupun masyarakat.
Jadi pelayanan kesehatan adalah sub sistem pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya
adalah promotif (memelihara dan meningkatkan kesehatan), preventif ( pencegahan),
kuratif (penyembuhan), dan rehabilitasi (pemulihan) kesehatan perorangan, keluarga,
kelompok atau masyarakat, lingkungan.

Kegiatan pelayanan dapat dibagi menjadi dua sisi yakni pemberi pelayanan baik
dalam bentuk administrasi (organisasi dan manajemen) kesehatan yang terdiri dari
sumber daya kesehatan, sarana kesehatan (peralatan dan obat-obatan), dan pembiayaan
kesehatan, sedangkan pada sisi yang lain adalah orang baik individu atau kelompok yang
mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan
rehabilitatif.

Jenis Pelayanan Kesehatan
Bentuk dan jenis pelayanan kesehatan ada bermacam-macam, namun jika disederhanakan
dibagi menjadi :

1. Pelayanan kedokteran.
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini ditandai dengan cara
pengorganisasian yang dapat bersifat sendiri atau bersama-sama dalam organisasi dengan
tujuan utama untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan. Sasaran utama
adalah peprseorangan dan keluarga.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat.
Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok ini ditandai dengan cara
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam organisasi. Tujuan utama
adalh memelihara dan peningkatan kesehaan serta pencegahan penyakit. Sasaran utama :
kelompok dan masyarakat.

4

3. Pelayanan keperawatan.
Merupakan bagian dari pelayanan kesehatan yang meliputi dasar dan pelayanan

rujukan. Dilakukan oleh perawat dalam pelayanannya memiliki tugas diantaranya
memberikan asuhan keperawatan keluarga, komunitas dan pelayanan kesehatan dasar dan
asuhan keperawatan umum pada pelayanan rujukan. Tugas perawat dalam lingkup
pelayanan rujukan adalah memberikan asuhan keperawatan pada ruang lingkup rujukan
seperti pada anak perawata memberikakn asuhan keperawatan pada anak melalui
pendekatan proses keperawatan anak, lingkup keperawatan jiwa perawat memberikan
asuhan keperawatan pada pasien dengan gangguan jiwa dll.

Pihak yang memberiankan pelayanan kesehatan secara administrasi yakni
pelayanan kesehatan yang pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fasilitas pelayanan
kesehatan dapat dikelompok menjadi empat kegiatan yakni promotif, preventif, kuratif,
dan rehabilitatif. Secara umum dalam praktiknya dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan kesehatan secara umum dapat dibedakan atas dua, yaitu:
1. Pelayanan kedokteran
2. Pelayanan kesehatan masyarakat.

Pelayanan kesehatan berdasarkan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibagi ataas
empat kegiatan dikelompokkan menjadi dua, dengan tugas dan peranan yang berbeda-
beda antara pelayanan kedokteran dan pelayanan kesehatan masyarakat. Perbedaan
Pelayanan kedokteran Dengan Pelayanan kesehatan masyarakat:
Pelayanan Kedokteran
- Tenaga pelaksaannya adalah tenaga para dokter
- Perhatian utamanya adalah penyembuhan penyakit
- Sasaran utamanya adalah perseorangan atau keluarga
- Kurang memperhatikan efisiensi
- Tidak boleh menarik perhatian karena bertentangan dengan etika kedokteran
- Menjalankan fungsi perseorangan dan terikat undang-undang
- Penghasilan diperoleh dari imbal jasa
- Bertanggung jawab hanya kepada penderita
- Tidak dapat memonopoli upaya kesehatan dan bahkan mendapat saingan
- Masalah administrasi sangat sederhana

5

Pelayanan Kesehatan Masyarakat
- Tenaga pelaksanaanya terutama ahli kesehatan masyarakat
- Perhatian utamanya pada pencegahan penyakit
- Sasaran utamanya adalah masyarakat secara keseluruhan
- Selalu berupaya mencari cara yang efisien
- Dapat menarik perhatian masyarakat
- Menjalankan fungsi dengan mengorganisir masyarakat dan mendapat dukungan

undang-undang
- Pengasilan berupa gaji dari pemerintah
- Bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat
- Dapat memonopoli upaya kesehatan
- Mengadapi berbagai persoalan kepemimpinan

C. Subsistem Pelayanan Kesehatan
Subsistem pelayanan kesehatan adalah kesatuan yang utuh dan terpadu dari berbagai
upaya / kegiatan kesehatan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Subsistem ini
terdiri dari dua unsur utama,yaitu :
a) (sub-sub) sistem pelayanan kesehatan perorangan; dan
b) (sub-sub) pelayanan kesehatan masyarakat.

Gambar 1.1 kerangka system kesehatan nasional

6

Sub sistem dalam pelayanan kesehatan adalah input , proses, output, dampak, umpan
balik.

- Input adalah sub elemen – sub elemen yang diperlukan sebagai masukan untuk
berfungsinya sistem

- Proses adalah suatu kegiatan yang berfungsi untuk mengubah masukan sehingga
mengasilkan sesuatu (keluaran) yang direncanakan.

- Output adalah hal-hal yang dihasilkan oleh proses .
- Dampak adalah akibat yang dihasilkan oleh keluaran setelah beberapa waktu

lamanya.
- Umpan balik adalah hasil dari proses yang sekaligus sebagai masukan untuk sistem

tersebut

D. Syarat - Syarat Pelayanan Kesehatan
1. Tersedia dan berkesinambungan\Pelayanan kesehatan tersebut harus tersedia

dimasyarakat serta bersifat berkesinambungan artinya semua pelayanan kesehatan
yang dibutuhkan masyarakat tidak sulit ditemukan
2. Dapat diterima dan wajar, artinya pelayanan kesehatan tidak bertentangan dengan
keyakinan dan kepercayaan masyarakat.
3. Mudah dicapai, dipandang sudut lokasi untuk dapat mewujudkan pelayanan
kesehatan yang baik pengaturan distribusi sarana kesehatan menjadi sangat penting
4. Mudah dijangkau, dari sudut biaya untuk mewujudkan keadaan yang harus dapat
diupayakan biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi
masyarakat.
5. Bermutu, menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan yang disatu pihak dapat memuaskan para pemakai jasa pelayanan
dan dipihak lain tata cara penyelenggaraanya sesuai dengan kode etik serta standart
yang telah ditetapkan.

7

E. Masalah Pelayanan Kesehatan
Permasalahan utama pelayanan kesehatan saat ini antara lain adalah masih

tingginya disparitas status kesehatan antar tingkat sosial ekonomi, antar kawasan, dan
antara perkotaan dengan perdesaan. Secara umum status kesehatan penduduk dengan
tingkat sosial ekonomi tinggi, di kawasan barat Indonesia, dan di kawasan perkotaan,
cenderung lebih baik. Sebaliknya, status kesehatan penduduk dengan sosial ekonomi
rendah, di kawasan timur Indonesia dan di daerah perdesaan masih tertinggal.

Permasalahan penting lainnya yang dihadapi adalah terjadinya beban ganda
penyakit, yaitu belum teratasinya penyakit menular yang diderita oleh masyarakat seperti
tuberkulosis paru, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, dan diare, serta
munculnya kembali penyakit polio dan flu burung. Namun, pada waktu yang bersamaan
terjadi peningkatan penyakit tidak menular seperti penyakit jantung dan pembuluh darah,
serta diabetes melitus dan kanker.

Di sisi lain, kualitas, pemerataan, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan juga
masih rendah. Kualitas pelayanan menjadi kendala karena tenaga medis sangat terbatas
dan peralatan kurang memadai. Dari sisi jumlah, rasio tenaga kesehatan terhadap jumlah
penduduk yang harus dilayani masih rendah. Keterjangkauan pelayanan terkait erat
dengan jumlah dan pemerataan fasilitas kesehatan. Pada tahun 2002, untuk setiap
100.000 penduduk hanya tersedia 3,5 Puskesmas. Itu pun sebagian penduduk, terutama
yang tinggal daerah terpencil, tidak memanfaatkan Puskesmas karena keterbatasan sarana
transportasi dan kendala geografis.

Pelindungan masyarakat di bidang obat dan makanan masih rendah. Dalam era
perdagangan bebas, kondisi kesehatan masyarakat makin rentan akibat meningkatnya
kemungkinan konsumsi obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan
keamanan. Ketersediaan, mutu, keamanan obat, dan perbekalan kesehatan masih belum
optimal serta belum dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, obat asli
Indonesia (OAI) belum sepenuhnya dikembangkan dengan baik meskipun potensi yang
dimiliki sangat besar.

Perilaku masyarakat juga sering tidak mendukung hidup bersih dan sehat. Hal ini
dapat terlihat dari meluasnya kebiasaan merokok, rendahnya pemberian air susu ibu
(ASI) eksklusif, tingginya prevalensi gizi kurang dan gizi lebih pada balita, serta

8

kecenderungan meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS, penderita penyalahgunaan
narkotika, psikotropika, zat adiktif (Napza), dan kematian akibat kecelakaan.

F. Tingkat Pelayanan Kesehatan
Tingkat pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sistem pelayanan kesehatan yang
diberikan kepada masyarakat. Melalui tingkat pelayanan kesehatan akan dapat diketahui
kebutuhan dasar manusia tentang kesehatan.
Tingkat pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan adalah :
1. Promosi kesehatan / health promotion.
Pelayanan diberikan melalui peningkatan kesehatan dengan tujuan peningkatan status
kesehatan. Sasarannya adalah agar tidak terjadi gangguan kesehatan. Tingkat pelayanan
ini meliputi : kebersihan perseorangan, perbaikan sanitasi lingkungan, pemeriksaan
kesehatan berkala, pelayanan status gizi, kebiasaan hidup sehat, pelayanan prenatal,
pelayanan lansia, dan semua kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan status
kesehatan.
2. Perlindungan khusus (specific protection).
Di lakukan dengan melindungi masyarakat dari bahaya yang akan menyebabkan
penurunan status kesehatan atau bentuk perlindungan terhadap penyakit penyakit tertentu
dan ancaman kesehata yang termasuk dalam tingkat ini adalah : imunisasi, pelayanan dan
perlindungan keselamatan kerja.
3. Diagnosa dini dan pengobatan segera/early diagnosis and prompt treatment.
Diberikan mulai timbulnya gejala. Dilaksanakan untuk mencegah meluasnya penyakit
lebih lanjut serta dampak dari timbulnya penyakit sehingga tidak terjadi penyebaran.
Misalnya: survei pencarian kasus baik secara individu maupun masyarakat, survei
penyaringan kasus serta pencegahan terhadap meluasnya kasus.
4. Pembatasan kecacatan/disability limitation.
Dilakukan untuk mencegah agar pasien atau masyarakat tidak mengalami dampak
kecacatan akibat penyakit tertentu. Dilakukan pda kasus yang memiliki potensi
kecacatan. Misal : perawatan untuk menghentikan penyakit, mencegah komplikasi lebih
lanjut, pemberian segala fasilitas untuk mengatasi kecacatan, menncegah kematian.

9

5. Rehabilitasi/rehabilitation.
Dilakukan setelah pasien sembuh. Sangat diperlukan pada fase pemulihan terhadap
kecacatan, misal : program latihan, konsultasi dan diskusi psikologis untuk meningkatkan
koping individu positif sehingga gairah hidup meningkat.

G. Stratifikasi Pelayanan Kesehatan
Stratifikasi pelayanan kesehatan yang dianut oleh tiap negara tidaklah sama.

Namun secara umum stratifikasi pelayanan kesehatan dapat dikelompokkan menjadi tiga
macam, yaitu:
 Pelayanan kesehatan tingkat pertama (primary health services)
Pelayanan kesehatan jenis ini diperlukan untuk masyarakat yang sakit ringan dan
masyarakat yang sehat untuk meningkatkan kesehatan mereka (promosi kesehatan). Yang
dimaksud pelayanan kesehatan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang bersifat
pokok (basic health services), yang sangat dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat
serta mempunyai nilai strategis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pada
umunya pelayanan kesehatan tingkat pertama ini bersifat pelayanan rawat jalan
(ambulatory/ out patient services). Bentuk pelayanan ini di Indonesia adalah Puskesmas,
Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, dan Balkesmas.
 Pelayanan kesehatan tingkat kedua (secondary health services)
Yang dimaksud pelayanan kesehatan tingkat kedua adalah pelayanan kesehatan yang
lebih lanjut yang diperlukan oleh kelompok masyarakat yang memerlukan rawat inap (in
patient services) yang sudah tidak dapat ditangani oleh pelayanan kesehatan primer dan
memerlukan tersedianya tenaga-tenaga spesialis. Bentuk pelayanan ini misalnya Rumah
Sakit tipe C dan D.
 Pelayanan kesehatan tingkat ketiga (tertiary health services)
Yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan tingkat ketiga adalah pelayanan kesehatan
yang diperlukan oleh kelompok masyarakat atau pasien yang sudah tidak dapat ditangani
oleh pelayanan kesehatan sekunder, bersifat lebih komplek dan umumnya
diselenggarakan oleh tenaga-tenaga superspesialis. Bentuk pelayanan ini di Indonesia
adalah Rumah Sakit tipe A dan B (Azwar, 1996).

10

H. Batasan dan Jenis Pelayanan
1. Pelayanan kedokteran : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam kelompok

pelayanan kedokteran (medical services) ditandai dengan cara pengorganisasian yang
dapat bersifat sendiri (solo practice) atau secara bersama-sama dalam satu organisasi.
Tujuan utamanya untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan, serta
sasarannya terutama untuk perseorangan dan keluarga. Batasan pada pelayanan
kedokteran hanya ada istilah rehabilitatif dan kuratif.
2. Pelayanan kesehatan masyarakat : Pelayanan kesehatan yang termasuk dalam
kelompok kesehatan masyarakat (public health service) ditandai dengan cara
pengorganisasian yang umumnya secara bersama-sama dalam suatu organisasi. Tujuan
utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah penyakit,
serta sasarannya untuk kelompok dan masyarakat. Batasan pada pelayanan kesehatan
masyarakat ada istilah promotif dan preventif

11