Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

BAB IV
SUB SISTEM PEMBIAYAAN KESEHATAN

A. Pendahuluan
Kesehatan merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta

memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Pembangunan
kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kesehatan adalah
salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan Dalam Undang-undang
Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan ditetapkan bahwa kesehatan adalah keadaan
sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif
secara sosial dan ekonomi.

Kesehatan adalah unsur vital dan merupakan elemen konstitutif dalam proses
kehidupan seseorang. Tanpa adanya kesehatan yang baik maka tidak akan ada masyarakat
yang produktif. Dalam kehidupan berbangsa, pembangunan kesehatan merupakan suatu
hal yang bernilai sangat insentif. Nilai investasinya terletak pada tersedianya sumber daya
yang senantiasa “siap pakai” dan terhindar dari ancaman penyakit. Di Indonesia sendiri tak
bisa dipungkiri bahwa trend pembangunan kesehatan bergulir mengikuti pola rezim
penguasa. Ketika pemerintah negeri ini hanya memandang sebelah mata pada
pembangunan kesehatan, maka kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat akan
menjadi sangat memprihatinkan.

Salah satu sub sistem kesehatan nasional adalah subsistem pembiayaan kesehatan.
Jika ditinjau dari dari defenisi sehat, sebagaimana yang dimaksud oleh WHO, maka
pembiayaan pembangunan perumahan dan atau pembiayaan pengadaan pangan, yang
karena juga memiliki dampak terhadap derajat kesehatan, seharusnya turut pula
diperhitungkan. Pada akhir akhir ini, dengan makin kompleksnya pelayanan kesehatan
serta makin langkanya sumber dana yang tersedia, maka perhatian terhadap sub sistem
pembiayaan kesehatan makin meningkat. Pembahasan tentang subsistem pembiayaan
kesehatan ini tercakup dalam suatu cabang ilmu khusus yang dikenal dengan nama
ekonomi kesehatan.

44

B. Definisi Pembiayaan Kesehatan
Sub system pembiayaan kesehatan merupakan salah satu bidang ilmu dari ekonomi

kesehatan (health economy). Yang dimaksud dengan biaya kesehatan adalah besarnya dana
yang harus disediakan untuk menyelenggarakan dan atau memanfaatkan berbagai upaya
kesehatan yang diperlukan oleh perorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat. Dari
batasan ini segera terlihat bahwa biaya kesehatan dapat ditinjau dari dua sudut yakni :
1. Penyedia Pelayanan Kesehatan

Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut penyedia pelayanan (health
provider) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat menyelenggarakan
upaya kesehatan. Dengan pengertian yang seperti ini tampak bahwa kesehatan dari
sudut penyedia pelayanan adalah persoalan utama pemerintah dan atau pun pihak
swasta, yakni pihak-pihak yang akan menyelenggarakan upaya kesehatan.
2. Pemakai Jasa Pelayanan
Yang dimaksud dengan biaya kesehatan dari sudut pemakai jasa pelayanan (health
consumer) adalah besarnya dana yang harus disediakan untuk dapat memanfaatkan jasa
pelayanan. Berbeda dengan pengertian pertama, maka biaya kesehatan di sini menjadi
persoalan utama para pemakai jasa pelayanan. Dalam batas-batas tertentu, pemerintah
juga turut mempersoalkannya, yakni dalam rangka terjaminnya pemenuhan kebutuhan
pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkannya.

Dari batasan biaya kesehatan yang seperti ini segera dipahami bahwa pengertian
biaya kesehatan tidaklah sama antara penyedia pelayanan kesehatan (health provider)
dengan pemakai jasa pelayanan kesehatan (health consumer). Bagi penyedia pelayanan
kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan
untuk dapat menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan bagi pemakai jasa pelayanan
kesehatan, pengertian biaya kesehatan lebih menunjuk pada dana yang harus disediakan
untuk dapat memanfaatkan upaya kesehatan. Sesuai dengan terdapatnya perbedaan
pengertian yang seperti ini, tentu mudah diperkirakan bahwa besarnya dana yang dihitung
sebagai biaya kesehatan tidaklah sama antara pemakai jasa pelayanan dengan penyedia
pelayanan kesehatan. Besarnya dana bagi penyedia pelayanan lebih menunjuk padaa
seluruh biaya investasi (investment cost) serta seluruh biaya operasional (operational cost)
yang harus disediakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Sedangkan besarnnya
dana bagi pemakai jasa pelayanan lebih menunjuk pada jumlah uang yang harus
dikeluarkan (out of pocket) untuk dapat memanfaatka suatu upaya kesehatan.

45

Secara umum disebutkan apabila total dana yang dikeluarkan oleh seluruh pemakai
jasa pelayanan, dan arena itu merupakan pemasukan bagi penyedia pelayan kesehatan
(income) adalah lebih besar daripada yang dikeluarkan oleh penyedia pelayanan kesehatan
(expenses), maka berarti penyelenggaraan upaya kesehatan tersebut mengalami
keuntungan (profit). Tetapi apabila sebaliknya, maka berarti penyelenggaraan upaya
kesehatan tersebut mengalami kerugian (loss).

Perhitungan total biaya kesehatan satu negara sangat tergantung dari besarnya dana
yang dikeluarkan oleh kedua belah pihakk tersebut. Hanya saja, karena pada umumnya
pihak penyedia pelayanan kesehatan terutama yang diselenggrakan oleh ihak swasta tidak
ingin mengalami kerugian, dan karena itu setiap pengeluaran telah diperhitungkan terhadap
jasa pelayanan yang akan diselenggarakan, maka perhitungan total biaya kesehatan
akhirnya lebih banyak didasarkan pada jumlah dana yang dikeluarkan oleh para pemakai
jasa pelayanan kesehatan saja.

Di samping itu, karena di setiap negara selalu ditemukan peranan pemerintah, maka
dalam memperhitungkan jumlah dana yang beredar di sektor pemerintah. Tetapi karena
pada upaya kesehatan pemerintah selalu ditemukan adanya subsidi, maka cara perhitungan
yang dipergunakan tidaklah sama. Total biaya kesehatan dari sektor pemerintah tidak
dihitung dari besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa, dan karena itu
merupakan pendapatan (income) pemerintah, melainkan dari besarnya dana yang
dikeluarkan oleh pemerintah (expenses) untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

Dari uraian ini menjadi jelaslah untuk dapat menghitung besarnya total biaya
kesehatan yang berlaku di suatu negara, ada dua pedoman yang dipakai. Pertama, besarnya
dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan untuk sektor swasta. Kedua,
besarnya dana yang dikeluarkan oleh para pemakai jasa pelayanan kesehatan untuk sektor
pemerintah. Total biaya kesehatan adalah hasil dari penjumlahan dari kedua pengeluaran
tersebut.

C. Sumber Biaya Kesehatan
Telah kita ketahui bersama bahwa sumber pembiayaan untuk penyediaan fasilitas-

fasilitas kesehatan melibatkan dua pihak utama yaitu pemerintah (public) dan swasta
(private). Kini masih diperdebatkan apakah kesehatan itu sebenarnya barang public atau
private mengingat bahwa fasilitas-fasilitas kesehatan yang dipegang oleh pihak swasta
(private) cenderung bersifat komersil. Di sebagian besar wilayah Indonesia, sektor swasta
mendominasi penyediaan fasilitas kesehatan, lebih dari setengah rumah sakit yang tersedia

46

merupakan rumah sakit swasta, dan sekitar 30-50 persen segala bentuk pelayanan
kesehatan diberikan oleh pihak swasta (satu dekade yang lalu hanya sekitar 10 persen). Hal
ini tentunya akan menjadi kendala terutama bagi masyarakat golongan menengah ke
bawah. Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan jika menggunakan fasilitas-
fasilitas kesehatan swasta tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar
masyarakat Indonesia yang tergolong menengah ke bawah.

Sumber biaya kesehatan tidaklah sama antara satu negara dengan negara lain.
Secara umum sumber biaya kesehatan dapat dibedakan sebagai berikut :
1. Bersumber dari anggaran pemerintah

Pada sistem ini, biaya dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sepenuhnya
ditanggung oleh pemerintah. Pelayanannya diberikan secara cuma-cuma oleh
pemerintah sehingga sangat jarang penyelenggaraan pelayanan kesehatan disediakan
oleh pihak swasta. Untuk negara yang kondisi keuangannya belum baik, sistem ini
sulit dilaksanakan karena memerlukan dana yang sangat besar. Contohnya dana dari
pemerintah pusat dan provinsi.
2. Bersumber dari anggaran masyarakat
Dapat berasal dari individual ataupun perusahaan. Sistem ini mengharapkan agar
masyarakat (swasta) berperan aktif secara mandiri dalam penyelenggaraan maupun
pemanfaatannya. Hal ini memberikan dampak adanya pelayanan-pelayanan kesehatan
yang dilakukan oleh pihak swasta, dengan fasilitas dan penggunaan alat-alat
berteknologi tinggi disertai peningkatan biaya pemanfaatan atau penggunaannya oleh
pihak pemakai jasa layanan kesehatan tersebut. Contohnya CSR atau Corporate Social
Reponsibility) dan pengeluaran rumah tangga baik yang dibayarkan tunai atau melalui
sistem asuransi.
3. Bantuan biaya dari dalam dan luar negeri
Sumber pembiayaan kesehatan, khususnya untuk penatalaksanaan penyakit-penyakit
tertentu cukup sering diperoleh dari bantuan biaya pihak lain, misalnya oleh organisasi
sosial ataupun pemerintah negara lain. Misalnya bantuan dana dari luar negeri untuk
penanganan HIV dan virus H5N1 yang diberikan oleh WHO kepada negara-negara
berkembang (termasuk Indonesia).
4. Gabungan anggaran pemerintah dan masyarakat
Sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena dapat mengakomodasi
kelemahan-kelemahan yang timbul pada sumber pembiayaan kesehatan sebelumnya.
Tingginya biaya kesehatan yang dibutuhkan ditanggung sebagian oleh pemerintah

47

dengan menyediakan layanan kesehatan bersubsidi. Sistem ini juga menuntut peran
serta masyarakat dalam memenuhi biaya kesehatan yang dibutuhkan dengan
mengeluarkan biaya tambahan.

Dengan ikut sertanya masyarakat menyelenggarakan pelayanan kesehatan, maka
ditemukan pelayanan kesehatan swasta. Selanjutnya dengan diikutsertakannya masyarakat
membiayai pemanfaatan pelayanan kesehatan, maka pelayanan kesehatan tidaklah cuma-
cuma. Masyarakat diharuskan membayar pelayanan kesehatan yang dimanfaatkannya.
Sekalipun pada saat ini makin banyak saja negara yang mengikutsertakan masyarakat
dalam pembiayaan kesehatan, namun tidak ditemukan satu negara pun yang pemerintah
sepenuhnya tidak ikut serta. Pada negara yang peranan swastanya sangat dominan pun
peranan pemerintah tetap ditemukan. Paling tidak dalam membiayai upaya kesehatan
masyarakat, dan ataupun membiayai pelayanan kedokteran yang menyangkut kepentingan
masyarakat yang kurang mampu.

D. Macam Biaya Kesehatan
Biaya kesehatan banyak macamnya karena semuanya tergantung dari jenis dan

kompleksitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dan atau dimanfaatkan. Hanya
saja disesuaikan dengan pembagian pelayanan kesehatan, maka biaya kesehatan tersebut
secara umum dapat dibedakan atas dua macam yakni :
1. Biaya pelayanan kedokteran

Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kedokteran, yakni yang tujuan
utamanya untuk mengobati penyakit serta memulihkan kesehatan penderita.
2. Biaya pelayanan kesehatan masyarakat
Biaya yang dimaksudkan di sini adalah biaya yang dibutuhkan untuk
menyelenggarakan dan atau memanfaatkan pelayanan kesehatan masyarakat yakni
yang tujuan utamanya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta untuk
mencegah penyakit.

Sama halnya dengan biaya kesehatan secara keseluruhan, maka masing-masing
biaya kesehatan ini dapat pula ditinjau dari dua sudut yakni dari sudut penyelenggara
kesehatan (health provider) dan dari sudut pemakai jasa pelayanan kesehatan (health
consumer).

48

E. Syarat Pokok dan Fungsi Pembiayaan Kesehatan
Suatu biaya kesehatan yang baik haruslah memenuhi beberapa syarat pokok yakni :
1. Jumlah
Syarat utama dari biaya kesehatan haruslah tersedia dalam jumlah yang cukup.
Yang dimaksud cukup adalah dapat membiayai penyelenggaraan semua upaya
kesehatan yang dibutuhkan serta tidak menyulitkan masyarakat yang ingin
memanfaatkannya.
2. Penyebaran
Berupa penyebaran dana yang harus sesuai dengan kebutuhan. Jika dana yang
tersedia tidak dapat dialokasikan dengan baik, niscaya akan menyulitkan
penyelenggaraan setiap upaya kesehatan.
3. Pemanfaatan
Sekalipun jumlah dan penyebaran dana baik, tetapi jika pemanfaatannya tidak
mendapat pengaturan yang optimal, niscaya akan banyak menimbulkan masalah,
yang jika berkelanjutan akan menyulitkan masyarakat yang membutuhkan
pelayanan kesehatan.
Untuk dapat melaksanakan syarat-syarat pokok tersebut maka perlu dilakukan
beberapa hal, yakni :
a. Peningkatan Efektifitas
Peningkatan efektifitas dilakukan dengan mengubah penyebaran atau alokasi
penggunaan sumber dana. Berdasarkan pengalaman yang dimiliki, maka
alokasi tersebut lebih diutamakan pada upaya kesehatan yang menghasilkan
dampak yang lebih besar, misalnya mengutamakan upaya pencegahan, bukan
pengobatan penyakit.
b. Peningkatan Efisiensi
Peningkatan efisiensi dilakukan dengan memperkenalkan berbagai
mekanisme pengawasan dan pengendalian. Mekanisme yang dimaksud untuk
peningkatan efisiensi antara lain:
a. Standar minimal pelayanan. Tujuannya adalah menghindari pemborosan.
Pada dasarnya ada dua macam standar minimal yang sering dipergunakan
yakni:
 standar minimal sarana, misalnya standar minimal rumah sakit dan
standar minimal laboratorium.

49

 standar minimal tindakan, misalnya tata cara pengobatan dan
perawatan penderita, dan daftar obat-obat esensial.

Dengan adanya standard minimal pelayanan ini, bukan saja pemborosan
dapat dihindari dan dengan demikian akan ditingkatkan efisiensinya, tetapi
juga sekaligus dapat pula dipakai sebagai pedoman dalam menilai mutu
pelayanan.
b. Kerjasama. Bentuk lain yang diperkenalkan untuk meningkatkan

efisiensi ialah memperkenalkan konsep kerjasama antar berbagai sarana
pelayanan kesehatan. Terdapat dua bentuk kerjasama yang dapat
dilakukan yakni:
 Kerjasama institusi, misalnya sepakat secara bersama-sama membeli

peralatan kedokteran yang mahal dan jarang dipergunakan. Dengan
pembelian dan pemakaian bersama ini dapat dihematkan dana yang
tersedia serta dapat pula dihindari penggunaan peralatan yang
rendah. Dengan demikian efisiensi juga akan meningkat.
 Kerjasama sistem, misalnya sistem rujukan, yakni adanya hubungan
kerjasama timbal balik antara satu sarana kesehatan dengan sarana
kesehatan lainnya.

Fungsi pembiayaan kesehatan antara lain :
a. Penggalian dana

1) Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM). Sumber dana untuk
UKM terutama berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah, melalui pajak
umum, pajak khusus, bantuan dan pinjaman serta berbagai sumber lainnya. Sumber
dana lain untuk upaya kesehatan masyarakat adalah swasta serta masyarakat.
Sumber dari swasta dihimpun dengan menerapkan prinsip public-private patnership
yang didukung dengan pemberian insentif, misalnya keringanan pajak untuk setiap
dana yang disumbangkan. Sumber dana dari masyarakat dihimpun secara aktif oleh
masyarakat sendiri guna membiayai upaya kesehatan masyarakat, misalnya dalam
bentuk dana sehat atau dilakukan secara pasif yakni menambahkan aspek kesehatan
dalam rencana pengeluaran dari dana yang sudah terkumpul di masyarakat,
contohnya dana sosial keagamaan.

50

2) Penggalian dana untuk Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) berasal dari masing-
masing individu dalam satu kesatuan keluarga. Bagi masyarakat rentan dan
keluarga miskin, sumber dananya berasal dari pemerintah melalui mekanisme
jaminan pemeliharaan kesehatan wajib.

b. Pengalokasian dana
1) Alokasi dana dari pemerintah yakni alokasi dana yang berasal dari pemerintah
untuk UKM dan UKP dilakukan melalui penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja baik pusat maupun daerah sekurang-kurangnya 5% dari PDB atau 15% dari
total anggaran pendapatan dan belanja setiap tahunnya.
2) Alokasi dana dari masyarakat yakni alokasi dana dari masyarakat untuk UKM
dilaksanakan berdasarkan asas gotong royong sesuai dengan kemampuan.
Sedangkan untuk UKP dilakukan melalui kepesertaan dalam program jaminan
pemeliharaan kesehatan wajib dan atau sukarela.

c. Pembelanjaan
1) Pembiayaan kesehatan dari pemerintah dan public-private patnership digunakan
untuk membiayai UKM.
2) Pembiayaan kesehatan yang terkumpul dari Dana Sehat dan Dana Sosial
Keagamaan digunakan untuk membiayai UKM dan UKP.
3) Pembelajaan untuk pemeliharaan kesehatan masyarakat rentan dan kesehatan
keluarga miskin dilaksanakan melalui Jaminan Pemeliharaan Kesehatan wajib.

Jika diperhatikan syarat pokok pembiayaan kesehatan sebagaimana dikemukakan di
atas, segera terlihat bahwa untuk memenuhinya tidaklah semudah yang diperkirakan.
Sebagai akibat makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan dan juga
karena telah dipergunakarmya berbagai peralatan canggih, menyebabkan pelayanan
kesehatan semakin bertambah komplek. Kesemuanya ini disatu pihak memang
mendatangkan banyak keuntungan yakni makin meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat, namun di pihak lain temyata juga mendatangkan banyak masalah. Adapun
berbagai masalah tersebut jika ditinjau dari sudut pembiayaan kesehatan secara sederhana
dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Kurangnya dana yang tersedia

Di banyak negara terutama di negara yang sedang berkembang, dana yang disediakan
untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan tidaklah memadai. Rendahnya alokasi
anggaran ini kait berkait dengan masih kurangnya kesadaran pengambil keputusan

51

akan pentingnya arti kesehatan. Kebanyakan dari pengambilan keputusan menganggap
pelayanan kesehatan tidak bersifat produktif melainkan bersifat konsumtif dan karena
itu kurang diprioritaskan. Kita dapat mengambil contoh di Indonesia misalnya, jumlah
dana yang disediakan hanya berkisar antara 2 – 3% dari total anggaran belanja dalam
setahun.
b. Penyebaran dana yang tidak sesuai
Masalah lain yang dihadapi ialah penyebaran dana yang tidak sesuai, karena
kebanyakan justru beredar di daerah perkotaan. Padahal jika ditinjau dari penyebaran
penduduk, terutama di negara yang sedang berkembang, kebanyakan penduduk
bertempat tinggal di daerah pedesaan.
c. Pemanfaatan dana yang tidak tepat
Pemanfaatan dana yang tidak tepat juga merupakan salah satu masalah yang dihadapi
dalam pembiayaan kesehatan ini. Adalah mengejutkan bahwa di banyak negara tenyata
biaya pelayanan kedokterannya jauh lebih tinggi dari pada pelayanan kesehatan
masyarakat. Padahal semua pihak telah mengetahui bahwa pelayanan kedokteran
dipandang kurang efektif dari pada pelayanan kesehatan masyarakat.
d. Pengelolaan dana yang belum sempurna
Seandainya dana yang tersedia amat terbatas, penyebaran dan pemanfaatannya belum
begitu sempuma, namun jika apa yang dimiliki tersebut dapat dikelola dengan baik,
dalam batas-batas tertentu tujuan dari pelayanan kesehatan masih dapat dicapai.
Sayangnya kehendak yang seperti ini sulit diwujudkan. Penyebab utamanya ialah
karena pengelolaannya memang belum sempurna, yang kait berkait tidak hanya dengan
pengetahuan dan keterampilan yang masih terbatas, tetapi juga ada kaitannya dengan
sikap mental para pengelola.
e. Biaya kesehatan yang makin meningkat
Masalah lain yang dihadapi oleh pembiayaan kesehatan ialah makin meningkatnya
biaya pelayanan kesehatan itu sendiri.

52

BAB V
SUB SISTEM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
A. Pendahuluan
Keberhasilan suatu negara sangat ditentukan oleh SDM merupakan faktor utama
dan strategis bagi tercapainya pembangunan suatu bangsa. SDM yang kuat dan berdaya
saing tinggi dalam berbagai aspek akan mendukung peningkatan pembangunan, baik di
bidang ekonomi, kesehatan maupun di bidang sosial dan budaya. SDM yang berdaya saing
tinggi merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan di era global yang diwarnai dengan
semakin ketanya persaingan antar individu dan antar negara dalam kompetisi kehidupan
manusia. Menghadapi persaingan yang berupaya untuk memenangkan dan menangkap
peluang yang ada diperlukan pengembangan SDM yang terfokus pada penguasaan
kompetensi pada suatu bidang tertentu yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan
daya saing di tingkat nasional maupun internasional (Irwansyah, 2011 dalam
abeacheagle.blogspot.com, 2012).
Untuk mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2015, pembangunan kesehatan di daerah
baik propinsi maupun Kabupaten/Kota ditujukan untuk menciptakan dan mempertahankan
Propinsi, Kabupaten/Kota Sehat dengan menerapkan Pembangunan Berwawasan
Kesehatan. Oleh karena itu, untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia Sehat 2015
tersebut diperlukan SDM Kesehatan yang bermutu dan merata. SDM yang berkualitas akan
mendorong terciptanya produktivitas yang tinggi yang akan menjadi modal dasar bagi
keberhasilan pembangunan kesehatan secara nasional sehingga dapat mensejahterakan
kehidupan bangsa dan pada akhirnya akan memperkuat Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Dalam mewujudkan SDM seperti yang dicita-citakan tersebut diperlukan kerja
keras untuk menghadapi berbagai kendala dan tantangan yang berat ( Irwansyah, 2011
dalam abeacheagle.blogspot.com, 2012 ).
Pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan merupakan komponen
strategis pembangunan kesehatan guna mempercepat pemerataan pelayanan kesehatan dan
pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Kinerja suatu organisasi akan ditentukan oleh
salah satu unsur utama yaitu kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari upaya
pengembangan sumber daya manusia di bidang kesehatan adalah meningkatnya
pemberdayaan dan penyediaan sumber daya manusia dibidang kesehatan dari masyarakat

53

dan pemerintah yang bermutu dalam jumlah dan jenis yang cukup sesuai dengan kebutuhan
( Irwansyah, 2011 dalam abeacheagle.blogspot.com, 2012 ).
B. Sumber Daya Manusia Indonesia

Sumber Daya Manusia ( SDM ) adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia
untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang
mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju
tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan.
Dalam pengertian praktis sehari-hari, SDM lebih dimengerti sebagai bagian integral dari
sistem yang membentuk suatu organisasi. Oleh karena itu, dalam bidang kajian psikologi,
para praktisi SDM harus mengambil penjurusan industri dan organisasi. Selain itu, SDM
juga merupakan potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan
eksistensinya yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal ( non material/non
finansial ) didalam organisasi bisnis, yang dapat diwujudkan menjadi potensi nyata secara
fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi
(sembiringjuniati.blogspot.com, 2012).

Terkait dengan kondisi SDM Indonesia yaitu adanya ketimpangan antara jumlah
kesempatan kerja dan angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja nasional pada krisis ekonomi
tahun pertama (1998) sekitar 92,73 juta orang, sementara jumlah kesempatan kerja yang
ada hanya sekitar 87,67 juta orang dan ada sekitar 5,06 juta orang penganggur terbuka (
open unemployment ). Angka ini meningkat terus selama krisis ekonomi yang kini
berjumlah sekitar 8 juta. Kedua, tingkat pendidikan angkatan kerja yang ada masih relatif
rendah. Struktur pendidikan angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan dasar
yaitu sekitar 63,2 % ( emperordeva.wordpress.com, 2008 ).

Kedua masalah tersebut menunjukkan bahwa ada kelangkaan kesempatan kerja dan
rendahnya kualitas angkatan kerja secara nasional di berbagai sektor ekonomi. Lesunya
dunia usaha akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan sampai saat ini mengakibatkan
rendahnya kesempatan kerja terutama bagi lulusan perguruan tinggi. Sementara di sisi lain
jumlah angkatan kerja lulusan perguruan tinggi terus meningkat. Sampai dengan tahun
2000 ada sekitar 2,3 juta angkatan kerja lulusan perguruan tinggi. Kesempatan kerja yang
terbatas bagi lulusan perguruan tinggi ini menimbulkan dampak semakin banyak angka
pengangguran sarjana di Indonesia. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi

54

( Ditjen Dikti ) Depdiknas angka pengangguran sarjana di Indonesia lebih dari 300.000
orang ( emperordeva.wordpress.com, 2008).

Masalah SDM inilah yang menyebabkan proses pembangunan yang berjalan
selama ini kurang didukung oleh produktivitas tenaga kerja yang memadai. Itu sebabnya
keberhasilan pembangunan yang selama 32 tahun dibanggakan dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata 7 %, hanya berasal dari pemanfaatan sumber daya alam intensif
(hutan dan hasil tambang), arus modal asing berupa pinjaman dan investasi langsung.
Dengan demikian, bukan berasal dari kemampuan manajerial dan produktivitas SDM yang
tinggi. Keterpurukan ekonomi nasional yang berkepanjangan hingga kini merupakan bukti
kegagalan pembangunan akibat dari rendahnya kualitas SDM (emperordeva.wordpress.
com, 2008).

Rendahnya SDM Indonesia diakibatkan kurangnya penguasaan IPTEK, karena
sikap mental dan penguasaan IPTEK yang dapat menjadi subyek atau pelaku pembangunan
yang handal. Dalam kerangka globalisasi, penyiapan pendidikan perlu juga disinergikan
dengan tuntutan kompetisi. Oleh karena itu dimensi daya saing dalam SDM semakin
menjadi faktor penting sehingga upaya memacu kualitas SDM melalui pendidikan
merupakan tuntutan yang harus dikedepankan ( emperordeva.wordpress.com, 2008).

C. Sumber Daya Manusia Kesehatan
SDM atau tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan

profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk
jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan. SDM atau tenaga kesehatan berperan sebagai
perencana, penggerak dan sekaligus pelaksana pembangunan kesehatan sehingga tanpa
tersedianya tenaga dalam jumlah dan jenis yang sesuai, maka pembangunan kesehatan
tidak akan dapat berjalan secara optimal. SDM Kesehatan juga merupakan tenaga
kesehatan profesi termasuk tenaga kesehatan strategis dan tenaga kesehatan non profesi
serta tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang terlibat dan bekerja serta mengabdikan
dirinya seperti dalam upaya dan manajemen kesehatan (sdmrumahsakit.blogspot.com,
2011).

Kebijakan tentang pendayagunaan tenaga kesehatan sangat dipengaruhi oleh
kebijakan kebijakan sektor lain, seperti kebijakan sektor pendidikan, kebijakan sektor

55

ketenagakerjaan, sektor keuangan dan peraturan kepegawaian. Kebijakan sektor kesehatan
yang berpengaruh terhadap pendayagunaan tenaga kesehatan antara lain kebijakan tentang
arah dan strategi pembangunan kesehatan, kebijakan tentang pelayanan kesehatan,
kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dan kebijakan tentang
pembiayaan kesehatan ( sdmrumahsakit.blogspot.com, 2011 ).

Selain dari pada itu, beberapa faktor makro yang berpengaruh terhadap
pendayagunaan tenaga kesehatan yaitu desentralisasi, globalisasi, menguatnya
komersialisasi pelayanan kesehatan, teknologi kesehatan dan informasi. SDM dalam
kesehatan mempunyai berbagai keahlian sesuai dengan profesi masing-masing seperti
dokter, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, fisioterapis, apoteker, analis farmasi
dan sebagainya yang mempunyai pendidikan atau keahlian khusus untuk melakukan
pekerjaan tertentu yang berhubungan dengan jiwa dan fisik manusia, serta lingkungannya (
sdmrumahsakit.blogspot.com, 2011 ).

D. Perkembangan dan Hambatan Situasi SDM Kesehatan
Secara terperinci dapat digambarkan perkembangan dan hambatan situasi sumber

daya kesehatan sebagai berikut:
1. Ketenagaan
Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting didalam peningkatan pelayanan kesehatan,
peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama mengingat tenaga kesehatan saat ini
belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 sedangkan yang berpendidikan SPK serta
sederajat minim terhadap pelatihan tehnis, hal ini juga berkaitan dengan globalisasi dunia
dan persaingan terhadap kualitas ketenagaan harus menjadi pemicu (
sdmrumahsakit.blogspot.com, 2011 ).
2. Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor utama didalam
peningkatan pelayanan kesehatan, baik untuk belanja modal maupun belanja barang. Di
dalam upaya peningkatan pembiayaan terhadap sektor kesehatan dianggarkan melalui dana
APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta sumber lainnya (sdmrumahsakit.blogspot.
com, 2011).

56

3. Sarana Kesehatan Dasar
Komponen lain di dalam sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian
sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang
menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama,
pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Pembangunan sarana kesehatan harus
dilengkapi dengan peralatan medis, peralatan nonmedis, peralatan laboratorium beserta
reagensia, alat pengolah data kesehatan, peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan
kendaraan roda dua (sdmrumahsakit.blogspot.com, 2011 ).

E. Tatanan SDM dalam Kesehatan
Dalam SKN ( Sistem Kesehatan Nasional ) terdapat subsistem SDM Kesehatan

yang merupakan tatanan yang menghimpun bentuk dan cara penyelenggaraan upaya
pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan, yang meliputi upaya perencanaan,
pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan untuk
mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna mewujudkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya. Jadi tatanan SDM dalam kesehatan antara lain:
1. Upaya Perencanaan SDM Kesehatan

Penyusunan rencana kebutuhan SDM Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan
kebutuhan SDM Kesehatan yang diutamakan, baik dalam upaya kesehatan primer
maupun upaya kesehatan sekunder serta tersier. Perencanaan SDM Kesehatan yang
meliputi jenis, jumlah dan kualifikasinya dilakukan dengan meningkatkan dan
memantapkan keterkaitannya dengan unsur lainnya dalam manajemen pengembangan
dan pemberdayaan SDM Kesehatan dengan memperhatikan tujuan pembangunan
kesehatan dan kecenderungan permasalahan kesehatan di masa depan. Perencanaan
SDM Kesehatan dilakukan dengan mendasarkan pada fakta ( berbasis bukti ) melalui
peningkatan sistem informasi SDM Kesehatan ( Depkes RI, 2009 ).
2. Upaya Pengadaan SDM Kesehatan
Upaya pengadaan SDM Kesehatan adalah dengan melaksanakan pendidikan dan
pelatihan SDM Kesehatan. Standar pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM
Kesehatan mengacu kepada standar pelayanan dan standar kompetensi SDM
Kesehatan dan perlu didukung oleh etika profesi SDM Kesehatan tersebut. Pemerintah

57

dengan melibatkan organisasi profesi dan masyarakat menetapkan standar kompetensi
dan standar pendidikan yang berlaku secara nasional. Pemerintah bertanggungjawab
mengatur pendirian institusi pendidikan dan pembukaan program pendidikan tenaga
kesehatan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan. Pendirian institusi
pendidikan dan pembukaan program pendidikan ditekankan untuk menghasilkan
lulusan tenaga kesehatan yang bermutu dan dapat bersaing secara global dengan
memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan, dinamika pasar baik di dalam
maupun di luar negeri, dan kemampuan produksi tenaga kesehatan dengan yang sudah
ada ( Depkes RI, 2009 ).
Pemerintah dengan melibatkan organisasi profesi membentuk badan regulator profesi
yang bertugas menyusun berbagai peraturan persyaratan, menentukan kompetensi
umum, prosedur penetapan kompetensi khusus tenaga kesehatan, serta menentukan
sertifikasi institusi pendidikan dan pelatihan profesi. Kompetensi tenaga kesehatan
harus setara dengan kompetensi tenaga kesehatan di dunia internasional, sehingga
registrasi tenaga kesehatan lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional.
Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus memenuhi akreditasi sesuai
dengan peraturan perundangan. Institusi/fasilitas pelayanan kesehatan yang
terakreditasi wajib mendukung penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan.
Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan harus responsif gender yang
berorientasi kepada kepentingan peserta didik (Depkes RI, 2009).
3. Upaya Pendayagunaan SDM Kesehatan
Pemerintah Pusat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melakukan upaya
penempatan tenaga kesehatan yang ditujukan untuk mencapai pemerataan yang
berkeadilan dalam pembangunan kesehatan. Dalam rangka penempatan tenaga
kesehatan untuk kepentingan pelayanan publik dan pemerataan, pemerintah melakukan
berbagai pengaturan untuk memberikan imbalan material atau non material kepada
tenaga kesehatan untuk bekerja di bidang tugas atau daerah yang tidak diminati, seperti
daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan
terdepan, serta daerah bencana dan rawan konflik ( Depkes RI, 2009 ).
Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dan Swasta melakukan rekrutmen dan
penempatan tenaga kesehatan dan tenaga pendukung kesehatan yang diperlukan sesuai

58

dengan kebutuhan pembangunan kesehatan dan atau menjalankan tugas dan fungsi
institusinya. Pemerintah Daerah bersama UPT-nya dan masyarakat melakukan
rekrutmen dan penempatan tenaga penunjang ( tenaga masyarakat ) yang diperlukan
untuk mendukung UKBM sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan.
Pemerintah dan swasta mengembangkan dan menerapkan pola karir tenaga kesehatan
yang dilakukan secara transparan, terbuka dan lintas institusi melalui jenjang jabatan
struktural dan jabatan fungsional. Pemerintah bersama organisasi profesi dan swasta
mengupayakan penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan
karir dan profesionalisme tenaga kesehatan ( Depkes RI, 2009 ).
Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk keperluan luar negeri diatur oleh lembaga
pemerintah dalam rangka menjamin keseimbangan antara kemampuan pengadaan
tenaga kesehatan di Indonesia dan kebutuhan tenaga kesehatan Indonesia di luar negeri
serta melindungi hak-hak dan hak asasi manusia tenaga kesehatan Indonesia di luar
negeri. Pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing hanya dilakukan pada
tingkat konsultan pada bidang tertentu, dalam rangka alih teknologi dan ditetapkan
melalui persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Dalam rangka
mengantisipasi globalisasi perlu dilakukan pengaturan agar masuknya SDM Kesehatan
warga negara asing dengan teknologi, modal dan pengalaman yang mereka punyai
tidak merugikan SDM Kesehatan Indonesia ( Depkes RI, 2009 ).
Tenaga kesehatan Warga Negara Indonesia lulusan institusi luar negeri yang telah
memperoleh pengakuan dari Departemen yang bertanggung-jawab atas pendidikan
nasional, mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan tenaga kesehatan lulusan
dalam negeri. Dalam rangka pendayagunaan SDM Kesehatan yang sesuai kebutuhan
pembangunan kesehatan, perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM Kesehatan secara
terus menerus (pra-jabatan/”pre-service” dan “in-service”), diantaranya melalui
pelatihan yang terakreditasi yang dilaksanakan oleh institusi penyelenggara pelatihan
yang terakreditasi ( Depkes RI, 2009 ).
4. Upaya Pembinaan dan Pengawasan SDM Kesehatan
Pembinaan penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan di
berbagai tingkatan dan atau organisasi memerlukan komitmen yang kuat dari
pemerintah dan dukungan peraturan perundang-undangan mengenai pengembangan

59

dan pemberdayaan SDM Kesehatan tersebut. Pembinaan dan pengawasan praktik
profesi bagi tenaga kesehatan profesi dilakukan melalui sertifikasi, registrasi, uji
kompetensi dan pemberian lisensi bagi tenaga kesehatan yang memenuhi syarat
(Depkes RI, 2009 ).
Sertifikasi tenaga kesehatan dalam bentuk ijazah dan sertifikat kompetensi diberikan
Departemen Kesehatan setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan organisasi
profesi terkait.Registrasi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan praktik profesi di
seluruh wilayah Indonesia diberikan oleh Departemen Kesehatan, yang dalam
pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi.
Perizinan/lisensi tenaga kesehatan profesi untuk melakukan praktik dalam rangka
memperoleh penghasilan secara mandiri dari profesinya diberikan oleh instansi
kesehatan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari
organisasi profesi terkait ( Depkes RI, 2009 ).
Pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan dilakukan melalui sistem karier,
penggajian, dan insentif untuk hidup layak sesuai dengan tata nilai di masyarakat dan
beban tugasnya agar dapat bekerja secara profesional. Pengawasan SDM Kesehatan
dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran disiplin melalui pengawasan
melekat dan pengawasan profesi. Dalam hal terjadi pelanggaran disiplin oleh tenaga
kesehatan maupun tenaga pendukung/penunjang kesehatan yang bekerja dalam bidang
kesehatan dan menyebabkan kerugian pada pihak lain, maka sanksi administrasi
maupun pidana harus dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat maupun tenaga
yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku ( Depkes RI, 2009 ).
Prinsip subsistem SDM Kesehatan antara lain:
1. Adil dan Merata serta Demokratis
Pemenuhan ketersediaan SDM Kesehatan ke seluruh wilayah Indonesia harus
berdasarkan pemerataan dan keadilan sesuai dengan potensi dan kebutuhan
pembangunan kesehatan serta dilaksanakan secara demokratis, tidak diskriminatif
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai budaya dan
kemajemukan bangsa ( Depkes RI, 2009 ).

60

2. Kompeten dan Berintegritas
Pengadaan SDM Kesehatan melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai standar
pelayanan dan standar kompetensi serta menghasilkan SDM yang menguasai iptek,
profesional, beriman, bertaqwa, mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing tinggi
(Depkes RI, 2009).

3. Objektif dan Transparan
Pembinaan dan pengawasan serta pendayagunaan ( termasuk pengembangan karir )
SDM Kesehatan dilakukan secara objektif dan transparan berdasarkan prestasi kerja
dan disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan ( Depkes RI, 2009 ).

4. Hierarki dalam SDM Kesehatan
Pengembangan dan pemberdayan SDM Kesehatan dalam mendukung pembangunan
kesehatan perlu memperhatikan adanya susunan hierarki SDM Kesehatan yang
ditetapkan berdasarkan jenis dan tingkat tanggung-jawab, kompetensi, serta
keterampilan masing-masing SDM Kesehatan ( Depkes RI, 2009 ).

Tujuan umum subsistem SDM Kesehatan adalah untuk tersedianya SDM Kesehatan yang
mencukupi, terdistribusi secara adil dan termanfaatkan secara berdaya-guna dan berhasil-
guna, untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan guna meningkatkan
derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Tujuan SDM Kesehatan, secara khusus antara
lain untuk menghasilkan sumber daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi
sebagai berikut:
1. Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di

bidang promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode
dan kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya di dalam
pengembangan dan pengelolaan SDM Kesehatan.
2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan
pengelolaan SDM Kesehatan melalui kegiatan penelitian.
3. Mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan
ketajaman analisis permasalahan kesehatan, merumuskan dan melakukan advokasi
program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan SDM
Kesehatan (sdmrumahsakit.blogspot.com, 2011 ).
Unsur-unsur subsistem SDM Kesehatan antara lain :

61

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan ( SDM Kesehatan)
Sumber daya manusia Kesehatan, baik tenaga kesehatan maupun tenaga
pendukung/penunjang kesehatan, mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan
dasarnya (hak asasi) dan sebagai makhluk sosial, dan wajib memiliki kompetensi
untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, serta mempunyai etika, berakhlak
luhur dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya ( Depkes RI, 2009 ).

2. Sumber Daya Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Sumber daya pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan adalah sumber
daya pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan, yang meliputi
berbagai standar kompetensi, modul dan kurikulum serta metode pendidikan dan
latihan, sumber daya manusia pendidikan dan pelatihan, serta institusi/fasilitas
pendidikan dan pelatihan yang menyediakan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan. Dalam sumber daya ini juga termasuk sumber daya manusia, dana, cara
atau metode, serta peralatan dan perlengkapan untuk melakukan perencanaan,
pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan SDM Kesehatan ( Depkes RI,
2009 ).

3. Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan
Penyelenggaraan pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan meliputi
upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan
SDM Kesehatan. Perencanaan SDM Kesehatan adalah upaya penetapan jenis,
jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan
pembangunan kesehatan. Pengadaan SDM Kesehatan adalah upaya yang meliputi
pendidikan tenaga kesehatan dan pelatihan SDM Kesehatan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan kesehatan. Pendayagunaan SDM Kesehatan adalah upaya
pemerataan dan pemanfaatan serta pengembangan SDM Kesehatan. Pembinaan
dan pengawasan SDM Kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan
dukungan, serta mengawasi pengembangan dan pemberdayaan SDM Kesehatan (
Depkes RI, 2009 ).
Upaya kesehatan sangat ditentukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan

yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar kesehatan. SDM dipandang sebagai
komponen kunci untuk menggerakkan pembangunan kesehatan, yang bertujuan untuk

62

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar
terwujud derajat kesehatan yang optimal. Dalam hal pencapaian target pembangunan
milenium bidang kesehatan, dapat dikatakan secara nasional sudah sejalan dengan target
yang diharapkan, namun beberapa masalah kesehatan masih menuntut kerja keras semua
pihak, antara lain penurunan angka kematian ibu, pencegahan penularan infeksi baru HIV,
perluasan akses terhadap sarana air bersih dan air minum bagi masyarakat perkotaan dan
perdesaan serta penurunan laju pertambahan penduduk. Isu SDM kesehatan menjadi
semakin strategis sejalan dengan berlakunya Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, termasuk dengan penyediaan jaminan
kesehatan bagi seluruh penduduk di Indonesia. Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
mulai 1 Januari 2014 membutuhkan ketersediaan SDM kesehatan dalam jumlah, jenis dan
mutu yang memadai dan terdistribusi dengan baik.

Tantangan di bidang SDM kesehatan yang kompleks tidak memungkinkan untuk
diatasi oleh Kementerian Kesehatan sendiri. Dukungan kerjasama dan jalinan koordinasi
yang baik dari para pemangku kepentingan terkait dalam jangka panjang mutlak
diperlukan, baik di tingkat pusat dan daerah. Hal ini hanya dapat dicapai melalui komitmen
politis di tingkat pimpinan yang dapat menggalang berbagai upaya untuk pengembangan
SDM kesehatan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk swasta dan masyarakat.

Sejak tahun 2010, Indonesia telah membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi
Pengembangan Tenaga Kesehatan yang beranggotakan lintas Kementerian/ Lembaga,
perwakilan organisasi profesi, asosiasi pendidikan tenaga kesehatan, asosiasi fasilitas
pelayanan kesehatan, dan perwakilan lembaga internasional, dibawah koordinasi
Kementerian Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat dan Kementerian Kesehatan.
Lokakarya Nasional Pengembangan Tenaga Kesehatan tahun 2011 dan 2012, telah
menghasilkan komitmen berupa dokumen Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan
Tahun 2011-2025 yang diharapkan menjadi acuan pemangku kepentingan untuk
mendukung pelaksanaan pengembangan tenaga kesehatan.

Lokakarya Nasional Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan tahun
2013 diharapkan menjadi forum yang berpeluang untuk menghasilkan komitmen di tataran
politis dan teknis untuk melaksanakan pengembangan tenaga kesehatan. Selain menjadi
ajang dialog antar pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah, forum ini diharapkan

63

dapat menjadi momentum bagi para pemangku kepentingan untuk memulai tindakan nyata
dalam memperkuat SDM kesehatan.

Terkait hal tersebut diatas, sebuah Lokakarya Nasional (LokNas) Pengembangan
dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2013 diselenggarakan di
Jakarta tertanggal 29-31 Oktober 2013. Tujuan umum dari kegiatan tersebut adalah
meningkatkan sinergisme antara pemangku kepentingan di pusat dan daerah dalam
mengembangkan dan memberdayakan SDM Kesehatan dalam konteks persiapan
pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dan upaya akselerasi terhadap tujuan
pembangunan milenium kesehatan. Adapun dua luaran (output) yang diharapkan dari
pelaksanaan LokNas tersebut adalah:
1. Upaya strategis dan praktis dalam pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan

termasuk peluang replikasi hasil best practice
2. Kesepakatan/komitmen pelaksanaan rekomendasi langkah-langkah penguatan SDM

kesehatan dan monitoring bersama untuk mendukung tercapainya Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN) dan Melinium Development Goals (MDG) kesehatan sekarang menjadi
Sustainable Development Goals (SDG).

Sumber daya manusia kesehatan (SDM Kesehatan) merupakan tatanan yang
menghimpun berbagai upaya perencanaan. Pendidikan, dan pelatihan, serta pendayagunaan
tenaga kesehatan secara terpadu dan saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan
masyarakat setinggi-tingginya. Tenaga kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara
aktif dan profesional di bidang kesehatan, berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang
untuk jenis tertentu memerlukan upaya kesehatan.

Ada 2 bentuk dan cara penyelenggaraan SDM kesehatan, yaitu :
1. Tenaga kesehatan, yaitu semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional di

bidang kesehatan berpendidikan formal kesehatan atau tidak, yang untuk jenis tertentu
memerlukan upaya kesehatan.
2. SDM Kesehatan yaitu tatanan yang menghimpun berbagai upaya perencanaan,
pendidikan dan pelatihan serta pendayagunaan tenaga kesehatan secara terpadu dan
saling mendukung guna mencapai derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
Tujuan SDM Kesehatan, secara khusus bertujuan untuk menghasilkan sumber daya
manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai berikut :

64

1. Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode dan
kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya didalam pengembangan dan
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan.

2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian.

3. Mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan
ketajaman analisis permasalahan kesehatan,merumuskan dan melakukan advokasi
program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sumber
daya manusia kesehatan

Perencanaan SDM Kesehatan
Perencanaan SDM Kesehatan adalah proses estimasi terhadap jumlah SDM

berdasarkan tempat,mketerampilan, perilaku yang dibutuhkan untuk memberikan upaya
kesehatan. Perencanaan dilakukan menyesuaikan dengan kebutuhan pembangunan
kesehatan, baik lokal, nasional, maupun global dan memantapkan keterkaitan dengan
unsur lain dengan maksud untuk menjalankan tugas dan fungsi institusinya yang meliputi :
jenis, jumlah dan kualifikasi. Dasar dari peningkatan perencanaan mutu SDM kesehatan
yaitu kebijakan peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang
berkualitas, yang dilaksanakan melalui:
a. Peningkatan jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas, termasuk mengembangkan desa

siaga;
b. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan;
c. Pengembangan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin;
d. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat;
e. Peningkatan pendidikan kesehatan pada masyarakat seak usia dini; dan
f. Pemerataan dan peningkatan kualitas fasilitas kesehatan dasar
Perencanaan terdiri dari 3 kelompok yaitu :
a. Perencanaan tingkat Institusi meliputi : Puskesmas, Rumah Sakit (RS), poliklinik, dan

lain sebagainya;
b. Perencanaan tingkat Wilayah meliputi : institusi + organisasi;

65

c. Perencanaan untuk bencana meliputi : pra-, pada saat dan pasca bencana.
Peningkatan perencanaan SDM Kesehatan yang sedang diupayakan :
a. Implementasi Kepmenkes RI No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman

Penyusunan Perencanaan SDM Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota, dan
Rumah Sakit;
b. Penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan dalampencapaian sasaran pembangunan
jangka pendek, menengah, dan jangka panang bidang kesehatan.
Prospek ke depan Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan
a. Peningkatan, pembinaan, dan pengawasan PPSDMK;
b. Peningkatan perencanaan SDM kesehatan;
c. Peningkatan pendayagunaan SDM kesehatan;
d. Peningkatan sumber daya pendukung
Peningkatan Mutu SDM Kesehatan dapat dilakukan dengan cara :
a. Pengembangan karir dokter/ dokter gigi/ apoteker;
b. Pengembangan sistem penilaian kinera pada unit kerja independent;
c. Peningkatan kompetensi melalui Tugas Belajar Pendidikan/ Pelatihan

Penyusunan kebutuhan SDM kesehatan mutlak dalam konteks penyusunan
pengembangan SDM, namun perlu memperhatikan kekuatan dan kelemahannya. Metode
penyusunan rencana kebutuhan SDM kesehatan harus mempertimbangkan kebutuhan
epidemiologi, permintaan (demand) akibat beban pelayanan kesehatan, sarana upaya
pelayanan kesehatan yangditetapkan, danstandar atau nilai tertentu. Metode penyusunan
rencana kebutuhan SDM kesehatan antara lain :
1. Health Need Method, Diperhitungkan keperluan upaya kesehatan terhadap kelompok

sasaran tertentu berdasarkan umur, jenis kelamin, dan lain-lain.
2. Health Service Demand Method, Diperhitungkan kebutuhan upaya kesehatan terhadap

kelompok sasaran menurut umur, jenis kelamin, dll.
3. Health Service Target Method, Diperhitungkan kebutuhan upaya kesehatan tertentu

terhadap kelompok sasaran tertentu. Misalnya, untuk percepatan penurunan kematian
ibu dan bayi.
4. Ratio Method, Diperhitungkan berdasarkan ratio terhadap : penduduk, tempat tidur, dan
lain-lain.

66

Disamping metode tersebut ada metode lain yang merupakan pengembangan:
a. Daftar susunan Pegawai (DSP) → “Authorized staffing list”
b. Indikator Kebutuhan Tenaga Berdasar Beban Kerja (Work Load Indocator Staff Need )

→ WISN
c. Berdasarkan Skenario / Proyeksi WHO
d. Kebutuhan tenaga bencana
Pendidikan dan Pelatihan SDM Kesehatan

Salah satu cara pengembangan SDM kesehatan agar sesuai dengan tuntutan
pekerjaan adalah melalui pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan. Fungsi dari pendidikan
dan pelatihan ini adalah sebagai investasi SDM dan merupakan tuntutan luar dan dalam
organisasi. Selain itu juga bertujuan untuk memperbaiki, mengatasi kekurangan dalam
pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan iptek.

Pendidikan dan pelatihan ini meliputi :
1. Knowledge
2. Ability
3. Skill
Bentuk pelatihan yang biasa dilakukan adalah diklat yang dilaksanakan oleh Pusdiklat
(Pusat Pendidikan dan Pelatihan). Pusdiklat adalah suatu unit yang bertugas
menyelenggarakan diklat bagi pegawai/ calon pegawai. Fungsinya adalah mendidik dan
melatih tenaga kerja dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kemampuan.
Secara khusus program pendidikan dan pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan sumber
daya manusia kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai berikut :

1. Mampu mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan dan teknologi
dibidang promosi kesehatan dengan cara menguasai dan memahami pendekatan,
metode dan kaidah ilmiahnya disertai dengan ketrampilan penerapannya didalam
pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia kesehatan

2. Mampu mengidentifikasi dan merumuskan pemecahan masalah pengembangan dan
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan melalui kegiatan penelitian

3. Mampu mengembangkan/meningkatkan kinerja profesionalnya, yang ditunjukkan
dengan ketajaman analisis permasalahan kesehatan,merumuskan dan melakukan

67

advokasi program dan kebijakan kesehatan dalam rangka pengembangan dan
pengelolaan sumber daya manusia kesehatan
Pendayagunaan SDM Kesehatan dengan Prinsip :
a. Merata, serasi, seimbang (pemerintah, swasta, masyarakat) lokal maupun pusat.
b. Pemeratan : keseimbangan hak dan kewajiban
c. Pendelegasian wewenang yang proporsional

Perkembangan dan Hambatan Situasi SDM Kesehatan
Secara terperinci dapat digambarkan perkembangan dan hambatan situasi sumber daya
kesehatan sebagai berikut:
a. Ketenagaan
Tenaga kesehatan merupakan bagian terpenting didalam peningkatan pelayanan kesehatan
di Kabupaten Tangerang, peningkatan kualitas harus menjadi prioritas utama mengingat
tenaga kesehatan saat ini belum sepenuhnya berpendidikan D-III serta S-1 sedangkan yang
berpendidikan SPK serta sederajat minim terhadap pelatihan tehnis, hal ini juga berkaitan
dengan globalisasi dunia dan persaingan terhadap kualitas ketenagaan harus menjadi
pemicu.
b. Pembiayaan Kesehatan
Pembiayaan terhadap pelayanan kesehatan menjadi salah satu faktor utama didalam
peningkatan pelayanan kesehatan, baik untuk belanja modal maupun belanja barang.
Didalam upaya peningkatan pembiayaan terhadap sektor kesehatan dianggarkan melalui
dana APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten, serta sumber lainnya.
c. Sarana Kesehatan Dasar
Komponen lain didalam sumber daya kesehatan yang paling penting adalah ketersedian
sarana kesehatan yang cukup secara jumlah/kuantitas dan kualitas bangunan yang
menggambarkan unit sarana pelayanan kesehatan yang bermutu baik bangunan utama,
pendukung dan sanitasi kesehatan lingkungan. Pembangunan sarana kesehatan harus
dilengkapi dengan peralatan medis, peralatan nonmedis, peralatan laboratorium beserta
reagensia, alat pengolah data kesehatan, peralatan komunikasi, kendaraan roda empat dan
kendaraan roda dua.

68

Peraturan SDM Kesehatan
Dalam SDM Kesehatan berlaku UU, peraturan tidak tertulis dan etika profesi yaitu :
a. Tahun 1963 : Depkes berwenang mengatur, mengarahkan,mengawasi tenaga kesehatan.
b. PP NO 37 TH 1964 : semua tenaga kesehatan harus mendaftar ke depkes GBHN 1999-

2004.
c. TAP MPR NO 4 TH 1999
d. UU NO 23 tentang kesehatan
e. PP NO 49 TH 1952 : Penempatan pegawai negara di jawa
f. UU NO 8 TH 1961 : WKS
g. UU NO 6 TH 1963 : Kategori tenaga kesehatan, syarat melakukan pekerjaan & izin

tenaga kesehatan.
h. PP no 32 TH 1966 tentang tenaga kesehatan.
i. UU NO 32 TH 2004 : PEMDA
j. PP NO 25 TH 2000: Kwenangn pmerintah
k. Kepmenkes No 850/MENKES/SK/V/2000 : kebijakan pngembangan tenaga kesehatan

tahun 2000-2010.
l. Kepmenkes No 1277/ MENKES/SK/XI/2001 tentang organisasi & tata kerja depkes
m. Kepmenkes No 004/ MENKES/SK/I/2003 : kebijakan & desentralisasi kesehatan.
n. Kepmenkes No 1454/ MENKES/SK/X/2003 : SPM bidang kesehatan di Kab/Kota.

Dalam SDM Kesehatan juga berlaku isu strategis
a. Kurang serasinya produksi/pendidikan dan pendayagunaan (daya serap)
b. Kualitas yang rendah.
c. Penyebaran kurang merata (25-40 % puskesmas tanpa dokter)
d. Manajemen SDM lemah.
e. Ratio dengan jumlah penduduk (dokter : 1: 5000)
f. Masih rendahnya ratio SDM kesehatan : peduduk disebabkan oleh;
g. Kebijakan pengembangan dan jaminan kesehatan yang masih kurang.
h. Penyerapan oleh institusi pemerintah kurang : lari ke swasta : biaya kesehatan (jaminan

biaya pengobatan).

69

Sumber :
Astiena, dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Materi Kuliah Sumber Daya Manusia Kesehatan.
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas
“Pemanfaatan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan” dikutip
dari http://www.perpustakaan-depkes. 30 Oktober 2009. 20:00 WIB
“Sumber Daya Manusia dalam Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah”
dikutip darihttp://simkesugm06.wordpress.com 30 Oktober 2009. 20:14 WIB
“Manajemen Sumber Daya Manusia Kesehatan Masyarakat” dikutip
dari http://www.toodoc.com/ 30 Oktober 2009. 20:35 WIB

70

BAB VI
DASAR KEBIJAKAN KESEHATAN

A. Pendahuluan
Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk merumuskan masalah-

masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat, menentukan kebutuhan dan
sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program yang paling pokok dan
menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Perencanaan akan menjadi efektif jika perumusan masalah sudah dilakukan berdasarkan
fakta-fakta dan bukan berdasarkan emosi atau angan-angan saja. Fakta-fakta diungkap
dengan menggunakan data untuk menunjang perumusan masalah. Perencanaan juga
merupakan proses pemilihan alternative tindakan yang terbaik untuk mencapai tujuan.
Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk mengerjakan sesuatu di masa akan
datang, yaitu suatu tindakan yang diproyeksikan di masa yang akan datang.

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi,
yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata
nilai baru dalam masyarakat,. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota
organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya
bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan
(Regulation). ada beberapa kebijakan yang ditetapkan antara lain adalah Undang-
Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Peraturan
Daerah, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota, dan
Keputusan Bupati/Walikota, serta Keputusan Direktur.

Setiap kebijakan yang dicontohkan di sini adalah bersifat mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh obyek kebijakan. Contoh di atas juga memberi pengetahuan pada kita
semua bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Analisis
kebijakan adalah suatu aktivitas intelektual dan praktis yang ditujukan untuk
menciptakan, menerapkan, secara kritis menilai, dan mengkomunikasikan substansi
kebijakan.

B. Perumusan Masalah Kebijakan
Masalah kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum

terpenuhi, tetapi dapat diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat
kepelikan masalah tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling

70

panting. Staf puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi
kebutuhan), cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah
mandasar dari pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan.
Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah kebijakan,
adalah:
1. Interdepensi (saling tergantung), yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali

mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini
menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan
pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan
diukur sendirian.
2. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi,
diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif
dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (a.l. gang-
guan kesehatan, lingkungan, iklim, dll). Muncul situasi problematis, bukan problem
itu sendiri.
3. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat
menimbulkan masalah kebijakan.
4. Dinamis, yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang
terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang
membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.
5. Tidak terduga, yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem
masalah kebijakan.[3][10]

C. Analisis Kebijakan Kesehatan
Analisis Kebijakan Kesehatan, terdiri dari 3 kata yang mengandung arti atau

dimensi yang luas, yaitu analisa atau analisis, kebijakan, dan kesehatan.Analisa atau
analisis, adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti karangan, perbuatan,
kejadian atau peristiwa) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab
atau duduk perkaranya.Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap
dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis
yang mendalam terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang
alternative terbaik. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan
dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak

71

(tentag organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud
sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu.

Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang menggunakan akal
budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau kecakapan bertindak apabila
menghadapi kesulitan.

Kebijaksanaan berkenaan dengan suatu keputusan yang memperbolehkan
sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan alasan-alasan tertentu seperti
pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll. Kebijaksanaan selalu mengandung
makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.
Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang kesehatan, kesehatan adalah keadaan
sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif
secara soial dan ekonomi (RI, 1992).

Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO,
yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental,
kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.Menurut UU
No. 36, tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual
maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial
dan ekonomis.

Kebijakan merupakan suatu rangkaian alternative yang siap dipilih berdasarkan
prinsip-prinsip tertentu. Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam
terhadap berbagai alternative yang bermuara kepada keputusan tentang alternative
terbaik. Kebijakan adalah rangkaian dan asas yang menjadi garis besar dan dasar
rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan, dan cara bertindak (tentag
organisasi, atau pemerintah); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai
garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran tertentu. Contoh:
kebijakan kebudayaan, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar
rencana atau aktifitas suatu negara untuk mengembangkan kebudayaan bangsanya.
Kebijakan Kependudukan, adalah konsep dan garis besar rencana suatu pemerintah
untuk mengatur atau mengawasi pertumbuhan penduduk dan dinamika penduduk dalam
negaranya (Balai Pustaka, 1991).

Kebijakan berbeda makna dengan Kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, 1991), kebijaksanaan adalah kepandaian seseorang
menggunakan akal budinya (berdasar pengalaman dan pangetahuannya); atau

72

kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan. Kebijaksanaan berkenaan dengan
suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang berdasarkan
alasan-alasan tertentu seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat dll.
Kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah
ditetapkan karena alasan tertentu] Menurut UU RI No. 23, tahun 1991, tentang
kesehatan, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang
memungkinkan setiap orang hidup produktif secara soial dan ekonomi (RI, 1992).

Pengertian ini cenderung tidak berbeda dengan yang dikembangkan oleh WHO,
yaitu: kesehatan adalah suatu kaadaan yang sempurna yang mencakup fisik, mental,
kesejahteraan dan bukan hanya terbebasnya dari penyakit atau kecacatan.[13] Menurut
UU No. 36, tahun 2009 Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara
sosial dan ekonomis. Jadi, analisis kebijakan kesehatan adalah pengunaan berbagai
metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang
relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan ditingkat politik dalam rangka
memecahkan masalah kebijakan kesehatan. Jadi, analisis kebijakan kesehatan adalah
pengunaan berbagai metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan
memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan sehingga dapat dimanfaatkan
ditingkat politik dalam rangka memecahkan masalah kebijakan kesehatan.

Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari analisis
kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan
analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang kajian analisis
kebijakan kesehatan muncul. Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis
kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan
fungsi itu adalah:
1. Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada

masalah yang akan diselesaikan.
2. Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi disiplin ilmu. Satu disiplin

kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan
kesehatan menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub kajian baru dalam
khazanah keilmuan.
3. Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis tindakan
kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.

73

4. Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas
suatu masalah yang awalnya tidak pasti.
Dan analisis kebijakan kesehatan juga menelaah fakta-fakta yang muncul

kemudian akibat dari produk kebijakan yang telah diputuskan/diundangkan. Masalah
kebijakan, adalah nilai, kebutuhan atau kesempatan yang belum terpenuhi, tetapi dapat
diindentifikasikan dan dicapai melalui tindakan publik. Tingkat kepelikan masalah
tergantung pada nilai dan kebutuhan apa yang dipandang paling panting. Staf
puskesmas yang kuat orientasi materialnya (gaji tidak memenuhi kebutuhan),
cenderung memandang aspek imbalan dari puskesmas sebagai masalah mandasar dari
pada orang yang punya komitmen pada kualitas pelayanan kesehatan.

Menurut Dunn (1988) beberapa karakteristik masalah pokok dari masalah
kebijakan, adalah:
1. Interdepensi (saling tergantung) yaitu kebijakan suatu bidang (energi) seringkali

mempengaruhi masalah kebijakan lainnya (pelayanan kesehatan). Kondisi ini
menunjukkan adanya sistem masalah. Sistem masalah ini membutuhkan
pendekatan Holistik, satu masalah dengan yang lain tidak dapat di piahkan dan
diukur sendirian.
2. Subjektif, yaitu kondisi eksternal yang menimbulkan masalah diindentifikasi,
diklasifikasi dan dievaluasi secara selektif. Contoh: Populasi udara secara objektif
dapat diukur (data). Data ini menimbulkan penafsiran yang beragam (l. gangguan
kesehatan, lingkungan, iklim, dan lain-lain). Muncul situasi problematis, bukan
problem itu sendiri.
3. Artifisial, yaitu pada saat diperlukan perubahan situasi problematis, sehingga dapat
menimbulkan masalah kebijakan.
4. Dinamis yaitu masalah dan pemecahannya berada pada suasana perubahan yang
terus menerus. Pemecahan masalah justru dapat memunculkan masalah baru, yang
membutuhkan pemecahan masalah lanjutan.
5. Tidak terduga yaitu masalah yang muncul di luar jangkauan kebijakan dan sistem
masalah kebijakan.

Pendekatan Analisis Kebijakan
Upaya untuk menghasilk informasi dan argumen, analis kebijakan dapat

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: pendekatan Empiris, Evaluatif, dan Normatif
(Dunn, 1988).

74

Pendekatan Empiris, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu apakah

sesuatu itu ada (menyangkut fakta). Pendekatan ini lebih menekankan penjelasan sebab

akibat dari kebijakan publik. Contoh, Analisis dapat menjelaskan atau meramalkan

pembelanjaan negara untuk kesehatan, pendidikan, transportasi. Jenis informasi yang

dihasilkan adalah Penandaan.

Pendekatan evaluatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu berkaitan

dengan penentuan harga atau nilai (beberapa nilai sesuatu) dari beberapa kebijakan.

Jenis informasi yang dihasilkan bersifat Evaluatif. Contoh: setelah menerima informasi

berbagai macam kebijakan KIA – KB, analis dapat mengevaluasi bermacam cara untuk

mendistribusikan biaya, alat, atau obat-obatan menurut etika dan konsekuensinya.

Pendekatan normatif, memusatkan perhatian pada masalah pokok, yaitu Tindakan apa

yang semestinya di lakukan. Pengusulan arah tindakan yang dapat memecahkan

masalah problem kebijakan, merupakan inti pendekatan normatif. Jenis informasi

bersifat anjuran atau rekomendasi. Contoh: peningkatan pembayaran pasien puskesmas

(dari Rp.300 menjadi Rp.1000) merupakan jawaban untuk mengatasi rendahnya

kualitas pelayanan di puskesmas. Peningkatan ini cenderung tidak memberatkan

masyarakat.

Ketiga pendekatan di atas menghendaki suatu kegiatan penelitian dan dapat

memanfaatkan berbagai pendekatan lintas disiplin ilmu yang relevan. Adapun model

panelitian yang lazim digunakan adalah penelitian operasional, terapan atau praktis.

Pembuatan informasi yang selaras kebijakan (baik yang bersifat penandaan, evaluatif,

dan anjuran) harus dihasilkan dari penggunaan prosedur analisis yang jelas (metode

penelitian). Menurut Dunn (1988), dalam Analisis Kebijakan, metode analisis umum

yang dapat digunakan, antara lain:

1) Metode peliputan (deskripsi), memungkinkan analis menghasilkan informasi

mengenai sebab akibat kebijakan di masa lalu.

2) Metode peramalan (prediksi), memungkinkan analis menghasilkan informasi

mengenai akibat kebijakan di masa depan.

3) Metode evaluasi, pembuatan informasi mengenai nilai atau harga di masa lalu dan

masa datang.

Metode Analisis Umum Metode Analisis Kebijakan

Deskripsi Perumusan Masalah Peliputan

Prediksi (monitoring)

75

Evaluasi Peramalan (forecasting)
Preskripsi Evaluasi (evaluation)
(petunjuk) Rekomendasi (recommendation)
Penyimpulan Praktis
(Practical inference)

Penyimpulan praktis, ditujukan untuk mencapai kesimpulan yang lebih dekat agar
masalah kebijakan dapat dipecahkan. Kata Praktis, lebih ditekankan pada dekatnya
hubungan kesimpulan yang diambil dengan nilai dan norma sosial. Pengertian ini lebih
ditujukan untuk menjawab kesalahpahaman mengenai makna Rekomendasi yang sering
diartikan pada informasi yang kurang operasional atau kurang praktis, masih jauh dari
fenomena yang sesungguhnya.
Bila metode analisis kebijakan dikaitkan dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan
anjuran, maka metode analisis kebijakan dapat disusun menjadi 3 jenjang, yaitu:
1) Pendekatan modus operandi, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan

memanfaatkan 3 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan, dan
peramalan.
2) Pendekatan modus evaluatif, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan
memanfaatkan 4 jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah, peliputan,
peramalan, dan rekomendasi.
3) Pendekatan modus anjuran, dapat menghasilkan informasi dan argumen dengan
memanfaatkan seluruh (6) jenjang metode analisis, yaitu perumusan masalah,
peliputan, peramalan, evaluasi, rekomendasi, dan peyimpulan praktis.

Argumen Kebijakan
Analisis kebijakan tidak hanya sekedar menghimpun data dan menghasilkan

informasi. Analisis kebijakan juga harus memanfaatkan atau memindahkan informasi
sebagai bagian dari argumen yang bernalar mengenai kebijakan publik untuk mencari
solusi masalah kebijakan publik. Menurut Dunn (1988) struktur argumen kebijakan
menggambarkan bagaimana analis kebijakan dapat menggunakan alasan dan bukti yang
menuntun kepada pemecahan masalah kebijakan. Berdasarkan struktur argumen, dapat
diketahui bahwa seorang analisis kebijakan dapat menempuh langkah yang benar,

76

dengan memanfaatkan informasi dan berbagai metode menuju kepada pemecahan
masalah kebijakan; dan tidak sekedar membenarkan alternatif kebijakan yang disukai.

Bentuk Analisis Kebijakan
Analisis kebijakan terdiri dari beberapa bentuk, yang dapat dipilih dan

digunakan. Pilihan bentuk analisis yang tepat, menghendaki pemahaman masalah
secara mendalam, sebab kondisi masalah yang cenderung menentukan bentuk analisis
yang digunakan. Berdasarkan pendapat para ahli (Dunn, 1988; Moekijat, 1995; Wahab,
1991) dapat diuraikan beberapa bentuk analisis kebijakan yang lazim digunakan.
Analisis Kebijakan Prospektif

Bentuk analisis ini berupa penciptaan dan pemindahan informasi sebelum
tindakan kebijakan ditentukan dan dilaksanakan. Menurut Wiliam (1971), ciri analisis
ini adalah:
- mengabungkan informasi dari berbagai alternatif yang tersedia, yang dapat dipilih

dan dibandingkan.
- diramalkan secara kuantitatif dan kualitatif untuk pedoman pembuatan keputusan

kebijakan.
- secara konseptual tidak termasuk pengumpulan informasi.

Analisis Kebijakan Restrospektif (AKR)
Bentuk analisis ini selaras dengan deskripsi penelitian, dengan tujuannya adalah

penciptaan dan pemindahan informasi setelah tindakan kebijakan diambil. Beberapa
analisis kebijakan restropektif, adalah: Analisis berorientasi Disiplin, lebih terfokus
pada pengembangan dan pengujian teori dasar dalam disiplin keilmuan, dan
menjelaskan sebab akibat kebijakan. Contoh: Upaya pencarian teori dan konsep
kebutuhan serta kepuasan tenaga kesehatan di Indonesia, dapat memberi kontribusi
pada pengembangan manajemen SDM original berciri Indonesia (kultural). Orientasi
pada tujuan dan sasaran kebijakan tidak terlalu dominan. Dengan demikian, jika
ditetapkan untuk dasar kebijakan memerlukan kajian tambahan agar lebih operasional.

Analisis berorientasi masalah, menitikberatkan pada aspek hubungan sebab
akibat dari kebijakan, bersifat terapan, namun masih bersifat umum. Contoh:
Pendidikan dapat meningkatkan cakupan layanan kesehatan. Orientasi tujuan bersifat
umum, namun dapat memberi variabel kebijakan yang mungkin dapat dimanipulasikan

77

untuk mencapai tujuan dan sasaran khusus, seperti meningkatnya kualitas kesehatan
gigi anak sekolah melalui peningkatan program UKS oleh puskesmas.

Analisis beriorientasi penerapan, menjelaskan hubungan kausalitas, lebih tajam
untuk mengidentifikasi tujuan dan sasaran dari kebijakan dan para pelakunya. Informasi
yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengevaluasi hasil kebijakan khusus,
merumuskan masalah kebijakan, membangun alternatif kebijakan yang baru, dan
mengarah pada pemecahan masalah praktis. Contoh: analis dapat memperhitungkan
berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pelayanan KIA di
Puskesmas. Informasi yang diperoleh dapat digunakan sebagai dasar pemecahan
masalah kebijakan KIA di puskesmas.

Analisis Kebijakan Terpadu
Bentuk analisis ini bersifat konprehensif dan kontinyu, menghasilkan dan memindahkan
informasi gabungan baik sebelum maupun sesudah tindakan kebijakan dilakukan.
Menggabungkan bentuk prospektif dan restropektif, serta secara ajeg menghasilkan
informasi dari waktu ke waktu dan bersifat multidispliner. Bentuk analisis kebijakan di
atas, menghasilkan jenis keputusan yang relatif berbeda yang, bila ditinjau dari
pendekatan teori keputusan (teori keputusan deksriptif dan normatif), yang dapat
diuraikan sebagai berikut:
1) Teori Keputusan Deskriptif, bagian dari analisis retrospektif, mendeskripsikan

tindakan dengan fokus menjelaskan hubungan kausal tindakan kebijakan, setelah
kebijakan terjadi. Tujuan utama keputusan adalah memahami problem kebijakan,
diarahkan pada pemecahan masalah, namun kurang pada usaha pemecahan
masalah.
2) Teori Keputusan Normatif, memberi dasar untuk memperbaiki akibat tindakan,
menjadi bagian dari metode prospektif (peramalan atau rekomendasi), lebih
ditujukan pada usaha pemecahan masalah yang bersifat praktis dan langsung. [5][6]

D. Peranan Politik
Analisis kebijakan merupakan proses kognitif. Pembuatan kebijakan merupakan

proses Politik. Dengan demikian Informasi yang dihasilkan belum tentu digunakan oleh
pengambilan kebijakan. Seorang analis harus aktif sebagai agen perubahan, paham
struktur politik, berhubungan dengan orang yang mempengaruhi kebijakan yang dibuat,
membuat usulan yang secara politis dapat diterima pengambil kebijakan, kelompok

78

sasaran, merencanakan usulan yang mengarah kepada pelaksanaan.
Analis hanya satu dari banyak pelaku kebijakan, dengan pelaku kebijakan merupakan
salah satu elemen sistem kebijakan. Dunn (1988) menjelaskan adanya 3 elemen dalam
sistem kebijakan, yang satu sama lain mempunyai hubungan.

Dapat dijelaskan bahwa 3 elemen sistem kebijakan saling berhubungan:
1) Kebijakan publik, merupakan serangkaian pilihan yang dibuat atau tidak dibuat

oleh badan atau kantor pemerintah, dipengaruhi atau mempengaruhi lingkungan
kebijakan dan kebijakan publik.
2) Pelaku kebijakan, adalah kelompok masyarakat, organisasi profensi, partai politik,
berbagai badan pemerintah, wakil rakyat, dan analis kebijakan yang dipengaruhi
atau mempengaruhi pelaku kebijakan dan kebijakan publik.
3) Lingkungan kebijakan, yakni suasana tertentu tempat kejadian di sekitar isu
kebijakan itu timbul, mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan dan
kebijakan publik.

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang analis kebijakan dapat dikategorikan
sebagai aktor kebijakan yang menciptakan dan sekaligus menghasilkan sistem
kebijakan, disamping aktor kebijakan yang lainnya.

E. Merencanakan Kebijakan Kesehatan
Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan.

Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Bagian dari sistem administrasi

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan
perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan.
Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi
administrasi yang amat penting. Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh
perencanaan, bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik.
2. Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan
berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya sekali bukanlah perencanaan
yang dianjurkan. Ada hubungan yang berkelanjutan antara perencanaan dengan
berbagai fungsi administrasi lain yang dikenal. Disebutkan perencanaan penting
untuk pelaksanaan, yang apabila hasilnya telah dinilai, dilanjutkan lagi dengan

79

perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk suatu spiral yang tidak
mengenal titik akhir.
3. Berorientasi pada masa depan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masa depan. Artinya,
hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabila dapat dilaksanakan, akan
mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa
yang akan datang.
4. Mampu menyelesaikan masalah
Suatu perencanaan yang baik adalah yamg mampu menyelesaikan berbagai masalah
dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaian masalah dan ataupun tantangan
yang dimaksudkan disini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan. Dalam arti
penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut dilakukan secara bertahap,
yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan dilakukan.
5. Mempunyai tujuan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang dicantumkan
secara jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini biasanya dibedakan atas dua macam,
yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus
yang berisikan uraian lebih spesifik.
6. Bersifat mampu kelola
Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola, dalam arti bersifat
wajar, logis, obyektif, jelas, runtun, fleksibel serta telah disesuaikan dengan sumber
daya. Perencanaan yang disusun tidak logis serta tidak runtun, apalagi yang tidak
sesuai dengan sumber daya bukanlah perencanaan yang baik.
.
F. Dasar - Dasar Membuat Kebijakan Kesehatan

Analisis kebijakan kesehatan awalnya adalah hasil pengembangan dari analisis
kebijakan publik. Akibat dari semakin majunya ilmu pengetahuan dan kebutuhan akan
analisis kebijakan dalam bidang kesehatan itulah akhirnya bidang kajian analisis
kebijakan kesehatan muncul. Sebagai suatu bidang kajian ilmu yang baru, analisis
kebijakan kesehatan memiliki peran dan fungsi dalam pelaksanaannya. Peran dan
fungsi itu adalah:
1. Adanya analisis kebijakan kesehatan akan memberikan keputusan yang fokus pada

masalah yang akan diselesaikan.

80

2. Analisis kebijakan kesehatan mampu menganalisis multi disiplin ilmu. Satu disiplin
kebijakan dan kedua disiplin ilmu kesehatan. Pada peran ini analisis kebijakan
kesehatan menggabungkan keduanya yang kemudian menjadi sub kajian baru
dalam khazanah keilmuan.

3. Adanya analisis kebijakan kesehatan, pemerintah mampu memberikan jenis
tindakan kebijakan apakah yang tepat untuk menyelesaikan suatu masalah.
Memberikan kepastian dengan memberikan kebijakan/keputusan yang sesuai atas
suatu masalah yang awalnya tidak pasti. Dan analisis kebijakan kesehatan juga
menelaah fakta-fakta yang muncul kemudian akibat dari produk kebijakan yang
telah diputuskan/diundangkan.

·
Dasar Kebijakan Strategis Dalam Pembangunan Kesehatan

Memahami dasar-dasar pembangunan kesehatan pada hakekatnya merupakan
upaya mewujudkan nilai kebenaran dan aturan pokok sebagai landasan untuk berpikir
dan bertindak dalam pembangunan kesehatan. Nilai tersebut merupakan landasan dalam
menghayati isu strategis, melaksanakan visi, dan misi sebagai petunjuk pokok
pelaksanaan pembangunan kesehatan secara nasional sebagaimana tercantum dalam
Rencana Pembangunan Kesehatan menuju Indonesia Sehat, yang meliputi:
perikemanusiaan, adil dan merata, pemberdayaan dan kemandirian, pengutamaan dan
manfaat.
1. Isu Strategis Pembangunan Kesehatan
Banyak masalah kesehatan dapat dideteksi dan diatasi secara dini di tingkat paling
bawah. Jumlah dan mutu tenaga kesehatan belum memenuhi kebutuhan. Pemanfaatan
pembiayaan kesehatan belum terfokus dan sinkron. Hasil sarana kesehatan bisa
dijadikan pendapatan daerah. Masyarakat miskin belum sepenuhnya terjangkau dalam
pelayanan kesehatan. Beban ganda penyakit dapat menimbulkan masalah lainnya secara
fisik, mental dan sosial.
2. Visi Strategis Pembangunan Kesehatan
Dengan memperhatikan isu strategis pembangunan kesehatan tersebut dan juga dengan
mempertimbangkan perkembangan, masalah, serta berbagai kecenderungan
pembangunan kesehatan ke depan maka ditetapkan visi pembangunan kesehatan oleh
Departemen Kesehatan yaitu Masyarakat Yang Mandiri Untuk Hidup Sehat.
Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi di mana masyarakat
Indonesia menyadari, mau, dan mampu untuk mengenali, mencegah dan mengatasi

81

permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan,
baik yang disebabkan karena penyakit termasuk gangguan kesehatan akibat bencana,
maupun lingkungan dan perilaku yang tidak mendukung untuk hidup sehat.
3. Misi Strategis Pembangunan Kesehatan
Visi pembangunan kesehatan tersebut kemudian diejawantahkan melalui misi
pembangunan kesehatan, yakni Membuat Rakyat Sehat. Misi kesehatan ini kemudian
dijalankan dengan mengembangkan nilai-nilai dasar dalam pelayanan kesehatan yaitu
berpihak pada rakyat, bertindak cepat dan tepat, kerjasama tim, integritas yang tinggi,
transparansi dan akuntabilitas.

Kebijakan Kesehatan Di Indonesia
Isu strategis
- Pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu belum optimal
- Sistem perencanaan dan penganggaran departemen kesehatan belum optimal
- Standar dan pedoman pelaksanaan pembangunan kesehatan masih kurang memadai.
- Dukungan departemen kesehatan untuk melaksanakan pembangunan kesehatan

masih terbatas.
Strategi kesehatan di Indonesia
- Mewujudkan komitmen pembangunan kesehatan
- Meningkatkan pertanggungjawaban dan pertanggunggugatan
- Membina sistem kesehatan dan sistem hukum di bidang kesehatan
- Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan
- Melaksanakan jejaring pembangunan kesehatan.
Kebijakan program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- Pengembangan media promosi kesehatan dan teknologi komunikasi, informasi dan

edukasi (KIE)
- Pengembangan upaya kesehatan bersumber masyarakat dan generasi muda
- Peningkatan pendidikan kesehatan kepada masyarakat
Kebijakan program lingkungan sehat
- Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi dasar
- Pemeliharaan dan pengawasan kualitas lingkungan
- Pengendalian dampak resiko pencemaran lingkungan
- Pengembangan wilayah sehat

82

Kebijakan program upaya kesehatan dan pelayanan kesehatan
- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya
- Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas dan

jaringannya
- Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial
- Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang mencakup sekurang-kurangnya

promosi kesehatan, kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana
- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kebijakan program upaya kesehatan perorangan
- Pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin kelas III RS
- Pembangunan sarana dan parasarana RS di daerah tertinggal secara selektif
- Perbaikan sarana dan prasarana rumah sakit
- Pengadaan obat dan perbekalan RS
- Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan
- Pengembangan pelayanan kedokteran keluarga
- Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
Kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit
- Pencegahan dan penanggulangan faktor resiko
- Peningkatan imunisasi
- Penemuan dan tatalaksana penderita
- Peningkatan surveilans epidemologi
- Peningkatan KIE pencegahan dan pemberantasan penyakit
Kebijakan program perbaikan gizi masyarakat
- Peningkatan pendidikan gizi
- Penangulangan KEP, anemia gizi besi, GAKI, kurang vitamin A, kekuarangan zat

gizi mikro lainnya
- Penanggulangan gizi lebih
- Peningkatan surveilans gizi
- Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
Kebijakan program sumber daya kesehatan
- Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan
- Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk

penduduk miskin
- Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit

83

Kebijakan program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan
- Pengkajian dan penyusunan kebijakan
- Pengembangan sistem perencanaan dan pengangaran, pelaksanaan dan pengendalian,

pengawasan dan penyempurnaan administrasi keuangan, serta hukum kesehatan
- Pengembangan sistem informasi kesehatan
- Pengembangan sistem kesehatan daerah
- Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan
Kebijakan program penelitian dan pengembagan kesehatan
- Penelitian dan pengembangan
- Pengembangan tenaga, sarana dan prasarana penelitian
- Penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan kesehatan

Merencanakan kebijakan kesehatan
Perencanaan yang baik, mempunyai beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan.

Menurut Azwar (1996) ciri-ciri tersebut secara sederhana dapat diuraikan sebagai
berikut :
1. Bagian dari sistem administrasi

Suatu perencanaan yang baik adalah yang berhasil menempatkan pekerjaan
perencanaan sebagai bagian dari sistem administrasi secara keseluruhan.
Sesungguhnya, perencanaan pada dasarnya merupakan salah satu dari fungsi
administrasi yang amat penting. Pekerjaan administrasi yang tidak didukung oleh
perencanaan, bukan merupakan pekerjaan administrasi yang baik.
2. Dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang dilakukan secara terus-menerus dan
berkesinambungan. Perencanaan yang dilakukan hanya sekali bukanlah
perencanaan yang dianjurkan. Ada hubungan yang berkelanjutan antara
perencanaan dengan berbagai fungsi administrasi lain yang dikenal. Disebutkan
perencanaan penting untuk pelaksanaan, yang apabila hasilnya telah dinilai,
dilanjutkan lagi dengan perencanaan. Demikian seterusnya sehingga terbentuk
suatu spiral yang tidak mengenal titik akhir.
3. Berorientasi pada masa depan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang berorientasi pada masa depan. Artinya,
hasil dari pekerjaan perencanaan tersebut, apabila dapat dilaksanakan, akan

84

mendatangkan berbagai kebaikan tidak hanya pada saat ini, tetapi juga pada masa
yang akan datang.
4. Mampu menyelesaikan masalah
Suatu perencanaan yang baik adalah yamg mampu menyelesaikan berbagai
masalah dan ataupun tantangan yang dihadapi. Penyelesaian masalah dan ataupun
tantangan yang dimaksudkan disini tentu harus disesuaikan dengan kemampuan.
Dalam arti penyelesaian masalah dan ataupun tantangan tersebut dilakukan secara
bertahap, yang harus tercermin pada pentahapan perencanaan yang akan dilakukan.
5. Mempunyai tujuan
Suatu perencanaan yang baik adalah yang mempunyai tujuan yang dicantumkan
secara jelas. Tujuan yang dimaksudkandi sini biasanya dibedakan atas dua macam,
yakni tujuan umum yang berisikan uraian secara garis besar, serta tujuan khusus
yang berisikan uraian lebih spesifik.
6. Bersifat mampu kelola
Suatu perencanaan yang baik adalah yang bersifat mampu kelola, dalam arti
bersifat wajar, logis, obyektif, jelas, runtun, fleksibel serta telah disesuaikan dengan
sumber daya. Perencanaan yang disusun tidak logis serta tidak runtun, apalagi yang
tidak sesuai dengan sumber daya bukanlah perencanaan yang baik.

85

BAB VII
PERENCANAAN KESEHATAN

A. Pengertian Perencanaan Kesehatan
Awal dari kegiatan dimulai dari kegiatan perencanaan dengan harapan semua

tahapan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan. Kegiatan dan
perencanaan merupakan dua keterkaitan yang saling berhubungan seperti mata uang
dengan sisi yang berbeda, yang memiliki ikatan. Kegiatan tidak akan berjalan sukses
tanpa melakukan persiapan yang matang, kegiatan tanpa direncanakan sulit untuk
mencapai keberhasilan. Suatu kegiatan tanpa direncanakan seperti merencanakan
kegagalan, diperlukan kemampuan untuk merencanakan suatu kegiatan guna
menghindari kegagalan yang pasti akan mengganggu kelancara suatu kegiatan.

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan manajemen untuk mencapai
tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan berbagai rangkaian kegiatan. Guna
memperjelas pengertian perencanaan dikemukan beberapa pendapat ilmuwan yang
mengungkapkan tentang perencanaan. Adapun pendapat para ilmuwan tersebut
dikemukan sebagai berikut:
1. Billy E. GoetZ memberikan pengertian perencanaan atau planning adalah proses

pengambilan keputusan yang menyangkut apa yang akan dilakukan di masa
mendatang, kapan, bagaimana dan siapa yang akan melakukannya. Perencanaan
adalah kemampuan untuk memilih satu kemungkinan dari berbagai
kemungkinan yang tersedia dan yang dipandang paling tepat untuk mencapai
tujuan.
2. Le Breton menjelaskan, bahwa perencanaan sebagai suatu kegiatan dengan
berbagai upaya untuk merealisasi cita-cita atau harapan yang digambarkan dari
rencana yang sudah disusun. Perencanaan adalah pekerjaan yang menyangkut
penyusun konsep serta kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan demi masa depan yang lebih baik.
3. Maloch dan Deacon menyatakan, bahwa Perencanaan adalah upaya menyusun
berbagai keputusan yang bersifat pokok yang dipandang paling penting yang
akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

86

4. Ansoff dan Brendenbrg mengemukakan, perencanaan adalah proses menetapkan
berbagai hambatan yang diperkirakan ada dalam menjalankan suatu program
guna dipakai sebagai pedoman dalam suatu organisasi.
Perencanaan merupakan salah satu unsur dalam kegiatan manajemen, karena

semua kegiatan manajemen diatur dan diarahkan untuk mencapai tujuan dimulai
melalui tahapan perencanaan. Perencanaan membantu organisasi untuk mencapai
tujuan, di dalam perencanaan ada unsur harapan yang akan dicapai. Perencanaan
kesehatan yang merupakan suatu kegiatan kesehatan diawali dengan perencanaan
agar semua kegiatan kesehatan dapat terwujudkan, yaitu promotif, preventif, kuratif
dan rehabilitatif melalui serangkaian program. Perencanaan kesehatan yang sudah
disusun rupa agar bersifat solutif dan adaptif dengan perubahan untuk memberikan
kemungkinkan para pengambil keputusan atau manajer untuk menggunakan sumber
daya mereka secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanan dibuat dan disusun berdasarkan peristiwa atau pengalaman masa
lalu sebagai masukan melalui berbagai informasi yang masuk dalam membuat
perencanaan untuk memudahkan pengambilan keputusan. Perencanaan merupakan
bentuk pengambilan keputusan yang menyangkut hasil yang akan diperoleh pada
masa yang akan datang dengan berbagai perkiraan bersifat rasionalitas. Informasi
sangat dibutuhkan dalam pengambil keputusan berdasarkan pada data dan bukti yang
akurat. keberhasilan dalam membuat perencanan ditentukan oleh data, bukti, dan
informasi yang syahih untuk memberikan dukungan bagi kemudahan dan
kesempurnaan suatu perencanaan.

Gambaran tentang perencanaan yang dikemukan oleh ilmuwan dengan
berdasarkan pendapat yang ada, dapat disimpulkan bahwa perencanaan dapat
dijelaskan, bahwa Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen melalui
penganalisaan tujuan (goal) akan dicapai terlebih dahulu membuat urutan tindakan
yang akan dilakukan secara sistematis. Perencanaan yang dilakukan oleh organisasi
merupakan suatu proses yang berkesinambungan, tidak akan pernah berhenti selama
organisasi tersebut masih ada, karena organisasi akan terus menghasilkan sasaran-
sasaran (objective) yang ingin dicapai oleh unit-unit pelaksanaan.

Batasan-batasan yang dikemukan oleh para ilmuwan tentang perencanaan
dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa perencanaan adalah suatu kegiatan atau
proses penganalisaan tujuan, pemahaman sistem, penyusunan konsep dan kegiatan
yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran (objectives) demi masa

87

yang akan datang sesuai dengan tujuan (goal) yang sudah ditentukan. Batasan ini
dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut
a. Perencanaan harus didasarkan kepada analisis tujuan dan pemahaman sistem

dengan baik.
b. Perencanaan pada hakekatnya menyusun konsep dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mencapai sasaran-sasaran (objectives) dalam mencapai tujuan
(goal) organisasi.
c. Perencanaan secara implisit mengemban misi dan visi organisasi dalam mencapai
tujuan yang sudah ditentukan. Secara sederhana dan awam dapat dikatakan bahwa
perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan
lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Perencanan meliputi semua aspek kehidupan organisasi dan kegiatan manusia
termasuk didalamnya dibidang kesehatan, maka dapat dirumuskan perencanaan
adalah "rencana" (plan). Perencanaan kesehatan adalah sebuah proses untuk
merumuskan masalah-masalah kesehatan yang berkembang di masyarakat,
menentukan kebutuhan dan sumber daya yang tersedia, menetapkan tujuan program
yang paling pokok dan menyusun langkah-langkah praktis untuk mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Tujuan yang sudah ditetapkan dalam kesehatan adalah
mengurangi risiko morbiditas dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar
lebih baik.

Suatu perencanaan dapat dikatakan lebih baik, apabila masalah dapat
dirumuskan secara operasional dan dapat difahami untuk dilakukan, semuanya itu
berdasarkan hasil analisis dari data, fakta-fakta, dan informasi yang tersedia.
Perencanaan dibuat berdasarkan rasionalitas yang tinggi bukan atas dorongan emosi
atau angan-angan yang sulit dilakukan. Data, fakta-fakta, dan informasi yang
tersedia dapat menunjang merumuskan masalah secara baik untuk dijawab dengan
sejumlah perencanaan dan program kegiatan. Perencanaan juga merupakan proses
pemilihan alternative tindakan yang terbaik untuk mencapai sasaran (objective)
tujuan (goal). Perencanaan juga merupakan suatu keputusan untuk melakukan
sesuatu yang sudah disusun sedemikian rupa untuk mencapai harapan di masa akan
datang, yaitu suatu tindakan yang diproyeksikan di masa yang akan datang. Salah
satu tugas manajer yang terpenting di bidang perencanaan adalah menetapkan
sasaran (objective) jangka panjang dan pendek organisasi berdasarkan analisis situasi
di luar (eksternal) dan di dalam (internal) organisasi.

88

B. Fungsi Perencanaan
Kegiatan yang dilakukan memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan

kegiatan yang diharapkan, demikian pula dengan fungsi perencanaan yang
merupakan sarana manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang
baik sudah terlebih dahulu menetapkan tujuan (goal) yang akan dicapainya, peranan
rumah sakit bertujuan untuk menyebuhkan/rehabilitasi kesehatan masyarakat dengan
melakukan serangkaian kegiatan rehabilitasi, yaitu pengobatan, pemeriksaan,
penyuluhan atau pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pengujian kesehatan
yang semuanya itu disebut sebagai sasaran-sasaran (objectives). Semua unit atau
bagian harus menyusun rencana dengan sasaran (objective) yang diharapkan sebagai
target untuk setiap unit. Semua sasaran-sasaran (objectives) diarahkan pada
pencapaian tujuan (goal) rumah sakit.

Perencanaan merupakan bagian dari fungsi manajemen, hampir setiap
kegiatan manajemen diawali dengan perencanaan yang akan menentukan fungsi-
fungsi manajemen yang lainnya. Perencanaan merupakan titik awal beroperasinya
kegiatan manajerial yang meliputi perumusan strategi dan penerapan strategi yang
akan dilaksanakan.

Perencanaan manajerial terdiri dari perumusan strategi dan penerapan
strategi. Dalam perumusan strategi, manajer kesehatan harus memiliki kemampuan
ketrampilan konseptual, dan pada penerapan strategi, manajer kesehatan harus
memiliki ketrampilan teknis. Fungsi perencanaan dapat dilihat dari 4 aspek utama:
1. Kontribusi pada tujuan

Kontribusi Pada Tujuan Tujuan semua perencanaan adalah memfasilitasi
perusahaan dalam mencapai semua tujuannya. Merupakan prinsip utama dalam
mencapai tujuan bersama perusahaan.
2. Keutamaan perencanaan
Kontribusi Pada Tujuan Tujuan semua perencanaan adalah memfasilitasi
perusahaan dalam mencapai semua tujuannya. Merupakan prinsip utama dalam
mencapai tujuan bersama perusahaan. Keutamaan Perencanaan Perencanaan
adalah perintah yang berfungsi untuk melakukan eksekusi berjalannya fungsi
manajemen. Walaupun perencanaan juga bersifat aksi, tapi juga bisa menunjang
tujuan bersama perusahaan. Selain itu perencanaan harus dibuat sebelum fungsi

89

manajemen yang lain. Tentu saja semua fungsi harus juga direncanakan agar
berjalan secara efektif. Perencanaan dan pengawasan tidak bisa dipisahkan.
Kegiatan yang tidak direncanakan tidak dapat direncanakan, kontrol mengikuti
jalur – jalur yang ada pada perncanaan
3. Penembusan rencana
Penembusan Rencana Perencanaan merupakan fungsi dari manajer, meskipun
karakter dan pelaksanaannya dari perencanaan bermacam – macam tergantung
dengan otoritas dan kebijakan alami serta dibatasi oleh kekuatan. Hal tersebut
secara virtual tidak mungkin untuk membatasi dari lingkupan pilihan
perencanaan. Pengenalan terhadap penembusan perencaaan melangkah jauh
dalam mengklarifikasi pada bagian dari sejumlah siswa yang mempelajari ilmu
manajemen menuju pembedaan antara pembuatan kebijakan (penyiapan
penuntun untuk berfikir dalam membuat keputusan) dan pekerja administrasi,
atau antara manajer dan pekerja administrasi atau pengawas. dikarenakan
delegasi autoritas atau posisinya dalam organisasi, mungkin membutuhkan lebih
banyak perencanaan atau perencanaan yang lebih penting dibandingkan yang
lain, atau perencanaannya mungkin lebih mendasar dan lebih aplikatif pada
porsi yang luas terhadap perusahaan / swasta dibanding terhadap yang lain.
Bagaimanapun juga, semua rencana manajer - dari presiden hingga pengawas -.
dibatasi oleh prosedur – prosedur garis pandu yang jelas dan tegas.
4. Efisiensi perencanaan
Effisiensi dari Rencana Efisiensi terhadap rencana diukur menurut kontribusi
sejumlah rencana terhadap beberapa tujuan dan obyektivitas sebagai hasil dari
pengeluaran biaya dan kosekuensi lain yang diperlukan untuk merumuskan dan
menjalankannya. Konsep efisiensi ini mempunyai implikasi terhadap rasio
normal daripada pemasukan dan pengeluaran. Banyak manajer memiliki
berbagai recana yang mungkin tidak efisien jika biaya yang dikeluarkan lebih
besar dari pada hasil yang dicapai. Rencana mungkin juga tidak efisien dalam
mencapai obyek bila membahayakan kepentingan/kepuasan kelompok.

Manfaat Perencanaan
Manfaat perencanaan bagi organisasi kesehatan adalah manajer dan staf

organisasi kesehatan tersebut dapat mengetahui :
a. Tujuan yang ingin di capai organisasi dan cara mencapainya

90

b. Jenis dan struktur organisasi yang dibutuhkan.
c. Sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengarahan yang diperlukan.
d. Bentuk dan standar pengawasan yang akan dilakukan.
e. Aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dapat dilaksanakan secara teratur.
f. Menghilangkan aktivitas yang tidak produktif.
g. Mengukur hasil kegiatan.
h. Sebagai dasar pelaksanaan fungsi manajemen lainnya.
Istilah Yang Identik Dengan Perencanaan
1. Peramalan Peramalan (Forcasting) adalah suatu upaya menduga apa yang akan

terjadi pada masa depan, yang juga merupakan ciri perencanaan. Tetapi
peramalan bukan perencanaan, karena pada peramalan tidak ditemukan adanya
unsur-unsur yang bersifat pasti dan karena itu dapat diperhitungkan.
2. Penyelesaian Masalah Penyelesaian masalah (problem solving) adalah suatu
upaya menghilangkan hambatan atau masalah, yang juga merupakan ciri
perencanaan. Tetapi penyelesaian masalah bukan perencanaan, karena pada
penyelesaian masalah tidak terkandung uraian yang lengkap tentang bagaimana
melaksanakan berbagai kegiatan.
3. Penyusunan program (programming) Penyusunan program adalah satu upaya
menysusn rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, yang juga merupakan ciri
perencanaan.
4. Penyusunan Rancangan Penyususnan rancangan (designing) adalah suatu upaya
menghasilkan pedoman (bagan) kerja, yang juga merupakan ciri perencanaan.
Tetapi penyusunan rancangan bukan perencanaan, karena hasil akhir
perencanaan tidak terbatas hanya pada penyusunan pedoman (bagan) kerja saja.
Aspek Perencanaan Ada 3 aspek pokok yang di perhatikan dalam perencanaan :
a. Hasil dari pekerjaan perencanaan. Hasil perencanaan disebut plan, berbeda

antara satu perencanaan kegiatan dengan perencana kegiatan yang lain Ex :
rencana kesehatan atau rencana pendidikan.
b. Perangkat pelaksanaan Perangkat pelaksanaan (Mechanic of planning)
adalah suatu organisasi yang ditugaskan/yang bertanggung
jawabmenyelenggarakan pekerjaan pelaksanaan.
c. Proses perencanaan Proses perencanaan (process of planning) adalah
langkah-langkah yang harus dilaksanakan pada pekerjaan perencanaan.

91

Ciri-Ciri Perencanaan
1. Bagian dari sistem administrasi
2. Dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
3. Berorentasi pada masa depan.
4. Mampu menyelesaikan masalh.
5. Mempunyai tujuan
6. Bersifat mampu kelola.

Unsur – Unsur Perencanaan Menurut Manullang (2009:41), rencana yang
baik pada umumnya memuat enam unsur yaitu what, why, where, when, who, how.
Selanjutnya menurut Hasibuan (2008 : 112), pertanyaan- pertanyaan ini harus
dijawab secara ilmiah, artinya atas hasil analisis data, informasi, dan fakta, supaya
rencana yang dibuat itu relatif baik, pelaksanaannya mudah dan tujuan yang
diinginkan akan tercapai. Pertanyaan itu secara rinci berupa [4] :
1. What (apa) Apa yang akan dicapai, tindakan apa yang harus dikerjakan untuk

mencapai sasaran, sarana dan prasarana apa yang diperlukan, harus ada
penjelasan dan rinciannya
2. Why (mengapa) Mengapa itu menjadi sasaran, mengapa ia harus dilakukan
dengan memberikan penjelasan, mengapa ia harus dikerjakan dan mengapa
tujuan itu harus dicapai.
3. Where (di mana) Di mana tempat setiap kegiatan harus dikerjakan. Perlu
dijelaskan dan diberikan alasan- alasannya berdasarkan pertimbangan ekonomis.
4. When (kapan) Kapan rencana akan dilakukan. Penjelasan waktu dimulainya
pekerjaan baik untuk tiap-tiap bagian maupun untuk seluruh pekerjaan harus
ditetapkan standar waktu untuk memilih pekerjaan- pekerjaan itu. Alasan-alasan
memilih waktu itu harus diberikan sejelas- jelasnya.
5. Who (siapa) Siapa yang akan melakukannya, jadi pemilihan dan penempatan
karyawan, menetapkan persyaratan dan jumlah karyawan yang akan melakukan
pekerjaan, luasnya wewenang dari masing- masing pekerja.
6. How (bagaimana) Bagaimana mengerjakannya, perlu diberi penjelasan
mengenai teknik-teknik pengerjaannya.

92