Administrasi dan Kebijakan Kesehatan

J.S. Tjeng Bing Tie (1964) dalam buku Dasar-dasar Manajemen yang ditulis
M. Manulung berpendapat bahwa perencanaan mengandung unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Tujuan Organisasi Menjelaskan rencana apa yang menjadi tujuan, tujuan

tersebut dapat bersifat materiil untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya,
maupun bersifat moral dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah
diantaranya dalam melayani masyarakat.
2. Politik Organisasi Merupakan peraturan atau pedoman yang digariskan bagi
tindakan organisasi untuk mencapai tujuan dengan hasil baik.
3. Prosedur Memuat prosedur, yakni urutan pelaksanaan yang harus dilakukan
dalam melakukan tindakan.
4. Anggaran Belanja Yaitu ikhtisar dari hasil-hasil yang diharapkan tercapai dan
pengeluaran yang diperlukan untuk mencapai hasil tersebut, yang dinyatakan
dalam angka.
5. Program– Kegiatan Merupakan rangkaian tindakan untuk waktu yang akan
datang. Suatu perencanaan yang komprehensif harus memperhatikan unsur –
unsur penting sebagai berikut :
a. Visi dan misi.
b. Permasalahan, penyebab dan prioritasnya.
c. Tujuan rencana pemecahan masalah.
d. Kebijakan kesehatan.
e. Rencana usulan kegiatan.
f. Rencana pelaksanaan kegiatan dan perkiraan hambatan.

Jenis-Jenis Perencanaan Kesehatan
Perencanaan atau rencana itu sendiri banyak macamnya, antara lain :

1. Dilihat dari jangka waktu berlakunya rencana : a.
a. Rencana jangka panjang (long term planning), yang berlaku antara 10-25
tahun.
b. Rencana jangka menengah (medium range planning), yang berlaku antara 5-
7 tahun.
c. Rencana jangka pendek (short range planning), umumnya hanya berlaku
untuk 1 tahun.

2. Dilihat dari tingkatannya :

93

a. Rencana induk (masterplan), lebih menitikberatkan uraian kebijakan
organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai
ruang lingkup yang luas.

b. Rencana operasional (operational planning), lebih menitikberatkan pada
pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program.

c. Rencana harian (day to day planning) ialah rencana harian yang bersifat
rutin.

3. Ditinjau dari ruang lingkupnya :
a. Rencana strategis (strategic planning), berisikan uraian tentang kebijakan
tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model rencana ini
sulit untuk diubah.
b. Rencana taktis (tactical planning) ialah rencana yang berisi uraian yang
bersifat jangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya, asalkan
tujuan tidak berubah.
c. Rencana menyeluruh (comprehensive planning) ialah rencana yang
mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap.
d. Rencana terintegrasi (integrated planning) ialah rencana yang mengandung
uraian yang menyeluruh bersifat terpadu, misalnya dengan program lain
diluar kesehatan.

Meskipun ada berbagai jenis perencanaan berdasarkan aspek-aspek tersebut
diatas namun prakteknya sulit untuk dipisah-pisahkan seperti pembagian tersebut.
Misalnya berdasarkan tingkatannya suatu rencana termasuk rencana induk tetapi
juga merupakan rencana strategis berdasarkan ruang lingkupnya dan rencana jangka
panjang berdasarkan jangka waktunya. Proses Perencanaan Perencanaan dalam suatu
organisasi adalah suatu proses, dimulai dari identifikasi masalah, penentuan prioritas
masalah, perencanaan pemecahan masalah, implementasi (pelaksanaan pemecahan
masalah) dan evaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan muncul masalah-masalah
baru kemudian dari masalah-masalah tersebut dipilih prioritas masalah dan
selanjutnya kembali ke siklus semula. Di bidang kesehatan khususnya, proses
perencanaan ini pada umumnya menggunakan pendekatan pemecahan masalah
(problem solving).

Secara terinci, langkah-langkah perencanaan kesehatan adalah sebagai
berikut :

94

1. Identifikasi Masalah Perencanaan pada hakekatnya adalah suatu bentuk
rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam
perencanaan kesehatan adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan
masyarakat di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sumber masalah
kesehatan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain :
a. Laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada.
b. Survailance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit.
c. Survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan
perencanaan kesehatan.
d. Hasil kunjungan lapangan supervisi, dan sebagainya.

2. Menetapkan Prioritas Masalah Kegiatan identifikasi masalah menghasilkan
segudang masalah kesehatan yang menunggu untuk ditangani. Oleh karena
keterbatasan sumber daya baik biaya, tenaga dan teknologi maka tidak semua
masalah tersebut dapat dipecahkan sekaligus (direncanakan pemecahannya).
Untuk itu harus dipilih masalah mana yang "feasible" untuk dipecahkan. Proses
memilih masalah ini disebut memilih atau menetapkan prioritas masalah.
Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui 2 cara, yakni :
a. Teknik Skoring Yakni memberikan nilai (scor) terhadap masalah tersebut
dengan menggunakan ukuran (parameter) antara lain :
a) Prevalensi penyakit (prevalence) atau besarnya masalah.
b) Berat ringannya akibat yang ditimbulkan oleh masalah tersebut
(severity).
c) Kenaikan atau meningkatnya prevalensi (rate increase).
d) Keinginan masyarakat untuk menyelesaikan masalah tersebut (degree
of unmeet need).
e) Keuntungan sosial yang diperoleh bila masalah tersebut diatasi (social
benefit).
f) Teknologi yang tersedia dalam mengatasi masalah (technical
feasiblity).
g) Sumber daya yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengatasi
masalah (resources availability), termasuk tenaga kesehatan. Masing-
masing ukuran tersebut diberi nilai berdasarkan justifikasi kita, bila
masalahnya besar diberi 5 paling tinggi dan bila sangat kecil diberi nilai

95

h) Kemudian nilai-nilai tersebut dijumlahkan. Masalah yang memperoleh
nilai tertinggi (terbesar) adalah yang diprioritaskan, masalah yang
memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh prioritas kedua dan
selanjutnya.

b. Teknik Non Skoring Dengan menggunakan teknik ini masalah dinilai
melalui diskusi kelompok, oleh sebab itu juga disebut "nominal group
tecnique (NGT)". Ada 2 NGT yakni :
a) Delphi Technique Yaitu masalah-masalah didiskusikan oleh
sekelompok orang yang mempunyai keahlian yang sama. Melalui
diskusi tersebut akan menghasilkan prioritas masalah yang disepakati
bersama.
b) Delbeq Technique Menetapkan prioritas masalah menggunakan teknik
ini adalah juga melalui diskusi kelompok namun peserta diskusi terdiri
dari para peserta yang tidak sama keahliannya maka sebelumnya
dijelaskan dulu sehingga mereka mempunyai persepsi yang sama
terhadap masalah-masalah yang akan dibahas. Hasil diskusi ini adalah
prioritas masalah yang disepakati bersama.

3. Menetapkan Tujuan Menetapkan tujuan perencanaan pada dasarnya adalah
membuat ketetapan-ketetapan tertentu yang ingin dicapai oleh perencanaan
tersebut. Penetapan tujuan yang baik apabila dirumuskan secara konkret dan
dapat diukur. Pada umumnya dibagi dalam tujuan umum dan tujuan khusus.
a. Tujuan Umum Adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat
dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus dan pada umumnya masih abstrak.
Contoh : Meningkatnya status gizi anak balita di kecamatan Cibadak.
b. Tujuan Khusus Adalah tujuan-tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum.
Tujuan khusus merupakan jembatan untuk tujuan umum, artinya tujuan
umum yang ditetapkan akan tercapai apabila tujuan-tujuan khususnya
tercapai. Contoh : Apabila tujuan umum seperti contoh tersebut di atas
dijabarkan ke dalam tujuan khusus menjadi sebagai berikut : •
- Meningkatnya perilaku ibu dalam memberikkan makanan bergizi
kepada anak balita.
- Meningkatnya jumlah anak balita yang dittimbang di Posyandu.
- Meningkatnya jumlah anak yang berat badannya naik, dan sebagainya.

96

4. Menetapkan Rencana Kegiatan Rencana kegiatan adalah uraian tentang
kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah
ditetapkan. Pada umumnya kegiatan mencakup 3 tahap pokok, yakni :
- Kegiatan pada tahap persiapan, yakni keggiatan-kegiatan yang dilakukan
sebelum kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat koordinasi,
perizinan dan sebagainya.
- Kegiatan pada tahap pelaksanaan yakni keegiatan pokok program yang
bersangkutan.
- Kegiatan pada tahap penilaian, yakni keggiatan untuk mengevaluasi seluruh
kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut.

5. Menetapkan Sasaran (Target Group) Sasaran (target group) adalah kelompok
masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan
tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni :
a. Sasaran langsung, yaitu kelompok yang langsung dikenai oleh program
tersebut. Misalnya kalau tujuan umumnya : Meningkatkan status gizi anak
balita seperti tersebut di atas maka sasaran langsungnya adalah anak balita.
b. Sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi sasaran antara
program tersebut namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung.
Misalnya : seperti contoh tersebut di atas, anak balita sebagai sasaran
langsung sedangkan ibu anak balita sebagai sasaran tidak langsung. Ibu anak
balita, khususnya perilaku ibu dalam memberikan makanan bergizi kepada
anak sangat menentukan status gizi anak balita tersebut.

6. Waktu Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan adalah sangat tergantung
dengan jenis perencanaan yang dibuat serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan
dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu, waktu dan kegiatan sebenarnya
dapat dijadikan satu dan disajikan dalam bentuk matriks, yang disebut gant
chart.

7. Organisasi dan Staf Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi
sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau
program tersebut. Disamping itu juga diuraikan tugas (job description) masing-
masing staf pelaksana tersebut. Hal ini penting karena masing-masing orang
yang terlibat dalam program tersebut mengetahui dan melaksanakan kewajiban.

97

8. Rencana Anggaran Adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk
pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya
rincian rencana biaya ini dikelompokkan menjadi :
a. Biaya personalia
b. Biaya operasional
c. Biaya sarana dan fasilitas
d. Biaya penilaian

9. Rencana Evaluasi Rencana evaluasi sering dilupakan oleh para perencana
padahal hal ini sangat penting. Rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang
kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan- tujuan yang
telah ditetapkan tersebut telah tercapai. Sesuai pendapat A.M. Williams,
sebagaimana dalam buku Soewarno Handayaningrat (1996:135), proses
perencanaan meliputi [5] :
a. Menentukan/ menetapkan dengan jelas maksud dan tujuan, menentukan
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang akan dilakukan, maksud dan tujuan
adalah sasaran yang ingin dicapai.
b. Menentukan alternatif, memperhatikan factor-faktor yang dihadapi yaitu
kejadian-kejadian yang akan datang, termasuk waktu yang diperlukan,
kondisi/situasi untuk menentukan pilihan dari alternatif- alternatif yang ada.
c. Mengatur sumber-sumber yang diperlukan, antara lain man, money,
equipment, materials, time will be need.
d. Menentukan organisasi, metode dan prosedur
e. Menentukan/menetapkan rencana itu sendiri.

Menurut Siagian (1996: 111-115), proses perencanaan dapat ditinjau dari atau fungsi
perencanaan dapat dilaksanakan dengan baik melalui tiga cara, yaitu:
1. Mengetahui sifat atau ciri-ciri suatu rencana yang baik, yaitu:

a. Rencana harus mempermudah tercapainya tujuan yang telah ditentukan
sebelumnya.

b. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh memahami
tujuan organisasi.

c. Rencana harus dibuat oleh orang-orang yang sungguh-sungguh mendalami
teknik-teknik perencanaan.

98

d. Rencana harus disertai oleh suatu perincian yang teliti, artinya rencana
harus diikuti oleh programming.

e. Rencana tidak boleh terlepas sama sekali dari pemikiran pelaksana.
f. Rencana harus bersifat sederhana, dimana rencana itusistematik, prioritas

jelas, bahasa mudah dipahami oleh semua kegiatan pokok yang akan
dilaksanakan sudah tercakup.
g. Rencana harus luwes, meskipun pola dasar harus bersifat permanen dan
tidak berubah, tapi tergantung keadaan yang dihadapi untuk mengadakan
perubahan dan penyesuaian.
h. Di dalam rencana terdapat tempat pengambilan resiko.
i. Rencana harus bersifat praktis (Pragmatis), artinya suatu rencana harus
dapat dicapai dengan memperhitungkan tujuan, kapasitas organisasi, faktor
lingkungan, dan lain-lain.
j. Rencana harus merupakan forecasting, rencana harus merupakan peramalan
atas keadaan yang mungkin dicapai.
2. Memandang proses perencanaan sebagai suatu rangkaian perencanaan yang
harus dijawab dengan memuaskan, yaitu:
a. Apakah kegiatan yang harus dijalankan dalam pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya.
b. Dimana kegiatan tertentu tersebut akan dilaksanakan.
c. Dalam perencanaan harus tergambar sistem prioritas yang akan digunakan,
penjadwalan waktu, target phase-phase tertentu yang akan dicapai.
d. Bagaimana cara melaksanakan kegiatan-kegiatan ke arah tercapainya tujuan.
e. Dalam perencanaan harus tergambar tentang pembagian tugas, wewenang
dan tanggung jawab.
3. Memandang proses perencanaan sebagai suatu masalah yang harus dipecahkan
dengan menggunakan teknik-teknik ilmiah, yaitu:
a. Mengetahui sifat hakiki dari masalah yang dihadapi.
b. Kumpulkan data, yang dimaksud data adalah fakta yang relevan dengan
tujuan yang hendak dicapai, informasi dari unit organisasi yang lebih rendah,
saran dari anggota organisasi yang akan menjadi pelaksana, ide bawahan dan
kritik dari dalam dan luar organisasi.
c. Analisa data.
d. Penentuan beberapa alternative.

99

e. Memilih cara yang kelihatannya terbaik.
f. Pelaksanaan pembuatan rencana tersebut.
g. Penilaian hasil yang dicapai

Sifat Suatu Rencana Yang Baik Menurut Manullang (2009 : 44) rencana yang baik,
haruslah mengandung sifat-sifat sebagai berikut :
1. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang. Kata-kata dalam kalimat-

kalimat yangaaa dipergunakan oleh suatu rencana haruslah sederhana dan
mudah dimengerti untuk meniadakan penafsiran yang berbeda.
2. Fleksibel, rencana tersebut harus dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang
berubah yang tidak diduga sebelumnya
3. Mempunyai stabilitas,
4. Ada dalam perimbangan, artinya pemberian waktu dan faktor-faktor produksi
kepada setiap unsur organisasi seimbang dengan kebutuhannya.
5. Meliputi semua tindakan yang diperlukan, rencana harus meliputi segala-
galanya hingga terjamin koordinasi dari tindakan seluruh unsur-unsur
organisasi. Menurut Hasibuan (2008 : 111), syarat rencana yang baik yaitu : 1.
Rencana harus mempunyai tujuan yang jelas, objektif, rasional, dan cukup
menantang untuk diperjuangkan 2. Rencana harus mudah dipahami dan
penafsirannya hanya satu. 3. Rencana harus dapat dipakai sebagai pedoman
untuk bertindak ekonomis rasional. 4. Rencana harus menjadi dasar dan alat
untuk pengendalian semua tindakan. 5. Rencana harus dapat dikerjakan oleh
sekelompok orang. 6. Rencana harus menunjukkan urutan-urutan dan waktu
pekerjaan. 7. Rencana harus fleksibel, tetapi tidak mengubah tujuan. 8. Rencana
harus berkesinambungan 9. Rencana harus meliputi semua tindakan yang akan
dilakukan. 10. Rencana harus berimbang artinya pemberian tugas harus
seimbang dengan penyediaan fasilitas. 11. Dalam rencana tidak boleh ada
pertentangan antar departemen,hendaknya saling mendukung untuk tercapainya
tujuan perusahaan. 12. Rencana harus sensitif terhadap situasi, sehingga terbuka
kemungkinan untuk mengubah teknik pelaksanaannya tanpa mengalami
perubahan pada tujuannya. 13. Rencana harus ditetapkan dan diimplementasikan
atas hasil analisisdata, informasi dan fakta.

100

BAB VIII
MUTU PELAYANAN KESEHATAN
Pengertian Mutu Pelayanan Kesehatan

Semua jenis pelayanan membutuhkan kualitas pelayanan yang baik, setiap
pelayanan yang diterima dan pelayanan yang diberikan pemberi pelayanan dapat
dibandingkan antara satu dengan yang lainnya. Keberadaan negara adalah
memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam memperoleh
pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan dapat dibedakan atas pelayanan primer,
sekunder, dan tersier sesuai dengan tingkat kebutuhan dan urgensinya. Klien atau
pasien akan membandingkan pelayanan kesehatan dari rumah sakit satu dengan
rumah sakit yang lain, atau antara satu Puskesmas dengan Puskesmas yang lain.
Penilaian pelayanan kesehatan berdasarkan pelayanan yang mereka terima,
saksikan, dan yang mereka rasakan. Pelayanan kesehatan yang baik sangat
dibutuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
atau untuk menyembuhkan dari rasa sakit.

Polindes, Puskesdes, Puskesmas, sampai pada rumah sakit sebagai
penyedia jasa pelayanan kesehatan yang berhubungan langsung dengan pasien
atau klien. Pelayanan kesehatan dapat dinilai secara langsung oleh masyarakat,
berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Mutu pelayanan kesehatan merupakan
tingkat kesempurnaan pelayanan kesehatan yang diselenggarakan sesuai dengan
kode etik dan standar pelayanan yang ditetapkan, sehingga menimbulkan
kepuasan bagi setiap pasien (Kemenkes dalam Muninjaya 2014). Perbaikan
pelayanan kesehatan secara berkesinambungan dapat ditingkatkan dalam upaya
mewujudkan kesempurnaan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan
kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Mutu pelayanan
kesehatan merujuk pada tingkat kepuasaan pasien atau klien memperoleh
pelayanan kesehatan, karena pasien atau klien dapat memberikan penilaian
berdasarkan pada pengamatan, yang dirasakan, dan yang diterimanya.

Pelayanan yang bermutu sangat diperlukan karena merupakan hak setiap
pelanggan, dan dapat memberi peluang untuk memenangkan persaingan dengan
pemberi layanan kesehatan lainnya. Kualitas pelayanan dan nilai berdampak
langsung terhadap pelanggan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh kualitas

101

pelayanan yang dirasakan (Kui Son Cui et al, 2002). Pelanggan insitusi pelayanan
kesehatan dibedakan menjadi dua yaitu :
1. Pelanggan internal (internal customer) yaitu mereka yang bekerja di dalam

institusi kesehatan seperti staf medis, paramedis, teknisi, administrasi,
pengelola dan lain sebagainya.
2. Pelanggan eksternal (external customer) yaitu pasien, keluarga pasien,
pengunjung, pemerintah, perusahaan asuransi kesehatan, masyarakat umum,
rekanan, lembaga swadaya masyarakat dan lain sebagainya (Muninjaya,
2014).
Supardi (2008) berpendapat hampir sama dengan teori tersebut yaitu bahwa
mutu pelayanan kesehatan dapat dilihat dari sudut pandang pengguna layanan,
penyandang dana pelayanan, dan penyelenggara pelayanan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mutu Pelayanan Kesehatan
Faktor-faktor yang mempengaruhi mutu pelayanan kesehatan menurut

Azwar, 1994 dalam Endarwati, 2012) adalah unsur masukan, lingkungan dan
proses.
1. Unsur Masukan

Unsur masukan meliputi sumber daya manusia, dana dan sarana. Jika sumber
daya manusia dan sarana tidak sesuai dengan standar dan kebutuhan, maka
pelayanan kesehatan akan kurang bermutu. Upaya dalam meningkatkan mutu
puskesmas diperlukan sumber daya manusia yang profesional (SDM) dan
peningkatan fasilitas kesehatan (Muninjaya, 2004). SDM yang profesional
harus mempunyai pendidikan dan keahlian serta memiliki motivasi,
kompetensi dan komitmen kerja yang baik (Muninjaya, 2004).
2. Unsur Lingkungan
Unsur lingkungan meliputi kebijakan, organisasi dan manajemen.
3. Unsur Proses
Yang termasuk dalam unsur proses meliputi proses pelayanan baik tindakan
medis maupun tindakan non-medis. Tindakan non medis salah satunya adalah
penerapan manajemen puskesmas yang merupakan proses dalam rangkaian
kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan
puskesmas (Kemenkes, 2012).

102

Hal ini sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Muninjaya (2014) bahwa
mutu pelayanan kesehatan dapat dikaji berdasarkan output sistem
pelayanan kesehatan. Output sistem pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh
tiga komponen yaitu masukan/input, proses dan lingkungan.
Menurut Donabedian dalam Alwi, A. (2011) ada tiga pendekatan penilaian mutu
yaitu :
1. Input
Aspek struktur meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dapat
melaksanakan kegiatan berupa sumber daya manusia, dana dan sarana. Input
fokus pada sistem yang dipersiapkan dalam organisasi, termasuk komitmen,
prosedur serta kebijakan sarana dan prasarana fasilitas dimana pelayanan
diberikan.
2. Proses
Merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga
kesehatan (dokter, perawat, dan tenaga profesi lain) dan interaksinya dengan
pasien, meliputi metode atau tata cara pelayanan kesehatan dan pelaksanaan
fungsi manajemen.
3. Output
Aspek keluaran adalah mutu pelayanan yang diberikan melalui tindakan dokter,
perawat yang dapat dirasakan oleh pasien dan memberikan perubahan ke arah
tingkat kesehatan dan kepuasan yang diharapkan pasien.
Berdasarkan hasil penelitian oleh Melinda (2011) diketahui bahwa faktor
lingkungan yaitu iklim kerja organisasi dan komitmen organisasi dapat menjadi
prediktor mutu pelayanan kesehatan. Penelitian lain oleh Hardianti dkk.(2013)
menyatakan bahwa kenyamanan lingkungan kerja dan hubungan antar manusia
berhubungan dengan mutu pelayanan antenatal di Puskesmas Pattingallloang Kota
Makasar dengan nilai p=0,001.

Dimensi Mutu Pelayanan Kesehatan
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Muninjaya (2014), menganalisis

dimensi mutu jasa berdasarkan lima aspek komponen mutu. Lima aspek
komponen mutu pelayanan dikenal dengan nama Servqual (Service Quality).
Servqual mempunyai kontribusi dalam mengidentifikasi masalah dan menentukan
langkah awal pemberi layanan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan (Emin

103

Babakus, 1992). Dimensi mutu menurut Parasuraman dkk. terdiri dari lima
dimensi.
1. Bukti fisik (tangibles), mutu pelayanan dapat dirasakan langsung terhadap

penampilan fasilitas fisik serta pendukung pendukung dalam pelayanan.
2. Kehandalan (reliability), yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan

tepat waktu dan akurat sesuai dengan yang ditetapkan.
3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu kesediaan petugas untuk memberikan

pelayanan yang cepat sesuai prosedur dan mampu memenuhi harapan
pelanggan.
4. Jaminan (assurance), yaitu berhubungan dengan rasa aman dan kenyamanan
pasien karena adanya kepercayaan terhadap petugas yang memiliki
kompetensi, kredibilitas dan ketrampilan yang tepat dalam memberikan
pelayanan dan pasien memperoleh jaminan pelayanan yang aman dan
nyaman.
5. Empati (emphaty), yaitu berhubungan dengan kepedulian dan perhatian
petugas kepada setiap pelanggan dengan mendengarkan keluhan dan
memahami kebutuhan serta memberikan kemudahan bagi seluruh pelanggan
dalam menghubungi petugas.
Terkait dengan dimensi mutu pelayanan, terdapat beberapa pendapat dari
hasil penelitian. Melinda (2011) menyatakan bahwa kunci keberhasilan dari
pelayanan kesehatan adalah kecepatan pelayanan, keramahan, efektifitas tindakan
serta kenyamanan bagi pasien dan pengunjung lainya. Dukungan dan komitmen
petugas menjadi faktor pendorong yang sangat efektif dalam tahap-tahap menuju
kemajuan puskesmas. Noor, A. (2013) menyatakan bahwa mutu pelayanan
kesehatan lebih terfokus pada dimensi daya tanggap petugas. Pasien lebih
membutuhkan keramahan petugas dan komunikasi petugas dengan pasien.
Sedangkan pendapat Rosita dkk.(2011) adalah dalam meningkatkan kualitas
pelayanan kesehatan, empati atau perhatian tenaga kesehatan sangat diharapkan
oleh pemakai jasa atau pasien.

Pengembangan Mutu Pelayanan Kesehatan
Langkah-langkah pengembangan mutu pelayanan harus dimulai dari

perencanaan, pengembangan jaminan mutu, penentuan standar hingga monitoring

104

dan evaluasi hasil. Menurut Amchan dalam Muninjaya (2014) langkah-langkah
pengembangan jaminan mutu terdiri dari tiga tahap.
1. Tahap pengembangan strategi dimulai dengan membangkitkan kesadaran

(awareness) akan perlunya pengembangan jaminan mutu pelayanan yang
diikuti dengan berbagai upaya pelaksanaan, peningkatan, komitmen dan
pimpinan, merumuskan visi dan misi institusi diikuti dengan penyusunan
rencana strategis, kebijakan dan rencana operasional, perbaikan infrastruktur
agar kondusif dengan upaya pengembangan mutu.
2. Tahap tranformasi yaitu membuat model-model percontohan di dalam
institusi untuk peningkatan mutu secara berkesinambungan yang mencakup
perbaikan proses perbaikan standar prosedur, dan pengukuran tingkat
kepatuhan terhadap standar prosedur tersebut, pembentukan kelompok kerja
(pokja) mutu yang trampil melakukan perbaikan mutu, pelatihan pemantauan,
pemecahan masalah untuk selanjutnya dipakai sebagai dasar peningkatan
mutu, monitoring dan evaluasinya. Rangkaian ini disingkat PDCA (Plan, Do,
Check and Action).
3. Tahap integrasi yaitu pengembangan pelaksanaan jaminan mutu diterapkan di
seluruh jaringan (unit) institusi, tetapi tetap memperthanakan komitmen yang
sudah tumbuh, optimalisasi proses pengembangan jaminan mutu secara
berkesinambungan.

Berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan, Josep Juran dalam PKMK
(2000) menyebutkan trilogi dalam perbaikan mutu yaitu perencanaan mutu,
pengendalian mutu, dan peningkatan mutu. Perencanaan mutu menjamin bahwa
tujuan mutu dapat dicapai melalui kegiatan operasional. Perencanaan mutu
meliputi identifikasi pelanggan eksternal dan internal, pengembangan gambaran
atau ciri produk, merumuskan tujuan mutu, dan merancang bangun proses untuk
memproduksi produk atau jasa pelayanan sesuai dengan spesifikasi yang
ditentukan serta menunjukkan bahwa proses tersebut secara operasional mampu
untuk mencapai tujuan mutu yang telah ditetapkan.

Perbaikan atau peningkatan mutu bertujuan untuk mencapai kinerja yang
optimal, proses operasional juga harus optimal. Kegiatan peningkatan mutu
meliputi mengidentifikasi proses, membentuk tim untuk melakukan perbaikan
proses tersebut, melakukan diagnosis dan analisis untuk mencari penyebab dan
mengidentifikasi penyebab masalah yang utama dan mengembangkan kegiatan-

105

kegiatan korektif dan preventif serta melakukan uji coba dan berikan rekomendasi
untuk perbaikan yang efektif.

Pengendalian mutu bertujuan untuk dokumentasi dan sertifikasi bahwa
tujuan mutu tercapai. Dalam memilih metode dan menyusun instumen
pengukuran yaitu melakukan pengukuran secara nyata, memahami dan
menganalisis serta melakukan interpertasi antara kenyataan dibandingkan standar
serta melakukan tindakan koreksi terhadap adanya kesenjangan antara kenyataan
dan standar. Hasil penelitian tentang peningkatan mutu pelayanan disebutkan
bahwa karyawan selalu memberikan layanan andal, konsisten, dan karyawan
bersedia dan mampu memberikan layanan secara tepat waktu, karyawan mudah
didekati dan mudah untuk dihubungi, sopan, hormat dapat dipercaya, dan jujur.
Dalam peningkatan mutu pelayanan, fasilitas kesehatan pada umumnya
menyediakan lingkungan yang bebas dari bahaya, risiko, atau keraguan (Joseph,
C. 2000).

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, mutu pelayanan kesehatan
dalam penelitian ini terdiri atas lima sub variabel yaitu bukti fisik (tangible)
kehandalan (reliability), daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance) dan
empati (emphaty).

Komitmen Kerja
Komitmen kerja adalah identifikasi kekuatan yang terkait dengan nilai-

nilai dan tujuan untuk memelihara keanggotaan dalam institusi pelayanan
kesehatan (Robbins, 2006). Komitmen kerja juga didefinisikan sebagai tingkat
kepercayaan, keterikatan, individu terhadap tujuan dan mempunyai keinginan
untuk tetap berada dalam organisasinya (Mathis dan Jakson, 2001 dalam Wijaya,
2012). Komitmen petugas terhadap puskesmas ditunjukkan dengan prestasi yang
lebih baik dengan terlibat aktif melakukan asuhan pelayanan kesehatan (Luthans,
2006).

Kesuksesan sebuah karir, dituntut adanya suatu komitmen, dimana
komitmen seseorang terhadap karirnya terlihat dari kesabaran membangun karir
yang dipilihnya. Seseorang yang berkomitmen terhadap karir tidak akan mudah
kalah dengan tantangan yang menghadangnya di depan (Noordin et al, dalam
Siswanto, 2012). Berdasarkan pandangan tersebut, faktor sumber daya manusia
menjadi faktor yang penting untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas.

106

Penelitian tentang komitmen kerja dilaksanakan oleh Nursyahfitri (2011)
pada karyawan Divisi Produksi PT. Marumitsu Indonesia, diketahui bahwa
komitmen berpengaruh terhadap kinerja karyawan (t = 3,037 dan p = 0,001).
Penelitian tentang pengaruh komitmen anggota dan budaya kerja terhadap kinerja
Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Nasional yang dilakukan oleh Rois
(2010) menemukan pengaruh yang signifikan komitmen anggota dengan kinerja
Tim Kormonev Nasional dengan nilai uji t 2,3 dan uji f 0,637. Penelitian lain
tentang komitmen oleh Suparman (2007) menyatakan bahwa komitmen kerja
secara nyata berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Penelitian lain oleh Karsh et
al (2005) yang dilakukan pada perawat di panti jompo, menyatakan bahwa
komitmen dan kepuasan kerja dipengaruhi oleh pekerjaan dan faktor
organisasinya dan dengan kurangnya komitmen dan kepuasan kerja sehingga
berimplikasi dengan adanya keinginan untuk pindah.

Penelitian tentang komitmen juga dilakukan oleh Malhotra dan Mukherjee
(2004) menyatakan bahwa karyawan yang memiliki komitmen akan memberikan
layanan yang optimal. Karyawan yang mempunyai komitmen tinggi selalu akan
berpihak dan memberikan yang terbaik kepada organisasi (Robbins dan Judge,
2008 dalam Sopiah, 2008). Komitmen kerja dapat ditingkatkan untuk
meningkatkan mutu pelayanan dengan cara sebagai berikut (Djati dalam Wijaya,
2012) .
1. Menciptakan rasa aman, suasana kerja yang kondusif serta lakukan promosi

secara reguler.
2. Menempatkan petugas sesuai dengan kapasitas, minat dan motivasi kerjanya

agar memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
4. Meningkatkan keterampilan, kesempatan pengembangan diri, dan bimbingan

perencanaan karier agar perawat dan bidan merasa mantap dalam pencapaian
kariernya.
5. Mengembangkan fleksibilitas dan otonomi pelaksanaan tugas tetapi tetap
memegang teguh tanggung jawab.
6. Mengembangkan sistem monitoring, peningkatan kinerja dan pemahaman
terhadap nilai dan tujuan rumah sakit untuk menjaga kesesuaian visi dan misi.

107

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Kerja
Komitmen merupakan kekuatan secara menyeluruh terhadap tugas dalam

pelayanan dan kondisi lingkungan puskesmas. Faktor-faktor yang mempengaruhi
komitmen kerja adalah keinginan kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi,
kemauan berusaha dan bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, keyakinan
dan kepercayaan terhadap nilai dan tujuan organisasi (Spector, 2000).

Komitmen kerja ini sangat dipengaruhi oleh faktor lain seperti yang
disebutkan dalam penelitian Siswanto (2012) yaitu komitmen kerja dipengaruhi
oleh iklim kerja dan pengembangan karir. Kiesler dalam Siswanto (2012)
berpendapat bahwa adanya komitmen akan memotivasi serta memaksa seseorang
untuk bertindak lebih jauh, karena sifat ikatannya akan berpengaruh terhadap
respon individu pada kekuatan yang memaksa mereka melakukan sesuatu.
Menurut (Lokce et all, 1988 dalam Wijaya, 2012) tiga kategori utama penentu
komitmen adalah faktor eksternal (otoritas, pengaruh teman sebaya, penghargaan
eksternal), faktor interaktif (partisipasi dan kompetisi), dan faktor internal
(harapan, penghargaan internal).

Komitmen kerja petugas pelayanan dapat dilihat inisiatif, penghayatan
terhadap visi misi puskesmas, dan peraturan-peraturan (Wijaya, 2012).
1. Inisiatif

Inisiatif merupakan kemampuan petugas pemberi pelayanan yaitu dokter,
perawat dan bidan dalam melakukan tugas tanpa menunggu perintah. Hal ini
terkait dengan hasil pekerjaan, menciptakan peluang untuk menghindari
timbulnya masalah (Ubaydilah, 2009 dalam Wijaya, 2012). Inisiatif juga
menyangkut kreativitas petugas untuk mengembangkan potensi diri dalam
melaksanakan asuhan pelayanan dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
2. Penghayatan terhadap visi misi puskesmas
Visi merupakan suatu pernyataan yang berisi tentang cita-cita dari organisasi,
sedangkan misi mencakup kegiatan jangka panjang dan jangka pendek yang
akan dilaksanakan dalam mencapai visi (Mangkuprawira, 2009 dalam
Wijaya, 2012). Pernyataan visi dan misi harus sesuai dengan kebutuhan
puskemas dan kebutuhan pasien. Keduanya harus dapat mengantarkan
puskesmas mencapai tujuan dengan menumbuhkan semangat kerja,
keharmonisan dalam melaksanakan asuhan keperawatan sesuai Standar

108

Prosedur Operasional (SPO). Peningkatan komitmen kerja memerlukan
penghayatan visi dan misi puskesmas.
3. Peraturan-peraturan
Peraturan dapat mengatur segala kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas.
Mereka harus mematuhi karena ada sanksi yang melanggar. Peraturan dapat
berupa tata tertib yang mengikat petugas melaksanakan kegiatan pelayanan
sehingga tidak menyimpang dari tujuan puskesmas. Ketaatan terhadap
peraturan puskesmas oleh petugas diperlukan untuk meningkatkan kinerja di
puskesmas.
Berdasarkan teori dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.
variabel komitmen kerja dalam penelitian ini, terdiri dari tiga sub variabel yaitu
inisiatif, penghayatan visi misi dan ketaatan terhadap peraturan puskesmas.

Manajemen Puskesmas
Berdasarkan Kepmenkes Nomor 128/ Menkes/SK/II/2004 tentang

Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat, dinyatakan bahwa puskesmas
merupakan unit pelaksana teknis kegiatan yang bertanggungjawab terhadap
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Untuk dapat melaksanakan
pembangunan kesehatan di puskesmas perlu ditunjang oleh manajemen yang baik.
Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematis
untuk menghasilkan luaran puskesmas yang efektif dan efesien (Kemenkes, 2012).
Manajemen diselenggarakan sebagai proses pencapaian tujuan, menselaraskan
tujuan organisasi dan tujuan pegawai puskesmas, mengelola dan memberdayakan
sumber daya dalam rangka efisiensi dan efektifitas puskesmas, sebagai proses
pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, proses kerjasama dan kemitraan
dalam pencapaian tujuan puskesmas (Alamsyah, 2011).

Penelitian tentang penerapan fungsi manajemen dilakukan oleh Dewi
(2011) pada 77 perawat RSUP Dr. Sardjito, diketahui bahwa penerapan lima
fungsi manajemen oleh kepala ruangan berhubungan dengan penerapan
keselamatan pasien (p=0,000-0,032). Faktor yang paling berpengaruh dalam
penerapan keselamatan pasien adalah fungsi pengendalian. Sedangkan fungsi
perencanaan, pengaturan staf, pengarahan dan pengendalian berhubungan dengan
penerapan keselamatan perawat (p=0,005-0,032) dan faktor yang paling
berpengaruh adalah fungsi pengarahan.

109

Manajemen puskesmas terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian serta pengawasan dan pertanggungjawaban. Semua fungsi
manajemen tersebut berkaitan dan dilaksanakan secara berkesinambungan
(Kemenkes, 2012).

Perencanaan
Perencanaan merupakan langkah awal sebelum kegiatan dilaksanakan

yang meliputi kegiatan merumuskan tujuan puskesmas sampai dengan
menetapkan alternatif kegiatan. Tanpa ada perencanaan puskesmas, tidak akan ada
kejelasan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh staf untuk mencapai tujuan
puskesmas (Alamsyah, 2011). Perencanaan program wajib puskesmas salah
satunya program pengobatan dilakukan sebagai berikut.
1. Menyusun usulan kegiatan pada program pengobatan sesuai kondisi yang ada

mulai dari perencanaan target capaian kegiatan seperti target kunjungan,
tenaga, dana, obat-obatan, bahan habis pakai dan sarana dan prasarana
lainnya terkait dengan pengembangan layanan pengobatan di puskesmas.
2. Mengajukan usulan kegiatan yang direncanakan ke dinas kesehatan untuk
mendapatkan persetujuan.
3. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan (RPK).
Hasil penelitian oleh Ulfayani dkk. (2012) menunjukkan bahwa dalam
perencanaan pada delapan bagian unit di puskesmas Minasa Upa Kota Makasar,
selalu diawali dengan penentuan program kegiatan yang mencakup penyusunan
rencana kegiatan, rencana tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan, jadwal
kegiatan, biaya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Ningrum (2006) bahwa
perencanaan selalu menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan dan Pengendalian
Pelaksanaan dan pengendalian merupakan proses penyelenggaraan,

pemantauan serta penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan di puskesmas (Depkes
R.I, 2004). Langkah-langkah pelaksanaan dan pengendalian pada upaya
pengobatan di puskesmas adalah sebagai berikut.
1. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan serangkaian kegiatan manajemen untuk
menghimpun semua sumber daya yang ada di puskesmas dan dimanfaatkan

110

secara efesien untuk program pengobatan. Pada program pengobatan
ditetapkan penanggungjawab dan petugas pelaksana yang saling bekerjasama.
2. Penyelenggaraan
Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan rencana kegiatan program
pengobatan di puskesmas dan menunjuk penanggungjawab serta pelaksana
program dan pelaksanaan lokakarya mini puskesmas, baik lintas program
maupun lintas sektor.
3. Pemantauan
Pemantauan terhadap kegiatan dilakukan secara berkala seperti melakukan
telaahan penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai serta melakukan
telaahan eksternal terkait hasil yang dicapai oleh fasilitas dan sektor lain yang
terlibat di wilayah puskesmas.
4. Penilaian
Penilaian kegiatan bisa dilakukan oleh pihak eksternal dan internal
puskesmas.

Kegiatan penilaian pada program pengobatan dilakukan setiap bulan,
triwiulan maupun tahunan. Kegiatan penilaian mencakup penilaian terhadap
cakupan jumlah kunjungan, survei kepuasan dan evaluasi dari dinas kesehatan.
Hasil penelitian di Puskesmas Minasa Upa Kota Makasar oleh Ramsar dkk. (2012)
diketahui bahwa pengelompokan kelompok kerja sebelum pembagian tugas
dilakukan agar rencana kegiatan akan lebih terarah pada tujuan. Dalam pergerakan
dan pelaksanaan ada tiga komponen yang saling berhubungan yaitu komponen
koordinasi, pengarahan dan pimpinan (Ramsar dkk, 2012). Pendapat ini sejalan
dengan hasil penelitian Ridwan (2010) dalam Ramsar dkk. (2012), yang
menyatakan pimpinan selaku administrator memiliki tugas untuk melakukan
koordinasi dan mengarahkan seluruh komponen untuk mencapai tujuan.

Pengawasan dan Pertanggungjawaban
Pengawasan dan pertanggungjawaban merupakan proses untuk mendapatkan

kepastian atas kesesuaian penyelenggaraan dalam mencapai tujuan puskesmas
(Depkes R.I, 2004).

111

1. Pengawasan
Pengawasan merupakan kegiatan mengamati secara terus menerus terhadap
pelaksanaan kegiatan puskesmas. Pengawasan dapat dilakukan oleh pihak
internal (kepala puskesmas) dan eksternal (masyarakat, dinas kesehatan, serta
institusi lainnya).

2. Pertanggungjawaban
Untuk pertanggungjawaban kegiatan kepala puskesmas harus membuat
laporan kinerja hasil dari pelaksanaan kegiatan.
Bedasarkan hasil penelitian pada Puskesmas Batua Makassar oleh

Mu’rifah (2012 menyatakan bahwa pelaksanaan evaluasi juga dilakukan untuk
mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dan menyusun langkah
perbaikan untuk mencapai tujuan.

Program Pengobatan di Puskesmas
Puskesmas bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya kesehatan

perorangan dan upaya kesehatan masyarakat untuk mencapai visi pembangunan
kesehatan. Upaya kesehatan puskesmas terdiri dari upaya wajib dan
pengembangan. Salah satu upaya program wajib puskesmas dalam upaya
kesehatan perorangan adalah program pengobatan. Program pengobatan
merupakan kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan pada masyarakat dalam
rangka menghentikan proses perjalanan suatu penyakit untuk dapat
menghilangkan penderitaan yang dirasakan (Depkes RI, 1990).

Program pengobatan di puskesmas dilaksanakan dengan melakukan
diagnosa, melaksanakan tindakan dan melakukan upaya rujukan bila dipandang
perlu (Subekti, 2009). Tujuan dari pelayanan pengobatan di puskesmas adalah
untuk meningkatkan derajat kesehatan perorangan dan masyarakat. Dalam upaya
pengobatan pasien, kegiatan yang dilakukan adalah mencari riwayat penyakit,
mengadakan pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, membuat diagnosa,
memberikan pengobatan yang tepat dan melakukan rujukan bila diperlukan.

Penelitian tentang upaya pengobatan di puskesmas dilakukan oleh Subekti
tahun 2009 pada balai pengobatan umum puskesmas di Kabupaten Tasikmalaya.
Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi mutu pelayanan administrasi, dokter,
perawat dan obat berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien. Sedangkan sarana
dan fasilitas penunjang tidak berhubungan dengan tingkat kepuasan pasien.

112

Gambaran Umum Pengobatan di Puskesmas Kabupaten Karangasem
Upaya pengobatan di puskesmas dapat dilakukan di luar gedung dan di

dalam gedung dan rawat jalan maupun rawat inap. Adapun unit-unit pelayanan
pengobatan yang ada di puskesmas seperti pelayanan poli umum, Unit Gawat
Darurat (UGD), poli gigi dan mulut, pelayanan rawat inap maupun puskesmas
keliling.

Poli umum merupakan salah satu unit program pengobatan di puskesmas
yang melayani pasien rawat jalan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam
pelayanan di poli umum adalah melakukan anamnesa terhadap keluhan dan
riwayat penyakit pasien, melakukan pemeriksaan fisik, melakukan pemeriksaan
laboratorium, mendiagnosa penyakit pasien, melakukan tindakan pengobatan dan
melakukan upaya rujukan bila dianggap perlu.

Petugas yang bertugas pada Poli Umum di Puskesmas Kabupaten
Karangasem adalah dokter dan perawat. Petugas tersebut selain bertugas pada poli
umum juga bertugas di unit-unit pengobatan lain di puskesmas. Petugas tersebut
juga mempunyai tugas sebagai pengelola program promotif dan preventif,
sehingga diatur jadwal petugas yang mendapatkan tugas memberikan pelayanan
pengobatan pada poli umum.

Hubungan Penerapan Manajemen dan Komitmen Kerjaterhadap Mutu
Pelayanan di Puskesmas

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya diketahui
bahwa ada beberapa penelitian yang menyatakan hubungan antara penerapan
fungsi manajemen di puskesmas dengan pencapaian kinerja di puskesmas.
Beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan hubungan antara komitmen
kerja dengan kualitas pelayanan.

Hubungan karakteristik petugas juga ditunjukkan dari hasil penelitian
sebelumnya yang berhubungan dengan kinerja dalam memberikan pelayanan yang
berkualitas. Umur diatas 30 tahun mempunyai motivasi kerja lebih tinggi daripada
petugas lebih dari 30 tahun, dan masa kerja yang lebih lama menggambarkan
kinerja organisasi yang baik. Makin tinggi pendidikan maka produktivitas
kerjanya juga tinggi, serta jika berdasarkan jenis kelamin jenis petugas juga
berpengaruh terhadap motivasi kerjanya (Naya, 2013).

113

Hubungan Penerapan Manajemen terhadap Mutu Pelayanan di Puskesmas
Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa fungsi

manajemen yang diterapkan di puskesmas memiliki hubungan dengan pencapaian
program di puskesmas. Hasil penelitian oleh Kustiawan R.B (2004) menyatakan
bahwa ada hubungan antara pelaksanaan fungsi manajemen perencanaan
((p=0,042), pelaksanaan (p=0,001) dan penilaian (p=0,001) dengan program
pemberantasan penyakit Demam Berdarah Dengue ( P2DBD) di puskesmas
Kabupaten Grobogan.

Penelitian lain yang dilakukan pada program Pemberian Makanan
Tambahan (PMT) pada balita gizi buruk di Puskesmas Kabupaten Tegal yang
dilakukan oleh Ningrum (2006). Pada penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa
penerapan fungsi perencanaan, pergerakkan dan pengawasan penilaian serta
pencatatan berhubungan dengan cakupan PMT di Puskesmas Kabupaten Tegal.
Hasil yang sama terkait hubungan penerapan manajemen terhadap mutu pelayanan
kesehatan pada puskesmas di Kota Semarang. Pada penelitian yang dilakukan oleh
Novianingrum (2007) bahwa perencanaan, pengorganisasian, pergerakkan dan
pengawasan mempunyai hubungan dengan cakupan imunisasi di puskesmas Kota
Semarang. Pada program lain di puskesmas juga dilakukan penelitian oleh
Irmawati (2007) yaitu pada kegiatan Stimulasi Deteksi dan Intervensi Dini
Tumbuh Kembang (SDIDTK) balita dan anak prasekolah di Puskesmas Kota
Semarang disebutkan bahwa ada hubungan perencanaan, pengorgani sasian,
penggerakan dan pengawasan dengan cakupan SDIDTK.

Hubungan Komitmen Kerja terhadap Mutu Pelayanan di Puskesmas
Komitmen kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting yang

harus ditumbuhkan pada petugas pemberi layanan kesehatan. Hasil penelitian
yang dilakukan oleh Hidayat (2000) menyatakan bahwa komitmen kerja
berhubungan dengan kualitas pelayanan. Dengan komitmen kerja yang tinggi,
petugas pelayanan diantaranya dokter, perawat menjadi lebih giat bekerja dan
mempunyai motivasi kuat untuk berprestasi (Wijaya, 2012). Karyawan yang
memiliki komitmen akan memberikan layanan yang optimal (Malhotra dan
Mukherjee, 2004). Penelitian lain tentang pengaruh komitmen dengan prestasi

114

kerja dilakukan oleh Arisanty (2007), diketahui bahwa komitmen kerja
berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan.

Komitmen kerja juga dapat menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap
puskesmas karena ingin bertahan menjadi anggota dalam organisasinya yaitu
puskesmas (Wijaya, 2012). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Fawzy
(2010) bahwa komitmen karyawan memberikan pengaruh negatif terhadap
keinginan meninggalkan organisasi. Adanya pengaruh tersebut menunjukkan
bahwa sikap karyawan yang merasa memiliki dan menjadi bagian organisasi,
merasa bahwa organisasi memiliki arti tersendiri bagi pribadi karyawan, sikap
bangga terhadap organisasi dan loyalitas yang dimiliki karyawan membuat
karyawan mau memberikan semua kemampuan yang dimiliki bagi kemajuan
organisasi.

115

BAB IX
PERANAN NEGARA DAN SEKTOR SWASTA

DALAM KEBIJAKAN KESEHATAN
Pendahuluan

Sistem kesehatan tidak hanya dijalankan oleh pelaku yang berasal dari kelompok
pemerintah, tetapi juga dari sector privat (swasta), terutama untuk menyediakan layanan
kesehatan (provision) dan pembiayaan kesehatan (financing). Keterbatasan kemampuan
pemerintah untuk menjalankan sistem kesehatan merupakan salah satu penyebab
munculnya pelaksana dari sektor swasta. Peranan swasta memberikan dukungan bagi bagi
pemerintah untuk penyediaan pelayanan kesehatan dan suatu upaya untuk meningkatkan
kualitas perlayanan kesehatan yang memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Keberadaan sektor swasta dengan berbagai motif dan bentuk organisasinya telah
memberikan konstribusi yang signifikan dalam pencapaian kinerja sistem kesehatan.
Berdasarkan pengalaman yang ada di lapangan menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk
pengembangan peran sektor swasta dan masih terbukanya kesempatan untuk menyamakan
misi (mission alignment) antara pelaku dari pemerintah dan pelaku dari swasta.

Pemerintah membuat parameter untuk menentukan kualitas pelayanan kesehatan
sebagai wujud dari tanggung jawab pemerintah untuk menciptakan pelayanan kesehatan
yang optimal. Pembangunan kesehatan dapat diwujudkan melalui kebijakan kesehatan
yang berfungsi sebagai pedoman dan arah setiap upaya kesehatan guna memelihara dan
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Keberhasilan
kebijakan kesehatan sangat ditentukan pada tahap implementasi, yang melibatkan banyak
pihak seperti individu, organisasi (pemerintah atau swasta) maupun masyarakat.
pemerintah maupun swasta merupakan komponen penting dalam kebijakan kesehatan
Indonesia. Kedua elemen tersebut saling mewarnai dalam setiap tahap pembuatan dan
implementasi kebijakan. Hanya saja pemerintah merupakan titik sentral dan lebih dominan
dalam kebijakan kesehatan dibandingkan sektor swasta, artinya pemerintah memainkan
peran sentral dalam pengalokasian sumber-sumber daya di antara berbagai skala prioritas
bidang kesehatan dan memiliki peran mengatur aktivitas-aktivitas di bdiang kesehatan.

Peran yang dilakukan pemerintah dalam sektor kesehatan sekarang ini telah berhasil
meningkatkan derajat kesehatan masyarakat cukup bermakna, walaupun masih dijumpai

116

berbagai masalah dan hambatan yang akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan
kesehatan. Oleh karena itu diperlukan adanya reformasi di bidang kesehatan untuk
mengatasi ketimpangan hasil pembangunan kesehatan antar daerah dan antar golongan,
derajat kesehatan yang masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan
kurangnya kemandirian dalam pembangunan kesehatan.

Kebijakan kesehatan dapat dimeliputi kebijakan publik dan swasta tentang
kesehatan. Kebijakan ini mencakup sektor publik (pemerintah) sekaligus sektor swasta.
Tetapi karena kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor penentu di luar sistem kesehatan,
para ahli mengkaji kebijakan kesehatan juga menaruh perhatian pada segala tindakan dan
rencana tindakan dari organisasi di luar sistem kesehatan yang memiliki dampak pada
kesehatan.

Pengertian Negara dan Sektor Swasta
Negara yang menganut demokrasi memberikan kesempatan kepada masyarakat

untuk ikut berpartisipasi dalam sektor pemerintah, termasuk penyediaan pelayanan
kesehatan. Kemampuan negara untuk menangani semua sektor sulit terealisasi dengan
sempurna, karena keuangan negara sulit untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan. Di negara yang menganut sistem ekonomi liberalism memberikan
ruang yang besar bagi pihak swasta untuk berperan dalam pembangunan kesehatan.
Persoalan kesehatan menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk negara dan swasta.

Berbeda dengan konteks negara komunisme semua pelayanan kesehatan ditangani
oleh negara, sementara itu swasta tidak memiliki tempat untuk berperan dalam memberikan
pelayanan kesehatan. Akibatnya banyak pelayanan kesehatan yang tidak mampu ditangani
oleh pemerintah, sehingga masyarakat tidak mendapat pelayanan kesehatan yang baik
sebagaimana yang diharapkan. Persoalan lain yang dihadapi oleh masyarakat adalah tidak
dapat menentukan pilihan pelayanan kesehatan yang ada, hal ini sesuai dengan ketersedian
pelayanan kesehatan oleh pemerintah.

Sektor swasta adalah bagian dari ekonomi di mana barang dan jasa diproduksi dan
didistribusikan oleh individu dan organisasi yang bukan bagian dari pemerintah atau
birokrasi negara. Konstribusi pihak wwasta pada dibidang kesehatan adalah semua
organisasi dan individu yang dalam melaksanakan kegiatannya tidak langsung

117

dikendalikan oleh pemerintah. Ini termasuk perusahaan swasta dan individu yang mencari
untung (for-profit) serta organisasi swasta yang tidak mencari untung (non-profit) (WHO,
Mexico, 1991).
Peranan swasta dan pemerintah dibagi menjadi 7 issue, yaitu:
a. Pemerataan
b. Efisiensi operasional
c. Efisiensi alokatif
d. Acceptability oleh consumer
e. Acceptability oleh provider
f. Kelayakan administrasi
g. Acceptability secara politik.

Pelayanan kesehatan oleh pihak swasta dianggap sebagai mitra pemerintah untuk
mewujudkan keinginan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Kesehatan tidak dapat diukur dengan nilai materi, tetapi berdasarkan kepuasaan dan
kesembuhan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan
kesehatan. Pelayanan kesehatan yang disediakan berdasarkan standar-standar minimal
pelayanan kesehatan yang membuat pengguna jasa pelayanan kesehatan merasa dilayani
secara lebih baik oleh tenaga kesehatan yang ada di tempat pelayanan kesehatan.

Pengertian Kebijakan Kesehatan
Kebijakan sering diartikan sebagai sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka

yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan tertentu (bdiang kesehatan, lingkungan,
pendidikan atau perdagangan). Orang-orang yang menyusun kebijakan disebut dengan
pembuat kebijakan. Kebijakan dapat disusun di semua tingkatan (pemerintah pusat atau
daerah, perusahaan mutinasional atau daerah, sekolah atau rumah sakit).

Kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan
(Walth, 1994). Menurut Walt, kebijakan kesehatan sama dengan politik dan segala
penawaran terbukan kepada orang yang berpengaruh pada penyusunan kebijakan,
bagaimana mereka mengolah pengaruh tersebut, dan dengan persyaratan apa. Kebijakan
kesehatan adalah segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor
kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

118

Negara dan Sektor Swasta dalam Kebijakan Kesehatan
Kebijakan kesehatan dapat meliputi kebijakan publik dan swasta tentang kesehatan.

Kebijakan kesehatan diasumsikan untuk merangkul segala arah tindakan (dan
dilaksanakan) yang mempengaruhi tatanan kelembagaan, organisasi, layanan dan aturan
pembiayaan dalam sistem kesehatan. Kebijakan ini mencakup sektor publik (pemerintah)
sekaligus sektor swasta. Tetapi karena kesehatan dipengaruhi oleh banyak faktor penentu di
luar sistem kesehatan, para ahli kebijakan kesehatan juga menaruh perhatian pada segala
tindakan dan rencana tindakan dari organisasi di luar sistem kesehatan yang memiliki
dampak kesehatan (misalnya: pangan, tembakau, industri obat, dan kemajuan teknologi).

Paradigma pembangunan kesehatan yang baru yaitu paradigma sehat merupakan
upaya untuk lebih meningkatkan kesehatan masyarakat yang bersifat proaktif. Paradigma
sehat sebagai model pembangunan kesehatan yang dalam jangka panjang diharapkan
mampu mendorong masyarakat untuk mandiri dalam menjaga kesehatan melalui kesadaran
yang lebih tinggi pada pentingnya pelayanan kesehatan yang bersifat promotif dan
preventif. Pembangunan kesehatan dapat dipercepat pencapaiannya apabila pemerintah dan
sektor swasta berkolaborasi secara sinergi dalam pelayanan kesehatan maupun pembiayaan
kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. yang mendasari pemerintah
menjadi peran sentral dan primer secara bertanggung jawab dalam kebijakan kesehatan,
yaitu:
1. Banyaknya tenaga kesehatan melakukan praktik mandiri tanpa izin, dan sering

terjadinya mall praktik.
2. Menurunnya kualitas pelayanan kesehatan dan semakin banyaknya keberatan

masyarakat atas pelayanan kesehatan.
3. Belum meratanya distribusi tenaga kesehatan sampai pada tingkat pedesaan.
4. Belum optimalnya fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat pedesaan.
5. Layanan kesehatan belum dimanfaatkan secara optimal karena faktor pembiayaan

belum dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh provider maupun user.
6. Kekuatan monopoli diciptakan oleh professional medis, perusahaan obat-obatan, dan

rumah sakit tertentu, menyebabkan pembiayaan tinggi.

119

7. Semakin banyaknya institusi layanan kesehatan disektor swasta, sehingga
memungkinkan tenaga kesehatan untuk bekerja di tempat-tempat yang mendatangkan
keuntungan lebih besar.

8. Kesenjangan informasi antara konsumen dan penyedia, dimana konsumen berada
dalam posisi dirugikan dan penyedia dalam hal ini swasta berada di dalam posisi yang
kuat untuk mengambil keuntungan dari ketidakseimbangan tersebut.
Untuk menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mengambil langkah, guna mengatasi

masalah tersebut melalui peran strategis. Peran pemerintah sebagai titik sentral dan
dominan dalam sektor kesehatan sekarang ini ada tiga yaitu: sebagai regulator, pemberi
dana, dan pelaksana kegiatan. Peran pemerintah sebagai regulator dan menetapkan
kebijakan pelayanan kesehatan kesehatan dapat dilakukan oleh Kementerian Kesehatan di
Pemerintah Pusat melalui Sistem Kesehatan Nasional di Tingkat Indonesia dan Sistem
Kesehatan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Untuk mengamankan peran tersebut, pemerintah membuat suatu kebijakan tentang
standar pembiayaan yang bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan pembiayaan
dan monopoli pembiayaan kesehatan yang dilakukan oleh pihak swasta. Kebijakan dapat
disusun di sektor pemerintah dan swasta. Di sektor swasta, konglomerat multinasional
dapat menyusun kebijakan bagi semua anak perusahaannya di seluruh dunia, tetapi member
kesempata kepada anak perusahaan di daerah untuk memutuskan kebijakan di seluruh
dunia, tetapi member kesempatan kepada anak perusahaan di daerah untuk memutuskan
kebijakan mereka sendiri dengan sejumlah syarat.

Kompetisi dan efisiensi dalam mekanisme pasar bebas, persaingan akan mendorong
efisiensi. Ini akan terjadi dalam sistem pasar yang berfungsi baik, yang memenuhi syarat-
syarat tertentu1 yaitu:
a. Mekanisme harga di pasar memerlukan informasi biaya produksi secara tepat dan

cepat. Negara maju, kebanyakan informasi sudah tersedia, tetapi di sebagai negara
berkembang, informasi ini masih sangat terbatas.
b. Persyaratan dimana supplier dalam jumlah yang banyak dan dapat masuk dan keluar
dengan mudah, dalam kenyataan, sulit untuk masuk dan keluar dari sistem di sektor
kesehatan, sehingga terjadi bukan “free competition”, tetapi oligopoly, bahkan
monopoli di daerah tertentu.

120

c. Consumer choices, kondisi pasar sempurna memungkinkan konsumen untuk memilih
yang terbaik dari banyak layanan kesehatan, dan konusmer juga mengetahui barang
yang dibelinya. Untuk itu konusmen harus mengetahui variasi harga dan kualitas
barang yang tersedia di pasar, tetapi karena salah satu cirijasa kesehatan adalah
consumer ignorance, maka permintaan yang terjadi adalah permintaan yang diwakili
oleh provider, sehingga terjadi mekanisme pasar tidak sempurna.

Kemitraan Pemerintah dan Swasta dalam bidang Kesehatan
Sektor swasta mengalami perkembangan yang sangat pesat. Namun, belum ada

kebijakan yang jelas mengenai peran sektor swasta dalam kesehatan. Memang, sedikit
sekali yang diketahui mengenai peran swasta tersebut. Sementara sektor swasta mengelami
perkembangan pesat di sisi penyediaan (supply side), pengawasan pemerintah terhadap
sektor swasta tidak ada atau terbatas sekali, dan tidak banyak informasi mengenai jumlah,
distribusi, ruang lingkup dan kualitas layanan sektor swasta. Kementerian Kesehatan
relatif ‘buta’ terhadap informasi sektor swasta, hingga pada awal 2014 ketika Presiden
meminta untuk mengontrak lebih banyak sektor swasta dalam JKN. Sabagaimana
ditunjukkan dalam Gambar 1, ini merupakan jenis Kemitraan Pemerintah- Swasta (KPS)
yang pertama.

Sektor swasta dapat menjadi salah satu pilihan untuk menyediakan sistem
pelayanan yang lebih cepat dan lebih responsif bagi negara. Pemerintah harus segera
mengupayakan cara untuk mempromosikan sistem pelayanan publik/ pemerintah dan
swasta yang harmonis. Dengan mempertimbangkan kasus-kasus korupsi masa lalu,
Pemerintah harus mengkaji cara untuk fokus pada pembiayaan di sisi permintaan (demand
side), dan mendorong sektor swasta dan nirlaba untuk mengembangkan sisi
persediannya (supply side). Salah satu pilihan radikal adalah dengan menghentikan atau
membekukan alokasi modal untuk faskes-faskes baru milik pemerintah hingga rencana
induk untuk pengelolaan sisi persediaan selesai dikembangkan.

121

Gambar 1: Dua jenis Kemitraan Pemerintah Swasta

Source: April Harding, World Bank, 2012[2]
Secara global, ada beberapa pengaturan kemitraan pemerintah-swasta dimana
pemerintah menyediakan kredit pajak, subsidi, dan bahkan menunjuk ‘mitra’ swasta untuk
membiayai pembangunan fasilitas kesehatan – dan terkadang mengoperasikannya.
Pengaturan tersebut dapat berupa inisiatif keuangan swasta (private finance initiative/ PFI)
yang pernah populer di beberapa negara kaya seperti di Inggris lebih dari satu dekade yang
lalu, yang mana dengan pengaturan tersebut, perusahaan swasta membiayai dan
membangun rumah sakit untuk sektor publik. Sektor swasta membangun dan
mengoperasikan rumah sakit pemerintah dengan mempekerjakan stafnya sendiri untuk
jangka waktu panjang. Dalam kebanyakan pengaturan, pemerintah selalu menjadi pihak
pemilik rumah sakit dan pengaturan kontrak diupayakan untuk memastikan adanya akses
‘biaya netral’ bagi pasien publik dan bagi pengeluaran rutin pemerintah. Pemerintah
menggunakan PFI untuk menggalang dana ‘off budget’ yaitu, dari neraca keuangan publik
dan tidak menunjukkannya dalam persyaratan pinjaman sektor publik.

122

Peranan utama swasta
Konsumen semakin menginginkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan minat

dan persepsi mereka. Tidak hanya di negara maju, tetapi juga di negara-negara
berpendapatan menengah (Brazil, Chili, Meksiko, Afrika Selatan, Thailand) dan bahkan
negara-negara berpenghasilan rendah (Ghana, Rwanda, Kyrgyzstan) ketika berupaya untuk
menerapkan pendekatan dan skema cakupan kesehatan semesta, yang bertujuan untuk
memberikan layanan berkualitas kepada (idealnya) seluruh penduduk.

Dalam hal peran sektor swasta, banyak diskusi mengenai “Kemitraan Pemerintah
Swasta (KPS)” berasal dari pengalaman di negara-negara Eropa dan negara-negara
berpenghasilan tinggi lainnya (AS, Kanada, Australia, dan lain-lain). Singkatnya, tantangan
yang dihadapi adalah bagaimana mengubah kontrak yang biasanya “Rancang, Bangun,
Danai dan Jalankan” menjadi proyek investasi jangka panjang. Kemitraan Pemerintah
Swasta (KPS) adalah model bisnis yang dapat direplikasikan dan diukur dan
suatu hubungan berbagi risiko jangka panjang (misalnya, 25-30 tahun) antara pemerintah
dan swasta, dengan tujuan
 memberikan hasil kebijakan publik dalam bentuk layanan yang diharapkan dalam

kendali mitra sektor publik/ pemerintah secara keseluruhan; serta
 menghasilkan keuntungan bagi mitra sektor swasta

Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS) mengubah kepemilikan (tradisional) atas aset
menjadi pembelian jasa – pemerintah tidak lagi memiliki rumah sakit tetapi membeli akses
secara berkelanjutan ke berbagai rumah sakit atau layanan kesehatan lainnya. Hal ini
berarti adanya perubahan dalam memutuskan di lingkungan pengembangan proyek dari
spesifikasi input (klien negara menetapkan ukuran fasilitas yang akan dibangun dan
bagaimana fasilitas itu dikelola) ke basis output (jaminan akses ke aliran layanan tertentu
dengan kualitas tertentu, dengan cara apapun yang dipilih mitra kontraktor swasta untuk
menyelenggarakan layanan tersebut). Pengalaman internasional dalam hal KPS dalam
pelayanan kesehatan menurut Antonio Duran dari European Observatory,2 dapat
dikategorikan dengan cara berikut:
1. Pengadaan “Accommodation-only” Dengan KPS cara ini, dan mungkin yang paling

umum di seluruh dunia (dan efektif, sewa dikelola), mitra swasta menyediakan
bangunan-dan mungkin peralatan-berikut pemeliharaanya selama masa kontrak. Semua

123

ketentuan medis tetap di tangan negara. Inggris misalnya telah membangun lebih dari
100 unit rumah sakit dengan cara ini menggunakan apa yang disebut Inisiatif Keuangan
Swasta (private finance initiative/PFI). Dalam beberapa kasus, perusahaan inkorporasi
sektor publik menjalankan usaha real estate, dan mengoperasikan ruang layanan untuk
organisasi rumah sakit sektor publik/ pemerintah;
2. “Twin-Special Purpose Vehicles”. adalah penyediaan property/ area jenis PFI melalui
satu kontraktor swasta yang gabungkan (twinned) dengan satu perusahaan layanan
medis swasta terpisah, yang bertanggung jawab atas semua layanan klinis dan peralatan
medis;
3. “Clinic/ Hospital Full-Service Franchise”. Kebanyakan rumah sakit di negara-negara
Eropa – bukan di AS – dimiliki, dikembangkan dan dikelola oleh negara. Kadang-
kadang ada rumah sakit nirlaba (misalnya gereja) dalam sistem tersebut. Hal yang baru
adalah kelompok klinik dan perusahaan rumah sakit swasta, komersial, dan berorientasi
keuntungan masuk ke pasar yang pada dasarnya dikontrak 100% untuk organisasi
asuransi kesehatan sosial atau dana publik lainnya. Rumah sakit swasta kemudian
menyesuaikan sistem perencanaan rumah sakit dan klinik sektor publik (yaitu, harus
menyediakan layanan yang sebanding), dan tidak boleh melakukan praktik “cream-
skim”(menerima pasien semata-mata karena kemampuan membayar pasien) terhadap
pasien yang diterimanya, memperoleh pendapatan atas dasar yang sama dengan rumah
sakit pemerintah (melalui CBGs yang dipublikasikan atau tarif lainnya). Perusahaan
komersial yang bersangkutan mempunyai kebebasan operasional yang cukup lengkap
untuk proses klilnis dan proses lainnya, terlepas dari apakah perusahaan tersebut
membutuhkan dana modal publik untuk konstruksi atau tidak;
4. “Regional Healthcare Franchise”. Ini merupakan perluasan dari ke 3 cara di atas,
dengan perusahaan swasta yang memiliki konsesi untuk penyediaan pelayanan
kesehatan dasar maupun rumah sakit – Pelayanan bekesinambungan secara penuh (full
continuum of care). Ada pengalaman berharga di Spanyol dengan model ini. Sistem
pembayarannya adalah “kapitasi”, yang diukur terhadap pembanding sektor publik dan
dengan perlindungan untuk pilihan pasien. Pemegang hak konsesi tidak dapat memilih
pasien yang akan diterima pada setiap tingkatan sistem, tetapi dapat memberi insentif
pasien untuk dikelola pada tingkat layanan kesehatan yang paling efisien (perawatan

124

dasar biasanya lebih murah bagi perusahaan daripada memasukkan pasien ke rumah
sakit)
Sebagian besar keberhasilan modernisasi intervensi tergantung pada kemampuan untuk
berinovasi dalam melayani kebutuhan kesehatan, juga tergantung pada integrasi desain dan
tata letak fisik pusat-pusat kesehatan. Setiap penggunaan mekanisme inovatif di Indonesia
perlu diatur sesuai konteks negara. Sistem kesehatan Indonesia pada dasarnya sudah
merupakan gabungan (yaitu, memiliki sektor kesehatan swasta yang terorgansiasi secara
mandiri). Sehingga, penerapan mekanisme KPS merupakan keuntungan di Indonesia.
Peranan swasta dalam pelayanan kesehatan
1. Mengontrakkan kegiatan tertentu kepada swasta
2. Mendorong perkembangan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM).
3. Menyesuaikan tariff untuk meningkatan pendapatan.
4. Membayar swasta sesuai dengan mutu pelayanan di fasilitas pemerintah.
5. Otonomi Rumah Sakit Pemerintah (Rumah Sakit Unit Swadana).
6. Mengembangkan asuransi kesehatan nasional.
7. Swasta ikut menanggung biaya pendidikan tenaga kesehatan.

Swastanisasi/privatisasi adalah strategi atau kebijakan pemerintah untuk
mengalihkan pelaksanaan upaya dan pelayanan kesehatan serta pembiayaannya dari
pemerintah kepada swasta. Sektor swasta dalam melaksanakan kebijakan kesehatan bukan
hanya pelayanan kesehatan saja, tetapi dalam hal pendanaan kesehatan, pemerintah juga
perlu mengandenga sektor swasta untuk membantu mengatasi masalah pembiayaan
kesehatan di Indonesia. Upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah menggandeng
Bank Dunia untuk mewujudkan reformasi kesehatan.
Beberapa Hasil Paparan dari Berbagai Pengalaman Global
1. Konstribusi sektor swasta dalam sistem kesehatan

a. Sektor swasta memiliki identitas yang sangat beragam, dimensi pekerja yang sangat
luas, dan memiliki pengaruh dalam pencapaian kinerja sistem kesehatan.

b. Masih sedikit riset tentang swasta yang dilakukan dalam skala global. Selama ini
studi mengenai sektor swasta bersifat sektoral dan merupakan studi pada suatu
negara.

2. Konstribusi sektor swasta dalam gerakan patient safety di rumah sakit

125

a. Gerakan patient safety di rumah sakit swasta semakin berkembang.
b. Kinerja rumah sakit swasta di bandingkan dengan rumah sakit pemerintah, diukur

melalui indikator patient safety, tidak berbeda, walaupu dengan sumber daya yang
terbatas.
3. Motivasi pekerja sektor swasta dalam meningkatkan kinerja sistem kesehatan
a. Keberadaan tenaga kesehatan swasta sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan
masyarakat.
b. Kinerja tenaga kesehatan swasta diidentifikasi lebih baik dibanding tenaga
kesehatan pemerintah.
c. Motivasi tenaga kesehatan swasta berasal dari keinginan untuk memberikan
pelayanan yang lebih baik untuk klien, adanya kesempatan untuk mengembangkan
diri, dan adanya bimbingan dari supervisor. Kompensasi tidak diidentifikasi sebagai
pendorong motivasi kerja dan kinerja tenaga kesehatan swasta.
4. Peran sektor swasta dalam pembiayaan pelayanan kesehatan
a. Asuransi sosial yang dilaksanakan oleh sektor swasta dapat menjangkau target
group yang belum dijangkau oleh pemerintah.
b. Efektivitasnya dalam meningkatkan akses terhadap pelayanan kesehatan diakui oleh
pengguna dan regulator.
c. Paket pelayanan dan mutu pelayanan yang didapatkan oleh peserta masih sangat
rendah.
Sebaliknya, konteks tata kelola publik yang agak lemah saat ini dapat menjadi lebih
problematis ketika lembaga-lembaga selain sektor publik memberikan pelayanan kepada
masyarakat (dengan kemungkinan melepaskan diri dari kewajiban negara jika dengan
struktur pelayanan publik saat ini dialihkan ke sektor swasta). Untuk alasan ini, maka
penerapan mekanisme KPS di Indonesia akan memerlukan unsur-unsur penyeimbang
regulasi, monitoring dan pengawasan yang harus dirancang dengan seksama.
Walaupun demikian, pimpinan kesehatan di Indonesia dapat mempertimbangkan ujicoba
dan memulai:
 Mengidentifikasi wilayah geografis tempat ujicoba mungkin dapat diselenggarakan;
 Menjajaki cara yang akan dikembangkan untuk penyelenggaraan layanan kesehatan
yang lebih disukai;

126

 Memilih skema tata kelola dan manajemen yang lebih disukai untuk melakukan
ujicoba;

 menetapkan jangka waktu dan kondisi pengalaman ujicoba akan diselenggarakan;
 Menyampaikan isu-isu relevan lain yang mungkin untuk dibahas

Akhirnya, sistem kesehatan di Indonesia dan aparat pelayanan tetap akan sangat
rentan terhadap semua jenis bencana alam, mengingat letak Indonesia yang berada
di “Ring of Fire” pasifik dan sebagai akibat dari perubahan iklim yang meningkat baik
frekuensi maupun intensitas bencana alam.

127

DAFTAR PUSTAKA

Astiena, Dr. Adila Kasni, MARS. 2009. Materi Kuliah Pembiayaan Pelayanan Kesehatan.
Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas

Handayaningrat Soewarno. 1996. Pengantar Study Ilmu Administrasi dan Manajemen. Haji
Masagung: Jakarta.

Hatta, Gemala, Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan, (UI Press, Jakarta: 2008)
Hasibuan Malayu SP. 2005. Manajemen: Dasar, Pengertian dan Masalah, Edisi revisi,

cetakan 4. Bumi Aksara: Jakarta.

Muninjaya, Gde. 2004. Manajemen Kesehatan. EGC: Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2003. Prinsip-Prinsip Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat. Cet. ke-
2. Rineka Cipta: Jakarta.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2007. Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni. PT Rineka Cipta:
Jakarta.

Menhukham, Peraturan Pemerintah Nomor .72 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Jakarta, Sek.Kabinet RI, Agustus 2012)

Depkes RI. Sistem Kesehatan Nasional. 2009. Jakarta : Depkes RI.
Azwar, Azrul. 1996. Pengantar Administrasi Kesehatan. Jakarta: Binarupa Aksara.
dwiyanto.blogspot.co.id/2011/10/masalah-mendasar-pelayanan-kesehatan ( diakses tanggal
14 Oktober 2016 )
Ali Imran, La Ode.2013.Ekonomi Kesehatan.Kendari.
Depkes.2013.Fungsi-Pembiayaan-Kesehatan. http://www.ppjk.depkes.go.id/ index.php?

option= comcontent&task=view&id=85&Itemid=120.20 Mei 2013.
Helda.2011.Pembiayaan-Kesehatan. http://heldaupik.blogspot.com/2011/11/ pembiayaan

kesehatan html?m=1.20 Mei 2013.
Suhadi.2012.Pembiayaan-Kesehatan. http://kebunhadi.blogspot.com/2012/11/pembiayaan-

kesehatan.html?m=1.20 Mei 2013.

BIODATA PENULIS

Personal Data

Name : Elvi Juliansyah,M.Si.,M.Kes.
Place and Date of : Matangsuri, July 5, 1970
Birth
Address : Jl. Mungguk Serantung No. 17 Kelurahan
Kapuas Kanan Hulu Sintang 78614
Current Status
: Lektor (Senior Lecturer) in Public Health
Email Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya
Sintang

: [email protected]

Educational Background

Undegraduate : 1995, Tanjungpura University Pontianak
2011, Open University Jakarta
Graduate (Master) : 2014, Respati Indonesia University

Graduate (Master) :

Career Background : General Election Commission Regency of
Commissioner Sintang

Lecturer : Health School of Kapuas Raya Sintang
Lecturer : University of Kapuas Sintang

Research Activities
1. Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sungai Durian

Kecamatan Sintang.
2. Kompetensi Pedagogik dosen dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah

Tinggi Ilmu Kesehatan Kapuas Raya Sintang.
3. Determinan Perilaku Merokok Masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas

Sungai Durian Tahun 2017.
4. Pengaruh Penyuluhan Personal Hygiene terhadap Pengetahuan dan

Sikap Siswa SMP Muhammadiyah Sintang Tahun 2018.

International Conference
1. Being A Young Widow or A Spinster: Dilema of Young Women in

Tengger Tribe, Sustainable Development of Asian Community held by
3rd AASIC in Bangkok 2015.

2. Workers Behavior in Maintaining Health Management Waste in The
Final Disposal, International Conference in Medical, Medicine, and
Health Sciences 2016 Manila Filipina held by Academic Fora.

3. Implemantation Planning and Prevention Program Childbirth
Complication, Environment and Coexistence The 3rd Asia Future
Conference in Kitakyushu, Japan 2016.

4. Implementation of Educational Program in Health Care For Adolescent
Health, Internation Conference in Growing With Media, held by
Universiti Utara Malaysia Kedah 2017.

Publications
1. Efektivitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Jurnal Ilmu

Administrasi Negara, Volume 12 Nomor 1, Juli 2012 FISIP Universitas
Riau
2. Pembengkakan Payudara Ibu Post Seksio Sesarie pada Masa Menyusui
di Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen Sintang, Media
Sains Volume 5 Nomor 1, April 2013, Kopertis Wilayah 11 Kalimantan.
3. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Infeksi Saluran
Pernafasan Akut (ISPA) pada anak Balita Tahun di Jurnal Wawasan
Kesehatan Volume 1, Nomor 1 Juli 2014. LPPM STIKes Kapuas Raya
4. Pendidikan Ibu, Pendapatan Keluarga, dan Cuci Tangan dengan
Kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) pada Balita, di Jurnal
Wawasan Kesehatan Volume 1, Nomor 2 Januari 2015. LPPM STIKes
Kapuas Raya
5. Perilaku dengan Kejadian Penyakit Scabies pada Santri, di Jurnal
Wawasan Kesehatan Volume 2, Nomor 1 Januari 2015. LPPM STIKes
Kapuas Raya
6. Umur, Pendidikan, Pekerjaan, dan Pengetahuan dengan Kejadian Berat
Badan Lahir Rendah (BBLR) di Jurnal Wawasan Kesehatan Volume 4,
Nomor 1 Juli 2017. LPPM STIKes Kapuas Raya
7. Jenis Kelamin, Personal Hygiene, dan Sanitasi Lingkungan dengan
Kejadian Penyakit Scabies pada Santri di Pondok Pasantren Darul
Ma’arif Kabupaten Sintang, Jurnal Mahasiswa dan Penelitian Kesehatan
(JUMANTIK) Volume 4, Nomor 1 Juli 2017.
8. Hygiene Sanitasi Rumah dengan Kejadian Demam Berdarah Dengue, di
Jurnal Wawasan Kesehatan Volume 3, Nomor 2 Januari 2017. LPPM
STIKes Kapuas Raya.
9. Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Hepatitis B, di Jurnal Mahasiswa
dan Penelitian Kesehatan (JUMANTIK) Volume 4, Nomor 2 Desember
2017.

10. Faktor Pekerjaan dan Jarak Tempat Tinggal terhadap Kepuasan Pasien
di Puskesmas Kota Banjar Masin, Wawasan Kesehatan, Volume 4
Nomor 2, Januari 2018. LPPM STIKes Kapuas Raya.

11. Faktor Umur, Pendidikan, dan Pengetahuan dengan Perilaku Merokok di
Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang, di Visikes
Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 17 Nomor 01 2018.

12. Implementasi Program Sosialisasi Pencegahan dan Penanggulangan
HIV/AIDS pada Remaja Usia 15 – 24 Tahun di Kota Sintang, Wawasan
Kesehatan, Volume 5 Nomor 1 (2018).

13. Pengaruh Pendidikan Kesehatan terhadap Pengetahuan dan Sikap Siswa
tentang Penyakit Menular Seksual di SMA Nusantara Indah, Visikes:
Jurnal Kesehatan Masyarakat Volume 17 Nomor 02 2018.

14. Faktor Praktik, Penghasilan, dan Tradisi dengan Perilaku Merokok di
Wilayah Kerja Puskesmas Sungai Durian Kabupaten Sintang. Jurnal
Mahasiswa dan Penelitian Kesehatan (JUMANTIK) Volume 5, Nomor
2, Desember 2018.

Written Books
1. Promosi Public Relations dalam Meningkatkan Penjualan Penerbit CV.

Mandar Maju Bandung tahun 1997.
2. Pilkada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Penerbit

CV. Mandar Maju Bandung 2007
3. Promosi Public Relations Penerbit CV. Mandar Maju Bandung tahun

2008.
4. Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi Penerbit CV. Mandar Maju

Bandung tahun 2013.
5. Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Penerbit CV Wiyata Bhakti

tahun 2017
6. Kebijakan Kesehatan Penerbit CV. Wiyata Bhakti tahun 2017

Award
The Best Paper of the Medical, Medicine, and Health in Manila 5th
International Conference held at H2O Hotel Manila – Philippine 28-29 June
2016.