Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun

2017 Tentang Pemilihan umum bahwa Pemilihan
Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah
sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan
Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden,
dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota
adalah lembaga yang bertugas mengawasi
penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

Bawaslu Kabupaten Jepara | 1

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang

mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum

yang diberikan tugas dan wewenang dalam

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara yang

merupakan badan untuk mengawasi

Penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten Jepara

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Presiden

Tahun 2019.

Bawaslu Jepara beserta jajaranya telah

melaksanakan tugas Pengawasan, pencegahan dan

penindakan di wilayah Kabupaten Jepara terhadap

pelanggaran Pemilu serta sengketa proses Pemilu

dengan penuh tanggungjawab demi terwujudnya

Pemilu yang jujur adil dan berintegritas.

Bawaslu Jepara telah melakukan pengawasan di

16 Kecamatan dengan TPS sebanyak 3285 TPS yang

dibantu oleh Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan

(Panwaslu Kecamatan) mengawasi Penyelenggaraan

Pemilu di wilayah kecamatan Sejumlah 48 personil.

Selain itu Bawaslu jugta dibantu oleh Panitia Pemilu

Desa (Panwaslu Desa) sejumlah 16 personil untuk

mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di

2 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

kelurahan/desa serta Pengawas Tempat Pemungutan
Suara sejumlah 3285 personil.

Selain personil “resmi”, Pengawas Pemilu
Kabupaten Jepara juga terbantu dengan warga yang
tergabung dalam Pengawas Partisipatif. Upaya
merekrut Pengawas Partisipatif ini dimaksudkan agar
masyarakat bisa berpartisipasi mengawal jalannya
proses demokrasi lokal di Kota Ukir.

Adapun gambaran singkat terkait pelaksanaan
penyelenggaraan Pemilu di Jepara bahwa terdapat
beberapa tahap dalam tahapan Pemilu tahun 2019.
Berbagao macam lika liku nya penyelenggaraan
tersebut di ataranya dari Pemuktahiran Data dan
Daftar Pemilih, Pemuktahiran Data dan Daftar
Pemilih, Pelaksanaan Tahapan Pencalonan,
Pelaksanaan Tahapan Kampanye, Pelaksanaan
Tahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara,
Pelaksanaan Tahapan Dana kampanye, Pelaksanaan
Pemungutan,Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara.
Dari beberapa poin tersebut bawaslu Jepara
menampilkan beberapa hasil hasil hasil pengawasan
diantaranya mulai dari Persiapan Pengawasan,
Kerawanan-Kerawanan , Perencanaan Pengawasan.
Bawaslu juga melakukan Kegiatan Pengawasan,
Pencegahan, Aktivitas Pengawasan, Hasil-Hasil
Pengawasan mulai dari Temuan, Rekomendasi,
Tindaklanjut Rekomendasi dan Dinamika serta
Permasalahan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 3

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Objek dari pengawasan adalah seluruh tahapan
proses pemilihan dari hal hal di atas terkait dengan
Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten dan Presiden Tahun 2019. Pengawasan
dilakukan dengan upaya optimal mulai dari
pencegahan sejak dini terhadap potensi pelanggaran
dan atau indikasi awal pelanggaran. Sedangkan
penindakan dilakukan dengan serangkaian proses
penanganan serta meneruskan hasil kajian atas
dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh tim Sentra
Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang
terdiri dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan
Kejaksaan.

B. Tujuan Laporan
Penyusunan laporan akhir hasil Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten dan Presiden Tahun 2019 ini bertujuan :
a. Sebagai bahan laporan pertanggung jawaban atas

pelaksanaan tugas sebagai Badan Pengawas
Pemilihan Umum pada Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dan Presiden Tahun 2019.

4 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Sebagai bahan analisa dan evaluasi terhadap
proses pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
dan Presiden Tahun 2019.

c. Memberikan gambaran umum hasil pengawasan
pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan
Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan
Presiden Tahun 2019, mulai dari tahapan
Pencalonan, pengawasan Pemutakhiran Daftar
Pemilih, Pencalonan, Kampanye, Logistik, Dana
Kampanye, serta Pemungutan, Penghitungan,
dan Rekapitulasi Suara.

d. Sebagai tuntunan normatif yang sudah diatur
dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum

e. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi
Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota Badan
Pengawas Pemilihan Umum yang akan datang.

C. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018

Bawaslu Kabupaten Jepara | 5

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon
Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan
Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan
Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2019 Tentang Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
5. Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pengawasan Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan
Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan,

6 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan
Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
Umum;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Daerah;
14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018

Bawaslu Kabupaten Jepara | 7

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Tentang Pengawasan Penataan Daerah
Pemilihan Dan Alokasi Kursi Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Dalam Pemilihan Umum;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun
2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018
Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam
Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan
Umum;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 10 Tahun
2019 Tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 9 Tahun
2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang
Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam
Pemilihan Umum;
18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7
Tahun 2017 Tentang Tahapan Program, Dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Tahun 2019;
19. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5
Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon

8 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, Dan
Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan
Umum;
20. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4
Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan
Hasil Pemilihan Umum;
21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3
Tahun 2019 Tentang Pemungutan Dan
Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum.
22. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor :
1085/K.bawaslu/PM.00.00/6/0019 tanggal 11 Juni
2019 perihal penyusunan Laporan Akhir Hasil
Pengawasan Pemilu 2019.

D. Sistematika Laporan
BAB I : PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang penyusunan laporan
akhir, Gambaran Umum, Tujuan Laporan,
Landasan Hukum, dan sitematika isi laporan
sebagai kerangka pemikiran tiap-tiap bab.

BAB II : PELAKSANAAN PENGAWASAN TAHAPAN

PEMILIHAN

Berisikan Pelaksanaan Pengawasan

Pemutakhiran Daftar Pemilih, Pelaksanaan

Pengawasan Tahapan pencalonan, Pelaksanaan

Tahapan Kampanye, Pelaksanaan Tahapan

Logistik, pelaksanaan Tahapan Dana

Bawaslu Kabupaten Jepara | 9

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Kampanye, Pelaksanaan Pengawasan

Pemungutan, Penghitungan, Rekapitulasi,

Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan dan Suara

Dinamika dan Permasalahan.

BAB III : PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Rekomendasi.

Menjelaskan penilaian terhadap

penyelenggaraan tahapan berdasarkan hasil

pengawasan.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Berisikan Alat Kerja Pengawasan Tahapan dan
Dokumen Lainnya. Yang didalamnya berisi
Surat Edaran/ Intruksi Pengawasan, Surat
Keputusan KPU/ Berita Acara, Kliping Berita,
dan Foto atau Video.

10 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

BAB II

PELAKSANAAN PENGAWASAN
TAHAPAN PEMILIHAN

A. Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
Subtahapan Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Salah satu hal penting dalam
penyelenggaraan pemilu adalah integritas,
independensi dan profesionalitas penyelenggara
(KPU & Bawaslu) harus dijaga. Para
penyelenggara pelaksanaan pemutakhiran data
wajib mentaati aturan dan prosedur
pengawasan sebagaimana aturan yang berlaku.
Kualitas dan akurasi Daftar Pemilih Tetap
(DPT) merupakan salah satu faktor penting
Bawaslu Kabupaten Jepara | 11

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dalam penyelenggaraan pemilu 2019. Dalam hal
ini KPU sebagai penyelenggara bertanggung
jawab atas keakuratan daftar pemilih dan Badan
Pengawas Pemilihan Umum juga bertanggung
jawab mengenai hal tersebut.

Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang baik
memastikan setiap warga negara mempunyai
hak pilih tercatat sebagai pemilih dan tidak
terdapat banyak pemilih yang memenuhi syarat
tidak masuk daftar pemilih atau sebaliknya tidak
memenuhi syarat masuk daftar pemilih. Adapun
aspek-aspek kerawanan dalam daftar pemilih
antara lain :
1. Pemilih Memenuhi Syarat Tetapi Belum

Terdaftar
Pemilih adalah penduduk yang berusia paling
rendah 17 (tujuh belas) tahun atau
sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam
pemilihan.
2. Pemilih Tidak Memenuhi Syarat Sebagai
Pemilih Tetapi Masih Terdaftar
a. Belum genap 17 tahun dan belum kawin
b. Pemilih telah meninggal dunia
c. Pemilih yang telah pindah domisili
d. Pemilih yang berubah status menjadi

anggota TNI/polri
e. Pemilih hilang ingatan
f. Pemilih dicabut hak pilihnya

12 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3. Tidak tersedianya daftar pemilih yang akurat
yang disebabkan oleh rendahnya akurasi
basis input data pemilih dan tidak didukung
oleh mekanisme penyatuan penyatuan yang
jelas (proses sinkronisasi).

4. Pelaksanaan pendaftaran pemilih yang tidak
berjalan secara maksimal yang disebabkan
oleh mekanisme pendaftaran yang bertumpu
pada PPS sebagai bagian integral
penyelenggara pemilu.

5. Pelaksanaan pendaftaran pemilih tidak
didukung oleh partisipasi para pihak dalam
proses pendaftaran pemilih

6. Jumlah pemilih tambahan (DPTb) tidak
terdata dengan baik. DPTb Mempengaruhi
jumlah surat suara yang harus disediakan.
DPTb ini meliputi pemilih tercatat dalam
DPT yang pindah datang ataupun pindah
keluar dari daerah asal.

7. Daftar Pemilih Khusus (DPK) yang berasal
dari daerah lain. Penetapan aturan baru yaitu
diperbolehkannya pemilih menggunakan E
KTP harus mendapat pengawasan dari
Bawaslu karena saat pemungutan rawan
terjadi pemilih dari daerah lain yang
menggunakan KTP. Apabila terjadi hal
tersebut bisa mengakibatkan pemilihan
ulang.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 13

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Perencanaan Pengawasan
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten

Jepara telah melakukan Rapat terpadu antara
Bawaslu beserta jajarannya dan KPU Kabupaten
Jepara mengenai proses Pemutakhiran Data dan
Daftar Pemilih Pada Pemilihan Pemilihan Umum
Tahun 2019. Bertujuan untuk upaya persiapan
pengawasan pemutakhiran data dan daftar
pemilih.

Dalam rapat tersebut terdapat target
pengawasan daftar pemilih adalah :
1. Proses pemutakhiran daftar pemilih berjalan

sesuai ketentuan.
2. Adanya keterlibatan masyarakat dalam proses

pendaftaran pemilih.
Sedangkan untuk strategi pengawasan adalah
sebagai berikut :
1. Melakukan pengawasan dan pencermatan

penyusunan dan penetapan DPS Pemilu 2019
2. Melakukan pengawasan dan pencermatan

penetapan DPSHP Pemilu 2019.
3. Melakukan pengawasan dan pencermatan

penetapan DPT Pemilu 2019
4. Melakukan pengawasan dan pencermatan

penetapan DPTHP, DPTHP-2, dan DPTHP-3
Pemilu 2019
5. Melakukan pengawasan dan pencermatan
penetapan DPTb 1, DPTb 2, DPTb 3 Pemilu
2019

14 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan
Subtahapan Pemutakhiran Data Pemilih dan
Daftar Pemilih
a. Pencegahan
Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten
Jepara telah melakukan koordinasi dengan KPU
Kabupaten Jepara mengenai daftar pemilih
salah satunya dengan mengundang Ketua KPU
Jepara pada kegiatan Rapat Koordinasi
Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar
Pemilih Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
Rakor pengawasan tahapan Pemilu dan teknis
pelaksanaanya yang diselenggarakan Bawaslu
Jepara di Hotel Syailendra Jepara pada hari
rabu, 03 Oktober 2018.
Bawaslu Kabupaten Jepara juga melakukan
koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Jepara
terkait dokumen DP4 yang menjadi basis data
pemilih pada gawe Pemilihan Umum Tahun
2019.

b. Aktivitas Pengawasan
1) Pengawasan proses penetapan Daftar Pemilih
Sementara (DPS)
Pasca ditetapkanmya DPS Pemilu 2019 pada
tanggal 17 Juni 2018 di KPU Jepara , Bawaslu
Kabupaten Jepara beserta jajaran panwascam dan
PPD melakukan pengawasan pengumuman DPS

Bawaslu Kabupaten Jepara | 15

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

yang di uji public kan , dan senantiasa melakukan
pencermatan terhadap DPS. Upaya ini dilakukan
agar mampu mengetahui adanya pemilih TMS
yang masih masuk kedalam DPS , serta apakah
terdapat ketidakcocokan elemen pada daftar
tersebut.

Adapun data hasil pengawasan dan
pencermatan yang kami lakukan, dikirimkan
secara berjenjang dan kami rekap dalam A2.Dp-8
sebagai berikut:

Tabel A- 1 Daftar pemilih

yang terdapat ketidakcocokan elemen data

Nama Daftar pemilih yang terdapat

Kabupaten/Kota ketidaklengkapan dan

ketidakcocokan Elemen Data

Pemilih Dalam DPS

Laki-Laki Perempuan

JEPARA 269 312

TOTAL 269 312

Saat proses penyusunan DPT, Bawaslu
Kabupaten Jepara telah merekomendasikan
kepada KPU Jepara untuk perbaikan DPT
melalui surat rekomendasi No. 135/BAWASLU-
PROV.JT-10/PM.05.02/VII/2018 pada tanggal 21
Juli 2018, karena Berdasarkan data Daftar
Pemilih Sementara (DPS) yang telah
disampaikan oleh KPU ke Panwas Kabupaten

16 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Jepara telah ditemukan banyak ketidaksesuaian
antara lain: pemilih ganda dan meninggal dunia.
Setelah mendapatkan rekomendasi KPU
menindak lanjuti temuan melalui Rapat Pleno
terbuka DPSHP dilaksanakan pada hari minggu,
22 Juli 2018.

Ada 3 kecamatan yang mengajukan revisi,
yakni kecamatan Kalinyamatan dan Mlonggo
yang menyatakan perubahan jumlah dan
merevisi BA PPK karena ada rekomendasi dari
Panwascam, sedangkan PPK Pecangaan
menyatakan perubahan BA pada point jumlah
DPTb pilgub 2018 karena kesalahan ketik dan
dimasukkannya pemilih pindahan dalam DPTb.

2) Pengawasan Dan Pencermatan Penyusunan
dan Penetapan DPSHP
Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan

Rapat Pleno terbuka Daftar Pemilih Tetap (DPT)
yang dilaksanakan pada hari Senin, 20 Agustus
2018 dimulai pukul 14.00 WIB. Sejak
ditetapkannya DPSHP Pemilu 2019 , Bawaslu
Jepara Beserta Panwascam dan PPD melakukan
pencermatan terhadap nama-nama yang
terindikasi TMS serta kemungkinan terjadinya
kesalahan penulisan pada elemen data pemilih,
atas dasar pengawasan tersebut panwas
melakukan rekomendasi pada saat rapat pleno
disetiap tingkatan. Sampai pada saat penetapan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 17

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

DPT di KPU Jepara tanggal 20 Agustus masih ada
4 nama dari kecamatan Pecangaan yang Panwas
Kabupaten Jepara rekomendasikan untuk dicoret
dari DPT dikarenakan telah meninggal dunia.
Dalam pelaksanaan pleno DPSHP Bawaslu
Jepara belum menemukan temuan yang berarti
untuk dijadikan bahan rekomendasi kepada KPU.

3) Pengawasan Dan Pencermatan Penyusunan
dan Penetapan DPT
Pasca ditetapkanmya DPT Pemilu 2019

pada tanggal 20 Agustus 2018 di KPU Jepara ,
Bawaslu Kabupaten Jepara beserta jajaran
panwascam dan PPD melakukan pengawasan
pengumuman DPT yang di uji public kan , dan
senantiasa melakukan pencermatan terhadap
DPT. Upaya ini kami lakukan agar mampu
mengetahui adanya pemilih TMS yang masih
masuk kedalam DPT, serta apakah terdapat
ketidakcocokan elemen pada daftar tersebut.

Adapun data hasil pengawasan dan
pencermatan yang kami lakukan, ditemukan 1)
Jumlah Pemilih yang tidak dikenali 1,
Pemilih Meninggal dunia 332, 2) Jumlah
Pemilih Ganda 95 dan 3) Ganda Lintas
Kecamatan 148.

Bawaslu Kabupaten Jepara telah
merekomendasikan kepada KPU Jepara untuk
perbaikan DPT melalui surat rekomendasi No.

18 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

176/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.05.02/IX/2018
pada tanggal 08 September 2018. Berikut
rekomendasi yang disampaikan ke KPU Jepara.1

KPU mengumumkan perubahan melalui
Rapat Pleno terbuka DPTHP yang dilaksanakan
pada hari Senin, 13 SEPTEMBER 2018 dimulai
pukul 14.00.

4) Pengawasan Dan Pencermatan Penyusunan

dan Penetapan DPTHP

Sejak ditetapkannya DPTHP Pemilu 2019 ,

Bawaslu Jepara beserta Panwascam dan PPD

melakukan pencermatan terhadap nama-nama

yang terindikasi TMS serta kemungkinan

terjadinya kesalahan penulisan pada elemen data

pemilih, atas dasar pengawasan tersebut panwas

melakukan rekomendasi pada saat rapat pleno

disetiap tingkatan. Sampai pada saat penetapan

DPT masih ditemukan adanya Pemilih ganda:

1412, Pemilih meninggal dunia : 502, Pemilih

dibawah umur: 7, Pemilih tidak dikenal: 3

Pemilih pindah domisili: 162, Pemilih invalid:

662, Pemilih Baru: 31. Bahwa berdasarkan

pengawasan Kabupaten Jepara terhadap

Pengawasan Penyempurnaan Daftar Pemilih

Tetap (DPTHP) tingkat Kabupaten Jepara

memberikan surat Penerusan Pelanggaran

1 Lihat Tabel A-2 Rekap Data Rekomendasi dapat dilihat dalam
lampiran. Link : https://jepara.bawaslu.go.id/dpt/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 19

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Administrasi Pemilihan Umum Kepada KPU
Jepara dengan nomor 211/BAWASLU-PROV.JT-
10/PM.01.02/X/2018 yang dilaksanakan pada
tanggal 25 Oktober 2018.2

Adapun tindak lanjut KPU Kabupaten
Jepara adalah menggelar rapat pleno terbuka
rekapitulasi penyempurnaan daftar pemilih tetap
hasil perbaikan (DPTHP-1) dan penetapan daftar
pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2)
Pada hari Senin 12 November 2018, bertempat
di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Jepara.
a. Melakukan penambahan sebanyak 17 (tujuh belas)
Tempat Pemungutan Suara (TPS), semula 3.268
(tiga ribu dua ratus enam puluh delapan) TPS
menjadi 3.285 (tiga ribu dua ratus delapan puluh
lima) TPS yang tersebar di 7 (tujuh) kecamatan.
Penambahan jumlah TPS yang dilakukan karena
berdasarkan hasil pencermatan terdapat TPS yang
lebih dari 300 (tiga ratus) pemilih. Adapun rincian
penambahan TPS sebagai berikut :

Tabel A- 2 Rincian Penambahan TPS

No. Kecamatan Jumlah TPS Keterangan
Semula Menjadi

1 Bangsri 284 285 Penambahan 1 TPS
di Desa Bondo

2 Lihat Table A-3 Rekap Data Rekomendasi Perbaikan DPTHP.
Link : https://jepara.bawaslu.go.id/dpthp/

20 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Penambahan 1 TPS

di Desa Bawu, 1

2 Batealit 221 224 TPS di Desa

Ngasem dan 1 TPS

di Desa Geneng

3 Kalinyamatan 169 171 Penambahan 2 TPS
di Desa Bakalan

4 Keling 191 192 Penambahan 1 TPS
di Desa Kaligarang

Penambahan 3 TPS

5 Mlonggo 225 230 di Desa Jambu
Timur dan 2 TPS di

Desa Sinanggul

Penambahan 3 TPS

6 Nalumsari 214 218 di Desa Bategede
dan 1 TPS di Desa

Tunggul Pandean

7 Tahunan 290 291 Penambahan 1 TPS
di Desa Ngabul

5) Pengawasan Dan Pencermatan Penyusunan
dan Penetapan DPTHP-1
Setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi

penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil
perbaikan (DPTHP-1) dan penetapan daftar
pemilih tetap hasil perbaikan kedua (DPTHP-2)
Pada hari Senin 12 November 2018.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan
dokumen, kajian, dan musyawarah Ketua dan
Anggota Badan Pengawas Pemillihan Umum
Kabupaten Jepara, dugaan pelanggaran hasil
pencermatan, analisis dan penilaian Daftar

Bawaslu Kabupaten Jepara | 21

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Pemilih Tetap Hasil Perbaikan-2 (DPTHP-2)
Pemilu Tahun 2019 Kabupaten Jepara yang
dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara, melakukan rekomendasi pada
tanggal 26 November 2018 melalui surat nomor
247/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/XI/2018.
Berikut rincian temuan selama pencermatan:

Tabel A- 3 Hsil Pencermatan Bawaslu Kab/Kota

Hasil Pencermatan Bawaslu Kab/Kota

Ganda TMS Invalid Anomali Jumlah Pemilih
Lainnya Baru
9
45678 31

1412 675 662 2749

6) Pengawasan DPTHP-2
KPU kabupaten Jepara memberikan

jawaban atas rekomendasi yang diberikan
Bawaslu Kabupaten Jepara dan menetapkan
penyempurnaan DPTHP-2 dengan jumlah
876.490 (Laki laki: 437.542, perempuan:
438.948) tersebar di 16 Kecamatan 195
desa/kelurahan, 3.285 TPS. Rekapitulasi
pemilih baru sebanyak 700 (Laki laki: 353,
perempuan: 347), pemilih TMS 2.620 (Laki
laki: 1256, perempuan: 1364). Ada perbaikan
pemilih sebanyak 535 (Laki laki: 258,
perempuan: 277). Pemilih penyandang
Disabilitas 1.517.

22 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

7) Pengawasan Dan Pencermatan Penetapan DPTb
Setelah rapat pleno terbuka rekapitulasi

penyempurnaan daftar pemilih tetap hasil
perbaikan DPTb Pada Senin, 18 Februari 2019,
sesuai surat intruksi dari Bawaslu Provinsi
Jawas Tengah Nomor: 104/BawasluProv-
JT/PM.01.01/X/2018 Bawaslu mengadakan
pencermatan Daftar Pemilih yang terindikasi
TMS. Berikut rincian temuan selama
pencermatan: masih ditemukan adanya Pemilih
ganda: 96, Pemilih meninggal dunia : 1.169,
Pemilih dibawah umur: 0, Pemilih tidak
dikenal: 4 Pemilih pindah domisili: 132,
Pemilih invalid: 15, Pemilih Baru: 7. KPU
menindak lanjuti dengan menggelar Rapat
Pleno terbuka DPRTb-2 dilaksanakan pada hari
Senin, 20 Maret 2019

8) Pengawasan Dan Pencermatan Penetapan
DPTb-2
Setelah dilaksanakan pleno terbuka DPTb-
2 pada 20 Maret 2019, Bawaslu kabupaten
Jepara melaksanakan pencermatan dan
mengidentifikasi pemilih TMS. Dari hasil
pencermatan ditemukan sebanyak pemilih
ganda sebanyak 14, Pemilih meninggal
dunia 382, Pemilih TNI/Polri 0, Pemilih
Di Bawah Umur 0, Pemilih tidak dikenal

Bawaslu Kabupaten Jepara | 23

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

1, Pemilih pindah domisili 28, Pemilih
Invalid 0, dan Pemilih baru 0.

9) Pengawasan Dan Pencermatan Penetapan
DPTHP-3
Bawaslu kabupaten Jepara mengadakan
pengawasan Rapat Pleno terbuka DPTHP-3
dilaksanakan pada 2 April 2019. DPTHP-3 tidak
mengalami perubahan dari Daftar Pemilih
Tetap hasil Perbaikan (DPTHP-2) yang
ditetapkan 9 Desember 2018, yaitu dengan
pemilih sebanyak 876.490 pemilih.
Dalam DPTHP-3 tercatat ada 2.688 (lk:
1346, pr: 1342) pemilih tidak memenuhi syarat
yang tersebar di 16 Kecamatan, 193 desa, dan
1.649 TPS. Dalam proses ini terdapat perbaikan
data pemilih sebanyak 5.383 pemilih. Adapun
Daftar pemilih tambahan yang masuk sebanyak
930 dan yang keluar sebanyak 2.202 pemilih.
Terdapat juga pemilih disabilitas sebanyak
1.517.

Tabel A- 4 Jumlah DPTHP-2

Nama Jumlah DPTHP 2

Kecamatan Laki-Laki Perempuan

Bangsri 37.286 37.310

Batealit 31.038 30.775

Donorojo 22.481 22.829

Jepara 29.125 29.398

Kalinyamatan 21.968 21.954

24 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Karimunjawa 3.519 3.410
Kedung
Keling 27.582 27.634
Kembang
Mayong 24.547 25.285
Mlonggo
26.171 27.291
Nalumsari
Pakisaji 33.304 33.721

Pecangaan 31.278 30.587
Tahunan
Welahan 28.302 28.867
TOTAL
22.158 21.624
Nama
Kecamatan 30.299 30.788

Bangsri 39.816 38.068
Batealit
Donorojo 28.672 27.403
Jepara
Kalinyamatan 437.546 438.944
Karimunjawa
Kedung Jumlah DPTb Jumlah DPTb
Keling
Kembang Masuk Keluar
Mayong
Mlonggo Laki- Perempuan Laki- Perempuan
Nalumsari Laki Laki
Pakisaji
Pecangaan 102 150 142 122
Tahunan
Welahan 36 28 59 52
TOTAL
6 15 45 68

252 67 177 112

66 63 63

13 10 12 22

33 81 48

38 66 63

75 39 44

18 23 74 67

12 10 84 75

52 55 50

13 2 41 23

15 79 59

68 19 106 89

9 23 71 51

554 376 1.194 1.008

Bawaslu Kabupaten Jepara | 25

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

10) Pengawasan Pleno DPTb-3
Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan

pada Rapat Pleno terbuka DPTb-3 yang
dilaksanakan pada hari Kamis, 11 April 2019
dimulai pukul 10.00 WIB dengan dihadiri
komisioner KPU Jepara, Bawaslu Jepara, Sekda
Jepara, Perwakilan Parpol serta PPK dan
Panwascam se-Kabupaten Jepara.

11) Pengawasan Verifikasi faktual keberatan BPN 02

terkait data pemilih.

berdasarkan Berita acara KPU Kabupaten Jepara

Nomor 286/HK.03.1-BA/3320/KPU-Kab/III/2019

tanggal 16 Maret 2019. Bawaslu melaksanakan

pengawasan data pemilih unik masukan BPN 02.

Dengan hasil:

a) Panwascam Batealit melaksanakan

pengawasan Verifikasi Faktual data pemilih

kategori di bawah lima belas tahun yang

masuk DPT nomor urut 11 atas nama

Tasrifah, desa Bawu kecamatan Batealit bawu

Rt 38/08 Jepara. Pengawasan yang

dilaksanakan tanggal 17 Maret 2019 dengan

hasil pengawasan sebagai berikut:

Ibu Tasripah tanggal lahir sesuai dengan yang

ada di KTP dan KK, Lahir tgl 09 September

1959. Data dalam DPT ibu Tasripah lahir 09

september 2059.

26 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b) Panwascam Welahan melaksanakan

pengawasan terhadap Verifikasi Faktual data

pemilih kategori lahir 1 Juli yang masuk DPT

nomor urut 36133 atas nama Alfiyah, desa

Kalipucang kecamatan Welahan Rt 01/01 Tps

1 Jepara. Pengawasan yang dilaksanakan

tanggal 17 Maret 2019 dengan hasil

pengawasan sebagai berikut:

Nama sebenarnya Ibu Alfiyatun bukan Alfiyah,

tanggal lahir sesuai dengan yang ada di KTP

dan KK, Lahir tgl 06 Februari 1975. Data

dalam DPT ibu Alfiyatun lahir 01 Juli 1974.

Dari hasil kroscek tersebut melalui EKTP, dan

KK Serta data DPT, diperoleh kejelasan antara

KTP dan KK tidak sama, lalu KTP dibetulkan

menjadi Alfiyatun Tanggal lahir dalam DPT 1

juli 1974 yang seharusnya tanggal lahir 6

februari 1975 , sehingga petugas dr KPU, BPN

02 dan TKN 01 Sepakat itu adalah kesalahan

Human Error dan nanti akan diperbaiki.

c) Panwascam Kalinyamatan melaksanakan

pengawasan terhadap Verifikasi Faktual data

pemilih kategori lahir 31 Desember yang

masuk DPT nomor urut 3358 atas nama Kusri,

desa Bandungrejo kecamatan Kalinyamatan

RT.02/RW.03 Jepara. Pengawasan

dilaksanakan tanggal 17 Maret 2019 dengan

hasil pengawasan sebagai berikut: Bapak Kusri

Bawaslu Kabupaten Jepara | 27

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

benar lahir sesuai dengan yang ada di KTP dan

KK, Lahir tgl 31 Desember 1963.

d) Panwascam Kembang melaksanakan

pengawasan terhadap Verifikasi Faktual data

pemilih kategori usia di atas 90 tahun yang

masuk DPT nomor urut 88 atas nama Astinah,

desa Tubanan kecamatan Kembang Jepara.

Pengawasan dilaksanakan tanggal 17 Maret

2019 dengan hasil pengawasan sebagai

berikut: Astinah Warga Dukuh Krajan Desa

Tubanan pemilih lanjut usia (96 tahun),

pemilih benar-benar dalam keadaan masih

hidup dan data sesuai dengan DPT dan KTP.

e) Bawaslu Jepara telah melakukan rapat

koordinasi dengan KPU pada 16 Maret di

ruang Komisioner KPU Jepara. Dari rapat

diketahui pemilih kategori 1 Januari hanya

terdapat 1 orang yang diajukan BPN 02,

sehingga tidak dilakukan undian. Dari hasil

kroscek KPU Jepara diketahui atas nama

Suharjo desa Guyangan, kecamatan

Bangsri, belum bisa ditemui karena sedang

merantau.

28 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

B. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Verifikasi Partai
Politik
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
SubVerifikasi Partai Politik
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Tahapan verifikasi partai politik merupakan
tahapan awal partai politik peserta pemilihan
umum untuk bisa selanjutnya ke tahapan
berikutnya. Pada tahapan ini ada beberapa
kerawanan yang harus di diantisipasi juga
diawasi oleh Bawaslu, adapun kerawanan-
kerawanan yang mungkin terjadi pada tahapan
verifikasi partai politik adalah sebagai berikut :
1) Pendaftaran, verifikasi partai politik calon
peserta pemilu harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) keterpenuhan, kebenaran, dan keabsahan
syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu
yang ditetapkan sebagai Peserta Pemilu;
3) pengumuman hasil verifikasi partai politik
harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4) Partai Politik calon Peserta Pemilu yang
ditetapkan oleh KPU telah memenuhi syarat
menjadi Peserta Pemilu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Perencanaan Pengawasan
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jepara pada tahapan verifikasi partai

Bawaslu Kabupaten Jepara | 29

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

politik ini senantiasa mengawal proses verifikasi
partai politik tersebut, adapun rencana
pengawasan Bawaslu Kabupaten Jepara antara
lain:
1) Berkoordinasi dengan KPU Kabupaten Jepara

terkait proses tahapan verifikasi partai politik;
2) Melakukan pengawasan terhadap proses

pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai
politik peserta pemilu dilaksanakan melalui
pencegahan dengan melakukan tindakan,
langkah, dan upaya optimal mencegah secara
dini terhadap potensi pelanggaran dan/atau
indikasi awal pelanggaran serta pengawasan
secara langsung;
3) Melakukan pengawasan terhadap proses
pelaksanaan pendaftaran dan verifikasi partai
politik peserta pemilu dilaksanakan melalui
penindakan dengan berdasarkan prinsip
cepat dan tepat atas temuan dan laporan
dugaan pelanggaran pemilu.

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan
SubTahapan Verifikasi Partai Politik
a. Pencegahan
Pengawasan yang dilakukan Bawaslu dapat
dilakukan dengan cara pencegahan.
Pencegahan dilakukan guna meminimalisir
terjadinya pelanggaran pada tahapan verifikasi

30 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

partai politik. Adapun pencegahan yang
dilakukan Bawaslu adalah sebagai berikut :
1) Melakukan sosialisasi bagi masyarakat untuk

dapat terlibat secara langsung dalam
penyelenggaraan pengawasan pemilu;
2) Melakukan koordinasi dengan penyelenggara
Pemilu (KPU) dan Stakeholder mengenai
peraturan perundang-udangan Pemilu
melalui kegiatan Rapat Kerja Teknis
Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi
Peserta Pada Pemilihan Legislatif dan
Presiden Tahun 2019 yang dilaksanakan
Bawaslu Jepara pada tanggal 25 Oktober
2017 di Hotel Jepara Indah Jepara;
3) Melakukan sosialisasi kepada Partai Politik
calon Peserta Pemilu mengenai aturan dan
sanksi terhadap pelanggaran dalam
pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi
Partai Politik calon Peserta Pemilu;
4) melakukan publikasi melalui media massa
terkait indikasi pelanggaran dalam
pelaksanaan pendaftaran dan Verifikasi
Partai Politik calon Peserta Pemilu,
sebagaimana tertuang dalam media cetak
suara muria, tanggal 21 Desember 2018.

b. Aktivitas Pengawasan
Bahwa Bawaslu Kabupaten Jepara telah
melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran

Bawaslu Kabupaten Jepara | 31

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dan Penetapan Pasangan Calon Presiden-Wakil
Presiden dan/atau Calon Anggota DPR, DPD,
DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota,
dengan rincian sebagai berikut:
a) Pendaftaran Parpol

Bawaslu Kabupaten Jepara telah
melakukan kegiatan pengawasan Pendaftaran
Sejak tanggal 3-5 Oktober 2017 yang
bertempat di kantor KPU Jepara. Kegiatan
pengawasan dilaksanakan secara langsung
terhadap tahapan pendaftaran pendaftran
partai politik calon peserta pemilu tahun
2019 dengan hasil tidak ada partai politik
yang mendaftar. (Terlampir B.1 Form A
Hasil Pengawasan)

Kemudian sejak tanggal tanggal 6 – 8
Oktober 2017 bertempat di Kantor KPU
Kabupaten Jepara, Bawaslu Kabupaten
Jepara telah melaksanakan kegiatan
pengawasan secara langsung terhadap
Tahapan Pendaftaran Partai Politik Calon
Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan hasil
tidak terdapat petugas penghubung dari
partai politik yang menyerahkan persyaratan
pendaftaran partai politik.3
b) Pengawas Penelitian Administrasi partai
Politik

3 Terlampir B.2 Form A Hasil Pengawasan. Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/tahapan-verifikasi-parpol/

32 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Bawaslu Kabupaten Jepara telah

melakukan kegiatan pengawasan

Administrasi Partai Politik Calon Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu

Kabupaten Jepara telah melaksanakan

kegiatan pengawasan secara langsung

terhadap Tahapan Penelitian perbaikan

Administrasi Berkas Pendaftaran Partai

Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.4

c) Pengawas Penelitian Perbaikan

Administrasi partai Politik

Bawaslu Kabupaten Jepara telah

melakukan kegiatan pengawasan

Perbaikan Administrasi Partai Politik

Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun

2019 Bawaslu Kabupaten Jepara telah

melaksanakan kegiatan pengawasan secara

langsung terhadap Tahapan Penelitian

perbaikan Administrasi Berkas

Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta

Pemilu Tahun 2019.5

d) Pengawas Penelitian Administrasi partai

Politik Pasca Putusan Bawaslu

4 Lihat tabel B-1 formulir rekapitulasi pengawasan penelitian
administrasi partai politik. Link : https://jepara.bawaslu.go.id/tahapan-
verifikasi-parpol/

5 Lihat tabel B-2 formulir rekapitulasi pengawasan penelitian
administrasi partai politik. Link : https://jepara.bawaslu.go.id/tahapan-
verifikasi-parpol/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 33

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Bawaslu Kabupaten Jepara telah

melakukan kegiatan pengawasan

Penelitian Administrasi partai Politik

Pasca Putusan Bawaslu Calon Peserta

Pemilihan Umum Tahun 2019 Bawaslu

Kabupaten Jepara telah melaksanakan

kegiatan pengawasan secara langsung

terhadap Tahapan Penelitian

Administrasi Berkas Pendaftaran Partai

Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2019.

Kesesuaian jumlah keanggotaan antara SIPOL
dengan Berkas anggota yang diserahkan

Adapun dari factor Kesesuaian jumlah
keanggotaan antara SIPOL dengan Berkas anggota
yang diserahkan oleh partai politik yaitu PBB
dengan jumlah anggota 1202 dalam data sipol.
Adapun jumlah anggota yang diserahkan juga
sama yaitu 1202 dengan Jumlah Salinan dalam
bentuk KTA sebanyak 1199 dan Jumlah Salinan
dalam bentuk E-KTP/SUKET sebanyak 1194.

Adapun dari factor Kesesuaian jumlah
keanggotaan antara SIPOL dengan Berkas anggota
yang diserahkan oleh partai politik yaitu Idaman
dari jumlah anggota 1004 dalam data SIPOL juga
teradapat Jumlah Salinan dalam bentuk KTA 162
dan Jumlah Salinan dalam bentuk E-KTP/SUKET
sebamyak 301 jumlah berkas yang diserahkan.

34 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Tabel B- 1 Kesesuaian Jumlah keanggotaan antara Sipol

dengan Berkas

Jumlah Data SIPOL Jumlah Berkas yang diserahkan Ket

Jumlah Jumlah

Jumlah Salinan Jumlah Salinan

N Partai Jumlah Salinan dalam Jumlah Salinan dalam
o Anggot dalam bentuk Anggot dalam bentuk

a bentuk E- a bentuk E-

KTA KTP/SUK KTA KTP/SUK

ET ET

1 PBB 1202 - - 1202 1199 1194

2 Idaman 1004 - - 1004 162 301

a) Ketidaksesuaian nama keanggotaan/Pemalusan

EKTP

Adapun ketidaksesuaian nama

keanggotaan/Pemalusan EKTP pada partai PBB

dari Total jumlah nama anggota yang tidak sesuai

dengan salinan dokumen keanggotaan

(KTA/EKTP/SUKET sebnayak 259 terdapat 44

salinan EKTP/SUKET yang burem atau tidak jelas.

Sedangkan partai Idaman dari 1004 jumlah nama

anggota yang tidak sesuai dengan salinan

dokumen keanggotaan (KTA/EKTP/SUKET tuidak

terdapat Total jumlah salinan EKTP/SUKET yang

burem atau tidak jelas.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 35

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Tabel B- 2 Ketidaksesuaian Nama Keanggotaan

Total jumlah nama Total jumlah Total jumlah Keterangan
salinan anggota model
anggota yang tidak
EKTP/SUKET yang diduga pemalsuan
Kab/ No Partai sesuai dengan yang burem memalsukan EKTP
Kota salinan dokumen
atau tidak EKTP -
Jepara keanggotaan
jelas
(KTA/EKTP/SUKET

1 PBB 259 44 -

2 Idaman 1004 - --

Data Keanggotaan Identik, Potensi Ganda dan
Ganda Ekternal

Dalam hal singkronisasi Data Keanggotaan
Identik, Potensi Ganda dan Ganda Ekternal KPU
dan Bawaslu Jepara terkait dengan Hasil
Penelitian admnistrasi dalam sama sama
menemukan 8 Potensi kegandaan dan 43 Ganda
Ekternal.

Tabel B- 3 Data Keanggotaan Identik, Potensi Ganda dan
Ganda Eksternal

Singkronisasi

Hasil Penelitian admnistrasi Hasil penelitian administrasi yang
yang ditemukan oleh KPU ditemukan oleh Bawaslu Kab/Kota
No Partai Kab/Kota
1 PBB
Kegand Potensi Ganda Kegandaan Potensi Ganda
aan kegand Ekternal Identik kegandaan Ekternal

Identik aan

- 8 43 - 8 43

2 Idaman - - - - --

36 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan dan

SubTahapan Verifikasi Partai Politik

a. Temuan

Tahapan verifikasi partai politik pada

Pemilihan Umum tahun 2019 telah berjalan

dengan baik dan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. KPU

kabupaten Jepara telah melakukan proses

tahapan tersebut dan diawasi oleh Bawaslu

Jepara. pada tahapan verifikasi partai politik ini

Bawaslu Kabupaten Jepara tidak menemukan

adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh

penyelenggara yaitu KPU ataupun dari calon

peserta pemilu tahun 2019.

b. Rekomendasi

Hasil dari pengawasan tahapan verifikasi

partai politik calon peserta Pemilihan Umum

tahun 2019 tidak ditemukan adanya dugaan

pelanggaran ataupun indikasi yang mengarah

pada pelanggaran. Proses pengawasan secara

langsung pada tahapan tersebut dilakukan oleh

Bawaslu dan selama pengawasan tidak terdapat

rekomendasi secara resmi namun Bawaslu

hanya memberi teguran langsung saat

pengawasan berlangsung.

c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Jepara dalam

melakukan pengawasan tahapan verifikasi

partai politik calon peserta Pemilihan Umum

Bawaslu Kabupaten Jepara | 37

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

tahun 2019 tidak menemukan adanya dugaan
pelanggaran, berdasarkan hal tersebut Bawaslu
Jepara tidak memberikan rekomendasi ke KPU
Kabupaten Jepara sehingga tidak ada
tindaklanjut rekomendasi yang dikeluarkan
KPU.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan
SubTahapan Verifikasi Partai Politik
Tahapan verifikasi partai politik secara
keseluruhan berjalan dengan lancar dan sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan, akan
tetapi dalam suatu tahapan ada dinamika dan
permasalahan, adapun dinamka dan permasalah
pada tahapan ini adalah sebagai berikut :
a. kurang dipahaminya regulasi oleh para
pengurus parpol sehingga seolah-olah terdapat
unsur menganggap sepele terhadap
permasalahan di tahapan ini, salah satu
contohnya adalah ketika KPU sudah membuka
pendaftaran sejak dini, namun pada
kenyataanya masih banyak Partai poliitik yang
mendaftarakan partainya di hari-hari terakhir
dan pada jam yang sudah mendekati Injury
Time.
b. Adanya pencatutan nama dalam daftar
keanggotaan SIPOL, dikarenakan yang dicatut
adalah ASN dan Penyelenggara Pemilu, setelah

38 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

di konfirmasi yang bersangkutan menyatakan
tidak pernah terdaftar dalam partai manapun.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
SubTahapan Verifikasi Partai Politik
Perlu pemahaman tentang regulasi dan
ketentuan perundang-undangan oleh seluruh
elemen peserta pemilu, hal ini dimaksudkan agar
semua partai poliitik memiliki pemahan dan
keseragaman yang sama terhadap regulasi.
Dalam verifikasi faktual partai politik calon
peserta pemilu tahun 2019 terdapat beberapa hal
yang perlu dibenahi. Maka evaluasi yang dapat
diberikan pada tahapan ini antara lain:
1. Partai politik pada saat pendaftaran berkas
yang dipersyaratkan banyak yang kurang
sehingga memerlukan perbaikan;
2. Partai politik banyak yang mendaftarkan pada
detik-detik terakhir menjelang penutupan
pendaftaran;
3. Pada saat verifikasi keanggotaan terdapat
partai politik yang tidak bertempat di kantor
sehingga menyulitkan petugas ketika akan
melakukan verifikasi keanggotaan;
4. Adanya kartu anggota yang baru dibagikan,
sehinga terkesan partai politik tidak siap
dalam penyiapan verifikasi faktual
keanggotaan;

Bawaslu Kabupaten Jepara | 39

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

5. Indikasi nama-nama yang ternyata adalah
ASN ataupun penyelenggara masuk dalam
data sipol;

6. Proses input sipol yang terkendala jaringan.

C. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan
Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Kerawanan Dalam Tahapan Pencalonan
Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota
Adapun aspek-aspek kerawanan dalam
pencalonan antara lain :
1) Kegiatan menguntungkan atau merugikan
Partai Politik yang dilakukan oleh KPU
selama proses pendaftaran/pengajuan bakal
calon
2) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten
Jepara tidak memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai
pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
Jepara

40 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3) kerawanan terhadap kelengkapan,

keabsahan, dan kebenaran dokumen

pendaftaran pencalonan DPRD Kabupaten

Jepara

4) ketidaktepatan dan/atau kekurangan

dokumen persyaratan pencalonan,

Pengawas Pemilu memberikan saran

perbaikan kepada KPU Kabupaten Jepara.

5) Kesalahan dalam penulisan nama calon

dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten

Jepara

b. Perencanaan Pengawasan
Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Jepara

telah melakukan Rapat terpadu antara Bawaslu
beserta jajarannya mengenai proses Tahapan
Pencalonan pada Pemilu Tahun 2019. Bertujuan
untuk upaya persiapan pengawasan Tahapan
pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Jepara.
Dalam rapat tersebut terdapat target pengawasan
daftar pencalonan Anggota DPRD Kabupaten
Jepara adalah :
1) Pengawasan pencalonan Peserta Pemilu

Anggota DPRD Kabupaten Jepara yang
dilakukan oleh Pengawas Pemilu meliputi
persyaratan pengajuan bakal calon,
persyaratan bakal calon, pengumuman dan
tata cara pengajuan bakal calon, penelitian
persyaratan bakal calon, verifikasi,

Bawaslu Kabupaten Jepara | 41

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

penyusunan dan pengumuman DCS serta

penyusunan dan pengumuman DCT.

2) pengawasan terhadap tindakan yang

menguntungkan atau merugikan Partai Politik

yang dilakukan oleh KPU selama proses

pendaftaran/pengajuan bakal calon

3) Pengawas Pemilu melaksanakan pengawasan

terhadap persyaratan pengajuan bakal calon

dengan memastikan daftar bakal calon

memuat keterwakilan perempuan paling

sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil

4) pengawasan terhadap persyaratan pengajuan

bakal calon dengan memastikan bakal calon

Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, dan

Anggota DPRD Kabupaten/Kota memenuhi

persyaratan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pencalonan Anggota

DPRD Kabupaten Jepara

5) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen

pendaftaran pencalonan dengan

memperhatikan kelengkapan, keabsahan, dan

kebenaran dokumen pendaftaran pencalonan

6) pengawasan terhadap pengumuman tata cara

dan prosedur pengajuan bakal calon dengan

memastikan mengumumkan tata cara dan

prosedur pengajuan, masa pendaftaran bakal

calon, jadwal pendaftaran bakal calon Peserta

Pemilu

42 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

7) pengawasan pendaftaran calon dengan

memastikan mengajukan dokumen

persyaratan pengajuan bakal calon dan

dokumen administratif bakal calon Anggota

DPRD Kabupaten Jepara kepada KPU

Kabupaten Jepara

8) Pengawasan terhadap penyerahan syarat

pengajuan bakal calon dan dokumen

administratif bakal calon

9) pengawasan Verifikasi dokumen pengajuan

10) pengawasan terhadap Verifikasi

kelengkapan dan keabsahan dokumen

persyaratan pengajuan bakal calon

11) pengawasan Verifikasi kelengkapan dan

keabsahan dokumen persyaratan bakal calon

hasil perbaikan

12) pengawasan penelitian kegandaan,

penyusunan DCS, pengumuman DCS dan

pengawasan klarifikasi atas pemberian

masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat

13) pengawasan perubahan DCS Anggota

DPRD Kabupaten Jepara

14) pengawasan penyusunan DCT berbasis

DCS dan/atau daftar pengganti bakal calon

dan pengawasan penggantian bakal calon.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 43

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota
a. Pencegahan
Bawaslu Jepara melakukan pencegahan
berupa himbauan secara lisan saat
mendapatkan waktu tambahan sambutan pada
rapat koordinasi dengan KPU Jepara serta
perwakilan Partai Politik peserta Pemilu tahun
2019 se Kabupaten Jepara agar di KPU Jepara.
Sambutan itu mehimbau agar Peserta Pemilu
melaksanakan pengajuan syarat baik masa
pendaftaran, masa perbaikan, masa calon
sementara sampai pada ditetapkannya daftar
calon tetap. Bawaslu memberi himbauan agar
syarat syarat yang diserahkan kepada KPU
Jepara sesuai dengan aturan. Menghimbau agar
calon yang mendaftar tidak pernah dijatuhi
pidana penjara yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan
putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap; atau terpidana karena kealpaan
ringan (culpa levis) atau alasan politik yang
tidak menjalani pidana dalam penjara dan
bersedia secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada publik; dan mantan
terpidana dan bersedia secara terbuka dan jujur
mengemukakan kepada public.

44 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Selanjutnya dalam himbauan itu juga
memuat dalam daftar bakal calon yang wajib
memuat keterwakilan perempuan paling sedikit
30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.
Mengundurkan diri sebagai kepala desa,
perangkat desa yang mencakup unsur staf yang
membantu Kepala Desa dalam penyusunan
kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam
Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas
Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang
diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan
unsur kewilayahan atau Aparatur Sipil Negara
dll.

b. Aktivitas Pengawasan

Bawaslu Jepara melaksanakan pengawasan

terhadap persyaratan pengajuan bakal calon

dengan memastikan bakal calon diajukan oleh

Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu sesuai

dengan tingkatannya, jumlah bakal calon paling

banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi

yang ditetapkan pada setiap Dapil dan daftar

bakal calon memuat keterwakilan perempuan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap

Dapil.

Bawaslu Jepara mengawasi jadwal

pendaftaran bakal calon Anggota DPRD

Kabupaten Jepara dilakukan pada hari

pertama sampai dengan hari ketiga belas

Bawaslu Kabupaten Jepara | 45

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 16.00 waktu setempat; dan hari terakhir
dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan
pukul 24.00 waktu setempat; dan memastikan
KPU Kabupaten Jepara tidak menerima
dokumen persyaratan bakal calon dan syarat
bakal calon jika telah melewati tenggat waktu
pendaftaran.

Bawaslu Jepara melakukan pengawasan
pendaftaran calon dengan memastikan
pengajuan dokumen persyaratan pengajuan
bakal calon dan dokumen administratif
Kabupaten Jepara kepada KPU Kabupaten
Jepara selama masa pengajuan bakal calon dan
hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa
pengajuan bakal calon serta memasukkan data
pengajuan bakal calon dan data bakal calon
serta mengunggah dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon dan dokumen
administratif bakal calon ke dalam Silon
sebelum mengajukan dokumen persyaratan
pengajuan bakal calon dan dokumen
administratif Anggota DPRD Kabupaten Jepara .

Bawaslu Jepara melakukan pengawasan
Verifikasi dokumen pengajuan dengan
memastikan Kabupaten Jepara melakukan
penelitian selama masa pengajuan bakal calon,
mengembalikan dokumen seluruh Dapil kepada
Partai Politik yang bersangkutan apabila setelah

46 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dilakukan penelitian terdapat Dapil yang

dinyatakan belum memenuhi ketentuan yang

dituangkan ke dalam berita acara. Memastikan

KPU Jepara mencoret nama bakal calon dan

memberikan paraf oleh Kabupaten Jepara dan

Petugas Penghubung, dimulai dari nomor urut

paling bawah;

Bawaslu Jepara melakukan pengawasan

hasil verifikasi dokumen pengajuan yang

dilakukan oleh KPU Kabupaten Jepara dengan

membandingkan hasil pemeriksaan dokumen

pengajuan calon yang dilakukan oleh Pengawas

Pemilu, penelusuran ketidakbenaran atau

ketidakabsahan dokumen persyaratan

pengajuan bakal calon yang diduga palsu atau

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan pengawasan

terhadap pelaksanaan prosedur kebenaran dan

ketepatan penelitian persyaratan pengajuan

bakal calon yang dilakukan oleh KPU

Kabupaten Jepar serta lain lain.

1) Pengawasan Penetapan Pasangan Calon

Presiden-Wakil Presiden dan/atau Calon

Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota

Pada saat pendaftaran bacaleg DPRD

kabupaten Jepara mulai tanggal 4-17 Juli 2018,

kami Bawaslu kabupaten Jepara melaksanakan

pengawasan melekat dengan model piket. Per

Bawaslu Kabupaten Jepara | 47

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

harinya ada 2 orang dari staf maupun
komisioner yang stay di KPU mulai jam 08.00-
16.00 WIB, kecuali pada tanggal 17 Juli 2018
kami melaksanakan pengawasan sampai selesai
yakni hari rabu, 18 juli pukul 01.30 WIB dini
hari. Dari hasil pengawasan yang kami lakukan,
terpantau 14 partai mengajukan bakal calon
legislatifnya.

Kami juga melaksanakan pengawasan
melekat verifikasi kelengkapan administrasi
bakal calon sampai pada hari sabtu, tanggal 21
Juli jam 02.30 WIB dini hari di KPU Jepara.
Adapun hasil pengawasan secara rinci juga kami
sampaikan sebagaimana terlampir dalam AKP.

Penyampaian Hasil Verifikasi Kelengkapan
dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon hanya
Anggota DPRD Kabupaten Jepara. Pada hari
Sabtu, 21 Juli 2018, Pkl. 15.00 wib di Aula KPU
Kab. Jepara. Peserta berjumlah 42, dari KPU
Kab. Jepara, Bawaslu Jepara dan Pengurus
Parpol peserta Pemilu 2019. Pada agenda
tersebut KPU menjelaskan alasan – alasan
dibalik hasil verifikasi administrasi tersebut,
semisal mengapa syarat calon dianggap BMS,
dan bagaimana yang seharusnya. Acara berjalan

48 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
dengan lancar dan kondusif, kemudian ditutup
pada pukul 16.20 WIB.6

Tabel B-4
Keterwakilan Perempuan Caleg DPRD Kabupaten

Soal penetapan DCS
Penetapan DCS dilaksanakan pada hari

minggu, tanggal 12 agustus mulai pukul 15.04
sampai 16.10 WIB di KPU Kab. Jepara. Acara
tersebut dihadiri oleh perwakilan partai politik dan
juga Bawaslu Jepara serta sejumlah media sebagai
rekanan KPU. Pasca perbaikan syarat pengajuan
bakal calon yang dilaksanakan pada tanggal 22-31
Juli 2018 serta verifikasi administrasi pada tanggal
1-7 Agustus 2018, KPU Kab. Jepara melaksanakan
penyusunan DCS dan ditetapkan pada tanggal 12
Agustus 2018. Dalam pelaksanaan pengawasan
pencalonan, Bawaslu kabupaten Jepara belum

6 Lihat tabel B-6 Link : ttps://jepara.bawaslu.go.id/verifikasi-caleg-
dprd-kabupaten/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 49

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019 berjalan

menemukan pelanggaran. Proses
sebagaimana aturan yang berlaku

Soal DCT
Pada hari Kamis, tanggal 20 September

2018 Bawaslu Jepara melakukan pengawasan
penyerahan Keputusan KPU Jepara Tentang
Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota
Kabupaten Jepara Pada Pemilihan Umum Tahun
2019 kepada Partai Politik di Kabupaten Jepara.

Bertempat di Aula Kantor KPU kegiatan
tersebut dihadiri oleh perwakilan Parpol dan
Forkopinda Jepara. KPU Jepara telah menetapkan
Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Jepara terdapat 545
orang terdiri laki laki 325 orang dan perempuan
220 orang. Hal ini jika dilihat bedasarkan
keterwakilan perempuan di Jepara dalam DCT
terdapat 40, 37.

Ada 2 Partai di Jepara yang tidak
mngajukan Bakal Calon disemua dapil yaitu Partai
Garuda dan PKP Indonesia. Kegiatan dimulai
Pukul 14. 00 dan berakhir Pukul 16. 00 WIB.
Acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan
yang berarti. Dalam pelaksanaan pengawasan
pencalonan, Bawaslu kabupaten Jepara belum
menemukan pelanggaran. Proses berjalan
sebagaimana aturan yang berlaku

50 | Bawaslu Kabupaten Jepara