Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Aktivitas Pengawasan
Untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan

Pemilu Serentak 2019 yaitu Pilpres, DPR RI, DPD,
DPRD PROV, dan DPRD KAB. Bawaslu telah
menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah
yang mempunyai fungsi yang sama di bidang
pengawasan.

Tabel E- 4 Jadwal Kampanye

NO KEGIATAN AWAL JADWAL
AKHIR

1 Pembukaan RKDK - 22 September 2018

2 Pembukuan LADK - 22 September 2018

3 Penyerahan Laporan 23 September 2018 23 September 2018
Awal Dana Kampanye

4 Perbaikan LADK 23 September 2018 27 September 2018

5 Pengumuman LADK 28 September 2018 28 Spetember 2018

6 Periode Pembukuan 23 September 2018 1 Januari 2019
LPSDK

7 Penyerahan LPSDK 2 Januari 2018 2 Januari 2018
3 Januari 2018
8 Pengumuman 3 Januari 2018
Penerimaan LPSDK 3 Hari setelah 25 April 2019
penetapan Peserta 2 Mei 2019
9 Pembukuan LPPDK pemilu 2 Mei 2019
26 April 2019
10 Penyerahan LPPDK
26 April 2019
11 Penyerahan Laporan
Dana Kampanye

Bawaslu Kabupaten Jepara | 101

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Audit LDK dan

penyampaian hasil

audit LDK dari KAP ke

12 KPU, KPU 2 Mei 2019 31 Mei 2019

Provinsi/KIP Aceh, 7 Juni 2019
10 Juni 2019
KPU/KIP

Kabupaten/Kota

Penyampaian Hasil

13 audit kepada Peserta 1 Juni 2019

Pemilu

14 Pengumuman Hasil 1 Juni 2019
audit

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten
Jepara telah melakukan pengawasan pelaksanaan
audit Dana Kampanye masing-masing pasangan
calon, berikut ini aktivitas yang dilakukan pada
tahapan pengawasan dana kampanye :
1. Pengawasan sumber besaran sumbangan dana

kampanye.
a. Dana kampanye bersumber dari :

 Pasangan calon
 Partai politik, partai politik lokal dan/atau

gabungan partai politik
 Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak

mengikat yang meliputi sumbangan
perseorangan dan/atau badan hukum
swasta.
b. Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau
jasa.

102 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

2. Melakukan pengawasan langsung;
3. Memeriksa kebenaran, akuntabilitas, dan

kelengkapan laporan dana kampanye peserta
pemilu; dan
4. Memastikan kepatuhan waktu pelaporan.

Berdasarkan tanda terima dan berita acara
penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di KPU
Kabupaten Jepara pada tanggal 23 September
2018 disampaikan hasil penerimaan LADK
Pemilu sebagai berikut :

a) PENERIMAAN LAPORAN AWAL DANA
KAMPANYE PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILU ANGGOTA DPRD KABUPATEN
JEPARA.
1. Masa penyerahan LADK
Berdasarkan ketentuan pasal 338 ayat 1
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
pemilu, ditentukan bahwa partai politik peserta
pemilu akan dikenai sanksi berupa pembatalan
sebagai peserta pemilu pada wilayah yang
bersangkutan apabila tidak menyampaikan
sampai batas waktu ditentukan, menyampaikan
LADK, Jadi ini sanksi ini sifatnya adalah sanksi
administratif karena partai politik tidak
memenuhi ketentuan administrasi untuk
menyampaikan LADK.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 103

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Jika dilihat dari tabel dibawah ini dapat
diketahui bahwa ada 16 parpol yang tercantum
dalam LADK Jepara tapi hanya 14 parpol yang
menyerahkan LADK dikarenakan memang di
Jepara tidak ada partai Garuda dan PKPI.
Sedangkan yang menyerahkan dengan rincian
yaitu 8 tidak perbaikan dan 6 perbaikan.

Tabel E- 5 Masa Penyerahan LADK Partai Politik

NO NAMA PARTAI TANGGAL WAKTU JUMLAH KTERANGA

POLITIK PENYAMPAIAN PENYAMP CALON N

AIAN ANGGOTA

DPRD

1 NASDEM 23-09-2018 09.00 WIB 50 TIDAK

PERBAIKAN

2 GOLKAR 23-09-2018 10.30 WIB 48 TIDAK

PERBAIKAN

3 PAN 23-09-2018 12.00 WIB 30 TIDAK

PERBAIKAN

4 PDI 23-09-2018 12.00 WIB 41 TIDAK
PERJUANGAN
PERBAIKAN

5 GERINDRA 23-09-2018 15.17 WIB 50 TIDAK

PERBAIKAN

6 PKS 23-09-2018 15.52 WIB 38 TIDAK

PERBAIKAN

7 DEMOKRAT 23-09-2018 16.38 WIB 50 PERBAIKAN

8 PBB 23-09-2018 16.49 WIB 28 TIDAK
9 BERKARYA
PERBAIKAN

23-09-2018 17.00 WIB 22 PERBAIKAN

10 PKB 23-09-2018 17.00 WIB 49 TIDAK
11 PPP
PERBAIKAN

23-09-2018 17.02 WIB 42 PERBAIKAN

12 HANURA 23-09-2018 17.04 WIB 16 PERBAIKAN

104 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

13 PERINDO 23-09-2018 17.40 WIB 44 PERBAIKAN
14 PSI
15 GARUDA 23-09-2018 17.48 WIB 37 PERBAIKAN

16 PKP INDONESIA 23-09-2018 - - TIDAK
23-09-2018 - MENYERAH
KAN

- TIDAK
MENYERAH
KAN

2. Masa Perbaikan LADK

Tabel E- 6 Masa Perbaikan LADK Partai Politik

NO NAMA TANGGAL WAKTU JUMLAH KETERANG

PARTAI PENYAMPAI PENYAMP CALON AN

POLITIK AN AIAN ANGGOTA

DPRD

1 HANURA 25-09-2018 14.00 WIB 16 TIDAK

PERBAIKAN

2 BERKARYA 25-09-2018 14.30 WIB 22 TIDAK

PERBAIKAN

3 PPP 26-09-2018 14.00 WIB 42 TIDAK

PERBAIKAN

4 DEMOKRAT 27-09-2018 14.30 WIB 50 TIDAK

PERBAIKAN

5 PSI 27-09-2018 14.35 WIB 37 TIDAK

PERBAIKAN

6 PERINDO 27-09-2018 15.50 WIB 44 TIDAK

PERBAIKAN

b) Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye
(LADK) Tim Kampanye Pasangan Calon
Presiden Dan Wakil Presiden Tingkat Kabupaten
Jepara

Bawaslu Kabupaten Jepara | 105

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

1. Masa penyerahan LADK
Berdasarkan tabel dibawah ini, sama

dengan hasil pengawasan pada tabel sebelumnya
bahwa penyerahan LADK calon Presiden dan
wakil presiden berjalan dengan lancar, walaupun
ada yang mengalami perbaikan yaitu Capres dan
Wapres Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C)
K.H Ma’ruf Amin atau (01), dan empat hari
kemudian disampaikan hasil perbaikan tersebut
tepat waktu. Dengan demikian untuk
penyerahan LADK Jepara baik partai politik dan
peserta pilpres telah menyerahkan LPPDK ke
KPU tepat waktu.

Tabel E- 7 Masa Penyerahan LADK

Pasangan Calon Presiden

NO NAMA PASANGAN TANGGAL WAKTU KETERANGAN

CAPRES DAN WAPRES PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN

1 Ir. H. JOKO WIDODO 23-09-2018 17.30 WIB PERBAIKAN

dan Prof. Dr. (H.C) K.H

MA’RUF AMIN

2 PRABOWO SUBIANTO 23-09-2018 17.45 WIB TIDAK

dan SANDIAGA UNO PERBAIKAN

2. Masa perbaikan LADK

Tabel E- 8 Masa Perbaikan

LADK Pasangan Calon Presiden

NO NAMA PASANGAN TANGGAL WAKTU KETERANGAN
CAPRES DAN WAPRES PENYAMPAIAN PENYAMPAIAN
TIDAK
1 Ir. H. JOKO WIDODO 27-09-2018 12.15 WIB PERBAIKAN
dan Prof. Dr. (H.C) K.H
MA’RUF AMIN

106 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Pada hari rabu, tanggal 02 Januari tahun 2019
KPU Kabupaten Jepara telah menerima LPSDK
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4)
PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana
Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 34
Tahun 2018.

Adapun list peserta pemilu beserta waktu
penerimaan tanda terima dan jumlah sumbangan
yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

Tabel E- 9 Waktu penerimaan
tanda terima dan jumlah sumbangan yang dilaporkan

No PesertaPemilu Waktu JumlahSumbangan

1 JOKOWI-MARUF 11.30 WIB Rp. 2.940.000
AMIN
14.37 WIB Rp. 20.000.000
2 PRABOWO-
SANDI 08.19 WIB Rp. 222.247.873
14.05 WIB Rp. 65.269.500
3 PKB 11.30 WIB Rp. 218.137.200
10.04 WIB Rp. 116.355.000
4 GERINDRA 13.32 WIB Rp. 395.613.740
12.00 WIB Rp. 128.509.000
5 PDI-P 13.53 WIB Rp. 106.724.000
16.45 WIB Rp. 106.322.200
6 GOLKAR 16.35 WIB Rp. 294.378.500
14.51 WIB Rp. 30.468.000
7 NASDEM 09.03 WIB Rp. 26.192.129

8 BERKARYA

9 PKS

10 PERINDO

11 PPP

12 PSI

13 PAN

Bawaslu Kabupaten Jepara | 107

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

14 HANURA 14.20 WIB Rp. 41.430.000
15 DEMOKRAT 14.21 WIB Rp. 217.743.999
16 PBB 15.29 WIB Rp. 98.937.500

Kemudian dilanjutkan pengawasan langsung
terhadap Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran
Dana Kampanye (LPPDK) partai politik / peserta
pemilu tahun 2019 mulai tanggal 26 April sampai
dengan 1 Mei 2019. Sedangkan hasil dari
pengawasannya ialah sebagi berikut :

Sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (1)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun
2018 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU
Nomor 34 Tahun 2018 tentang dana kampanye
pemilihan umum, KPU Kabupaten Jepara akan
menyampaikan dokumen hasil audit KAP dana
kampanye kepada partai politik peserta pemilu tahun
2019. Sehubungan dengan hal tersebut pada tanggal
1 Juni 2019 Bawaslu Kabupaten Jepara telah
melakukan pengawasan terhadap penyerahan
dokumen hasil audit dana kampanye peserta pemilu
tahun 2019 bersama KPU Kabupaten Jepara.

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Dana Kampanye
a. Temuan
Secara umum, dalam pengawasan audit
dana kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum 2019

108 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
berjalan dengan baik tanpa ada temuan
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta
pemilu.

b. Rekomendasi
Dalam setiap kegiatan Kampanye pasangan

calon dimana membutuhkan dana kampanye
tim sukses selalu berkoordinasi dengan Bawaslu
Kabupaten Jepara sehingga Bawaslu Kabupaten
Jepara dapat mengawasi terkait audit dana
kampanye

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Jepara akan

berkoordinasi dengan tim sukses para peserta
Pemilu 2019 dan KPU Kabupaten Jepara
terkait dengan audit dana kampanye. Bawaslu
Kabupaten Jepara juga melaporkan hal ini ke
Bawaslu Jateng dalam laporan setiap peride
terkait dengan audit dana kampanye untuk
disampaikan ke Bawaslu RI.

Adapun list peserta pemilu beserta waktu
penerimaan tanda terima dan jumlah sumbangan
yang dilaporkan adalah sebagai berikut :

Bawaslu Kabupaten Jepara | 109

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Tabel E- 10 waktu penerimaan tanda terima dan
jumlah sumbangan yang dilaporkan

No Peserta Pemilu Waktu Jumlah
Sumbangan

1 JOKOWI-MARUF AMIN 11.30 WIB Rp. 2.940.000
2 PRABOWO-SANDI 14.37 WIB Rp. 20.000.000
3 PKB 08.19 WIB Rp. 222.247.873
4 GERINDRA 14.05 WIB Rp. 65.269.500
5 PDI-P 11.30 WIB Rp. 218.137.200
6 GOLKAR 10.04 WIB Rp. 116.355.000
7 NASDEM 13.32 WIB Rp. 395.613.740

8 BERKARYA 12.00 WIB Rp. 128.509.000

9 PKS 13.53 WIB Rp. 106.724.000
10 PERINDO 16.45 WIB Rp. 106.322.200
11 PPP 16.35 WIB Rp. 294.378.500
12 PSI 14.51 WIB Rp. 30.468.000
13 PAN 09.03 WIB Rp. 26.192.129
14 HANURA 14.20 WIB Rp. 41.430.000
15 DEMOKRAT 14.21 WIB Rp. 217.743.999
16 PBB 15.29 WIB Rp. 98.937.500

Berdasarkan hasil pengawasan yang kami lakukan
pula, kami informasikan bahwa sampai batas akhir
penyerahan LPSDK tersebut, terdapat Dewan
Pengurus Kabupaten (DPK) Partai Kesatuan dan
Persatuan Indonesia (PKPI) Jepara tidak
menyerahkan LPSDK.
Sehubungan dengan hal tersebut, KPU Jepara
didampingi Bawaslu Jepara melakukan konfirmasi
dan klarifikasi terhadap Sekretaris DKP PKPI Jepara
saudara Singgih Purwanto. Pada hari rabu pukul

110 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

13.05 WIB , Saudara Singgih datang ke kantor KPU
Jepara dan menyatakan sejak dari awal tidak
mempunyai rencana untuk menyerahkan LPSDK. Hal
itu berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :
1. DPK PKPI Jepara telah melakukan koordinasi

dengan DPP PKPI Jawa Tengah yang menyatakan
DPK PKPI Jepara tidak menerima sumbangan
dana kampanye dari DPP PKPI Jawa Tengah,
sehingga tidak perlu menyerahkan LPSDK
2. DPK PKPI Jepara tidak mengajukan calon
anggota DPRD Kabupaten Jepara pada pemilihan
umum tahun 2019, sehingga tidak terdapat
aktivitas kampanye bagi caleg DPRD Kabupeten
Jepara
3. DPK PKPI Jepara tidak melakukan aktivitas
kampanye pada pemilihan Umum Tahun 2019.
4. DPK PKPI Jepara menyatakan menerima
konsekuensi atas tidak menyerahkan LPSDK.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan Sub

Tahapan Dana Kampanye

Pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh

tim sukses para peserta Pemilu 2019 yang

menyelenggarakan kegiatan kampanye di Jepara,

Bawaslu Kabupaten Jepara tidak mengetahui

secara detail berapa dana yang dilaporkan

Pasangan calon untuk kegiatan kampanye

sehingga Bawaslu Kabupaten Jepara

memperkirkan secara sistematis kebutuhan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 111

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

pasangan calon yang melakukan kegiatan
kampanye di Kabupaten Jepara. Data tentang
dana yang dilaporakan pasangan calon yang
dilaporkan akan digunakan sebagai pembanding
dalam melakukan Pengawasan oleh Bawaslu
Kabupaten Jepara.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
Sub Tahapan Dana Kampanye
Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM)
jajaran Bawaslu Kabupaten Jepara harus terus
dilakukan.Kegiatan Bimbingan Teknis (bimtek)
harus sering dilakukan. Langkah ini penting agar
upaya pengawasan jajaran Bawaslu Kabupaten
Jepara lebih maksimal. Tapi sayangnya karena
Panwascam hingga PPL tingkat desa/kelurahan
bersifat ad hoc (tidak permanen) yang kerap
berganti orang tiap kali dilaksanakan pemilu, maka
hal itu tidak berbuah maksimal. Bisa jadi saat
pelaksanaan Pemilu tahun ini bimtek sudah
dilakukan maksimal tapi untuk pelaksanaan
Pemilu tahun berikutnya kurang maksimal karena
Panwascam atau PPL berganti personil.
Bawaslu Kabupaten Jepara dan jajaran juga
harus sering berkoordinasi dengan berbagai
elemen masyarakat agar proses pengawasan lebih
maksimal. Informasi dari masyarakat dalam
berbagai bentuknya sangat penting dalam konteks
pengawasan pemilu. Informasi itu bahkan bisa

112 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

menjadi petunjuk awal terjadinya pelanggaran jika
memenuhi berbagai ketentuan dalam konteks
pelanggaran pemilu.

G. Pelaksanaan Pengawasan Pemungutan,

Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan

Subtahapan Pemungutan, Penghitungan, dan

Rekapitulasi Suara

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP

Pemungutan dan penghitungan suara

merupakan tahapan kulminatif dari serangkaian

proses pelaksanaan pemilihan. Sehingga tak

heran, setelah pelaksanaan pemungutan suara

kerap menimbulkan konflik dan ketegangan

sosial politik. Setelahpelaksanaan penghitungan

suara, sudah dapat diketahui keunggulan

perolehansuara calon bila dibandingkan dengan

calon lainnya. Maka tarik menarik

kepentinganakan mulai terlihat ketika

berlangsung tahapan-tahapan setelah

pelaksanaantahapan pemungutan dan

penghitungan suara sebagai refleksi atas

perbedaanperolehan suara calon.

Dalam tahapan pemungutan dan

penghitungan suara, sering menimbulkan

masalah dan memiliki potensi kerawanan yang

sangat tinggi. Diantara potensi rawan tersebut

adalah :

Bawaslu Kabupaten Jepara | 113

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

1. KPPS tidak netral sehingga menimbulkan

ketidakpuasan saksi dan/atau calon Ketidak

netralan KPPS dapat diindikasikan dengan:

a. Memberikan kesempatan kepada pemilih

yang tidak memenuhi syarat untuk

memilih

b. KPPS mencoblos sisa surat suara

c. KPPS memberikan kesempatan kepada

pemilih untuk memilih dari sekali dengan

mencoblos lebih dari 1 (satu) surat suara

d. Manipulasi hasil perolehan suara, dengan

menggelembungkan perolehan suara calon

tertentu

e. KPPS mengabaikan keberatan saksi

dan/atau Pengawas pemilihan

2. Lemahnya kapasitas KPPS sehingga

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan

suara tidak berintegritas, diindikasikan

dengan:

a. Pelaksanaan pemungutan suara

dilaksankan tidak sesuai dengan tata cara

b. Terjadi Kesalahan-kesalahan dalam

menggunakan instrumen pelaksanakaan

pemungutan dan penghitungan suara

c. KPPS tidak menandatangi surat suara

d. KPPS tidak memberikan surat suara

pengganti kepada pemilih karena salah

penandaan

114 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Adapun Potensi Pelanggaran dalam Pemilu
2019 :
1. Manipulasi data pemilih (DPT, DPPh,

DPTb);
2. Penyimpangan distribusi perlengkapan

pemungutan dan penghitungan suara
(Formulir Model C6 KWK, surat suara
dan perlengkapan TPS lainnya);
3. Pemberian uang atau materi lainnya, dan
transaksi politik;
4. Mobilisasi pemilih
(intimidasi/kekerasan);
5. Penyimpangan tata cara pemungutan
dan penghitungan;
6. Memilih lebih dari sekali;
7. Penyimpangan administrasi pemungutan
dan penghitungan (pengisian formulir
model C KWK, Model C1 KWK dan
lampirannya, Model C1 KWK Plano dll);
8. Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan
Calon/tim kampanye dengan pemilih,
partai/Pasangan Calon/tim kampanye
dengan Petugas, partai/Pasangan
Calon/tim Kampanye/aparat dengan
petugas);
9. Sabotase kotak/surat suara;
10. Upaya penggagalan/sabotase pelaksanaan
pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 115

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Perencanaan Pengawasan
Tahapan Pemungutan, Penghitungan dan

Rekapitulasi Suara merupakan tahapan puncak
dalam proses pemilihan. Begitu pentingnya
tahapan tersebut maka diperlukan suatu
perencanaan pengawasan agar tahapan
pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara
berjalan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Untuk mencapai itu semua maka perlu
dilakukan rencana pengawasan sebagai berikut :
1. Koordinasi dini dengan PPK/PPS/KPPS

a. Pemilih terdaftar dalam DPT, Pemilih
tambahan dan Pemilih pindahan

b. Surat pemberitahuan terdaftar sebagai
pemilih/surat undangan

c. Ketersediaan perlengkapan pemungutan
suara

2. Menjaga integritas proses pemungutan dan
penghitungan suara melalui:

a. Memastikan ketepatan tata cara pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara melalui:
Keterlibatan saksi memberikan saran perbaikan
 Mandat saksi
 Hak saksi mendapatkan DPT, DPTb
 Hak saksi untuk menyampaikan saran
/koreksi
 Pelaksanaan proses pemungutan dan
penghitungan suara sesuaidengan panduan KPPS

116 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

 Tata cara pemungutan suara dan
penghitungan suara

 Tata cara pengisian berita acara
b. Menyampaikan rekomendasi berupa pemulihan

administrasi pemilu dan melakukan penindakan
terhadap dugaan pelanggarannya:
Pemulihan administrasi pemilu

 Pastikan ketidak tepatan/ketidakpatuhannya
 Saran perbaikan
 Melakukan proses penindakan
 mencatatkan peristiwa
 melaporkan peristiwa ke panwaslu

Kecamatan dan/atau
 mengumpulkan alat bukti
 merekomendasikan pengenaan sangsi
3. Melindungi hak pilih pemilih dan penggunaan
hak pilih melalui;
a. memastikan instrumen pelaksanaan
pemungutan dan penghitungan suara
 Surat pemberitahuan memilih/surat

undangan
 Pemilih terdaftar dalam daftar pemilih

(DPT/Dptam/Pemilih Pindahan)
b. memastikan netralitas dan ketepatan tata

cara KPPS melaksanakan pemungutan dan
penghitungan suara
 KPPS tidak mengarahkan pemilih
 Melakukan validasi pemilih (Surat

undangan/surat pemberitahuan, DPT,
Dptambahan, E-KTP, melalui E-

Bawaslu Kabupaten Jepara | 117

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

KTP/Surat Keterangan, Pemeriksaan
tinta)
 Pengadministrasian pemilih yang
menggunakan hak pilih/daftar hadir
 Memberikan surat suara pengganti
kepada pemilih jika surat suara rusak
atau keliru coblos
 Menanda tangani Surat suara yang akan
diberikan kepada pemilih
4. Menjaga keutuhan hasil penghitungan
suara/perolehan suara
a. Memastikan penentuan keabsahan surat
suara
b. Pencatatan hasil penghitungan suara (plano
dan Berita Acara)
 Pencatatan jumlah pemilih dan pengguna
hak pilih
 Pencatatan perolehan suara calon
 Mencatatkan keberatan saksi calon dan
pengawas TPS/PPL dalam dokumen
berita acara
 Mendapatkan salian C1 dan
menyampaikan ke Panwascam melalui
PPL

2. Kegiatan Pengawasan
a. Pencegahan
1) Melakukan koordinasi dengan Tim Pelaksana
Kampanye Pasangan Calon atau Relawan

118 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

atau Saksi pendukung Pasangan Calon yang
ada di daerahnya terkait untuk
menyampaikan larangan kampanye pada
masa tenang dan larangan pemberian uang
atau materi lannya;
2) Melakukan koordinasi dengan tokoh
masyarakat, pemuka agama, tokoh adat
setempat untuk melaporkan ke Pengawas
apabila ditemukan pelanggaran kampanye
termasuk pemberian uang atau materi
lainnyadi masa tenang;
3) Memantau/memonitor situasi dan kondisi
(dapat mengajak bersama kepolisian atau
pihak kemaanan setempat yang bertugas) di
wilayah kerjanya untuk mengawasai
kemungkinan adanya aktifitas pemberian
uang atau materi lainnya dan masih adanya
alat peraga kampnye yang belum di
bersihkan;
4) Mengecek pengumuman pemberitahuan hari
pemungutan suara di papan-papan
pengumuman atau lainnya;
5) Mengecek pelaksanaan pendistribusian
formulir C6 (kepada KPPS dan Pemilih),
terhadap C6 yang tidak terdistribusikan
karena pemilihnya tidak ada/tidak lagi
memenuhi syarat maka harus dipastikan agar
C6 tersebut disimpan dan tetap utuh di PPS.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 119

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

6) Mengadakan pertemuan tetang kesiapan
pelaksanaan pemungutan dan penghitungan
suara dengan KPPS dan petugas keamanan;

7) Mendatangi lokasi TPS dan melakukan
pengecekan kesiapan TPS dan perlengkapan
dukungannya (kotak suara) sesuai ketentuan;

8) Melakukan konfirmasi kembali dan
memastikan formulir C6 yang tidak
terdistribusi sudah berada di PPS dan
diamankandan dipastikan utuh jumlah
sampai selesainya kegiatan pemungutandan
penghitungan suara.

b. Aktivitas Pengawasan
1. Persiapan Pemungutan :
 Datang ke TPS sebelum Pkl. 07.00 waktu
setempat pada hari pemungutan suara;
 Memeriksa lokasi TPS dan perlengkapan
pemungutan suara;
 Memastiakn saksi yang hadir memiliki mandat;
 Memastikan agar salinan DPT dan Daftar Calon
di tempel di papan pengumuman, jika
tidakmakaPengawas menyarankan agar segera
ditempel;
 Mengingatkan agar yang berada didalam TPS
adalah Petugas;
 Menyaksikan sumpah anggota KPPS;
 Menyaksikan pembukaan kotak suara dan
penghitungan jenis dan jumlah logistik yang ada
dalam kotak serta mencatatnya;

120 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

 Memastikan petugas KPPS siap menjalankan
tugasnya masing-masing;

 Memastikan ketua KPPS menjelaskan tata cara
pelaksanaan pemungutan suara;

 Memberi saran perbaikan terhadap proses yang
tidak sesuai prosedur dan memastikan ditindak
lanjuti oleh petugas.

2. Saat pemungutan suara
 Mengecek atau memeriksa pemilih yang hadir ke
TPS adalah pemilih yang terdapat dalam
DPT/DPTB-1/DPPH atau DPTB-2 sesuai
ketentuan;
 Memastikan pencatatan kehadiran pemilih yang
menggunakan hak pilih ke dalam formulir C7
dan pengawas memberi tanda pada salinan daftar
pemilih yang dibawanya;
 Jika pemilih tidak membawa C6, memeriksa
pemenuhan syaratnya (KTP dan memeriksa
apakah yang bersangkutan pemilih terdaftar atau
tidak);
 Pemilih mendapatkan satu surat suara dalam
keadaan baik (tidak rusak);
 Memastikan Pemilih menuju bilik suara untuk
menggunakan hak pilihnya dengan prinsip
LUBER;
 Memastikan Pemilih memasukkan satu surat
suara ke dalam kotak suara;
 Memastikan Pemilih mencelupkan jari ke dalam
tinta;

Bawaslu Kabupaten Jepara | 121

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

 Memastikan tidak ada Pemilih yang menggunkan
hak pilihnya lebih dari sekali;

 Memberi saran perbaikan terhadap proses yang
tidak sesuai prosedur dan memastikan ditindak
lanjuti oleh petugas;

 Mencatat kejadian-kejadian khusus yang terjadi
selama proses pemungutan suara berlangsung;

 Melaporkan ke Panwascam melalui PPD
(Panwaslu Desa) apabila diketahui lebih dari
seorang memilih lebih dari sekali/terlanjurnya
penggunaan hak pilih oleh 2 orang atau lebih
yang tidak berhak memilih untuk ditindaklanjuti
rekomendasi pemungutan suara ulang;

 Melaporkan terjadi dugaan pelanggaran (etik
dan pidana) kepada Panwacam melalui PPL
untuk proses penanganan pelanggaran

3. Saat Penghitungan Suara
 Mengawasi kotak suara hasil pemungutan suara
dan dipastikan dibuka serta dihitung dahulu
surat suara yang terdapat dalam kotak dan
memastikan jumlahnya sama dengan pengguna
(pemilih yang menggunakan) hak pilih;
 Memastikan dilakukannya pencatatan yang benar
terhadap data pemilih, data pemilih yang hadir,
data surat suara dan penggunaan surat suara ke
dalam formulir model C1;
 Melakukan pengecekan terhadap :
 Jumlah pemilih yang hadir sama dengan
jumlah pengguna hak pilih, dan harus

122 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

sama dengan jumlah surat suara dalam
kotak suara yang akan dihitung;
 Jumlah surat suara yang diterima sama
dengan jumlah surat suara yang digunakan
ditambah surat suara rusak dan surat
suara yang belum digunakan.
 Memastikan saksi dan masyarakat dapat
menghadiri dan menyaksikan proses
penghitungan suara;
 Mengawasi proses penghitungan hasil pemilihan
suara terhadap surat suara satu per satu sampai
akhir;
 Memastikan pembacaan perolehan suara pada
saat penghitungan dilakukan dengan suara yang
jelas;
 Memastikan KPPS menentukan sah tidak sah-nya
suara secara benar dan konsisten;
 Memastikan hasil penghitungan dicacat dengan
benar pada Formulir C1 Plano;
 Memastikan bahwa jumlah suara sah dan tidak
sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih,
serta jumlah suara sah sama dengan jumlah
perolehan suara sah masing-masing pasangan
calon;
 Mencatat dan menyampaikan laporan kepada
Panwascam melalui PPL apabila ditemukan
perbedaan jumlah suara sah tidak sah dengan
jumlah pengguna hak pilih;
 Memeriksa hasil penghitungan suara dituangkan
secara benar kedalam Berita Acara sertifikasi dan
formulir model C1 beserta lampirannya dan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 123

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

meminta memperbaiki apabila terjadi salah
jumlah/tulis sesuai ketentuan;
 Memberi saran perbaikan apabila KPPS
dalam melakukan penghitungan suara tidak
sesuai prosedur;
 Mememeriksa keberatan yang disampaikan
saksi terkait selisih hasil peenghitungan
suara dan meminta untuk dilakukan
perbaikan saat itu juga apabila keberatan
saksi benar dan dapat diterima;
 Memastikan saksi dan Pengawas TPS
mendapatkan salinan sertifikat hasil dan
formulir model C1 dan lampirannya;
 Memastikan pergerakan kotak suara yang
berisi dokumen hasil pemungutan dan
penghitungan suara pada hari yang sama;
 Memastikan kotak suara yang berisi dokumen
surat suara dan administrasi lainnya hasil
penghitungan saura (Sampul yang berisi
surat suara, Sampul yang berisi formulir
Model C, Model C1 berhologram dan
Lampiran Model C1 berhologram, serta
Model C2 ke dalam kotak suara yang akan
digunakan untuk rekapitulasi di tingkat PPK,
Sampul DPT, Model C1 Plano, Model C6
dan Alat kelengkapan TPS) dikirim ke PPK
secara aman;

124 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

 Memastikan hasil penghitungan suara di
umumkan di TPS serta di PPS untuk hasil
seluruh TPS pada hari itu juga.

3. Hasil-Hasil Pengawasan
a. Temuan
Pada tahapan pemungutan, penghitungan
dan rekapitulasi suara di Kabupaten Jepara
ditemukan adanya 2 (dua) pelanggaran yang
mengakibatkan pemungutan suara ulang (PSU)
yaitu terdapat di TPS 16 Desa Welahan
Kecamatan Welahan dan di TPS 05 Desa
Lebuawu Kecamatan Pecangaan. Adapun data
tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel F- 1 Temuan Pengawas Pemilu

NO TPS/DESA/ DUGAAN KRONOLOGI
KELURAHAN PELANGGARAN

1 TPS 16 Desa Petugas KPPS 17 April 2019

Welahan merusak lebih Ditemukan Petugas

Kecamatan dari satu surat KPPS tidak

Welahan suara yang sudah menandatangani surat

digunakan oleh suara. Digantikan

Pemilih ayahnya yang bernama

Sukardi yang tidak

mempunyai SK KPPS.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 125

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

2 TPS 05 Desa Pemilih yang 23 April 2019
Lebuawu tidak memiliki ditemukan pemilih
Kecamatan kartu tanda atas nama NYOMI
Pecangaan penduduk menggunakan KTP
elektronik dan Elektronik
tidak terdaftar di beralamatkan di Desa
daftar pemilih Lengkong RT 008 RW
tetap dan daftar 006 Kecamatan Geyer
pemilih tambahan Kabupaten Grobogan
menggunakan hak
pilihnya pada TPS 05
Desa Lebuawu
Kecamatan Pecangaan

b. Rekomendasi
Bawaslu Kabupaten Jepara menemukan 2

(dua) pelanggaran pada tahapan pemungutan,
penghitungan dan rekapitulasi suara dan hasil dar
temuan tersebut telah direkomendasikan kepada
penyelenggara pemilu yaitu KPU Kabupaten
Jepara melalui Panwaslu Kecamatan Welahan
pada dengan nomor temuan 01/TM/PP/Kec.
Welahan/14.16/IV/2019 tanggal 17 April 2019 dan
Bawaslu Kabupaten dengan nomor temuan
07/TM/PP/Kab/14.16/IV/2019 tanggal 23 April
2019.

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Hasil dari rekomendasi Panwaslu Kecamatan

Welahan dan Bawaslu Kabupaten Jepara telah

126 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Jepara
dengan melakukan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) yang dilaksanakan di 2 (dua) TPS yaitu :

Tabel F- 2 Tindaklanjut Rekomendasi

NO TPS/DESA/ HASIL TINDAKLANJUT
KELURAHAN REKOMENDASI

1 TPS 16 Desa Pemungutan Suara ulang di TPS 16

Welahan Desa Welahan Kecamtan Welahan

Kecamatan Kabupaten Jepara, pada tanggal 20 April

Welahan 2019 berdasarkan Berita Acara KPU

Kabupaten Jepara Nomor: 112/HK.03.1-

BA/3320/KPU-Kab/IV/2019

2 TPS 05 Desa Pemungutan Suara ulang di TPS 05

Lebuawu Desa Lebuawu Kecamtan Pecangaan

Kecamatan Kabupaten Jepara, Pada Sabtu, 27 April

Pecangaan 2019 berdasarkan Berita Acara KPU

Kabupaten Jepara Nomor : 118/HK.03.1-

BA/3320/KPU-Kab/IV/2019

4. Dinamika dan Permasalahan

1) C6 yang tidak didistribusikan berjumlah 21.084

2) Hasil rapat pleno tingkat kecamatan yang

dituangkan dalam lampiran formDA1-KWK

masih terdapatkesalahan dalam pengisian data

pada kolom daftar pemilih dan penggunaan

surat suara sehingga permasalahan tersebut

harus diselesaikan di tingkat rapat pleno

kabupaten.

3) Syarat pemilih, versi PKPU harus menyertai

KTP-el atau Suket, sedangkan versi Bawaslu

cukup menggunakan formulir C6 karena sudah

Bawaslu Kabupaten Jepara | 127

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

otomatis terdata dalam DPT. Sehingga atas
perbedaan persepsi tersebut, diterbitkan surat
edaran (SE Nomor 574) dengan menempuh
prosedur; 1. Pemilih diminta menunjukkan C6
dan/ KTP-El/Suket, 2. Apabila pemilih tidak bias
menunjukkan, maka tetap dilayani sepanjang
dipastikan orangnya sama dengan data di DPT
4) Ketidaksiapan aplikasi Sislo serta tidak jelasnya
informasi terkait aplikasi ini sangat
membingungkan pengawas di tingkat bawah

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan
1) Pengawas TPS wajib mendokumentasikan
daftar hadir sebagai bukti jumlah pemilih yang
menggunakan hak pilihnya di TPS.
2) Pengawas TPS memberikan informasi cepat
melalui format yang sederhana dan aplikatif
kepada tingkat diatasnya secara berjenjang
tentang kejadian dugaan pelanggaran di TPS
masing-masing.
3) Rekrutmen KPPS dan PPS yang mensyaratkan
tidak boleh melebihi 2 periode datanya tidak
bisa diakses di KPU.

H. Pelaksanaan Non Tahapan Pengawasan ASN
1. Pelaksanaan Pengawasan
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Netralitas Pegawai ASN (Pejabat negara,
pejabat struktural, dan pejabat fungsional

128 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dalam jabatan negeri, serta kepala desa)
menjadi objek pengawasan Bawaslu Kota Tegal
dalam hal tindakan Pegawai ASN yang
berpotensi melanggar ketentuan sebagaimana
diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Pemilu dan/atau
Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau
disiplin masing-masing lembaga/instansi.

b. Perencanaan Pengawasan
Tahapan kampanye pada penyelenggaran

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimulai
sejak tangal 23 September 2018 sampai
dengan 13 April 2019 merupakan salah satu
tahapan paling krusial atau paling banyak
dimaksimalkan oleh peserta pemilu untuk
menarik simpati dan suara dari masyarakat
dengan berbagai cara. Maka dari itu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
melakukan sosialisasi terhapan Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Kabupaten Jepara untuk
menjaga Netralitas karena akan ada sanksi
tersendiri dari Komisi Aparatur Sipil Negara
berdasarkan undang-undangan yang berlaku
terkait netralitas ASN tersebut. Adapun
langkah-langkah pencegahan yang dilakukan
Bawaslu Jepara yaitu melaukan rapat
koordinasi dengan sentra gakkumdu yang
didalmnya terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 129

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dan Bawaslu untuk senantiasa melakukan
psosialisasi terkait netralitas ASN di masing-
masing instansi tersebut.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Pencegahan

Pencegahan yang telah dilakukan oleh

Bawaslu Kabupaten Jepara terkait netralias

ASN salah satunya yaitu dengan cara

berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah

untuk mensosialisasikan peraturan

perundang-undangan terkait Netralitas ASN.

Selain berkoordinasi dengan Pemerintah

Daerah Bawaslu Kabupaten Jepara juga

mensosialisasikan terkait Netralitas ASN di

Media social juga dengan cara memasang

banner netralitas ASN di semua Kecamatan

se-Kabupaten Jepara.

Selain itu langkah pencegahan yang

dilakukan oleh Bawaslu yaitu dengan cara

langsung ketika kegiatan kampanye yang

dilakukan oleh partai politik atau peserta

pemilu.

b. Aktivitas Pengawasan
Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil

Negara di Kabupaten Jepara yang dilakukan
oleh Bawaslu Jepara beserta jajarannya yaitu
ketika kegiatan kampanye yang dilakukan oleh

130 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

peserta pemilu dan salah satu yang menjadi

target pengawasan yaitu keterlibatan ASN

dalam kegiatan kampanye tersebut apakah itu

terkait penyalahgunaan kewenangan,

penggunaan anggaran, dan penggunaan

fasilitas pemerintah atau pemerintah daerah

selalu menjadi focus pengawasan ketika

kampanye berlangsung. Dari jumlah 309

kampanye yang dilakukan peserta pemilu

selalu diawasi oleh Bawaslu beserta jajarannya

guna mencegah terjadinya dugaan pelanggaran

yang terjadi saat kegiatan tersebut

berlangsung.

Selain pengawasan pada saat kampanye

oleh peserta pemilu Bawaslu juga mengawasi

ketika adanya dugaan penggunaan fasilitas

negara misal kendaraan milik pemerintah

digunakan untuk kampanye ataupun

mobilisasi massa yang dilakukan ASN akan

selalu diawasi oleh Bawaslu besrta jajarannya.

3. Kegiatan Pengawasan
a. Temuan
Bawaslu Kabupaten Jepara pada Pemilihan
Umum Tahun 2019 menangani temuan
dugaan Pelanggaran Undang-Undang Lainnya
dalam hal ini adalah terkait dengan netrlitas
Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa
berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 131

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

pelanggaran Netralitas ASN Nomor Register
06/TM/PP/Kab/14.16/III/2019 tersebut diatas
telah diteruskan kepada Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN). Adapun uraian
penanganan Pelanggaran Undang-Undang
Lainnya pemilu yang ditangani oleh Bawaslu
Kabupaten Jepara bersumber dari temuan
yang terjadi pada saat tahapan kempanye
disusun dalam tabel yang memuat Tanggal
Laporan/temuan, Tanggal registrasi, Nomor
registrasi, pelapor, Terlapor, uraian singkat.
Adapun tabel temuan Bawaslu sebagaimana
berikut :

b. Rekomendasi
Temuan dugaan pelanggaran Netralitas

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghadiri
kegiatan deklarasi Relawan Jokowi-Ma’ruf Amin
“Santri Mlandang” Kabupaten Jepara bertempat di
rumah Gus Sabiq Wafiuddin Desa Bugel RT 09
RW 03 Kecamatan Kedung pada 10 Maret 2019.
ASN diduga melanggar Pasal 2 huruf f Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara dan ketentuan
huruf C angka 1 point (d) Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
dan Birokrasi Republik Indonesia Nomor
B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017
tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada

132 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018,
Pemilihan Legislatif Tahun 2019 dan Pemilihan
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

Berdasarkan uraian kajian dan sidang pleno
Bawaslu Kabupaten Jepara maka Bawaslu Jepara
merekomendasikan temuan dengan nomor
register 06/TM/PP/Kab/14.16/III/2019 Jumat
tanggal 15 Maret 2019 untuk diteruskan kepada
instansi yang berwenang sebagaimana pasal 455
Ayat (1) huruf c angka 1 dan 2 undang Nomor 7
tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu
kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Hal
ini karena ASN tersebut telah melakukan
pelanggaran yaitu netralitas. Untuk selanjutnya
dapat ditindak lanjuti sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.

c. Tindaklanjut Rekomendasi
Bahwa setelah Bawaslu Kabupaten

memberikan rekomendasi kepada Komisi Aparatur
Sipil Negara (KASN), Bawaslu Jepara
mendapatkan surat tembusan dari KASN bahwa
terlapor mendapatkan hukuman sedang adapun
surat tembusan sebagaiaman terlampir. Selain
dapat tembusan dari KASN dari pihak Kemenag RI
juga mendatangi Bawaslu Jepara untuk meminta
keterangan lebih lanjut terkait dengan temuan
pelanggaran yang ditemukan.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 133

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

4. Dinamika dan Permasalahan
Dinamika dan masalah penting dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah adanya
keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang kini
disebut Aparatur Sipil Negara (ASN). Akan tetapi
secara keseluruhan Kabupaten Jepara dalam
kegiatan Pemilu Tahun 2019 ini dalam hal
pelanggaran Netralitas ASN sudah sangat minim
berkurang akan tetapi perlu adanya sosilisasi
secara berkelanjutan kepada ASN karena sering
terjadinya perubahan peraturan perundang-
undangan terkait Netralitas ASN tersebut.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan

Netralitas ASN menjadi catatan pengawasan

yang lebih di perketat dimana masih

ditemukannya dugaan pelanggaran netralitas ASN

untuk itu agar pelanggaran terhadap ASN tidak

netral dipertegas dan agar regulasi sanksi terhadap

netralitas ASN jika perlu penyelenggara pemilu

yang menjatuhkan sanksi terhadap

ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

134 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan
Secara Umum Pelaksanaan Pemilihan Umum

Tahun 2019 berjalan dengan baik. Bawaslu
Kabupaten Jepara telah melakukan berbagai langkah
penguatan kapasitas sumber daya manuasia untuk
melakukan tugas pengawasan. Langkah tersebut
mulai dari rapat kerja, koordinasi dan Kerjasama
dengan berbagai pihak persiapan pengawasan,
kegiatan pengawasan, hasil pengawasan dan
mengidentifikasi dinamika permasalahan.

Dalam pengawasan tahapan pemutakhiran data
pemilih KPU telah melakukan upaya serius untuk
menghasilkan data yang valid dan bisa di cek secara
manual di desa-desa dan secara online. Namun

Bawaslu Kabupaten Jepara | 135

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

demikian masih banyak ditemukan pemilih ganda dan
orang meninggal masih tercantum serta yang
memenuhi syarat belum terdaftar walaupun Panwas
sudah merekomendasikan temuannya untuk
perbaikan daftar pemilih secara periodik.

Pada masa kampanye Bawaslu Kabupaten Jepara
telah melaukan berbagai kegiatan pengawasan. Mulai
dari pengawasan kampanye sampai dengan
pemasangan APK dan bahan kampanye, jika tidak
sesuai dengan prosedur aturan yang ditetapkan oleh
KPU dan peraturan daerah akan ditertibkan.

Kemudian pengawasan tahapan pengadaan logistik
pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tidak ada
masalah yang berarti dalam proses dari
pendistribusian perlengkapan, pemungutan suara,
penyortiran, pelipatan, dan pengepakan perlengkapan
pemungutan suara dan kegiatan yang lain berjalan
dengan baik. Hanya saja pada aspek penyiapan logistik
KPU tidak memberikan jadwal secara terperinci
tentang perencanaan distribusi, dan monitoring.

Adapun pelaksanaan pemungutan, penghitungan
dan rekapitulasi suara ditemukan, Masih ditemukan
kotak suara belum terdistribusi ke TPS paling lambat
satu hari sebelum pemungutan suara namun hal ini
dilakukan karena atas dasar keamanan. Begitu pula
ada beberapa TPS yang buka lebih dari jam, 7 karena
menunggu tim Sukses yang belum datang.

Dari semua tahapan yang diawasi yang terdiri dari
dugaan pelanggaran administratif diteruskan kepada

136 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

KPU beserta jajarannya sesuai dengan tingkatannya.
Terkait dengan pelanggaran netralitas ASN
rekomendasi hasil kajian Bawaslu Jepara diteruskan
ke KASN dan ditindaklanjuti oleh KASN dengan
memberikan sanksi teguran kepada pihak yang
bersangkutan.

B. Rekomendasi

Mengacu kepada beberapa permasalahan

tersebut diatas. Bawaslu Jepara menyampaikan

beberapa rekomendasi perbaikan untuk pengawasan

dimasa mendatang. Adapun beberapa rekomendasi

tersebut adalah :

a. Perbaikan Regulasi

 Perlu adanya evaluasi kembali terkait Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

yang didalamnya berisi pemilihan umum

serentak mulai dari DPD, DPR RI, DPRD

Provinsi, DPRD Kabupaten serta Presiden dan

Wakil Presiden.

 Perlu perbaikan peraturan terkait

penyelenggaraan pemilu. Karena sejauh ini

Undang-Undang Pemilu yang rinci mengatur

teknis Pemilu dan diputuskan secara terlambat,

sehingga menyebabkan penyusunan peraturan

turunannya menjadi sulit dan berakibat juga pada

beban kerja yang terlalu berat serta kaku.

 Perlu adanya norma aturan yang jelas bahwa

pengawas wajib diberikan akses informasi apapun

Bawaslu Kabupaten Jepara | 137

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

yang dibutuhkan kepada KPU dengan sanksi yang
jelas.

b. Perbaikan Penyelenggaraan Tahapan Perbaikan
Teknis Pengawasan
 Jumlah panwaslu desa/kelurahan kurang
memadai dikarenakan tidak seimbang
dengan jumlah pemilih dan jumlah TPS serta
luasnya wilayah.
 Alat Kerja Pengawasan terlalu rumit dan
kurang sesuai dengan yang terjadi
dilapangan.
 Instruksi atau petunjuk pengisian AKP yang
berubah ubah.
 Seringkali data Daftar Pemilih yang sudah
direkomendasikan jajaran pengawas ditingkat
bawah sudah ditindak lanjuti akan tetapi
ketika sampai kecamatan masih ada data
perlu perbaikan.
 Penertiban APK yang tidak serentak sehingga
timses/gabungan partai pengusung calon
sering membandingkan dengan daerah lain.
 Pengawas perlu dibekali bimbingan teknis
investigasi penyelidikan dan penyidikan
sebagai anggota Gakkumdu supaya
mempunyai kesamaan pandangan dengan
kepolisian dan kejaksaan.
 Perlu diperhatikan kembali aspek
keselamatan kerja dan kesehatan petugas

138 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
Pemilu, KPU maupun Bawaslu harus
mempunyai unit atau bagian yang menangani
kesehatan para petugas pemilu, sehingga
kejadian serupa (petugas ada yang meninggal
dan sakit) dapat dicegah dan segera
tertangani dengan cepat.
 Mempertimbangkan secara serius penerapan
teknologi rekapitulasi suara secara elektronik
untuk mengurangi beban pengadministrasian
pemilu yang melelahkan di TPS.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 139

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
140 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Lampiran-Lampiran

Bawaslu Kabupaten Jepara | 141

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
142 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
Bawaslu Kabupaten Jepara | 143

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
144 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
Bawaslu Kabupaten Jepara | 145

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
146 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
Bawaslu Kabupaten Jepara | 147

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
148 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
Bawaslu Kabupaten Jepara | 149

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
150 | Bawaslu Kabupaten Jepara