Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten/Kota
a. Temuan
Bawaslu Jepara mengirim surat
Permohonan Salinan Putusan kepada ketua
kejaksaan negeri Jepara bahwa berdasarkan
hasil pemeriksaan dan pencermatan terhadap
pengumuman Komisi pemilihan Umum
Kabupaten Jepara nomor: 755/PL.01.4-
PU/3320/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Daftar
Calon Sementara Calon Anggota DPRD
Kabupaten Jepara pada Pemilihan Umum
Tahun 2019, ditemukan calon anggota
sementara DPRD Kabupaten Jepara dari Partai
Perindo Dapil 1 Jepara Nomor urut 4 atas nama
H. Rohmad dengan Alamat Desa Ngabul RT 01
RW 04 Kec. Tahunan Kab. Jepara. Bahwa yang
bersangkutan diduga pernah terlibat kasus
penyalahgunaan wewenang saat menjadi
Petinggi Desa Ngabul dan diperjelas dengan
surat Sekretaris Daerah Kabupaten Jepara
Nomor: 141. /1451 perihal Pemberhentian
Sementara Petinggi Ngabul. (Terlampir Surat
B.7)
b. Rekomendasi
Setelah Bawaslu Jepara mengetahui adanya
indikasi calon anggota sementara DPRD
Kabupaten Jepara dari Partai Perindo Dapil 1

Bawaslu Kabupaten Jepara | 51

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Jepara Nomor urut 4 atas nama H. Rohmad
dengan Alamat Desa Ngabul RT 01 RW 04 Kec.
Tahunan Kab. Jepara Namun yang
bersangkutan sudah mengundurkan diri secara
suka rela sehingga Bawaslu tidak memberikan
rekomendasi kepada KPU Jepara
c. Tindaklanjut Rekomendasi

Bawaslu Kabupaten Jepara pada tahapan
Pencalonan Calon DPD/DPRD Provinsi/DPRD
Kabupaten Kota tidak menemukan adanya
dugaan pelanggaran berdasarkan hal tersebut
Bawaslu Jepara tidak memberikan rekomendasi
ke KPU Kabupaten Jepara sehingga tidak ada
tindaklanjut rekomendasi yang dikeluarkan
KPU.

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan
Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
Terkadang berkas yang diserahkan kepada
KPU Jepara tidak diiringi dengan penyerahan
berkas kepada Bawaslu Jepara sehingga Bawaslu
Jepara kesulitan untuk menentukan apakah
berkas tersebut lengkap dan sah atau tidak.
Kebetulan KPU Jepara sebagian besar terbuka
dalam akses data.

52 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
Subtahapan Pencalonan Calon DPD/DPRD
Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Calon
DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten Kota di
Kabupaten Jepara berlangsung dengan baik dan
sudah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Akan tetapi ketika pelaksanaan
pengawasan dilapangan seringkali terjadi berbeda
penafsiran antara KPU dan Bawaslu. Salah
satunya terkait masalah penyampaian berkas dan
data kepada Bawaslu seperti hal pemberian tanda
terima pendaftaran parpol tanpa pengawas
meminta. Berdasarkan hal tersebut maka Bawaslu
butuh adanya aturan hukum ataupun kesepakatan
terkait pemberiaan berkas dan data kepada
pengawas pemilu.

D. Pelaksanaan Tahapan Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
Subtahapan Kampanye
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 33 Tahun 2018 Tentang
Perubahan kedua atas Pertauran Komisi
peilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018
Tentang Kampanye Pemilihan Umum,
kerawanan-kerawanan yang kemungkinan
terjadi dalam tahapan kampanye pada

Bawaslu Kabupaten Jepara | 53

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 antara lain :

a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan

keutuhan Negara Kesatuan Republik

Indonesia;

c. Menghina seseorang, agama, suku, ras,

golongan, Calon dan/atau Peserta Pemilu

lain;

d. Menghasut dan mengadu domba

perseorangan ataupun masyarakat;

e. Mengganggu ketertiban umum;

f. Mengancam untuk melakukan kekerasan

atau menganjurkann penggunaan

kekerasan kepada seseorang, sekelompok

anggota masyarakat, dan/atau Peserta

Pemilu yang lain;

g. Merusak dan/atau menghilangkan alat

peraga kampanye Peserta Pemilu;

h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat

ibadah, dan tempat pendidikan;

i. Membawa atau menggunakan tanda gambar

dan/atau atribut selain dari tanda gambar

dan/atau atribut peserta pemilu yang

bersangkutan; dan

j. Menjanjikan atau memberikan uang atau

materi lainnya kepada Peserta Kampanye.

54 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

k. Kampanye diluar jadwal yang dilakukan
oleh peserta pemilu;
Penyebaran berita bohong (hoax) yang
dilakukan oleh peserta pemilu;

b. Perencanaan Pengawasan
Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Paeraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 Tentang
Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Atas
dasar peraturan tersebut Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara melakukan
koordinasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya
KPU, Kepolisian, Satpol PP dan Damkar, Dinas
Perhubungan serta instansi terkait lainnya
mengenai kampanye maupun pemasangan alat
peraga kampanye yang dilakukan oleh peserta
pemilu tahun 2019. Adapun rencana pengawasan
yang kami lakukan yaitu :
1. Berkoordinasi dengan stakeholder dan Peserta

Pemilu Tahun 2019 dengan cara
mensosialisasikan serta menghimabau terkait
kampanye yang diperbolehkan dan juga
kampanye yang dilarang berdasarkan peraturan
perundang-undangan, juga terkait permohonan
ijin kegiatan kampanye ke kepolisian dengan
tembusan Bawalsu. (Terlampir Surat C.1)

Bawaslu Kabupaten Jepara | 55

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

2. Berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Jepara
mengenai Ijin Pemberitahuan Kegiatan
Kampanye Peserta Pemilu serta pengamanan
pelaksanaan kegiatan kampanye.

3. Berkoordinasi dengan jajaran pengawas
ditingkat Kecamatan dan diturunkan kepada
Pengawas Desa/Kelurahan secara berjenjang
untuk melakukan pengawasan secara melekat
dengan cara mencatat, mendokumentasikan,
mengawasi dan menindak setiap pelaksanaan
kegiatan kampanye peserta pemilu yang
melanggar peraturan perundang-undangan
melalui kegiatan rapat koordinasi, rapat kerja
teknis maupun bimbingan teknis. (Terlampir
Surat C.2)

4. Berkoordinasi dengan KPU mengenai kewajiban
KPU dalam memfasilitasi penyebarluasan
materi Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang meliputi visi, misi, dan program
Pasangan Calon melalui laman KPU dan/atau
lembaga penyiaran publik serta pemsangan
APK, iklan di media cetak, media elektronik,
dan media dalam jaringan sebagaimana
tercantum dalam peraturan perundang-
undangan. (Terlampir Surat C.3)

5. Berkoordinasi dengan Kepolisian, TNI, Satpol
PP, Dinas Perhubungan dan instansi terkait
lainnya dalam penertiban Alat Peraga

56 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Kampanye yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.7

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan
Subtahapan Kampanye
a. Pencegahan
Tahapan kampanye pada penyelenggaran
Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dimulai
sejak tangal 23 September 2018 sampai dengan
13 April 2019 merupakan salah satu tahapan
paling krusial atau paling banyak
dimaksimalkan oleh peserta pemilu untuk
menarik simpati dan suara dari masyarakat
dengan berbagai cara. Maka dari itu Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
melakukan kegiatan Bimbingan Teknis ataupun
Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye
dengan jajaran Panwaslu Kecamatan guna
meningkatkan pengetahuan serta menjaga
soliditas pengawas dalam melakukan
pengawasan dilapangan dikarenakan sering
sekali adanya perubahan peraturan
perundangan-undangan. Koordinasi tersebut
perlu dilakukan guna mencegah terjadi
pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu

7 Terlampir pada surat C.4 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/kampanye/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 57

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

tahun 2019, adapun pencegahan sudah pernah
dilakukan antara lain.8

b. Aktivitas Pengawasan
6 (enam) Bulan 12 (dua belas) hari tahapan

kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 merupakan tahapan
kampanye paling lama selama penyelenggaran
pemilihan umum Republik Indonesia. Begitu
lamanya tahapan kampanye tersebut begitu
besar juga potensi pelanggaran yang
kemungkinan terjadi yang dilakukan oleh
peserta pemilu tersebut. Penyelenggara Pemilu
Tahun 2019 juga membutuhkan tenaga lebih
guna menjalani tahapan kampanye tersebut,
khusunya Badan Pengawas Pemilihan Umum
dalam mengawasi jalannya kampanye yang
dilakukan oleh peserta pemilu. Adapun aktivitas
pengawasan yang dilakukan Badan Pengawas
Pemilihan Umum beserta jajaranya antara lain:
1. Melakukan pengawasan Pertemuan Terbatas;
2. Melakukan pengawasan Pertemuan Tatap

Muka;
3. Melakukan Pengawasan Penyebaran Bahan

Kampanye;
4. Melakukan Pengawasan Pemasangan Alat

Peraga Kampanye ditempat umum;

8 Terlampir table C.1 aktifitas pencegahan Bawaslu Kabupaten
Jepara Link : https://jepara.bawaslu.go.id/kampanye/

58 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

5. Melakukan Pengawasan Kampanye di Media
social;

6. Melakukan Pengawasan Kampanye melalui
Iklan media cetak, elektronik, dan internet.

Pengawasan kampanye Pemilu Tahun 2019
dilakukan oleh jajaran pengawas mulai tingkat
Bawaslu Kabupaten sampai jajaran Panwaslu
Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa. Adapun
rincian pengawasan kampanye pemilu tahun 2019
sebagai berikut :
1. Periode 1 (satu) tanggal 23 September s.d 30

Oktober 2018
2. Periode 2 (dua) tanggal 31 Oktober s.d 10

November 2018
3. Periode 3 (tiga) tanggal 11 November s.d 24

November 2018
4. Periode 4 (empat) tanggal 25 November s.d 8

Desember 2018
5. Periode 5 (lima) tanggal 9 s.d 22 Desember 2018
6. Periode 6 (enam) tanggal 23 Desember 2018 s.d 5

Januari 2019
7. Periode 7 (tujuh) tanggal 6 s.d 19 Januari 2019
8. Periode 8 (delapan) tanggal 20 Januari s.d 2

Februari 2019
9. Periode 9 (sembilan) tanggal 3 s.d 16 Februari

2019
10. Periode 10 (sepuluh) tanggal 17 Februari s.d 2

Maret 2019

Bawaslu Kabupaten Jepara | 59

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

11. Periode 11 (sebelas) tanggal 3 s.d 16 Maret 2019
a. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden.
Kampanye DPD.
b. Kampanye DPR, DPRD Prov dan DPRD
Kabupaten.

12. Periode 12 (dua belas) tanggal 17 s.d 30 Maret
2019
a. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden.
b. Kampanye DPD
 NIHIL
c. Kampanye DPR, DPRD Prov dan DPRD
Kabupaten.

13. Periode 13 (tiga belas) tanggal 1 s.d 13 April 2019
a. Kampanye Pasangan Calon Presiden dan Wakil
Presiden.
b. Kampanye DPD
 NIHIL
c. Kampanye DPR, DPRD Prov dan DPRD
Kabupaten.

Pengawasan tahapan kampanye pemilu tahun
2019 selain dilakukan dengan kampanye terbatas,
kampanye tatap muka, kampanye di Media social,
kampanye melalui iklan media cetak, elektronik,
dan internet, kampanye dapat dilakukan dengan
pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan
Bahan Kampanye (BK). Pengawasan pemasangan

60 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

APK dan BK peserta pemilu tersebut selalu
dilakukan oleh jajaran pengawas baik dari tingkat
kabupaten sampai tingkat kelurahan/desa selama
tahapan kampanye pemilu tersebut.

Pengawasan pemasangan Alat Peraga
Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK)
dilakukan dalam 6 tahap yaitu :
1. Tahap kesatu

Berdasarkan hasil rekap pengawasan tahap
kesatu APK yang melanggar atau tidak sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan
diatas dilakukan himbauan penertiban APK
kepada partai politik peserta pemilu se-
Kabupaten Jepara dengan surat Nomor :
213/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/XI/2018
tanggal 01 November 2018 dan dilakukan
penertiban APK pada tanggal 5 November 2018.

2. Tahap kedua
Berdasarkan hasil rekap pengawasan tahap

kedua APK yang melanggar atau tidak sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan
diatas dilakukan himbauan penertiban APK
kepada partai politik peserta pemilu se-
Kabupaten Jepara dengan surat Nomor :
237/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/XI/2018
tanggal 23 November 2018 dan dilakukan
penertiban APK pada tanggal 29 November
2018.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 61

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3. Tahap ketiga
Berdasarkan hasil rekap pengawasan tahap

ketiga APK yang melanggar atau tidak sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan
diatas dilakukan himbauan penertiban APK
kepada partai politik peserta pemilu se-
Kabupaten Jepara dengan surat Nomor :
04/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/I/2019
tanggal 16 Januari 2019 dan dilakukan
penertiban APK pada tanggal 23 Januari 2019.

4. Tahap keempat
Berdasarkan hasil rekap pengawasan tahap

keempat APK yang melanggar atau tidak sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan
diatas dilakukan himbauan penertiban APK
kepada partai politik peserta pemilu se-
Kabupaten Jepara dengan surat Nomor :
050/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/II/2019
tanggal 26 Januari 2019 dan dilakukan
penertiban APK pada tanggal 28 Januari 2019.

5. Tahap kelima
Berdasarkan hasil rekap pengawasan tahap

kelima APK yang melanggar atau tidak sesuai
dengan peraturan perundangan-undangan
diatas dilakukan himbauan penertiban APK
kepada partai politik peserta pemilu se-
Kabupaten Jepara dengan surat Nomor :

62 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
086/BAWASLU-PROV.JT-10/PM.01.02/III/2019
tanggal 25 Maret 2019 dan dilakuka
6. Tahap keenam

Rekap pengawasan tahap keenam diatas
dilakukan untuk selanjutnya melakukan
penertiban APK pada masa tenang tahapan
pemilu yaitu tanggal 14-16 April 2019.

Selain Alat Peraga Kampanye dan bahan
kampanye ada juga APK yang berjenis branding,
dimana terpasang dalam kendaraan umum,

Gambar C. 1 Rekap Pemasangan APK Melanggar

3. Hasil-Hasil Pengawasan Tahapan dan Subtahapan
Kampanye
a. Temuan
Temuan Pelanggaran yang selanjutnya
disebut Temuan adalah hasil pengawasan
Bawaslu Kabupaten Jepara | 63

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu
Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/
atau Pengawas TPS pada setiap tahapan
Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung
dugaan pelanggaran. Temuan dugaan
pelanggaran pemilu di Kabupaten Jepara pada
tahapan kampanye terdapat 5 (lima) temuan
dengan rincian sebagai berikut9 :

Gambar C. 2 Rekap Temuan
Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019

Selain hasil temuan jajaran pengawas juga
mendapat laporan dugaan pelanggaran yang
dilaporkan oleh orang yang berhak melaporkan

9 Terlampir tabel C.26 Rekap Temuan Penangan Pelanggaran
Pemilu 2019. Link : https://jepara.bawaslu.go.id/temuan/

64 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019
dugaan pelanggaran Pemilu yang terdiri dari
Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak
pilih, pemantau Pemilu, atau Peserta Pemilu. Pada
tahapan kampnaye aporan dugaan pelanggaran
pemilu yang diterima Bawaslu Kabupaten Jepara
terdapat 3 (tiga) laporan dugaan pelanggaran
pidana. Adapun rekap laporan dugaan pelanggaran
tersebut10 :

Gambar C. 3 Rekap Laporan
Penanganan Pelanggaran Pemilu 2019

b. Rekomendasi
Penanganan dugaan pelanggaran administrasi,

pidana maupun sengketa baik yang berasal dari
temuan pengawas ataupun laporan harus

10 Terlampir table C.27 Rekap laporan Penangan Pelanggaran
Pemilu 2019. Link : https://jepara.bawaslu.go.id/laporan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 65

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

diselesaikan dengan berdasarkan peraturan
perundang-undangan pemilu dengan sistematika
penanganan temuan dan laporan pelanggaran yang
tertuang dalam peraturan badan pengawas
pemilihan umum nomor 7 tahun 2018 tentang
penanganan temuan dan laporan pemilihan
umum.

Berdasarkan peraturan badan pengawas
pemilihan umum diatas bahwa Bawaslu Kabupaten
Jepara telah melaksanakan tugas sebagai pengawas
pemilihan umum tahun 2019 dengan
ditemukannya beberapa temuan dan laporan yang
diterima oleh Bawaslu Kabupaten Jepara yang
dilanjutkan proses penanganannya sampai dengan
rekomendasi hasil temuan dan laporan tersebut,
berikut ini data hasil temuan dan laporan yang
direkomendasikan Bawaslu Kabupaten Jepara :

1. Rekomendasi hasil temuan pengawas

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana

Pemilu oleh Syaiful Rozak S.Pd pada

tanggal 31 Desember 2018 dan telah

diregister dengan nomor

03/TM/PL/Kab/14.16/XII/2018 pada tanggal

31 Desember 2018 Materi temuan oleh

Syaiful Rozak S.Pd terkait pembagian

sembako berupa beras di Balai Desa Buaran

pada pukul 13.00 WIB yang akan dihadiri

oleh anggota DPRD Jawa Tengah Bapak

66 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Helmy Turmudhi. Menyimpulkan bahwa

berdasarkan hasil kajian, temuan dugaan

pelanggaran pidana Pemilu Nomor Register

03/TM/PL/Kab/14.16/XII/2018 tersebut

diatas telah dihentikan karena Laporan

yang diberikan tidak memenuhi unsur-

unsur pelanggaran Pemilu. Hal ini hasil dari

tahapan penanganan dugaan pelanggaran

pidana pemilu dalam sentra gakkumdu

pada pembahasan kedua.11

b. Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif

oleh Heru Prasetiyo, SSI., S.SOS pada

tanggal 17 Januari 2019 dan telah diregister

dengan nomor 01/TM/PL/Kec.

Pecangaan/14.16/I/2019 pada tanggal 24

Januari 2019 Materi temuan oleh Heru

Prasetiyo, SSI., S.SOS adalah sebagai

berikut Dugaan pelanggaran kampanye

pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada

hari Selasa, 15 Januari 2019 di Desa Troso

RT 02 RW 10, Kecamatan Pecangaan

Kabupaten Jepara tanpa Surat Tanda

Terima Pemberitahuan (STTP) yang

dikeluarkan oleh pihak Kepolisian oleh

ROJIH UBAB MAIMOEN caleg DPR RI dari

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan

11 Terlampir surat kajian C.5 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/kajian-pelanggaran-pemilu-2019/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 67

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dugaan pelanggaran administratif Pemilu

Nomor Register 01/TM/PL/Kec.

Pecangaan/14.16/I/2019 tersebut diatas

telah diteruskan kepada ROJIH UBAB

MAIMOEN12.

c. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana

Pemilu oleh Heru Prasetiyo, SSI., S.Sos

pada tanggal 25 Februari 2019 dan telah

diregister dengan nomor

05/TM/PL/Kab/14.16/II/2019 pada tanggal

26 Januari Materi temuan oleh Heru

Prasetiyo, SSI., S.Sos. menyimpulkan

(Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan

dugaan pelanggaran pidana Pemilu

Nomor Register

05/TM/PL/Kab/14.16/II/2019 tersebut

diatas telah dihentikan karena

Kekurangan alat bukti dan unsur

unsurnya tidak terpenuhi. Adapun

tahapan penanganan dugaan pelanggaran

pidana pemilu dalam sentra gakkumdu

sampai pada pembahsan kedua13.

(Terlampir Surat Kajian C.7)

d. Temuan Dugaan Pelanggaran

Administratif Pemilu oleh Heru Prasetiyo,

12 Terlampir surat teguran C.6 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/teguran-pelanggaran/

13 Terlampir surat kajian C.7 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/kajian-pelanggaran-pemilu-2019/

68 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

SSI., S.Sos pada tanggal 27 Februari 2019

dan telah diregister dengan nomor

02/TM/PL/Kec. Pecangaan/III/2019

Materi temuan oleh Heru Prasetiyo, SSI.,

S.Sos adalah sebagai berikut temuan

dugaan pelanggaran terkait kampanye

tanpa Surat Tanda Terima

Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan

oleh pihak Kepolisian yang dilakuan oleh

Chumaimudin pada hari Minggu, 24

Februari 2019 di Rumah Bapak Rozikan

Desa Pecangaan Kulon RT 02/07,

Kecamatan Pecangaan Kabupaten Jepara

Bahwa berdasarkan hasil kajian, temuan

dugaan pelanggaran administratif

Pemilu Nomor Register 02/TM/PL/Kec.

Pecangaan/III/2019 tersebut diatas telah

diteruskan kepada Chumaimudin14.

e. Temuan Dugaan Pelanggaran Netralitas

ASN oleh Aristoni., SHI, MH pada tanggal

15 Maret 2019 dan telah diregister

dengan nomor

06/TM/PP/Kab/14.16/III/2019 Materi

temuan oleh Aristoni., SHI, MH adalah

sebagai berikut :

 Hari Minggu tanggal 10 Maret 2019

telah dilaksanakan deklarasi Relawan

14 Terlampir surat teguran C.8 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/teguran-pelanggaran/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 69

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Jokowi-Ma’ruf Amin “Santri

Mlandang” Kabupaten Jepara

bertempat di rumah Gus Sabiq

Wafiuddin Desa Bugel RT 09 RW 03

Kecamatan Kedung, acara tersebut

dimulai pada Pukul 14.00 WIB

Bahwa berdasarkan hasil kajian,

temuan dugaan pelanggaran

Netralitas ASN Nomor Register

06/TM/PP/Kab/14.16/III/2019

tersebut diatas telah diteruskan

kepada Komisi Aparatur Sipil Negara

(KASN)15.

2. Rekomendasi hasil laporan
Laporan yang diterima Bawaslu Kabupaten
ada 3 (tiga) laporan dari 3 (tiga) laporan
tersebut hanya 1 (satu) laporan yang dapat
diregister dan ditindaklanjuti ke proses
berikutnya oleh Bawaslu Kabupaten Jepara
yaitu laporan Dugaan Pelanggaran Pidana
Pemilu yang diajukan oleh Abdul Hadi pada
tanggal 12 November 2018 dengan nomor
register 02/LP/PL/Kab/14.16/XI/2018. Materi
laporan yang diajukan oleh Abdul Hadi
terkait pemasangan poster joko widodo
memakai mahkota tanpa seijin partai PDI

15 Terlampir surat rekomendasi C.9 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/rekomendasi/

70 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Perjuangan, akan tetapi laporan tersebut
tidak dapat ditindaklanjuti16.
c. Tindaklanjut Rekomendasi
Penanganan dugaan pelanggaran yang telah
dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Jepara baik
yang berasal dari temuan maupun laporan
dilanjutkan dengan rekomendasi kepada calon
legislatif maupun instansi terkait (KASN). Adapun
hasil dari rekomendasi yang telah dilakukan oleh
Bawaslu Kabupaten Jepara yaitu 2 (dua) surat
teguran tertulis kepada calon legislative dan 1
(satu) rekomendasi netralitas ASN ke KASN. Hasil
dari tindaklanjut dari rekomendasi Bawaslu Jepara
yaitu :
 Rekomendasi netralitas ASN atas nama
Abdullah Hafidh oleh Komisi Aparatur SIpil
Negara (KASN) dengan menjatuhkan sanksi
hukuman disiplin sedang atas temuan dari
pengawas Aristoni., SHI, MH pada tanggal 15
Maret 2019 dan telah diregister dengan nomor
06/TM/PP/Kab/14.16/III/2019 pada tanggal 10
Maret 2019.17

16 Terlampir surat kajian C.10 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/kajian-pelanggaran-pemilu-2019/

17 Terlampir surat rekomendasi C.11 Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/rekomendasi/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 71

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

4. Dinamika dan Permasalahan Tahapan dan
Subtahapan Kampanye
Penyelenggaraan Pemilihan umum tahun 2019
yang merupakan pemilihan umum serentak yaitu
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD,
DPR RI, DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten.
Tahapan kampanye pada pemilihan umum
serentak yang pertama kali ini bagi bangsa
Indonesia yang banyak melibatkan unsur dari
tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat yang
banyak juga menimbulkan dinamika dan
permasalahan.
Dinamika kampanye yang timbul pada pemilu
tahun 2019 diantaranya masih adanya money
politik (politik uang), keterlibatan ASN, berita
bohong (hoax), dugaan pelanggaran black
campaign (kampanye hitam) atau negative
campaign (kampanye negative). Antara black
campaign dan negative campaign tidaklah jauh
berbeda, mereka sama-sama bertujuan untuk
menjatuhkan lawan, bedanya black campaign lebih
banyak menyampaikan keburukan calon dengan
berbohong, inilah yang menyebabkan black
campaign dilarang karena berbau unsur fitnah.
Sementara itu negative campaign ialah
menyebarluaskan sisi negative dari Sang calon,
meskipun fakta yang diberitakan, saya rasa
memberitakan atau membicarakan keburukan
orang lain (lawan) bukanlah sesuatu yang baik.

72 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Bagi masyarakat Indonesia khususnya di
kabupaten jepara masih bentuk kampanye tersebut
masih dianggap trabuh dan dapat memecah belah
masyarakat.

Pemilihan umum tahun 2019 pada tahapan
kampanye yang sekarang banyak sekali kampanye
yang dilakukan melalui media social tanpa adanya
filter, sehingga banyak menimbulkan adanya berita
bohong (hoax) yang sengaja dibuat untuk menarik
simpati masyarakat yang bisa menguntungkan
salah satu pasangan calon atau peserta pemilu.

5. Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahapan dan
Subtahapan Kampanye
Pelaksanaan pesta demokrasi Pemilu Tahun
2019 sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku mulai dari
penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu dan DKPP)
beserta jajarannya. Pengawasan tahapan
kampanyepun sudah dilakukan dengan berdasar
peratkuran perundang-undangan yang berlaku
akan tetapi masih adanya suatu permasalahan di
daerah khususnya di Kabupaten Jepara, sering
berubahnya peraturan perundang-undangan juga
sering munculnya surat edaran terkait peraturan
dalam tahapan kampanye, salah satu
permasalahan yang membuat jajaran pengawas
ditingkat bawah untuk dapat mengetahui
perubahan peraturan tersebut agar di lapangan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 73

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

nanti waktu pengawasan kampanye tidak
menimbulkan permasalahan yang baru dengan
peserta pemilu. Seiring adanya perubahan
peraturan maka akan berpengaruh juga dengan
Alat Kerja Pengawasan (AKP).

Oleh karena itu perlu adanya sinegritas antar
jajaran pengawas dari tingkat pusat sampai dengan
tingkat daerah terkait perubahan peraturan
perundang-undangan yang sering sekali terjadi
sehingga alat kerja pengawasan dapat segera
menyesuaikan.

E. Pelaksanaan Tahapan Pengandaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan
Penghitungan Suara
1. Pelaksanaan Pengawasan dalam Tahapan dan
Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Tahapan logitik merupakan salah satu
tahapan penting dalam penyelenggaraan
Pemilihan Umum 2019. Dalam undang-
undang, mengatur tentang lingkup logistik dan
manajemen pengelolaan logistik. Adapun
lingkup logistik terdiri dari :
a. Perlengkapan pemungutan suara yang
mencakup; kotak suara, surat suara, tinta,

74 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

bilik pemungutan suara,segel, alat untuk
memberi tanda pilihan, dan TPS;
b. Dukungan perlengkapan lainnya yang
mencakup; sampul kertas, tanda pengenal
KPPS, petugas keamanan dan saksi, karet
pengikat surat suara, lem/perekat, kantong
plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir
dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali
pengikat, alat pemberi tanda pilihan, alat
bantu tuna netra, dan daftar pasangan calon;
dan
c. Bahan sosialisasi dan kampanye yang
mencakup; selebaran, brosur, pamphlet,
poster, baliho, spanduk, umbul-umbul,
dan/atau bahan lainnya.
Sedangkan terkait manajemen terdapat tiga
kategori, yaitu;
1) Perencanaan yang mencakup; tersusunnya
jadwal kegiatan, ditentukannya jenis
perlengkapan penyelenggaraan pemilihan,
ditentukannya standard dan spesifikasi
teknis, adanya sosialisasi dan desiminasi,
tersusunnya prosedur pengadaan dan
pendistribusian, dan keterbukaan
penyelenggara pemilu;
2) Pengadaan/pencetakan yang mencakup;
proses produksi, ketepatan waktu pengadaan,
kesesuaian jumlah produksi, terjaminnya
pengamanan, tidak terjadinya subkontrak,

Bawaslu Kabupaten Jepara | 75

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

surat suara diproduksi lebih dan disimpan,
dan pengadaan tidak memberikan
keuntungan atau merugikan pasangan calon;
dan
3) Pendistribusian/penyebaran yang mencakup;
ketepatan waktu pengiriman, tepat tujuan,
pengepakan dan penggunaan moda
tranportasi terstandar, pengawalan dan
pengamanan, kesesuaian jenis, spesifikasi
dan jumlah, dan adanya prosedur
penerimaan. Berdasarkan pengaturan
tentang ruang lingkup dan manjemen
tersebut atas, maka setidaknya masing-
masing berpotensi memunculkan terjadinya
pelanggaran dalam pengelolaan logistik yang
harus menjadi fokus pengawasan bagi
pengawas pemilu sebagai upaya pencegahan.

b. Perencanaan Pengawasan
Pengawasan mengenai lingkup logistik dan

manajemen logistik merupakan tanggung jawab
Panitia Pengawas Pemilihan. Maka dari itu
perlu perencanaan pengawasan dalam tahapan
logistik tersebut. Yaitu salah satunya dengan
mengawasi :
1. Mengawasi perlengkapan pemungutan suara

dan dukungan perlengkapan lainnya.
2. Mengawasi bahan sosialisasi dan kampanye.

76 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3. Melakukan pengawasan perencanaan

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

yang dilakukan oleh KPU. Dengan cara:

a. Berkoordinasi dengan penyelenggara

Pemilihan untuk mendapatkan data dan

informasi.

b. Melakukan penelusuran dokumen dan

mengkaji terhadap penentuan standar,

penentuan kebutuhan dan proses lelang

dan/atau langkah lain yang sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

c. Berkoordinasi dengan LKPP untuk

mengetahui perencanaan proses lelang

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

secara elektronik melalui LPSE sesuai

tingkatnya.

4. Melakukan pengawasan pengadaan

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

yang dilakukan oleh KPU.

5. Melakukan pengawasan pendistribusian

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

yang dilakukan oleh KPU.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 77

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan dan
Subtahapan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan
Suara
a. Pencegahan
Pengawasan tahapan pengadaan dan
pendistribusian perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara dilakukan oleh Bawaslu
Kabupaten Jepara dengan selalu berkoordinasi
dengan KPU Kabupaten Jepara terkait aspek-
aspek dalam pengadaan perlengkapan
pemungutan dan penghitungan suara tersebut
agar berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur,
Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaran Pemilihan
Umum.
Selain berkoordinasi dengan KPU secara
intens Bawaslu Kabupaten Jepara Juga
melakukan pengawasan secara melekat mulai
dari pendistribusian perlengkapan sampai di
KPU juga ketika pelipatan surat suara.
Pengawasan secara melekat tersebut dilakukan
ketika ada logistik yang tidak sesuai dengan
peraturan perundangan undangan yang berlaku
akan direkomendasikan secara langsung. Hal
itu dilakukan sebagai langkah pencegahan
Bawaslu terhadap KPU agar senantiasa berjalan

78 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

b. Aktivitas Pengawasan

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Jepara telah melakukan pengawasan

logistik mulai dari proses tahapan logistik

berjalan yang sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Adapun aktivitas yang

dilakukan pengawas beserta jajarannya yaitu :

1. Melakukan pengawasan pengadaan

perlengkapan penyelenggaraan pemilihan

dengan memastikan :

a. Kepatuhan perusahaan pemenang lelang

dalam produksi perlengkapan

penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan

standar spesifikasi teknis perlengkapan

pemungutan suara;

b. Ketepatan waktu pengadaan perlengkapan

penyelenggaraan pemilhan oleh

perusahaan pemenang lelang;

c. Kesesuaian jumlah perlengkapan

penyelenggaraan pemilihan yang

diproduksi dengan jumlah yang

seharusnya diproduksi oleh perusahaan

pemenang lelang jika terdapat kelebihan

atau kekurangan jumlah suara;

Bawaslu Kabupaten Jepara | 79

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

d. Terjaminnya pengamanan pada saat

proses pengadaan perlengkapan

penyelenggaraan pemilihan;

e. Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan

pemilihan oleh perusahaan pemenang

lelang tidak melalui subkontrak kepada

perusahaan lain selain pemenang lelang;

f. Kelebihan pengadaan surat suara yang

diproduksi tidak disimpan oleh

perusahaan pemenang lelang;

g. Perusahaan pengadaan perlengkapan

penyelenggaraan Pemilihan tidak terafiliasi

dengan pasangan calon tertentu.18

Tabel D- 1 Kebutuhan Logistik

No JENIS LOGISTIK JUMLAH TOTAL TERSEDIA/ DITERIMA KEKURANGAN
KEBUTUHAN* DARI REKANAN KPU
1 Kotak suara 214
2 Bilik 16.730 16.516 3353
3 Segel 16425 13.072 -51.453
4 Tinta 289080 340.533 34
6570 6.536
4 Set Formulir Model C
3.285 3.285 0

Berdasarkan PKPU 15 tahun 2018 tentang
Norma, standard, prosedur, kebutuhan
pengadaan dan pendistribusian perlengkapan

18 Lihat lampiran tabel D-2 sampai dengan D-7. Link :
https://jepara.bawaslu.go.id/logistik-pemilu/

80 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

penyelenggaraan pemilu. Pasal 10 ayat 1 yang
berbunyi jumlah surat suara yang disediakan di
setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang
tercantum di dalam daftar pemilih tetap,
ditambah sebanyak 2% (dua persen) dari jumlah
daftar pemilih tetap di setiap TPS sebagai
cadangan untuk pemilu presiden dan wakil
presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota.

Bawaslu mengadakan pengawasan terhadap
setiap logistic surat suara yang masuk di gudang
KPU Jepara. Bawaslu mencatat dan melaporkan
setiap logistik surat suara yang datang, dan
melaporkannya melalui formulir model A yang
dikirimkan ke Bawaslu provinsi Jawas Tengah.

Bawaslu kabupaten Jepara melakukan
pengawasan mengenai kebutuhan surat suara
pemilu 2019. Dari hasil pelipatan surat suara
diketahui jumlah kekurangan surat suara yang
disajikan dalam tabel berikut ini19:

Dari data kekurangan tersebut, dilakukan
Pengiriman kekurangan surat suara Pada hari Sabtu
tanggal 13 April 2019 pukul 23.00 WIB di kantor KPU
Kab. Jepara oleh Perum percetakan negara RI dan
Balai pustaka. Dari pengiriman tersebut diketahui
kekurangan surat suara yang disajikan dalam table
berikut:

19 Lihat lampiran tabel D-2 s.d D-7 jumlah kekurangan surat suara.
Link : https://jepara.bawaslu.go.id/pelipatan-surat-suara/

Bawaslu Kabupaten Jepara | 81

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Tabel D- 2 kekurangan surat suara

JUMLAH

JUMLAH KEKURANGAN

SURAT SUARA KEKURANGAN JIKA NODA

Presiden dan Wakil Presiden SURAT SUARA TANPA NODA PLENO
DPD Jawa Tengah
DPR RI TAMBAHAN 2% TAMBAHAN TOTAL TAMBAHAN PLENO DIMASUKKAN
DPRD Provinsi
DPRD Kabupaten/Kota Dapil 1355 1355 - 4 51044

 Dapil 1 1355 1.563 2918 - 1.567 1273
 Dapil 2
 Dapil 3 1355 1.500 2855 - 1.504 9993
 Dapil 4
 Dapil 5 1355 4.500 5855 - 4.504 5706
TOTAL
6852 - 5.098 26805

317 2000 2317 - 2.004 8640

269 1.500 1769 - 1.500 3592

256 500 756 - 94 3728

288 1.500 1788 - 1.500 5704

222 222 - 5141

6772 13063 26687 - 19.216 87969

Kekurangan tersebut adalah berdasarkan data
pelipatan yang dilakukan KPU Jepara. Adapun
jumlah kekurangan dibagi menjadi dua yaitu
kekurangn tanpa noda pleno dan kekurangan jika
noda pleno dimasukkan. Maksud keterangan
tersebut adalah, saat itu masih ada sejumlah 87.969
surat suara yang tidak lolos sortir tetapi masih perlu
diplenokan (apakah dipakai atau tidak), sedangkan
jumlah 19.216 adalah kekurangan surat suara
apabila surat suara yang tidak lolos sortir dipakai.
Adapun data jumlah surat suara yang layak pakai
setelah dilakukan pleno, Bawaslu kabupaten Jepara
belum menerima. Pleno sendiri dilakukan KPU
Provinsi Jawa Tengah dengan menilai sampel yang
dibawa KPU Kabupaten Jepara terkait surat suara
yang tidak lolos sortir tadi.

82 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

F. Pelaksanaan Tahapan Dana Kampanye
1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan dan
Subtahapan Dana Kampanye
a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP
Dana kampanye adalah sejumlah biaya
berupa uang, barang dan jasa yang digunakan
Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau
Gabungan Partai Politik yang mengusulkan
Pasangan Calon untukmembiayai kegiatan
Kampanye Pemilihan. Berdasarkan penggertian
dana kampanye diatas kerawanan-kerawanan
dalam penggunaan dana kampanye tersebut
sangat banyak diantaranya :
1. Candidacy Buying
a. Adanya permintaan imbalan yang dilakukan
partai politik kepada bakal calon dan calon
Kepala Daerah atau sebaliknya.
b. Adanya politik uang dari calon perseorangan
kepada masyarakat terkait pengumpulan
KTP.
2. Money politic
a. Pembagian uang untuk ajak memilih calon
pada event kampanye; pertemuan terbatas,
tatap muka dan dialog dalam bentuk uang
transport dan vee
3. Potensi money politic dalam bentuk lain
a. Pembagian Sembako/bingkisan untuk ajak
memilih calon pada event kampanye;
pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog

Bawaslu Kabupaten Jepara | 83

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Pembagian voucher PDAM/Listrik atau
asuransi untuk ajak memilih calon pada
event kampanye; pertemuan terbatas, tatap
muka dan dialog

c. Pemberian hadiah haji atau umroh dengan
kompensasi memilih salah satu calon

d. Sumbangan untuk tempat ibadah, lembaga
pendidikan dan organisasi masyarakat untuk
ajakan memilih calon.

4. Konflik kepentingan
Tindakan yang menguntungkan pihak

tertentu (hub darah, afiliasi politik, kelompok
kepentingan tertentu- favorite tism)
5. Penggunaan fasilitas Negara

Penggunaan fasilitas milik Negara oleh
calon tertentu untuk kepentingan kampanye,
fasilitas umum yang diberikan pemerintah
daerah untuk kegiatan kampanye Seperti (mobil
dinas, kantor, sarana komunikasi, paket catring,
meeting room, kecuali yang bisa disewakan
untuk umum. dll) untuk kegiatan kampanye.
6. Penggunaan dana publik oleh calon petahana
atau yang didukung oleh petahana
a. Penggunaan dana bansos untuk kegiatan

kampanye calon tertentu
b. Penggunaan Iklan layanan masyarakat

dengan actor calon untuk kegiatan kampanye
calon tertentu
c. Program Populis (ex. Raskin)

84 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

7. Dominasi sumbangan kampanye oleh
cukong/Bandar
a. Melebihi batas maksimum sumbangan dana
kampanye
b. Pemanfaatan uang fasilitas jaringan sumber
daya dari satu atau lebih orang atau
kelompok usaha yang bersifat dominative dan
transaksional (proteksi, lisensi, konsensi)
contoh kasus hartaty murdaya.

8. Kebenaran laporan
a. Batasan sumbangan melebihi dari jumlah
ketentuan
b. Sumber sumbangan yang menyalahi aturan.
c. Menberikan keterangan yang tidak
sesuai/benar

9. Kepatuhan prosedur
a. Calon atau kandidat tidak melaporakan
b. Calon tidak melaporkan rekening khusus
c. Calon terlambat melaporkan rekening khusus
dana kampanye
d. Calon atau partai memiliki dua rekening
khusus dana kampanye

b. Perencanaan Pengawasan

Kegiatan persiapan penyelenggaraan

pengawasan Pemilu merupakan fase awal yang

berfungsi untuk mempersiapkan segala perangkat

yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan

pengawasan Pemilu.

Bawaslu Kabupaten Jepara | 85

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Secara garis besar pengawasan pelaksanaan
Tahapan Dana Kampanye baik pada masa
pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye
(RKDK) hingga masa Laporan Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)
mempunyai fokus dan urgensi yang sama yaitu
selain untuk memastikan kepatuhan pada
ketentuan peraturan perundangan-undangan, juga
untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan
bagi sesama pasangan calon (kandidat).sistem
pelaporankampanye juga harus mengacu kepada
prinsip transparansi dan akuntabilitas, yang dalam
praktiknya diterjemahkan melalui kerangka
hukum yang mewajibkan pasangan calon untuk
mengelola, mencatat, melaporkan, dan
mempublikasikan laporan dana kampanye secara
transparan, serta penormaan beberapa ketentuan
larangan menerima dana dari pihak tertentu
untuk mencegah potensi money-laundry,
penyalahgunaan anggaran/fasilitas negara,
maupun pembatasan jumlah maksimal
sumbangan. Kerangka hukum demikian
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya korupsi.
Maka dari itu penting bagi Bawaslu untuk
mengatur panduan dalam tahapan Dana
Kampanye pada Pemilu tahun 2019 ini. Dana
Kampanye Pemilu 2019 yang digunakan oleh
peserta pemilu untuk membiayai metode
kampanye sebagaimana dimaksud yaitu untuk

86 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu
Anggota DPR dan DPRD dan untuk Pemilu
Anggota.

Isu pendanaan selalu menjadi hal yang sensitif
dan mengundang perhatian (interest) publik yang
besar.Secara konseptual, isu dana kampanye
memang sangat erat kaitannya dengan korupsi
atau korupsi Pemilu. Hal ini tidak hanya merusak
demokrasi tetapi juga menghancurkan nilai dan
etika politik di tingkat masyarakat terlebih lagi di
tingkat elit politik.

Dengan demikian, Bawaslu Kabupaten Jepara
melakukan pengawasan terhadap dokumen
laporan sumbangan dana kampanye dari sisi
ketepatan waktu pelaporan dan keterpenuhan
prosedur serta kesesuaian penerimaan laporan
sumbangan dana kampanye. Proses pemantauan
ini bermaksud untuk memastikan terjadinya
pelaporan penggunaan dana kampanye selama
proses kegiatan kampanye Pemilu yang bersifat
legal, akuntabel dan transparan. Bagi calon
kandidat peserta pemilu harus mampu mengelola
dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan
pengeluaran dana kampanye mereka ke publik.

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 29
Tahun 2018 bahwa pengawasan dana kampanye
menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh
karena itu dalam pengawasan audit dana

Bawaslu Kabupaten Jepara | 87

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

kampanye tersebut perlu adanya perencanaan

pengawasan.

Perencanaan pengawasan telah kami lakukan

dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan

panitia pengawas Kecamatan dan jajaran

dibawahnya dan juga telah berkoordinasi dengan

KPU Kabupaten. Selain itu perlu dilakukan

tahapan pengawasan dana kampanye yakni

Pengawasan pelaksanaan audit Dana Kampanye.

Pengawasan difokuskan pada kepatuhan,

kebenaran, akuntabilitas, dan transparansi

pelaporan Dana Kampanye.

1. Fokus pengawasan

a) Sumber Dana Kampanye:

Tabel E- 1 Sumber Dana Kampanye

No Partai Politik untuk DPD Presiden dan Wakil

Pemilu DPR, DPRD Presiden

Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota

1 Partai Politik Peserta Calon Pasangan Calon

pemilu DPD

2 Calon Anggota DPR dan - Partai Politik Pengusul

DPRD

SUMBANGAN YANG SAH MENURUT HUKUM DARI PIHAK LAIN

3 Perseorangan Perseoran Perseorangan

gan

4 Kelompok Kelompok Kelompok

5 Badan Usaha Badan Badan usaha

NonPemerintah Usaha NonPemerintah

NonPeme

rintah

88 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b) RKDK (Rekening Khusus Dana Kampanye)
Rekening Khusus Dana Kampanye wajib

dibuka di Bank umum dan dibuat paling lambat 1
(satu) hari sebelum dimulainya masa
kampanye.Ketentua terkait RKDK :

1) Partai Politik: rekening dibuat atas nama
parpol, specimen tanda tangan harus
dilakukan bersama oleh perwakilan 2 (dua)
orang pengurus partai sesuai tingkatan

2) Presiden dan Wakil presiden: rekening
dibuat atas nama Pasangan Calon ( Tim
Kampanye Nasional), specimen tanda
tangan harus dilakukan bersama oleh
perwakilan tim kampanye dan salah satu
pasangan calon serta untuk rekening yang
dibuat atas nama tim kampanye daerah ,
spesimen oleh ketua dan bendahara tim
kampanye sesuai tingkatan

3) DPD: rekening dibuat atas nama calon dan
spesimen tanda tangan oleh calon ybs.

c) LADK (Laporan Awal Dana Kampanye)
1) pelayanan yang diberikanKPU dengan
membuka help desk atau tempat pelaporan
LADK untuk peserta pemilu
2) kepatuhan peserta pemilu melaporkan
LADK kepada KPU Kab/Kota, tepat waktu
sesuai dengan waktu yang ditetapkan
dalam perundang-undangan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 89

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

3) dalam laporan LADK pasangan calon tidak
ada perbedaan formulir isian dengan
formulir yang telah ditetapkan oleh KPU

4) publikasi laporan LADK peserta pemilu di
papan pengumuman dan dilaman/website
KPU

5) pembukuan Dana Kampanye untuk
mencatat penerimaan dan pengeluaran
dana kampanye

6) melakukan pencatatan terhadap laporan
LADK

d) LPSDK (Laporan Penerimaan Sumbangan
Dana Kampanye)
1) pelayanan yang diberikan KPU dengan
membuka help desk atau tempat pelaporan
LPSDK untuk peserta pemilu
2) kepatuhan peserta pemilu melaporkan
laporan LPSDK kepada KPU Kab/Kota,
tepat waktu sesuai dengan waktu yang
ditetapkan dalam perundang-undangan
3) laporan LPSDK peserta pemilu tidak ada
perbedaan formulir isian dengan formulir
yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota
4) publikasi laporan LPSDK peserta pemilu di
papan pengumuman dan dilaman/website
KPU
5) sumbangan Dana Kampanye tidak melebihi
batas

90 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

6) penelusuran terhadap penyumbang Dana

Kampanye untuk memastikan kebenaran

dan kesesuaian identitas penyumbang

7) melakukan pencatatan terhadap laporan

LPSDK

Ada beberapa bentuk Laporan Penerimaan

Sumbangan Dana Kampanye yaitu :

1. LPSDK perseorangan

a. kelengkapan administrasi penyumbang

perseorangan; nama penyumbang,

nominal sumbangan, alamat

penyumbang, pekerjaan penyumbang,

usaha yang dimiliki, latar belakang

penyumbang/keluarga dan NPWP.

b. sumbangan Dana Kampanye tidak

melebihi batas

c. penelusuran terhadap penyumbang Dana

Kampanye untuk memastikan kebenaran

dan kesesuaian identitas penyumbang

2. LPSDK Badan Usaha NonPemerintah
a. Kelengkapan administrasi penyumbang:
Nama Badan Usaha NonPemerintah;
Alamat Badan Usaha NonPemerintah;
Nomor akta pendirian Badan Usaha
NonPemerintah; Nomor Pokok Wajib
Pajak Badan Usaha NonPemerintah;
Nama dan alamat direksi atau pimpinan
Badan Usaha NonPemerintah; Nomor

Bawaslu Kabupaten Jepara | 91

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

telepon/ telepon genggam direksi/ atau

pimpinan Badan Usaha NonPemerintah;

Nama dan alamat pemegang saham

mayoritas; Jumlah sumbangan;

Keterangan tentang status badan hukum;

dan Penyumbang tidak menunggak pajak

dan tidak sedang dalam keadaan pailit.

b. sumbangan Dana Kampanye tidak

melebihi batas

c. penelusuran terhadap penyumbang Dana

Kampanye untuk memastikan kebenaran

dan kesesuaian identitas penyumbang.

3. LPSDK Kelompok
a. Kelengkapan administrasi penyumbang:
Nama Kelompok; Alamat Kelompok;
Nomor akta pendirian Kelompok; Nomor
Pokok Wajib Pajak Kelompok; Nama dan
alamat pimpinan Kelompok; Nomor
telepon/telepon pimpinan Kelompok;
Jumlah sumbangan; Keterangan tentang
status Kelompok; dan Penyumbang tidak
menunggak pajak dan tidak sedang dalam
keadaan pailit.
b. Sumbangan Dana Kampanye tidak
melebihi batas
c. Penelusuran terhadap penyumbang Dana
Kampanye untuk memastikan kebenaran
dan kesesuaian identitas penyumbang.

92 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

e) Batasan Dana Kampanye;

Tabel E- 2 Batasan Dana Kampanye

NO Pasangan Calon Presiden dan Batasan Sumbangan

Wakil Presiden, Partai Politik

untuk Pemilu DPR, DPRD

Provinsi dan DPRD

Kabupaten/Kota

1 Pihak lain : Perseorangan Rp 2.500.000.000(dua Milyar

Lima Ratus Juta Rupiah)

2 Pihak Lain : Kelompok Rp 25.000.000.000,-

(dua puluh lima milyar rupiah)

3 Pihak Lain : Badan Usaha Rp 25.000.000.000,-(dua puluh

NonPemerintah lima milyar rupiah)

CALON DPD

1 Pihak lain : Perseorangan Rp 750.000.000,- (tujuh ratus
lima puluh juta)
2 Pihak Lain : Kelompok Rp 1.500.000.000,-(satu milyar
lima ratus juta rupiah)
3 Pihak Lain : Badan Usaha Rp 1.500.000.000,-(satu milyar
NonPemerintah lima ratus juta rupiah)

f) LPPDK(Laporan Penerimaan dan Pengeluaran
Dana Kampanye)
a. pelayanan yang diberikan KPU dengan
membuka help desk atau tempat pelaporan
LPPDK untuk peserta pemilu
b. kelengkapan dan kesesuain dokumen
LPPDK sesuai dengan ketetentuan
peraturan perundang-undangan.
c. kebenaran pembukuan dana kampanye yang
memuat seluruh penerimaan dan

Bawaslu Kabupaten Jepara | 93

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

pengeluaran dana kampanye pasangan calon
dalam bentuk uang, barang, dan jasa disetiap
kegiatan kampanye yang telah dilaksanakan
oleh peserta pemilu.
d. kepatuhan laporan LPPDK, ketepatan waktu
sesuai dalam peraturan perundang-
undangan
e. laporan LPPDK peserta pemilu tidak ada
perbedaan formulir isian dengan formulir
yang telah ditetapkan oleh KPU Kab/Kota
f. publikasi laporan LPPDK peserta pemilu di
papan pengumuman dan dilaman/website
KPU
g. penelusuran sumbangan dana kampaye
dalam laporan LPPDK.
h. melakukan pencatatan terhadap laporan
LPPDK
i. catatan penerimaan dan pengeluaran harus
balance(seimbang/sama jumlahnya)
j. di dalam laporan antara total pengeluaran
dan total pemasukan harus balance
(seimbang) di mana total pengeluaran
seharusnya tidak lebih besar dari total
pemasukan kecuali kelebihan pengeluaran
tersebut masuk dalam laporan pengeluaran
lain-lain yaitu dalam bentuk pemberian
piutang dan pembayaran utang.

94 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

g) Audit Dana Kampanye.
a. Audit Dana Kampanye dilakukan oleh
Akuntan Publik dengan menggunakan
standar perikatan asuransi.
b. KPU melakukan seleksi KAP untuk
melakukan audit Dana Kampanye.
c. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa
konsultan yang dilaksanakan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengadaan
barang/jasa pemerintah.
d. Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk
melakukan audit Dana Kampanye
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara.
e. AP yang akan melakukan audit wajib
dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang
ditetapkan KPU.
f. AP yang melakukan audit wajib membuat
pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai
yang menyatakan:
g. AP dan Ketua Tim Audit yang melakukan
audit diutamakan yang telah mengikuti
pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye
dari asosiasi profesi akuntan publik.
h. tidak berafiliasi secara langsung ataupun
tidak langsung dengan Pasangan Calon dan
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

Bawaslu Kabupaten Jepara | 95

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

yang mengusulkan Pasangan Calon atau
Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD; dan
i. bukan merupakan anggota dari Partai Politik
dan/atau Gabungan Partai Politik yang
mengusulkan Pasangan Calon atau Tim
Kampanye Pasangan Calon.

Bentuk pengawasan sumbangan Dana
Kampanye meliputi :
 Uang : tunai, cek, bilyet giro, surat berharga

lainnya, penerimaan melalui transaksi perbankan
 Barang : benda bergerak dan benda tidak

bergerak
 Jasa : pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak

lain yang manfaatnya dinikmati oleh peserta
pemilu
 Dana Kampanye berbentuk uang wajib
ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu
sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye
 Sumbangan yang diterima oleh Peserta Pemilu
wajib dilampiri dengan surat pernyataan
penyumbang yang memuat identitas
penyumbang.

2. Kegiatan Pengawasan Tahapan dan Sub Tahapan
Dana Kampanye
a. Pencegahan
Badan pengawas pemilu Tahun 2019 dalam
mengemban amanah sebagai pengawas

96 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

pemilihan umum dalam menangani suatu
dugaan pelanggaran lebih mengutamakan
pencegahan sebelum ke penindakan.
Berdasarkan kerawanan-kerawanan dalam
penggunaan dana kampanye yang sudah
dijelaskan diatas, perlu diantisipasi supaya tidak
terjadi pelanggaran tersebut. Salah satunya
dengan melakukan pencegahan sebagai berikut:
1. Mencegah terjadinya candisacy buying dalam

pemilu serentak tahun 2019 yaitu Pilpres,
DPR RI, DPD, DPRD PROV, DPRD KAB.
Untuk melakukan hal tersebut, maka perlu
dilakukan:
a. Tracking calon-calon yang muncul di

media melalui tracking media.
b. Menggelar sosialisasi kepada parpol atau

gabungan parpol terkait larangan mahar
politik, uang perahu atau istilah lain yang
sejenis saat proses pencalonan.
2. Mencegah agar tidak terdapat pihak/calon
memberikan atau menjanjikan uang/materi
lainnya untuk mempengaruhi pemilih. Untuk
melakukan hal tersebut, maka perlu
dilakukanupayasebagaiberikut:
a. Melakukan pengawasan secara langsung
dalam proses kampanye ( menggunakan
identitas pengawas)

Bawaslu Kabupaten Jepara | 97

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Melakukan pengawasan pada setiap

kegiatan yang berkaitan dengan

Pemilihan(ex. Pengajian )

c. Kampanye pencegahan politik

uang/sembako dll oleh lembaga pengawas

bekerja sama dengan tokoh dan organisasi

masyarakat.

3. Mencegah terjadinya dominasi kelompok

jaringan tertentu dalam proses Pemilu

Serentak 2019 yaitu Pilpres, DPR RI, DPD,

DPRD PROV, dan DPRD KAB.

a. Riset (wawancara ahli, studi literature,

tracking media etc.)

b. Ekspose ke media dengan tujuan

pembentukan opini publik agar masyarakat

ikut mengawal proses Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun

2018. Ikut mendorong pendidikan politik

bagi masyarakat sebagai kekuatan

penyeimbang jika ada kelompok jaringan

tertentu yang berpotensi menjadi kekuatan

dominan.

4. Mencegah calon baik langsung maupun tidak

langsung dalam memperkenalkan dirinya

dalam kampany.

a. Membangun jaringan pemberi informasi

dengan Pemda maupun DPRD. Langkah

ini penting untuk mengantisipasi

kemungkinan terjadinya penyalahgunaan

98 | Bawaslu Kabupaten Jepara

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

progam dan kegiatan yang dibiayai
pemerintah untuk kepentingan salah satu
pasangan calon.
b. Pengawasan langsung on the spot
c. Bekerja sama dengan media dan lembaga
swadaya masyarakat yang concern dengan
persoalan pemilu
5. Mencegah penyalahgunaan anggaran Negara
untuk kepentingan kampanye
a. Study literatur APBD
b. Wawancara kepada pihak-pihak terkait
(kesbangpol etc)
6. Mencegah terjadinya dominasi sumbangan
yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.
a. Riset investigatisi actor local
b. Tracking media
7. Memastikan kepatuhan calon terkait
ketentuan prosedural dalam pelaksanaan
dana kampanye
a. Pemeriksaan dokumen
b. Audit laporan dana kampanye pada
beberapa item tertentu.
c. Web yang berisi hasil pengeluaran
penghitungan dana kampanye yang
dilaporakan oleh panwas yang berkaitan
dengan pelaksanaan kampanye. (terbuka
untuk koreksi dari publicatau calon)
8. Kebenaran laporan
a. Pemeriksaan laporan/audit

Bawaslu Kabupaten Jepara | 99

Catatan Akhir Pengawasan Pemilu 2019

b. Wawancara

Kegiatan-kegiatan tersebut dimaksudkan

sebagai aspek pencegahan dari

pelaksanaan pelaporan dana kampanye

yang legal, akuntabel dan transparan.

Adapun tabel hasil rekapitulasi dana

kampanye partai politik peserta pemilu

adalah sebagai berikut :

Tabel E- 3 Rekapitulasi Dana

Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019

NO PESERTA PEMILU JUMLAH JUMLAH PERKIRAAN

KAMPANYE DANA

1 PKB 12 Rp 23,491,000

2 GERINDRA 2 Rp 21,736,000

3 PDI-P 27 Rp 84,090,000

4 GOLKAR 1 Rp 4,440,000

5 NASDEM 34 Rp 149,559,000

6 BERKARYA 7 Rp 6,000,000

7 PKS 4 Rp 5,563,000

8 PERINDO 2 Rp 2,163,000

9 PPP 13 Rp 52,375,000

10 PSI 0 Rp -

11 PAN 3 Rp 8,667,000

12 HANURA 1 Rp 7,658,000

13 DEMOKRAT 8 Rp 31,672,000

14 PBB 1 Rp 1,620,000

15 Ir. H. JokoWidodo - KH.

Ma'ruf Amin 2 Rp 10,250,000

16 H. PrabowoSubianto - H. 1 Rp 4,200,000
Sandiaga Uno 118 Rp 413,484,000

JUMLAH

100 | Bawaslu Kabupaten Jepara