Buku Laporan Tahunan I 2023

CAPAIAN PELAKSANAAN RKP 2023, RPJMN 2020-2024, SDG’S/TPB INDONESIA 2023 LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA BUKU I

TIM PENYUSUN B U K U I : L A P O R A N T A H U N A N K E J A K S A A N R I 2 0 2 3 C A P A I A N K I N E R J A P E L A K S A N A A N R K P & R P J M N PENGARAH PENANGGUNG JAWAB TIM PENYELARAS AKHIR Jaksa Agung Muda Pembinaan Kepala Biro Perencanaan Lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung Jl. Sultan Hasannudin No. 1, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia [email protected] www.kejaksaan.go.id Bagian Pengelolaan Data

CORPORATE VALUE Kejaksaan Republik Indonesia Nilai-Nilai Dasar (Core Values) ASN yang harus diterapkan adalah BerAKHLAK yaitu: 1. BERORIENTASI PELAYANAN, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat; 2. AKUNTABEL, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan; 3. KOMPETEN, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas; 4. HARMONIS, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan; LOYAL, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara; 5. ADAPTIF, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; 6. 7. KOLABORATIF, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

PENGANTAR Penyusunan dan penyajian data capaian kinerja Kejaksaan RI di Tahun 2023 dalam melaksanakan RKP Tahun 2023, RPJMN 2020-2024, dan TPB (SDGs) Indonesia berupa Buku I Laporan Tahunan Kejaksaan RI ini, diharapkan menjadi gambaran jelas kontribusi yang optimal dari Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintah khususnya di bidang hukum dan bidang lain yang terkait, dalam mencapai tujuan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Internasional “ ” “ BURHANUDDIN, JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Visi Misi Arahan Presiden RPJMN 2020-2024, RKP 2024 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan 7 Perintah Harian Jaksa Agung III Prioritas Nasional 1 Prioritas Nasional 2 Prioritas Nasional 3 Prioritas Nasional 4 Prioritas Nasional 5 Prioritas Nasional 6 Prioritas Nasional 7 SDG’s/ TPB Indonesia Kesimpulan Penghargaan Rekomendasi Langkah Strategis PENDAHULUAN PEMBAHASAN PENUTUP 106 107 113 115 116 Capaian RPJMN 2020-2024 dan RKP 2024 Capaian SDG’s/ TPB Indonesia RINGKASAN EKSEKUTIF 8 11 14 16 28 34 51 54 61 63 104 1 2 3 4 6 7 DAFTAR ISI I II IV

1 BAB I PENDAHULUAN Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dimana Jaksa sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Tugas dan wewenang Jaksa Agung berada dalam ruang lingkup penegakan hukum, bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan serta pelaksanaan tugastugas lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel. Hasil dari pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut disampaikan kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga kepada kementerian/lembaga terkait yang berkepentingan seperti Badan Perencanaan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Kementerian PAN RB, Sekretariat Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia, dan lainnya dalam bentuk laporan kinerja Kejaksaan RI yang telah dicapai oleh para aparatur Kejaksaan di pusat maupun daerah. Kinerja yang dimaksud menyesuaikan visi dan misi pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” atau disebut dengan 9 (sembilan) Misi “Nawacita Kedua”, dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Agenda Pembangunan Indonesia. Selain itu sasaran pembangunan tersebut juga berkesesuaian dengan Tujuan SDGs Indonesia, yakni tujuan Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi misi tersebut, yang di dalamnya terdapat Proyek Prioritas, Matrik Pembangunan, dan Arah Pembangunan. Kinerja Kejaksaan RI juga mengikuti RPJMN 2020-2024 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Program Kerja Pemerintah (RKP) sejalan dengan target dan prioritas di dalamnya setiap tahun. Meskipun disadari bahwa masih terdapat beberapa kekurangan dalam laporan capaian kinerja dari setiap bidang, karena pada kenyataannya banyak kegiatan dan kinerja Kejaksaan RI baik di pusat maupun daerah yang sebenarnya berkaitan dengan pelaksanaan sejumlah target prioritas dalam RPJMN 2020-2024, namun belum banyak dilaporkan selama ini. Oleh karena itu proses penyusunan laporan saat ini sudah berpedoman pada Pedoman Rakernas dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia. Data-data yang telah diolah dan dianalisi hingga menjadi bahan penyusunan laporan bersumber dari satuan kerja pusat dan daerah, ditambah hasil pembahasan pada Pokja I dalam kegiatan Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2023 mengenai pembahasan dan penyusunan capaian kinerja sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi rutin, pelaksanaan RKP 2023, RPJMN 2020-2024, pelaksanaan TPB (SDGs) Indonesia, pelaksanaan kegiatan dari dukungan donor, dan pelaksanaan tugas direktif. Dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsi kewenangannya, seluruh aparatur Kejaksaan RI telah berupaya optimal untuk selalu sesuai dengan Arahan Presiden, Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI dan Perintah Harian Jaksa Agung.

1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 7. 8.Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. MISI VISI & MISI VISI "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong" Sebagai suatu kesatuan dan keterpaduan, Jaksa Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa mempedomani dan mendasarkan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam melaksanakan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut Kejaksaan telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 1.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas 2. 3.Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 4.Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 5.Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI 6. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI 2

ArahanPresiden Pembangunan SDM Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi yang didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Pembangunan Infrastruktur Melanjutkan pembangunan konektivitas kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Penyederhanaan Regulasi Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan dua undang-undang (UU). Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Penyederhanaan Birokrasi Memprioritaskan investasi dalam upaya penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi (jabatan struktural). Transformai Ekonomi Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3

Dalam Sidang Umum PBB pada bulan September tahun 2015 dengan tema Agenda 2030 yang membahas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs), untuk bidang hukum berada di Pilar Ke 4 yaitu “Pembangunan Hukum Dan Tata Kelola” dan Tujuan Ke-16 “Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh”. Kemudian diproyeksikan secara nasional menjadi Visi Indonesia 2045 dan dirumuskan menjadi 9 (sembilan) Misi “Nawacita Kedua” dengan 7 (tujuh) Prioritas Nasional (PN) Agenda Pembangunan Indonesia dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Berikut gambar Kerangka Pikir 7 Agenda Pembangunan: RPJMN Tahun 2020-2024 selanjutnya dirumuskan sesuai dengan Arahan Presiden kepada para eksekutif/pemerintah dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibuat oleh seluruh kementerian/ lembaga termasuk Kejaksaan RI setiap 1 (satu) tahun sekali, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 menyesuaikan periode RPJMN. RPJMN TAHUN 2020-2024 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 4

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, dan kelembagaan, serta kerangka evaluasi dan pengendalian, dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Di dalam RKP terdapat Prioritas Nasional (PN) yang menjabarkan 7 (tujuh) PN diantaranya memuat sasaran PN, Program Prioritas (PP), Proyek Prioritas Strategis (ProPS)/ Major Project, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, dan pendanaan untuk PN. Menyesuaikan RPJMN dan Arahan Presiden, RKP Tahun 2023 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Dengan kondisi pandemi yang masih terjadi di Semester I Tahun 2022 dan beberapa kali refocusing anggaran telah dilakukan, Kejaksaan RI tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi optimal melaksanakan RKP beserta muatan PN, PP, ProPS selama Tahun 2023 dalam rangka mempercepat pencapaian realisasi RPJMN 2020- 2024. Berikut data kontribusi capaian kinerja Kejaksaan RI yang telah dikumpulkan, diolah dan dianalisis. RKP TAHUN 2023 Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 5

PROGRAM KERJA PRIORITAS Kejaksaan Republik Indonesia 2023 Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan 1 Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional 2 Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan Hati Nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat 3 Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan 4 7 Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara 5 Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undang-undang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi 6 Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara 7 6

PERINTAH HARIAN Jaksa Agung Republik Indonesia 2023 Aktualisasikan Pola Hidup yang Merefleksikan Nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam Pelaksanaan Tugas maupun Bersosialisasi di tengah Masyarakat 1 Tingkatkan Kepekaan Sosial Berinteraksi dan Berkomunikasi dengan Masyarakat dalam setiap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kehidupan Bermasyarakat 2 Wujudkan Kesatuan Pola Analisis Yuridis yang Terstruktur dan Terukur dalam setiap Penyelesaian Penanganan Perkara 3 Laksanakan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Perkara secara Prosedural dan Tuntas 4 Perkuat Kemampuan Manajerial dan Administratif sebagai Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan 5 Optimalkan Sinergi antar Bidang guna Mewujudkan Keberhasilan Capaian Kerja Institusi 6 Jaga Netralitas Personel dalam Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024 7 7 7

BAB II EKSEKUTIF SUMMARY

PenangananPerkara berdasarkanRJ Perkara yang dihentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejumlah 2.459 Perkara dari perkara yang diusulkan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif sejumlah 2.497. 2.459 Bimtek RestoratifJustice (RJ) Pelaksanaan Bimtek Penanganan Perkara Restoratif Justice (RJ) Tahun 2023 mencapai 300 peserta 300 RumahRJ Sampai dengan saat ini sudah terbentuk 4.784 Rumah RJ di seluruh Indonesia 4.784 Pengamanan PembangunanStrategis Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) berjumlah 912 kegiatan dengan nilai Rp170.786.201.993.837,00, kemudian PPS Inpres Jalan Daerah sebesar Rp.14.649.000.000.000,00, dan 28 Proyek Ibu Kota Nusantara dengan nilai Pengamanan berjumlah Rp. 24.212.059.434.221,00 170,7T 9

PengembalianKerugian KeuanganNegara Persentase capaian sebesar 18,37% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu sebesar 90% maka persentase pengembalian kerugian keuangan negara mencapai 20,41% dari target yang ditetapkan. 4,4T PNBPKejaksaanRI Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 27 Desember 2023 sebesar Rp4.444.348.306.374,00 atau mencapai 347,06% dari total target Rp1.280.556.876.000,00 4,4T PenyelamatanKeuangan Negara Capaian Penyelamatan Keuangan Negara oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan seIndonesia selama Tahun 2023 sejumlah Rp 84.817.362.750.871,00 84,8T PemulihanKeuangan Negara Capaian Pemulihan Keuangan Negara oleh Kejaksaan selama Tahun 2023 sejumlah Rp10.567.458.507.152,70 10,5T 10

TujuanKe-16Target 16.3 Menggalakkan Negara berdasarkan Hukum di Tingkat Nasional dan Internasional dan Menjamin Akses Keadilan yang sama bagi Semua Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sejumlah 1.185 perkara di seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia. 1.185 Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) sejumlah 677 perkara di seluruh satuan kerja Kejaksaan se-Indonesia. 677 Telah dibangun 111 Balai Rehabilitasi sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 111 Pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan dan harmonisasi legislasi Pedoman Jaksa Agung tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan Integrasi data penanganan perkara Tindak pidana umum khususnya Tindak Pidana Perempuan, Pelindungan Anak ke dalam Case Management System (CMS) 11

TujuanKe-16Target 16.4 Menguatkan Pemulihan dan Pengembalian Aset Curian dan Memerangi segala Bentuk Kejahatan yang Terorganisasi Penyelamatan Aset pada tahap penyidikan dan tahap penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU dengan estimasi nilai penyelamatan aset sebesar ±Rp26.416.510.499.878,00 dan mata uang asing sebesar SGD 364.200, USD 5.394.020, Euro 4.290, Ringgit Malaysia 52.638, Won Korea 24.000 dan Peso 56. Ditambah capaian di daerah dengan nilai estimasi sekitar Rp.1.571.597.582.514. 26,41T Melakukan pemulihan dan pengembalian aset dengan jumlah capaian kinerja dari seluruh kegiatan bidang benda sitaan dan barang rampasan Negara sebesar 4,46T (Rp4.467.944.903.697,90) 4,4T Telah dilaksanakan Pertukaran Informasi dan Joint Investigation dengan Negara Lain dalam Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT, serta telah dilakukan permintaan Outgoing MLA terkait Penelusuran Aset dan Asset Recovery dalam Penanganan Kasus TPPU, Korupsi, Narkotika, dan Green Financial Crime (GFC) 12

TujuanKe-16Target 16.5 Secara Substansial Mengurangi Korupsi dan Penyuapan dalam segala bentuknya Sosialisasi Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang Berkepastian Hukum dengan realisasi sebanyak 1.700 orang dari target peserta sebanyak 1.750 orang atau 97,14%. 97,1% Persentase Penyelidikan Tipikor dan TPPU sebesar 69,25% (menyelesaikan 1.532 dari 2.212 perkara) dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 80% maka penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan adalah sebesar 86,56% 86,5% Persentase Penuntutan Tipikor dan TPPU sebesar 60,88% (menyelesaikan 1.342 dari 2.204 perkara) dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 85% maka penyelesaiaan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan adalah sebesar 71,63% 71,6% Persentase Eksekusi Tipikor dan TPPU sebesar 94,53% (menyelesaikan 1.848 dari 1.955 perkara) dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 sebesar 95% maka penyelesaiaan perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap eksekusi adalah sebesar 99,50% 99,5% 13

BAB III PEMBAHASAN

DIPA Realisasi 0 5000000000000 10000000000000 15000000000000 20000000000000 Dukungan Manajemen Penegakan dan Pelayanan Hukum Realisasi 98% Tidak Terealisasi 2% DIPA: Rp16.237.525.348.000,00 Realisasi: Rp15.952.184.596.199,00 No Kode Program Nama Program Pagu Realisasi 1 00601WA Program Dukungan Manajemen Rp15.583.131.220.000 Rp15356.929.899.962 2 00601BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp654.394.128.000 Rp595.254.696.237 TOTAL Rp.16.237.525.348.000 Rp15.952.184.340.199 98,24% R E A L I S A S I A N G G A R A N No Kode Program Nama Program Sisa 1 00601WA Program Dukungan Manajemen Rp226.201.320.038 2 00601BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp59.139.431.763 TOTAL Rp285.340.751.801 15

Proritas Nasional ke-1 M E M P E R K U A T K E T A H A N A N E K O N O M I U N T U K P E R T U M B U H A N Y A N G B E R K U A L I T A S Realisasi Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023 PAGU Realisasi 0 50 10 150 20 250 2 0 4 . 1 4 6 . 9 6 1 . 3 7 1 2 0 7 . 8 4 6 . 5 2 4 . 0 0 0 98,22% Realisasi PNBP Per 31 Desember 2023 Target Realisasi 0 1000000000000 2000000000000 3000000000000 4000000000000 5000000000000 PNBP 347,06% 1.280.556.876.000 4.444.348.306.374 Kejaksaan berhasil mengoptimalkan tugas, kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional ke-1 sepanjang tahun 2023, dengan capaian-capaian sebagai berikut: Telah melaksanakan 61 Kontrak Anggaran Kegiatan Pembangunan /Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI (1091) yang menjadi tanggungjawab Biro Perlengkapan dengan realisasi anggaran per 5 Desember 2023 sebesar 98,40% (Pagu Rp. 7.253.938.799.000,- Realisasi Rp. 7.138.063.604.067,-) Telah melaksanakan Kegiatan Analis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI (1084) yang menjadi tanggungjawab Biro Perlengkapan dengan realisasi anggaran per 5 Desember 2023 sebesar 97,01% (Pagu Rp. 117.511.103.000,- Realisasi Rp. 113.993.732.101,-)

Total Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Kejaksaan Tahun 2023 adalah 48% dari total belanja pengadaan Kejaksaan TA 2023, dengan pelaksanaan PDN sebesar 54%, dan pembayaran PDN sebesar 72% Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Perkara, telah dilaksanakan oleh PPA sebagai berikut: Kegiatan penyelesaian aset melalui lelang dengan Total seluruhnya Rp88.400.098.571,00 (delapan puluh delapan milyar empat ratus juta Sembilan puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah). 1. Kegiatan penyelesaian aset melalui PSP dengan Total seluruhnya Rp118.591.240.500,00 (seratus delapan belas milyar lima ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu lima ratus rupiah). 2. Kegiatan penyelesaian aset Jiwasraya dengan Total seluruhnya Rp4.260.350.066.626,90 (empat trilyun dua puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta enam puluh enam ribu enam ratus dua puluh enam rupiah koma Sembilan puluh sen) 3. kegiatan penjualan langsung atas barang sita eksekusi atas nama terpidana Du Nun terkait pemenuhan kewajiban pembayaran uang pengganti, berupa dengan total nilai limit Rp42.072.000,00 (empat puluh dua juta tujuh puluh dua ribu rupiah) 4. Total seluruhnya Rp 4.467.944.903.697,90 (empat trilyun empat ratus enam puluh tujuh milyar Sembilan ratus empat empat puluh empat juta Sembilan ratus tiga ribu enam ratus Sembilan puluh tujuh rupiah koma sembilan puluh sen). 48% Pembayaran Pelaksanaan Lelang PSP Jiwasraya Penjualan Langsung 17

JagaDesa Persentase capaian sebesar 18,37% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu sebesar 90% maka persentase pengembalian kerugian keuangan negara mencapai 20,41% dari target yang ditetapkan. Pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan dan Kementerian Desa PDTT RI dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa sebagai salah satu program Prioritas Pemerintah. Selain itu Posko Jaga Desa bukan hanya menjadi sarana pelaporan dan pengawasan penyaluran dana desa, namun juga akan difungsikan sebagai wadah atau sarana penyelesaian konflik di desa, sehingga fungsi Program Jaga Desa akan kaya fungsi dan manfaat. Ini menjadi padanan Program Rumah Restorative Justice (RJ) yang juga merupakan program Kejaksaan RI yang ada di desa-desa sebagai sarana penyelesaian hukum secara berkeadilan. Yang menjadi pembeda adalah bahwa konsep Rumah RJ adalah penyelesaian permasalahan setelah adanya proses penanganan perkara, sedangkan Posko Jaga Desa adalah sebelum proses penanganan perkara terjadi, jadi lebih mengedepankan upaya preventif. PengamananPembangunanStrategis Persentase capaian sebesar 18,37% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu sebesar 90% maka persentase pengembalian kerugian keuangan negara mencapai 20,41% dari target yang ditetapkan. Kejaksaan melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) berjumlah 55 Proyek Strategis Nasional dengan nilai pengamanan berjumlah ±Rp261.601.629.231.139,00 (dua ratus enam puluh satu triliun enam ratus satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Inpres Jalan Daerah sebesar Rp.14.649.000.000.000,- (empat belas triliun enam ratus empat puluh Sembilan miliar rupiah) dan 28 Proyek Ibu Kota Nusantara dengan nilai Pengamanan berjumlah Rp. 24.212.059.434.221,00 (dua puluh empat triliun dua ratus dua belas milyar lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Pengamanan Pembangunan Strategis Kejati seIndonesia 0 200 400 Target 192 Laporan 489 Penelusuran Aset Kejati seIndonesia Laporan 1020 Target 340 18

PenyelamatanKeuanganNegara Capaian Penyelamatan Keuangan Negara oleh seluruh satuan kerja Kejaksaan seIndonesia selama Tahun 2023 sejumlah Rp84.817.362.750.871,00 PemulihanKeuanganNegara Capaian Pemulihan Keuangan Negara oleh Kejaksaan selama Tahun 2023 sejumlah Rp10.567.458.507.152,70 84,8T (delapan puluh empat triliun delapan ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) dan Tanah seluas 3.958 meter persegi, berhasil diselamatkan oleh Kejaksaan melalui fungsi perdata dan tata usaha negara USD 15.821.499,78 (lima belas juta delapan ratus dua puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh sembilan dollar amerika koma tujuh puluh delapan sen) 10,5T (sepuluh triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen) berhasil dipulihkan oleh Kejaksaan melalui fungsi perdata dan tata usaha negara Penyelamatan Pemulihan 0 20000000000000 40000000000000 60000000000000 80000000000000 Penyelamatan 84817362750871 Pemulihan 10567458507153 + 15JT USD 19

Pelaksanakan fungsi Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus, pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri meupun di luar negeri, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. PenyelamatanKerugianKeuanganNegara Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidikan dan Penuntutan, Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara yang sudah dieksekusi. Pada Tahun 2023, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan upaya penyelamatan aset dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU melalui upaya penyitaan berupa uang tunai, kendaraan bermotor, pabrik/kebun kelapa sawit, tanah dan/atau bangunan lainnya dengan estimasi nilai penyelamatan aset sebesar ±Rp26.416.510.499.878.00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam belas miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan mata uang asing sebesar SGD 364.200, USD 5.394.020, Euro 4.290, Ringgit Malaysia 52.638, Won Korea 24.000 dan Peso 56. Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap Jumlah (Rupiah) Barang Rampasan Rp156.745.494.830,- Uang Sitaan Rp.191.456.153.690,- Denda Rp.791.539.388.328,32 Uang Pengganti Rp.23.300.070.128.088,20 Jumlah berdasarkan yang sudah dieksekusi Jumlah (Rupiah) Barang Rampasan Rp.2.026.288.324.440,- Uang Sitaan Rp.187.633.835.107,07 Denda Rp.36.170.986.551,32 Uang Pengganti Rp.2.240.132.022.234,31 20

PendapatanNegaraBukanPajak(PNBP) Fungsi Penanganan Tindak Pidana Khusus telah berkontribusi menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp3.579.324.144.373,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp4.221.163.010.715,00 (empat triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 84,79 % dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia. No. Nama Akum Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan 60.526.316.000 48.163.407.807 2 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan 176.340.096.000 2.203.632.858.502 3 Pendapatan penjualan hasil lelang / Barang Rampasan tindak pidana korupsi 58.758.850.000 1.227.606.964.387 4 Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi 66.217.855.000 24.098.455.091 5 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 8.785.142.000 75.822.458.586 Jumlah 370.628.259.000 3.579.324.144.373 Pada tahun 2023, total kerugian negara terkait Tindak Pidana Khusus dengan estimasi jumlah total kerugian negara sebesar Rp27.195.045.855.313,00 (dua puluh tujuh triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari: Kerugian keuangan negara sebesar Rp.14.777.902.556.388,40 (empat belas triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sen) dan USD 11.714.832,61 (sebelas juta tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua koma enam puluh satu dollar Amerika) serta SGD.2.433.934,24 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma dua puluh empat dollar Singapura) Kerugian perekonomian negara sebesar Rp.12.417.143.298.925,00 (dua belas triliun empat ratus tujuh belas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). 21

Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SATGAS BLBI) Kejaksaan RI terdiri dari : Tim A Satgas BLBI diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap para obligor dan debitur. Tim B Satgas BLBI bertanggung jawab untuk melakukan penyelesaian Hak Tagih Negara atas Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap obligor dan debitur Tim C Satgas BLBI bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan hukum terkait hak tagih negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap para obligor dan debitur Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) diperpanjang masa tugasnya hingga 31 Desember 2024. Kebijakan ini diputuskan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 30 Tahun 2023. Keputusan Presiden ini sekaligus mengubah Keputusan Presiden RI Nomor 6 Tahun 2021 jo. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 yang menetapkan masa tugas Satgas BLBI sampai 31 Desember 2023. Hingga akhir tahun 2023, Satgas BLBI telah berhasil mencatatkan perolehan aset dan PNBP dengan jumlah aset seluas 43.541.502,02 M2 atau dengan estimasi nilai sebesar Rp 35,196 triliun, di antaranya berupa penyetoran PNBP dari obligor debitur ke kas negara, penyitaan dan penguasaan fisik aset, serta penyerahan aset kepada Kementerian/Lembaga/BUMN/PEMDA Perpanjangan masa tugas Satgas BLBI ditempuh dengan pertimbangan di antaranya masih terdapatnya potensi pengembalian hak Negara dari obligor/debitur yang memerlukan penanganan yang komprehensif. SATGASBLBI Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 22

Kejaksaan Republik Indonesia Indonesia setelah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak goreng di tahun 2022 yang salah satunya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan terkait kasus pemberian fasilitas izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng, yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng dengan kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925,00 (Dua Belas Triliun Tiga Ratus Dua Belas Milyar Lima Puluh Tiga Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan kerugian keuangan negara sebesar Rp6.047.645.700.000,- (Enam Triliun Empat Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) maka tahun 2023 Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat tanggal 4 Januari 2023 menyatakan IWW terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Sebagaimana dakwaan subsider yang dituduhkan Jaksa Penuntut Hukum (JPU). “Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa IWW selama 3 tahun (penjara) dan denda Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) dalam kasus dugaan korupsi ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Terkait pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah atau Crude Palm 0il (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng serta hasil Rapat Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agrobinis dalam rangka pembahasan kebijakan minyak goreng sawit yaitu dengan mengingat dan menimbang Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait "Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum". Tahun 2023 Jaksa Agung Republik Indonesia menintruksikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan jajaran Intelijen di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri untuk: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Curah (MGC) pada tingkat produsen, Distributor dan Pengecer di daerah hukum masing-masing satuan kerja untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat usaha mikro dan usaha kecil, dari pemantauan dan pengawasan tersebut terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Curah (MGC) dan Kebutuhan Barang Pokok lainnya sebanyak 210 (dua ratus sepuluh laporan) 210 lalappoorraannppeemmaannttaauuaannddaann ppeennggaawwaassaannppeennyyeeddiaiaaannddaann ppeennddisisttrribibuussiaiannmmininyyaakkggoorreennggccuurraahh ddaannkkeebbuuttuuhhaannbbaarraannggppookkookklalaininnnyyaa PemantauandanPengawasanMinyakGoreng Curah(MGC) Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menjatuhkan pidana selama 3 tahun penjara 23

Sita Aset dan Penyerahan Barang Jaminan senilai Rp8.375.229.501.456,00 setara dengan aset seluas 9.629.776 meter persegi Penguasaan fisik aset properti senilai Rp.3.173.198.736.000,00 setara dengan perolehan aset fisik seluas total 2.387.162M2 CapaianTimBSatuanTugas (Satgas)BLBI Keberhasilan Tim B Satgas BLBI sepanjang Tahun 2023 Dalam bentuk uang PNBP disetor ke kas negara senilai Rp264.874.580.159,20 dan PNBP dari lelang senilai Rp25.075.430.000,60 264,8M 25,7 M D/O Lunas yang berasal dari : 1. PT. Creslawn sebesar Rp31.495.000.000,00 (non Biad 10%) 2.Running Star sebesar Ltd USD5.074.493,99 (non Biad 10%) 31,9M 8,3T 3,1T 24

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 500/4825/SJ Tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah. Jaksa Agung RI telah mengintruksikan kepada Seluruh Kejaksaan Tinggi seluruh indonesia dengan nomor surat JARI Nomor B-159/A/SUJA/09/2022 Tanggal 5 September 2022 untuk : Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan pendampingan penggunaan belanja tidak terduga untuk pengendalian inflasi di daerah guna mendukung kebijakan pemerintah menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian di daerah. Membentuk Tim Pendampingan Hukum melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam rangka akselerasi penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah dimulai sejak perencanaan hingga pelaksanaan anggaran dimaksud dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pendampingan hukum agar memedomani mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Segera mengedarkan ke seluruh Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukum saudara dan meneruskan surat ini ke Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan permintaan untuk diteruskan ke masing-masing jajarannya. Guna mendukung kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflas di daerah, Bidang Perdata dan TUN di seluruh Kejaksaan Tinggi , Kejaksaan Negeri, Cabang Kejaksaan Negeri agar melaksanakan Pendampingan Hukum meliputi: Pemberian konsultasi dan mitigasi risiko hukum terkait penyusunan program dan anggaran dalam proses revisi anggaran tahun 2022 dan antisipasi penglokasian anggaran dimaksud dalam APBD Tahun 2023. 1. Pemberian konsultasi dan mitigasi risiko hukum dalam pendistribusian dan pelaksanaan program agar tepat sasaran dan tidak terjadi penyimpangan; 2. Dukungan Sosialisasi program Pemerintah Daerah kepad masyarakat jika diminta pihka PEMDA, dengan menjelaskan mitigasi resiko hukum dan kewajiban akurasi pelaporan. 3. Pengendalian Inflasi sepanjang Tahun 2023 dapat terkendali dengan penutup inflasi di bulan Desember 2023 dikisaran 2,61%. Inflasi yang terjaga merupakan hasil dari konsistensi kebijakan dan sinergi pengendalian inflasi Pemerintah Pusat dan Daerah Langkah-langkah Pengedalian Inflasi, diantaranya yaitu: 1.Melakukan Pemantauan Harga dan Stok; 2.Melaksanakan Rapat TPID; 3.Menjaga Pasokan Bahan Pokok; 4.Gerakan Menanam; 5.Melaksanakan Pasar Murah 6.Melaksanakan Sidak; 7.Berkoordinasi dengan daerah penghasil; 8.Merealisasikan BTT; 9.Memberikan Bansos. PendampinganHukumDalamPengendalianInflasidiDaerah Pemerintah Daerah dapat menggunakan Jaksa Pengacara Negara untuk pelaksanaan pendampingan hukum dalam pengendalian inflasi di daerah guna mendukung kebijakan Pemerintah Pusat sehingga dapat menjaga ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan, daya beli masyarakat, dan mendukung kelancaran distribusi serta stabilitas perekonomian daerah 25

RapatKoordinasiPengendalianInflasiTahun2023 Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Direktur Pertimbangan Hukum beserta Tim JPN mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023. 26

Kegiatan Pengendalian Inflasi di seluruh Kejaksaan Tinggi Tahun 2023 4.024 0 100 200 300 400 500 KT. ACEH KT. SUMATERA UTARA KT. RIAU KT. SUMATERA BARAT KT. JAMBI KT. LAMPUNG KT. BANTEN KT. DKI JAKARTA KT. JAWA TENGAH KT. JAWA BARAT KT. JAWA TIMUR KT. DI YOGYAKARTA KT. BALI KT. KALIMANTAN TIMUR KT. KALIMANTAN BARAT KT.KALIMANTAN TENGAH KT. KALIMANTAN SELATAN KT. NUSA TENGGARA TIMUR KT. NUSA TENGGARA BARAT KT. SULAWESI UTARA KT. SULAWESI TENGGARA KT. GORONTALO KT. SULAWESI BARAT KT. SULAWESI TENGAH KT. MALUKU KT. MALUKU UTARA KT. PAPUA BARAT KT. BANGKA BELITUNG KT. BENGKULU KT. PAPUA KT. SULAWESI SELATAN KT. SUMATERA SELATAN Rekapitulasi Data Kegiatan Pengendalian Inflasi di Kejati seluruh Indonesia Rekapitulasi Data Kegiatan Pengendalian Inflasi di Kejati seluruh Indonesia RekapitulasiKegiatanPendampinganPengendalianInflasiDaerahTahun2023 Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dan Direktur Pertimbangan Hukum beserta Tim JPN mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 secara virtual yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2023. 27

Proritas Nasional ke-2 M E N G E M B A N G K A N W I L A Y A H U N T U K M E N G U R A N G I K E S E N J A N G A N D A N M E N J A M I N P E M E R A T A A N Kejaksaan berhasil mengoptimalkan tugas, kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional ke-2 sepanjang tahun 2023, dengan capaian-capaian sebagai berikut: Pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. PemantauandanPengawasanMinyakGoreng Curah(MGCC)danKebutuhan BarangPokokLainnya Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Curah (MGC) pada tingkat produsen, Distributor dan Pengecer di daerah hukum masing-masing satuan kerja untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat usaha mikro dan usaha kecil. Data Pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Curah (MGC) dan Kebutuhan Barang Pokok lainnya sumber informasinya yang tertinggi dari Kejaksaan Tinggi Papua sebanyak 210 laporan. Monitoring yang dilakukan harian dapat disampaikan perkembangan sebagai berikut: Bahwa ketersediaan bahan pokok masih relatif tercukupi dan tidak terlihat kenaikan, persediaan bahan pokok yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 2 (dua) minggu kedepan Belum terjadi kelangkaan persediaan bahan pokok di beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) bagi perekonomian. Harga minyak goreng masih berada diatas harga HET yang diperkirakan karena barang yang diperkirakan karena barang yang diterima para pedagang dari pengecer dan distributor sudah berada diatas HET, sehingga pedagang mengeluhkan margin yang relative kecil akibat biaya produksi yang harus dikeluarkan. Proses pengiriman atau distribusi bahan kebutuhan pokok saat ini dari Produsen, Distributor, Penyalur/Pengecer sampai ke pedagang masih dalam keadaan lancar.

TangkapBuronan(TABUR) Pengamanan DPO sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang Dari 138 (seratus tiga puluh delapan) orang tersebut, 58 (lima puluh delapan) orang merupakan hasil Pengamanan dari AMC. Penangkapan DPO pada era Jaksa Agung Burhanudin total sebanyak 634 (enam ratus tiga puluh empat) orang. Tipikor Non Tipikor Tipikor 79 Non Tipikor 59 SatuanTugasPemberantasanMafiaTanahKejaksaan Penyelesaian Perkara Mafia Tanah sebanyak 42 perkara 28 Laporan Pengaduan 120 Peserta Diklat Penanganan Perkara Mafia Tanah 42 Menyelesaikan 42 Perkara Mafia Tanah dari 109 Perkara 120 Kejahatan pertanahan atau mafia tanah menjadi persoalan yang masih menghantui pada sektor pertanahan di Indonesia. Kejahatan tersebut harus segera diberantas guna menciptakan keadilan dan kepastian hukum hak atas tanah. Melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah yang berkolaborasi dengan Kepolisian RI dan Kejaksaan RI diharapkan dapat gencar melawan para pelaku kejahatan di bidang pertanahan. Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus se-Indonesia pada tahun 20203 telah menangani perkara terkait mafia tanah sebanyak 109 (seratus sembilan) perkara dan terselesaikan sebanyak 42 (empat puluh dua) perkara, yang terbanyak ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebanyak 14 (empat belas) perkara. Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI tahun 2023 telah menangani 28 (dua puluh delapan) laporan pengaduan (lapdu) terkait Mafia Tanah dan telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut : 29

Kejaksaan RI akan terus mendukung program pemberantasan mafia tanah ini. Kejahatan pertanahan merupakan isu penting. Dalam hal ini, penyelesaian tanah itu menyangkut tiga bidang, yakni hukum administrasi, perdata, dan pidana. Kejaksaan harus memberikan kepastian dan manfaat seluas-luasnya, guna meningkatkan kemampuan, kapasitas dan kompetensi dalam menangani perkara mafia tanah secara berkualitas dan berkeadilan Badan Diklat Kejaksaan tahun 2023 telah melaksanakan diklat mafia tanah yang merupakan diklat program prioritas nasional yang terdiri dari IV angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 120 peserta terdiri dari para jaksa. Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menindaklanjuti dengan melaksananakan kegiatan Laporan Santosa Kadiaman Founder and Executive Chairman Mahanaim Group tertanggal 09 Juni 2023 hal adanya dugaan Mafia Tanah dalam persoalan yang dihadapi oleh Mahanaim Group, terhadap hak kepemilikan atas tanah atau sertifikasi akibat tedapat pihak-pihak lain yang silih berganti turut serta mengakui memiliki alas hak diatas tanah yang sedang dibangun hotel bintang 5 dan luxury apartment/ residensial di Labuan Bajo Kab.upaten Manggarai Barat – Nusa Tenggara Timur. 30

25 PERKARA Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara, Bidang Tindak Pidana Khusus telah menangani perkara terkait pemberantasan mafia pelabuhan sebanyak 25 (duapuluh lima) perkara salah satunya yaitu perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Kewenangan dan Penerimaan Uang Sehubungan dengan Penyalahgunaan Fasilitas Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) pada Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Emas tahun 2015 sampai dengan 2021. 11PERKARA MAFIA PELABUHAN DAN BANDARA UDARA 1PPEERRKKAARRAATTEERRSSEELLEESSAAIKIKAANNMenindaklanjuti Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tanggal 12 November 2021 tentang Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara, telah dibentuk Tim Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara dengan adanya Surat Keputusan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: KEP-22/F/Fjp/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Tim Pemberantasan Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Tahun 2023, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus seluruh Indonesia telah menangani 11 (sebelas) perkara dan diselesaikan sebanyak 1 (satu) perkara, yang terbanyak adalah Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebanyak 3 (tiga) perkara. Terkait Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara, Kejaksaan Tinggi Bali menangkap 5 petugas imigrasi terkait kasus pungli layanan Fast Track. Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan satu orang tersangka atas nama Haryo Seto yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemeriksaan I Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai. Proses penegakan hukum ini sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas praktik mafia pelabuhan dan bandara, nantinya dapat mendorong perbaikan sistem dan tata kelola pelayanan publik di Bandar Udara Internasional kita sebagai etalase terdepan Indonesia di mata internasional. SatuanTugasPemberantasanMafiaPelabuhandanBandarUdara Penyelesaian Perkara Mafia Pelabuhan dan Bandar Udara sebanyak 1 perkara 31

32

14 LAPORAN PENGADUAN 19 PERKARA 16 TERSELESAIKAN Melaksanakan Intrusksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha dan Keputusan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2023 tentang pembentukan Satuan Tugas PAM Investasi pada JAM INTEL melaksanakan beberapa kegiatan dalam rangka pengamanan Investasi baik yang bersumber pada permohonan maupun informasi hasil Analisa Tim Satuan Tugas Percepatan investasi pada tahun 2023 sebanyak 6 (enam) kegiatan, dan menerima Laporan pengaduan sebanyak 14 pengaduan. Laporan pengaduan sudah ditindak lanjuti sesuai ketentuan, diantaranya dugaan perbuatan curang di instansi Kementerian Perhubungan pada Kelompok Kerja Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Satuan Kerja Balai Pengelola Kereta Api Stasiun RammangRammang Sulawesi Selatan. Jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus se-Indonesia menangani sebanyak 19 (sembilan belas) perkara dan terselesaikan sebanyak 16 (enam belas) perkara, yang terbanyak ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara sebanyak 12 (dua belas) perkara. Kegiatan lain dalam peningkatan kapasitas dan informasi keilmuan satgas investasi mengikuti seminar Foreign Direct Investment (FDI) Consuderation and Best Pratices Information Exchanges yang dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 14 Desember 2023 di Menara Sheraton Singapura dengan tema perijinan, kordinasi antara Lembaga, larangan,teknologi, dan analisis pengguna akhir 6 PAM INVESTASI SatuanTugasPercepatanInvestasi Capaian Kejaksaan dalam mendukung Percepatan Investasi 33

Proritas Nasional ke-3 M E N I N G K A T K A N S U M B E R D A Y A M A N U S I A B E R K U A L I T A S D A N B E R D A Y A S A I N G Kejaksaan berhasil mengoptimalkan tugas, kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional ke-3 sepanjang tahun 2023, dengan capaian-capaian sebagai berikut: Jaksa Fungsional Tertentu Non Jaksa yang menduduki Jabatan Struktural Fungsional Umum/ Pelaksana 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 13.677 1.718 2.557 1.1841 Jumlah Pegawai Seluruh Indonesia 7.846 Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara(CASN) Kejaksaan RI 249 Formasi CPNS Formasi PPPK JumlahPendaftarCPNS Berhasil Lolos dari Tahap Seleksi Kompetensi Dasar 21.653 813 Peserta CPNS Peserta PPPK Berhasil Lolos SKB 7.791 Peserta CPNS 174 Peserta PPPK JumlahPendaftar PPPK 173.563 1.132

Pelatihan Jumlah (Orang) Seleksi PKN Tk. I 12 PKN Tk. I 7 PKN Tk. II 10 LEMHANAS 1 SESPIMTI POLRI 1 PKA Badiklat 60 PKA Diklat Propinsi 98 PKP Badiklat 60 Latsar CPNS Gol.II di LAN 11 Talentpool 800 Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Kejaksaan: Pelatihan Penjenjangan: Pelatihan Fungsional: Pelatihan Jumlah (Orang) Seleksi PPPJ 700 PPPJ Gel. I dan II 397+320=717 IT Camp 30 Ujian Dinas 28 Pelatihan Teknis Pelatihan Jumlah (Orang) Seleksi Administrasi Diklat SPPA MA Gel. II 4 Diklat SPPA POLRI 2 Diklat Refresing Course III 40 Orang 0 500 1000 1500 2000 Penjenjangan Fungsional Teknis Sepanjang tahun 2023 Aparatur Kejaksaan yang telah mendapatkan pelatihan berjumlah 2.581 orang, terbagi menjadi 3 (tiga) pelatihan yaitu Pelatihan Penjenjangan, Pelatihan Fungsional, dan Pelatihan Teknis. Kegiatan pelatihan ini dalam rangka meningkatkan profesionalisme Kejaksaan 35

“Kepintaran membuka banyak pintu tapi karakter yang membuat kita menjadi bertahan. Dalam membangun karakter dibutuhkan adab dan etika. Banyak orang yang memiliki kecerdasan tapi tidak memiliki adab dan etika, karena adab tidak selalu diajarkan dibangku pendidikan” 36

Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pemberian Beasiswa Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kolaboratif Analis Forensik Digital Lanjutan (Tingkat Advance) Tahun 2023 pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023 di Mandiri University dengan jumlah peserta sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang terbagi dalam 2 (dua) batch. Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Pemberian Beasiswa Pendidikan Pengiriman berkas usulan calon peserta seleksi Beasiswa Eka Tjipta Foundation (ETF) dari seluruh satuan kerja yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) berkas S2 Luar Negeri sebanyak 2 (dua) berkas; S2 Dalam Negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas. Lulus sebagai penerima beasiswa sebanyak 20 (dua puluh) orang; S3 Dalam Negeri sebanyak 88 (delapan puluh delapan) berkas. Lulus sebagai penerima beasiswa sebanyak 20 (dua puluh) orang; Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak 4 orang; Pengiriman peserta seleksi dan lulus sebanyak 2 orang sebagai penerima beasiswa Konfusius Intitute Tahun Akademik 2023 Program Studi Bahasa Mandarin di South-Central Minzu University. Pengiriman penerima beasiswa Chinese Goverment Scholarship Tahun 2023 sebanyak 4 orang untuk berkuliah di Central China Normal University dengan uraian jenjang S3 sebanyak 3 orang dan jenjang S2 sebanyak 1 orang. Sepanjang Bulan Agustus 2023 telah dilaksanakan Talent Pool atau pemetaan profil kompetensi ASN di Kejaksaan sebanyak 290 pegawai yang terdiri dari jabatan fungsional madya ke bawah, pengawas dan pelaksana. Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan peserta sebanyak lebih kurang 28 orang yang berasal dari satuan kerja di Kejaksaan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencari talenta terbaik dan sebagai wujud transparansi dålam pengisian jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan dilaksanakan melalui kegiatan seleksi terbuka yang berorientasi pada manajemen talenta,. Kegiatan seleksi terbuka Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan telah dilaksanakan kegiatan tes kesehatan dan MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) yang dilaksanakan pada Hari rabu tanggal 22 November 2023. Adapun peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan yaitu: PONCO HARTANTO, S.H., M.H, (Kajati DIY); Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M., (Kajati Bali); Dr. RUDI MARGONO, S.H., M.Hum., (Kajati Kepulauan Riau); Dr. DIDIK FARKHAN ALISYAHDI, S.H., M.H., (Kajati Banten). 1. 2. 3. Pada hari Rabu, 29 November 2023 (rangkaian akhir) telah telah dilaksanakan paparan/presentasi atas makalah yang disusun oleh peserta, selanjutnya atas paparan tersebut dilakukan pendalaman oleh Tim Penilai, yang terdiri dari Penilai Eksternal yaitu Ketua Komisi Kejaksaan dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian pada BKN, Bapak Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos, M.Si, CIPA serta Penilai internal yaitu Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. 38

Terwujudnya data kepegawaian yang up to date: Data yang sudah dimasukkan kedalam database pada periode bulan Januari s.d. Desember 2023 adalah sebanyak 171.453 data entry; verifikasi data aplikasi kepegawaian pada setiap dokumen pendukung yang telah diterima oleh Bagian Umum baik berupa hard copy maupun melalui email [email protected]; Pelaksanaan pelayanan pendaftaran online wajib lapor LHKPN pada aplikasi e-LHKPN; Pelaksanaan pelayanan pembuatan kartu istri - kartu suami (karis-karsu) sebanyak 80 kartu; Telah dilakukan pengiriman Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun 2022 untuk sebanyak 1.899 berkas; Telah diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 303 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pemberian Piagam Penghargaan “Purna Bhakti Adhyaksa” terhadap 200 purnawirawan; Terdapat update fitur terbaru dalam Aplikasi MySimkari demi menunjang layanan kepegawaian Terdapat peningkatan keamanan dalam Aplikasi MySimkari pada modul berikut: Update Data Pegawai, Filter Berdasarkan Bidang admin Kejaksaan Agung, Reset Password Pegawai pada Bidang di Kejaksaan Agung, Statistik Penggunaan Helpdesk MySimkari dengan jumlah ratarata 28 (dua puluh delapan) pegawai perhari Terdapat update fitur terbaru dalam Aplikasi MySimkari demi menunjang layanan kepegawaian (Dasboard Eksekutif, keamanan) Konversi angka kredit sudah mulai dijalankan, sudah terdapat pegawai yang menginput data pada fitur teserbut. Usul Satya Lencana Karya Satya Fitur admin pada masing-masing bidang di Kejaksaan Agung untuk memantau data pegawai pada bidang tersebut. Statistik Penggunaan Helpdesk MySimkari dengan jumlah rata-rata 25 (dua puluh lima) pegawai perhari. Fitur Pengecekan data dengan filter (Data Jabatan Ganda, Data Pegawai dengan Jabatan Struktural, kelengkapan data) Statistik pegawai yang mengakses aplikasi MySimkari perhari 4500. Terwujudnya pengadaan dan pengembangan pegawai yang akuntabel Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung RI TA 2023, telah ditetapkan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan RI sebanyak 7.648 (tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan) dengan jumlah Peserta SKD : 173.563. Sebagaimana Pengumuman Nomor: PENG-25/C/Cp.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 telah diumumkan hasil SKD dengan jumlah peserta yang berhak mengikut SKB adalah 21.563 CPNS dan yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah 813 CPPPK, untuk medapatkan 7.846 Formasi CPNS dan 249 Formasi PPPK. 39

40

PelaksanaanFocusGroupDiscussion(FGD)mengenaiTindakPidanaKhusus Total Peserta yang mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) terkait Tindak Pidana Khusus sebanyak Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023, dengan jumlah 526 (lima ratus dua puluh enam) peserta baik secara daring maupun luring. 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang dilaksanakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tanggal 02 s.d. 04 Agustus 2023, dengan jumlah 420 (empat ratus dua puluh) peserta baik secara daring maupun luring. 2. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram , Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 s.d. 25 Agustus 2023, dengan jumlah 436 (empat ratus tiga puluh enam) peserta baik secara daring maupun luring. 3. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang telah dilaksanakan di Hotel Santika Premier Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25-27 September 2023. Peserta yang mengikuti sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) orang baik secara daring maupun luring. 4. DukunganLembagaDonor/MitraPelaksana Comparative Study Visit on Asset Forfeiture and Management Kejaksaan RI berpartisipasi dalam kegiatan Comparative Study Visit on Asset Forfeiture and Management dengan United States Marshals Service (USMS) yang diselenggarakan oleh USMS dengan difasilitasi oleh OPDAT Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Indonesia, pada Senin 7 Agustus s.d. 11 Agustus 2023 di Kantor Pusat USMS Arlington, Virginia, Amerika Serikat. Kejaksaan RI melakukan studi mengenai penyitaan dan manajemen aset. Dalam kegiatan tersebut, disampaikan bahwa setiap tahapan yang berkaitan dengan upaya pemulihan aset, agar diterapkan mekanisme Pre-Seizure Planning (Perencanaan Pra-Penyitaan) guna memetakan manajemen risiko terhadap aset yang akan disita sesuai dengan siklus hidup aset. Hal tersebut dibutuhkan untuk mengidentifikasi layak atau tidaknya penyitaan dilakukan. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kapasitas praktik terbaik dalam kegiatan pemulihan aset, yaitu: Pengamanan aset yang disita, termasuk pengembangan fasilitas penyimpanan untuk mempertahankan nilai aset. 1. Manajemen aset dan penyitaan untuk memasukkan alat-alat manajemen aset, penyitaan berbagai jenis aset dan metode audit. 2. Pembagian aset dan kompensasi korban yang adil termasuk proses internasional dan hukum yang diperlukan. 3. Kurikulum pelatihan tentang proses penyitaan. 4. 41

42

Tujuan dari studi banding yakni berfokus pada manfaat gugus tugas bersama ICAC, tantangan dalam penerapan gugus tugas,dan aktor utama serta persyaratan yang diperlukan untuk membangun gugus tugas yang berhasil dan berkelanjutan di Indonesia. Kejaksaan RI berpartisipasi dalam kegiatan studi banding regional Internet Crimes Againts Children (ICAC) di Manila, Filipina. Kegiatan tersebut didukung oleh The United States Department of Justice dan the United States Embassy dan dilaksanakan pada tanggal 31 Juli-2 Agustus 2023. Dalam kegiatan tersebut, peserta studi banding diberi kesempatan mengunjungi anggota Dewan Antar Lembaga Anti Perdagangan Manusia Filipina (IACAT), Pusat Kejahatan Internet Terhadap Anak Filipina (PICACC), dan Departemen Kehakiman Filipina. Studi Banding Regional: Internet Crimes Againts Children (ICAC) 43

Pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023 telah dilaksanakan diklat kolaboratif analis forensik digital lanjutan yang bertempat di Mandiri University dengan jumlah peserta sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang terbagi dalam 2 (dua) batch Pendidikan dan Pelatihan Kolaboratif Analis Forensik Digital Lanjutan (Tingkat Advance) Tahun 2023 BantuanPendidikandanBeasiswa Kerjasama Pendidikan dan Beasiswa Pada tahun 2023 terdapat 2 peserta yang lulus sebagai penerima Beasiswa Konfusius Institute Tahun Akademik 2023 Program Studi Bahasa Mandarin di South-Central Minzu University Beasiswa Konfusius Institute Kejaksaan menerima beasiswa Chinese Government Scholarship sebanyak 3 orang untuk jenjang S3 dan 1 orang jenjang S2 di Central China Normal University. Beasiswa Chinese Government Scholarship 44

Pada tahun 2023 Kejaksaan menerima Beasiswa ETF sebanyak 22 orang untuk jenjang S2 balik di dalam negeri maupun luar negeri dan 20 orang untuk jenjang S3. Beasiswa Eka Tjipta Foundation Pada tahun 2023 terdapat 1 orang pegawai yang mendapatkan beasiswa LPDP Beasiswa LPDP Program Beasiswa kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) S2 S3 0 5 10 15 20 25 Airlangga Diponegoro Gajah Mada Hassanuddin Brawijaya Sebelas Maret Lampung Jenderal Soedirman Pasundan Pelatihan Anticorruption Series Financial Investigations: Session 4 pada tanggal 21 s.d. 25 Agustus 2023 di Bangkok, Thailand oleh International Law Enforcement Academy (ILEA) FBI Program Regional tentang Memerangi Kejahatan Terhadap Anak (COFCAC) secara online pada tanggal 7 s.d. 11 Agustus 2023 di Bali Human Trafficking and Child Exploitation-Executive Policy and Development Symposium on Transnational Organized Crime pada tanggal 08 s.d. 30 Agustus 2023 di Roswell, New Mexico, Amerika Serikat 1st Intersessional Meeting of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, pada tanggal 21 s.d. 22 September 2023 di Wina, Austria Konferensi Tahunan dan Pertemuan Umum ke-28 International Association of Prosecutors/IAP, pada tanggal 24 s.d. 27 September 2023 di Gedung QEII Centre, London, Inggris PelatihanInternasional Kerjasama Fasiilitasi Pelatihan Internasional 44