USDOJ OPDAT FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) LOKAKARYA MENGENAI TREN & JARINGAN TERORISME FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) MENGENAI INTERNET CRIMES AGAINST CHILDREN (ICAC) FGD KE -1 PEMBAHASAN PEMBUATAN MODUL TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME TAHUN 2023 KERJASAMA ANTARA BADAN DIKLAT KEJAKSAAN RI DENGAN DEPARTEMEN HOME AFFAIRS AUSTRALIAN GOVERNMENT DAN U.S. DOJ OPDAT 5TH SOUTHEAST ASIA COUNTER-TERRORISM EXPERTS EXCHANGE DISKUSI ROUNDTABLE DENGAN JAKSA DAN PENYIDIK MENGENAI FOREIGN TERRORIST FIGHTER (FTF) DISKUSI MENGENAI BUKTI ELEKTRONIK DISKUSI UU TP TERORISME FGD UNDANG- UNDANG TINDAK PIDANA TERORISME DAN KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENANGANAN NPO DALAM AKTIVITAS TERORISME DI INDONESIA TACTICAL SAFETY AND PLANNING: SESSION 25 INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA) BANGKOK WORKSHOP USDOJ’S INTERNATIONAL CRIMINAL INVESTIGATE TRAINING ASSISTENCE PROGRAM (ICITAP) DENGAN TEMA “ASSET TRACING AND RECOVERY” PELATIHAN KOLOKIUM KETERAMPILAN PERSIDANGAN BAGI JAKSA PELATIHAN BARANG BUKTI ELEKTRONIK PELATIHAN INTERNATIONAL LAW ENFORCEMENT ACADEMY (ILEA) BANGKOK ANTICORRUPTION SERIES FINANCIAL INVESTIGATIONS: SESSION 4 ILEA KejaksaansebagaiNarasumber/Peserta Dukungan Kejaksaan sebagai Narasumber/ Peserta dalam Kegiatan bersama Lembaga Donor/ Mitra Pelaksana United Nation Office on Drugs and Crime - Overseas Prosecutorial Development Assistant and Training The International Law Enforcement Academy of Bangkok 45
SERIES OF TRAINING WORKSHOP ON INVESTIGATION AND PROSECUTION OF CRIMES IN THE FISHERIES SECTOR REGIONAL CONFERENCE ON CORRUPTION AS A FACILITATOR OF TRAFFICKING IN PERSONS AND SMUGGLING OF MIGRANTS TRAINING ON ADDRESSING EVIDENTIAL ISSUES IN TRAFFICKING IN PERSONS CASES : BASED ON THE UNODC DIGEST 3RD STRIVE JUVENILE PROJECT COORDINATION MEETING PERTEMUAN KELOMPOK KERJA TEKNIS UNTUK HASIL 5 TECHNICAL WORKING GROUP (TWG) PERTEMUAN KONSULTASI UNODC DENGAN DIREKTORAT TERORISME,DIREKTORAT TPUL PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM LOKAKARYA PENGUATAN IMPLEMENTASI KERANGKA HUKUM INTERNASIONAL TERKAIT PROLIFERASI SENJATA KIMIA OLEH AKTOR NON-NEGARA UNTUK TUJUAN TERORISME ANNOUNCEMENT OF THE UNODC MYANMAR OPIUM SURVEY 2022 TECHNICAL WORKING GROUP MEETING ON OUTCOME 4 OF THE UNODC REGIONAL STRATEGY REGIONAL CONFERENCE ON EXPLOITATION OF NPOS BY TERRORIST GROUP IN THAILAND, INDONESIA, MALAYSIA, AND THE PHILIPPINES UNODC REPORT LAUNCH ON CASINOS, TECHNOLOGICAL INNOVATION, UNDERGROUND BANKING AND TRANSNATIONAL ORGANIZED CRIME IN EAST AND SOUTHEAST ASIA COURTESY CALL DENGAN JAKSA AGUNG RI BERTEMU DAN UNODC DEPUTY REGIONAL REPRESENTATIVE FOR SOUTHEAST ASIA AND THE PACIFIC, BANGKOK, MR. JULIEN GARSANI INTERNATIONAL SEMINAR ON ENHANCING CAPACITY TO RECOVER STOLEN ASSETS IN SOUTHEAST ASIA DIKLAT TRAINING EXERCISE MOCK TRIAL DAN DIKLAT LANJUTAN TINDAK PIDANA KEMARITIMAN PRECURSOR CHEMICAL DIVERSION TRAFFICKING AND CONTROL FRAMEWORK IN SOUTHEAST ASIA: DEVELOPMENT, STATUS AND WAY FORWARD United Nation Office on Drugs and Crime UNODC 46
IDLO PENELITIAN DAN SOSIALISASI STANDAR BIAYA KELUARAN KHUSUS (SBKK) PERKARA TINDAK PIDANA UMUM SOSIALISASI TERKAIT REMOTE ACCESS DAN SMART PIDUM MENYUSUN KAJIAN TENTANG REGULASI TERKAIT TINDAK PIDANA NARKOTIKA ASESMEN PENINGKATAN SISTEM MANAJEMEN PERKARA BERBASIS IT PADA JAKSA AGUNG MUDA TINDAK PIDANA UMUM PELATIHAN PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) IOM LOKAKARYA PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN YANG SISTEMATIS DAN SALING TERHUBUNG ANTARA BERBAGAI BIDANG YANG ADA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN AGUNG PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG KODE ETIK DAN PERILAKU JAKSA PENYUSUNAN PEDOMAN PENANGANAN PERKARA YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN AIPJ2 KONSULTASI PUBLIK UNTUK MENJARING MASUKAN TERHADAP DRAFT PEDOMAN AKOMODASI YANG LAYAK DAN PENANGANAN PERKARA YANG AKSESIBEL DAN INKLUSIF BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN AUDIENSI KEJAKSAAN AGUNG DENGAN PIHAK IOM DISKUSI PUBLIK TERKAIT STRATEGI PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH PEMBATASAN RAPAT KOORDINASI MULTI PIHAK TERKAIT PENANGANAN TPPO KEGIATAN TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) KEGIATAN PELATIHAN MANAJEMEN DATA PERKARA PENANGANAN TPPO International Development Law Organization International Organization for Migration Australia Indonesia Partnership for Justice Phase 2 47
PESERTA REGIONAL COUNTER TERRORISM INVESTIGATION FORUM (RCTIF ) KEGIATAN JUDICIAL SYMPOSIUM FORUM GROUP DISCUSSION (FGD) MOU ANTARA PENYIDIK DAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PENANGANAN TERORISME REFLEKSI JUSTICE FOR WOMEN AND GIRLS (J4WG) RAPAT PERSIAPAN PELAKSANAAN DIKLAT TRAINING OF TRAINERSPENANGANAN PERKARA TPKS DIKLAT TRAINING OF TRAINERS PENANGANAN PERKARA TPKS REVIEW STRATEGIS TERHADAP PROGRAM KEMITRAAN AUSTRALIA INDONESIA UNTUK KEADILAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERJA MEDIASI PENAL PENYUSUNAN PERJA QONUN REGIONAL ANTI-CORRUPTION CONFERENCE FOR LAW ENFORCEMENT PROFESSIONAL IN SOUTHEAST ASIA KEGIATAN CT PROSECUTORS AND INVESTIGATORS WORKSHOP PENUNTUTAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN KERJASAMA DENGAN PENYIDIK DENSUS 88 AT POLRI JCLEC PELATIHAN LEVEL DASAR ANTAR KEMENTERIAN DAN LEMBAGA BAGI APARAT PENEGAK HUKUM DAN INTELIJEN TERKAIT FOREIGN TERRORIST FIGHTER (FTF) RAPAT KONSINYERING HASIL KONSULTASI PUBLIK DRAFT PEDOMAN PENANGANAN PERKARA YANG AKSESIBEL BAGI PENYANDANG DISABILITAS MANAJEMEN INVESTIGASI ANTI TEROR KE-2/COUNTER TERRORISM INVESTIGATIONS MANAGEMENT 2 PENUNDAAN PELAKSANAAN CURRICULUM DEVELOPMENT & TOTINDONESIAN CT RULE OF LAW NARASUMBER PADA PEALTIHAN TPPO DI JCLEC SEMARANG Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation 48
ASEAN-ACT LOKAKARYA KONSULTASI NASIONAL PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING DAN EVALUASI ACWC LOKAKARYA KONSULTASI PARA AHLI TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) LOKAKARYA VALIDASI "STUDI TENTANG HUBUNGAN DISABILITAS DAN PERDAGANGAN ORANG DI KAWASAN ASEAN " PENYUSUNAN KURIKULUM DAN MODUL TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME AUSTRALIA GOVERNMENT PERSIAPAN PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI (LSP) DENGAN PILOT PROJECT TERORISME DAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME TRAINING OF TRAINER (TOT) GENDER JUDICIAL SYMPOSIUM BRITISH EMBASSY TRAINING OF TRAINER (TOT) PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA TERORISME DAN PENDANAAN TERORISME STUDI KOMPARATIF PERAMPASAN ASET DAN MANAJEMEN ASET US MARSHAL SERVICE ASEAN-Australia Counter Trafficking 49
Tahun 2023 Kepala Kejaksaan Tinggi Bali melaksanakan kegiatan Rencana Aksi Nasional Jaminan Nasional Ketenagakerjaan dan Kesehatan diantaranya : Pemberian perlindungan jaminan kesehatan (BPJS Kesehatan) dan jaminan ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pegawai pemerintah non-pegawai negeri (PPNPN) Kejaksaan se-Bali. Forum Koordinasi Pengawasan dan Pemeriksaan Kepatuhan Tingkat Provinsi Bali dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali dan penandatanganan kesepakatan bersama antara BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI dengan Kejaksaan Tinggi Bali. Bantuan hukum kepada BPJS Kesehatan se-Bali dengan 61 (enam puluh satu) SKK dan 83 (delapan puluh tiga) kegiatan pendampingan hukum dengan total nilai pemulihan hak sebesar Rp1.710.546.605,00 (Satu Miliar Tujuh Ratus sepuluh Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Ribu Rupiah) Bantuan hukum kepada BPJS Ketenagakerjaan se-Bali dengan 63 (enam puluh tiga) SKK dan 2 (dua) kegiatan pendampingan hukum dengan total nilai pemulihan hak sebesar Rp2.504.907.932,00 (Dua Miliar Lima Ratus Empat Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) Kegiatan Rencana Aksi Nasional Intruksi Presiden Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dilaksanakan Kejaksaan Tinggi Bali 50
Proritas Nasional ke-4 R E V O L U S I M E N T A L D A N P E M B A N G U N A N K E B U D A Y A A N Kejaksaan berhasil mengoptimalkan tugas, kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional ke-4 sepanjang tahun 2023, dengan capaian-capaian sebagai berikut: Pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum. Target Laporan 0 20 40 60 80 100 120 140 Kejati Kejari Cabjari Jumlah Target Laporan 0 20 40 60 80 100 120 Kejati Penerangan Hukum (PENKUM) Kejati, Kejari dan Cabjari se-Indonesia Media Kehumasan Kejati se-Indonesia JaksaMenyapa melaksanakan Penerangan Hukum sebanyak 618 kegiatan dengan jumlah peserta 149.492 orang.
0 100 200 300 400 500 600 700 Kejati Kejari Cabjari Jumlah PAKEM Kejati, Kejari dan Cabjari Se-Indonesia 0 500 1000 1500 2000 Kejati Kejari Cabjari Jumlah Penyuluhan Hukum (LUHKUM) Kejati, Kejari dan Cabjari se-Indonesia 52
No. Kegiatan Keterangan 1 Kegiatan Penkum 2 Ceramah 493 Kegiatan 3 Modul Materi Digital 1 Materi (Jaksa Garda Desa) Pengadaan Iklan Masyarakat 1 Iklan (Peran Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat) Pengadaan Film Dokumenter 1 Film (Tugas dan Fungsi Kejaksaan dan Capaian Kinerjanya) 2 Kegiatan Luhkum 45 Kegiatan Modul Materi Digital 1 Materi (Anak Berhadapan dengan Hukum) Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat 1 Iklan (Penegakan Hukum di Wilayah Perairan) Melek Hukum Blocking Thema -- program 3 Jaksa Menyapa di Radio 44 Kegiatan (RRI dan Radio Swasta/Daerah) Jaksa Menyapa di Televisi 2 Kegiatan (Kinerja Kejaksaan di Mata Publik) Jaksa Menyapa di Podcast 24 Kegiatan Kegiatan Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejati, Kejari dan Cabjari Se-Indonesia Bidang Media dan Kehumasan No. Kegiatan Keterangan 1 Pembuatan Kliping Pers 23.347 buah 2 Pengelolaan Media Sosial Pengelolaan Website www.kejaksaan.go.id Twitter 2935 Instagram 1641 Facebook 1559 Youtube 271 3 Penyiapan Bahan Materi Publikasi (Siaran Pers) 1559 4 Pelayanan Informasi Publik 1895 5 Pengelolaan Website www.kejaksaan.go.id 13 fungsi 6 Advertorial 4 kali (Rakernas Kejaksaan 2023, HBA 2023, Launching Buku Jaksa Agung, Persaja Charity) 7 Sarasehan/Coffe Moorning 1 tanggal 8 Desember 2023 kegiatan. 53
Proritas Nasional ke-5 M E M P E R K U A T I N F R A S T R U K T U R U N T U K M E N D U K U N G P E N G E M B A N G A N E K O N O M I D A N P E L A Y A N A N D A S A R Pengamanan Pembangunan Strategis Kejati seIndonesia Laporan 489 Target 192 PengamananPembangunanStrategis Persentase capaian sebesar 18,37% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2023 yaitu sebesar 90% maka persentase pengembalian kerugian keuangan negara mencapai 20,41% dari target yang ditetapkan. Kejaksaan melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) berjumlah 55 Proyek Strategis Nasional dengan nilai pengamanan berjumlah ±Rp261.601.629.231.139,00 (dua ratus enam puluh satu triliun enam ratus satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Inpres Jalan Daerah sebesar Rp.14.649.000.000.000,- (empat belas teriliun enam ratus empat puluh Sembilan miliar rupiah) dan 28 Proyek Ibu Kota Nusantara dengan nilai Pengamanan berjumlah Rp. 24.212.059.434.221,00 (dua puluh empat triliun dua ratus dua belas milyar lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Kejaksaan berhasil mengoptimalkan tugas, kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional ke-5 sepanjang tahun 2023, dengan capaian-capaian sebagai berikut: Pelaksanaan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum.
55
PeningkatanKuantitasdanKualitasSarana Capaian yang telah dilakukan oleh Kejaksaan dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kinerja dan pelayanan antara lain: No. Nama Paket Metode Pengadaan Nilai HPS 1 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Tender 5.818.620.000 2 Konstruksi Fisik Rancang Bangun Rumah Sakit Adhyaksa di Mojokerto Tender 214.716.000.000 3 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tender 6.934.277.670 4 Pembangunan Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tender 321.739.999.067 Jumlah Total 549.208.896.737 Melalui aplikasi SIRUP telah memfasilitasi 2.764 RUP Penyedia, Swakelola dan Penyedia Dalam Swakola seluruh satuan kerja Kejaksaan dengan nilai total Rp. 6,9T (data per 4 Desember 2023) Melalui aplikasi SPSE dan e-Katalog telah memfasilitasi 869 paket Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan e-Purchasing seluruh satuan kerja Kejaksaan dengan nilai total Rp. 6.3T (data per 4 Desember 2023). Telah meningkatkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: No. Indikator 2020 2021 2022 2023 1 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan 0,00 24,35 18,90 21,06 2 Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ 0,00 0,00 30,00 30,00 3 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ - 4,44 4,44 26,77 Skor ITKP 0,00 (Kurang) 28,79 (Kurang) 53,3 (Cukup) 77,73 (Baik) 56
Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2018. Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya agar gerakan sapu bersih pungli tidak hanya dilakukan di luar institusi penegakan hukum, tapi juga menyasar kepada lembaga penegakan hukum itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Satgas Saber Pungli memiliki kewenangan sebagai berikut: 1.Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; 2. Mengoordinasikan,merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; 3. 4.Melakukan operasi tangkap tangan; Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit Saber Pungli di setiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan 6. 7.Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar. Korps Adhyaksa sendiri mendukung penuh upaya pemerintah memberantas pungutan liar alias Pungli. Salah satu upaya nyata yang dilakukan Kejaksaan adalah dengan memperkuat Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) yang dibentuk Presiden Joko Widodo. Dalam struktur Satgas Saber Pungli, Kejaksaan diwakili oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan yang duduk sebagai Wakil Ketua Pelaksana II. Tim Saber Pungli merupakan bagian kebijakan pemerintah melaksanakan reformasi di bidang hukum. Pembentukan tim internal di Kejaksaan yang berkoordinasi dengan Satgas Saber Pungli di pusat diharapkan dapat mewujudkan Indonesia yang bebas pungutan liar ke depannya. Tahun 2023 jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus se-Indonesia telah menangani perkara terkait Saber Pungli sebanyak 28 (dua puluh delapan) perkara dan terselesaikan sebanyak 14 (empat belas) perkara, yang terbanyak ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sebanyak 5 (lima) perkara. SatuanTugasSapuBersihPungutanLiar (SaberPungli) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau yang biasa disebut Satgas Saber Pungli dibentuk sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2018 28 14 TTEERRSSEELLEESSAAIKIKAANNPPEERRKKAARRAA SSIBIBEERRPPUUNNGGLLII PERKARA SABER PUNGLI 57
Kejaksaan RI bersama dengan International Development Law Organization (IDLO) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) pada hari Selasa 31 Januari 2023 yang bertempat di Menara Kartika Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai wujud pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 yang telah mengamanahkan Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam membina hubungan kerjasama dan komunikasi, salah satunya dengan lembaga atau organisasi internasional. PenandatangananMoUKejaksaanRIdanIDLO Kerjasama antara Kejaksaan dengan Lembaga Donor IDLO Tahun 2023 58
Kegiatan penelitian tersebut dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi hasil penelitian terhadap Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri yang diikuti oleh Bendahara dan perwakilan Jaksa Pidum dan dilaksanakan di 3 Provinsi, antara lain: Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 21 s.d 24 Agustus 2023 diikuti sebanyak 30 peserta dari 15 Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan; 1. Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 s.d 7 September 2023 diikuti sebanyak 30 peserta dari 15 Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan; 2. Provinsi Bali pada tanggal 24 s.d 27 September 2023 diikuti sebanyak 40 peserta dari 11 Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bali, 5 Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Nusa Tenggara Barat, 4 Satuan Kerja di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur. 3. Kejaksaan RI bersama dengan IDLO telah melaksanakan kegiatan penelitian lapangan penyusunan Standar Biaya Keluaran Khusus (SBKK) penanganan perkara tindak pidana umum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) International Development Law Organization (IDLO) dan Kejaksaan Republik Indonesia tanggal 31 Januari 2023. Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan pada bulan Mei s.d Juni 2023 dengan melibatkan 6 Kejaksaan Tinggi yaitu Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, Kejaksaan Tinggi Maluku, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur serta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. PenelitiandanSosialisasiTataKelolaAnggaranPenangananPerkaradan PenyusunanSBKK Kerjasama antara Kejaksaan dengan Lembaga Donor IDLO Tahun 2023 59
SOSIALISASI REMOTE ACCESS DAN SMART PIDUM Kejaksaan RI (Jampidum dan Pusdaskrimti) bersama dengan IDLO telah mengadakan kegiatan sosialisasi terkait Remote Access dan Smart Pidum. Materi terkait Remote Access bertujuan untuk melakukan uji coba terhadap prototype sistem Remote Access bagi Jaksa yang menangani perkara Pidum. LOKAKARYA PEMBUATAN STANDAR PELAYANAN YANG SISTEMATIS DAN TERINTEGRASI Materi terkait Smart Pidum bertujuan untuk mensosialisasikan aplikasi Smart Pidum. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 (Dua) kali yaitu di Jakarta (tanggal 8-9 November 2023) dan di Bandung (tanggal 15-16 November 2023) Pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 30 Oktober s.d. 2 November 2023 telah dilaksanakan kegiatan Lokakarya pembuatan standar pelayanan yang sistematis dan saling terhubung antara berbagai Bidang yang ada di lingkungan Kejaksaan Agung yang bertempat di Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Jl. Let. Jend. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). SosialisasidanLokakarya Kerjasama antara Kejaksaan dengan Lembaga Donor IDLO Tahun 2023 60
Proritas Nasional ke-6 M E M B A N G U N L I N G K U N G A N H I D U P , M E N I N G K A T K A N K E T A H A N A N B E N C A N A D A N P E R U B A H A N I K L I M Kejaksaan berhasil mengoptimalkan tugas, kewenangan dan fungsi dalam pelaksanaan Prioritas Nasional ke-6 sepanjang tahun 2023, dengan capaian-capaian sebagai berikut: Pelaksanakan fungsi Pembinaan dan Perdata Meningkatnya Kualitas Hasil Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Terdapat Perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) menjadi Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 696 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pustrajagakum memiliki Tugas yaitu Melaksanakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum. Menganalisa dan memberikan rekomendasi Penyusunan Analisis Kebijakan Hukum Intelijen, Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara: Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Lingkungan Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup (FGD) Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Konsinyering) Rekomendasi Staf Ahli terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Kajian Tentang Pandangan Hukum Atas fakta dan Peristiwa dalam percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan (Green Investment) di Kawasan Pulau Rempang-Kota Batam; Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi ramah lingkungan (Green Invesment) di Kawasan Pulau Rempang Kota Batam; Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan evaluasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang. Penanganan Perkara Perdata Penting/ Menarik Perhatian Masyarakat Gugatan Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu terhadap PT Tiesco Cahaya Pertiwi (PT TCP) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.
Kejaksaan RI melakukan Penyusunan Rancangan Pedoman terkait barang bukti Merkuri yang bekerja sama dengan Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) dan Nexus3 Foundation. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan pembahasan rancangan pedoman Lacak Balak (Chain of Custody) Pengelolaan dan Penyelesaian Benda Sitaan/Barang Bukti/ Temuan/Rampasan Merkuri. Kejaksaan RI bekerjasama dengan Wildlife Conservation Society (WCS) melakukan Penyusunan Modul Tentang Penanggulangan Ilegal Tumbuhan dan Satwa liar (TSL) tahun 2023 yang sudah masuk dalam tahap finalisasi. PenyusunanModulPenanggulanganIlegalTumbuhandanSatwaLiar Kerjasama antara Kejaksaan dengan WIldlife Conservation Society (WCS) PenyusunanRancanganPedomanBarangBuktiMerkuri Kerjasama antara Kejaksaan dengan Center for Regulation Policy and Governance (CRPG) dan Nexus3 Foundation) 62
Proritas Nasional ke-7 M E M P E R K U A T S T A B I L T A S P O L H U K H A N K A M D A N T R A N S F O R M A S I P E L A Y A N A N P U B L I K Laporan 135 Target 107 DPO Kejati se-Indonesia Operasi Intelijen LIDPAMGAL Kejati, Kejari dan Cabjari se-Indonesia 0 500 1000 1500 2000 Kejati Kejari Cabjari Jumlah Posko Intelijen Kejati se-Indonesia Laporan 4971 Target 1597 Pelaksanakan fungsi intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum.
Pelaksanakan fungsi Pembinaan Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan, Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, Pelaksanaan tugas lain. PerencanaandanPengelolaanAkuntabilitasKinerjaKejaksaan Terwujudnya Rencana Anggaran dan Program Kerja Kejaksaan yang Efektif, Meningkatnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Optimalisasi Penyerapan Anggaran dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan, Terwujudnya pelaksanaan Anggaran secara transparan dan Akuntabel Proses penyusunan RENJA telah selesai diselesaikan dan telah didistribusikan ke seluruh satker oleh Kejaksaan RI, dan saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Hasil Musrenbang Musrenbang Kejaksaan RI telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 15-17 Mei 2 2023. Penyusunan DIPA Pagu Anggaran Penyusunan DIPA Pagu Alokasii Anggaran Penyusunan Rencana Kerja serta evaluasi Arsitektur SPBE Kejaksaan RI. Telah dilaksanakan rapat Tim Asesor Internal Pemantauan dan evaluasi SPBE di Lingkungan Kejaksaan RI tanggal 12 Juli 2023. Penyempurnaan Usulan SPBE TA 2024 Jasa Konsultan Master Plan Pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jasa Konsultan Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan RI 2025-2029 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyusunan Perencanaan Penganggaran, Monitoring Dan Evaluasi Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Tahun 2023 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan RI Tahun 2022 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI Penetapan Target Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2023 Peringkat keempat kinerja anggaran tahun anggaran 2022 ketegori Kementerian Negara/Lembaga dengan pagu besar Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut Tindak lanjut temuan BPK terkait laporan keuangan. Piloting Rekening Pemerintah Lainnya Satker dengan migrasi dari rekening giro ke rekening virtual sebanyak 76 satker. Penghargaan sebagai peserta piloting pengelola rekening pemerintah dalam bentuk virtual account (VA) untuk jenis rekening penerimaan tahun 2023. Penghargaan sebagai peserta piloting pengelola rekening pemerintah dalam bentuk virtual account (VA) untuk jenis rekening pemerintah lainnya tahun 2023 Target PNBP tahun 2023 sebesar Rp1.280.556.876.000,- dan realisasi PNBP Rp4.207.768.010.518,- Pagu penggunaan PNBP sebesar Rp464,127,069,000,- dan realisasi penggunaan PNBP sebesar Rp437.539.009.142,- Monitoring, Evaluasi, dan Bimbingan Teknis terkait: IKPA, Pengelolaan PNBP dan Piutang Negara, Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Rekening Satker 64
Rentang Nilai Predikat 91,00 - 100,00 Sangat Baik 81,00 - 90,99 Baik 71,00 - 80,99 Cukup Baik 61,00 - 70,99 Kurang =< 60,99 Sangat Kurang Rekomendasi Umum Peningkatan Kualitas Perencanaan Kementerian/ Lembaga menurut hasil dari penilaian IPPN 2023 Kejaksaan Agung mendapat nilai 95,39 dengan predikat Sangat Baik. Donor’sMeetingTahun2023 Tindak lanjut Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan RI 65
Donor's Meeting Tahun 2023 dilaksanakan oleh Biro Perencanaan pada hari Kamis, 2 November 2023 di Hotel Ra Suites Simatupang, dengan tema “Melangkah Bersama Mewujudkan Supremasi Hukum Melalui Tata Kelola Hibah yang Transparan dan Berkualitas” yang dibuka oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan secara daring. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut Pedoman Jaksa Agung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Dukungan Donor di Lingkungan Kejaksaan RI, yang mencoba mengoptimalkan pembiayaan melalui sumber alternatif (creative financing), secara efektif melalui dukungan lembaga donor, baik dalam bentuk hibah maupun kerja sama teknis non hibah yang bersifat timbal balik antara Kejaksaan dengan Lembaga Donor dan/atau Mitra Pelaksana. Kegiatan tersebut bertujuan , antara lain: Melakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan baik pejabat di Lingkungan Kejaksaan maupun Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana bahwa Tata Kelola Dukungan Donor di lingkungan Kejaksaan dilaksanakan berdasarkan prinsip one gate policy melalui Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq Biro Perencanaan untuk memudahkan proses pencatatan, pelaporan, evaluasi dan penyusunan Berita Acara Serah Terima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Melakukan monitoring capaian atau progress kegiatan dukungan donor tahun 2023 sekaligus menyampaikan kegiatan Prioritas Kejaksaan Tahun 2024 yang mengarah pada pencapaian Supremasi Hukum dari Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 dan RPJMN Teknokratik 2025-2029 kepada Lembaga Donor dan Mitra Pelaksana. Jaksa Agung Muda Pembinaan berharap kolaborasi lembaga donor dan kejaksaan ke depan lebih banyak menyasar isu-isu tentang transformasi supremasi hukum melalui implementasi sistem penuntutan menuju single prosecution system, serta peran lembaga kejaksaan sebagai advocaat general. Hal itu dapat diwujudkan melalui penguatan kewenangan kejaksaan, peningkatan kapasitas personil dan peningkatan sarana prasarana dalam penanganan perkara 66
Selama Tahun 2023 Walidata Kejaksaan tekah melaksanakan rapat internal tim Satu Data Kejaksaan RI yang dipimpin oleh ketua tim Satu Data Kejaksaan RI Wakil Jaksa Agung RI yang dihadiri Sekertaris dan beberapa anggota tim Satu Data Kejaksaan yang diselenggarakan pada pada hari Senin tanggal 18 September 2023 bertempat diruang Vicon Pusat Daskrimti lantai 8 Gedung Pusat Daskrimti dengan agenda menyusun rencana aksi tim Satu Data Kejaksaan, membentuk tim kerja, dan mengagendakan proses pengumpulan data atau informasi dari Produsen Data. Walidata Kejaksaan RI juga telah membentuk tim Satu Data untuk mewujudkan Satu Data Kejaksaan Republik Indonesia dilingkungan Kejaksaan RI dengan tahapan: a.Perencanaan Data; b.Pengumpulan Data ; c.Pemeriksaan Data; d. Penyebarluasan Data. Walidata Kejaksaan RI juga telah melaksanakan proses pengumpulan data pada bidang-bidang dan atau unit kerja dilingkungan Kejaksaan Agung RI, sebagai Produsen Data oleh Tim Kerja Satu Data Kejaksaan. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan mengisi platform google form melalui alamat https://bit.ly/DataKejaksan. Wali data Kejaksaan RI telah menghadiri workshop gotong royong data (pemutakhiran data prioritas tahun 2023) yang diadakan oleh BAPPENAS pada tanggal 2 Desember 2023 bertempat di Menara Danareksa, DKI Jakarta peserta workshop terdiri dari seluruh walidata Kementerian/Lembaga Pusat, Kejaksaan RI diwakili oleh 2 orang fungsional pranata komputer dan 1 orang Analis Sistem Informasi dari Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. Walidata Kejaksaan RI tahun 2023 telah mengajukan permohonan pembuatan akun pengguna Walidata dan Non Walidata di dalam Portal Satu Data Indonesia (data.go.id) demi mendukung proses penyelenggaraan Satu Data Indonesia, namun sampai saat ini masih menunggu proses suksesnya nama akun untuk Satu Data Kejaksaan. SatuDataIndonesiadiKejaksaan Kegiatan Tim Satu Data Kejaksaan 67
Tersusunnya Dokumen Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 188 Tahun 2023 Tentang Arsitektur Dan Peta Rencana SPBE di Kejaksaan RI; Tersusunnya Dokumen Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 177 Tahun 2023 Perihal Tim Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE, dengan permohonan penugasan Pejabat/Pegawai menjadi Tim Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE Kejaksaan RI dari BAPPENAS, ,Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara, dan BRIN; Tersusunnya Dokumen Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 173 tahun 2023 Perihal Tim Asesor Kejaksaan RI; Tersusunnya Dokumen Keputusan Jaksa Agung RI Nomor 225 tahun 2023 Tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; Pembuatan Dokumen Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI); Tersusunnya Dokumen Pedoman Jaksa Agung RI Nomor KEP-X-472/C/Chk/09/2023 Tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia; Terlaksananya Rapat Evaluasi Kebijakan Internal SPBE Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023; Terlaksananya Rapat Evaluasi Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah; Terlaksananya Rapat Evaluasi Kebijakan Internal Audit TIK; Terlaksananya Rapat Pembahasan Internal Usulan Anggaran SPBE Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023; Tersusunnya Surat Untuk Permohonan Fasilitas Cloud Pemerintah/VPS melalui layanan Pusat Data Nasional; Tersusunnya Laporan Rapat Pembahasan Teknis Interkoneksi Layanan Simponi Kementerian Keuangan ke Sistem Tilang Kejaksaan di Pusat Data Nasional melalui Jaringan Intra Pemerintah; Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk Layanan Akses Internet, VPN Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari Tahun 2023; Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan Interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk Layanan Akses Internet, VPN Kejaksaan Agung, Kejati, Kejari dan Cabjari Tahun 2023; Tersusunnya Laporan Pertukaran Data SPPT-TI CMS Kejaksaan Republik Indonesia; Terlaksananya Rapat Pembahasan Draf Keputusan Jaksa Agung tentang Pedoman Manajemen Risiko SIstem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkungan Kejaksaan RI; Terlaksananya Rapat Terkait Penerapan Manajemen Aset TIK dengan hasil berupa pengarsipan BAST, Laporan Pengelolaan Penghapusan Aset TIK yang masuk kedalam BMN; Telah Mengikuti Pelatihan Penyusunan Kebijakan Manajemen Keamanan Informasi ; Terlaksananya Rapat Pembahasan Audit Tekonologi Informasi di Lingkungan Kejaksaan RI; Terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan Nomor KEP-01/H.1/H.V.1/07/2023 tentang Pembentukan Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi; Tersusunnya Laporan Hasil Audit Aplikasi yang dilaksanakan oleh Tim Daskrimti; Sebagai pelaksanaan dari Pedoman Jaksa Agung tersebut, telah diterbitkan petunjuk pelaksanaan SPBE di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu: SistemPemerintahanBerbasisElektronik(SPBE) Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Republik Indonesian Berbasis Elektronik Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 68
17 SATKER WBK Pada tahun 2023 ini, satker Kejaksaan yang diusulkan untuk dapat mengikuti WBK adalah sebanyak 114 satker, namun pada tahap administrasi terdapat 15 satker yang tidak lolos administrasi sehingga yang lolos ke tahap desk evaluasi hanya 99 satker. Kemudian dari 99 satker yang diajukan oleh Kejaksaan RI yang mendapatkan predikat WBK 17 satker, yaitu sebagai berikut: ReformasiBirokrasi,PenyederhanaanOrganisasidanPembentukanRegulasi danKerjasamaHukum Penguatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan, Persentase satker yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM, Pembentukan Regulasi dan Kerjasama Hukum 69
1.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 2.KT. Bengkulu 3.KN. Aceh Barat Daya 4.KN. Banggai 5.KN. Bangli 6.KN. Bengkulu 7.KN. Cimahi 8.KN. Dumai 9.KN. Jakarta Pusat 10.KN Jakarta Timur 11.KN Kabupaten Semarang 12.KN Ketapang 13.KN Kota Semarang 14.KN Lampung Selatan 15.KN Sungai Penuh 16.KN Tanggamus 17.KN Yogyakarta 70
Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik Peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri Badung Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik Perubahan Nomenklatur Kejaksaan Negeri Toba Samosir menjadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba dan Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba di Porsea Pembentukan 5 (lima) Kejaksaan Negeri, yaitu Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara Perubahan Perpres Ketiga tentang Ortaker dan Perja Ortaker Pelaksanaan Evaluasi Tipologi seluruh Kejaksaan Negeri Usulan ke Kemenpan RB melalui surat nomor: B-172/A/Cr.4/11/2023 tanggal 23 November 2023 hal Permohonan persetujuan peningkatan tipologi 12 (dua belas) kejaksaan negeri 1. Nota dinas kabag Ortala nomor: B81 /C.2.4/Cr.4/12/2023 tanggal Desember 2023 hal laporan hasil studi kelayakan terhadap usulan pembentukan kejaksaan negeri Lombok Utara dan kejaksaan negeri Kabupaten Bima di wilayah Kejaksaan Tinggi NTB 2. Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pelaksanaan Evaluasi SOP Perubahan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan Nomenklatur dan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Peta Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2024 melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Telah dilakukan Inventarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam rangka Pencatatan, Evaluasi dan PeningkatanKualitas SOP di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penetapan Hari Lahir Kejaksaan RI Tanggal 2 September 1945 evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender tahun 2023 Penyusunan perhitungan Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kejaksaan Agung TerwujudnyaOrganisasidanKetatalaksanaanyangEfektif,Efisiendan Akuntabeldi LingkunganKejaksaanRepublikIndonesia Satker yang Telah Tertata secara Kelembagaan di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 71
Penyusunan, pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan, meliputi RUU/UU, RPP/PP dan Rperpres/Perpres, yaitu: No. Regulasi Jumlah Ket. 1 PUU 4 Sedang berjalan 2 RPerpres 1 Sedang berjalan 3 PP 9 Direktif, 1 selesai dan 8 lainya sedang berjalan 16 Non Direktif, 3 selesai, 2 terhenti, 1 pending dan 10 sedang berjalan Pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan, harmonisasi dan pengundangan Rancangan Peraturan Kejaksaan. Melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2022 telah ditetapkan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan Tahun 2023, yaitu: No. Tanggal Perihal 1 9 Februari 2023 Tentang Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 2 10 April 2023 Tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 3 15 Mei 2023 Tentang Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua 4 5 Juli 2023 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 5 28 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Penyidik Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc Dalam Penyidikan dan Penututan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan dan harmonisasi legislasi semu (Pedoman, Surat Edaran, Instruksi dan Keputusan) di lingkungan Kejaksaan, meliputi: Keputusan JA 17 Instruksi JA 15 Pedoman JA 7 Surat Edaran JA 3 PembentukanRegulasidanKerjasamaHukum Peraturan Perundang-Undangan, RUU/UU, RPP/PP, dan RPerpres/Perpres, Rancangan Peraturan Kejaksaan, Pedoman, Surat Edaran, Instruksi dan Keputusan 72
KegiatanInternasional,KerjasamaDalamNegeridanLuarNegeri Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah, Kerja Sama Luar Negeri Kegiatan Terkait Organisasi Internasional (14 Kegiatan) Kegiatan Terkait Perjanjian Internasional (10 Kegiatan) Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dengan jenis kegiatan Nota Kesepahaman dengan Mitra Kementerian Dalam Negeri RI dan Kepolisian Negara RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Agung RI dan Tentara Nasional Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Otoritas Jasa Keuangan, Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dengan jenis kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kejaksaan RI (ada 2 kegiatan), JAMBIN dan ANRI, JAMBIN dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Sekjen KPU dan JAMINTEL, PT. BANK BRI dan JAMBIN (2 kegiatan) No. Penyelenggara Jml Keg. Jml Peserta 1 International Law Enforcement Academy (ILEA) 16 27 2 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 13 40 3 Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) 8 31 4 U.S. Department of Justice (USDOJ), Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance, and Training (OPDAT 11 63 5 International Associationof Prosecutors (IAP) 1 7 6 United Nations Asia and Far East for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 1 1 7 DFAT Australia Indonesia Partnership for Justice Program 1 1 8 U.S. Department of State Export Control and Related Security Border (EXBS) 3 29 73
Atase Kejaksaan pada KBRI Singapura Jabatan Atase Kejaksaan (legal attache) pada KBRI Singapura ditetapkan dengan Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/206/M.KT.01/2018 tanggal 21 Maret 2018. Berdasarkan surat kredensial dari Kementerian Luar Negeri Republik Singapura nomor MFA/SEAI/00102/2019 tangal 22 Oktober 2019, disetujui bahwa jabatan Legal Attache pada KBRI Singapura memiliki fungsi pokok mendukung dan memfasilitasi kerja sama antara Singapura dan Indonesia, dan bahwa jabatan dimaksud tidak memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum di wilayah Singapura. I. Pendahuluan II. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi (4 Kegiatan) Penyuluhan & Pembinaan Kepatuhan Hukum (4 Kegiatan) Pemberian Bantuan Dukungan Kepada WNI yang Menghadapi Masalah Hukum di Singapura (2 Kegiatan) Penerjemahan Bahasa Pelaksanaan Kerja sama Hukum/ Tugas Kejaksaan (8 kegiatan) Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Tamu III. Analisa Kegiatan Sesuai Tugas dan Fungsi Peningkatan cakupan kerja sama hukum antara Kejaksaan dengan mitra terkait di Singapura dalam kerangka pertukaran informasi dan bentuk kerja sama hukum lainnya, termasuk tindak lanjut Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA in Criminal Matters) terus dilakukan. Berbagai upaya konsolidatif baik dengan central authority Indonesia maupun central authority Singapura terus dilakukan. Berkenaan dengan asset terpidana korupsi yang berada di Singapura, Atase Kejaksaan juga terus membuka jejaring dan mengeksplorasi berbagai upaya alternatif sebagai upaya penyelesaian pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi,termasuk pula penyelesaian uang pengganti, seperti misalnya melalui jalur gugatan perdata. Kegiatan lain sesuai fungsi Atase Kejaksaan dalam upaya peningkatan kerja sama hukum dengan mitra internasional penegakan hukum dan keadilan seperti kerja sama dengan United Nations Office for Drugs and Crimes (UNODC), 7 International Association of Prosecutors (IAP), jejaring asset recovery seperti Asset Recovery Inter-agency Network Asia Pasific/ ARIN-AP, maupun bentukbentuk partisipasi mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional juga dilaksanakan demi mengoptimalkan eksistensi dan kontribusi lembaga Kejaksaan dalam penentuan kebijakan internasional. Keikutsertaan Atase Kejaksaan Singapura dalam pertemuan keenam Komite Ad Hoc guna mengelaborasi draf Konvensi PBB tentang Kejahatan Dalam Bidang Informasi dan Teknologi Komunikasi (Cybercrime Convention) merupakan wujud kontribusi aktif Kejaksaan di dunia internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Hal ini bukan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Atase Kejaksaan, namun juga merupakan wujud implementasi tugas Kejaksaan sebagaimana amanat Undang-undang. Rapat Koordinasi Upaya Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Yang Berada Di Singapura, Jumat 15 Desember 2023 1. 2. 3. 4. 5. 6. 74
Atase Kejaksaan pada KBRI Bangkok I. Tugas dan Wewenang Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 005/A/JA/03/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok, Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok adalah Jaksa yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok dengan Status Diplomatik untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perja tersebut, wilayah kerjanya meliputi wilayah negaranegara Asia Tenggara. II. Kegiatan Pemantauan keadaan kejahatan dan hukum di Thailand 1. Narkotika Keadaan Produksi dan Perdagangan Narkoba di Daerah Segi Tiga Emas dan Asia Tenggara. Perdagangan dan Pemberantasan Narkotika Penyitaan aset asal Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Pemusnahan Narkotika Kerja Sama Internasional RUU Ganja Penyitaan Narkotika kasus besar (barang bukti lebih dari 1 juta butir/kasus) 2. Kejahatan lain Human Trafficking dan permasalahan pekerja migran a. Trafficking in Person Report (TIP Report) Amerika Serikat tahun 2023 (Thailand) dan Upaya Pemerintah Thailand. WN Thailand di ekstradisi ke Malaysia karena kasus Human Trafficking Tenaga Kerja Asing di Thailand b. Geng Tiongkok di Thailand/Geng Orang Asing Geng Tioangkok Buronan WN Asing ditangkap di Thailand dan di ekstradisi c. Cybercrime Kasus yang menonjol Scamming dalam matchmaking service melalui Facebook. ·Kasus Penipuan/Perjudian Online d. Kasus Korupsi yang menonjol Sistem AI (Artificial Intelligent) diimplementasikan oleh organisasi Anti Corruption of Thailand (ACT) Korupsi dalam pengeluaran visa Penyuapan dalam Highway Police Division (HPD), dan bisnis lain 22 Pejabat termasuk Acting Public Warehouse Organization (PWO) terbukti melakukan korupsi dalam pembelian sarung tangan karet dengan kerugian 2 miliar baht selama wabah Covid-19 Mantan Gubernur Provinsi Yala dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun dalam kasus pembelian GT200 Bom Detector e. Penyelundupan Barang f. Penyelundupan kelapa tua dari Indonesia Hukum Dekrit tentang Pencegahan dan Pengawasan Kejahatan Technology UU Anti-Torture (Penyiksaan) Hukuman mati di Thailand UU Denda Pelanggaran Hukum UU Dispute Settlement ACT BE 2562 RUU Dekrit Pertukaran Data Pajak Courtesy call kepada Jaksa Agung Kerajaan Thailand untuk mengucapkan selamat pada saat ditempatkan sebagai Jaksa Agung tanggal 18 Oktober 2023 A. 75
Perkara Penggunaan cap visa Thailand palsu dan overstay a.n. Sdri. Adelia Salsabila Perkara Penggunaan cap visa Thailand palsu dan overstay a.n. Sdr. Daniel Juli Ando Perkara Penggunaan cap visa palsu dan overstay a.n. Firizki Nuhidayah Perkara pemalsuan cap visa palsu dan overstay a.n. Sdri. Tutik Perkara Penggunaan paspor palsu dan overstay a.n. Ester Perkara Pencurian a.n. Elizabeth Ratnawati Hardi (ERH) Perkara Perusakan barang orang lain a.n. Muhammad Alias Pikir. Perkara pemalsuan dokumen perjalanan a.n. Sdri. Sudarmi Perkara pencurian barang a.n. Keysea Titaheluw (KT) Perkara Pencurian dengan Kekerasan a.n. Sdr. Nazuwan, Sdr.Deddy Kurniawan dan Sdr. Muslim Pelayanan terpidana WNI yang menjalankan hukuman di penjara di Bangkok sebanyak 54 kegiatan Kasus ABK di Thailand Selatan tahun 2023 Kasus-kasus ABK di Selatan Thailand Tahun 2023 Kasus: Penangkapan 29 WNI Nelayan ABK KM. Salsabila dan Cahaya Putra 02 oleh Otoritas Keamanan Laut (Kamla) Andaman di Phuket pada 25/08/2023 ·Kasus: Penangkapan 40 WNI Nelayan ABK KM. Kambiastar, KM. Ikhlas Baru dan KM. Rahmat Jaya di Laut Andaman Provinsi Phuket tanggal 8 Oktober 2023. Konsultasi/Bantuan Konsultasi kepada WNI/BHI dan WNA sebanyak 9 kegiatan D. Dukungan kegiatan KBRI Dukungan KBRI atas perintah Atasan sebanyak 46 kegiatan Penyampaian Panggilan Sidang sebanyak 10 kegiatan Bekerjasama dengan Fungsi Protokol dan Konsuler dalam bantuan WNI korban TPPO sebanyak 27 kegiatan Kasus Korban TPPO terhadap 6 WNI yang disangka melanggar UU Imigrasi Terdapat 6 WNI yaitu Sdr. Raindy Wiajaya, Sdri Chelsy, Sdr. Eric Febrian, Sdr. Andrian, Sdr Andrean Faust dan Sdr. Hendrianto Tjirtahadi telah diidentifikasi sebagai korban TPPO oleh tim identifikasi korban TPPO provinsi Mae Sod pada tanggal 28 November 2022. 4. Penangganan Kasus Orang Utan Terdapat 3 orang utan disita di Thailand sebagai barang bukti perkara pengimpor satwa tanpa izin yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk disita sebagai barang milik negara. Kerja sama dengan mitra kerja di Thailand dan aparat penegak hukum internasional di Thailand. 1. Kejaksaan Pada tahun 2023, Atase Kejaksaan melakukan kunjungan kepada 7 kantor Kejaksaan Regional dan Provinsi baik dalam rangka meningkatkan kerja sama dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah korban TPPO WNI. Pendampingan/bantuan Hukum kepada kepada WNI yang bermasalah hukum di Thailand 1. WNI dalam penjara Thailand tahun 2023 Ada 22 Nara Pidana WNI di Thailand pada tahun 2023 Perkara-perkara dalam proses penyidikan/persidangan pada tahun 2023 Draft Peraturan MenKes tentang Pencegahan Residivisme Pembahasan dengan Wakil Jaksa Agung Kerajaan Thailand tentang perkara terhadap Korban TPPO WNI tanggal 7 Juni 2023 B. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. E. 76
7. NACC Tanggal 18 Juli 2023, atas permohonan dari NACC Thailand, telah menyediakan penerjemah dalam investigasi kasus korupsi terhadap seorang jaksa atas pengaduan seorang WNI tentang penerimaan suapan untuk penuntutan perkara penipuan dalam transaksi gula F. Kerjasama dengan instansi di Indonesia Kejaksaan Agung R.I. sebanyak 16 kegiatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tanggal 21-25 November 2023, memfasilitasi rombongan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tanggal 23 November 2023, menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Atase Kejaksaan KBRI Bangkok di KBRI Bangkok Konsul Kejaksaan pada KJRI Hongkong Pelaksanaan Tugas Khusus Kejaksaan Pada tahun 2023, target kegiatan fungsi kejaksaan sebanyak 36 kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Yustisial Kunjungan dan Koordinasi dengan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum Setempat Kegiatan Pengawasan Pendampingan dan Bantuan Hukum kepada WNI yang Menghadapi Masalah Hukum Berdasarkan dokumen anggaran, target pelaksanaan sebanyak 60 Kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan sepanjang tahun 2023 sebanyak 305 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut : Konsultasi Hukum Dengan demikian konsultasi hukum / pelayanan hukum yang diberikan oleh Konsul Kejaksaan sepanjang tahun 2023 sebanyak 228 Kegiatan. Pendampingan dan Bantuan Hukum kepada WNI yang menghadapi masalah hukum. Tugas ini dilaksanakan melalui pendampingan persidangan. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan pendampingan persidangan sebanyak 71 kasus pidana yang melibatkan sebanyak 77 WNI yang menghadapi masalah hukum. 4. KEPOLISIAN Tanggal 11 Agustus 2023, melakukan kunjungan ke Kantor Kepolisian Region V di provinsi Chiang Mai 5. International Association of Prosecutor (IAP) Tanggal 19 September 2023, melakukan diskusi bersama Janne Holst, International Association of Prosecutor (IAP) Secretariat, Brainstorming to extend cooperation. 6. UNODC Pada tanggal 27 Januari 2023, menyelenggarakan luncheon meeting dengan Deputy UNODC Regional Representative for South East Asia and Pacific. Foreign Anti Narcotic and Crimes Communities (FANC) Atase Kejaksaan bekerjasama dengan ONCB dalam pertukaran informasi dan pemberantasan narkotika. 2. Office of Narcotic Control Board (ONCB) 3. 1. 2. I. Pendahuluan 1. 2. 77
II. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Yustisial Kegiatan intelijen yustisial dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok Kejaksaan RI pada umumnya serta tugas pokok perwakilan RI di Hong Kong pada khususnya. Adapun kegiatan intelijen yustisial yang dilaksanakan tersebut meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang diarahkan kepada pendeteksian terhadap kemungkinan timbulnya suatu pelanggaran hukum, upaya untuk meniadakan kemungkinan timbulnya AGHT yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas serta penggalangan berbagai pihak yang terkait sebagai upaya untuk senantiasa menciptakan suasana yang kondusif (ada 20 kegiatan) Kerjasama di Bidang Penegakan Hukum Dengan Aparat Penegak Hukum Setempat Serta Pihak-Pihak Terkait Lainnya sebanyak 37 kegiatan antara lain: Tanggal 9 Maret 2023 menjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan seluruh Atase hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai dari masing-masing negara yang berada di Hong Kong dalam forum Foreign Law Enforcement Community (FLEC). Tanggal 18 Desember 2023, menjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan officer Macau Correctional Service Bureau dalam acara kegiatan kunjungan ke Penjara Macau Program Asistensi Kerjasama Hukum Luar Negeri (Program Jaksa Magang) Program Asistensi Kerjasama Hukum Luar Negeri ( Program Jaksa Magang) adalah salah satu program fungsi Kejaksaan dalam upaya menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman para Jaksa terkait kerjasama luar negeri dan kegiatan pelayanan, perlindungan dan bantuan hukum kepada WNI/BHI sehingga diharapkan akan terbentuk Jaksa yang memiliki wawasan luas, profesional dan berhati nurani dari sisi manajemen (tata kelola) maupun penanganan perkara. Penyuluhan dan pembinaan Hukum, Konsul Kejaksaan telah menyelenggarakan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dengan jumlah PMI yang berhasil diberikan penyuluhan / pembinaan hukum sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan sepuluh) orang. Seminar, Workshop dan Sosialisasi Berdasarkan target sebanyak 1 (satu) kegiatan, konsul kejaksaan bekerjasama dengan Konsul lain pada KJRI Hong Kong telah menginisiasi 8 (delapan) seminar/ Workshop/Sosialisasi baik diselenggarakan secara tatap muka maupun media zoom meeting. III. IV. 78
Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Dan Pendampingan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bermasalah Hukum di Hongkong dan Macau Kegiatan Bantuan Hukum ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan terhadap WNI yang sedang menjalani pemeriksaan atau persidangan di Pengadilan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 37 Kegiatan Kegiatan kunjungan ke rumah tahanan dan penjara di seluruh Hong Kong dan Macau dilakukan dalam rangka melakukan pendataan WNI bermasalah dengan hukum, memastikan keadaan dan pemenuhan hak hak mereka, memberikan layanan bantuan hukum, dan membantu kebutuhan mereka seperti keperluan sehari-hari yang tidak cukup disediakan oleh pihak penjara / rumah tahanan. Adapun pada Tahun Anggaran 2023, kegiatan kunjungan penjara / rumah tahanan yang telah dilaksanakan adalah 16 kegiatan Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kejaksaan pada KJRI Hong Kong, Konsul Kejaksaan juga mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka membina kerjasama dengan satuan kerja lain di lingkungan KJRI Hong Kong antara lain dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Fungsi lain yaitu Fungsi Konsuler, Fungsi Bea dan Cukai, serta Fungsi Imigrasi dan berbagai Fungsi lainnya sebanyak 35 kegiatan Pada Tahun Anggaran 2023, program jaksa magang pada KJRI Hong Kong dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Minggu 5 November 2023 yang diikuti 4 (empat) orang peserta dari Kejaksaan RI Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum Kepada Warga Negara Indonesia di Hong Kong dan Macau Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum kepada WNI yang berada di Hong Kong dan Macau dilaksanakan secara rutin maupun insidentil sesuai permintaan dan atau kebutuhan sebanyak 22 kegiatan, Selain yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, Bidang Kejaksaan pada KJRI Hong Kong juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum kepada WNI yang ada di Hong Kong dan Macau melalui media sosial seperti website, facebook maupun twitter. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum Kepada Warga Negara Indonesia di Hong Kong dan Macau Kegiatan konsultasi hukum bagi WNI yang menghadapi masalah hukum di Hong Kong dan Macau yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 192 kegiatan, antara lain: Tanggal 13 Januari 2023, memberikan layanan konsultasi hukum serta bantuan komunikasi kepada WNI atas nama LUTHFIA ADENT (terpidana kasus overstay bekerja) yang ditahan di penjara Tai Lam Centre for Women; Tanggal 07 Agustus 2023, memberikan layanan konsultasi hukum serta bantuan komunikasi kepada WNI atas nama HELISNAYANTI (terpidana kasus paper bekerja) yang ditahan di penjara Lo Wu Correctional Institution; Tanggal 27 Desember 2023, memberikan layanan konsultasi hukum serta bantuan komunikasi kepada WNI atas nama VIKI yang ditahan di penjara Lo Wu Correctional Institution V. VI. VII. Melaksanakan Kegiatan Monitoring Warga Negara Indonesia Yanng Berada Dalam Penjara/Rumah Tahanan di Hongkong dan Macau VIII. Membina Kerjasama dengan Satuan Kerja Lain Di Lingkungan Perwakilan Republik Indonesia Hong Kong IX. 79
Atase Kejaksaan pada KBRI Riyadh Pemantauan kejahatan, perkembangan hukum di Arab Saudi serta pelaporan ke pimpinan. Informasi yang diperoleh tersebut berasal dari beberapa sumber termasuk instansi pemerintah, media cetak, sosial media, laporan dari WNI yang jadi korban atau terlibat pidana, dari keluarga melalui hotline kbri dan media lainnya. Pendampingan/bantuan Hukum kepada kepada WNI yang bermasalah hukum di Arab Saudi Atase Hukum bersama fungsi konsuler dan atase ketenagakerjaan membantu menjadi penjembatan informasi para tahanan dengan keluarga atau pihak terkait di luar. Pendampingan/bantuan Hukum kepada kepada WNI yang bermasalah hukum di Arab Saudi sejak bulan agustus 2023 sebanyak 36 kegiatan Konsultasi/Bantuan Konsultasi termasuk dalam bentuk seminar atau webinar kepada WNI Dalam konsultasi hukum yang terkadang dilakukan melalui chating atau telepon atau melalui grup media sosial kepada WNI yang bertanya diberikan juga saran-saran terbaik namun konsultasi dan bantuan yang diberikan tidak bertujuan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dialami WNI di Arab Saudi karena pendampingan dan sosialisasi atau bantuan hukum yang diberikan tidak mengambil alih tanggung jawab pelaku pidana. Pelayanan dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum termasuk melalui seminar dan webinar telah dilakukan semenjak Agustus 2023 sebanyak 19 kali kegiatan. 4. Dukungan kegiatan KBRI Atase Hukum mendukung kinerja KBRI Riyadh dengan aktif mengikuti kegiatan KBRI khususnya fungsi konsuler dan atase ketenagakerjaan dalam penangganan kasus-kasus WNI yang mengalami permasalahan di Arab Saudi termasuk korban TPPO atau korban kejahatan lain yang perlu menghubungi dengan kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemerintahan. Kegiatan dukungan terhadap KBRI telah dilakukan sebanyak 8 kegiatan. Kerja sama dengan mitra kerja di Arab Saudi dan aparat penegak hukum internasional di Arab Saudi Atase Hukum belum banyak melakukan kerja sama dengan mitra kerja di Arab Saudi selain pengacara dan penjara mengingat lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum dan pengadilan masih menutup diri untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan orang luar dari lembaga luar arab saudi apalagi yang kemungkinan benturan kepentingan terkait dengan masalah warga negara asing tersangkut masalah dengan hukum. Beberapa Kegiatan Atase pada KBRI Riyadh Kegiatan Atase Hukum Sejak Agustus Tahun 2023 1. 2. 3. 5. 80
Pelaksanakan fungsi Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum, pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan, dan pelaksanaan tugas lain. Kejaksaan menerima sebanyak 153.041 (seratus lima puluh tiga ribu empat puluh satu) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 121.373 (seratus dua puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh tiga) SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik. Pada tahap prapenuntutan, sepanjang Tahun 2023 sebanyak 127.253 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga) perkara yang ditangani oleh Kejaksaan berdasarkan penyerahan berkas perkara tahap I yang diterima dari penyidik Polri maupun PPNS. Dari jumlah tersebut sebanyak 118.151 (seratus delapan belas ribu seratus lima puluh satu) perkara berhasil diselesaikan, baik penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP-3) maupun berkas perkara dikembalikan kepada institusi penyidikan disertai pengembalian SPDP. Pada tahap penuntutan, Tahun 2023 terdapat sebanyak 118.061 (seratus delapan belas ribu enam puluh satu) perkara yang ditangani oleh Kejaksaan berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dari penyidik atas berkas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap. 0 50000 100000 150000 200000 SPDP Tahap I P-21 Tahap II P-31 Putusan Upaya Hukum Eksekusi Penyelesaian Perkara PIDUM 160.577 127.253 118.151 118.061 108.863 8.497 101.132 108.863 Dari jumlah tersebut terdapat 108.863 (seratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) perkara yang berhasil diselesaikan, baik dilimpahkan ke pengadilan maupun dilakukan penghentian penuntutan (SKP2) maupun perkara dikesampingkan demi kepentingan umum berdasarkan kewenangan oportunitas yang melekat pada Jaksa Agung R.I. Sepanjang 2023 telah berhasil dilakukan eksekusi terhadap 101.132 (seratus satu ribu seratus tiga puluh dua) perkara dari sebanyak 106.579 (seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) perkara yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. 81
Selama tahun 2023 terdapat sebanyak 2.497 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) Perkara Tindak Pidana Umum yang penyelesaiannya diusulkan melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) Perkara berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif. Restorative Justice Bahwa sampai dengan saat ini sudah terbentuk 4.784 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat) Rumah Keadilan Restoratif yang tersebar di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi. Rumah Restorative Justice 0 50 100 150 200 250 300 350 Oharda Kamnegtibum dan TPUL Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Terorisme dan Lintas Negara Data Penanganan Perkara Pidana Mati sampai dengan Tahun 2023 Selama kurun Tahun 2023, telah menyelesaikan penanganan pekara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 88 (delapan puluh delapan) SPDP dari target sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) perkara atau sebesar 70.4%, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda pada tahap Penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 19 (sembilan belas) perkara dari target sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara atau sebesar 39%. Selama kurun Tahun 2023, telah menyelesaikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kamnegtibum dan TPUL dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) SPDP dari target sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) SPDP atau sebesar 50.16 %, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana Terhadap Kamnegtibum dan TPUL pada tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 113 (seratus tiga belas) perkara dari target sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) perkara atau sebesar 66.86%; selama kurun waktu Tahun 2023, telah menyelesaikan penanganan pekara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) SPDP dari target sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) SPDP atau sebesar 66%, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada tahap Penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 211 (dua ratus sebelas) perkara dari target sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) perkara atau sebesar 75%. Selama kurun waktu Tahun 2023, telah menyelesaikan penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) SPDP dari target sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) SPDP atau sebesar 62,91%, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada tahap Penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 160 (seratus enam puluh) perkara dari target sebanyak 300 (tiga ratus) perkara atau sebesar 53,33%. 143 328 10 82
Terdakwa MARIO DANDY SATRIYO Kasus Posisi Bahwa terdakwa Mario Dandy Satriyo pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bertempat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, diduga telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Pasal yang didakwakan Pasal 355 Ayat (1) KUHP subsidiair Pasal 354 Ayat (1) KUHP lebih subsidiair Pasal 353 Ayat (2) KUHP lebih-lebih subsidiair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tahap Penanganan Perkara Pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Terdakwa mengajukan banding. Membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp. 25.140.161.900,- (dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah); Terdakwa TEDDY MINAHASA Kasus Posisi Berawal dari mengembangkan perkara dari keterangan tiga orang yang telah diamankan oleh Polda Metro Jaya dan menemukan keterlibatan polisi dalam dugaan peredaran narkoba. Penyidikan kemudian berkembang hingga mengarah kepada pengedar. Kemudian, penyidik menemukan keterlibatan polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukittinggi, Sumatera Barat. Dari keterangan Kapolres Bukit Tinggi tersebut diduga keterlibatan Irjen TM (Teddy Minahasa) dalam penjualan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) kg Pasal yang didakwakan Pasal 114 ayat 2 subsidiair Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Tahap Penanganan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor; 130/PID.SUS/2023/PT DKI, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, yaitu pidana penjara Seumur Hidup. PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT PERKARA MARIO DANDY SATRIYO PERKARA TEDDY MINAHASA 83
Terdakwa HENDRY SURYA Kasus Posisi Nilai kerugian kasus KSP Indosurya ditaksir mencapai Rp 106.000.000.000.000,- (seratus enam triliun rupiah). Kerugian tersebut menjadikan Indosurya sebagai kasus dengan nilai penggelapan terbesar di Indonesia. Terdakwa melakukan tindak pidana perbankan atau penggelapan/penipuan yakni tersangka sebagai ketua harian atau salah satu Direktur Pelaksana Koperasi Indosurya sekitar tahun 2017 diduga telah menawarkan produk-produk dalam bentuk simpan pinjam dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan dengan imbalan jasa 1 (satu) bulan sebesar 8.75%, 3 (tiga) bulan 9%, dan 6 (enam) bulan 9.75%. Sejak tahun 2017 pelapor dan istrinya menjadi calon anggota ISP dan melalui menempatkan dana yang meliputi pengisian formulir pada awal menempatkan dana sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga ketika dana milik pelapor jatuh tempo selalu perpanjang tabungan berjangka dengan menambah dana Rp. 28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) ke rekening 086220014750 a.n. pelapor dan ke rekening ISP 086220014856, a.n. Vivi Indra Yanti. Bahwa simpanan berjangka yang terdiri atas simpanan pokok dan bunga simpanan rutin, dibayarkan saat jatuh tempo sampai dengan bulan Desember 2019 s.d. Februari 2020 pelapor tidak dapat mencairkan simpanan berjangka berupa simpanan pokok dari bunga simpanan Pasal yang didakwakan Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP. Tahap Penanganan Perkara Putusan MA nomor: 2113K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan amar putusan 18 (delapan belas) tahun penjara, denda Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliar), Subsidiair 8 (delapan) bulan. PERKARA HENDRY SURYA DKK (INDOSURYA) PERKARA TP. TERORISME Terdakwa Farid Ahmad Okbah Ma Bin Achmad Okbah, dr. H. Anung Al Hamat, Lc, M.Pdi. Alias Anung bin Samsudin, dr. Ahmad Zain Annajah Kasus Posisi Bahwa FARID AHMAD OKBAH. M.A. Bin ACHMAD OKBAH (Alm), Dr. AHMAD ZAIN ANNAJAH, DR. H. ANUNG AL HAMAT, Lc., M.Pdi. alias ANUNG bin SAMSUDIN, telah melakukan pertemuan membuat langkah-langkah untuk masa depan Jamaah Islamiyah agar sesepuh Jamaah Islamiyah dan anggota yang berada di struktural aman dari penangkapan pihak kepolisian dan terhindar dari tuduhan Terorisme, dengan salah satunya membentuk organisasi yang memiliki keabsahan hukum negara Indonesia dan dapat melakukan aktivitasnya di permukaan tidak klandestin (bawah tanah). Pasal yang didakwakan Pasal 15 Jo Pasal 7 atau 13C atau 12A ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tahap Penanganan Perkara Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 84
PROGRAM UNGGULAN INOVASI CMS PIDUM Launching Otomatisasi data CMS menjadi register dan laporan penanganan perkara dalam bentuk elektronik. Data yang diinput oleh JPU pada satuan kerja secara otomatis akan tertuang dalam register dan laporan, sehingga pada saatnya nanti tidak diperlukan lagi register perkara dan laporan perkara yang diisi secara manual. Pada tanggal 5 Agustus 2023 oleh Jaksa Agung Muda Tindak PIdana Umum. 1. Sosialisasi E Rentut perkara Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 14 Desember 2023 2 Surat Petunjuk Teknis yang diterbitkan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Tahun 2023 yaitu: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penanganan Perkara Pidana Di Provinsi Papua; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B01/E/Es.1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penerapan SPDP Online Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-1520/E.1/Es.1/04/2023 Penerapan SPDP Online Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); Surat Plh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B2014/E/Etl/05/2023 hal Pengajuan Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme; Surat Jaksa Agng Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B2146/E/Ejp/05/2023 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan RJ, Pelaporan dan Penilaian Kegiatan Rumah Restorative Justice (RJ); Surat Jaksa Agung Muda Tindak Tidana Umum Nomor: B – 2988/E/Es.2/07/2023 hal Monitoring dan Evaluasi Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum Nomor: B3082/E/Es.3/08/2022 Anggaran Penanganan Perkara Cyber Crime dan Perkara Tahap Penuntutan yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-3902/E/Ejp/09/2023 hal Evaluasi Rencana Tuntutan Pidana. 85
Pelaksanakan fungsi Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus, pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana khusus, pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri meupun di luar negeri, pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan. Laporan Pengaduan (TPK): Data Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan dan Penyelidikan serta Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2023. No. Satuan Kerja Laporan Pengaduan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 102 372 474 347 127 2 Kejaksaan Tinggi 140 2.550 2.690 2.111 579 Jumlah 242 2.922 3.164 2.458 706 PenangananPerkaraTindakPidanaKorupsidanTPPU Data Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan dan Penyelidikan serta Penyidikan, Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2023. Perkara PIDSUS 0 500 1000 1500 2000 2500 Penyelidikan Penyidikan Pra Penuntutan Penuntutan Eksekusi Penanganan Perkara Pidana Khusus (PIDSUS) 1.532 1.274 1.900 1.638 2.125 Masuk Selesai 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Kejagung Kejati 86
Penyelidikan (TPK) : No. Satuan Kerja Penyelidikan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaik an Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 16 39 55 38 17 2 Aceh 13 56 69 45 24 3 Sumatera Utara 20 214 234 208 26 4 Sumatera Barat 10 58 68 49 19 5 Riau 10 30 40 30 10 6 Kepulauan Riau 2 34 36 25 11 7 Jambi 9 36 45 33 12 8 Sumatera Selatan 25 72 97 57 40 9 Bangka Belitung 2 37 39 30 9 10 Bengkulu 4 59 63 49 14 11 Lampung 9 55 64 41 23 12 Banten 3 32 35 32 3 13 DKI Jakarta 7 33 40 26 14 14 Jawa Barat 20 107 127 93 34 15 Jawa Tengah 9 81 90 72 18 16 D.I Yogyakarta 3 21 24 20 4 Masuk Selesai 0 500 1000 1500 2000 2500 87
17 Jawa Timur 19 201 220 124 96 18 Bali 10 20 30 23 7 19 NTB 7 36 43 28 15 20 NTT 6 58 64 41 23 21 Kalimantan Barat 11 49 60 35 21 22 Kalimantan Tengah 1 40 41 28 13 23 Kalimantan Selatan 4 52 56 35 21 24 Kalimantan Timur 14 42 56 25 31 25 Gorontalo 5 25 30 18 12 26 Sulawesi Utara 11 52 63 31 32 27 Sulawesi Tengah 21 66 87 72 15 28 Sulawesi Barat 3 16 19 13 6 29 Sulawesi Tenggara 7 34 41 28 13 30 Sulawesi Selatan 16 88 104 79 25 31 Maluku Utara 9 26 35 26 9 32 Maluku 11 47 58 43 15 33 Papua 17 37 54 21 33 34 Papua Barat 6 19 25 14 11 Jumlah 340 1.872 2.212 1.532 680 17 Jawa Timur 19 201 220 124 96 18 Bali 10 20 30 23 7 19 NTB 7 36 43 28 15 20 NTT 6 58 64 41 23 21 Kalimantan Barat 11 49 60 35 21 22 Kalimantan Tengah 1 40 41 28 13 23 Kalimantan Selatan 4 52 56 35 21 24 Kalimantan Timur 14 42 56 25 31 25 Gorontalo 5 25 30 18 12 26 Sulawesi Utara 11 52 63 31 32 27 Sulawesi Tengah 21 66 87 72 15 28 Sulawesi Barat 3 16 19 13 6 No. Satuan Kerja Penyelidikan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaik an Sisa Periode Sekarang 88
No. Satuan Kerja Penyidikan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 69 71 51 39 2 Kejaksaan Tinggi 571 1.719 2.290 1.223 1.048 Jumlah 573 1.788 2.361 1.274 1.087 Penyidikan (TPK): Data Penanganan dan Penyelesaian Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi PerkaraTindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2023. Pra Penuntutan (TPK): No. Satuan Kerja Prapenuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 22 79 101 75 26 2 Kejaksaan Tinggi 434 1.823 2.257 1.532 725 Jumlah 456 1.902 2.358 1.607 751 Masuk Selesai 0 500 1000 1500 2000 2500 Kejagung Kejati Masuk Selesai 0 500 1000 1500 2000 2500 Kejagung Kejati 89
Penuntutan (TPK): No. Satuan Kerja Penuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 75 77 66 11 2 Kejaksaan Tinggi 358 1.769 2.127 1.276 851 Jumlah 360 1.844 2.204 1.342 862 Eksekusi (Badan) TPK: No. Satuan Kerja Eksekusi Badan (orang) Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 Kejaksaan Tinggi 224 1.731 1.955 1.848 107 Jumlah 224 1.731 1.955 1.848 107 Masuk Selesai 0 500 1000 1500 2000 2500 Kejagung Kejati Masuk Selesai 0 500 1000 1500 2000 Kejagung Kejati 90
PenangananPerkaraTindakPidanaKhusus LainnyadanTPPU Data Penanganan dan Penyelesaian Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Tahun 2023. Pra Penuntutan (TPKL): No. Satuan Kerja Prapenuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 0 44 44 12 32 2 Kejaksaan Tinggi 61 302 363 281 82 Jumlah 61 346 407 293 114 Penuntutan (TPKL): No. Satuan Kerja Penuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 20 10 30 30 0 2 Kejaksaan Tinggi 46 308 354 266 88 Jumlah 66 318 384 296 88 Masuk Selesai 0 100 200 300 400 Kejagung Kejati Masuk Selesai 0 100 200 300 400 Kejagung Kejati 91
Eksekusi (Badan) TPKL: No. Satuan Kerja Eksekusi Badan (Orang) Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 Kejaksaan Tinggi 26 268 294 277 17 Jumlah 26 268 294 277 17 Jenis Tindak Pidana Asal Jumlah Upaya Hukum Seluruh Indonesia Banding Kasasi Peninjauan Kembali (PK) Grasi TPA TPPU TPA TPPU TPA TPPU TPA TPPU T. P. Korupsi 526 21 500 15 34 0 0 0 T.P. Perpajakan 16 1 9 1 0 0 0 0 T.P. Kepabean 10 0 8 0 0 0 0 0 T.P. Cukai 30 0 15 0 0 0 0 0 Jumlah 582 22 532 16 34 0 0 0 Upaya Hukum TPKL: Masuk Selesai 0 50 100 150 200 250 300 Kejagung Kejati 92
Penanganan Perkara penting/ menarik perhatian Masyarakat. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1,2,3,4 dan 5 Bakti Kementrian Telekomunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022; 1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan (design and build) jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat termasuk On/Off Ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat; 2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komodiiti Emas Tahun 2010 Sampai Dengan 2022; 3. 4. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Impor Garam Industri pada Tahun 2016- 2017; Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT Sendawar Jaya; 5. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dengan Tersangka 17 Korporasi; 6. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022; 7. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023; 8. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam tata niaga komoditas Timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk, tahun 2015 sampai dengan tahun 2022; 9. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Korporasi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu; 10. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Penginapan Dalam Anggaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Dan Paket Meeting Luar Kota Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 yang ditangani Kejati Lampung 11. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Nikel di Wilayah IUP PT Aneka Tambang, Tbk yang ditangani Kejati Sulteng. 12. 93
TindakLanjutTemuanBadanPengawasKeuangan(BPK) Kegiatan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2023. 94