Sebagai upaya percepatan tindak lanjut temuan BPK bidang Pengawasan mempunyai aplikasi SIIGAP (Sistem Informasi Inspektorat Keuangan Pengawasan), yaitu Sistem yang berfokus pada pengelolaan tindak lanjut temuan BPK dan beberapa laporan seperti laporan Audit, Pemantauan, Inspeksi Khusus dan laporan lainnya, yang berbasis website dan mobile aplikasi. Sistem yang nantinya akan di intergrasikan dengan sistem eksisting yang ada di Pengawasan Adanya manfaat dan keguaan aplikasi SIIGAP, adalah: Mendukung Kinerja Pengawasan dalam pengelolaan Tindak Lanjut Temuan BPK secara sistematis yang terintegrasi dengan BPK. Pengolahan data menjadi informasi untuk mempermudah dan mempercepat pimpinan dalam pengambilan keputusan; Penyimpanan dan pengolahan data dengan aman dikarenakan data dan informasi yang bersifat rahasia; Proses laporan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan inspeksi khusus dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dimonitor dengan baik secara menyeluruh; Sistem yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem eksisting yang ada di Pengawasan dan di Kejagung secara umum; Meningkatkan efektivitas kerja melalui sistem pendokumentasian yang lebih teratur dan terstruktur; Dapat dengan mudah memonitoring status kegiatan pembuatan laporan oleh tiap satker khususnya di Kejati dalam proses Tindak Lanjut Temuan BPK, Inspeksi Khusus dan Pemantauan; Memudahkan bidang lain dalam proses permintaan Laporan Audit & Reviu melalui sistem yang dapat diakses dan dimonitor secara near-real-time. 1. 2. 3. 4. CapaianFungsiPengawasanInternalKejaksaan Kegiatan Pelaksanaan Fungsi Pengawsan Internal Kejaksaan Tahun 2023. 95
No. Jenis Diklat Target Realisasi 1 Inspeksi Pimpinan 10 13 2 Inspeksi Umum Kejaksaan Agung/Badan 11 11 Kejaksaan Tinggi 33 33 Kejaksaan Negeri 172 290 Cabang Kejaksaan Negeri 2 13 Jumlah 218 347 3 Klarifikasi Dan Inspeksi Kasus Klarifikasi Inspektur I 8 25 Inspektur II 8 7 Inspektur III 8 13 Inspektur IV 8 8 Inspektur V 8 22 Jumlah 40 75 Inspeksi Kasus Inspektur I 6 17 Inspektur II 6 5 Inspektur III 6 6 Inspektur IV 6 5 Inspektur V 6 12 Jumlah 30 45 4 Eksaminasi Khusus Inspektur I - 1 Inspektur II - - Inspektur III - - Inspektur IV - - Inspektur V - 2 Jumlah - 3 No. Jenis Diklat Target Realisasi 5 Inspeksi Khusus Kejaksaan Agung 11 11 Kejaksaan Tinggi 32 32 Kejaksaan Negeri 95 193 Cabang Kejaksaan Negeri - 1 Jumlah 138 237 6 Pemantauan Kejaksaan Agung 11 11 Kejaksaan Tinggi 20 30 Kejaksaan Negeri 175 289 Cabang Kejaksaan Negeri - 13 Jumlah 206 343 7 Reviu Reviu LK - 3 Reviu LKj - - Reviu RKA K/L - 2 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa - 4 Reviu Revisi Anggaran - 11 Reviu Rencana kebutuhan BMN - 3 96
Penyelesaian Laporan Pengaduan Tidak Ditemukan Bukti Awal Dilimpahkan ke Bidang Teknis Dilimpahkan ke Kejati Klarifikasi Dihentikan Inspeksi Kasus Terbukti Inspeksi Kasus Tidak Terbukti 0 100 200 300 400 Inspektorat pada JAMWAS Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi 149 36 341 42 9 18 83 0 150 229 12 Penyelesaian Laporan Pengaduan Dilaksanakan pada JAM Bidang Pengawasan Dan Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi sebanyak 1.423 Lapdu dari 2.935 Lapdu Penyelesaian Penyelesaian Hukuman Disiplin a) Berdasarkan Golongan TU Jaksa 0 20 40 60 80 100 120 Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah b) Berdasarkan Jenis Hukuman TU Jaksa 0 20 40 60 80 100 120 Ringan Sedang Berat Jumlah 0 0 23 22 64 0 38 86 2 17 17 49 21 36 45 102 0 45 354 97
c) Berdasarkan Jabatan Struktural Ringan Sedang Berat 0 5 10 15 20 25 30 Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V Fungsional Jaksa Pelaksana/Pelaksana Lainnya Eselon III Eselon IV Fungsional Jaksa Pelaksana/Pelaksana Lainnya Eselon IV 2 Fungsional Jaksa 2 Eselon III 1 Pelaksana/Pelaksana Lainnya 1 d) Diberhentikan Sementara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan 0 5 10 15 20 Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Jumlah e) f) Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Tata Usaha Jaksa 0 10 20 30 40 50 Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Jumlah 1 3 6 2 11 6 27 2 5 6 7 14 2 14 14 4 5 5 7 17 4 5 5 18 8 22 49 17 0 3 7 7 5 98
g) Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 0 5 10 15 20 25 30 Tata Usaha Jaksa Jumlah h) Berdasarkan Jenis Perbuatan Indisipliner Penyalahgunaan Wewenang Perbuatan Tercela Lainnya 0 10 20 30 40 50 60 70 TU Jaksa Jumlah 11 9 16 26 Tata Usaha 5 Jaksa 4 i) Pemberhentian Sementara sebagai PNS PROGRAM UNGGULAN a) E-Prowas Gambaran Umum tentang Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu adalah Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu merupakan sistem online terpadu yang digunakan untuk menunjang kinerja jajaran Inspektorat Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan penerimaan, pencatatan, pengelolaan serta tindak lanjut atas laporan pengaduan yang masuk baik dari pihak eksternal maupun internal Kejaksaan Republik Indonesia. Pemrosesan laporan pengaduan sejak lapdu masuk hingga keluar putusan akhir itu dilakukan secara elektronik di dalam sistem. Tujuan diadakan E-Prowas sebagai berikut: Mempermudah jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan pencatatan serta proses tindak lanjut atas setiap laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Mempermudah jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan koordinasi serta pelaporan dengan pihak internal maupun eksternal terkait proses tindak lanjut atas setiap laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Mempermudah Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan monitoring serta pelaporan tindak lanjut atas setiap laporan pengaduan yang diterima dari Masyarakat. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan dengan lebih lugas, netral dan transparan atas setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai di lingkup kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 1. 1. 2. 3. 4. 28 41 64 46 37 5 14 36 23 2 1 17 1 15 1 13 2 99
No. Satker Jumlah (org) Jenis Perkara Keterangan 1 Kejaksaan Agung 1 Korupsi Penyidikan/Pemberhentian Sementara 2 NTB 1 Korupsi Inkracht/Pemberhentian Sementara 3 Lampung 3 Korupsi Persidangan 4 Sulawesi Tengah 1 Narkoba Inkracht/Pemberhentian Sementara 5 Sumatera Selatan 2 Narkoba Inkracht/Pemberhentian Sementara 6 Riau 1 Korupsi Penyidikan 7 Maluku Utara 1 Korupsi Penyidikan 8 Maluku 1 Pidum Inkracht/Pemberhentian Sementara 9 Jawa Timur 1 Pidum Penjatuhan Hukuman Disiplin 2 Korupsi Penyidikan/Pemberhentian Sementara 10 Sulawesi Selatan 1 Pidum Inkracht/Pemberhentian Sementara Jumlah 15 c) Perkara Penting Bidang Pengawasan b) E-Sigap Sebagai upaya percepatan tindak lanjut temuan BPK bidang Pengawasan mempunyai aplikasi SIIGAP (Sistem Informasi Inspektorat Keuangan Pengawasan), yaitu Sistem yang berfokus pada pengelolaan tindak lanjut temuan BPK dan beberapa laporan seperti laporan Audit, Pemantauan, Inspeksi Khusus dan laporan lainnya, yang berbasis website dan mobile aplikasi. Sistem yang nantinya akan di intergrasikan dengan sistem eksisting yang ada di Pengawasan Adanya manfaat dan kegunaan aplikasi SIIGAP, adalah: Mendukung Kinerja Pengawasan dalam pengelolaan Tindak Lanjut Temuan BPK secara sistematis yang terintegrasi dengan BPK. Pengolahan data menjadi informasi untuk mempermudah dan mempercepat pimpinan dalam pengambilan keputusan; Penyimpanan dan pengolahan data dengan aman dikarenakan data dan informasi yang bersifat rahasia; Proses laporan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan inspeksi khusus dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dimonitor dengan baik secara menyeluruh; Sistem yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem eksisting yang ada di Pengawasan dan di Kejagung secara umum; Meningkatkan efektivitas kerja melalui sistem pendokumentasian yang lebih teratur dan terstruktur; Dapat dengan mudah memonitoring status kegiatan pembuatan laporan oleh tiap satker khususnya di Kejati dalam proses Tindak Lanjut Temuan BPK, Inspeksi Khusus dan Pemantauan; Memudahkan bidang lain dalam proses permintaan Laporan Audit & Reviu melalui sistem yang dapat diakses dan dimonitor secara near-real-time. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 100
Pihak UNODC yang dipimpin oleh Chief Director for South Asia, East Asia and the Pasific, Division Operation, menyampaikan akan memberikan tindak lanjut atas pembahasan bilateral meeting tersebut dalam waktu dekat. Adapun program penempatan jaksa di organisasi internasional merupakan wujud upaya implementasi dari ketentuan Pasal 11 A ayat (1) UU Kejaksaan RI. Melalui program ini kedepannya Jaksa diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat lebih berperan secara global dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam rangka Implementasi Undangundang, Kejaksaan RI telah mengadakan bilateral meeting dengan UNODC terkait pembahasan program penempatan Jaksa di Organisasi Internasional di tengah-tengah Pertemuan Sesi Ke-32 Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Kegiatan Bilateral Meeting yang turut difasilitasi oleh KBRI Wina tersebut diselenggarakan di Markas PBB di Wina, Austria. Dalam Bilateral Meeting Delegasi Kejaksaan RI yang dipimpin Kepala Bagian Kerja Sama dan Hubungan Luar Negeri menyampaikan pembahasan terkait program penempatan jaksa di organiasi internasional khususnya untuk UNODC serta bagaimana mekanisme terbaik dalam mewujudkan program dimaksud. BilateralMeeting Kerjasama Penempatan Jaksa di Organisasi Internasional IndonesiasebagaiAnggotaOrganisasi FATF Kejaksaan RI merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang berparti-sipasi secara aktif dan tergabung dalam delegasi tersebut 101
Keanggotan Indonesia dalam FATF akan membawa dampak positif bagi kredibilitas perekonomian negara, yaitu meningkatnya persepsi positif terhadap sistem keuangan Indonesia. Perekonomian Indonesia juga dapat bertumbuh dengan pesat melalui investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan bergabungnya Indonesia dalam keanggotaan FATF, diharapkan dapat memberikan kontribusi luas pada penentuan kebijakan strategis global terkait Anti Pencucian Uang/ Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT). Status keanggotaan tersebut juga semakin mempertegas Indonesia sebagai negara yang berintegritas dan mampu berkontribusi aktif di kancah internasional. Delegasi Indonesia telah resmi menjadi Anggota Penuh dalam organisasi Financial Action Task Force (FATF) yang diumumkan dalam sidang pleno (Plenary-Working Group Meeting) di Kantor The Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), Paris, Perancis pada tanggal 23-27 Oktober 2023. Kejaksaan RI merupakan salah satu Kementerian/Lembaga yang berparti-sipasi secara aktif dan tergabung dalam delegasi tersebut. Kontribusi Indonesia dalam memenuhi kriteria menjadi Anggota FATF berawal sejak Tahun 2008 sampai dengan sekarang, dimana Indonesia harus memenuhi beberapa kriteria yang diatur oleh FATF. Saat ini, Indonesia berhasil memenuhi Action Plan kriteria yang diminta berupa Pengawasan oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur, Penyitaan dan Perampasan, serta Profilerasi Pendanaan Senjata Pemusnah Massal. Dari Action Plan tersebut, FATF sangat tertarik dalam pemenuhan kriteria Supervisi Sistem Keuangan (Immediate Outcome 3), Penyitaan dan Perempasan (Immediate Outcome 8) dan Sanksi Finansial Profilerasi (Immediate Outcome 11). 102
Kerjasama tersebut dalam rangka memerangi kejahatan teknologi tinggi berdasarkan prinsip kesetaraan, sepenuhnya berbagai jenis saluran kerja sama internasional, peningkatan kualitas dan efektivitas situs resmi Konferensi Para Jaksa Agung ASEANTiongkok. Kedua pihak juga menyepakati untuk membentuk grup komunikasi bersama Konferensi Para Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok. Kejaksaan RI menghadiri "The 13th AseanChina Prosecutors General Conference" (Konferensi Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok ke-13) di Hanoi, Vietnam. Pada pelaksanaan konferensi, Ketua Delegasi Kejaksaan RI menyampaikan bahwa kawasan ASEAN memiliki potensi besar untuk menjadi pusat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital serta memiliki potensi kejahatan teknologi informasi. Ketua Delegasi Kejaksaan RI juga menyampaikan "Mencegah dan memberantas perkembangan kejahatan teknologi informasi tidak dapat dilakukan secara parsial dan oleh satu negara saja, namun perlu dilakukan secara bersamasama secara sinergis melalui koordinasi dan kerjasama internasional yang intensif dengan menggunakan instrumen bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (Mutual Legal Asistance in Criminal Matters) ataupun kerjasama informal dengan menggunakan instrumen AG to AG (Kejaksaan ke Kejaksaan)." Dalam rangkaian acara ini, dilaksanakan juga penandatanganan Deklarasi Bersama (Joint Declaration) Jaksa Agung ASEAN-Tiongkok, yang berisi peningkatan kerja sama memerangi kejahatan transnasional. The13thASEAN- CHINA Prosecutors General Conference 103
Sustainable Development Goals T U J U A N P E M B A N G U N A N B E R K E L A N J U T A N ( T P B ) atau Sustainable Development Goals (SDGs) dalam periode 2016-2030 yang telah termuat dalam TPB Indonesia atau SDG’s Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2020-2024. Target dan tujuan TPB/SDGs terbagi menjadi empat pilar, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata kelola. Kejaksaan sebagai lembaga negara di bidang hukum, berkewajiban mendukung pelaksanaan Pembangunan berkelanjutan melalui pemenuhan indikator yang termuat dalam Pilar Pembangunan Hukum & Tata Kelola. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelajutan (TPB), Kejaksaan termasuk salah satu lembaga pelaksana pencapaian tujuan global, sasaran global, serta sasaran TPB. Pilarke-IVTujuanke-16.Target 16.4 menguatkan pemulihan dan pengembalian asset curian dan memerangi segala bentuk kejahatan yang terorganisir Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Perkara, telah dilaksanakan oleh PPA, dimana PPA telah berhasil melakukan pemulihan dan pengembalian asset dengan Jumlah capaian kinerja dari seluruh kegiatan bidang benda sitaan dan barang rampasan Negara sebesar Rp4.264.447.665.246,90 (empat trilyun dua ratus enam puluh empat milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam koma sembilan puluh sen).
Pilarke-IVTujuanke-16.Target 16.5 secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya Sesuai dengan Instruksi Jaksa Agung Nomor 13 Tahun 2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Kejaksaan telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut: Melakukan optimalisasi penguatan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) dengan menerapkan aplikasi CMS kepada seluruh satuan kerja di daerah dan sampai saat ini seluruh satuan kerja telah menggunakan CMS secara keseluruhan; Satker Kejagung di 212 wilayah implementasi telah mengirimkan data penanganan perkara sesuai dengan Pedoman Pertukaran Data yang berlaku; Satker Kejagung di 212 wilayah implementasi telah menerima dan memanfaatkan data hasil pertukaran data dalam tahapan penyelesaian perkara Sistem pertukaran dan pemanfaatan data bisa berfungsi dan beroperasi dengan baik; Menetapkan kebijakan pola karir yang mengatur pemberian penghargaan bagi Aparat Penegak Hukum (APH) yang berprestasi di Kejaksaan Agung berupa: dimasukkan dalam talent pool; kenaikan pangkat istimewa. Ditetapkan kebijakan tentang penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan penanganan perkara tipikor; Menetapkan Peta Jabatan pada satuan kerja Pusat dan beberapa satuan kerja di daerah melalui Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 38 Tahun 2022 tentang Peta Jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia; Telah disusun Standar Kompetensi Jabatan dalam Rangka Percepatan Pengisian Jabatan Pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor: B/227/M.SM.03.00/2021 tanggal 6 September 2021; Aktif didalam melakukan pendampingan atau asistensi kepada satuan kerja di daerah dalam mencapai Zona Integritas WBK dan WBBM di seluruh satuan kerja Kejaksaan RI. 105
BAB III PENUTUP
Kesimpulan C A P A I A N K E J A K S A A N D A L A M P E L A K S A N A A N R P J M N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 , R K P 2 0 2 3 , D A N S D G ’ S / T P B I N D O N E S I A Keberhasilan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan sebagai Lembaga Penegak Hukum dengaan melaksanakan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, Poyek Prioritas Nasional, maupun Major Project dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan dari Prioritas Nasional. Anggaran Prioritas Nasional Kejaksaan yang dialokasikan di tahun 2023 sebesar Rp207.846.524.000,00 (duaratus tujuh miliar delapan ratus empat puluh enam juta lima ratus dua puluh empat ribu rupiah) meningkat dari tahun 2022 sebesar Rp123.310.500.000,00 (seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian alokasi sebagai berikut: Realisasi Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023 PAGU Realisasi 0 50000000000 100000000000 150000000000 200000000000 250000000000 2 0 4 . 1 4 6 . 9 6 1 . 3 7 1 2 0 7 . 8 4 6 . 5 2 4 . 0 0 0 98,22% Keberhasilan Kejaksaan melaksanakan Anggaran Prioritas Nasional sesuai dengan fungsi dan kewenangan sebagai Lembaga Penegak Hukum direalisasikan sepanjang tahun 2023 sebesar Rp204.146.961.371,00 (duaratus empat miliar seratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) 98,22% meningkat dari tahun 2022 sebesar Dengan kondisi anggaran yang tersedia, Kejaksaan menjalankan tugas dan fungsi berupa kegiatan lainnya yang termasuk kedalam program/kegiatan prioritas sepanjang tahun 2023 mendapatkan dukungan donor dan hibah dari Lembaga Donor/ Mitra Pelaksana, yaitu sebagai berikut:
PELAKSANAAN KEGIATAN DUKUNGAN DONOR DAN HIBAH Keikutsertaan sebagai peserta/narasumber 106 Kegiatan Kegiatan yang dibiayai oleh Lembaga Donor 24Kegiatan Kejaksaan mendukung Prioritas Nasional ke 3 Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing melalui kerjasama Beasiswa dengan lembaga pendidikan dengan total 15 program beasiswa bersama dengan 10 Perguruan Tinggi Negeri, dan memfasilitasi 5 pelatihan internasional. Program Beasiswa Perguruan Tinggi Negeri 10 15 Pelatiha 5 n Internasional Kegiatan Donor Pada tahun 2023, Kejaksaan RI menerima dukungan donor sebanyak 24 kegiatan dan menghadiri 106 kegiatan baik sebagai peserta maupun narasumber. Beasiswa dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi Negeri 108
JCLEC 19.8% USDOJ/OPDAT 17.4% UNODC 17.4% AIPJ2 15.1% ONCB 11.6% IOM 8.1% ILEA 5.8% IDLO 4.7% 11 Terkait Pendidikan Lembaga/Mitra Pelaksana 23 Total Lembaga/Mitra Pelaksana JAMPIDUM 36.9% ATASE BANGKOK 24.6% POKJA AKSES KEADILAN 15.4% JAMPIDSUS 11.5% JAMBIN 2.3% Lembaga Donor/ Mitra Pelaksana Kejaksaan RI bekerjasama dengan 23 Lembaga Donor/Mitra Pelaksana dan 11 diantaranya terkait pendidikan Bidang/Badan Penerima Donor Satuan Kerja dan Kelompok Kerja yang menerima dukungan donor yaitu Jaksa Agung Muda Pembinaan, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Badan Pendidikan dan Pelatihan dan Kelompok Kerja Akses Keadilan. BADIKLAT 9.2% 109
Rp 53.970.187.395 Hibah Uang (Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) Penerimaan Hibah Kejaksaan RI pada tahun 2023 menerima hibah uang senilai Rp 53.970.187.395 dan hibah barang senilai Rp 546.151.269.112 baik yang telah disahkan maupun yang belum disahkan di tahun 2023 Rp 546.151.269.112 Hibah Barang (Lima Ratus Empat Puluh Enam Miliar Seratus Lima Puluh Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Seratus Dua Belas Rupiah) 300 juta $ Pinjaman Luar Negeri Kejaksaan RI mendapat alokasi dana Pinjaman Luar Negeri (PLN) melalui KSA (Kredit Swasta Asing) untuk proyek pengadaan Integrated Intelligence System of Attorney General of Indonesia (IIS-AGI) sejumlah USD300 juta. *Sumber Data: Biro Keuangan berdasarkan data SAKTI Kejaksaan menjalankan tugas dan fungsi dengan dukungan dari lembaga donor/ mitra pelaksana tersebut sebagai upaya pembiayaan alternatif atas kegiatan prioritas yang belum terakomodir dalam DIPA Kejaksaan. 110
LAPORAN INDEKSASI TAHUN 2023 Indeks Opini atas Laporan Keuangan Kejaksaan Republik Indonesia mendapatkan penghargaan atas diraihnya opini WTP untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2023, dan penghargaan diraihnya opini WTP 7 kali berturut-turut dari tahun 2016 sampai dengan 2023. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip Berdasarkan Surat Pengumuman dari Sekretaris Utama Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Nomor: BAK.02.00/5849/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2023 dan Penyerahan Sertifikat Akreditasi Kearsipan dimana hasil penilaian untuk Lembaga Tinggi Negara, Lembaga Setingkat Kementerian, Lembaga Non Struktural dan Lembaga Penyiaran Publik. Kejaksaan Republik Indonesia masuk ke dalam peringkat 5 (lima), hal ini mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu dengan nilai 90,46 dengan kategori AA (sangat memuaskan) dibanding tahun 2022 meraih nilai 64.98 dengan kategori BB (sangat baik) 11 Indeksasi di lingkungan Kejaksaan yang sudah dinilai oleh instansi penilai Indeks SPBE Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Indeks SPBE Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 memperoleh nilai 3.45 dengan kategori Baik, hal ini mengalami peningkatkan dibandingkan tahun 2022 dengan memperoleh nilai 2.18 dengan kategori Cukup. Indeks Sistem Merit Tahun 2023 Kejaksaan Republik Indonesia telah menerima penghargaan Anugerah Meritrokrasi KASN 2023 atas keberhasilan menerapkan Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Berdasarkan Keputusan KASN Nomor 178/KEP.KASN/C/XI/2023 tentang Penetapan Kategori, Penilaian dan Indeks Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, ditetapkan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Kejaksaan Agung, yaitu: - Kategori IV (Sangat Baik) - Nilai 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) - Indeks 0,80 (nol koma delapan). Hasil indeksasi ini meningkat 2 (dua) tingkatan, yang sebelumnya kurang menjadi sangat baik. Indeks Norma, Standar, Perilaku, Kriteria (NSPK) Tahun 2023 Kejaksaan Republik Indonesia kembali menerima Piagam Penghargaan BKN Award 2023 kategori Implementasi NSPK Manajemen ASN Terbaik. Nilai NSPK mengalami peningkatan, yaitu 81 menjadi 85,46 dengan Grade A kategori Unggul. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023 sudah mengalami peningkatan, meskipun masih dalam kategori Sedang. 5 111
Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Penillaian dari LKPP Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Kejaksaan Republik Indonesia terjadi peningkatan yang signifikan dari sebelumnya 53,34 predikat cukup di 2022 menjadi 77,73 predikat baik. Maturasi SPIP Berdasarkan surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor PE.09.03/SP-268/D.2/02/2023 tanggal 28 Desember 2023 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri atas Maturasi Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023, Kejaksaan meriah skor 3.001 hal ini mengalami peningkatkan dibandingkan tahun 2022 dengan memperoleh nilai 3.69. Indeks Evaluasi AKIP Berdasarkan Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B76/AA.05/2023 Tanggal 17 November 2023 Hal Hasil Evaluasi Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 memiliki skor sebesar 69.07 dengan predikat “B” menunjukan bahwa implementasi akutabilitas kinerja “ Baik” yaitu kualitas penerapan manajemen kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil telah menunujukan hasik yang baik . Manajemen Risiko Indeks (MRI) Kejaksaan Republik Indonesia pada Indeks Risiko Indeks di Tahun 2023 meraih hasil evaluasi senilai 2,666. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) mengalami penurunan dari 3,456 menjadi 2,568 atau turun sebesar 0,888 1.Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 2.Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 3.Indeks Kualitas Pelayanan Publik 4.Kualitas Pengelolaan Aset 5.Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan aplikasi SMART 6.Evaluasi Kelembagaan 7.Skor Kematangan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia 8.Kualitas Kebijakan 9.Kapabilitas APIP 10.Indeks Keterbukaan Informasi Publik 11.Indeks Koordinasi KEMENKOPOLHUKAM 12.Indeks Presepsi Korupsi Indeks Keamanan Informasi (Kejaksaan tidak ada penilaian kembali sejak pertama kali dilakukan penilaian tahun 2019 oleh BSSN 13. Indeksasi di lingkungan Kejaksaan yang masih menunggu nilai hasil evaluasi dari instansi penilai antara lain : Selain keberhasilan Kejaksaan memperoleh nilai indeks tersebut, sejumlah Penghargaan juga diperoleh Kejaksaan sepanjang tahun 2023, yaitu sebagai berikut: 112
Rabu 08 Maret 2023 bertempat di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Ballroom, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan dalam “Obsession Awards 2023” pada kategori “Best Institutional Leaders” dari Obsession Media Group (OMG), atas kinerjanya yang telah membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang baik, humanis, dan modern. Penghargaan C A P A I A N K E J A K S A A N D A L A M P E L A K S A N A A N R P J M N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 , R K P 2 0 2 3 , D A N S D G ’ S / T P B I N D O N E S I A
Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak Sunarta menerima penghargaan dalam Kategori Berkomitmen sebagai lembaga yang konsisten memberikan kontribusi dalam pelaksanaan RAN PE pada hari Jumat 10 Maret 2023 bertempat di The Sultan Hotel & Residence Jakarta. Adapun penghargaan ini diberikan kepada lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah serta organisasi masyarakat sipil yang memiliki komitmen dan kontribusi nyata dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme (RAN PE) selama dua tahun terakhir. Pelaksanaan RAN PE telah berjalan selama 2 tahun sejak ditandatanganinya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 oleh Presiden Republik Indonesia pada bulan Januari 2021. Penetapan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN PE ini merupakan langkah maju, sekaligus bentuk komitmen pemerintah Indonesia baik pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global untuk meminimalisir potensi berkembangnya terorisme yang muncul mulai dari pemikiran, sikap, dan tindak ekstrem yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. 114
Rekomendasi C A P A I A N K E J A K S A A N D A L A M P E L A K S A N A A N R P J M N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 , R K P 2 0 2 3 , D A N S D G ’ S / T P B I N D O N E S I A Kejaksaan RI secara optimal berupaya meningkatkan kinerja sesuai dengan prioritas strategis dengan menampilkan data kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini guna mendukung Prioritas Nasional/ Major Project agar tercatat/ terlaporkan secara lebih baik lagi. Hasil laporan kinerja yang menjadi lebih lengkap dan tepat menunjukan bahwa kinerja Kejaksaan RI selama tahun 2023 bila dibandingkan dengan tahun 2022, sudah semakin selaras dan lebih berkontribusi terhadap pelaksanaan rencana dalam mencapai tujuan dari visi dan misi pemerintah (7 agenda pembangunan), serta mendukung pencapaian tujuan dari Pembangunan Berkelanjutan Indonesia (SDGs Indonesia). Kelancaran dan kesuksesan realisasi pelaksanaan proyeksi tersebut sangat memerlukan dukungan sumberdaya dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal (instansi/ lembaga terkait), dan semoga laporan ini menjadi bahan pertimbangan yang cukup bagi Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan dalam melihat posisi strategis Kejaksaan RI pada pelaksanaan RKP dan RPJMN di masa yang akan datang. Sebagaimana kebutuhan anggaran Kejaksaan kedepan khususnya Tahun Anggaran 2025 dalam melaksanakan program kerja strategis guna mendukung capaian target dari RPJMN 2025-2029, RKP, Tugas Direktif, dan TPB Indonesia, maka sesuai dengan kebutuhan riil dan penyusunan rencana anggaran memproyeksikan jumlah anggaran yang dibutuhkan Kejaksaan dalam Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Tahun 2025 sebesar Rp1.779.879.682.000,00 (satu triliun tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah.) Sedangkan kebutuhan Kejaksaan dalam Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 sebesar Rp24.769.644.809.000,00 (dua puluh empat triliun tujuh ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh empat juta delapan ratus sembilan ribu rupiah);
Langkah Strategis C A P A I A N K E J A K S A A N D A L A M P E L A K S A N A A N R P J M N 2 0 2 0 - 2 0 2 4 , R K P 2 0 2 4 , D A N S D G ’ S / T P B I N D O N E S I A Proyeksi di Tahun 2024 berkenaan dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI serta Rencana Kerja Pemerintah tahun 2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Blueprint Kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045, menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya untuk semakin optimal, oleh karena itu berikut adalah Rekomendasi dan Langkah-langkah Strategis Kejaksaan RI kedepan, yaitu: PengamananPelaksanaanPemilihanUmum(Pemilu)2024 Optimalisasi Fungsi Kejaksaan dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 PersiapanPemindahankeIbuKotaNusantara(IKN)Baru Sarana dan Prasarana Kejaksaan, SDM Kejaksaan di IKN PersiapanStrategiOptimalisasi terkait IsuStrategis Lainnya Penyusunan peraturan TindakLanjutRegulasiHukum Penyusunan peraturan Secara umum capain kinerja Kejaksaan dalam melaksanakan RKP tahun 2023, RPJMN 2020- 2024, Tugas Direktif dan RAN, serta TPB telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, baik secara kuantitas maupun kesesuaian antara capaian kinerja Kejaksaan dengan prioritas-prioritas nasional pemerintah dan TPB nasional maupun global. Tahun 2024 merupakan periode akhir penyusunan RPJMN 2025-2029 dan RPJPN 2025- 2045, untuk itu Kejaksaan siap berkontribusi dalam pelaksanaan prioritas yang akan disusun kedepan sesuai dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Kejaksaan perlu berperan lebih aktif dalam pelaksanaan proyek/kegiatan/program priotitas nasional agar tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai bagian penting dalam penegakan hukum dapat menjadi lebih optimal, sehingga kontribusi kejaksaan lebih nyata mendukung terwujudnya Indonesia emas 2045.