2023 laporan tahunan KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN RI @kejaksaan.ri @kejaksaanri Kejaksaan-RI BUKUII PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
BUKU II LAPORAN TAHUNAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI JAKARTA, 2024
TIM PENYUSUN L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Buku II Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PENGARAH Jaksa Agung Muda Pembinaan PENANGGUNG JAWAB Kepala Biro Perencanaan TIM PENYELARAS AKHIR Bagian Pengelolaan Data Lantai 4 Gedung Utama Kejaksaan Agung RI Jl. Sultan Hasannudin No.1 Jakarta Selatan [email protected] ii
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 CORPORATE VALUE iii NILAI-NILAI DASAR (CORE VALUES) ASN YANG HARUS DITERAPKAN ADALAH YAITU: 1. BERORIENTASI PELAYANAN, YAITU KOMITMEN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA DEMI KEPUASAN MASYARAKAT; AKUNTABEL, YAITU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEPERCAYAAN YANG DIBERIKAN; 2. 3. KOMPETEN, YAITU TERUS BELAJAR DAN MENGEMBANGKAN KAPABILITAS; 4. HARMONIS, YAITU SALING PEDULI DAN MENGHARGAI PERBEDAAN; LOYAL, YAITU BERDEDIKASI DAN MENGUTAMAKAN KEPENTINGAN BANGSA DAN NEGARA; 5. ADAPTIF, YAITU TERUS BERINOVASI DAN ANTUSIAS DALAM MENGGERAKKAN SERTA MENGHADAPI PERUBAHAN; 6. 7. KOLABORATIF, YAITU MEMBANGUN KERJA SAMA YANG SINERGIS. BerAKHLAK
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KATA PENGANTAR Puji Syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Berkat, Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UndangUndang, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk bisa mengikuti perkembangan dan dinamika hukum yang tengah berkembang di masyarakat. Apalagi dengan hadirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membawa pengaruh tersendiri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi institusi sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam menjawab kebutuhan hukum masyarakat. Jaksa Agung Republik Indonesia Burhanuddin Atas tuntutan kebutuhan hukum masyarakat tersebut, Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk tanggung jawab institusi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya kepada masyarakat. Laporan Tahunan ini disusun sebagai salah satu bentuk Laporan tentang Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang tahun 2023, baik di pusat (Bidang dan Badan) pada Kejaksaan Agung maupun Satuan Kerja Daerah di wilayah hukum masingmasing Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Dalam Laporan Tahunan ini diuraikan berbagai program, target dan capaian kinerja sepanjang tahun 2023 baik dalam Rencana Strategis (Renstra) Kejaksaan RI tahun 2020-2024, Rencana Kerja Kejaksaan RI tahun 2023 maupun ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan. Semoga Laporan Tahunan ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat umumnya serta sesama lembaga pemerintahan tentang kinerja Kejaksaan Republik Indonesia selama tahun 2023, serta dapat berfungsi sebagai bahan pemikiran dan pengingat agar Kejaksaan Republik Indonesia kedepannya untuk berbenah dan berusaha menjadi lebih baik lagi. iv
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 DAFTAR ISI 03 BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI 126 159 168 BAB I PENDAHULUAN 1 4 12 13 14 15 16 17 27 29 38 61 71 78 87 94 104 112 116 118 120 01 02 04 TIM PENYUSUN CORPORATE VALUE KATA PENGANTAR DAFTAR ISI Pendahuluan Summary Visi & Misi Presiden dan Wakil Presiden RI Doktrin Kejaksaan Tri Karma Adhyaksa 7 Program Kerja Prioritas Kejaksaan RI Tahun 2022 7 Perintah Harian Jaksa Agung RI Tahun 2022 Struktur Organisasi Kejaksaan RI Profil Pimpinan Staf Ahli Jaksa Agung RI Kegiatan Pimpinan BAB III KEJAKSAAN TINGGI BAB IV PENUTUP LAMPIRAN Pembinaan Intelijen Pidana Umum Pidana Khusus Perdata dan Tata Usaha Negara Pidana Militer Pengawasan Badiklat Asisten Umum Asisten Khusus Staf Ahli ii iii iv v v
L A P O R A N T A H U N A N BAB I PENDAHULUAN
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PENDAHULUAN 2 Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga penegak hukum telah menunjukkan transformasi dan perkembangan yang positif di tengah masyarakat. Merujuk survei Indikator Politik Indonesia telah terjadi tren peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Kejaksaan sepanjang tahun 2023, di mana terakhir di bulan Januari 2024 tingkat kepercayaan publik mencapai 76,2 % (tujuh puluh enam koma dua per seratus). Dengan adanya tingkat kepercayaan publik yang meningkat ini, maka capaian kinerja yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia ini sangat perlu untuk dipertanggungjawabkan kepada publik secara transparan. Diera keterbukaan informasi pada saat ini, merupakan kewajiban pemerintah termasuk Kejaksaan Republik Indonesia untuk memberikan akses yang cukup dan mudah bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang diperlukan khususnya berkaitan dengan kinerja institusi. Hal ini tertuang secara jelas dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Amanat dalam Undang-Undang ini harus dilaksanakan sebagai laporan kinerja Kejaksaan pada Bidang, Badan dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia. Di tengah era berbasis teknologi informasi, Kejaksaan Republik Indonesia dituntut untuk menyesuaikan diri dengan berbagai kemajuan zaman dan cepatnya perkembangan informasi. Informasi yang datang silih berganti memberikan dampak kecepatan informasi sehingga menimbulkan adanya kecanggihan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Marcus Tullius Cicero mengatakan ubi societas ibi ius yakni dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perkembangan dan dinamika masyarakat yang datang begitu cepatnya tentu harus diimbangi dengan kebutuhan hukum yang dinamis. Hal inilah yang memberikan tantangan tersendiri bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai dominus litis. Amanat besar di tengah keterbukaan informasi publik dan perkembangan informasi yang pesat ini memberikan semangat dan tekad besar untuk meningkatkan kinerja lembaga dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kesemuanya ini akan berdampak pada pelayanan publik yang dapat diketahui masyarakat yaitu transparan. Masyarakat dapat melihat secara jelas kebijakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia sehingga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Kejaksaan bisa terjaga dan terus ditingkatkan.
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 3 Penyusunan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 merupakan salah satu bentuk kompilasi atas rangkaian kinerja Bidang, Badan dan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia selama 1 (satu) tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan Tahunan ini juga sebagai bahan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan rangkaian program yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 dan sebagai bahan pedoman dalam menyusun langkahlangkah strategis pada tahun 2024. Tahun 2023 merupakan tahun optimalisasi bagi Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan capaian kinerja dari seluruh Bidang, Badan dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia. Optimalisasi pencapaian kinerja ini disajikan secara terperinci dan lengkap dari Bidang Pembinaan, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Intelijen, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pidana Militer, Bidang Pengawasan serta Badan Pendidikan dan Pelatihan. Berbagai macam program unggulan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kinerja juga disajikan secara khusus agar masyarakat mengetahui kinerja yang telah dilaksanakan oleh Kejaksaan Republik Indonesia. Akhirnya, jiwa dan semangat Reformasi Birokrasi Kejaksaan menjadi tuntunan yang sangat penting dalam penyusunan laporan ini, sehingga diharapkan dengan Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 ini, mencerminkan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia yang sesungguhnya dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan bagi upaya perbaikan guna peningkatan kinerja Kejaksaan Republik Indonesia serta dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada masyarakat tentang kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca di seluruh Indonesia.
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 SUMMARY 4 Realisasi Tidak Terealisasi Realisasi 98.2% Tidak Terealisasi 1.8% Realisasi Anggaran Kejaksaan Per 31 Desember 2023 DIPA Rp16.237.525.348.000,00 Realisasi Rp15.952.184.596.199,00 98,24% No Kode Program Nama Program Pagu Realisasi Sisa 1 00601W A Program Dukungan Manajemen Rp15.583.131.220.000,00 Rp15.356.929.899.962,00 Rp226.201.320.038,00 2 00601BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp654.394.128.000,00 Rp.595.254.696.237,00 Rp59.139.431.763,00 TOTAL Rp16.237.525.348.000,00 Rp15.952.184.596.199,00 Rp285.340.751.801,00 DIPA Realisasi 0 5000000000000 10000000000000 15000000000000 20000000000000 Program Dukungan Manajemen Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp15.583.131.220.000,00 Rp15.356.929.899.962,00 Rp654.394.128.000,00 Rp595.254.696.237,00
7.846 Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara(CASN) Kejaksaan RI 249 Formasi CPNS Formasi PPPK JumlahPendaftar CPNS Berhasil Lolos dari Tahap Seleksi Kompetensi Dasar 21.653 813 Peserta CPNS Peserta PPPK Realisasi Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023 Prioritas Nasional 0 50 10 150 20 250 PAGU Realisasi Rp204.146.961.371,00 Rp207.846.524.000,00 98,22% Realisasi PNBP Per 31 Desember 2023 Target Realisasi 0 1000000000000 2000000000000 3000000000000 4000000000000 5000000000000 PNBP 347,06% Rp1.280.556.876.000,00 Rp4.444.348.306.374,00 Berhasil Lolos SKB 7.791 Peserta CPNS 174 Peserta PPPK JumlahPendaftar PPPK 173.563 1.132 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 5
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Jaksa Menyapa Pada tahun 2023 ini, satker Kejaksaan yang diusulkan untuk dapat mengikuti WBK adalah sebanyak 114 satker, namun pada tahap administrasi terdapat 15 satker yang tidak lolos administrasi sehingga yang lolos ke tahap desk evaluasi hanya 99 satker. Kemudian dari 99 satker yang diajukan oleh Kejaksaan RI yang mendapatkan predikat WBK 17 satker 871 Kegiatan 149.492 orang Jumlah Peserta= Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Inpres Jalan Daerah sebesar Rp14.649.000.000.000,00 Melaksanakan kegiatan PPS ditingkat Pusat 168 kegiatan dan ditingkat daerah 744 dengan total 912 kegiatan PPS dengan anggaran Rp170.786.201.993.837,00 28 Proyek Ibu Kota Nusantara dengan nilai Pengamanan berjumlah Rp 24.212.059.434.221,00 Penangamanan DPO/ Program Tangkap Buron 0 20 40 60 80 100 120 140 Tipikor Non Tipikor Jumlah 79 59 138 Cegah Tangkal Pidsus Kejati Kemenkeu Pidmil PPNS Pidum Kejati 134 Pidsus 64 Kemenkeu 34 PPNS 6 243 Pidmil 4 6 Pidum 1
Perkara Pidum 0 50000 100000 150000 200000 SPDP Tahap I P-21 Tahap II P-31 Putusan Upaya Hukum Eksekusi Penanganan Perkara PIDUM 160.577 127.253 118.151 118.061 106.579 8.497 101.132 Nilai Estimasi Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Tahap DIK dan TUT RP26.416.510.499.878,00 SGD 364.200. USD 5.394.020. Euro 4.290. Ringgit Malaysia 52.638. WonKorea 24.000. Peso 56. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara yang sudah dieksekusi Barang Rampasan : Uang Sitaan Denda Uang Pengganti : Rp2.026.288.324.440,00 Total : Rp4.490.225.168.332,70 : : Rp187.633.835.107,07 Rp36.170.986.551,32 Rp2.240.132.022.234, 31 108.863 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Perkara PIDSUS 0 500 1000 1500 2000 2500 Penyelidikan Penyidikan Pra Penuntutan Penuntutan Eksekusi Penyelesaian Perkara PIDSUS 1.532 1.274 1.941 1.638 2.125 7
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Penyelesaian Perkara DATUN seluruh Indonesia Penyelamatan Keuangan Negara DATUN Pemulihan Keuangan Negara DATUN Rp84.817.362.750.871,00 Rp10.567.458.507.152,70 Tanah seluas 3.958 m2 (delapan puluh empat triliun delapan ratus tujuh belas miliar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah) (sepuluh triliun lima ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh delapan juta lima ratus tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah koma tujuh puluh sen) 12 Perkara Koneksitas 3 Penyelidikaan, 1 diselesaikan 4 Penyidikan, 3 diselesaikan 5 Penuntutan, 1 diselesaikan Perkara Koneksitas seluruh Indonesia USD 15.821.499,78 Tahapan Tahun 2023 Ditangani Diselesaikan Penyelidikan 10 2 Penyidikan 5 4 Penuntutan 7 1 Eksekusi 0 0 Perkara Koneksitas pada JAMPIDMIL Perkara Koneksitas pada JAMPIDMIL dan ASPIDMIL Perkara DATUN 0 2000 4000 6000 8000 10000 Penegakan Hukum Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum Tindakan Hukum Lain Pelayanan Hukum 40 9.146 8.549 4.169 141 8
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Hukuman Disiplin berdasarkan Jenis Perbuatan Jaksa Tata Usaha 0 10 20 30 40 Indisipliner Penyalahgunaan Wewenang Perbuatan Tercela Lainnya 12 12 34 3 40 20 Penyelesaian Laporan Pengaduan Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional (DTF) dan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan (MAPIM) DIKLAT 0 500 1000 1500 2000 2500 DTF MAPIM TOTAL 2.016 158 2.174 Tidak Ditemukan Bukti Awal Dilimpahkan ke Bidang Teknis Dilimpahkan ke Kejati Klarifikasi Dihentikan Inspeksi Kasus Terbukti Inspeksi Kasus Tidak Terbukti 0 100 200 300 400 Inspektorat pada JAMWAS Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi 149 35 341 42 9 18 83 150 229 12 Penyelesaian Laporan Pengaduan Dilaksanakan pada JAM Bidang Pengawasan Dan Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi sebanyak 1.422 Lapdu dari 2.935 Lapdu Penyelesaian 354 9
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PENGHARGAAN Jaksa Agung RI Prof. ST Burhanuddin memperoleh penghargaan Life Achievement Award KORPRI Tahun 2023, dalam hari ulang tahun ke-52 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang bertema besar “KORPRI-kan Indonesia”. Jaksa Agung Prof. ST Burhanuddin meraih penghargaan detik.com Awards 2023 kategori Tokoh Restorative Justice. Kejaksaan Agung telah mendapatkan 3 kategori penghargaaan yaitu di antaranya, Kategori Utama Implementasi Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Manajemen ASN Terbaik, Peringkat ke-3 Non Kementerian Tipe Besar Kategori Penerapan Pemanfaatan Data-Sistem Informasi dan Computer Assisted Test (CAT), dan yang terakhir Peringkat ke-3 Non-Kementerian Tipe Besar Kategori Pengembangan Kompetensi. Jaksa Agung RI Prof. ST Burhanuddin menerima penghargaan dalam “Obsession Awards 2023” pada kategori “Best Institutional Leaders” dari Obsession Media Group (OMG), atas kinerjanya yang telah membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang baik, humanis, dan modern. Jaksa Agung RI Prof. ST Burhanuddin menerima penghargaan prestisius “Nawacita Award 2023” kategori Penegakan Hukum, atas kinerjanya mengungkap kasus – kasus besar (Big Fish) dengan jumlah kerugian negara lebih dari Rp. 152 Triliun dan USD 6 Juta. Kejaksaan Agung menerima penghargaan “Merdeka Award” dalam kategori program inovatif untuk Negeri pada hari rabu 30 Agustus 2023 di SCTV Tower Jakarta; Kejaksaan Agung menerima penghargaan prestisius dalam pengelolaan Informasi Hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH01.HN.03.05 tahun 2023 dengan kategori “Eka Acalapati”. Kejaksaan Agung menerima penghargaan dari Public Relation (PR) Indonesia dalam ajang Public Relation Indonesia Awards (PRIA) 2023 pada kategori Owned Media E-Magazine Kejaksaan Story Edisi I 2022 Kejaksaan RI serta Terpopuler Media Massa pada tanggal 19 Maret 2023 di Aston Denpasar Hotel dan Convention Center. 10
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Jaksa Agung RI Prof.ST. Burhanuddin memperoleh penghargaan Person of The Year in Good Governance dalam CNBC Indonesia Awards 2023 di The Westin, pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Penghargaan diserahkan oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung. Kejaksaan Agung menerima 3 (tiga) penghargaan oleh Indonesia Digital Initiative Award (IDIA) pada tanggal 23 Desember 2023 dengan kategori Aplikasi terbaik, Penggunaan Media Sosial Terbaik dan Pengguna Website terbaik; Jaksa Agung RI Prof. ST Burhanuddin menerima pengahragaan The Right Man on The Right Place dari LensaIndonesia.com sebagai “Jaksa Agung Terbaik Era Reformasi” dalam kategori “The Prudent and Firm On Law Enforcement”; 11 Kejaksaan Agung menerima penghargaan pengelola rekening pemerintah dalam bentuk Virtual Account, di berikan pada tanggal 29 September 2023 oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
1.Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia; 2.Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing; 3.Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan 4.Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan; 5.Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa; 6.Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya; 7.Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; 8.Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; 9.Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan. MISI VISI & MISI VISI "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Sebagai suatu kesatuan dan keterpaduan, Jaksa Agung RI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa mempedomani dan mendasarkan kepada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI. Dalam melaksanakan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden RI tersebut Kejaksaan telah menetapkan Sasaran Strategis Tahun 2020-2024 sebagai berikut: 1.Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Kejaksaan RI 2.Terwujudnya Kejaksaan RI yang Akuntabel, dan Aparatur Kejaksaan RI yang Berintegritas 3.Meningkatnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi 4.Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana 5.Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara Meningkatnya Optimalisasi Kinerja Aparatur Kejaksaan RI berbasis Teknologi Informasi sesuai IT Master Plan Kejaksaan RI 6. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 12 Gotong-Royong"
SATYA KESETIAAN YANG BERSUMBER PADA RASA JUJUR, BAIK TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, DIRI PRIBADI DAN KELUARGA MAUPUN KEPADA SESAMA MANUSIA ADHI KESEMPURNAAN DALAM BERTUGAS DAN YANG BERUNSUR UTAMA PEMILIKAN RASA TANGGUNG JAWAB TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, KELUARGA DAN SESAMA MANUSIA WICAKSANA BIJAKSANA DALAM TUTUR KATA DAN TINGKAH LAKU, KHUSUSNYA DALAM PENGTRAPAN TUGAS DAN KEWENANGANNYA DOKTRIN KEJAKSAAN TRI KRAMA ADHYAKSA Sumber : Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyeragaman Rumusan Doktrin Kejaksaan Tri Krama Adhyaksa L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 13
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROGRAMKERJA PRIORITAS Kejaksaan Republik Indonesia 2023 Jaga netralitas personil dalam menyongsong tahun politik serta jaga stabilitas politik dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan; 1 Wujudkan pola penegakan hukum yang berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan demi memperkuat ketahanan ekonomi nasional; 2 Hadirkan penegakan hukum yang humanis berlandaskan Hati Nurani serta nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang di masyarakat; 3 Percepat penyelesaian pengembangan organisasi serta tugas fungsi institusi yang menjadi amanat dari Undang-Undang Kejaksaan; 7 Bentuk kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara; 5 Kaji dan susun langkah-langkah strategis pasca perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun undangundang baru lainnya yang berdampak pada tugas dan fungsi institusi; 6 Memperkuat pengelolaan aset hasil tindak pidana guna optimalisasi pendapatan keuangan negara. 7 4 14
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PERINTAHHARIAN Jaksa Agung Republik Indonesia 2023 Aktualisasikan Pola Hidup yang Merefleksikan Nilai Tri Krama Adhyaksa baik dalam Pelaksanaan Tugas maupun Bersosialisasi di tengah Masyarakat; 1 Tingkatkan Kepekaan Sosial Berinteraksi dan Berkomunikasi dengan Masyarakat dalam setiap Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kehidupan Bermasyarakat; 2 Wujudkan Kesatuan Pola Analisis Yuridis yang Terstruktur dan Terukur dalam setiap Penyelesaian Penanganan Perkara; 3 Laksanakan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Perkara secara Prosedural dan Tuntas; 4 Perkuat Kemampuan Manajerial dan Administratif sebagai Sarana Pendukung Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Kejaksaan; 5 Optimalkan Sinergi antar Bidang guna Mewujudkan Keberhasilan Capaian Kerja Institusi; 6 Jaga Netralitas Personel dalam Menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024. 7 7 15
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 STRUKTUR ORGANISASI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA JAKSA AGUNG WAKIL JAKSA AGUNG STAF AHLI TENAGA AHLI ASISTEN JAKSA AGUNG KEJAKSAAN NEGERI KEJAKSAAN TINGGI PUSAT PENERANGAN HUKUM PUSAT PEMULIHAN ASET PUSAT DATA STATISTIK KRIMINAL DAN TEKNOLOGI INFORMASI PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PEMBINAAN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA UMUM JAKSA AGUNG MUDA BIDANG INTELIJEN JAKSA AGUNG MUDA BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PIDANA MILITER JAKSA AGUNG MUDA BIDANG PENGAWASAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 16
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROFIL PIMPINAN Dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju pada hari Rabu, 23 Oktober 2019. Sejumlah prestasi pernah ditorehkan oleh pria kelahiran Cirebon, Jawa Barat ini. Jabatan yang pernah diemban antara lain sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bangko di Jambi, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, Direktur Eksekusi dan Eksaminasi Kejaksaan Agung, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara. 17
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1991. Memulai karir Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang, Kepala Kejaksaan Negeri Banyuwangi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Sub Direktorat Politik dan Sosial Budaya pada Direktorat II Jaksa Agung Muda Intelijen, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Sekretaris Jaksa Agung Muda Intelijen. Pada tanggal 28 Februari 2020 dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan pada tanggal 12 Agustus 2020 dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen. Pada saat ini menjabat sebagai Wakil Jaksa Agung sejak tanggal 10 Januari 2022. 18
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1989. Mengawali karir Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, Kepala Bagian Kepangkatan Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Asisten Umum Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Biro Kepegawaian pada Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Inspektur IV pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan dilantik menjadi Jaksa Agung Muda Pembinaan pada tanggal 18 November 2019 sampai dengan saat ini. 19
Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1994. Mengawali karir Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Kepala Bagian Kerjasama Hubungan Luar Negeri Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kepala Bidang pada Konsul Kejaksaan pada KJRI Hongkong, Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Asisten Umum Jaksa Agung, Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen sejak tanggal 31 Oktober 2023. L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 20
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1989. Mengawali karir di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Unaaha, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kepala Sub Direktorat Tindak Pidana Khusus Lain Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Asisten Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Direktur Tindak Pidana terhadap OHARDA pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, dan diangkat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM pada Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia. Dilantik Eselon I sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada tanggal 4 Mei 2020. Pada saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sejak tanggal 12 Agustus 2020. 21
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1993. Mengawali karir di Eselon III sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Stabat, Kepala Sub Direktorat Korupsi Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Sub Direktorat Pelacakan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Direktorat Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri Bandung, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Karir Eselon II diawali sebagai Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Pada saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sejak tanggal 10 Januari 2022. 22
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1989. Mengawali karir Eselon III sebagai Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kepala Bidang Kejaksaan pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, selanjutnya menjadi Direktur Penuntutan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan, Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Inspektur II pada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, dan diangkat sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia Bidang Pembinaan. Pada saat ini menjabat sebagai Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara sejak tanggal 18 November 2019. 23
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Mengawali karir pada Pama Ditkumad, Kabag Dikjar STHM Ditkumad tahun 2009, Waka Kumkostrad tahun 2011, Waka Kumdam Jaya tahun 2012, Kakumdam II/Swj tahun 2013, Kakum Kostrad tahun 2014, Danpusdikkum Kodiklat TNI AD tahun 2015, Paban Sahli Bid. Kumham Pok Sahli Bid. Hukum Sahli Kasad dan Dirkumad tahun 2017, Waka Babinkum TNI tahun 2020, Kababinkum TNI tahun 2021, Dosen tetap Unhan tahun 2022, diberhentikan sebagai Ormilti (pindah tugas) pada 4 Maret 2022, Staf Khusus Kasad pada 30 Mei 2022. Pada saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Militer sejak pada tanggal 12 Juli 2023. 24
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1989. Mengawali karir Eselon III sebagai Pengkaji Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Kepala Kejaksaan Negeri Cilegon, Kepala Sub Direktorat Direktorat Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Inspektur Muda Pegasum dan Kepbang pada Jaksa Agung Muda Pengawasan, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Diangkat menjadi Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Direktur Tindak Pidana terhadap OHARDA di Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Pada tanggal 28 Februari 2020, dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Pada saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pengawasan sejak tanggal 10 Januari 2022. 25
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bergabung di Kejaksaan Republik Indonesia pada tahun 1989. Mengawali karir Eselon III sebagai Kepala Bagian Penyusunan Progam, Laporan dan Penilaian Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Bidang Kejaksaan pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hongkong, Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan. Diangkat Eselon I sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Republik Indonesia Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pada saat ini menjabat Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia sejak tanggal 4 Mei 2020. 26
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 STAF AHLI JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA Dr. Asri Agung Putra, S. H., MH Staf Ahli Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum Dr. Masyhudi, S.H., M.H Staf Ahli Bidang Politik Keamanan, dan Penegakan Hukum Dr. Ade Eddy Adyaksa, S.H.,MA Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi Nikolaus Kondomo, SH, MH Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama Internasional 27
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Dr. Firdaus Dewilmar, S.H., M. Hum, CGCAE Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Ely Shahputra, SH. MH. Staf Ahli Bidang Akuntabilitas dan Informasi Publik 28
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEGIATAN PIMPINAN Kegiatan Rakernas tersebut berlangsung tanggal 04 Januari 2023 s/d 06 Januari 2023 diselenggarakan di Golden Ballroom The Sultan Hotel & Residence Jakarta Pusat, dengan tema “Kejaksaan Handal, Penegakan Hukum Humanis serta Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, 04 Januari 2023 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung RI ST Burhanuddin, dan Mendagri Tito Karnavian, hadir dalam acara Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) terkait Penanganan Laporan atau Pengaduan dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, 25 Januari 2023 29
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 8 Februari 2023 Rabu 08 Maret 2023 bertempat di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta Ballroom, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima penghargaan dalam “Obsession Awards 2023” pada kategori “Best Institutional Leaders” dari Obsession Media Group (OMG), atas kinerjanya yang telah membawa Kejaksaan RI sebagai lembaga penegak hukum yang baik, humanis, dan modern. 30
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Pertemuan dengan tenaga ahli Jaksa Agung di Gedung Utama Kejagung, Selasa (4/4/2023). Dengan tema “Prioritas Penganggaran Kejaksaan dalam Rangka Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Pembukaan serta arahan ini dilakukan secara virtual dari ruang kerja Jaksa Agung pada hari Senin(15/05/2023). Pertemuan Jaksa Agung dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, 24 Juli 2023. 31
Upacara Hari Bakti Adhyaksa 22 Juli 2023 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Kejaksaan memperoleh Predikat Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP), 25 Juli 2023 32
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Kunjungan Kerja Jaksa Agung ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Rabu 23 Agustus 2023 Rabu, 2 Agustus 2023 bertempat di Ruang Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia membuka dan memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Zona Integritas WBK Mandiri Tahun 2023. Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX Gelombang I, 06 September 2023 33
Kunjungan Kerja Jaksa Agung ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, 11 Oktober 2023 Kamis 16 November 2023 bertempat di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen Republik Indonesia, Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). 34 Wakil Jaksa Agung Dr. Sunarta pada acara FGD Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kejaksaan RI di Denpasar Bali , 8/11/2023.
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan pertemuan dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (23/11/2023). Pertemuan tersebut membahas mengenai penataan kelembagaan di lingkup Kejaksaan Agung RI. 35
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK Pelayanan Publik dan Kompetensi Inovasi Tahun 2023, 14 Desember 2024 Penugasan Pegawai di Luar Kejaksaan Republik Indonesia, 18 Desember 2023 36
L A P O R A N T A H U N A N BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 38
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 dan 2 Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Pembinaan. 1. Lingkup bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan dan dukungan teknis lainnya. 2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Jaksa Agung Muda Pembinaan dibantu oleh jajaran unit kerja di bawahnya yang terdiri dari: Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan 1. 2.Biro Perencanaan 3.Biro Umum 4.Biro Kepegawaian 5.Biro Keuangan 6.Biro Perlengkapan 7.Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri 8.Kelompok Jabatan Fungsional; Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum; 1. Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi; dan 2. 3.Pusat Pemulihan Aset. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yaitu 3 (tiga) Pusat: Perencanaan dan perumusan kebijakan di bidang pembinaan. 1. 2. 3. 4. 5. 39
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Realisasi Tidak Terealisasi Realisasi 98.2% Tidak Terealisasi 1.8% Realisasi Anggaran Kejaksaan Per 31 Desember 2023 DIPA Rp16.237.525.348.000,00 Realisasi Rp15.952.184.596.199,00 98,24% No Kode Program Nama Program Pagu Realisasi Sisa 1 00601W A Program Dukungan Manajemen Rp15.583.131.220.000,00 Rp15.356.929.899.962,00 Rp226.201.320.038,00 2 00601BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp654.394.128.000,00 Rp.595.254.696.237,00 Rp59.139.431.763,00 TOTAL Rp16.237.525.348.000,00 Rp15.952.184.596.199,00 Rp285.340.751.801,00 CAPAIAN KINERJA REALISASI ANGGARAN KEJAKSAAN RI TAHUN 2023 DIPA Realisasi 0 5000000000000 10000000000000 15000000000000 20000000000000 Program Dukungan Manajemen Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp15.583.131.220.000,00 Rp15.356.929.899.962,00 Rp654.394.128.000,00 Rp595.254.696.237,00 40
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Realisasi Prioritas Nasional Per 31 Desember 2023 Prioritas Nasional 0 50000000000 100000000000 150000000000 200000000000 250000000000 PAGU Realisasi 2 0 4 . 1 4 6 . 9 6 1 . 3 7 1 2 0 7 . 8 4 6 . 5 2 4 . 0 0 0 98,22% Realisasi PNBP Per 31 Desember 2023 Target Realisasi 0 1000000000000 2000000000000 3000000000000 4000000000000 5000000000000 PNBP 347,06% Rp1.280.556.876.000,00 Rp4.444.348.306.374,00 Rp207.846.524.000,00 Rp204.146.961.371,00 Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per 31 Desember sebesar Rp4.444.348.306.374,00 (empat triliun empat ratus empat puluh empat miliar tiga ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah) atau secara persentase mencapai 347,06% dari total target Rp1.280.556.876.000,00 (satu triliun dua ratus delapan puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). 41
Jaksa Fungsional Tertentu Fungsional Umum/ Pelaksana 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 Pelatihan Jumlah (Orang) Seleksi PKN Tk. I 12 PKN Tk. I 7 PKN Tk. II 10 LEMHANAS 1 SESPIMTI POLRI 1 PKA Badiklat 60 PKA Diklat Propinsi 98 PKP Badiklat 60 Latsar CPNS Gol.II di LAN 11 Talentpool 800 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 13.677 2.557 11.841 Jumlah Pegawai Seluruh Indonesia 28.075 pegawai a. Meningkatnya profesionalisme aparatur Kejaksaan Republik Indonesia; Pelatihan Penjenjangan: Pelatihan Fungsional: Pelatihan Jumlah (Orang) Seleksi PPPJ 700 PPPJ Gel. I dan II 397+320=717 IT Camp 30 Ujian Dinas 28 Pelatihan Teknis Pelatihan Jumlah (Orang) Seleksi Administrasi Diklat SPPA MA Gel. II 4 Diklat SPPA POLRI 2 Diklat Refresing Course III 40 1) 2) 3) 42
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Pelaksanaan Seleksi Administrasi Pemberian Beasiswa Pendidikan, dengan rincian sebagai berikut: Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kolaboratif Analis Forensik Digital Lanjutan (Tingkat Advance) Tahun 2023 pada tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 10 Maret 2023 di Mandiri University dengan jumlah peserta sebanyak 66 (enam puluh enam) orang yang terbagi dalam 2 (dua) batch. 4) Pelaksanaan Seleksi Administrasi dan Pemberian Beasiswa Pendidikan Pengiriman berkas usulan calon peserta seleksi Beasiswa Eka Tjipta Foundation (ETF) dari seluruh satuan kerja yang memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 146 (seratus empat puluh enam) berkas S2 Luar Negeri sebanyak 2 (dua) berkas; S2 Dalam Negeri sebanyak 56 (lima puluh enam) berkas. Lulus sebagai penerima beasiswa sebanyak 20 (dua puluh) orang; S3 Dalam Negeri sebanyak 88 (delapan puluh delapan) berkas. Lulus sebagai penerima beasiswa sebanyak 20 (dua puluh) orang; Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) sebanyak 4 orang; Pengiriman peserta seleksi dan lulus sebanyak 2 orang sebagai penerima beasiswa Konfusius Intitute Tahun Akademik 2023 Program Studi Bahasa Mandarin di South-Central Minzu University. Pengiriman penerima beasiswa Chinese Goverment Scholarship Tahun 2023 sebanyak 4 orang untuk berkuliah di Central China Normal University dengan uraian jenjang S3 sebanyak 3 orang dan jenjang S2 sebanyak 1 orang. Sepanjang Bulan Agustus 2023 telah dilaksanakan Talent Pool atau pemetaan profil kompetensi ASN di Kejaksaan sebanyak 290 pegawai yang terdiri dari jabatan fungsional madya ke bawah, pengawas dan pelaksana. Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I dan Tingkat II pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan peserta sebanyak lebih kurang 28 orang yang berasal dari satuan kerja di Kejaksaan di seluruh Indonesia. Dalam rangka mencari talenta terbaik dan sebagai wujud transparansi dålam pengisian jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan dilaksanakan melalui kegiatan seleksi terbuka yang berorientasi pada manajemen talenta,. Kegiatan seleksi terbuka Jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi Berkualifikasi Pemantapan telah dilaksanakan kegiatan tes kesehatan dan MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) yang dilaksanakan pada Hari rabu tanggal 22 November 2023. Adapun peserta yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi terbuka untuk pengisian jabatan Kepala Kejaksaan Tinggi berkualifikasi pemantapan yaitu: PONCO HARTANTO, S.H., M.H, (Kajati DIY); Dr. R. NARENDRA JATNA, S.H., LL.M., (Kajati Bali); Dr. RUDI MARGONO, S.H., M.Hum., (Kajati Kepulauan Riau); Dr. DIDIK FARKHAN ALISYAHDI, S.H., M.H., (Kajati Banten). 1. 2. 3. 4. Pada hari Rabu, 29 November 2023 (rangkaian akhir) telah telah dilaksanakan paparan/presentasi atas makalah yang disusun oleh peserta, selanjutnya atas paparan tersebut dilakukan pendalaman oleh Tim Penilai, yang terdiri dari Penilai Eksternal yaitu Ketua Komisi Kejaksaan dan Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian pada BKN, Bapak Dr. Otok Kuswandaru, S.Sos, M.Si, CIPA serta Penilai internal yaitu Wakil Jaksa Agung, Jaksa Agung Muda Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Pengawasan. 43
L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Terwujudnya data kepegawaian yang up to date: Data yang sudah dimasukkan kedalam database pada periode bulan Januari s.d. Desember 2023 adalah sebanyak 171.453 data entry; verifikasi data aplikasi kepegawaian pada setiap dokumen pendukung yang telah diterima oleh Bagian Umum baik berupa hard copy maupun melalui email [email protected]; Pelaksanaan pelayanan pendaftaran online wajib lapor LHKPN pada aplikasi eLHKPN; Pelaksanaan pelayanan pembuatan kartu istri - kartu suami (karis-karsu) sebanyak 80 kartu; Telah dilakukan pengiriman Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun 2022 untuk sebanyak 1.899 berkas; Telah diterbitkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 303 Tahun 2023 tanggal 23 November 2023 tentang Pemberian Piagam Penghargaan “Purna Bhakti Adhyaksa” terhadap 200 purnawirawan; Terdapat update fitur terbaru dalam Aplikasi MySimkari demi menunjang layanan kepegawaian Terdapat peningkatan keamanan dalam Aplikasi MySimkari pada modul berikut: Update Data Pegawai, Filter Berdasarkan Bidang admin Kejaksaan Agung, Reset Password Pegawai pada Bidang di Kejaksaan Agung, Statistik Penggunaan Helpdesk MySimkari dengan jumlah rata-rata 28 (dua puluh delapan) pegawai perhari Terdapat update fitur terbaru dalam Aplikasi MySimkari demi menunjang layanan kepegawaian (Dashboard Eksekutif, keamanan) Konversi angka kredit sudah mulai dijalankan, sudah terdapat pegawai yang menginput data pada fitur teserbut. Usul Satya Lencana Karya Satya Fitur admin pada masing-masing bidang di Kejaksaan Agung untuk memantau data pegawai pada bidang tersebut. Terwujudnya pengadaan dan pengembangan pegawai yang akuntabel Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kejaksaan Agung RI TA 2023, telah ditetapkan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Kejaksaan RI sebanyak 7.648 (tujuh ribu enam ratus empat puluh delapan) dengan jumlah Peserta SKD : 173.563. Sebagaimana Pengumuman Nomor: PENG-25/C/Cp.2/11/2023 tanggal 23 November 2023 telah diumumkan hasil SKD dengan jumlah peserta yang berhak mengikut SKB adalah 21.563 CPNS dan yang berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT) adalah 813 CPPPK, untuk medapatkan 7.846 Formasi CPNS dan 249 Formasi PPPK, dan berhasil lolos SKB sebanyak 7.791 peserta CPNS dan 174 PPPK. b c Statistik Penggunaan Helpdesk MySimkari dengan jumlah rata-rata 25 (dua puluh lima) pegawai perhari. Fitur Pengecekan data dengan filter (Data Jabatan Ganda, Data Pegawai dengan Jabatan Struktural, kelengkapan data) Statistik pegawai yang mengakses aplikasi MySimkari perhari 4500. 44