BUKU LAPORAN TAHUNAN II 2023

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PERENCANAAN ANGGARAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN, DAN PENGELOLAAN AKUNTABILITAS KINERJA KEJAKSAAN Terwujudnya Rencana Anggaran dan Program Kerja Kejaksaan yang Efektif Dokumen Rencana Kerja Tahun (RENJA) 2023 Proses penyusunan RENJA telah selesai diselesaikan dan telah didistribusikan ke seluruh satker oleh Kejaksaan RI, dan saat ini sedang dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Laporan Hasil Musrenbang Musrenbang Kejaksaan RI telah dilaksanakan di Bali pada tanggal 15-17 Mei 2 2023. Penyusunan DIPA Pagu Anggaran Penyusunan DIPA Pagu Alokasii Anggaran Penyusunan Rencana Kerja serta evaluasi Arsitektur SPBE Kejaksaan RI. Telah dilaksanakan rapat Tim Asesor Internal Pemantauan dan evaluasi SPBE di Lingkungan Kejaksaan RI tanggal 12 Juli 2023. Penyempurnaan Usulan SPBE TA 2024 Jasa Konsultan Master Plan Pembangunan Rumah Sakit Umum Adhyaksa Jasa Konsultan Rencana Strategis Teknokratik Kejaksaan RI 2025-2029 Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Penyusunan Perencanaan Penganggaran, Monitoring Dan Evaluasi Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri Tahun 2023 Meningkatnya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Optimalisasi Penyerapan Anggaran dan Pelaporan Kinerja Kejaksaan Republik Indonesia Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kejaksaan RI Tahun 2022 Perjanjian Kinerja di Lingkungan Kejaksaan RI Penetapan Target Kinerja Kejaksaan RI Tahun 2023 Laporan Pelaksanaan Rencana Kerja Laporan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Tahun 2023 Laporan Penilaian Mandiri Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Hasil Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Prioritas Nasional Laporan pemantauan terhadap pelaporan kinerja dan anggaran melalui aplikasi SMART Kemenkeu dan e-Monev Bappenas Laporan Pelaksanaan Tripartit Terwujudnya pelaksanaan Anggaran secara transparan dan Akuntabel Peringkat keempat kinerja anggaran tahun anggaran 2022 ketegori Kementerian Negara/Lembaga dengan pagu besar Opini Wajar Taa Pengecualian (WTP) 7 kali berturut-turut Tindak lanjut temuan BPK terkait laporan keuangan. Piloting Rekening Pemerintah Lainnya Satker dengan migrasi dari rekening giro ke rekening virtual sebanyak 76 satker. Penghargaan sebagai peserta piloting pengelola rekening pemerintah dalam bentuk virtual account (VA) untuk jenis rekening penerimaan tahun 2023. Penghargaan sebagai peserta piloting pengelola rekening pemerintah dalam bentuk virtual account (VA) untuk jenis rekening pemerintah lainnya tahun 2023 Target PNBP tahun 2023 sebesar Rp1.280.556.876.000,00 dan realisasi PNBP Rp4.207.768.010.518,00 Pagu penggunaan PNBP sebesar Rp464,127,069,000,00 dan realisasi penggunaan PNBP sebesar Rp437.539.009.142,00 Monitoring, Evaluasi, dan Bimbingan Teknis terkait: IKPA, Pengelolaan PNBP dan Piutang Negara, Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Rekening Satker dan 7 kegiatan lainnya. 45

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 REFORMASI BIROKRASI, PENYEDERHANAAN ORGANISASI DAN PEMBENTUKAN REGULASI DAN KERJASAMA HUKUM Penguatan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Pada tahun 2023 Biro Perencanaan ditargetkan melaksanakan Asistensi/Pendampingan Reformasi Birokrasi terhadap satuan kerja seluruh Indonesia terkait: 1. Pembangunan Zona Integritas 2. Pelayanan Publik 3. Sarpras Ramah Kelompok Rentan Persentase satker yang ditetapkan sebagai satker WBK/WBBM Dari 99 satker yang diajukan oleh Kejaksaan RI yang mendapatkan predikat WBK, ternyata hanya 17 satker saja yang memperoleh predikat WBK, yaitu: 1.Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen 2.KT. Bengkulu 3.KN. Aceh Barat Daya 4.KN. Banggai 5.KN. Bangli 6.KN. Bengkulu 7.KN. Cimahi 8.KN. Dumai 9.KN. Jakarta Pusat 10.KN. Jakarta Timur 11.KN. Kabupaten Semarang 12.KN. Ketapang 13.KN. Kota Semarang 14.KN. Lampung Selatan 15.KN. Sungai Penuh 16.KN. Tanggamus 17.KN. Yogyakarta Terwujudnya Organisasi dan Ketatalaksanaan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Satker yang Telah Tertata secara Kelembagaan di LingkunganKejaksaanRepublik Indonesia Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara Pembubaran Cabang Kejaksaan Negeri Nias Selatan Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik Peningkatan tipologi Kejaksaan Negeri Badung Pembentukan Cabang Kejaksaan Negeri Nunukan di Pulau Sebatik Perubahan Nomenklatur Kejaksaan Negeri Toba Samosir menjadi Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba dan Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea menjadi Cabang Kejaksaan Negeri Kabupaten Toba di Porsea Pembentukan 5 (lima) Kejaksaan Negeri, yaitu Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas, Kejaksaan Negeri Musi Rawas, Kejaksaan Negeri Sigi, Kejaksaan Negeri Morowali Utara, dan Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara (Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-179/A/Cr.4/11/2023 tanggal 30 November 2023 hal Permohonan penetapan pembentukan 5 (lima) kejaksaan negeri). Perubahan Perpres Ketiga tentang Ortaker dan Perja Ortaker Pelaksanaan Evaluasi Tipologi seluruh Kejaksaan Negeri Usulan ke Kemenpan RB melalui surat nomor: B-172/A/Cr.4/11/2023 tanggal 23 November 2023 hal Permohonan persetujuan peningkatan tipologi 12 (dua belas) kejaksaan negeri Nota dinas kabag Ortala nomor: B-81 /C.2.4/Cr.4/12/2023 tanggal Desember 2023 hal laporan hasil studi kelayakan terhadap usulan pembentukan kejaksaan negeri Lombok Utara dan kejaksaan negeri Kabupaten Bima di wilayah Kejaksaan Tinggi NTB Perubahan Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-030/A/JA/12/2015 tentang Pengembangan Organisasi Kejaksaan Pelaksanaan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Pelaksanaan Evaluasi SOP Perubahan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 46

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Peta Proses Bisnis Kejaksaan Republik Indonesia Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2024 melalui Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Telah dilakukan Inventarisasi Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri dalam rangka Pencatatan, Evaluasi dan PeningkatanKualitas SOP di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penetapan Hari Lahir Kejaksaan RI Tanggal 2 September 1945 evaluasi penyelenggaraan pengarusutamaan gender tahun 2023 Penyusunan perhitungan Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Kejaksaan Agung Pembentukan Regulasi dan Kerjasama Hukum Penyusunan, pembahasan dan harmonisasi Rancangan Peraturan PerundangUndangan, meliputi RUU/UU, RPP/PP dan Rperpres/Perpres, yaitu: No. Regulasi Jumlah Ket. 1 PUU 4 Sedang berjalan 2 RPerpres 1 Sedang berjalan 3 PP 9 Direktif, 1 selesai dan 8 lainya sedang berjalan 16 Non Direktif, 3 selesai, 2 terhenti, 1 pending dan 10 sedang berjalan Pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan dan harmonisasi legislasi semu (Pedoman, Surat Edaran, Instruksi dan Keputusan) di lingkungan Kejaksaan, meliputi: Keputusan JA 17 Instruksi JA 15 Pedoman JA 7 Surat Edaran JA 3 Nomor Tanggal Perihal 1 9 Februari 2023 Tentang Tata Kelola Senjata Api Dinas Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia 2 10 April 2023 Tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 3 15 Mei 2023 Tentang Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua 4 5 Juli 2023 Tentang Rencana Strategis Kejaksaan RI Tahun 2020-2024 5 28 Agustus 2023 Tentang Pengangkatan Penyidik Ad Hoc dan Penuntut Umum Ad Hoc Dalam Penyidikan dan Penututan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sub Bagian Organisasi Internasional dan Perjanjian Internasional, sebagai berikut: Kegiatan Terkait Organisasi Internasional (14 Kegiatan) Kegiatan Terkait Perjanjian Internasional (10 Kegiatan) 47 Pengumpulan, pengolahan bahan penyusunan, harmonisasi dan pengundangan Rancangan Peraturan Kejaksaan. Melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Nomenklatur dan Penetapan Kelas Jabatan Bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia telah ditetapkan Program Penyusunan Peraturan Kejaksaan Tahun 2023, yaitu:

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri, sebagai berikut: No. Penyelenggara Jml Keg. Jml Peserta 1 International Law Enforcement Academy (ILEA) 16 27 2 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 13 40 3 Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC) 8 31 4 U.S. Department of Justice (USDOJ), Office of Overseas Prosecutorial Development Assistance, and Training (OPDAT 11 63 No. Penyelenggara Jml Keg. Jml Peser ta 5 International Associationof Prosecutors (IAP) 1 7 6 United Nations Asia and Far East for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders (UNAFEI) 1 1 7 DFAT Australia Indonesia Partnership for Justice Program 1 1 8 U.S. Department of State Export Control and Related Security Border (EXBS) 3 29 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Sub Bagian Kerja Sama Antar Instansi Pemerintah, sebagai berikut: Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dengan jenis kegiatan Nota Kesepahaman dengan Mitra Kementerian Dalam Negeri RI dan Kepolisian Negara RI, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tentara Nasional Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Mahkamah Agung RI dan Tentara Nasional Indonesia, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Otoritas Jasa Keuangan, Kerjasama Antar Instansi Pemerintah dengan jenis kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kejaksaan RI (ada 2 kegiatan), JAMBIN dan ANRI, JAMBIN dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Tengah, Sekjen KPU dan JAMINTEL, PT. BANK BRI dan JAMBIN (2 kegiatan) 48

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PENERAPAN SISTEM IT DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Capaian Kinerja Non Prioritas Nasional Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Penyediaan link interkoneksi Wide Area Network (WAN) untuk layanan akses internet, SIMKARI, CMS, Vicon dan DRC di Kejaksaan Agung. Penyediaan link Virtual Private Network (VPN) untuk layanan akses SIMKARI, CMS dan Arsyys di 33 Kejaksaan Tinggi. Penyediaan link VPN untuk layanan akses SIMKARI, CMS dan Arssys di 438 Kejaksaan Negeri dan 63 Cabang Kejaksaan Negeri. Menyediakan perangkat dan technical support untuk mendukung layanan Vicon yang diselenggarakan di dalam maupun di luar lingkungan Kejagung R.I. didasarkan atas permintaan Pihak Kejaksaan, dialokasikan sebanyak 157 Kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 90 Kegiatan Melakukan perpanjangan atau penyediaan lisesnsi Zoom Meet yang telah dimiliki Kejaksaan sebanyak 45 lisensi zoom telah selesai dilakukan perpanjangan lisensi. Melakukan Relokasi/Penggantian/ Penambahan Jaringan yang dialokasikan sebanyak 65 kegiatan, telah dilaksanakan sebanyak 21 kegiatan. Memberikan layanan DRC, telah dilaksanakan selama Januari – Desember 2023. Menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dilengkapi dengan sumber daya serta pasokan untuk Web Hosting dengan Dedicated Server. Menyediakan layanan dan mengelola e-mail Kejaksaan R.I. agar dapat dipergunakan seluruh pegawai dengan lancar, aman dan stabil. Menyediakan layanan Cloud Server untuk mendukung aplikasi SIPEDE. Menyediakan layanan Content Delivery Network (CDN) dan Security Internet untuk meningkatkan performansi dan keamanan website kejaksaan.go.id, termasuk sub domain. Melakukan uji fungsi layanan bersama secara onsite ke Kejati dan/atau Kejari sebanyak 10 kegiatan dan telah dilaksanakan semua. Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Umum (FGD, SIULAT) Layanan Perkantoran Layanan Sarana dan Prasarana Internal. Pengadaan perangkat SIMKARI dan CMS untuk 2 Satker baru (Kejari Mesuji, Kejari dan Tulang Bawang Barat) dengan target output kinerja sebanyak 1 paket Pengadaan perangkat SIMKARI dan CMS untuk Kejari Kabupaten Blitar dengan target output kinerja sebanyak 1 paket. Pengadaan peralatan pendukung penyajian data statistik kriminal dan teknologi informasi dengan target output kinerja sebanyak 1 paket. OPTIMALISASI PEMULIHAN ASET Penanganan dan Penyelesaian Pemulihan Aset yang terkait Perkara, telah dilaksanakan oleh PPA sebagai berikut: Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh PPA dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang ditangani sebesar Rp2.843.354.658.769,00 dan diselesaikan sebesar Rp2.382.026.040.559,00 Penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani oleh PPA dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga yang ditangani sebesar Rp136.647.991.806,00 dan diselesaikan sebesar Rp121.439.977.486,00 Penyelesaian lelang oleh PPA dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya yang ditangani sebesar Rp2.382.026.040.559,00 dan diselesaikan sebesar Rp1.965.611.085.907,00 49

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Penyelesaian lelang oleh Pusat Pemulihan Aset dalam rangka pendampingan Kementerian/Lembaga yang ditangani sebesar Rp121.439.977.486,00 dan diselesaikan sebesar Rp44.619.971.999,00 Total seluruhnya yang ditangani sebesar Rp26.254.495.124.686,00 dan yang diselesaikan sebesar Rp6.479.308.161.858,00 MENINGKATNYA KUANTITAS DAN KUALITAS SARANA DAN PARSARANA YANG MENDUKUNG KINERJA KEJAKSAAN RI. Capaian yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemenuhan sarana dan prasarana antara lain: Telah melaksanakaan 75 paket dengan rincian sebagai berikut: No. Metode Pengadaan Jml Paket Total Nilai Pagu 1 Tender 33 3.633.580.178.000 2 Seleksi 5 52.883.648.000 3 Penunjukan Langsung 19 1.619.870.672.000 4 E-Purchasing 17 399.869.397.000 5 Pembayaran Untuk Tahun Jamak 1 121.749.370.000 TOTAL 75 5.827.953.265.000 Telah melaksanakaan 62 paket dengan rincian sebagai berikut: No. Metode Pengadaan Jml Paket Total Nilai HPS 1 Tender 30 3.278.442.333.774 2 Seleksi 5 52.758.036.026 3 Penunjukan Langsung 14 1.619.630.405.896 4 E-Purchasing 12 360.860.189.162 5 Pembayaran Untuk Tahun Jamak 1 121.749.370.000 TOTAL 62 5.433.440.334.858 Telah melaksanakaan 7 paket Tender dan Penunjukan Langsung Konsolidasi yang berasal 17 RUP Satuan Kerja Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Intelijen, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dan Kejaksaan Tinggi Jakarta Timur No. Metode Pengadaan Jml RUP Awal Menja di (Paket SPSE) Total Nilai HPS 1 Tender 9 4 920.302.486.949 2 Penunjukan Langsung 8 3 22.566.561.548 TOTAL 17 7 942.869.048.497 Telah melaksanakan 14 paket Tender dan Seleksi satker Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri No. Nama Satker Jml Paket Metode Pengadaan Total Nilai HPS 1 JAM Intelijen 1 Tender 6.208.452.000 Penyelesaian uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnya dalam berdasrkan Putusan Pengadilan yang Inkracht yang masih memiliki hak tagih yang ditangani sebesar Rp20.771.026.456.066,00 dan diselesaikan sebesar Rp1.965.611.085.907,00 50

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 2 Badan Diklat 1 Tender 205.973.097.201 3 KT. Jabar 1 Tender 717.335.000 4 KT. Kaltim 5 Tender 48.243.804.419 5 KT. Papua 2 Tender & Seleksi 122.005.718.574 6 KN. Jaktim 2 Tender 2.057.145.242 7 KN. Jakpus 1 Tender 1.040.214.987 8 KN Kota Bogor 1 Tender 3.798.262.131 Jumlah Total 390.044.029.554 Telah melaksanakaan 4 paket Tender Pra DIPA Tahun Anggaran 2024 No. Nama Paket Metode Pengada an Nilai HPS 1 Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Sakit Adhyaksa Tender 5.818.620.000 2 Konstruksi Fisik Rancang Bangun Rumah Sakit Adhyaksa di Mojokerto Tender 214.716.000.000 3 Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tender 6.934.277.670 4 Pembangunan Gedung Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Tender 321.739.999.067 Jumlah Total 549.208.896.737 Melalui aplikasi SIRUP telah memfasilitasi 2.764 RUP Penyedia, Swakelola dan Penyedia Dalam Swakola seluruh satuan kerja Kejaksaan dengan nilai total Rp. 6,9T (data per 4 Desember 2023) Melalui aplikasi SPSE dan e-Katalog telah memfasilitasi 869 paket Tender, Seleksi, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan e-Purchasing seluruh satuan kerja Kejaksaan dengan nilai total Rp. 6.3T (data per 4 Desember 2023). Telah meningkatkan Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut: No. Indikator 2020 2021 2022 2023 1 Indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan 0,00 24,35 18,90 21,06 2 Indikator Kualifikasi & Kompetensi SDM PBJ 0,00 0,00 30,00 30,00 3 Indikator Tingkat Kematangan UKPBJ - 4,44 4,44 26,77 Skor ITKP 0,00 (Kura ng) 28,79 (Kura ng) 53,3 (Cukup) 77,73 (Baik) 51

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Telah melaksanakan 61 Kontrak Anggaran Kegiatan Pembangunan /Pengadaan / Peningkatan Sarana dan Prasarana Kejaksaan RI (1091) yang menjadi tanggungjawab Biro Perlengkapan dengan realisasi anggaran per 5 Desember 2023 sebesar 98,40% (Pagu Rp7.253.938.799.000,00 Realisasi Rp7.138.063.604.067,00) Telah melaksanakan Kegiatan Analis Kebutuhan Pengadaan Barang dan Jasa, Mengadakan Pengadaan Barang/Jasa dan Pengelolaan serta Penata Usahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kejaksaan RI (1084) yang menjadi tanggungjawab Biro Perlengkapan dengan realisasi anggaran per 5 Desember 2023 sebesar 97,01% (Pagu Rp117.511.103.000,00 Realisasi Rp 113.993.732.101,00) MENINGKATNYA KUALITAS HASIL STRATEGI KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM No. Target Kinerja Keterangan Penyusunan Analisis Kebijakan Hukum Intelijen, Pidana, Perdata dan Tata Usaha Negara: 1 Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Penyitaan Aset dalam Tindak Pidana Lingkungan Untuk Pemulihan Lingkungan Hidup (FGD) Laporan Kegiatan dan Policy Brief 2 Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Penegakan Hukum terpadu dalam penanganan Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Konsinyering) Laporan Kegiatan 3 Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Keperdataan guna Pemulihan dan Pengembalian Kerugian Negara yang terkait dengan perkara Tindak Pidana Korupsi (FGD) Laporan Kegiatan dan Policy Brief 4 Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Sinergi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara denganPidsus dalam pemulihan keuangan dan pengembalian kerugian negara (Konsinyering) Laporan Kegiatan 5 Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, serta Kepabeanan, dan Cukai dengan Mengutamakan Pemenuhan Kewajiban untuk Kepentingan Penerimaan Negara (FGD) Laporan Kegiatan dan Policy Brief Terdapat Perubahan nomenklatur dari Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) menjadi Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Pasal 696 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/ 2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pustrajagakum memiliki Tugas yaitu Melaksanakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang penegakan hukum. Pada Januari sampai dengan Desember Tahun 2023 ini, pustrajagakum telah berhasil menganalisa dan memberikan rekomendasi sebanyak 9 analisis terkait Kebijakan Penegakan Hukum, Total Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) Kejaksaan Tahun 2023 adalah 48% dari total belanja pengadaan Kejaksaan TA 2023, Dengan Pelaksanaan PDN sebesar 54%, Dan Pembayaran PDN sebesar 72% 52

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 6 Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan, serta Kepabeanan, dan Cukai dengan Mengutamakan Pemenuhan Kewajiban untuk Kepentingan Penerimaan Negara (Konsinyering) Laporan kegiatan dan Policy Brief 7 Penguatan Tata Kelola Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Laporan kegiatan Penyusunan Analisis Kebijakan Politik Hukum, Pemerintahan, dan Pembangunan Sumber Daya Manusia: 8 Penyusunan Rekomendasi Strategi Kebijakan ”Pedoman Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Untuk Kenaikan Pangkat Jaksa Dari Golongan Ruang III.d Menjadi Golongan Ruang IV.a dan Tata Usaha Yang Menduduki Jabatan Struktural Dari Golongan Ruang III.d Menjadi Golongan Ruang IV.a” (konsinyering) Laporan kegiatan 9 Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Peningkatan Kompetensi dan Sarana Prasarana Guna Menunjang Tugas dan Fungsi Keamanan Dalam (Kamdal) di Lingkungan Kejaksaan Agung (FGD) Laporan kegiatan dan Policy Brief 10 Penyusunan Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Pemberhentian Dengan Hormat Jaksa Dari Jabatan Struktural Yang Telah Memasuki Batas Usia Pensiun 60 tahun sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (konsinyering) Laporan Kegiatan dan Policy Brief 11 Analisis dan Rekomendasi Penguatan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum dalam melaksanakan perumusan, penyusunan dan pemberian rekomendasi strategis kebijakan di bidang penegakan hukum (FGD) Laporan Kegiatan dan Policy Brief 12 Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Politik Hukum dalam Penegakan hukum oleh Kejaksaan RI (FGD) Laporan dan Kegiatan dan Policy Broef 13 Penyusunan Analisis dan Rekomendasi Strategi Kebijakan Politik Hukum dalam Penegakan hukum oleh Kejaksaan RI (konsinyering) Laporan kegiatan dan Policy Brief 14 Bimbingan Teknis Pengeloaan Jurnal dan Sosialisasi Jurnal The Procesutor Law Review Laporan Kegiatan 15 Pengelolaan Jurnal The Procesutor Law Review 3 dari 3 Terbitan/ Tahun 16 Penilaian Makalah Kenaikan Pangkat Jaksa Gol III/d ke IV/a (250 makalah) / TA 2023 Penilaian Makalah s.d Desemb er 2023 17 Bimbingan Teknis Teknik Penyusunan Analisis Kebijakan sebagai Rekomendasi Strategi Kebijakan 18 Studi Banding Kajian Jurnal dan Analisis Kebijakan ke Makasar dan Semarang 53

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Atase Kejaksaan pada KBRI Singapura Jabatan Atase Kejaksaan (legal attache) pada KBRI Singapura ditetapkan dengan Surat Persetujuan Prinsip dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/206/M.KT.01/2018 tanggal 21 Maret 2018. Berdasarkan surat kredensial dari Kementerian Luar Negeri Republik Singapura nomor MFA/SEAI/00102/2019 tangal 22 Oktober 2019, disetujui bahwa jabatan Legal Attache pada KBRI Singapura memiliki fungsi pokok mendukung dan memfasilitasi kerja sama antara Singapura dan Indonesia, dan bahwa jabatan dimaksud tidak memberikan kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penegakan hukum di wilayah Singapura. I. Pendahuluan II. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi (4 Kegiatan); Penyuluhan & Pembinaan Kepatuhan Hukum (4 Kegiatan); Pemberian Bantuan Dukungan Kepada WNI yang Menghadapi Masalah Hukum di Singapura (2 Kegiatan); Penerjemahan Bahasa; Pelaksanaan Kerja sama Hukum/ Tugas Kejaksaan (8 kegiatan); Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Tamu. III. Analisa Kegiatan Sesuai Tugas dan Fungsi Peningkatan cakupan kerja sama hukum antara Kejaksaan dengan mitra terkait di Singapura dalam kerangka pertukaran informasi dan bentuk kerja sama hukum lainnya, termasuk tindak lanjut Permintaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance/MLA in Criminal Matters) terus dilakukan. Berbagai upaya konsolidatif baik dengan central authority Indonesia maupun central authority Singapura terus dilakukan. Berkenaan dengan asset terpidana korupsi yang berada di Singapura, Atase Kejaksaan juga terus membuka jejaring dan mengeksplorasi berbagai upaya alternatif sebagai upaya penyelesaian pengembalian kerugian negara dalam tindak pidana korupsi,termasuk pula penyelesaian uang pengganti, seperti misalnya melalui jalur gugatan perdata. Kegiatan lain sesuai fungsi Atase Kejaksaan dalam upaya peningkatan kerja sama hukum dengan mitra internasional penegakan hukum dan keadilan seperti kerja sama dengan United Nations Office for Drugs and Crimes (UNODC), 7 International Association of Prosecutors (IAP), jejaring asset recovery seperti Asset Recovery Inter-agency Network Asia Pasific/ ARIN-AP, maupun bentukbentuk partisipasi mewakili Indonesia dalam berbagai forum internasional juga dilaksanakan demi mengoptimalkan eksistensi dan kontribusi lembaga Kejaksaan dalam penentuan kebijakan internasional. Keikutsertaan Atase Kejaksaan Singapura dalam pertemuan keenam Komite Ad Hoc guna mengelaborasi draf Konvensi PBB tentang Kejahatan Dalam Bidang Informasi dan Teknologi Komunikasi (Cybercrime Convention) merupakan wujud kontribusi aktif Kejaksaan di dunia internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas negara. Hal ini bukan hanya dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Atase Kejaksaan, namun juga merupakan wujud implementasi tugas Kejaksaan sebagaimana amanat Undang-undang. Rapat Koordinasi Upaya Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Yang Berada Di Singapura, Jumat 15 Desember 2023 1. 2. 3. 4. 5. 6. 54

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Atase Kejaksaan pada KBRI Bangkok I. Tugas dan Wewenang Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 005/A/JA/03/2012 tanggal 22 Maret 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok, Pejabat Kejaksaan pada Perwakilan Negara Republik Indonesia di Bangkok adalah Jaksa yang ditempatkan pada Perwakilan Republik Indonesia di Bangkok dengan Status Diplomatik untuk melaksanakan tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perja tersebut, wilayah kerjanya meliputi wilayah negaranegara Asia Tenggara. II. Kegiatan Pemantauan keadaan kejahatan dan hukum di Thailand 1. Narkotika Keadaan Produksi dan Perdagangan Narkoba di Daerah Segi Tiga Emas dan Asia Tenggara. Perdagangan dan Pemberantasan Narkotika Penyitaan aset asal Narkotika Penyalahgunaan Narkotika Pemusnahan Narkotika Kerja Sama Internasional RUU Ganja Penyitaan Narkotika kasus besar (barang bukti lebih dari 1 juta butir/kasus) 2. Kejahatan lain Human Trafficking dan permasalahan pekerja migran a. Trafficking in Person Report (TIP Report) Amerika Serikat tahun 2023 (Thailand) dan Upaya Pemerintah Thailand. WN Thailand di ekstradisi ke Malaysia karena kasus Human Trafficking Tenaga Kerja Asing di Thailand b. Geng Tiongkok di Thailand/Geng Orang Asing Geng Tioangkok Buronan WN Asing ditangkap di Thailand dan di ekstradisi c. Cybercrime Kasus yang menonjol Scamming dalam matchmaking service melalui Facebook. ·Kasus Penipuan/Perjudian Online d. Kasus Korupsi yang menonjol Sistem AI (Artificial Intelligent) diimplementasikan oleh organisasi Anti Corruption of Thailand (ACT) Korupsi dalam pengeluaran visa Penyuapan dalam Highway Police Division (HPD), dan bisnis lain 22 Pejabat termasuk Acting Public Warehouse Organization (PWO) terbukti melakukan korupsi dalam pembelian sarung tangan karet dengan kerugian 2 miliar baht selama wabah Covid-19 Mantan Gubernur Provinsi Yala dijatuhkan hukuman penjara 8 tahun dalam kasus pembelian GT200 Bom Detector e. Penyelundupan Barang f. Penyelundupan kelapa tua dari Indonesia Hukum Dekrit tentang Pencegahan dan Pengawasan Kejahatan Technology UU Anti-Torture (Penyiksaan) Hukuman mati di Thailand UU Denda Pelanggaran Hukum UU Dispute Settlement ACT BE 2562 RUU Dekrit Pertukaran Data Pajak Courtesy call kepada Jaksa Agung Kerajaan Thailand untuk mengucapkan selamat pada saat ditempatkan sebagai Jaksa Agung tanggal 18 Oktober 2023 A. 55

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Perkara Penggunaan cap visa Thailand palsu dan overstay a.n. Sdri. Adelia Salsabila Perkara Penggunaan cap visa Thailand palsu dan overstay a.n. Sdr. Daniel Juli Ando Perkara Penggunaan cap visa palsu dan overstay a.n. Firizki Nuhidayah Perkara pemalsuan cap visa palsu dan overstay a.n. Sdri. Tutik Perkara Penggunaan paspor palsu dan overstay a.n. Ester Perkara Pencurian a.n. Elizabeth Ratnawati Hardi (ERH) Perkara Perusakan barang orang lain a.n. Muhammad Alias Pikir. Perkara pemalsuan dokumen perjalanan a.n. Sdri. Sudarmi Perkara pencurian barang a.n. Keysea Titaheluw (KT) Perkara Pencurian dengan Kekerasan a.n. Sdr. Nazuwan, Sdr.Deddy Kurniawan dan Sdr. Muslim Pelayanan terpidana WNI yang menjalankan hukuman di penjara di Bangkok sebanyak 54 kegiatan Kasus ABK di Thailand Selatan tahun 2023 Kasus-kasus ABK di Selatan Thailand Tahun 2023 Kasus: Penangkapan 29 WNI Nelayan ABK KM. Salsabila dan Cahaya Putra 02 oleh Otoritas Keamanan Laut (Kamla) Andaman di Phuket pada 25/08/2023 ·Kasus: Penangkapan 40 WNI Nelayan ABK KM. Kambiastar, KM. Ikhlas Baru dan KM. Rahmat Jaya di Laut Andaman Provinsi Phuket tanggal 8 Oktober 2023. Konsultasi/Bantuan Konsultasi kepada WNI/BHI dan WNA sebanyak 9 kegiatan D. Dukungan kegiatan KBRI Dukungan KBRI atas perintah Atasan sebanyak 46 kegiatan Penyampaian Panggilan Sidang sebanyak 10 kegiatan Bekerjasama dengan Fungsi Protokol dan Konsuler dalam bantuan WNI korban TPPO sebanyak 27 kegiatan Kasus Korban TPPO terhadap 6 WNI yang disangka melanggar UU Imigrasi Terdapat 6 WNI yaitu Sdr. Raindy Wiajaya, Sdri Chelsy, Sdr. Eric Febrian, Sdr. Andrian, Sdr Andrean Faust dan Sdr. Hendrianto Tjirtahadi telah diidentifikasi sebagai korban TPPO oleh tim identifikasi korban TPPO provinsi Mae Sod pada tanggal 28 November 2022. 4. Penangganan Kasus Orang Utan Terdapat 3 orang utan disita di Thailand sebagai barang bukti perkara pengimpor satwa tanpa izin yang diminta oleh Jaksa Penuntut Umum untuk disita sebagai barang milik negara. Kerja sama dengan mitra kerja di Thailand dan aparat penegak hukum internasional di Thailand. 1. Kejaksaan Pada tahun 2023, Atase Kejaksaan melakukan kunjungan kepada 7 kantor Kejaksaan Regional dan Provinsi baik dalam rangka meningkatkan kerja sama dan bekerjasama untuk menyelesaikan masalah korban TPPO WNI. Pendampingan/bantuan Hukum kepada kepada WNI yang bermasalah hukum di Thailand 1. WNI dalam penjara Thailand tahun 2023 Ada 22 Nara Pidana WNI di Thailand pada tahun 2023 Perkara-perkara dalam proses penyidikan/persidangan pada tahun 2023 Draft Peraturan MenKes tentang Pencegahan Residivisme Pembahasan dengan Wakil Jaksa Agung Kerajaan Thailand tentang perkara terhadap Korban TPPO WNI tanggal 7 Juni 2023 B. 2. 3. 4. C. 1. 2. 3. E. 56

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 7. NACC Tanggal 18 Juli 2023, atas permohonan dari NACC Thailand, telah menyediakan penerjemah dalam investigasi kasus korupsi terhadap seorang jaksa atas pengaduan seorang WNI tentang penerimaan suapan untuk penuntutan perkara penipuan dalam transaksi gula F. Kerjasama dengan instansi di Indonesia Kejaksaan Agung R.I. sebanyak 16 kegiatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tanggal 21-25 November 2023, memfasilitasi rombongan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tanggal 23 November 2023, menandatangani Perjanjian Kerjasama antara Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Atase Kejaksaan KBRI Bangkok di KBRI Bangkok Konsul Kejaksaan pada KJRI Hongkong Pelaksanaan Tugas Khusus Kejaksaan Pada tahun 2023, target kegiatan fungsi kejaksaan sebanyak 36 kegiatan. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Yustisial Kunjungan dan Koordinasi dengan Aparat Lembaga Pemasyarakatan Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum Setempat Kegiatan Pengawasan Pendampingan dan Bantuan Hukum kepada WNI yang Menghadapi Masalah Hukum Berdasarkan dokumen anggaran, target pelaksanaan sebanyak 60 Kegiatan. Adapun realisasi pelaksanaan sepanjang tahun 2023 sebanyak 305 kegiatan dengan penjelasan sebagai berikut : Konsultasi Hukum Dengan demikian konsultasi hukum / pelayanan hukum yang diberikan oleh Konsul Kejaksaan sepanjang tahun 2023 sebanyak 228 Kegiatan. Pendampingan dan Bantuan Hukum kepada WNI yang menghadapi masalah hukum. Tugas ini dilaksanakan melalui pendampingan persidangan. Sepanjang tahun 2023, telah dilakukan pendampingan persidangan sebanyak 71 kasus pidana yang melibatkan sebanyak 77 WNI yang menghadapi masalah hukum. 4. KEPOLISIAN Tanggal 11 Agustus 2023, melakukan kunjungan ke Kantor Kepolisian Region V di provinsi Chiang Mai 5. International Association of Prosecutor (IAP) Tanggal 19 September 2023, melakukan diskusi bersama Janne Holst, International Association of Prosecutor (IAP) Secretariat, Brainstorming to extend cooperation. 6. UNODC Pada tanggal 27 Januari 2023, menyelenggarakan luncheon meeting dengan Deputy UNODC Regional Representative for South East Asia and Pacific. Foreign Anti Narcotic and Crimes Communities (FANC) Atase Kejaksaan bekerjasama dengan ONCB dalam pertukaran informasi dan pemberantasan narkotika. 2. Office of Narcotic Control Board (ONCB) 3. 1. 2. I. Pendahuluan 1. 2. 57

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 II. Pelaksanaan Kegiatan Intelijen Yustisial Kegiatan intelijen yustisial dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas pokok Kejaksaan RI pada umumnya serta tugas pokok perwakilan RI di Hong Kong pada khususnya. Adapun kegiatan intelijen yustisial yang dilaksanakan tersebut meliputi kegiatan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan yang diarahkan kepada pendeteksian terhadap kemungkinan timbulnya suatu pelanggaran hukum, upaya untuk meniadakan kemungkinan timbulnya AGHT yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas serta penggalangan berbagai pihak yang terkait sebagai upaya untuk senantiasa menciptakan suasana yang kondusif (ada 20 kegiatan) Kerjasama di Bidang Penegakan Hukum Dengan Aparat Penegak Hukum Setempat Serta Pihak-Pihak Terkait Lainnya sebanyak 37 kegiatan antara lain: Tanggal 9 Maret 2023 menjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan seluruh Atase hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, Bea Cukai dari masing-masing negara yang berada di Hong Kong dalam forum Foreign Law Enforcement Community (FLEC). Tanggal 18 Desember 2023, menjalin koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan officer Macau Correctional Service Bureau dalam acara kegiatan kunjungan ke Penjara Macau Program Asistensi Kerjasama Hukum Luar Negeri (Program Jaksa Magang) Program Asistensi Kerjasama Hukum Luar Negeri ( Program Jaksa Magang) adalah salah satu program fungsi Kejaksaan dalam upaya menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman para Jaksa terkait kerjasama luar negeri dan kegiatan pelayanan, pelindungan dan bantuan hukum kepada WNI/BHI sehingga diharapkan akan terbentuk Jaksa yang memiliki wawasan luas, profesional dan berhati nurani dari sisi manajemen (tata kelola) maupun penanganan perkara. Penyuluhan dan pembinaan Hukum, Konsul Kejaksaan telah menyelenggarakan sebanyak 9 (sembilan) kegiatan dengan jumlah PMI yang berhasil diberikan penyuluhan / pembinaan hukum sebanyak 790 (tujuh ratus sembilan sepuluh) orang. Seminar, Workshop dan Sosialisasi Berdasarkan target sebanyak 1 (satu) kegiatan, konsul kejaksaan bekerjasama dengan Konsul lain pada KJRI Hong Kong telah menginisiasi 8 (delapan) seminar/ Workshop/Sosialisasi baik diselenggarakan secara tatap muka maupun media zoom meeting. III. IV. 58

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hukum Dan Pendampingan Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bermasalah Hukum di Hongkong dan Macau Kegiatan Bantuan Hukum ini dilaksanakan dalam bentuk pendampingan terhadap WNI yang sedang menjalani pemeriksaan atau persidangan di Pengadilan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 37 Kegiatan Kegiatan kunjungan ke rumah tahanan dan penjara di seluruh Hong Kong dan Macau dilakukan dalam rangka melakukan pendataan WNI bermasalah dengan hukum, memastikan keadaan dan pemenuhan hak hak mereka, memberikan layanan bantuan hukum, dan membantu kebutuhan mereka seperti keperluan sehari-hari yang tidak cukup disediakan oleh pihak penjara / rumah tahanan. Adapun pada Tahun Anggaran 2023, kegiatan kunjungan penjara / rumah tahanan yang telah dilaksanakan adalah 16 kegiatan Disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kejaksaan pada KJRI Hong Kong, Konsul Kejaksaan juga mengikuti berbagai kegiatan dalam rangka membina kerjasama dengan satuan kerja lain di lingkungan KJRI Hong Kong antara lain dengan mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh Fungsi lain yaitu Fungsi Konsuler, Fungsi Bea dan Cukai, serta Fungsi Imigrasi dan berbagai Fungsi lainnya sebanyak 35 kegiatan Pada Tahun Anggaran 2023, program jaksa magang pada KJRI Hong Kong dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan hari Minggu 5 November 2023 yang diikuti 4 (empat) orang peserta dari Kejaksaan RI Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan da Pembinaan Hukum Kepada Warga Negara Indonesia di Hong Kong dan Macau Kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum kepada WNI yang berada di Hong Kong dan Macau dilaksanakan secara rutin maupun insidentil sesuai permintaan dan atau kebutuhan sebanyak 22 kegiatan, Selain yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, Bidang Kejaksaan pada KJRI Hong Kong juga melaksanakan kegiatan Penyuluhan dan Pembinaan Hukum kepada WNI yang ada di Hong Kong dan Macau melalui media sosial seperti website, facebook maupun twitter. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan da Pembinaan Hukum Kepada Warga Negara Indonesia di Hong Kong dan Macau Kegiatan konsultasi hukum bagi WNI yang menghadapi masalah hukum di Hong Kong dan Macau yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebanyak 192 kegiatan, antara lain: Tanggal 13 Januari 2023, memberikan layanan konsultasi hukum serta bantuan komunikasi kepada WNI atas nama LUTHFIA ADENT (terpidana kasus overstay bekerja) yang ditahan di penjara Tai Lam Centre for Women; Tanggal 07 Agustus 2023, memberikan layanan konsultasi hukum serta bantuan komunikasi kepada WNI atas nama HELISNAYANTI (terpidana kasus paper bekerja) yang ditahan di penjara Lo Wu Correctional Institution; Tanggal 27 Desember 2023, memberikan layanan konsultasi hukum serta bantuan komunikasi kepada WNI atas nama VIKI yang ditahan di penjara Lo Wu Correctional Institution V. VI. VII. Melaksanakan Kegiatan Monitoring Warga Negara Indonesia Yanng Berada Dalam Penjara/Rumah Tahanan di Hongkong dan Macau VIII. Membina Kerjasama dengan Satuan Kerja Lain Di Lingkungan Perwakilan Republik Indonesia Hong Kong IX. 59

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Atase Kejaksaan pada KBRI Riyadh Pemantauan kejahatan, perkembangan hukum di Arab Saudi serta pelaporan ke pimpinan. Informasi yang diperoleh tersebut berasal dari beberapa sumber termasuk instansi pemerintah, media cetak, sosial media, laporan dari WNI yang jadi korban atau terlibat pidana, dari keluarga melalui hotline kbri dan media lainnya. Pendampingan/bantuan Hukum kepada kepada WNI yang bermasalah hukum di Arab Saudi Atase Hukum bersama fungsi konsuler dan atase ketenagakerjaan membantu menjadi penjembatan informasi para tahanan dengan keluarga atau pihak terkait di luar. Pendampingan/bantuan Hukum kepada kepada WNI yang bermasalah hukum di Arab Saudi sejak bulan agustus 2023 sebanyak 36 kegiatan Konsultasi/Bantuan Konsultasi termasuk dalam bentuk seminar atau webinar kepada WNI Dalam konsultasi hukum yang terkadang dilakukan melalui chating atau telepon atau melalui grup media sosial kepada WNI yang bertanya diberikan juga saran-saran terbaik namun konsultasi dan bantuan yang diberikan tidak bertujuan untuk menyelesaikan semua permasalahan yang dialami WNI di Arab Saudi karena pendampingan dan sosialisasi atau bantuan hukum yang diberikan tidak mengambil alih tanggung jawab pelaku pidana. Pelayanan dalam bidang konsultasi dan bantuan hukum termasuk melalui seminar dan webinar telah dilakukan semenjak Agustus 2023 sebanyak 19 kali kegiatan. 4. Dukungan kegiatan KBRI Atase Hukum mendukung kinerja KBRI Riyadh dengan aktif mengikuti kegiatan KBRI khususnya fungsi konsuler dan atase ketenagakerjaan dalam penangganan kasus-kasus WNI yang mengalami permasalahan di Arab Saudi termasuk korban TPPO atau korban kejahatan lain yang perlu menghubungi dengan kepada kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemerintahan. Kegiatan dukungan terhadap KBRI telah dilakukan sebanyak 8 kegiatan. Kerja sama dengan mitra kerja di Arab Saudi dan aparat penegak hukum internasional di Arab Saudi. Atase Hukum belum banyak melakukan kerja sama dengan mitra kerja di Arab Saudi selain pengacara dan penjara mengingat lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan selaku penyidik dan penuntut umum dan pengadilan masih menutup diri untuk berkomunikasi lebih lanjut dengan orang luar dari lembaga luar arab saudi apalagi yang kemungkinan benturan kepentingan terkait dengan masalah warga negera asing tersangkut masalah dengan hukum. Beberapa Kegiatan Atase pada KBRI Riyadh Kegiatan Atase Hukum Sejak Agustus Tahun 2023 1. 2. 3. 5. 60

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 61

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Intelijen Kejaksaan adalah bagian dari Intelijen Negara yang melaksanakan ruang lingkup intelijen penegakan hukum. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 jo Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang intelijen Kejaksaan yang lingkup tugasnya meliputi kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orangorang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum. 2. Direktorat A; 3. Direktorat B; 4. Direktorat C; 5. Direktorat D; 6. Direktorat E; 7. Koordinator; 8. Kelompok Jabatan Fungsional (satgas); dan 62 Jaksa Agung Muda intelijen menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan di bidang intelijen; b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang intelijen; pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga, baik di dalam maupun di luar negeri; c. memberikan dukungan teknis secara intelijen kepada bidang lain di lingkungan Kejaksaan; d. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang intelijen; dan e. f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut Jaksa Agung Muda Intelijen dibantu oleh: Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; 1. 1 (satu) Pusat yaitu Pusat Penerangan Hukum. CAPAIAN KINERJA Dukungan Manajemen Teknis Lainnya pada Jaksa Agung Muda Intelijen Triwulan I I I III IV Jml Target 36 36 36 36 144 Realisasi 26 28 32 36 122 Operasi Intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ideologi, Politik, Pertahanan dan Keamanan Triwulan I I I III IV Jml Target 20 20 14 12 66 Realisasi 17 19 13 17 66 Operasi Intelijen yang berkaitan dengan Bidang Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan Triwulan I I I III IV Jml Target 15 15 15 15 60 Realisasi 10 11 12 31 64 Operasi Intelijen yang berkaitan dengan Bidang Ekonomi dan Keuangan Triwulan I I I III IV Jml Target 20 20 20 52 112 Realisasi 10 10 24 68 112

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis Triwulan I I I III IV Jml Target 42 42 42 42 168 Realisasi 42 42 42 42 168 Operasi Intelijen Yang Berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Produksi Intelijen Triwulan I I I III IV Jml Target 45 46 45 45 181 Realisasi 45 46 141 135 367 63 SP. Opsin Laporan Opsin 0 500 1000 1500 2000 Kejati Kejari Cabjari Jumlah Luhku m Penkum JMS Jaksa Menya pa Target 125 493 529 87 Realisasi 125 493 529 87 Peserta 9.409 25.813 60.604 CAPAIAN KINERJA INTELIJEN DAERAH SE-INDONESIA Operasi Intelijen LIDPAMGAL Kejati, Kejari dan Cabjari se-Indonesia 99 115 443 1.329 63 189 605 1.633 Lembaga/Pihak yang diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum Selama Tahun 2023 Operasi Bidang Intelijen LIDPAMGAL Kejati, Kejari dan Cabjari dengan DIPA Rp10.075.918.000,00 dan realisasinya Rp9.314.844.197,00 (92,45%) PAKEM Kejati, Kejari dan Cabjari Se-Indonesia 0 500 1000 1500 2000 Kejati, Kejari dan Cabjari 1.500 1.600 Target Laporan Laporan 4971 Target 1597 Target Laporan Laporan 1020 Target 340 Target Laporan Laporan 744 Target 650 Posko Intelijen Kejati se-Indonesia Penulusuran Aset Kejati se-Indonesia Pengamanan Pembangunan Strategis Kejati se-Indonesia Target Laporan Laporan 138 Target 107 DPO Kejati se-Indonesia

0 500 1000 1500 2000 Kejati Kejari Cabjari Jumlah 0 20 40 60 80 100 120 Kejati L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PENKUM Kejati, Kejari dan Cabjari se-Indonesia LUHKUM Kejati, Kejari dan Cabjari se-Indonesia Media Kehumasan Kejati se-Indonesia 38 76 1.211 1.428 30 30 1.279 1.534 34 102 PROGRAM UNGGULAN PoskoPemilu Terbentuk Posko Pemilu di seluruh Kejaksaan di Indonesia sebanyak 543 (lima ratus empat puluh tiga) Posko baik ditingkat pusat, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri. Terdapat 24 Surat Perintah Operasi Intelijen Jaksa Agung Muda Intelijen untuk melaksanakan kegiatan pemetaan potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 Target Realisasi Kegiatan 0 100 200 300 400 500 600 700 Kejati, Kejari dan Cabjari 631 631 Cegah Tangkal Pidsus Kejati Kemenkeu Pidmil PPNS Pidum Kejati 134 Pidsus 64 Kemenkeu 34 PPNS 6 243 Pidmil 4 64 Pidum 1

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Jaga Desa Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) merupakan wujud sinergi Kejaksaan RI, utamanya Bidang Intelijen dan Kementerian Desa PDTT RI dalam mengawal pendistribusian dan pemanfaatan Dana Desa sebagai salah satu program Prioritas Pemerintah. Selain itu Posko Jaga Desa bukan hanya menjadi sarana pelaporan dan pengawasan penyaluran dana desa, namun juga akan difungsikan sebagai wadah atau sarana penyelesaian konflik di desa, sehingga fungsi Program Jaga Desa akan kaya fungsi dan manfaat. Ini menjadi padanan Program Rumah Restorative Justice (RJ) yang juga merupakan program Kejaksaan RI yang ada di desa-desa sebagai sarana penyelesaian hukum secara berkeadilan. Yang menjadi pembeda adalah bahwa konsep Rumah RJ adalah penyelesaian permasalahan setelah adanya proses penanganan perkara, PengamananPembangunan Strategis Selama Tahun 2023 Bidang Intelijen Kejaksaan Agung RI melakukan Pengamanan Pembangunan Strategis terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) berjumlah 55 Proyek Strategis Nasional dengan nilai pengamanan berjumlah ± Rp261.601.629.231.139,00 (dua ratus enam puluh satu triliun enam ratus satu miliar enam ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh satu ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah). Inpres Jalan Daerah sebesar Rp14.649.000.000.000,00 (empat belas triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar rupiah) dan 28 Proyek Ibu Kota Nusantara dengan nilai Pengamanan berjumlah Rp24.212.059.434.221,00 (dua puluh empat triliun dua ratus dua belas miliar lima puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu dua ratus dua puluh satu rupiah). Sedangkan sejak Januari s/d Desember 2023 baik ditingkat pusat dan daerah sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) kegiatan dengan jumlah anggaran yang dilakukan PPS sebesar Rp178.786.201.993.837,00 (seratus tujuh puluh delapan triliun tujuh ratus delapan puluh enam miliar dua ratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh tujuh rupiah) dengan uraian sebagai berikut: Direktorat D Jumlah Kegiatan : 168 Kegiatan Anggaran: Rp96.930.217.834.559,00 Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia Jumlah Kegiatan: 744 Kegiatan Anggaran : Rp73.855.984.159.278,00 sedangkan Posko Jaga Desa adalah sebelum proses penanganan perkara terjadi, jadi lebih mengedepankan upaya preventif. 65

TABUR(Tangkap Buronan) L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Dalam kurun waktu Januari s/d Desember 2023 telah dilaksanakan kegiatan Pengamanan DPO sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) orang, yaitu: • Perkara Tipikor sebanyak : 79 (tujuh puluh sembilan) orang; • Perkara tindak pidana lain (Non Tipikor) sebanyak 59 (lima puluh sembilan) orang. Dari 138 (seratus tiga puluh delapan) orang tersebut, 58 (lima puluh delapan) orang merupakan hasil Pengamanan dari AMC. Penangkapan DPO pada era Jaksa Agung Burhanudin total sebanyak 634 (enam ratus tiga puluh empat) orang. Jaksa Menyapa Selama Tahun 2023 (Januari s/d Desember 2023) Jaksa Agung Muda Intelijen melalui fungsi Penkum telah melaksanakan Penkum sebanyak 631 kegiatan dengan jumlah peserta 149.492 orang. DigitalForensic danTeknologi InformasiLainnya Semenjak Labolatorium Digital Forensik Kejaksaan RI didirikan, kasus-kasus besar telah berhasil ditangani, diantaranya adalah kasus Asuransi Jiwasraya, Asabri, Perum Perindo, Impor Textil, Mafia Minyak Goreng, penyalahgunaan izin lahan PT. Dutapalma, hingga kasus pengadaan BTS oleh BAKTI Kominfo. Selain Digital Forensic, Bidang Intelijen juga mengembangkan Teknologi Infomasi dalam mendukung kinerjanya, antara lain: 66

No. Subdit Jenis Peralatan Kondisi dan Fungsi 1 E.1 SIACC (Sistem Informasi Adhyaksa Command Center) BAIK & Fungsi nya sistem Informasi Pelaporan Berita dari Kejaksaan di Seluruh Indonesia 2 E.1 BANK DATA INTELIJEN (BIGDATIN) Dalam Proses Pengadaan 3 E.2 Peralatan Monitoring Center (System lawfull Intercept) Pengadaan Tahun 2009 Kondisi Terpasang di Gedung DRC, fungsinya melakukan penyadapan komunikasi dari target melalui jaringan layanan PJT (Penyedia Jasa Telekomunikasi) baik suara maupun sms (pesan teks) 4 E.2 Peralatan Intelijen Sinyal dan Taktikal System (Pengadaan Tahun 2007 dan 2012) ·Taktikal Aktif (Mobil Xtrail 2012) Taktikal Aktif Fungsi hanya jaringan 2G dan sudah ketinggalan Taktikal Pasif masih berfungsi L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Taktikal Pasif (Mobil Pajero 2012) Perangkat Taktikal Aktif berfungsi melokalisir dan menunjukan keberaadaan dari target dari sinyal handphone agar lebih presisi Perangkat Taktikal Pasif berfungsi menangkap dan mengumpulkan data dari jaringan 2G PJT baik suara dan sms 5 E.2 Perangkat Location Base Service Tracking (LBS) (Pengadaan Tahun 2012) Kondisi : Lisensi habis dan tidak dipakai Fungsi : Untuk cek posisi target berdasarkan nomor handhone 6 E.2 Peralatan Digital Forensik (Pengadaan Tahun 2012 Kondisi : Teknologi sudah ketinggalan jaman dan Masing- masing peralatan memiliki lisensi yang berbeda dan sudah habis 7 E.2 Peralatan Upgrade Monitoring Center Pengadaan Tahun 2016 - Peralatan Monitoring Center 2016 - Peralatan Digital Forensic 2016 - Perangkat Taktikal System 2016 (Mobil Fortuner 2016) - Peralatan Cyber Investigation Solution Kondisi: System MC (Monitoring Center sudah tidak dipakai dan System lainnya perlu dilakukan pengecekan 67

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 8 E.2 Perangkat Intelijen Digital Taktis 2016 ·Taktikal Aktif Upgrade (Innova Reborn 2016 dan New Xtrail 2016) Video Direction Finder (HRV 2016) Diperlukan Pengecekan dan jenis peralatan lainnya yg semuanya jika di total dengan jenis peralatan berjumlah 34 dengan kondisi Baik. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN MINYAK GORENG CURAH (MGCC) DAN KEBUTUHAN BARANG POKOK LAINNYA Terkait pencabutan larangan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya termasuk minyak goreng serta hasil Rapat Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribinis dalam rangkapembahasan kebijakan minyak goreng sawit yaitu dengan mengingat dan menimbang Pasal 30 ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Terkait "Pengamanan Kebijakan Penegakan Hukum". Diinstruksikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi agar memerintahkan jajaran Intelijen di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri untuk: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Curah (MGC) pada tingkat produsen, Distributor dan Pengecer di daerah hukum masing-masing satuan kerja untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan guna memenuhi kebutuhan masyarakat usaha mikro dan usaha kecil. sebanyak 210 laporan. Monitoring yang dilakukan harian dapat disampaikan perkembangan sebagai berikut: Bahwa ketersediaan bahan pokok masih relatif tercukupi dan tidak terlihat kenaikan, persediaan bahan pokok yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan untuk 2 (dua) minggu kedepan 1) 2) Belum terjadi kelangkaan persediaan bahan pokok di beberapa daerah yang berpotensi menimbulkan Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) bagi perekonomian. Tetap dilakukan operasi intelijen dalam rangka pengamanan kebijakan Pemerintah untuk menjaga ketersediaan sembako dan pendistribusian ketersediaan Minyak Goreng Curah (MGC) agar dapat sesuai HET dan tetap stabil sesuai kebutuhan masyarakat dan dilakukan koordinasi, pengamanan dan monitoring dengan instansi terkait terhadap adanya Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka menjaga ketersediaan sembako di Indonesia. Harga minyak goreng masih berada diatas harga HET yang diperkirakan karena barang yang diperkirakan karena barang yang diterima para pedagang dari pengecer dan distributor sudah berada diatas HET, sehingga pedagang mengeluhkan margin yang relative kecil akibat biaya produksi yang harus dikeluarkan. Proses pengiriman atau distribusi bahan kebutuhan pokok saat ini dari Produsen, Distributor, Penyalur/Pengecer sampai ke pedagang masih dalam keadaan lancar. 3) 4) Data Pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Minyak Goreng Curah (MGC) dan Kebutuhan Barang Pokokainnya sumber informasinya yang tertinggi dari Kejaksaan Tinggi Papua 68

No. Kegiatan Keterangan 1 Kegiatan Penkum 2 Ceramah 493 Kegiatan 3 Modul Materi Digital 1 Materi (Jaksa Garda Desa) Pengadaan Iklan Masyarakat 1 Iklan (Peran Kearifan Lokal Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat) Pengadaan Film Dokumenter 1 Film (Tugas dan Fungsi Kejaksaan dan Capaian Kinerjanya) 2 Kegiatan Luhkum 45 Kegiatan Modul Materi Digital 1 Materi (Anak Berhadapan dengan Hukum) Pengadaan Iklan Layanan Masyarakat 1 Iklan (Penegakan Hukum di Wilayah Perairan) Melek Hukum Blocking Thema -- program 3 Jaksa Menyapa di Radio 44 Kegiatan (RRI dan Radio Swasta/Daerah) Jaksa Menyapa di Televisi 2 Kegiatan (Kinerja Kejaksaan di Mata Publik) Jaksa Menyapa di Podcast 24 Kegiatan Bidang Media dan Kehumasan Twitter 2935 Instagram 1641 Facebook 1559 Youtube 271 3 Penyiapan Bahan Materi Publikasi (Siaran Pers) 1559 4 Pelayanan Informasi Publik 1895 5 Pengelolaan Website www.kejaksaan.go.id 13 fungsi 6 Advertorial 4 kali (Rakernas Kejaksaan 2023, HBA 2023, Launching Buku Jaksa Agung, Persaja Charity) 7 Sarasehan/Coffe Moorning 1 tanggal 8 Desember 2023 kegiatan. No. Kegiatan Keterangan 1 Pembuatan Kliping Pers 23.347 buah 2 Pengelolaan Media Sosial L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PUSAT PENERANGAN HUKUM Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum 69

Kegiatan Jumlah Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI dan Komisi – Komisi Lainnya 34 Kegiatan Penerimaan Laporan pengaduan 242 Laporan Penerimaan Aksi Unjuk Rasa 101 Laporan Pelaksanaan Pameran 2 Kegiatan Penerimaan Audiensi 16 Audiensi Koordinasi dengan Lembaga Non Pemerintah 10 kegiatan Laporan pengaduan yang masuk melalui Aplikasi SP4N - LAPOR! 280 Laporan Studi Banding 5 Kegiatan Kegiatan Jumlah Koordinasi Persiapan Pelaksanaan dengan Lembaga Pemerintah dan DPR RI 32 Kegiatan Koordinasi dengan DPR RI 10 Kegiatan Koordinasi dengan Lembaga Non Pemerintah L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Bidang Hubungan Antar Lembaga Bidang Hubungan antar lembaga pemerintah telah melaksanakan kegiatan : sumber Instagram kejaksaan.ri bulan Juli 2023 70

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 71

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 TUGAS DAN FUNGSI dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana umum; Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana umum; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tindak pidana umum; Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau Lembaga baik didalam negeri maupun di luar negeri; Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana umum; Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. a. b. c. d. e. f. Struktur Organisasi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 06 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum terdiri atas; Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum; Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda; Direktorat Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara, Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Lainnya; a. b. c. Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya; Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara; Koordinator; d. e. f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. g. Jaksa Agung Bidang Tindak Pidana Umum adalah Organisasi yang besar dan yang menangani 773 (tujuh ratus tiga puluh tiga) jenis tindak pidana umum terdiri dari 449 (empat ratus empat puluh Sembilan) jenis kejahatan di dalam KUHP, 100 (seratus_ jenis pelanggaran di dalam KUHP, serta 184 (seratus delapan puluh empat) jenis tindak pidana di luar KUHP. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang tindak pidana umum. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Pidana Umum. Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Pidana Umum tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menyatakan di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Melakukan penuntutan; Melakukan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UndangUndang; Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan. a. b. c. d. e. Tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah disempurnakan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, 72

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 CAPAIAN KINERJA Sepanjang Tahun 2023, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum menerima sebanyak 160.577 (seratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh tujuh) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baik dari Penyidik Polri maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dari jumlah tersebut berhasil diselesaikan sebanyak 127.253 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga) SPDP baik ditingkatkan menjadi penyerahan berkas tahap I, dihentikan maupun SPDP dikembalikan kepada institusi penyidik. Pada tahap prapenuntutan, sepanjang Tahun 2023 sebanyak 127.253 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh tiga) perkara yang ditangani oleh Kejaksaan berdasarkan penyerahan berkas perkara tahap I yang diterima dari penyidik Polri maupun PPNS. Dari jumlah tersebut sebanyak 118.151 (seratus delapan belas ribu seratus lima puluh satu) perkara berhasil diselesaikan, baik penyidikan dinyatakan lengkap (P-21), penyidikan dihentikan (SP-3) maupun berkas perkara dikembalikan kepada institusi penyidikan disertai pengembalian SPDP. Dari jumlah tersebut terdapat 108.863 (seratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga) perkara yang berhasil diselesaikan, baik dilimpahkan ke pengadilan maupun dilakukan penghentian penuntutan (SKP2) maupun perkara dikesampingkan demi kepentingan umum berdasarkan kewenangan oportunitas yang melekat pada Jaksa Agung R.I. Sepanjang 2023 telah berhasil dilakukan eksekusi terhadap 101.132 (seratus satu ribu seratus tiga puluh dua) perkara dari sebanyak 106.579 (seratus enam ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) perkara yang perkaranya telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Perkara Pidum 0 50000 100000 150000 200000 SPDP Tahap I P-21 Tahap II P-31 Putusan Upaya Hukum Eksekusi Penanganan Perkara PIDUM 160.577 127.253 118.151 118.061 106.579 8.497 101.132 108.863 Pada tahap penuntutan, Tahun 2023 terdapat sebanyak 118.061 (seratus delapan belas ribu enam puluh satu) perkara yang ditangani oleh Kejaksaan berdasarkan penyerahan tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) dari penyidik atas berkas hasil penyidikan yang telah dinyatakan lengkap. Selama tahun 2023 terdapat sebanyak 2.497 (dua ribu empat ratus sembilan puluh tujuh) Perkara Tindak Pidana Umum yang penyelesaiannya diusulkan melalui keadilan restoratif. Dari jumlah tersebut sebanyak 2.459 (dua ribu empat ratus lima puluh sembilan) Perkara dengan perincian perdirektorat yaitu: Oharda sebanyak 2.261, 74 Kamnegtibum dan 124 Narkotika yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restoratif. Restorative Justice Bahwa sampai dengan saat ini sudah terbentuk 4.784 (empat ribu tujuh ratus delapan puluh empat) Rumah Keadilan Restoratif yang tersebar di seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi. Rumah Restorative Justice 73

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 sedangkan untuk perkara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya pada tahap Penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 211 (dua ratus sebelas) perkara dari target sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu) perkara atau sebesar 75%. Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara 4. selama kurun waktu Tahun 2023, telah menyelesaikan penanganan perkara Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 173 (seratus tujuh puluh tiga) SPDP dari target sebanyak 275 (dua ratus tujuh puluh lima) SPDP atau sebesar 62,91%, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara pada tahap Penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 160 (seratus enam puluh) perkara dari target sebanyak 300 (tiga ratus) perkara atau sebesar 53,33%. Capaian penanganan perkara perdirektorat, adalah sebagai berikut: Direktorat Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Direktorat Tindak Pidana Terhadap Kamnegtibum dan TPUL; Direktorat Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya 1. 2. 3. Selama kurun Tahun 2023, telah menyelesaikan penanganan pekara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 88 (delapan puluh enam) SPDP dari target sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) perkara atau sebesar 70.4%, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda pada tahap Penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 19 (empat puluh sembilan) perkara dari target sebanyak 49 (empat puluh) perkara atau sebesar 39%. Selama kurun Tahun 2023, telah menyelesaikan Penanganan Perkara Tindak Pidana Terhadap Kamnegtibum dan TPUL dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 158 (seratus lima puluh delapan) SPDP dari target sebanyak 315 (tiga ratus lima belas) SPDP atau sebesar 50.16 %, sedangkan untuk perkara Tindak Pidana Terhadap Kamnegtibum dan TPUL pada tahap penuntutan yang berhasil diselesaikan sebanyak 113 (seratus tiga belas) perkara dari target sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) perkara atau sebesar 66.86%; selama kurun waktu Tahun 2023, telah menyelesaikan penanganan pekara Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya dalam tahap Prapenuntutan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) SPDP dari target sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) SPDP atau sebesar 66%, 0 50 100 150 200 250 300 350 Oharda Kamnegtibum dan TPUL Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya Terorisme dan Lintas Negara Data Penanganan Perkara Pidana Mati sampai dengan Tahun 2023 143 0 328 10 74

Terdakwa MARIO DANDY SATRIYO Kasus Posisi Bahwa terdakwa Mario Dandy Satriyo pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 bertempat di Perumahan Green Permata Jalan Swadarma Raya, Kelurahan Ulujami, Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, diduga telah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Pasal yang didakwakan Pasal 355 Ayat (1) KUHP subsidiair Pasal 354 Ayat (1) KUHP lebih subsidiair Pasal 353 Ayat (2) KUHP lebih-lebih subsidiair Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan/atau Pasal 76C Jo Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tahap Penanganan Perkara Pidana penjara 12 (dua belas) tahun. Terdakwa mengajukan banding. Membayar restitusi kepada Anak korban Crystalino David Ozora Als Wareng sebesar Rp25.140.161.900,00(dua puluh lima miliar seratus empat puluh juta seratus enam puluh satu ribu sembilan ratus rupiah). Terdakwa TEDDY MINAHASA Kasus Posisi Berawal dari mengembangkan perkara dari keterangan tiga orang yang telah diamankan oleh Polda Metro Jaya dan menemukan keterlibatan polisi dalam dugaan peredaran narkoba. Penyidikan kemudian berkembang hingga mengarah kepada pengedar. Kemudian, penyidik menemukan keterlibatan polisi berpangkat AKBP yang merupakan mantan Kapolres Bukittinggi, Sumatera Barat. Dari keterangan Kapolres Bukit Tinggi tersebut diduga keterlibatan Irjen TM (Teddy Minahasa) dalam penjualan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 5 (lima) kg Pasal yang didakwakan Pasal 114 ayat 2 subsidiair Pasal 112 ayat 2 dan Pasal 132 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Tahap Penanganan Perkara Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor; 130/PID.SUS/2023/PT DKI, Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 86/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 9 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut, yaitu pidana penjara Seumur Hidup. L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PERKARA MENARIK PERHATIAN MASYARAKAT PERKARA MARIO DANDY SATRIYO PERKARA TEDDY MINAHASA 75

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Terdakwa HENDRY SURYA Kasus Posisi Nilai kerugian kasus KSP Indosurya ditaksir mencapai Rp106.000.000.000.000,00(seratus enam triliun rupiah). Kerugian tersebut menjadikan Indosurya sebagai kasus dengan nilai penggelapan terbesar di Indonesia. Terdakwa melakukan tindak pidana perbankan atau penggelapan/penipuan yakni tersangka sebagai ketua harian atau salah satu Direktur Pelaksana Koperasi Indosurya sekitar tahun 2017 diduga telah menawarkan produk-produk dalam bentuk simpan pinjam dengan jangka waktu 1 (satu) bulan, 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) bulan dengan imbalan jasa 1 (satu) bulan sebesar 8.75%, 3 (tiga) bulan 9%, dan 6 (enam) bulan 9.75%. Sejak tahun 2017 pelapor dan istrinya menjadi calon anggota ISP dan melalui menempatkan dana yang meliputi pengisian formulir pada awal menempatkan dana sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sehingga ketika dana milik pelapor jatuh tempo selalu perpanjang tabungan berjangka dengan menambah dana Rp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan miliar rupiah) ke rekening 086220014750 a.n. pelapor dan ke rekening ISP 086220014856, a.n. Vivi Indra Yanti. Bahwa simpanan berjangka yang terdiri atas simpanan pokok dan bunga simpanan rutin, dibayarkan saat jatuh tempo sampai dengan bulan Desember 2019 s.d. Februari 2020 pelapor tidak dapat mencairkan simpanan berjangka berupa simpanan pokok dari bunga simpanan Pasal yang didakwakan Pasal 46 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan atau Pasal 372 KUHP dan atau Pasal 378 KUHP. Tahap Penanganan Perkara Putusan MA nomor: 2113K/Pid.Sus/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan amar putusan 18 (delapan belas) tahun penjara, denda Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar), Subsidiair 8 (delapan) bulan. PERKARA TERSANGKA HENDRY SURYA DKK (INDOSURYA) PERKARA TP. TERORISME Terdakwa Farid Ahmad Okbah Ma Bin Achmad Okbah, dr. H. Anung Al Hamat, Lc, M.Pdi. Alias Anung bin Samsudin, dr. Ahmad Zain Annajah Kasus Posisi Bahwa FARID AHMAD OKBAH. M.A. Bin ACHMAD OKBAH (Alm), Dr. AHMAD ZAIN ANNAJAH, DR. H. ANUNG AL HAMAT, Lc., M.Pdi. alias ANUNG bin SAMSUDIN, telah melakukan pertemuan membuat langkah-langkah untuk masa depan Jamaah Islamiyah agar sesepuh Jamaah Islamiyah dan anggota yang berada di struktural aman dari penangkapan pihak kepolisian dan terhindar dari tuduhan Terorisme, dengan salah satunya membentuk organisasi yang memiliki keabsahan hukum negara Indonesia dan dapat melakukan aktivitasnya di permukaan tidak klandestin (bawah tanah). Pasal yang didakwakan Pasal 15 Jo Pasal 7 atau 13C atau 12A ayat 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Tahap Penanganan Perkara Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 76

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROGRAM UNGGULAN INOVASI CMS PIDUM Launching Otomatisasi data CMS menjadi register dan laporan penanganan perkara dalam bentuk elektronik. Data yang diinput oleh JPU pada satuan kerja secara otomatis akan tertuang dalam register dan laporan, sehingga pada saatnya nanti tidak diperlukan lagi register perkara dan laporan perkara yang diisi secara manual. Pada tanggal 5 Agustus 2023 oleh Jaksa Agung Muda Tindak PIdana Umum. 1. Sosialisasi E Rentut perkara Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 14 Desember 2023 2 Surat Petunjuk Teknis yang diterbitkan Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Tahun 2023 yaitu: Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Penanganan Perkara Pidana Di Provinsi Papua; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-01/E/Es.1/01/2023 Tanggal 2 Januari 2023 Tentang Penerapan SPDP Online Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B1520/E.1/Es.1/04/2023 Penerapan SPDP Online Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI); Surat Plh. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B2014/E/Etl/05/2023 hal Pengajuan Rencana Tuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Terorisme; Surat Jaksa Agng Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B-2146/E/Ejp/05/2023 Peningkatan Pelaksanaan Kegiatan RJ, Pelaporan dan Penilaian Kegiatan Rumah Restorative Justice (RJ); Surat Jaksa Agung Muda Tindak Tidana Umum Nomor: B – 2988/E/Es.2/07/2023 hal Monitoring dan Evaluasi Jaksa dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana umum Nomor: B-3082/E/Es.3/08/2022 Anggaran Penanganan Perkara Cyber Crime dan Perkara Tahap Penuntutan yang berasal dari Bidang Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Nomor: B3902/E/Ejp/09/2023 hal Evaluasi Rencana Tuntutan Pidana. 77

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 78

Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaankebijakan di bidang tindak pidana khusus; L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 TUGAS DAN FUNGSI Tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67) pada paragraf 7. Pasal 357: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 356, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus menyelenggarakan fungsi: Adapun satuan kerja yang menyelenggarakan tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Tindak Pidana Khusus tersebut terdiri dari 535 (lima ratus tiga puluh lima) satuan kerja yaitu Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, 33 (tiga puluh tiga) Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi dan 438 (empat ratus tiga puluh delapan) Kepala Seksi Bidang Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri serta 63 (enam puluh tiga) Cabang Kejaksaan Negeri. 79 Perumusan kebijakan di bidang tindak pidana khusus; a. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang tindak pidana khusus; b. c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri meupun di luar negeri; d. pemantauan, analisa, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang tindak pidana khusus, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. e. Pasal 356: Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang tindak pidana khusus. (1) (2) Lingkup bidang tindak pidana khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus serta tindakan hukum lainnya. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus terdiri atas: Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; Direktorat Penyidikan; a. b. Direktorat Penuntutan; Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi ; Kelompok Jabatan Fungsional. Direktorat Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat; Koordinator; c. d. e. e. f.

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 No. Satuan Kerja Penyelidikan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 16 39 55 38 17 2 Kejaksaan Tinggi 324 1.833 2.157 1.494 663 Jumlah 340 1.872 2.212 1.532 680 Penyelidikan (TPK) : 80 Laporan Pengaduan (TPK): No. Satuan Kerja Laporan Pengaduan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 102 372 474 347 127 2 Kejaksaan Tinggi 140 2.550 2.690 2.111 579 Jumlah 242 2.922 3.164 2.458 706 Data Penanganan dan Penyelesaian Laporan Pengaduan dan Penyelidikan serta Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2023. CAPAIAN KINERJA No. Satuan Kerja Penyidikan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 69 71 51 39 2 Kejaksaan Tinggi 571 1.719 2.290 1.223 1.048 Jumlah 573 1.788 2.361 1.274 1.087 Penyidikan (TPK):

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Data Penanganan dan Penyelesaian Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU Tahun 2023. Pra Penuntutan (TPK): No. Satuan Kerja Prapenuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 22 79 101 75 26 2 Kejaksaan Tinggi 434 1.823 2.257 1.532 725 Jumlah 456 1.902 2.358 1.607 751 Penuntutan (TPK): No. Satuan Kerja Penuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 75 77 66 11 2 Kejaksaan Tinggi 358 1.769 2.127 1.276 851 Jumlah 360 1.844 2.204 1.342 862 81 Eksekusi (Badan) TPK: No. Satuan Kerja Eksekusi Badan (orang) Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 Kejaksaan Tinggi 224 1.731 1.955 1.848 107 Jumlah 224 1.731 1.955 1.848 107

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Data Penanganan dan Penyelesaian Prapenuntutan, Penuntutan, dan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Tahun 2023. Pra Penuntutan (TPKL): No. Satuan Kerja Prapenuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 11 44 55 53 2 2 Kejaksaan Tinggi 61 302 363 281 82 Jumlah 72 346 418 334 84 Penuntutan (TPKL): No. Satuan Kerja Penuntutan Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 20 10 30 30 0 2 Kejaksaan Tinggi 46 308 354 266 88 Jumlah 66 318 384 296 88 Eksekusi (Badan) TPKL: No. Satuan Kerja Eksekusi Badan (Orang) Wilayah Sisa Periode Lalu Ditangani Periode Sekarang Jumlah Masuk Diselesaikan Sisa Periode Sekarang 1 Kejaksaan Agung RI 2 Kejaksaan Tinggi 26 268 294 277 17 Jumlah 26 268 294 277 17 82

Jenis Tindak Pidana Asal Jumlah Upaya Hukum Seluruh Indonesia Banding Kasasi Peninjauan Kembali (PK) Grasi TPA TPPU TPA TPPU TPA TPPU TPA TPPU T. P. Korupsi 526 21 500 15 34 0 0 0 T.P. Perpajakan 16 1 9 1 0 0 0 0 T.P. Kepabean 10 0 8 0 0 0 0 0 T.P. Cukai 30 0 15 0 0 0 0 0 Jumlah 582 22 532 16 34 0 0 0 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Data Jumlah Upaya Hukum Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Perkara Tindak Pidana Khusus Lainnya (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU Tahun 2023. Penyelesaian penanganan perkara pelanggaran HAM yang berat sangat tergantung oleh hasil penyelidikan Komnas HAM, dimana terahir Kejaksaan RI menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM pada tahun 2021 yaitu tentang dugaan perstiwa pelanggaran HAM yang berat peristiwa Paniai Provinsi Papua tahun 2014 sesuai dengan surat Ketua Komnas HAM Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021. Untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan tersebut, maka telah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Jaksa Agung RI nomor: 79/A/JA/12/2021 tanggal 3 Desember 2021 kepada Tim Penyidik Pelanggaran HAM yang berat untuk melaksanakan penyidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat di Paniani Provinsi Papua tahun 2014. Pada Tahun 2022 penanganan perkara HAM yang berat peristiwa Paniai Provinsi Papua tahun 2014 telah memasuki tahap persidangan dan memperoleh putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan HAM Makassar, namun demikian pada tahun 2023 perkara tersebut sedang dalam proses upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung. Penyelesaian Penanganan Perkara Pelanggaran HAM yang Berat 83

Perkara PIDSUS 0 500 1000 1500 2000 2500 Penyelidikan Penyidikan Pra Penuntutan Penuntutan Eksekusi Jumlah Berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap Jumlah (Rupiah) Barang Rampasan Rp156.745.494.830,00 Uang Sitaan Rp191.456.153.690,00 Denda Rp791.539.388.328,32 Uang Pengganti Rp23.300.070.128.088,20 Jumlah berdasarkan yang sudah dieksekusi Jumlah (Rupiah) Barang Rampasan Rp2.026.288.324.440,00 Uang Sitaan Rp187.633.835.107,07 Denda Rp36.170.986.551,32 Uang Pengganti Rp2.240.132.022.234,31 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Penyelesaian Perkara PIDSUS 1.532 1.274 1.941 1.638 2.125 Penyelamatan Keuangan Negara dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara Tahap Penyidikan dan Penuntutan. Pada Tahun 2023, jajaran Bidang Tindak Pidana Khusus telah melakukan upaya penyelamatan aset dalam tahap penyidikan dan tahap penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU melalui upaya penyitaan berupa uang tunai, kendaraan bermotor, pabrik/kebun kelapa sawit, tanah dan/atau bangunan lainnya dengan estimasi nilai penyelamatan aset sebesar ±Rp26.416.510.499.878,00 (dua puluh enam triliun empat ratus enam belas miliar lima ratus sepuluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan mata uang asing sebesar SGD 364.200, USD 5.394.020, Euro 4.290, Ringgit Malaysia 52.638, Won Korea 24.000 dan Peso 56. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara yang sudah dieksekusi. a. b. c. 84

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) No. Nama Akum Target (Rp) Realisasi (Rp) 1 Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan 60.526.316.000 48.163.407.807 2 Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan 176.340.096.000 2.203.632.858.502 3 Pendapatan penjualan hasil lelang / Barang Rampasan tindak pidana korupsi 58.758.850.000 1.227.606.964.387 4 Pendapatan denda hasil tindak pidana korupsi 66.217.855.000 24.098.455.091 5 Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara 8.785.142.000 75.822.458.586 Jumlah 370.628.259.000 3.579.324.144.373 Berdasarkan data tersebut, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Bidang Tindak Pidana Khusus secara umum telah melampaui target yang ditetapkan dan apabila dikaitkan dengan Total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 (Data per Tanggal 20 Desember 2023), maka Bidang Tindak Pidana Khusus telah berkontribusi menyetorkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) ke kas negara sebesar Rp3.579.324.144.373,00 (tiga triliun lima ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah) dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp4.221.163.010.715,00 (empat triliun dua ratus dua puluh satu miliar seratus enam puluh tiga juta sepuluh ribu tujuh ratus lima belas rupiah) atau sebesar 84,79 % dari total PNBP Kejaksaan Republik Indonesia. Total kerugian keuangan negara dan/atau kerugian perekonomian negara dari perkara yang ditangani bidang tindak pidana khusus. Pada tahun 2023, total kerugian negara yang ditangani Bidang Tindak Pidana Khusus dengan estimasi jumlah total kerugian negara sebesar Rp27.195.045.855.313,00 (dua puluh tujuh triliun seratus sembilan puluh lima miliar empat puluh lima juta delapan ratus lima puluh lima ribu tiga ratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari: Kerugian keuangan negara sebesar Rp14.777.902.556.388,40 (empat belas triliun tujuh ratus tujuh puluh tujuh miliar sembilan ratus dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah koma empat puluh sen) dan USD 11.714.832,61 (sebelas juta tujuh ratus empat belas miliar delapan ratus tiga puluh dua koma enam puluh satu dollar Amerika) serta SGD.2.433.934,24 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh empat koma dua puluh empat dollar Singapura) Kerugian perekonomian negara sebesar Rp12.417.143.298.925,00 (dua belas triliun empat ratus tujuh belas miliar seratus empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah). 85

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROGRAM UNGGULAN Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Claro Makassar pada tanggal 29 s.d. 31 Mei 2023, dengan jumlah 526 (lima ratus dua puluh enam) peserta baik secara daring maupun luring. 1. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang dilaksanakan di M Bahalap Hotel Palangka Raya, Kalimantan Tengah pada tanggal 02 s.d. 04 Agustus 2023, dengan jumlah 420 (empat ratus dua puluh) peserta baik secara daring maupun luring. 2. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram , Nusa Tenggara Barat pada tanggal 24 s.d. 25 Agustus 2023, dengan jumlah 436 (empat ratus tiga puluh enam) peserta baik secara daring maupun luring. 3. Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan Sosialisasi yang telah dilaksanakan di Hotel Santika Premier Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 25-27 September 2023. Peserta yang mengikuti sebanyak 368 (tiga ratus enam puluh delapan) orang baik secara daring maupun luring. 4. Perkara penting / menarik perhatian Masyarakat. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyediaan Infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Paket 1,2,3,4 dan 5 Bakti Kementrian Telekomunikasi dan Informatika tahun 2020 sampai dengan 2022; 1. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pekerjaan Pembangunan (design and build) jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai dengan Karawang Barat termasuk On/Off Ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat; 2. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan Kegiatan Usaha Komodiiti Emas Tahun 2010 Sampai Dengan 2022; 3. 4. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Impor Garam Industri pada Tahun 2016-2017; Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait Penerbitan Dokumen Perizinan Pertambangan PT Sendawar Jaya; P 5. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya pada industri kelapa sawit dalam bulan Januari 2022 sampai dengan bulan April 2022 dengan Tersangka 17 Korporasi; 6. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam pengelolaan dana sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2022; 7. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2023; 8. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam tata niaga komoditas Timah di wilayah Ijin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah, Tbk, tahun 2015 sampai dengan tahun 2022; 9. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh Korporasi PT Duta Palma Group di Kabupaten Indra Giri Hulu; 10. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Biaya Penginapan Dalam Anggaran Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Dan Paket Meeting Luar Kota Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021 yang ditangani Kejati Lampung 11. Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pertambangan Nikel di Wilayah IUP PT Aneka Tambang, Tbk yang ditangani Kejati Sulteng. 12. 86

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 87

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Tugas dan Fungsi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atau JAM DATUN adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perdata dan tata usaha negara. Kewenangan Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara di dalam: Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. TUGAS DAN FUNGSI Dalam pelaksanaan tugas tersebut Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dibantu oleh jajaran unit kerja yang terdiri dari: perumusan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara. pelaksanaan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perdata dan tata usaha negara. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi/lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. a. b. c. d. e f. Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 17 Juli 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, eksistensi Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara diatur dalam BAB VIII Pasal 443 sampai dengan 445, sebagai berikut: Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pasal 445: Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada pasal 444, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menyelenggarakan fungsi: Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara , lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakan Pasal 444: (1) kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. (2) 88 Sekretariat Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara; Direktorat Perdata; Direktorat Tata Usaha Negara; Direktorat Pertimbangan Hukum; Koordinator; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 CAPAIAN KINERJA No. Tugas dan Fungsi Sisa Tahun 2022 Masuk Tahun 2023 Selesai Tahun 2023 Sisa/Dalam Proses 1 PENEGAKAN HUKUM 1 1 1 1 2 Bantuan Hukum (Perdata) Penyelamatan Hukum (Litigasi) 41 27 27 41 Pemulihan Hukum (Litigasi) 22 15 5 32 Pemulihan Hukum (Non Litigasi) 33 75 25 83 Arbitrase (Non Litigasi) 8 2 2 8 Bantuan Hukum (TUN) Uji Materiil (Litigasi) 3 26 22 7 Bantuan Hukum (litigasi) 27 32 26 33 TOTAL BANKUM PERDATA DAN TUN 134 177 107 204 3 Pertimbangan Hukum Pendapat Hukum (TINKUM) 56 105 111 50 Pendampingan Hukum (TINKUM) 112 79 40 151 Pendapat Hukum (PP TUN) 3 10 3 10 Audit Hukum 0 1 1 0 TOTAL PERTIMBANGAN HUKUM 171 134 155 211 4 TINDAKAN HUKUM LAIN 13 10 5 18 5 Pelayanan Hukum Pelayanan Hukum (TINKUM) 0 6 5 1 Pelayanan Hukum (TUN) 0 1 1 0 TOTAL PELAYANAN HUKUM 0 7 6 1 Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada JAM DATUN selama Tahun 2023 Capaian Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum pada Bidang DATUN Kejati, Kejari dan Cabjari seluruh Indonesia 89

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 No. Tugas dan Fungsi Sisa Tahun 2022 Masuk Tahun 2023 Selesai Tahun 2023 Sisa/Dalam Proses 1 PENEGAKAN HUKUM 61 24 39 43 2 Bantuan Hukum (Perdata) Litigasi 873 677 1.227 323 Non Litigasi 7.660 9.771 7.647 9.784 Arbitrase (Non Litigasi) 0 0 0 0 Bantuan Hukum (TUN) Uji Materiil (Litigasi) 0 0 0 0 Bankum TUN (Litigasi) 106 80 126 60 TOTAL BANTUAN HUKUM 8.700 10.552 9.039 10.210 3 Pertimbangan Hukum Pendapata Hukum (TINKUM) 58 192 174 76 Pendampingan Hukum (TINKUM) 2.168 6.087 3.822 4.433 Audit Hukum 0 0 0 0 Pendapat Hukum (PP TUN) 0 2 2 0 Pendampingan Hukum (PP TUN) 6 11 16 1 TOTAL TINKUM 2.232 6.292 4.014 4.510 4 TINDAKAN HUKUM LAIN 28 177 136 69 5 Pelayanan Hukum Yankum TINKUM 11 8.226 8.237 0 Yankum TUN 0 306 306 0 TOTAL YANKUM 11 8.532 8.543 0 Perkara DATUN 0 2000 4000 6000 8000 10000 Penegakan Hukum Bantuan Hukum Pertimbangan Hukum Tindakan Hukum Lain Pelayanan Hukum Penyelesaian Perkara DATUN seluruh Indonesia 40 9.146 8.549 4.169 141 90

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Capaian Penyelamatan dan Pemulihan Keuangan Negara pada JAM DATUN dan Kejati, Kejari dan Cabjari se luruh Indonesia selama Tahun 2023 91

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROGRAM UNGGULAN 1) Halo JPN Halo JPN merupakan sebuah aplikasi pelayanan hukum online pada bidang Perdata dan TUN yang dirilis oleh Bapak Jaksa Agung RI pada tanggal 25 Mei 2022, aplikasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pelayanan hukum melalui sistem elektronik yang diwujudkan melalui laman Halo JPN dengan mencari di google https://halojpn.id/ . Perlu diketahui Halo JPN adalah sebuah aplikasi atau website yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara gratis, profesional dan dapat diakses kapan dan dimana saja. Masyarakat dapat bertanya dan berkonsultasi kepada JPN melalui website Halo JPN mengenai masalah - masalah hukum di bidang berupa Pertanahan, Hukum waris; Pendirian dan pembubaran PT; Hutang piutang dan Hukum pernikahan. 2) Aplikasi SIMBA SIMBA atau Sistem Informasi Monitoring Bersama adalah sebuah aplikasi layanan JAMDATUN yang diperuntukan khusus bagi stake holder baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun BUMN. Pada aplikasi SIMBA para stakeholder dapat melihat sampai sejauh mana proses penanganan permohonan layanan hukum mereka pada Jamdatun. Selain itu para stakeholders dapat berkomunikasi langsung dengan JPN melalui fasiltas chat online. SIMBA masih dalam tahap pengembangan sehingga diharapkan mampu dipergunakan oleh Kejati dan Kejari di seluruh Indonesia. Perkara Penting/ Menarik Perhatian Masyarakat Direktorat Perdata : Pembubaran Yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengawas Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). a. b. Gugatan Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu terhadap PT Tiesco Cahaya Pertiwi (PT TCP) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penyelamatan Keuangan Negara Pemulihan Keuangan Negara Rp84.817.362.750.871,00 Rp10.567.458.507.152,70 Tanah seluas 3.958 m2 3) USD 15.821.499,78 92

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Permohohonan Uji Materiil Pasal 1 Angka 3, Pasal 19 Ayat (2), Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Permohonan Pendapat Hukum PT Pertamina (Persero) terkait Proposal Perdamaian PT Sriwijaya Air; Permohonan Pendapat Hukum PT Telkom Indonesia (Persero) Permohonan Pendapat Hukum terkait Rencana Pemisahan Usaha; Permohonan Pendapat Hukum Kementerian Perdagangan Sekretariat Jenderal Permohonan Pendapat Hukum terkait selisih besaran nilai klaim atas harga minyak goreng. Khusus Frasa “Dan/Atau Kejaksaan” Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Direktorat Pertimbangan Hukum a. b. c. h. Permohonan Uji Materiil Pasal 143 ayat (3) KUHP terhadap Pasal 28 D ayat (1) UU Negara RI Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Kantor Hukum Matuluwa & Makta selaku Kuasa Hukum Sdr. Umar Husni; Gugatan Tata Usaha Negara terhadap Tindakan Faktual Pemerintah oleh Tergugat tentang Isu Obat Sirup yang Beresiko Mengandung Cemaran Etilenglikol (EG0) dan Dietilen Glikol (DEG) Register Perkara Nomor: 400/G/TF/2022/PTUN-JKT; Gugatan Tata Usaha Negara tentang Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 330/P/2022 tentang Susunan Keanggotaan Pembina Yayasan Trisakti tanggal 24 Agustus 2022 Republik Register Perkara Nomor: 407/G/2022/PTUN-JKT; Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 Pk/Tun/2022 yang Dimohonkan oleh Yayasan Fatmawati dengan Ketua Yayasan Prijono Arto Nugroho Register Perkara Nomor: 174/G/2018/PTUNJKT; Gugatan Tata Usaha Negara tentang Pengangkatan Mayjen (Purn) Achmad Marzuki dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya sebagai Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Hukum dan Kesatuan Bangsa (Obyek Gugatan I) Register Perkara Nomor: 394/G/TF/2022/PTUN-JKT; Gugatan Tata Usaha Negara PT Indo Build Co melawan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional Republik Indonesia dalam Register Perkara Nomor: 71/G/2023/PTUN.JKT; Permohonan Uji Materiil Pasal 30 Ayat (1) Huruf D Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 44 Ayat (4) dan Ayat (5) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan”, Pasal 50 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) Khusus Frasa “Atau Kejaksaan” dan Pasal 50 Ayat (4) Direktorat Tata Usaha Negara a. b. c. d. e. f. g. 93

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 94