BUKU LAPORAN TAHUNAN II 2023

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 TUGAS DAN FUNGSI Organisasi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer dipimpin oleh Jaksa Agung Muda Pidana Militer yang merupakan unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan Oditurat dan penanganan perkara koneksitas, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Untuk melaksanakan tugas tersebut Jaksa Agung Muda Pidana Militer dibantu oleh jajaran unit kerja yang terdiri dari: Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Direktorat Penindakan Direktorat Penuntutan Direktorat Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 1. 2. 3. 4. 5. Pembentukan Jampidmil diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Kemudian, Peraturan Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Merujuk Pasal 25B ayat (1) Perpres Nomor 15 Tahun 2021, Jampidmil bertugas mengoordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oditurat dan penanganan perkara koneksitas. PENANGANAN PERKARA KONEKSITAS PADA JAMPIDMIL CAPAIAN KINERJA 1. 2. 3. Penyelidikan Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat pada RSPAD dan RSPAU dalam pengelolaan sewa jasa peralatan Kesehatan dan penggunaan obat-obatan serta klaim yang menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS). Penyelidikan atas penyalahgunaan pengeluaran barang secara illegal dari Kawasan perdagangan bebas/ free trade zone (FTZ) tanpa adanya pembayaran pajak serta bea masuk ke kas negara melalui area Bandara Hang Nadim Batam/Bandara Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang yang diduga dilakukan oleh oknum TNI dan sipil. (ditingkatkan ke tahap penyidikan). Penyelidikan terkait dugaan adanya penyalah gunaan jabatan dalam proses penyaluran kredit BRIGUNA Tahun 2016 – 2019 di Bank BRI Unit Cibinong, Unit Menteng Kecil dan Unit Cut Meutia yang dilakukan oleh oknum juru bayar Bekang Kostrad AD dan Oknum BRI (ditingkatkan ke tahap penyidikan) Penyidikan 1. Penyidikan Perkara TPK Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat TA.2019-2020 Pengadaan lahan di Karawang dan Subang atas nama tersangka Brigjen.TNI.Purn.YAK dan AS. (telah dilimpahkan ke tahap Penuntutan). 95

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 4. 1. 2. Penyidikan Perkara TPK Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Ta.2019-2020 Pengadaan lahan di Karawang , an. Tsk. TN. (telah dilimpahkan ke tahap penuntutan). 3. Penyidikan terkait dugaan adanya penyalah gunaan jabatan dalam proses penyaluran kredit BRIGUNA Tahun 2016 – 2023 di Bank BRI Unit Cibinong, Unit Menteng Kecil dan Unit Cut Meutia yang dilakukan oleh oknum juru bayar Bekang Kostrad AD dan Oknum BRI Penyidikan TPK Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 berikut Amendement No.1 To the Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayo International AG. ( sisa tahun 2022) Penuntutan Perkara Satelit Slot Orbit 123° a.n. tdw Laksda (Purn) AP, tdw SCW, tdw AW (dilimpahkan ke peradilan umum) (KASASI) 2. Perkara Satelit Slot Orbit 123° a.n. tdw TA Van DH (dilimpahkan ke peradilan umum). (KASASI) 3. Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD 2) a.n. Tdw Kolonel CW dan tdw KGS MS. (KASASI) 4. Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 3 (TWP AD 3) a.n. tdw. YAK dan tdw. AS (dilimpahkan ke peradilan militer). 5. Perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat 3 (TWP AD 3) a.n. tdw TN (dilimpahkan ke peradilan militer). PENEGAKAN PELAYANAN HUKUM I. KOORDINASI A. KOORDINASI PENINDAKAN (43 kegiatan) Koordinasi teknis untuk mendukung kelengkapan berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan proyek pengadaan satelit slot orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 terhadap tersangka atas nama Thomas Anthony Van Der Heyden terkait Kerugian Negara di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tanggal 2 Januari 2023; Koordinasi teknis terkait penahanan tesangka dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi dugaan proyek pengadaan satelit slot orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 terhadap tersangka atas nama Thomas A. Van D. Heyde 1. 2. 12 Perkara Koneksitas 3 Penyelidikaan 4 Penyidikan 5 Penuntutan Perkara Koneksitas pada JAM PIDMIL 96

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 di Kedutaan besar Amerika Serikat untuk Republik Indonesia dan Dirjen Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI tanggal 13 Januari 2023; Koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Komando Daerah Militer (KODAM) setempat serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengamanan barang sitaan berupa aset tanah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpanan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 di Ciwidey Kabupaten Bandung Jawa Barat tanggal 25 s/d 27 Januari 2023; Koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejaksaan Negeri Cianjur, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung dan Komando Daerah Militer (KODAM) setempat serta pihak terkait lainnya dalam rangka pengamanan barang sitaan berupa aset tanah dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpanan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 di Nagreg, Cianjur dan Kota Bandung tanggal 15 s/d 17 Januari 2023; pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 terkait pelaksanaan pengadaan User Terminals and Related Services and Equipment oleh Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, RT.2 RW.5 Karet Kuning Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan tanggal 27 Februari 2023; Koordinasi pemeriksaan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) untuk didengarkan keterangan sebagai ahli kebijakan pengadaan barang /jaksa pemerintahan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 terkait pelaksanaan pengadaan User Terminals and Related Services and Equipment oleh Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan di Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, RT.2 RW.5 Karet Kuning Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan tanggal 01 Maret 2023; 3. 4. 5. 6. Koordinasi guna menujuk pejabat/ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk didengarkan keterangan sebagai ahli kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintahan dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT Koordinasi terkait penyitaan asset perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpanan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 kepada Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 03 Maret 2023; Koordinasi penyerahan barang bukti dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 terkait pelaksanaan pengadaan User Terminals and Related Services and Equipment oleh Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan di Adhyaksa Monitoring Center (AMC) Jl. Hankam no. 60 Ceger Jakarta Timur tanggal 06 Maret 2023; 7. 8. 97

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Koordinasi terkait barang bukti guna perkara lanjutan Tabungan Wajib Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 14 April 2023; Koordinasi perkara Tabungan Wajib Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 03 Mei 2023; 9. 10. dan sebagainya; B. KOORDINASI PENUNTUTAN (24 kegiatan) Kegiatan Penelitian Bersama Berkas Perkara dan Penyusunan Rencana Surat Dakwaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT pada Kemenhan Tahun 2012 tanggal 16-17 Januari 2023) di Hotel Grand Dika Jakarta; 1. Koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri Kota Bogor dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor dan Komando Daerah Militer (KODAM) setempat secara sepihak terkait lainnya, dalam rangka pengamanan barang sitaan berupa asset tanah dan bangunan, Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer di wilayah Jawa Barat (Kota dan Kabupaten Bogor) tanggal 22 Februari s/d 24 Februari 2023; 2. Koordinasi Pelaksanaan Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123° BT pada Kemenhan Tahun 2012 dengan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 21 Februari 2023; 3. Kegiatan Penyusunan Surat Tuntutan perkara Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012 sampai dengan 2014 atas nama Terdakwa Kolonel Czi (Purn) Cori Wahyudi AHT dan Terdakwa KGS M Masyur Said, bertempat di Grand Kota Bintang Unit W6 Jl. KH Noer Ali Jakasampurna, Bekasi Barat tanggal 24 Februari 2023; 4. Koordinasi dengan pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Komando Daerah Militer (KODAM) setempat secara sepihak terkait lainnya, dalam rangka pengamanan barang sitaan berupa asset tanah dan bangunan, Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat Tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer di wilayah DKI Jakarta tanggal 02 Maret s/d 03 Maret 2023. 5. Koordinasi Penyusunan Kontra Memori Banding Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana TWP-AD (Berkas I) tanggal 13 Maret s/d 14 Maret 2023; 6. Koordinasi Penyusunan Jawaban Pledoi Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana TWP-AD (Berkas II) tanggal 27 Maret s/d 28 Maret 2023 7. Koordinasi dalam rangka memeriksa kebenaran surat keterangan sakit yang dikeluarkan oleh Klinik Utama Kesehatan Jiwa “NUR ILAHI” Bandung dan upaya penjemputan paksa terhadap Terdakwa II KGS M. Mansyur Said dalam perkara Koneksitas Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2012 s/d 2014 tanggal 11 Mei s/d 15 Mei 2023; 8. Koordinasi terkait upaya hukum banding para terdakwa dalam perkara Tabungan Wajib Prajurit Angkatan Darat (TWP AD) di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tanggal 05 April 2023; 9. Koordinasi terkait Penyusunan Surat Tuntutan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan 2021 di Hotel Bidakara tanggal 03 Juli s/d 04 Juli 2023, dan sebagainya 10. 98

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 C. KOORDINASI UHEKSI Koordinasi Teknis sehubungan dengan pengamanan aset barang sitaan berupa aset tanah dan bangunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana TWPAD Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2021 Di Wilayah Sumatera Selatan Dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi, Dan Komando Daerah Militer II/Sriwijaya; 1. Koordinasi Teknis sehubungan dengan pengamanan aset barang sitaan berupa aset tanah dan bangunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana TWPAD Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2021 Di Wilayah Bali Dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi Dan Komando Daerah Militer IX/Udayana; 2. Koordinasi Sehubungan Dengan Pengamanan Aset Barang Sitaan Berupa Aset Tanah Dan Bangunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana TWP-AD Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2021 Di Wilayah Jawa Tengah Dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Boyolali Dan Komando Daerah Militer IV/Diponegoro; 3. Sampai Dengan Tahun 2021 Di Wilayah Jawa Timur Dengan Pihak Badan Pertanahan Nasional, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Surabaya Dan Komando Daerah Militer III/Brawijaya; 4. Koordinasi Teknis Penuntutan terkait Eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Bengkulu sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi perkara koneksitas atas nama ANGGISAHPUTRA Als. ANGGI Bin IRSYAN SAYADI (sipil) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 64/Pid.B/2022/PN Bgl tanggal 12 April 2022 melanggar Pasal Kesatu pasal 351 ayat (2) KUHP jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua pasal 351 ayat (2) KUHP jo. pasal 56 ke-1 KUHP dengan Prada BAYU HERDIANSYAH MUHAMMAD (oknum TNI) yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: 342/K/Mil/2022 tanggal 8 Desember 2022 serta pelaksanaan Sosialisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer kepada jajaran Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan Kejaksaan Negeri seBengkulu; 5. Koordinasi Sehubungan Dengan Pengamanan Aset Barang Sitaan Berupa Aset Tanah Dan Bangunan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Dana TWP-AD Tahun 2012 Koordinasi Teknis Eksekusi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Kejaksaan Negeri Medan, Kejaksaan Negeri Belawan, Kejaksaan Negeri Simalungun, Kejaksaan Negeri Batubara, Kejaksaan Negeri Langkat, Kejaksaan Negeri Asahan dan Oditurat Militer I-02 Medan, sehubungan dengan penanganan 14 perkara koneksitas di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara; 6. Koordinasi Teknis Penuntutan terkait Eksekusi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sehubungan dengan Pelaksanaan Eksekusi dan Penanganan Perkara dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Kejaksaan Negeri Pangkep, Cabang Kejaksaan Negeri Makassar di PelabuhanMakassar, Kejaksaan Negeri 7. 99

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Polewali Mandar dan Oditurat Militer IV-17 Makassar sehubungan dengan pelaksanaan eksekusi 3 (tiga) perkara koneksitas serta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Pidana Militer kepada jajaran TNI terkait di wilayah hukum; Koordinasi Teknis Eksekusi dengan Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Negeri Pekanbaru dan Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, sehubungan dengan perkara tindak pidana pembunuhan atas nama SAFRIL SALEH Als ARIL Bin Azwir / Sipil yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pekanbaru Riau bersamasama dengan Pratu REZKY YUSMAN PRATAMA NRP 61719612546396 / TNI yang ditangani oleh Oditurat Militer I-03 Pekanbaru, dilanjutkan dengan Sosialiasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang tanggal 06 s/d 08 Juni 2023; 8. Koordinasi Teknis Eksekusi dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Kejaksaan Negeri Manado, Kejaksaan Negeri Kota Gorontalo dan Otmil IV-18 Manado, sehubungan dengan perkara koneksitas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, atas nama terpidana SINTIA MAMOTO (sipil) yang dilakukan bersama-sama dengan Pratu ALLAN PAMUNGKAS (TNI) serta perkara atas nama terpidana Abd. RAHMAN ISMAIL (sipil) yang dilakukan bersama-sama dengan Pratu FAIZAL AIMS RAMA (TNI), dilanjutkan dengan Sosialiasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer kepada jajaran Kejari seluruh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara tanggal 03 Juli s/d 05 Juli 2023; 9. Koordinasi Teknis Eksekusi dengan Kejaksaan Tinggi NTT, Kejaksaan Negeri Sikka dan Oditurat Militer II-14 Kupang sehubungan dengan perkara atas nama terpidana Koptu Bek SETIYONO (TNI) yang dilakukan bersama-sama dengan MARIANUS WUDA BAKA (sipil), serta Sosialisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi NTT tanggal 05 September s/d 08 September 2023; 10. Koordinasi Eksekusi Perkara Koneksitas dengan Kejaksaan Tinggi Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Asisten Pidana Militer Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sehubungan dengan perkara atas nama Terpidana ANDRIAN SAPUTRA Bin HERMANSYAH, Dkk (sipil) yang dilakukan bersama-sama dengan Terpidana Prada DENI AMRIZA (oknum TNI), serta sosialisasi Tugas dan Fungsi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung tanggal 03 s.d 05 Oktober 2023 11. D. DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA 1. DIREKTORAT PENINDAKAN Koordinasi terkait kesiapan dokumen dalam menghadapi upaya resisting Enforcement of Airbitral Award ICC No.24072/ HTG di Ruang Rapat Palapa Kemhan Jl. Merdeka Barat 13-14 Jakarta Pusat tanggal 04 Mei 2023 2. DIREKTORAT UHEKSI Pembahasan upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase perkara antara Kementrian Pertahanan R.I dengan Navayo International AG dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pengacara Rajah & Tann LPP Singapura bulan Januari 2023; Menghadiri pertemuan dalam rangka persidangan perlawanan terhadap putusan arbitrase perkara antara Kementrian Pertahanan R.I dengan Navayo International AG; a. b. Mendampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam Pertemuan dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika sehubungan dengan penanganan Kasus Avanti dan Navayo bulan Januari 2023; c. Mendampingi Jampidmil dalam kunjungan silaturahmi kepada Panglima TNI bulan Februari 2023; d. 100

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Penyerahan dokumentasi laporan hasil pelaksanaan tugas pengamanan aset barang sitaan dalam perkara TWP AD kepada Jaksa Agung Muda Pidana Militer bulan Maret 2023 Mendampingi Jaksa Agung Muda Pidana Militer dalam kegiatan penyerahan barang bukti sitaaan TWP AD kepada Kepala Staf Angkatan Darat bulan Maret 2023; Rapat pembahasan sehubungan dengan upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase perkara antara Kementrian Pertahanan RI dengan Navayo International AG dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta Pengacara Rajah & Tann LPP Singapura yang dilaksanakan di Kantor Jaksa Agung Muda Pidana Militer pada tanggal 28 Februari dan 2 Maret 2023 KEGIATAN NON TEKNIS (48 kegiatan) Jaksa Agung Muda Pidana Militer bersama jajaran melakukan silaturahmi ke Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAL) tanggal 09 Januari 2023; 1. Kementerian Hukum dan HAM tanggal 12 Januari 2023; 2. Jaksa Agung Muda Pidana Militer melakukan kunjungan ke Pengurus Pusat Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat tanggal 16 Januari 2023; 3. Jaksa Agung Muda Pidana Militer diwakili oleh Direktur Penindakan menghadiri kegiatan peringatan NMCC Piala Jaksa Agung Ke VII di Badiklat Kejasaan Agung R.I. Ragunan tanggal 24 Januari 2023; 4. Jaksa Agung Muda Pidana Militer bersama jajaran melakukan kunjungan dan silaturahmi ke Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono terkait penanganan perkara koneksitas, Laporan Kinerja Jampidmil dan perpanjangan MoU antara Kejaksaan dan TNI tanggal 31 Januari 2023; 5. Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer melakukan koordinasi dengan jajaran Biro Kepegawaian dan Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Kejaksaan Agung terkait MoU Kejaksaan dengan TNI dan penugasan Prajurit TNI di Kejaksaan RI tanggal 07 Maret 2023, dan sebagainya. 6. e. f. g. Koordinasi Teknis Penindakan dan Penuntutan dalam Penanganan Perkara Koneksitas atau yang Berpotensi Koneksitas pada JAMPIDMIL Jaksa Agung Muda Pidana Militer melakukan kunjungan kerja dan silaturahmi ke Satker Jenis Tahun 2023 Target Terlaksana JAMPIDMIL Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan Tahap Penindakan 50 43 Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan Tahap Penuntutan 50 24 Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi 25 11 101

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Satker Jenis Tahun 2023 Target Terlaksana KEJATI (20 ASPIDMIL) Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan Tahap Penindakan 800 423 Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan Tahap Penuntutan 800 627 Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi 400 161 Sepanjang Tahun 2023, jajaran Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer telah menangani perkara koneksitas dengan rincian sebagai berikut: Tahapan Tahun 2023 Ditangani Diselesaikan Penyelidikan 3 1 Penyidikan 4 3 Penuntutan 5 1 Eksekusi 0 0 Kejaksaan RI memiliki struktur Asisten Bidang Pidana Militer pada 20 Kejaksaan Tinggi telah menangani perkara koneksitas dengan rincian sebagai berikut: Tahapan Tahun 2023 Ditangani Diselesaikan Penyelidikan 7 1 Penyidikan 1 1 Penuntutan 2 0 Eksekusi 0 0 Jenis Tahun 2023 Target Terlaksana Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan Tahap Penindakan 850 466 Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan Tahap Penuntutan 850 654 Jumlah kegiatan Koordinasi Teknis (Assurance, Consultative, Pencegahan Fraud, Monev dan Pelaporan) Tahap Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi 425 172 Koordinasi Teknis Penindakan dan Penuntutan dalam Penanganan Perkara Koneksitas atau yang Berpotensi Koneksitas pada JAMPIDMIL dan ASPIDMIL Koordinasi Teknis Penindakan dan Penuntutan dalam Penanganan Perkara Koneksitas atau yang Berpotensi Koneksitas pada ASPIDMIL 102

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROGRAM UNGGULAN BIDANG PIDANA MILITER PEKATING Dugaan adanya penyalahgunaan jabatan dalam proses penyaluran kredit BRIGUNA berupa kredit fiktif dengan modus pemalsuam dokumen, identitas, SK Pegawai dan dokumentasi pendukung lainnya sebagaimana syarat pengajuan kredit BRIGUNA Tahun 2016-2023 di Bank BRI Unit Cibinong, Unit Menteng Kecil dan Unit Cut Meutia yang dilakukan oleh oknum juru bayar Bekang Kostrad AD dan oknum BRI (telah sampai tahap Penyidikan) 1. Penyidikan terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 terkait pelaksanaan pengadaan berdasarkan Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment antara Navayo International AG dan Kementerian Pertahanan tanggal 1 Juli 2016 berikut Amandement No. 1 To the Agreement for the Provision of User Terminals and Related Services and Equipment tanggal 15 September 2016 pada Kementerian Pertahanan yang dilaksanakan oleh Navayo International AG 2. Angkatan Darat (TWP AD) Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 (TWP Berkas III) (telah sampai tahap Penuntutan) 3. Dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 dengan tersangka Oknum Prajurit TNI atas nama Laksamana Muda (Purn) AP selaku Mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013 s.d Agustus 2016, dan Tersangka Sipil atas nama SCW selaku Direktur Utama PT. Dini Nusa Kesuma (PT.DNK) dan atas nama AW selaku Komisaris Utama PT. Dini Nusa Kesuma (PT. DNK) mengakibatkan kerugian keuangan negara kurang lebih sebesar Rp453.094.059.540,68 (empat ratus lima puluh tiga miliar sembilan puluh empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh rupiah enam puluh delapan sen) yang saat ini telah sampai pada Tahap Kasasi. 4. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pengadaan Satelit Slot Orbit 1230 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2021 terhadap tersangka atas nama Thomas Anthony Van Der Heyden, dkk untuk kegiatan sewa satelit Artemis dari Avanti Communication Ltd, yang saat ini telah sampai pada Tahap Kasasi. 5. Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Tabungan Wajib Perumahan Berdasarkan data tersebut, maka jumlah penanganan perkara koneksitas baik di JAM Pidmil maupun di Kejaksaan Tinggi adalah sebagai berikut: Tahapan Tahun 2023 Ditangani Diselesaikan Penyelidikan 10 2 Penyidikan 5 4 Penuntutan 7 1 Eksekusi 0 0 103

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 104

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 TUGAS DAN FUNGSI Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, adalah sebagai berikut: Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pengawasan. Pasal 521 Lingkup bidang pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (1) (2) Pasal 522 Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan menyelenggarakan fungsi: Perumusan kebijakan di bidang pengawasan intern Kejaksaan; a. b. c. d. e. Pelaksanaan dan pengendalian pengawasan intern Kejaksaan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan; Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di luar negeri; Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Jaksa Agung. g. Dalam struktur organisasi Kejaksaan sesuai Pasal 523 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tanggal 20 Juli 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan terdiri atas: Sekretariat Jaksa Agung Muda Pengawasan; a. b. c. d. Inspektorat II; Inspektorat III; Inspektorat I; e. f. g. Inspektorat V; Inspektorat Keuangan; dan Inspektorat IV; 105 h. Kelompok Jabatan Fungsional.

No. Jenis Diklat Target Realisasi 1 Inspeksi Pimpinan 10 13 2 Inspeksi Umum Kejaksaan Agung/Badan 11 11 Kejaksaan Tinggi 33 33 Kejaksaan Negeri 172 290 Cabang Kejaksaan Negeri 2 13 Jumlah 218 347 3 Klarifikasi Dan Inspeksi Kasus Klarifikasi Inspektur I 8 25 Inspektur II 8 7 Inspektur III 8 13 Inspektur IV 8 8 Inspektur V 8 22 Jumlah 40 75 Inspeksi Kasus Inspektur I 6 17 Inspektur II 6 5 Inspektur III 6 6 Inspektur IV 6 5 Inspektur V 6 12 Jumlah 30 45 4 Eksaminasi Khusus Inspektur I - 1 Inspektur II - - Inspektur III - - Inspektur IV - - Inspektur V - 2 Jumlah - 3 No. Jenis Diklat Target Realisasi 5 Inspeksi Khusus Kejaksaan Agung 11 11 Kejaksaan Tinggi 32 32 Kejaksaan Negeri 95 193 Cabang Kejaksaan Negeri - 1 Jumlah 138 237 6 Pemantauan Kejaksaan Agung 11 11 Kejaksaan Tinggi 20 30 Kejaksaan Negeri 175 289 Cabang Kejaksaan Negeri - 13 Jumlah 206 343 7 Reviu Reviu LK - 3 Reviu LKj - - Reviu RKA K/L - 2 Reviu Pengadaan Barang dan Jasa - 4 Reviu Revisi Anggaran - 11 Reviu Rencana kebutuhan BMN - 3 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 CAPAIAN KINERJA 106

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Penyelesaian Laporan Pengaduan Tidak Ditemukan Bukti Awal Dilimpahkan ke Bidang Teknis Dilimpahkan ke Kejati Klarifikasi Dihentikan Inspeksi Kasus Terbukti Inspeksi Kasus Tidak Terbukti 0 100 200 300 400 Inspektorat pada JAMWAS Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Penyelesaian Laporan Pengaduan 149 35 341 42 9 18 83 0 150 229 12 Penyelesaian Laporan Pengaduan Dilaksanakan pada JAM Bidang Pengawasan Dan Asisten Bidang Pengawasan pada Kejaksaan Tinggi sebanyak 1.422 Lapdu dari 2.935 Lapdu Penyelesaian Penyelesaian Hukuman Disiplin a) Berdasarkan Golongan TU Jaksa 0 20 40 60 80 100 120 Gol. I Gol. II Gol. III Gol. IV Jumlah b) Berdasarkan Jenis Hukuman TU Jaksa 0 20 40 60 80 100 120 Ringan Sedang Berat Jumlah 0 0 23 22 64 0 38 86 2 17 17 49 21 36 45 102 0 45 354 107

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 c) Berdasarkan Jabatan Struktural Ringan Sedang Berat 0 5 10 15 20 25 30 Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V Fungsional Jaksa Pelaksana/Pelaksana Lainnya Eselon III Eselon IV Fungsional Jaksa Pelaksana/Pelaksana Lainnya Eselon IV 2 Fungsional Jaksa 2 Eselon III 1 Pelaksana/Pelaksana Lainnya 1 d) Diberhentikan Sementara Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Ringan 0 5 10 15 20 Teguran Lisan Teguran Tertulis Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis Jumlah e) f) Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Sedang Tata Usaha Jaksa 0 10 20 30 40 50 Penundaan Kenaikan Gaji Berkala Selama 1 (satu) Tahun Penundaan Kenaikan Pangkat Selama 1 (satu) Tahun Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 1 (satu) Tahun Jumlah 1 3 6 2 11 6 27 2 5 6 7 14 2 14 14 4 5 5 7 17 4 5 5 18 8 22 49 17 0 3 7 7 5 108

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 g) Penjatuhan Hukuman Disiplin Tingkat Berat Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah selama 12 (dua belas) bulan Pembebasan dari Jabatannya menjadi Jabatan Pelaksana selama 12 (dua belas) bulan Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS 0 5 10 15 20 25 30 Tata Usaha Jaksa Jumlah h) Berdasarkan Jenis Perbuatan Indisipliner Penyalahgunaan Wewenang Perbuatan Tercela Lainnya 0 10 20 30 40 50 60 70 TU Jaksa Jumlah 11 9 16 26 Tata Usaha 5 Jaksa 4 i) Pemberhentian Sementara sebagai PNS 28 41 64 46 37 5 14 36 23 2 1 17 1 15 1 13 2 109

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PROGRAM UNGGULAN a) E-Prowas Gambaran Umum tentang Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu adalah Sistem Informasi Manajemen Proses Pemeriksaan dan Pengelolaan Usulan Penindakan Terpadu merupakan sistem online terpadu yang digunakan untuk menunjang kinerja jajaran Inspektorat Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan penerimaan, pencatatan, pengelolaan serta tindak lanjut atas laporan pengaduan yang masuk baik dari pihak eksternal maupun internal Kejaksaan Republik Indonesia. Pemrosesan laporan pengaduan sejak lapdu masuk hingga keluar putusan akhir itu dilakukan secara elektronik di dalam sistem. Tujuan diadakan E-Prowas sebagai berikut: Mempermudah jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan pencatatan serta proses tindak lanjut atas setiap laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Mempermudah jajaran Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan koordinasi serta pelaporan dengan pihak internal maupun eksternal terkait proses tindak lanjut atas setiap laporan pengaduan yang diterima dari masyarakat. Mempermudah Jaksa Agung Muda Pengawasan dalam melakukan monitoring serta pelaporan tindak lanjut atas setiap laporan pengaduan yang diterima dari Masyarakat. Mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan pengaduan dengan lebih lugas, netral dan transparan atas setiap tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai di lingkup kerja Kejaksaan Republik Indonesia; 1. 2. 3. 4. Bahwa dari hasil LHP BPK RI dalam kurun waktu sampai dengan semester II tahun 2023 menunjukkan bahwa 107 LHP dengan 1.043 temuan serta 2.550 rekomendasi senilai Rp198,39 Miliar; USD592.318,41; THB25.000, CNY927, dan HKD150. Status tindak lanjut yang telah dilakukan Kejaksaan RI adalah sebagai berikut: Sesuai rekomendasi sebanyak 2.285 rekomendasi (89,61%) senilai Rp65.996.911,20 (33,68%), USD17.937,68 (3,41%), THB25.000 (100%); 1. Belum sesuai rekomendasi sebanyak 193 rekomendasi (7,57%) senilai Rp119.575.261.255,41 (61,47%), USD70.703 (85,03%); 2. Belum ditindaklanjuti sebanyak 70 rekomendasi (2,75%) senilai Rp6.030.753.620,63 (3,10%), USD503.672,73 (95,64%), CNY927 (100%), HKD150 (100%), serta 3. Tindak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak dua rekomendasi (0,08%) senilai Rp2.931.402.625,00 (1,51%). 4. Pada tahun 2022 Opini Pemeriksaan BPK terhadap Kejaksaan RI adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dengan demikian capaian kinerja Kejaksaan RI terhadap Opini Pemeriksaan BPK adalah 100%. Dengan demikian Kejaksaan RI berhasil mempertahankan predikat WTP selama 7 tahun berturut-turut sejak Tahun 2016 sampai dengan saat ini. Opini Hasil Pemeriksaan BPK RI Terhadap Laporan Keuangan Kejaksaan RI b) E-Sigap Sebagai upaya percepatan tindak lanjut temuan BPK bidang Pengawasan mempunyai aplikasi SIIGAP (Sistem Informasi Inspektorat Keuangan Pengawasan), yaitu Sistem yang berfokus 110

No. Satker Jumlah (org) Jenis Perkara Keterangan 1 Kejaksaan Agung 1 Korupsi Penyidikan/Pemberhentian Sementara 2 NTB 1 Korupsi Inkracht/Pemberhentian Sementara 3 Lampung 3 Korupsi Persidangan 4 Sulawesi Tengah 1 Narkoba Inkracht/Pemberhentian Sementara 5 Sumatera Selatan 2 Narkoba Inkracht/Pemberhentian Sementara 6 Riau 1 Korupsi Penyidikan 7 Maluku Utara 1 Korupsi Penyidikan 8 Maluku 1 Pidum Inkracht/Pemberhentian Sementara 9 Jawa Timur 1 Pidum Penjatuhan Hukuman Disiplin 2 Korupsi Penyidikan/Pemberhentian Sementara 10 Sulawesi Selatan 1 Pidum Inkracht/Pemberhentian Sementara Jumlah 15 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 c) Perkara Penting Bidang Pengawasan pada pengelolaan tindak lanjut temuan BPK dan beberapa laporan seperti laporan Audit, Pemantauan, Inspeksi Khusus dan laporan lainnya, yang berbasis website dan mobile aplikasi. Sistem yang nantinya akan di intergrasikan dengan sistem eksisting yang ada di Pengawasan Adanya manfaat dan keguaan aplikasi SIIGAP, adalah: Mendukung Kinerja Pengawasan dalam pengelolaan Tindak Lanjut Temuan BPK secara sistematis yang terintegrasi dengan BPK. Pengolahan data menjadi informasi untuk mempermudah dan mempercepat pimpinan dalam pengambilan keputusan; Penyimpanan dan pengolahan data dengan aman dikarenakan data dan informasi yang bersifat rahasia; Proses laporan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan inspeksi khusus dan kegiatan pengawasan lainnya dapat dimonitor dengan baik secara menyeluruh; Sistem yang nantinya akan terintegrasi dengan sistem eksisting yang ada di Pengawasan dan di Kejagung secara umum; Meningkatkan efektivitas kerja melalui sistem pendokumentasian yang lebih teratur dan terstruktur; Dapat dengan mudah memonitoring status kegiatan pembuatan laporan oleh tiap satker khususnya di Kejati dalam proses Tindak Lanjut Temuan BPK, Inspeksi Khusus dan Pemantauan; Memudahkan bidang lain dalam proses permintaan Laporan Audit & Reviu melalui sistem yang dapat diakses dan dimonitor secara near-real-time. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 111

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 112

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan tugas dan fungsi yang mengacu pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian sejalan dengan Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023. TUGAS DAN FUNGSI CAPAIAN KINERJA Diklat Teknis Fungsional Tahun 2023 a. Diklat Program Prioritas Nasional No. Jenis Diklat Rencana Hadir 1 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) 6 angkatan 180 163 2 Pemuliham Aset (4 Angkatan) 120 120 3 Restoratif Justice (4 Angkatan) 120 120 4 Penanganan Tindak Pidana Cipta Kerja (4 Angkatan) 120 120 5 Penanganan Tindak Pidana Korupsi dan TPPU (4 angkatan) 120 120 6 Penanganan Mafia Tanah (4 angkatan) 120 120 7 Pidana Pemilu 120 120 8 Sensibilitas Gender (6 angkatan) 180 179 TOTAL 1.080 1.062 b. Diklat Penddikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa No. Jenis Diklat Rencana Hadir 1 Diklat PPPJ (Angkatan I) 400 397 2 Diklat PPPJ (angkatan II) 320 320 TOTAL 720 717 No. Jenis Diklat Rencana Hadir 1 Diklat Refresher Course (Angkatan I) 40 40 2 Diklat Refresher Course (angkatan II) 40 40 3 Diklat Refresher Course (angkatan III) 40 40 TOTAL 120 120 c. Diklat Teknis Sentra Daerah c. Diklat Kerjasama dengan Dukungan Donor No. Lembaga Donor Peserta/ Ket. 1 PUSHAM UII Tahap Finalisasi 2 Australian Government Departement of Home Affairs 30 3 UK Specialist Programme Delivery Manager for SE Asia British Embassy 7 113

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 4 United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) 21 5 Wildlife Conservation Society (WCS) Tahap Finalisasi 6 U.S Department of Justice Of Overseas Prosecutural Development, Asistance and Training (USDOJ/OPDAT) 59 TOTAL 117 e. Program Kerjasama Beasiswa dengan Perguruan Tinggi Nasional (PTN) No. Program Kerja sama/Beasiswa Peserta 1 S2 (Universitas Airlangga, Diponegoro, Gajah Mada) 58 2 S3 (Universitas Lampung, Hasanuddin, Gadjah Mada, Brawijaya, Sebelas Maret, Jenderal Soedirman, Pasundan 80 TOTAL 138 Diklat Manajemen dan Kepemimpinan a. Workshop PKA, PKP dan Latsar No. Jenis Diklat Jumlah Peserta Capaian 1 Pelatihan Kepemimpinan Administrator 11 9 2 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 6 5 3 Pengampu Materi BerAKHLAK dan Smart ASN Latsar CPNS 16 16 TOTAL 33 30 No. Jenis Diklat Jumlah Peserta Capaian 1 PKA angkatan I 30 30 2 PKA angkatan II 30 30 TOTAL 60 60 b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) c. Worshop MOT dan TOC No. No. Jenis Diklat Jumlah Peserta Capaian 1 MOT 2 2 2 TOC 6 6 TOTAL 8 8 d. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) No. Jenis Diklat Jumlah Peserta Capaian 1 PKP angkatan I 30 30 2 PKP angkatan II 30 30 TOTAL 60 60 Jumlah Peserta Diklat Teknis Fungsional (DTF) dan Diklat Manajemen dan Kepemimpinan (MAPIM) DIKLAT 0 500 1000 1500 2000 2500 DTF MAPIM TOTAL 2.174 2.016 158 114

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Capaian Kinerja Kesekretariatan Badan Diklat Kejaksaan RI Pelatihan Pemahaman dan Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System) dilaksanakan tanggal 11 Januari 2023 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) peserta. Pelatihan Auditor Internal Sistem Manajemen Anti Penyuapan - SNI ISO 3700:2016 (Anti-Bribery Management System) dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 sebanyak 7 (tujuh) orang. Training Course PECB Lead Auditor ISO 3700:2016 (Anti-Bribery Management System) dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2023 sebanyak 1 (satu) peserta. Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) DI Hotel Mercure Tangerang BSD City Tangerang tanggal 7 s/d 10 Maret 2023 sebanyak 2 peserta Jumlah peserta Diklat pada Sekretaris Badan Diklat sebanyak 43 (empat puluh satu) peserta Rincian total jumlah peserta diklat seluruhnya tahun 2023 adalah sebagai berikut: Jumlah peserta Diklat Teknis Fungsional + Jumlah peserta Diklat Manajemen dan Kepemimpinan + Jumlah peserta Diklat pada Kesekretariatan Badan Diklat Kejaksaan RI = 2.016 orang + 158 orang + 43 orang = 2.217 orang peserta. Adapun Formulasi presentase jumlah peserta diklat yang berhasil memperoleh sertifikat kompetensi pada Triwulan I, Triwulan II dan Triwulan III tahun 2023 adalah Jumlah peserta diklat Triwulan I, Triwulan II, Triwulan III dan Triwulan IV adalah sebanyak 546 + 608 + 529 + 534 = 2.217 peserta 115

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 ASISTEN UMUM JAKSA AGUNG RI TUGAS POKOK Asisten Umum Jaksa Agung Republik Indonesia (ASUM) mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada Jaksa Agung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pembinaan dan manajemen. Hal ini sesuai dengan Pasal 778 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan untuk bahan pertimbangan kepada Jaksa Agung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait bidang teknis, merupakan tugas Asisten Khusus Jaksa Agung Republik Indonesia (ASUS). Meskipun telah ada pembagian cluster penugasan antara ASUM dan ASUS, namun dalam praktiknya sangat dinamis dan tidak terdapat batasan yang tegas dalam pengerjaannya, hal ini tergantung dari user dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia. CAPAIAN KINERJA Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Internal, Keynotesspeech, dan Audiensi. ASUM memberikan berbagai macam pertimbangan, masukan, serta membuat bahan untuk Jaksa Agung dalam kegiatan 1. Rapat Internal, Keynotesspeech, dan Audiensi antar Kementerian/Lembaga maupun Instansi terkait lainnya. Anggaran dalam Kegiatan Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Internal, Keynotesspeech, dan Audiensi adalah sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun target dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan sementara realisasi kegiatan tersebut sebanyak 41 (empat puluh satu persen) kegiatan. Oleh karena itu, persentase capaian kinerja dalam kegiatan tersebut adalah 341% (dua ratus lima puluh persen). Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Antar Lembaga dan Bahan Rapat Seminar. ASUM memberikan berbagai macam pertimbangan dan masukan kepada Jaksa Agung dalam kegiatan rapat antar lembaga dan rapat seminar seperti Presiden, Kementerian/Lembaga maupun Instansi lainnya. ASUM telah membuat telaahan/kajian terhadap isu tertentu bagi Jaksa Agung diantaranya: 2. 116 Rapat Jaksa Agung dengan DPD RI pada bulan November 2023

Sedangkan besaran anggaran dalam Kegiatan Penyiapan dan Penelaahan Bahan Bahan Rapat Antar Lembaga dan Bahan Rapat Seminar adalah sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun target dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan sementara realisasi kegiatan tersebut sebanyak 18 (delapan belas) kegiatan. Oleh karena itu, persentase capaian kinerja dalam kegiatan tersebut adalah 150% (seratus lima puluh persen). L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Infrastruktur Base Transcevier Station (BTS) 4G dan Infrastruktur Pendukung Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika; Pembahasan Pemberantasan Dan Penanganan Tindak Pidana Narkotika; Pengamanan Dan Penegakkan Hukum Pemilihan Umum Tahun 2024; Peningkatan Layanan Kesehatan Prioritas. Kegiatan lain-lain Selain dua tugas tersebut di atas, ASUM juga membuat konsep Surat Laporan/Informasi Jaksa Agung Republik Indonesia kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI. Di samping penyiapan bahan tersebut, ASUM juga bertugas untuk memberikan dukungan kepada Jaksa Agung antara lain mendampingi Jaksa Agung dalam beberapa kegiatan antara lain, sebagai berikut: 3. Rapat Koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia; a. Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda Tahun 2023; b. Audiensi Komite Olimpiade Indonesia; Penandatangan MoU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi; Press Conferensi bersama Ketua BPKP dalam perkara tindak pidana korupsi; Audiensi Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2023; Audiensi Tim Percepatan Reformasi Hukum Kemenpolhukam; Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan oleh BPK Tahun 2022; Rapat bersama Dewan Perwakilan Daerah RI; Ceramah pada Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa serta Pelantikan Jaksa Baru; Serta Kunjungan Kerja Jaksa Agung ke Daerah. c. d. e. f. g. h. i. j. k. Penelaahan terhadap Barang Rampasan Maupun Barang Sita Eksekusi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi; Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Tahun 2023; Deviden Dan Penyertaan Modal Negara Badan Usaha Milik Negara Tahun 2023; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); Program Restrukturisasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah; Laporan Perkembagan Penanganan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penyediaan Percepatan Reformasi Hukum pada bulan Juli 2023 Kunjungan Kerja ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada bulan Oktober 2023 117

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 ASISTEN KHUSUS JAKSA AGUNG RI TUGAS POKOK Asisten Khusus Jaksa Agung RI (ASUS) mempunyai tugas memberikan bahan pertimbangan kepada Jaksa Agung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi terkait bidang teknis. Hal ini sesuai dengan Pasal 778 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Sementara untuk bahan pertimbangan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pembinaan dan manajemen, merupakan tugas Asisten Umum Jaksa Agung RI (ASUM). Meskipun telah ada pembagian cluster penugasan antara ASUS dan ASUM, namun dalam praktiknya sangat dinamis dan tidak terdapat batasan yang tegas dalam pengerjaannya, hal ini tergantung dari user dalam hal ini Jaksa Agung RI. CAPAIAN KINERJA Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Kabinet, Bahan Rapat Terbatas dan Rapat Setingkat Menteri Koordinator ASUS memberikan berbagai macam pertimbangan, masukan, serta membuat bahan untuk Jaksa Agung dalam kegiatan Sidang Kabinet Paripurna, Rapat Internal, Rapat Kabinet Terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden. Anggaran dalam Kegiatan Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Kabinet, Rapat Terbatas dan Rapat Setingkat Menteri Koordinator adalah sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun target dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan sementara realisasi kegiatan tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) kegiatan. Oleh karena itu, persentase capaian kinerja dalam kegiatan tersebut adalah 250% (dua ratus lima puluh persen). 1. Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Kerja dengan DPR/DPD RI, Bahan Kuliah Umum dan BahanKajian/Telaahan Hukum 2. ASUS memberikan berbagai macam pertimbangan dan masukan kepada Jaksa Agung dalam kegiatan Bahan Rapat Kerja dengan DPR/DPD RI, Bahan Kuliah Umum dan Bahan Kajian/Telaahan Hukum. ASUS telah membuat telaahan/kajian terhadap isu tertentu bagi Jaksa Agung diantaranya: 118 Kunjungan Kerja Jaksa Agung secara virtual pada bulan Maret 2023

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 Kajian Hukum terhadap Penyelesaian Barang Sitaan Berupa Efek Milik PT.MD Pictures, Tbk.; Analisis Yuridis Pemberian Justice Collaborator pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika sebagai Upaya Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika; Kebutuhan Kebijakan Perantara Bagi Terpidana Mati yang Sudah Ada (existing) Sebelum Berlakunya UndangUndang Nomor 1 Tahun 2023 Serta Peran Serta Jaksa Sebagai Eksekutor Pidana Mati; dan Kajian/Telaahan Hukum Tentang Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan Pelaksanaan Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Sedangkan besaran anggaran dalam Kegiatan Penyiapan dan Penelaahan Bahan Rapat Kerja dengan DPR/DPD RI, Bahan Kuliah Umum dan bahan Kajian/Telaahan Hukum adalah sebesar Rp127.200.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah). Adapun target dalam kegiatan tersebut adalah sebanyak 12 (dua belas) kegiatan sementara realisasi kegiatan tersebut sebanyak 25 (dua puluh lima) kegiatan. Oleh karena itu, persentase capaian kinerja dalam kegiatan tersebut adalah 208% (dua ratus delapan persen). 3. Kegiatan lain-lain Selain dua tugas tersebut di atas, ASUS juga membuat konsep Surat Laporan/Infoemasi Jaksa Agung RI kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan RI. Di samping penyiapan bahan tersebut, ASUS juga bertugas untuk memberikan dukungan kepada Jaksa Agung antara lain mendampingi Jaksa Agung dalam acara Audiensi Jaksa Agung dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Audiensi dengan PT.Bank Tabungan Negara, Audiensi dengan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri (MRPTN), Audiensi dengan Tim Percepatan Reformasi Hukum, Audiensi dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta kunjungan kerja Jaksa Agung ke daerah. Catatan Kejaksaan atas Rancangan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional; - Kajian terhadap Penggunaan Irah-Irah pada Administrasi Bidang Tindak Pidana Khusus; Mendampingi pimpinan dalam Kunjungan Kerja ke Daerah Rapat Pembahasan Teknis dengan Bidang Terkait Komite Olimpiadet 119

Dasar Kegiatan Surat Perintah Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Prin- 11 / A / JA / 02 / 2023 tertanggal 7 Februari 2023 Kegiatan Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Tanggal dan Tempat kegiatan Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Hotel Wyndham Palembang, Sumatera Selatan Kesimpulan Pada pokoknya Staf Ahli Bidang Pengembangan dan Pertimbangan Hukum menyampaikan mengenai kesiapan Kejaksaan dalam menerapkan UU KUHP dan pentingnya kegiatan sosialisasi dalam waktu 3 (tiga) tahun ini sebelum berlakunya UU KUHP Sosialisasi UU KUHP akan diagendakan berkelanjutan ke seluruh wilayah Kejaksaan Tinggi dengan dukungan Persaja L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 STAF AHLI JAKSA AGUNG RI STAF AHLI BIDANG PERTIMBANGAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM Kegiatan Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pertimbangan dan Pengembangan Hukum 1 Januari 2023 sampai dengan 27 Desember tahun 2023 : Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 bertempat di Hotel Wyndham Palembang, Sumatera Selatan. 120

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 STAF AHLI BIDANG EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 694 - Pasal 695. I. Dasar Staf Ahli Bidang Ekonomi, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Jaksa Agung terkait dengan bidang ekonomi, sosial, dan budaya. A. Pembuatan Kajian / Telaah diantaranya : Kajian tentang Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam mendorong percepatan pertumbuhan industri hilirisasi bauksit sehubungan dengan Larangan Pemerintah dalam Ekspor Biji dan Konsentrat Bauksit; 1. Kajian Tentang Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Mengawal Penyehatan Bank Banten Pasca Batal Merger dengan Bank BJB; 2. Kajian Tentang Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pendampingan dan Pengamanan pasca Kebakaran Depo Milik PT. Pertamina d Plumpang; 3. Kajian Tentang Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pendampingan dan Pengamanan Pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Kabupaten Fak-fak Provinsi Papua Barat; 4 Kajian Tentang Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam memberikan Pertimbangan Hukum Kepda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT. Telkom Indonesia. Tbk 5 Kajian Tentang Menunjuk Surat Sebelumnya Nomor B14/SA/JA/03/2023 tanggal 02 Maret 2023 tentang Peran Kejaksaan Republik Indonesia atas dampak dari 6 kebiajakan larangan pemerintah dalam ekspor Bauksit (Biji dan Konsenterat); Kajian Tentang Tindak Lanjut Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam Mengawal Penyehatan Bank Banten; Kajian Tentang Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam kebijakan pemerintah terkait pembentukan bursa, kliring dan pengelola tempat penyimpanan asset kripto di Indonesia; Kajian Tentang Pandangan Hukum Atas fakta dan Peristiwa dalam percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan (Green Investment) di Kawasan Pulau Rempang-Kota Batam; Kajian Tentang Peran Strategis Kejaksaan Republik Indonesia dalam pendampingan dan pengamanan pasca kerusuhan akibat sengketa tambang di Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. B. Pembuatan Laporan Kegiatan Diantaranya : Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Kejaksaan Republik Indoensia tentang Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua; Laporan Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Tentang Resiko Februari 2023; Laporan Peninjauan Lokasi Tanah Kejaksaan Agung di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur tanggal 24 Mei sampai dengan 26 Mei tahun 2023; Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan dan Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi ramah lingkungan (Green Invesment) di Kawasan Pulau Rempang Kota Batam; Laporan Pelaksanaan Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pulau Rempang; Laporan pelaksanaan rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Kawasan Pulau Rempang Eco City di kota Batam; Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan evaluasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang. 7. 8. 9. 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. II. Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kegiatan 121

L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 A. Kegiatan Lapangan Waktu dan Tempat Kegiatan Nama Kegiatan Jakarta, 22 November 2022 Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022 (Undangan Kementrian Investasi/BKPM) Jakarta, 13 Desember 2022 Rapat Kerja Nasional Satgas Saber Pungli (Undangan dari Kemenko Polhukam) Jayapura, 24-26 Januari 2023 Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Penanganan Perkara Pidana di Provinsi Papua Tarakan, 23 Februari 2023 Kunjungan Kerja Ke Provinsi Kaltara Jakarta, 27 Februari 2023 Kick-off meeting Pembangunan Kawasan Industri Pupuk di Kabupaten Fak-Fak Papua Barat (Undangan dari Kementerian Investasi/BKPM) Jakarta, 07 Maret 2023 Rapat Koordinasi tentang Risiko Februari 2023 (Undangan dari Lemhanas) Denpasar, 15-17 Mei 2023 Giat Mempimpin Pokja III Pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kejaksaan RI tahun 2023 Penajam Paser Utara, 24-26 Mei 2026 Pelaksanaan Kunjungan Kerja & Peninjauan Lokasi tanah Kejaksaan Agung di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur Jakarta, 26 Juni 2023 Focus Group Discussion (FGD) Pembahasan Penetapan Hari Lahir Kejaksaan RI Tanggal 2 September bersama Tenaga Ahli Jaksa Agung Jakarta, 13 Juli 2023 Seminar Nasional Optimalisasi Kewenangan Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Merugikan Perekonomian Negara Batam, 13 Agustus 2023 Mewakili Wakil Ketua Satgas I Percepatan Ekonomi dalam Giat Kunjungan Kerja Investasi/BKPM di Kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Jakarta, 21 Agustus 2023 Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau Batam, 07 September 2023 Rapat Percepatan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Rempang ecoCity Bersama BP Batam Batam, 17 September 2023 Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Investasi di Kawasan Pulau Rempang – Kota Batam Jakarta, 21 September 2023 Rapat Sinkronisasi Data Spasial dan Pengindraan Jarak Jauh (Citra Satelit Resolusi Tinggi) Bersama Menko Perekonomian dan Badan Geospasial terkait Pengembangan Kawasan Rempang, Batam. Jakarta, 25 September 2023 Rapat Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau. 122

Sydney, 13-17 November 2023 Penugasan Keikutsertaan Dalam Rangkaian Kegiatan ke Sydney, Australia dalam Upaya Pengembangan Investasi di Bidang Perkebunan Tebu Terintegrasi dan Gula di Kabupaten Merauke Jakarta, 28 November 2023 Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Dalam Rangka Pemulihan Dampak Tipikor. Jakarta, 07 Desember 2023 Rakornas Investasi 2023 bersama Kementerian Investasi / BKPM Batam, 08 Desember 2023 Rapat Koordinasi Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Batam Jakarta, 13 Desember 2023 Rapat Koordinasi mengenai Alas Hak Tanah dan HPL tentang Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di kawasan Pulau Rempang, Batam bersama Sekjen Kementerian ATR/BPN L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 123

No. Kegiatan 1. Membuat Kajian : a.Perkembangan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia. b.Pembangunan Kejaksaan dengan Sinergi dan kolaborasi Demi Kemajuan Negeri. c.Urgensi Pembangunan Organisasi Kejaksaan. d.Rekomendasi Agenda Prioritas Percepatan Reformasi Hukum oleh Tim Percepatan Reformasi Hukum. 2. Melaksanakan Observasi, Asistensi dan Monitoring Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di wilayah satuan kerja : a.Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. b.Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. c.Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau d.Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 STAF AHLI BIDANG ORGANISASI, BIROKRASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI Mengunjungi Kantor Kejaksaan Negeri Tapin yang sedang dalam Tahap Renovasi 124

L A P O R A N T A H U N A N BAB III KEJAKSAAN TINGGI

TP. Orhara TP. TPUL TP. Narkotika Teroris Dan Lintas Negara 0 50 100 150 200 SPDP P-21 Tahap II Dikembalikan SPDP/Berkas Target Capaian 0 20 40 60 80 100 LID DIK Pra/Tut Eksekusi Inspeksi Umum 26 Pemantauan 21 Inspeksi Khusus 6 Lapdu : 17 Klarifikasi : 7 Inspeksi Kasus : 5 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 PAGU Rp234.778.954.000,00 Realisasi Rp227.123.074.293,00 Dalam Persentase 96,74% KEJAKSAAN TINGGI ACEH Penanganan Perkara TP.Umum 83 161 117 4 28 88 157 1 17 88 14 0 14 37 3 Penanganan Perkara TP.Khusus 51 58 51 73 54 85 50 72 Perdata Uang Dipulihkan : Rp57.527.977.589,00 Uang Diselamatkan : Rp118.750.843.643,00 Bantuan Hukum Pemulihan Keuangan Negara : Litigasi 6 perkara Non Litigasi 195 Perkara selesai Bantuan Hukum Penyelamatan Keuangan Negara : Litigasi tingkat pertama 27 perkara TUN Litigasi : 3 Non Litigasi : nihil Tinkum : 304 perkara Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara : Rp5.584.768.473,00 Koordinasi Teknis Penanganan Perkara Koneksitas : 81 kegiatan Sosialisasi tentang Tugas Pokok dan Fungsi JAMPIDMIL : 25 kegiatan 88 Kinerja Capaian Kinerja Capaian Pengawalan Proyek Strategis Daerah 70 kegiatan Penkum 56 DPO yang ditangkap 6 orang JMS 114 Jaksa Menyapa 46 Luhkum 144 126

Jumlah Diselesaikan 0.000 5.000 10.000 15.000 20.000 SPDP Prapenuntutan Penuntutan Ditangani Diselesaikan 0 50 100 150 200 250 Penyelidikan Penyidikan Prapenuntutan Penuntutan Eksekusi Inspeksi Umum : 38 Inspeksi Khusus : 38 Lapdu Masuk : 37 Lapdu Diselesaikan : 26 Ditangani Diselesaikan 0 5 10 15 20 25 30 Prapenuntutan Penuntutan Eksekusi Jenis Ditangani Diselesaikan Perdata Litigasi 19 1 Perdata Non Litigasi 528 204 Pertimbangan Hukum 55 118 Penegakan Hukum 216 418 Tindakan Hukum Lainnya - 4 Penyelamatan Keuangan Negara Rp583.720.547.672,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp497.483.546.735,00 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus Dan TPPU 227 162 140 79 136 122 97 134 124 Pengembalian Kerugian Keuangan Jalur Pidana Khusus : Rp190.729.440.380,00 Penanganan Perkara Koneksitas LID : 1, DIK : 1 Sosialisasi : 4 kegiatan PAGU Rp401.055.518.000,00 Realisasi : Rp386.462.007.386,00 dalam persentase 96,36% 16.958 14.331 13.974 11.810 12.726 11.771 172 Penanganan Perkara Kepabean, Cukai Dan Pajak 16 16 30 25 25 28 PPS 141 Penerangan Hukum 145 Jaksa Menyapa 61 Jaksa Masuk Sekolah 204 DPO yang berhasil ditangkap 25 Pelacakan Aset 31 Pakem 49 127

Jumlah 0 1000 2000 3000 4000 SPDP Tahap I Tahap II Putusan Eksekusi Banding Kasasi Target Realisasi 0 20 40 60 80 Penyelidikan Penyidikan Prapenuntutan Penuntutan Eksekusi Jenis Jumlah Perdata Bantuan Hukum Litigasi 25 Perdata Bantuan Hukum Non Litigasi 537 Pertimbangan Hukum LO 282 Pertimbangan Hukum LA 342 TUN 0 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Korupsi Dan TPPU 47 71 43 66 49 51 52 43 38 PAGU Rp 214.734.788.000,00 Realisasi Rp210.128.954.918,00 persentase 97,86% Realisasi PNBP Rp9,006,046,313,00 3.504 3.067 3.172 2.812 2.844 248 47 Penelusuran Aset : 17 Lid/Pam/Gal : 109 Posko : 24 PPS : 14 JMS : 89 Jaksa Menyapa : 35 Penkum : 69 Pakem : 20 Media Kehumasan : 41 Pengejaran DPO : 19 Pengawasan Orang ASing : 69 Kampanye Anti Korupsi : 5 128 Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara : Rp551.525.000,00 PNBP dari Bidang TP.Khusus Rp3.156.974.000,00 128

Jumlah 0 2000 4000 6000 8000 SPDP Tahap I Tahap II Putusan Eksekusi Banding Kasasi Jumlah 0 10 20 30 40 50 60 70 LID DIK Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi Umum 13 Pemantauan 13 Inspeksi Khusus 13 Klarifikasi 14 Inspeksi Kasus 5 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan 6 Jaksa Berdasarkan Jenis Hukuman 6 Jaksa Berdasarkan Jenis Perbuatan 6 Jaksa Kinerja Jumlah Litigasi Perkara Perdata 11 Litigasi Perkara TUN 2 Non Litigasi Perdata 122 Pendapat Hukum 8 Pendampingan Hukum 219 Penegakan Hukum 1 Pelayanan Hukum 226 MoU 75 Tindakan Hukum Lainnya / Mediasi 5 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI RIAU Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 47 57 65 59 PAGU Rp163.500.761.000,00 Realisasi Rp160.123.752.438,00 dengan persentase 97,93% PNBP Rp27.445.050.490,00 7.016 6.335 5.860 6.063 386 186 6.607 Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara : Rp14.190.349.177,00 Penyelesaian koordinasi teknis penindakan dan penuntutan dalam penangan perkara yang berpotensi koneksitas yaitu sebanyak 5 perkara; sosialisasi, koordinasi dan silahturahmi dengan instansi terkait (koordinasi non teknis) sebanyak 23 kegiatan; kegiatan koordinasi penuntutan terhadap penanganan perkara pidana yang diproses secara terpisah (koordinasi teknis) sebanyak 61 kegiatan. Kegiatan Realisasi Kegiatan Realisasi Lidpamgal 33 PPS 74 Jaksa Menyapa 29 JMS 64 Penkum 18 Pakem 24 Penelusuran Asey 4 Posko Intelijen 37 129

Target Realisasi 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Pratut Tut Eksekusi Target Realisasi 0 10 20 30 40 50 60 LID DIK Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Klarifikasi 6 Inspeksi Kasus 4 Inspeksi Umum 13 Pemantauan 13 Inspeksi Khusus/Reviu 7 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan 4 pegawai Berdasarkan Jenis Hukuman 4 pegawai Berdasarkan Jenis Perbuatan 4 pegawai Kinerja Target Realisasi Bantuan Hukum Litigasi 2 27 Bantuan Hukum Non Litigasi 1 267 Legal Asistance/LA 883 Legal Opinion/LO 18 MoU 3 257 Pelayanan Hukum 12 256 Penegakan Hukum 1 2 Penyelamatan Keuangan Negara Rp26.257.000.000,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp8.266.679.644,16 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI JAMBI Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus Penyelamatan Kerugian Keuangan Negara : Rp46.717.574.623,20 DIPA Rp127.654.437.000,00 Realisasi : Rp125.009.961.540,00 dengan persentase 97,93% Realisasi PNBP Rp26.917.688.069,00 3.094 2.264 2.252 Kegiatan Capaian PPS 248 kegiatan Lid/Pam/Gal 224 kegiatan Posko 75 kegiatan Penkum 43 kegiatan Jaksa Masuk Sekolah 62 kegiatan Jaksa Menyampa 25 kegiatan 41 47 52 43 2.870 2.555 2.555 31 32 23 32 130

Realiasasi 0 2000 4000 6000 8000 10000 SPDP Tahap I P-21 Tahap II Upaya Hukum Eksekusi jumlah 0 100 200 300 400 500 600 Lapdu Masuk Lapdu Selesai LID DIK TUT Kejaksaan TUT Polri Eksekusi Kegiatan Capaian Klarifikasi 27 Inspeksi Kasus 10 Inspeksi Umum 1 Pemantauan 1 Inspeksi Khusus Keuangan 9 Reviu 24 WBS 12 Penanganan Gratifikasi 12 Benturan Kepentingan 12 Saber Pungli 4 Peningkatan Kapabilitas Apip 5 Kegiatan Capaian MoU 741 Bantuan Hukum 1.206 SKK Litigasi 134 SKK Non Litigasi 1.072 Pendampingan Hukum 845 Pendapat Hukum 19 Pelayanan Hukum 455 Tindakan Hukum Lain 1 SKK TUN 1 Penyelamatan Keuangan Negara Rp117.988.604.694,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp43.390.718.243,00 Kegiatan Jumlah Jaksa Masuk Sekolah 75 Penkum/Luhkum 152 Penelusuran Aset 37 PPS 130 Tabur 12 Pakem 23 Posko 15 Jaksa Menyapa 32 Press Gathering 127 LID 59 Pam/Gal 176 Pengawasan Orang Asing 9 Cekal 6 Pam SDO dan Penanganan Perkara 11 KIRKA Intelije 37 Posko Pelabuhan/Bandara/Kantor Pos 5 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA SELATAN Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 567 469 86 78 Penyelamatan Keuangan Negara : Rp23.866.765.558,00 PIDANA MILITER Sosialisasi Dan Koordinasi : 17 kegiatan, FGD : 1 kegiatan DIPA Rp227.517.773.000,00 Realisasi : Rp224.147.911.414,00 dengan persentase 98,52% 8.122 6.871 6.967 6.234 6.830 224 67 15 81 TPK /Instansi Lain TPK 131

Realisasi 0 500 1000 1500 2000 Pratut Penuntutan Eksekusi RJ Realisasi 0 10 20 30 40 50 60 70 Lid Dik Pratut Penuntutan Inkracht Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi Umum/Audit Keuangan 11 Pemantauan 11 Reviu Laporan Keuangan 4 Klarifikasi 11 Inspeksi Kasus 1 Audit Keuangan 11 Penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan 2 Jaksa 3 TU Penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang 2 Jaksa Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan 4 Jaksa 3 TU Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Hukuman 4 Jaksa 2 TU Kegiatan Capaian Pelayanan Hukum, Pertimbangan Hukum, Penanganan Perkara Perdata Dan TUN 866 kegiatan Perjanjian Kerja sama (PKS) 510 kegiatan SKK Non Litigasi 683 kegiatan SKK Litigasi 6 kegiatan Legal Opinion 11 kegiatan Legal Asistence 324 Penyelamatan Keuangan Negara Rp9.342.807.261,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp6.164.477.330,00 Kegiatan Capaian LID/PAM/GAL 108 kegiatan Luhkum/Penkum 202 kegiatan Pakem 13 kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis 44 kegiatan Posko Pemilu 11 posko Posko Pelabuhan, Kantor Pos, Bandara 36 kegiatan Tangkap Buronan/DPO 6 orang Penelusuran Aset 9 kegiatan Pengawasan Orang Asing 5 kegiatan L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 63 62 44 63 DIPA Rp119.687.590.000,00 Realisasi : Rp117.141.501.654,00 dengan persentase 97,87% Capaian PNBP Rp16.615.998.419,00 1.879 1.711 1.375 35 43 Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Rp12.907.326.676,00 57 132

Realisasi 0 1000 2000 3000 4000 5000 Pratut Penuntutan Eksekusi Realisasi 0 10 20 30 40 50 60 70 Penyelidikan Penyidikan Ptatut/Tut Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksio 6 Klarifikasi 13 Inspeksi Kasus 6 Kegiatan Capaian Perkara Perdata dan Tata Usaha 40 Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis 253 Pertimbangan Hukum 62 Kegiatan Realisasi Lidpamgal 99 kegiatan DPO 7 kegiatan Pakem 17 kegiatan Pelacakan Aset 1 kegiatan PPS 33 kegiatan Penkum 81 kegiatan Luhkum/JMS 3.940 orang L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 49 44 43 DIPA Rp218.127.862.000,00 Realisasi : Rp208.949.296.234,00 dengan persentase 95,79% 4.204 4.164 4.637 43 TP.Korupsi TP.Korupsi TP.Korupsi & TP.Khusus Lainnya TP.Korupsi & TP.Khusus Lainnya 133

Selesai 0 2000 4000 6000 8000 SPDP Pratut Penuntutan Perkara Eksekusi RJ Capaian 0 20 40 60 80 100 120 Lid Dik Pratut Pratut Tut Tut Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi umum 1 Pemantauan 1 Inspeksi Khusus 1 Audit Reviu 1 Klarifikasi 12 Inspeksi Kasus 5 Kegiatan Jumlah Pelayanan Hukum Gratis 192 Pertimbangan Hukum 168 TUN 5 Keuangan Kerugian Negara Yang Berhasil Dipulihkan Rp4.407.656.601.991,00 Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Diselamatkan Rp982.749.078.161,00 Kinerja Jumlah LID/PAM/GAL 80 PAKEM 7 Pelacakan Asset 21 Pencarian/Penangkapan Buron 49 Luhkum 23 Penkum 8 JMS 34 Jaksa Menyapa 10 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI DKI JAKARTA Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 33 97 58 44 PAGU Rp167.227.373.000,00 Realisasi : Rp158.883.817.356,00 dengan persentase 95,01% 7.139 7.061 5.172 4.313 3.992 124 99 115 32 Yang Berkekuatan Hukum Tetap Korupsi TP. Khusus Lainnya Korupsi TP. Khusus Lainnya Kerugian Keuangan Negara Berdasarkan Putusan Perkara TP. Korpsi Yang Inchract Rp20.953.175.322.842,00 dan USD 54.062.693,61 Pengembalian Kerugian Negara Rp20.073.970.511.029,00 dan USD 1.800.000 Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga baik di dalam negeri maupun di Iuar negeri di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas serta peningkatan kualitas sumber daya manusia : 1 kegiatan. Tindakan Hukum lain di bidang Koordinasi Teknis Penindakan yang dicabut oleh Polisi Militer, POM, PPNS,Penyidik lainnya dan penanganan perkara berpotensi koneksitas diwilayah Hukum Kejati DKI : 13 kegiatan. Tindakan hukum Iain di bidang koordinasi teknis penuntutan yang dilakukan oleh oditurat dan penanganan perkara koneksitas di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi : 3 kegiatan 134

JUMLAH 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 P-16 Penuntutan Penuntutan Penuntutan Eksekusi TP.Korupsi TP.Khusus 0 20 40 60 80 100 Lid Dik Pratut Tut Putusan Eksekusi Program Kegiatan Inspeksi umum 26 Pemantauan 26 Inspeksi Khusus 52 Audit 1 Klarifikasi 3 Inspeksi Kasus 6 Kegiatan Jml Perdata (Bantuan Hukum Pemulihan Keuangan Negara) Litigasi 222 Perdata (Bantuan Hukum Pemulihan Keuangan Negara) Non Litigasi 6.454 Perdata (Bantuan Hukum Penyelamatan Keuangan Negara) Litigasi 120 Perdata (Bantuan Hukum Penyelamatan Keuangan Negara) Non Litigasi 516 Perdata Penegakan Hukum 10 Pertimbangan Hukum LO 12 Pertimbangan Hukum LA 620 Pertimbangan Hukum Tindakan Hukum Lain 10 Pertimbangan Hukum Pelayanan Hukum 604 TUN Bantuan Hukum 24 TUN Pelayanan Hukum 60 Penyelamatn Keuangan Negara Rp233.564.396.920 Pemulihan Keuangan Negara: Rp518.987.137.722 Pembayaran Keuangan Negara Rp311.560.055 Kinerja JUMLAH LID/PAM/GAL 70/153/15 Surat Perintah Tugas 267 Penyelesaian Opslid/Sprintug 681 Pelacakan Aset 72 Penkum/Luhkum 246 Jaksa MAsuk Sekolah 651 Jaksa Menyapa 3469 DPO 34 Cekal 2 PAKEM 50 Tangkap Buron 20 PPS 75 Pengawasan MEdia Massa dan Barang Cetakan 6 Laporan Posko 190 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 97 8 1 0 PAGU Rp369.330.740.000,00 Realisasi : Rp346.935.220.577,00 dengan persentase 93,94% 13.222 8.781 1.134 130 8.477 86 18 69 PNBP Barang Rampasan Negara dari TP.Korupsi Rp1.838.752.910.954,00 APB APS APC Tipiring 95 55 23 76 30 Perkara Koneksitas : 19 Kegiatan Hasil Koordinasi Penindakan : 39 kegiatan Hasil Koordinasi Penuntutan : 71 kegiatan Hasil Koordinasi Eksekusi, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksaminasi : 9 kegiatan Hasil Sosialisasi : 4 kegiatan 135

Ditangani Diselesaikan 0 2000 4000 6000 8000 10000 SPDP Pratut Penuntutan Eksekusi Ditangani Diselesaikan 0 20 40 60 80 100 120 LID DIK Pratut Tut Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi umum 37 satker Pemantauan 37 satker Lapdu yang diselesaikan 9 Penjatuhan Hukuman Disiplin 6 pegawai Penjatuhan Hukuman Disiplin berdasarkan Jenis Pernuatan 6 pegawai Kegiatan Masuk Selesai Perdata Litigasi 48 31 Non Litigasi 3.242 2.121 TUN Litigasi 3 3 TUN Non Litigasi 0 0 Pertimbangan Hukum 596 291 Pelayanan Hukum 759 759 Tindakan Hukum Lain 3 1 Penyelamatan Kerugian Negara Rp100.553.502.565,00 Pemulihan Kerugian Negara Rp90.996.682.804,00 Kinerja Target Realisasi LidPamGal 40 127 Posko 1 1 Penelusuran Aset 16 13 PPS 114 66 Penkum 40 125 Pakem 38 38 DPO 9 20 Media Kehumasan 6 6 Jaksa Masuk Sekolah 154 236 Jaksa Menyapa 75 111 Jaksa Jaga Desa 70 117 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 80 62 70 PAGU Rp437.733.351.000,00 Realisasi : Rp410.606.398.172,00 dengan persentase 93,80% 6.924 6.381 6.764 6.681 6.347 21 66 41 75 7.624 7.335 8.359 53 113 Ditangani Diselesaikan 0 5 10 15 20 Pratut Tut Eksekusi Penanganan Perkara TP.Khusus Lainnya 13 11 15 5 10 Kinerja Diselesaika n Laporan & Pengaduan Perkara Koneksitas 0 Penyelidikan Perkara Koneksitas 0 Perkara Pidum Potensi Koneksitas 3 Perkara Pidsus Potensi Koneksitas 1 136

Ditangani Diselesaikan 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 SPDP Pratut Tut Eksekusi Terpidana TP.Korupsi Kepabeanan, Cukai, Pajak & TPPU 0 2 4 6 8 10 12 14 SPDP Penyidikan Pratut Penuntutan Eksekusi Kegiatan Jumlah Penjatuhan Hukuman Disiplin 3 Jaksa Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan 3 Jaksa Kegiatan Ditangani Diselesaikan Pertimbangan Hukum 220 182 Penegakan Hukum 160 158 Kinerja Jumlah Penyuluhan Hukum 6.869 orang Penerangan Hukum 49 Instansi Pengamana DPO 3 kegiatan L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Korupsi Dan TPPU 5 PAGU Rp154.639.559.000,00 Realisasi : Rp143.268.646.122,00 dengan persentase 92,65% 2 2 Pengembalian Keuangan Negara Jalur Pidana Khusus Rp973.431.341,00 1 14 0 6 7 2.639 2.306 2.312 2.243 2.020 1.756 1.694 1.557 9 2 Penanganan Perkara Koneksitas : 15 137

Target Realisasi 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 Pratut Penuntutan Eksekusi RJ Target Realisasi 0 10 20 30 40 50 Penyelidikan Penyidikan Pratut & Tut Eksekusi Kegiatan Ditangani Diselesaikan Lapdu 13 10 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat : 1 pegawai Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenis Perbuatan : 1 pegawai Kegiatan Diterima Selesai SKK Litigasi 217 217 SKK Non Litigasi 148 148 Pertimbangan Hukum LA 117 117 Pertimbangan Hukum LO 10 10 Penyelamatan Keuangan Negara Rp2.635.886.261,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp10.000.000.000,00 Kinerja Capaian Kegiatan Operasional Intelijen pada Posko Intelijen 12 kegiatan Pakem 4 kegiatan Pelacakan Aset 5 kegiatan Penyelidikan 10 kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis 38 kegiatan Tangka Buronan 2 orang Penerangan Hukum 14 kegiatan L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN BARAT Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 30 31 47 46 DIPA Rp136.836.896.000,00 Realisasi : Rp134.913.218.293,00 dengan persentase 98,59% 3.096 3.369 2.692 2.458 2.796 2.692 30 42 31 47 34 45 Kinerja Capaian Sosialisasi/FGD 2 kegiatan Koordinasi Teknis 8 kegiatan Sosialisasi/Monitoring dan Evaluasi Data Penanganan Koneksitas TP.Umum dan TP. Khusus 8 kegiatan Penyelidikan Perkara Koneksitas 1 kegiatan 138

JUMLAH 0 5000 10000 15000 20000 Pratut Penuntutan Upaya Hukum Eksekusi Perkara yang Perkara Narkotika Capaian 0 50 100 150 200 250 Lid Dik Pratut Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Laporan Pengaduan 99 lapdu Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan 21 pegawai Berdasarka Jenis Hukuman 21 pegawai Berdasarkan Jenis Perbuatan 21 pegawai Inspeksi Khusus 14 Kegiatan Reviu 6 kegiatan Audit Investigasi/PKN 2 kegiatan 5 kegiatan Kegiatan Target Realisasi Perdata SKK Litigasi 147 192 Perdata SKK Non Litigasi 1.394 3.175 MoU 1.222 Penyelamatan Keuangan Negara : Rp8.604..261.406.316,40 Pemulihan Keuangan Negara : Rp161.209.953.725,05 Pertimbangan Hukum : 513 LO 40 58 LA 511 853 SKK Litigasi 32 53 Tata Usaha Negara SKK Litigasi 15 20 LO 1 1 LA 2 2 Pelayanan Hukum 489 489 Kinerja Jml Kinerja Jml LID/PAM/GAL 420 PPS 348 Luhkum/Penkum 370 DPO 44 Jaksa Menyapa 112 Pelacakan aset 25 JMS dan Pesantren 329 Jaga desa 341 Pakem 75 Pengajuan Cekal 11 Posko Bandara, Kantor Pos & Pelabuhan 51 Pemberantasan Mafia Tanah 17 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus PAGU Rp492.521.220.000,00 Realisasi : Rp487.937.004.582,00 dengan persentase 99,07% 16.986 13.064 954 Dik : 1 perkara Pratut : 1 perkara Tut : 1 perkara Koordinasi Teknis Penuntutan : 250 kegiatan Kegiatan Non Teknis : 8 kegiatan 12.462 299 36 Diselesaikan dng RJ 197 137 210 170 158 yang diselesaikan dng rehabilitasi Uang Pengganti Rp47.608.108.779,00 Denda Rp1.375.735.045,00 139

Ditangani Diselesaikan 0 500 1000 1500 2000 2500 RJ SPDP Pratut Penuntutan Eksekusi Diselesaikan 0 10 20 30 40 50 Penyelidikan Penyidikan Pratut Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi Umum 16 Pemantauan 16 Klarifikasi 9 Inspeksi Kasus 6 Inspeksi Khusus 13 Kegiatan Diselesaikan Perdata Litigasi 9 Perdata Non Litigasi 175 TUN Litigasi 1 Penyelamatan Keuangan Negara Rp1.736.666.667,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp4.183.999.882,00 Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan Operasi Intelijen 107 Sprint Kegiatan Operasi Intelijen 115 pihak/audiensi yang diberi penyuluhan hukum 5.810 Yang telah diberi Penerangan Hukum 1.812 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 25 39 29 8 PAGU Rp137.362.288.000,00 Realisasi Rp127.747.676.080,00 Dengan persentase 93,00% PNBP : Rp12.144.415.413,00 89 80 2.409 2.197 2.370 2.215 2.287 2.246 46 2.466 2.409 Penyelesaian Penyelamatan Aset Negara Rp258.377.000,00 Jml/Nilai Hasil Pemulihan Aset Negara Rp650.483.384,00 Kerugian Keuangan Negara yang berhasil dikembalikan Rp4.837.688.770,00 140

Target Diselesaikan 0 500 1000 1500 2000 2500 Prapenuntutan Penuntutan Eksekusi Diselesaikan 0 10 20 30 40 50 60 Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi Umum 100% Pemantauan 100% Klarifikasi 3 kegiatan Inspeksi Kasus 1 kegiatan Reviu 2 kegiatan Pendampingan konsultasi 5 kegiatan Kegiatan Capaian Perdata Bantuan Hukum Litigasi 33 SKK Perdata Bantuan Hukum Non Litigasi 445 SKK TUN Bantuan Hukum 7 SKK Pendampingan Hukum 365 Legal Opinion (LO) 13 Legal Assistance (LA) 352 Tindakan Hukum Lain 3 Kinerja Jumlah Jaksa Menyapa 29 kegiatan 1.450 orang audiens Pengamanan Pembangunan Strategis 69 kegiatan total nilai proyek Rp537.000.000,00 TABUR 13 DPO L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN SELATAN Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 54 46 32 Pagu : Rp156.000.608.000,00 Realisasi Rp152.636.446.417,00 persentase 97,84% PNBP : Rp19.246.149.999,00 2.490 52 2.490 2.490 Penyelamatan/Pemulihan Kerugian Keuangan Negara : Rp10.013.079.651,00 PIDANA MILITER Koordinasi dengan instansi terkait sebanyak 14 satuan kerja stakeholder 2.490 2.490 2.490 141

Diselesaikan 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 SPDP Berkas P-21 Tahap I Eksekusi Banding Kasasi PK Target Diselesaikan 0 20 40 60 80 100 Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi Umum dan Pemantauan 13 Klarifikasi 12 Inspeksi Kasus 2 Reviu 3 Penindakan Pegawai Berdasarkan Hukuman Disiplin 2 Jaksa Penindakan Pegawai Berdasarkan Jenis Perbuatan 2 Jaksa Kegiatan Capaian Perkara Perdata di Kejati (Litigasi, Non Litigasi, Penegakan Hukum, Arbitrase, THL) 107 Perkara TUN Di Kejati (Litigasi, Uji Materiil, Audit Hukum, Pelayanan Hukum) 21 Pertimbangan Hukum di Kejati (LO, LA, Legal audit) 66 (Perdata Litigasi, Non Litigasi, Penegakan Hukum, Arbitrase, THL) (TUN Litigasi, Uji Materiil, Audit Hukum, Pelayan Hukum) 738 Pertimbangan Hukum di Kejari (LO, LA, Legal Audit) 579 Penyelamatan Keuangan Negara Rp306.386.581.625,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp78.151.388.839,00 Kegiatan Jumlah LID 12 kegiatan PAKEM 2 kegiatan PPS 11 kegiatan Penkum 5 kegiatan JMS 19 kegiatan Jaksa Menyapa 3 kegiatan L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Khusus 30 30 42 Pagu : Rp163.099.944.000,00 Realisasi Rp156.748.655.999,00 persentase 96,11% PNBP : Rp24.118.181.470,00 6012 34 5659 5240 Perkara 5082 4560 179 124 16 Kerugian Keuangan Negara Yang Berhasil Dikembalikan Barang Rampasan Rp1.042.077.999,00 Uang Sitaan Rp11.146.539.344,00 Denda Rp1.287.777.777,00 Uang Pengganti Rp5.739.386.761,67 Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Lid/Dik/Tut Rp29.310.300.000,00 30 30 58 85 Pidana Militer Koordinasi Penindakan Perkara Koneksitas : 3 kegiatan; Koordinasi Pratut & Tut perkara Koneksitas : 8 kegiatan; Koordinasi Upaya Hukum Luarbiasa & Eksminasi perkara Koneksitas : 2 kegiatan; Koordinasi Teknis : 3 kegiatan; Koordinasi Non Teknisi 1 kegiatan. 142

Diselesaikan 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 SPDP Pratut Tut Eksekusi Eksekusi TP Korupsi 0 10 20 30 40 50 60 Penyelidikan Penyidikan Tut Eksekusi Kegiatan Capaian Reviu Laporan Keuangan 14 Pemantauan 14 Lapdu 21 Reviu 3 Klarifikasi 13 Inspeksi Kasus 4 Penjatuhan Hukuman Disiplin Berdasarkan Golongan 17 pegawai Berdasarkan Jenis Hukuman 17 pegawai Berdasarkan Jenis Perbuatan 17 pegawai Kegiatan Capaian Pertimbangan Hukum 76 Perkara Perdata dan TUN 7 Penyelamatan Keuangan Negara Yang Diselesaikan Rp188.522.679.150,00 Pemulihan Keuangan Negara Yang Diselesaikan Rp4.098.770.465,00 Kegiatan Jumlah LID/PAM/GAL 68 Laporan Luhkum 61 kegiatan PPS 79 kegiatan Jaksa Menyapa 19 kegiatan Penkum 22 kegiatan JMS 61 kegiatan L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI UTARA Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Korupsi 35 52 Pagu : Rp150.563.679.000,00 Realisasi Rp142.133.271.503,00 persentase 94,40% 2.590 35 2.504 1.772 1.183 1.089 Penyelamatan Keuangan Negara Tahap Dik/Tut Rp215.435.644.445,00 Pidana Militer Koordinasi Teknis Penanganan Perkara Koneksitas Yang Ditangani Secara Terpisah : 5 kegiatan. Koordinasi Non Teknis (Sosialisasi, IHTm, Diskusi Panel) : 4 kegiatan; Penanganan Perkara Koneksitas Tahap Penyelidikan : 1 kegiatan; Terpidana Barang Bukti 30 143

Perkara 0 500 1000 1500 2000 2500 SPDP Pratut Tut Eksekusi dan Eksaminasi RJ Perkara 0 10 20 30 40 50 60 Penyelidikan Penyidikan Penuntutan Eksekusi Kegiatan Capaian Inspeksi Umum 100% Pemantaun 100% Review 100% Klarifikasi 12 Inspeksi Kasus 7 Inspeksi Khusus 1 Penyelesaian Lapdu 12 Penyelesaian Hukuman Disipilin Ringan 0 Sedang 1 Berat 0 Perdata dan TUN 71 Pertimbangan Hukum 78 Penyelamatan Keuangan Negara Rp1.865.804.982,00 Pemulihan Keuangan Negara Rp13.192.920.407,00 Kegiatan Jumlah Penyelidikan 45 perkara Dilimpahkan ke Pidsus 9 perkara DPO berhasil Ditangkap 4 orang Pemulihan Keuangan Negara melalui Kegiatan Operasi Intelijen Disetor ke kas negara sebagai PNBP : Rp55.702.596.662,00 Disetor ke rekening titipan (RPL) Kejati Sultra di Bank Mandiri Rp3.713.492.645,00 L A P O R A N P E L A K S A N A A N T U G A S D A N F U N G S I K E J A K S A A N R E P U B L I K I N D O N E S I A T A H U N 2 0 2 3 KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI TENGGARA Penanganan Perkara TP.Umum Penanganan Perkara TP.Korupsi Khusus 35 55 51 Penyelamatan dan Pengembalian Keuangan Negara Rp129.370.730.381,00 PAGU Rp110.605.402.000,00 Realisasi : Rp107.946.817.107,00 dengan persentase 97,60% PNBP Rp68.556.320.690,00 2.300 2.164 1.761 2.147 82 37 144