43 tinggi nilai-nilai keislaman guna mencapai tujuan pendidikan tersebut. G. Daftar Pustaka A., Susanto. 2001, Filsafat Ilmu. Jakarta: Bumi Aksara Abd. Haris & Kivah Aha Putra, 2012. Filsafat Pendidikan Islam. Jakarta: Amzah. Ali Abri, Filsafat Umum Suatu Pengantar. Untuk Kalangan Sendiri. Arief, Armai. 2002. Pengantar Ilmu dan Metedologi Pendidikan Islam. Jakarta: Ciputat Pres. Azra, Azyurmadi. 1999. Esai-esai Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. Badaruddin, Kemas. 2009. Filsafat Pendidikan Islam; Analisis pemikiran Al Attas. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Bagus, Lorens, 2000, Kamus Filsafat. Jakarta: Gramedia. Idi, Jalaluddin Abdullah, 1997, Filsafat Pendidikan. Jakarta: Gaya Media Pratama. Muhmidayeli, 2005. Filsafat Pendidikan Islam. Yogyakarta, Aditya Media, Cetakan I Muhmidayeli, Membangun Paradigma Pendidikan Islam Muvid, Muhamad Basyrul dkk, 2020. Filsafat Pendidikan Islam sebuah tinjauan dan Kajian Pendidikan Islam Beserta Pemikiran Tokoh Filsuf Muslim Dunia dan Nusantara,,Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 44 Naim, Ngainun. 2009. Pengantar Studi Islam. Yogyakarta: TERAS. Runes, Dagobert D., 1963. Dictionary of philosophy. New Jersey: Little Field Adams & Co. Surajiyo. 2005. Ilmu Filsafat Suatu Pengantar. Jakarta: Bumi Aksara. Syukur, Suparman. 2007. Epistermologi Islam Skolastik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Tafsir, Ahmad. 2003, Filsafat Umum. Bandung: Remaja Rosdakarya.
45 BAB III DEMOKRASI DALAM FILSAFAT PENDIDIKAN BARAT DAN PENDIDIKAN ISLAM Siti Aminah, S.Ag., M.Pd.I Ahsanul Haq, M.Ag Mohammad Afiful Hair, M.Pd.I Nur Ilahin, M.Pd Muslimin, M.Pd San Ridwan Maulana, S.SI., S.Pd.I., M.M A. PENDAHULUAN Demokrasi dalam teori klasik adalah pemerintahan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk memerintah. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos adalah rakyat, kratos atau kretein adalah kekuasaan atau berkuasa. Menurut asal kata berarti rakyat berkuasa atau goverment by the people. Kata “rakyat” yang dipahami di zaman Yunani kuno (Athena), berbeda sekali dengan apa yang
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 46 kita pahami saat ini. Bagi Yunani kuno istilah “rakyat” tidak lebih dari sekumpulan manusia dari sebuah polis atau kota kecil. Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyatnya turut serta memerintah melalui perantara wakilnya (pemerintahan rakyat). Pendapat lain menyebut bahwa demokrasi adalah bagian khazanah dalam membuat keputusan secara kolektif. Sistem demokrasi berusaha mewujudkan keinginan bahwa keputusan yang mempengarui perkumpulan secara keseluruhan harus diambil oleh semua anggota dan masing-masing anggota mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembuatan keputusan. Dengan kata lain, demokrasi memiliki prinsip kembar sebagai kontrol rakyat atas proses pembuatan keputusan secara kolektif dan memiliki kesamaan hak dalam mengendalikan hal itu. Demokrasi menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum ploretar, partisipasi politik, kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain. Demokrasi tampaknya terjadi kecenderungan global di mana demokrasi tidak lagi sekedar menjadi wacana intelektual (intellectual discourse), melainkan obsesi politik berbagai negara, khususnya negara-negara berkembang. Indonesia adalah salah satu negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia dan salah satu negara yang menganut sistem demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah negara India dan Amerika Serikat.
47 Dari berbagai pengalaman pemilihan umum dan penerapan demokrasi di negeri-negeri Islam atau di Barat sendiri tampak jelas bahwa pemilu adalah alat penjajahan untuk kepentingan Barat. Sementara berdasarkan pengalaman demokrasi di negera-negera Islam bisa diambil pelajaran bahwa demokrasi hanya mengantarkan perubahan rezim, bukan perubahan pada sistem. Jalan demokrasi ini demikian masif ditawarkan dan dipaksakan Barat di negeri-negeri Islam sebagai sebuah solusi atas berbagai krisis yang melanda. Demokrasi memuluskan liberalisasi ekonomi sebagai alat penjajahan Barat untuk merampok kekayaan alam negeri Islam. Demokrasi juga sebagai alat untuk mengokohkan boneka Barat dan melegitimasi penjajahan mereka atas dunia Islam. Dalam dunia pendidikan tidak akan lepas dari kajian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan merupakan suatu bidang studi yang banyak mendapatkan perhatian dari kalangan ilmuwan. Hal ini dikarenakan filsafat pendidikan memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dan mampu menyelesaikan masalah yang kompleks dalam kehidupan sehari-hari. Pada faktanya, konsep filsafat pendidikan tidak hanya diambil dari Barat melainkan Islam juga memiliki konsep filsafat pendidikan. Baik filsafat pendidikan Barat maupun filsafat pendidikan Islam, keduanya memiliki andil sebagai acuan pelaksanaan di dunia pendidikan. Tentunya keduanya memiliki persamaan dan perbedaan yang dapat dibandingkan dan ditelaah lebih dalam. Dalam perbandingan kedua filsafat tersebut, dapat diambil implikasinya dalam dunia pendidikan. Dalam konteks Indonesia, penerimaan nilai-nilai yang dianggap asing terjadi melalui prinsip asimilasi dengan nilai
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 48 lokal. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai lokal tersebut merupakan kepribadian dasar bangsa Indonesia yang mengacu pada pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, proses asimilasi nilai-nilai universal tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai lokal karena bagi bangsa Indonesia, kebhinnekaan tunggal ika adalah merupakan konsep yang mengandung nilai- nilai demokrasi juga. Jadi, untuk menginternalisasikan nilai-nilai demokrasi bagi bangsa Indonesia bukan suatu rintangan karena bangsa Indonesia sejak dari berdirinya sampai hari ini, memang dibangun atas dasar unity in diversity. Dalam konteks pendidikan Islam, nilai-nilai demokrasi tersebut adalah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, khususnya mengenai ketiga jenis nilai-nilai demokrasi, yaitu: kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Ketiga jenis nilai tersebut mempunyai prinsip yang sama dengan pendidikan Islam. Dengan demikian, nilai-nilai demokrasi tidak menjadi asing bagi orang Islam. Bahkan internalisasi nilai-nilai demokrasi akan semakin indah ketika disandingkan dengan kedua sistem nilai tersebut, yaitu sistem nilai ke-Indonesiaan dan sistem nilai Islam. Karena itu, perlu kajian terkait demokrasi dalam filsafat Pendidikan Barat dan Pendidikan Islam. B. Hakikat Demokrasi. Demokrasi menyangkut aturan manusia, aturan majelis, aturan partai, aturan umum, kediktatoran kaum ploretar, partisipasi politik, kompetisi para elite dalam meraih suara, multipartai, pluralisme sosial dan politik, persamaan hak, kebebasan berpolitik dan sipil, sebuah masyarakat yang bebas, ekonomi pasar bebas, dan lain-lain. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat, dilaksanakan langsung
49 oleh mereka atau oleh wakil terpilih dalam sistem pemilu yang bebas. Definisi lain demokrasi adalah partisipasi rakyat. Demokrasi bertalian dengan hubungan antara penguasa dan rakyat, dalam pengertian sejauh mana peran serta rakyat dalam menetapkan kekuasaan pemerintah di dalam suatu negara, di satu sisi berhadapan dengan hak-hak dan kekuasaan pemerintah terhadap rakyat pada sisi lain. Artinya, hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Demokrasi juga diasosiasikan suatu bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan penting dalam pemerintahan atau garis kebijakan di belakang keputusan-keputusan tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya dapat berlangsung jika disetujui secara bebas oleh mayoritas masyarakat dewasa yang berada dalam posisi diperintah. Sistem politik yang demokratis adalah di mana kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihanpemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Demokrasi bermakna variatif dan bersifat interpretatif. Kita mengenal berbagai tipologi demokrasi. Setiap negara berhak mengklaim sebagai negara yang demokratis meskipun nilai dan praktik politik kekuasaanya jauh dengan prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi juga bersifat evolutif dan dinamis, demokrasi bukan konsep yang statis. Demokrasi selalu mengalami perubahan, baik bentuk formalnya maupun substansinya sesuai dengan konteks dan dinamika sosio-historis di mana konsep demokrasi
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 50 lahir dan berkembang. Demokrasi juga berkembang secara evolutif, secara perlahan tapi pasti. Konsep dan implementasi tidak harus sesuai dengan demokrasi pada zaman Yunani kuno. Demokrasi semakin berkembang di Barat seiring lahirnya gerakan renaisans pada abad XIV dan gerakan reformasi pada abad ke XVI sampai XVII. Gerakan Renaisanse melahirkan gagasan-gagasan demokrasi dengan perjuanganya menentang kekuasaan gereja yang absolut yang mengatasnamakan agama, desakralisasi gereja, memperjuangkan kebebasan beragama, kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat dan mempelopori terbentuknya negara bangsa. Gerakan reformasi melahirkan penemuan baru tentang teknologi yang sangat bermanfaat bagi kaum intelektual untuk menyebarkan gagasan intelektualnya dan konsep demokrasi. Pemerintah di negara demokrasi juga mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti dalam Teori Demokrasi Dewey (1916/1996) mengatakan bahwa demokrasi adalah model kehidupan sosial dan tidak hanya berbicara soal politik an sich. Demokrasi dalam implementasinya membutuhkan peran dan kerja sama semua pihak, seperti institusi sosial, lembaga politik, ekonomi, lembaga pendidikan, saintis, lembaga agama artistik dan semu warga dalam sebuah negara. Inilah demokrasi dalam sudut yang komprehensif
51 dan bersifat integratif konektif antara yang satu dengan yang lainnya. Makna demokrasi adalah sangat luas dan tidak hanya menyoal soal pesta politik saja, Dewey meyakinkan bahwa untuk mewujudkan demokrasi perlu peran serta masyarakat, termasuk juga lembaga pendidikan. Dalam bukunya berjudul “freedom and culture” Dewey memperkenalkan bahwa demokrasi membutuhkan free speech, free press, free assembly, and an education system that encourages inquiry - a scientific attitude. Yaitu kebebasan berbicara, berkumpul/komunitas, sistem pendidikan yang mendorong terhadap kepribadian ilmiah. Beberapa tokoh barat mendefinisikan demokrasi pada tingkat yang paling dasar, diantaranya (Schumpeter 1942) menyebutkan bahwa sistem demokrasi dapat didefinisikan dalam istilah prosedural sebagai 'pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan politik di mana individu memperoleh kekuatan untuk memutuskan melalui perjuangan kompetitif untuk pemungutan suara rakyat. Memperluas definisi ini, Dahl (1971) mengidentifikasi tujuh kriteria utama yang penting untuk demokrasi, atau apa yang lebih suka disebut sebagai 'polyarchy'. Ini termasuk: 1. Kontrol atas keputusan pemerintah tentang kebijakan yang secara konstitusional dipegang oleh pejabat terpilih; 2. Pemilu yang relatif sering, adil, dan bebas; 3. Hak pilih orang dewasa universal hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan publik; 4. Kebebasan berekspresi; 5. Akses ke sumber informasi alternatif yang tidak dimonopoli oleh pemerintah atau kelompok tunggal lainnya;
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 52 6. Kebebasan berserikat (yaitu hak untuk membentuk dan bergabung dengan asosiasi otonom seperti partai politik, kelompok kepentingan, dan lain-lain). Secara mendasar, definisi demokrasi formal Dahl mencakup kebebasan sipil yang seharusnya. Pada prinsipnya menjamin bahwa proses demokrasi bersifat inklusif, bebas dari penindasan dan memungkinkan warga negara berpartisipasi secara terinformasi dan otonom. Namun, fokus dari definisi ini masih dalam kontestasi atau proses pemilihan itu sendiri. Untuk waktu yang lama, masyarakat internasional juga cenderung menempatkan keyakinan yang luar biasa akan pentingnya pemilihan yang menentukan dan apa yang dapat mereka capai untuk proses demokratisasi. Ada asumsi implisit bahwa pemilihan tidak hanya sekedar batu pondasi tapi juga generator kunci dari waktu ke waktu reformasi demokratis lebih lanjut. Dalam perspektif sejarah Bryan S. Roper, penulis buku berjudul Sejarah Demokrasi: Interpretasi Marxis dengan Geoff Kennedy, Universitas Durham dalam buku barunya, Bryan Roper menyajikan sebuah catatan Marxis mengenai sejarah demokrasi untuk mengidentifikasi, membayangkan, dan mengklarifikasi alternatif demokratis potensial ke dunia yang didominasi oleh kapitalisme liberal dan Amerika Serikat. Analisis historis materialis tentang demokrasi, Roper menunjukkan kekuatan sosial, ekonomi dan politik yang telah mendorong kemunculan dan perkembangan bentukbentuk utama demokrasi di masa lalu dan membuat kita lebih siap untuk berpartisipasi dalam perjuangan menuju dunia yang lebih demokratis di masa depan. Oleh karena itu, untuk memahami sejarah demokrasi agar lebih efektif berjuang untuk alternatif bentuk demokrasi representatif
53 kapitalis yang mendominasi masa kini. Alternatif ini ditemukan dalam tradisi demokrasi partisipatif sosialis yang menggabungkan unsur- unsur demokrasi Athena dan perwakilan, sementara mentransendensikan mereka supaya memfasilitasi partisipasi langsung mayoritas warga di pemerintahan dari masyarakat. Roper menjelaskan ide Marxisme yang signifikan terhadap sejarah pembentukan negara dan kelas di Barat termasuk Athena, Roma, Eropa pada Abad Pertengahan; revolusi borjuis di Inggris, Amerika dan Prancis; Eropa antara revolusi tahun 1848 dan Komune Paris tahun 1871, dan perkembangan bentuk-bentuk demokrasi sosialis partisipatif yang terinspirasi Marx pada abad ke-20. Sejarah yang agak rumit disajikan kepada para pembaca dalam prosa yang sangat jelas dan banyak perhatian difokuskan pada perjuangan yang memainkan peran penting dalam sejarah demokratisasi. Dalam Islam, demokrasi disebut dengan Istilah syura, berasal dari kata kerja syawara - yusyawiru yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Ada bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata kerja syawara adalah asyara (memberi isyarat), tasyawara (berunding, saling bertukar pendapat), syawir (meminta pendapat, musyawarah) dan mustasyir (meminta pendapat orang lain). Syura atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Abdul Ghani Ruhhal dalam bukunya Al-Islamiyunûn wa sarab al-Dimuqrathi (Aktifis Islam Dan Fatamorgana Demokrasi) mendefinisikan kekuasaan rakyat oleh rakyat, artinya adalah rakyat sumber kekuasaan. Ia menyebutkan bahwa orang pertama yang mencetuskan demokrasi
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 54 adalah Plato. Lalu ia menjelaskan bahwa sumber kepemimpinan adalah kehendak publik. Definisi seperti ini juga diungkapkan Muhammad Qutun dalam bukunya “Madzahib Fikriyah Mu’asirah (Konsep Pemikiran Kontemporer), juga oleh penulis buku al-Demoqratiyah fi al-Islam. Abu Nasyr, tokoh fundamentalis ortodoks, dalam bukunya Islam Mengharamkan Demokrasi, mengatakan bahwa demokrasi tidak dapat dipadukan dengan Islam, artinya Islam bertolak belakang dengan demokrasi. Dengan berbagai alasan yang menurut penulis sangat tekstual, berikut ini adalah tiga dari sepuluh alasan Naysr menolak demokrasi: 1. Yang berhak membuat hukum dalam Islam hanya Allah semata yang tiada sekutu baginya karena Allah telah berfirman dalam (QS. Alkahfi ayat 26). 2. Islam tidak dapat dipadukan dengan demokrasi termasuk dalam hal furu’iyyah sebab Islam adalah agama Universal dan meliputi semua aspek kehidupan. (QS.An- Nisa’65). 3. Jika kita memadukan Islam dan demokrasi, kita tidak akan selamat dari siksa Allah. (QS Al-Jatsiyah Ayat 18- 19). Sekitar pertengahan abad ke 19, negara-negara di dunia muslim mendapat kontak atau bersentuhan dengan industri, komunikasi, gagasan politik yang berasal dari barat, terutama Eropa. Kontak dunia muslim dengan barat melahirkan pemikiran-pemikiran baru yang dilontarkan oleh sebagian pejabat muslim yang mempelajari dunia barat, khususnya tentang lembaga dan sistem politik seperti demokrasi.
55 C. Persamaan dan Perbedaan Antara Filsafat Pendidikan Barat dan Islam 1. Persamaan antara Filsafat Pendidikan Barat dan Islam a) Teori Nativisme Teori ini berpendapat bahwa manusia sejak lahir memiliki sifat-sifat pembawaan. Sedangkan perkembangan manusia telah ditentukan oleh sifatsifat pembawaan tersebut. Pendukung teori ini berpendapat bahwa pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam pendidikan kondisi ini disebut pesimisme pedagogis. pembawaan. Dalam pendidikan kondisi ini disebut pesimisme pedagogis. Dasar teori Nativisme adalah: "Tiap manusia itu terjadi dalam perut ibunya dalam masa 40 hari, lalu ia menjadi embrio selama itu pula. Lalu menjadi segumpal daging. Selama itu pula Allah menyuruh meniupkan roh membawa perintah empat perkara yang berhubungan dengan itu meliputi rizki, umur, amalan juga bahagia & celakanya. (H.R. Muslim)" b) Teori Empirisme Teori ini berlawanan dengan teori Nativisme, berpandangan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh lingkungannya atau oleh pendidikan dan pengalaman yang diterimanya. John locke dengan teori Tabularasa mengemukakan, saat lahir pikiran manusia dianggap seperti selembar kertas kosong atau lempeng lilin yang licin. Kertas kosong atau
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 56 lempeng lilin tersebut mampu menggambar datadata yang ditangkap indera. Implikasinya, pengatahuan manusia dapat diperoleh melului pengalaman yang dimilikinya. Dengan demikian, seorang anak dapat diarahkan ke arah baik ataupun buruk. Kondisi ini dalam pendidikan disebut optimisme pedagogis. c) Teori Konvergensi Teori ini merupakan perpaduan antara teori Nativisme dan Empirisme. William Stern mengemukakan bahwa baik pembawaan maupun lingkungan, keduanya sangat berpengaruh dalam perkembangan anak. Pendukung lain teori ini adalah Ibnu Miskawaih. Melalui Filsafat Etikanya membagi manusia pada tiga golongon: Golongan manusia yang baik menurut tabiatnya, Golongan manusia yang jahat menurut tabiatnya dan Golongan manusia yang pada fitrahnya termasuk dalam golongan pertama dan kedua. Manusia yang termasuk dalam golongan ini dapat menjadi baik ataupun jahat dikarenakan pengaruh pendidikan. Oleh karenanya, baik pembawaan maupun lingkungan sangat berpengaruh pada perkembangan manusia. Ahli filsafat lain, Abu Nashr Al-Farabi menjelaskan secara gamblang bagaimana pentingnya pendidikan. Menurutnya, manusia memiliki berbagai potensi antara lain ada yang memiliki tabiat jelek, kurang pandai dan akhlak yang baik. Terhadap orang yang jahat, hendaknya diberikan keteladanan. Terhadap orang yang kurang pandai, perlu diberikan pendidikan secara terus menerus.
57 Sedangkan terhadap orang yang memiliki akhlak yang baik, maka hendaknya ajarkan berbagai ilmu pengetahuan sesuai dengan tingkatan perkembangan pengetahuannya. Sejalan dengan dasar teori Empirisme yang menyebutkan bahwa sejak lahir anak telah memiliki potensi-potensi fitrah. Potensi fitrah yang dimiliki anak antara lain berupa fisik, naluri, panca indera, akal, hati nurani dan agama. Maka potensi-potensi yang dimiliki manusia harus terus dikembangkan. Seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara mendukung teori Konvergensi melalui konsepnya Tut Wuri Handayani. Namun, terlebih dulu perlu diketahui keseluruhan konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara antara lain: − Ing Ngarso sung tulodo. Ing ngarso dalam bahasa Jawa berarti di depan, sung berarti memberi, sedangkan tulodo berarti teladan. Implikasinya, jika seorang pendidik berada di depan, maka diharapkan pendidik memberi teladan yang baik terhadap peserta didiknya. − Ing madyo mangun karso. Ing madyo juga berasal dari bahasa Jawa berarti di tengah, mangun berarti membangun sedangkan karso berarti kehendak atau kemauan. Implikasinya, jika saat pendidik berada di tengah anak didiknya, maka diharapkan pendidik dapat mendorong semangat belajar mereka. − Tut wuri handayani. Konsep tut wuri handayani inilah yang relevan dengan teori Konvergensi.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 58 Istilah Tut Wuri Handayani berasal dari bahasa Jawa, tut wuri berarti mengikuti dari belakang, sedangkan handayani berarti mendorong, memotivasi atau membagkitkan semangat. Dengan pemaknaan tersebut, maka implikasi dalam pendidikan adalah terkait perkembangan anak perlu diperhatikan pembawaan, bakat maupun potensi-potensi yang dimiliki anak sejak lahir. Selanjutnya, hal-hal yang dimiliki anak tersebut perlu dikembangkan melalui motivasi yang ada di lingkungan sekitar anak. 2. Perbedaan antara Filsafat Pendidikan Barat dan Islam a. Antoposentris-Theosentris Diketahui filsafat pendidikan Barat terpengaruh oleh peradaban Yunani. Sebagai indikasi, peradaban Yunani meninggalkan dua tradisi yang sangat berpengaruh pada pemikiran Barat. Pertama, kepercayaan terhadap kemampuan akal. Sedangkan kedua, pemisahan agama dari segala ilmu pengetahuan. Kedua tradisi tersebut mulai berkembang saat Renaissance. Karenanya, agama khususnya Tuhan tidak memiliki keterkaitan erat dalam dunia pendidikan (antoposentris). Berbeda dengan Filsafat Pendidikan Barat, Filsafat Pendidikan Islam memiliki konsep tujuan yang khas dan terkait erat dengan Tuhan. Konsep yang utama adalah tentang tujuan pendidikan Islam. Pendidikan merupakan proses pemberdayaan manusia menuju kedewasaan dalam rangka menjalankan fungsi kemanusiaan yang diemban manusia sebagai seorang hamba ('abd) dihadapan Khaliq-nya dan sebagai
59 pemelihara (khalifah). Tujuan pendidikan Islam menurut Hamka antara lain mencari ridha Allah, mewujudkan akhlak yang mulia dan menjadikan peserta didik mampu menjadi individu yang berguna bagi masyarakat. Sejalan dengan Hamka, terdapat tujuan mencari ilmu yang dikemukakan oleh Syafique Ali Khan yaitu untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Ia memberi contoh Nabi Daud berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dalam konsep ini, kita dianjurkan mencari ilmu bukan untuk berselisih atau dikagumi orang lain. Namun, tujuannya adalah agar memperoleh ilmu yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya tujuan akhir pendidikan menurut Ibnu Sina adalah mencapai kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat. Dari beberapa uraian tujuan di atas terdapat keterkaitan erat proses pendidikan dengan Tuhan (theosentris). Keterkaitan pendidikan dengan Tuhan juga dikenal dengan istilah ibadah. Lebih tepatnya ibadah memiliki keterkaitan erat dengan ilmu. Ali r.a. berkata: Pernyataan Ali r.a. di atas menunjukkan kesempurnaan ibadah manusia tergantung pada ilmu yang dimiliki. Hal ini berarti, tidak hanya nilai ibadah sebagai tujuan memperoleh ilmu, tetapi ilmu juga penting dalam menjalankan ibadah. Selanjutnya dapat penulis simpulkan, baik pendidikan Barat maupun Islam memberikan transfer of knowledge. Namun, pendidikan Islam memiliki nilai lebih yaitu merupakan sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Tepatnya, suatu sistem yang ditata di
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 60 atas fondasi keimanan dan kesalehan. Sekalipun pendidikan di Barat mengabaikan agama tetapi dalam realita Barat sangat menerapkan konsep kejujuran, kedisiplinan dan demokrasi, bahkan telah membudaya di kalangan peserta didik mereka. b. Berdasarkan Hasil Pikir Manusia-Berdasarkan Wahyu Konsep Filsafat Pendidikan Barat berdasarkan pada pemikiran filosofis nalar manusia. Sebagai bukti tujuan pendidikan yang dikemukakan oleh Sokrates yaitu untuk merangsang penalaran cermat dan disiplin mental. Sedangkan konsep Filsafat Pendidikan Islam dilandasi oleh wahyu. Wahyu tersebut terdiri dari al- Qur'an sebagai sumber dasarnya, sedangkan hadis sebagai sumber operasionalnya. Selanjutnya dikembangkan berupa ijtihad, yakni mengoptimalkan kemampuan akal manusia untuk memahami dan mengambil kebijaksanaan terkait segala masalah hidup manusia. c. Ilmu Pengetahuan-Agama Telah dijelaskan pada pemaparan sebelumnya, di Barat terjadi pemisahan ilmu pengetahuan dengan agama. Sedangkan Islam tetap menyatukan ilmu pengetahuan dengan agama. Mulai tahun 19-an hingga sekarang di Amerika Serikat dan Eropa Barat terjadi perbincangan tentang ilmu pengetahuan dan kitab suci. Ian G. Barbour memetakan hubungan antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi empat tipologi: Konflik, Independensi, Dialog dan Integrasi. Pertama, Tipologi Konflik. Tipologi ini menyatakan, ilmu pengetahuan dan agama itu saling
61 bertentangan. Pendukung Tipologi Konflik adalah kelompok Materialisme Ilmiah dan Literalisme Kitab Suci. Bagi kelompok Materialisme Ilmiah, ilmu pengetahuan memiliki sifat objektif, terbuka dan progresif, sedangkan tradisi keagamaan bersifat subjektif, tertutup, tidak kritis dan sangat sulit berubah. Begitu pula kelompok Literalisme Kitab berpendapat bahwa teori ilimah sangat mengedepankan filsafat materialisme, sedangkan perintah moral dari Tuhan direndahkan. Kedua, Tipologi Independensi. Tipologi ini berpandangan Ilmu pengetahuan dan agama berada dalam tempat berbeda. Makatidak perlu ada konflik. Ketiga, Tipologi Dialog. Tipologi ini menekankan persamaan secara metodologis dan konseptual antara ilmu pengetahuan dan agama. Persamaan metodologis misalnya, dalam hal cara (objektivitas dan subjektivitas). Data ilmiah yang menjadi dasar ilmu pengetahuan juga melibatkan unsur-unsur subjektivitas. Terbukti saat asumsi-asumsi teoritis yang digunakan dalam proses pemilahan, pelaporan dan penafsiran terhadap apa yang dianggap data merupakan subjektivitas. Hal ini juga terdapat dalam agama. Persamaan konseptual, seperti data agama terdiri dari pengalaman keagamaan, ritual dan kitab suci. Sedangkan keempat, Tipologi Integrasi. Tipologi ini berusaha mencari titik temu antarailmu pengetahuan dan agama. Dari penjelasan di atas, terdapat perbedaan keras terkait hubungan ilmu pengetahuan dengan agama. Secara umum FilsafatPendidikan Barat memisahkan
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 62 ilmu pengetahuan dengan agama. Sedangkan Filsafat Pendidikan Islam merupakan kebalikan dari Filsafat Barat. Evaluasi Dilakukan oleh Diri dan Orang LainEvaluasi Dilakukan olehDiri, Orang lain dan Tuhan. Di dunia Barat, evaluasi dilakukan oleh Diri dan orang lain. Sedangkan di dalam Islam, disamping diri sendiri dan orang lain, Allah pun senantiasa menilai segala aktivitas hidup manusia. Konsep evaluasi ini terdapat dalam Q.S. al-Ankabut ayat 2: Artinya: “Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji lagi?” Hal ini dikarenakan terdapat konsep Islam, di atas orang yang berilmu pasti ada orang yang lebih berilmu. Di atas orang yang lebih berilmu, ada zat yang Maha Tahu (Q.S. Yusuf: 76). Konsekuensinya, Manusia dilarang berlaku sombong, sebab manusia tidak diberi ilmu kecuali hanya sedikit (Q.S. al- Isra': 85). D. Pengaruh Faham Demokrasi Terhadap Pendidikan Zulu (2001) dalam sebuah Summery dalam jurnal internasional mengemukakan hubungan demokrasi terhadap Pendidikan sangat aksiomatis, dan integrative interkonektif, berbagai faktor yang memberikan preposisi atau hubungan yang dapat menentukan pola atau sistem pendidikan, konsep pendidikan. Dan pendidikan menjadi kondisi prasyarat dalam berdemokrasi. Apa sebab pendidikan menjadi instrumen atau alat dalam memperkenalkan dan mempromosikan konsep hetrogenitas dan multiculture. Bahkan Zulu menyatakan bahwa Negara Jerman, Itali dan bagian Afrika Utara menganggap bahwa pendidikan merupakan sifat yang inheren dan menjadi ideologi yang sangat urgen. Zulu
63 mengatakan bahwa education has the competence to promote these fundamental values artinya bahwa pendidikan adalah sebuah instrumen yang kompeten terhadap pembelajaran nilai-nilai sebuah demokrasi, dimana para peserta didik diajarkan nilai demokrasi seperti merdeka dalam menentukan pilihan, hak dan keadilan, kebenaran dan seterusnya. Konsep demokrasi dalam pendidikan, Dewey memiliki pandangan yang cukup mashur tentang pengertian masyarakat demokratis, sebagaimana demokrasi sangat berhubungan dengan pendidikan. Bagaimana kemudian pendidikan memiliki fungsi sosial, bahwa sekelompok masyarakat tidak akan berkembang tanpa proses sosial. Dan pendidikan sangat bertalian dengan proses sosial tersebut. Menurut Dewey ada dua cara untuk mengukur nilai dan bentuk kehidupan sosial: 1) the extent in which the interests of a group are shared by all its members, and 2) the fullness and freedom with which it interacts with other groups. Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang ada dalam masyarakat, yang kedua kebebasan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Dua kriteria ini yang dia gunakan dalam membuat sebuah kesimpulan/contoh dalam kehidupan sosial adalah demokrasi. Pengaruh paham demokrasi terhadap pendidikan sangat kuat dan sinergis, bagaikan dua mata uang yang sama. Dalam konteks Indonesia, demokrasi dapat meningkatkan mutu pendidikan, pemikiran ini disampaikan oleh dua tokoh besar Indonesia, Nurcholis Majid dan Amien Rais yang sama-sama memasukkan masalah kesempatan, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu kriteria atau platform politik Indonesia menuju
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 64 demokrasi. Menurut Amien, Keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya. Karena itu kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dapat dipastikan bias berdampak pada kesenjangan kesempatan pendidikan. E. Nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan Melihat pengaruh demokrasi terhadap pendidikan setidaknya demokrasi mengandung nilai-nilai berikut: 1. Nilai kesetaraan (egalitarianisme) 2. Nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi. 3. Nilai perlindungan (protection) 4. Nilai keberagaman (pluralisme) 5. Nilai keadilan (justice) 6. Nilai toleransi 7. Nilai kemanusiaan 8. Nilai ketertiban 9. Nilai penghormatan terhadap orang lain. 10. Nilai kebebasan 11. Nilai penghargaan terhadap kepemilikan. 12. Nilai tanggung jawab 13. Nilai kebersamaan 14. Nilai kemakmuran Karena demokrasi mengandung aneka ragam nilai tersebut, maka demokrasi menempati posisi sangat strategis dalam menyeimbangkan berbagai nilai itu. Maka untuk mengajarkan nilai tersebut di atas maka peran pendidikan sangatlah penting untuk dijadikan lembaga/institusi yang menyampaikan transfering knowledge sehingga demokrasi dapat berpenampilan sebagai "mediator" yang menjadi sarana untuk menengahi berbagai pertentangan nilai dalam kehidupan manusia.
65 F. Penguatan Demokrasi melalui jalur Pendidikan Penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan dalam konteks Indonesia dapat dilakukan sebagai faktor krusial dan investasi modal manusia. Menurut Nurcholis Madjid pendidikan memiliki dua macam dampak positif. Pertama, pendidikan berdampak pada peningkatan kemampuan kerja dengan keahlian dan profesionalisme, sehingga dapat mengantarkan seseorang untuk memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Tinggi rendahnya kualitas dampak pendidikan ini merupakan batu ujian sukses- gagalnya investasi sumber daya manusia atau human resources. Kedua, pendidikan berdampak pada peningkatan kemampuan berpikir dan bertindak rasional. Dengan peningkatan kemampuan ini, seseorang diharapkan bias menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Menyusun informasi secara sistematis dan kritis, menggunakan informasi secara efektif dan bisa mengartikulasikan informasi itu dalam bahasa yang fasih dan kuat. Dengan demikian pendidikan sebenarnya dapat membuka dan memperluas cakrawala berpikir dan memperdalam wawasan di segala bidang kehidupan termasuk juga dalam bidang sosial politik. Jangkauan semua dampak pendidikan ini dapat mendorong perubahan sosial yang lebih besar di dalam masyarakat termasuk dalam peningkatan masyarakat terhadap demokrasi. Nurcholis dan Amien tampaknya menyadari betul terhadap pentingnya pendidikan yang dapat menjadi sumber energi masyarakat dan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali berbagai nilai demokrasi seperti kesetaraan (egalitarianisme), nilai penghargaan terhadap hak-hak asasi, nilai perlindungan (protection), nilai keberagaman (pluralisme), nilai keadilan (justice), nilai
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 66 toleransi, nilai kemanusiaan, nilai ketertiban, nilai penghormatan terhadap orang lain, nilai kebebasan, nilai penghargaan terhadap kepemilikan, nilai tanggung jawab, nilai kebersamaan, nilai kemakmuran. Dalam realitas pendidikan di Indonesia, nilai-nilai demokrasi tersebut telah tercantum dan menjadi 18 nilai pendidikan nasional yang bersumber dari nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan Kementrian Pendidikan. Nilai-nilai tersebut bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Adapun delapan belas nilai tersebut yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Meskipun telah terdapat 18 nilai pembentuk karakter bangsa, tetapi satuan pendidikan dapat menentukan prioritas pengembangannya dengan cara melanjutkan nilai prakondisi yang diperkuat dengan beberapa nilai yang diprioritaskan dari 18 nilai di atas. Ke 18 nilai pendidikan karakter tersebut menurut Kemendiknas, jika diringkas diantaranya sebagai berikut: 1. Agama: nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan aqidah yang bersal dari agama. 2. Pancasila: Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilainilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
67 3. Budaya: tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat tersebut. 4. Tujuan Pendidikan Nasional: Tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas. 5. Undang-undang Republik Indonesia (UURI) no 17 tahun 2007 tentang RPJPN: tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotongroyong, patriotik, dinamis, berbudaya, dan berorientasi iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi) berdasarkan Pancasila dan dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. G. Kesimpulan Dalam kesimpulan ini penulis ingin menghadirkan kembali pendapat Dewey tentang ada dua cara untuk mengukur nilai dan bentuk kehidupan sosial: 1) the extent in which the interests of a group are shared by all its members, and 2) the fullness and freedom with which it interacts with other groups. Yang pertama tingkat kenyamanan dalam masyarakat yang ada dalam masyarakat, yang kedua kebebasan berinteraksi dengan kelompok yang lain. Apakah kedua indikator ini sudah terwujud sebagai syarat suksesi sebuah demokrasi di Indonesia? Yang kedua, Penulis juga ingin mengulang kembali statement dua tokoh besar Indonesia, demokrasi dapat meningkatkan mutu pendidikan, pemikiran ini disampaikan oleh dua tokoh besar Indonesia, Nurcholis
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 68 Majid dan Amien Rais yang sama-sama memasukkan masalah kesempatan, pemerataan, dan peningkatan mutu pendidikan sebagai salah satu kriteria atau platform politik Indonesia menujudemokrasi. Menurut Amien, Keberhasilan pendidikan seseorang sangat ditentukan oleh tingkat sosial ekonominya. Karena itu kesenjangan distribusi pendapatan dalam suatu masyarakat dapat dipastikan bisa berdampak pada kesenjangan kesempatan pendidikan. Filsafat Pendidikan Barat dan Islam sama-sama terpengaruh oleh Filsafat Yunani. Seiring perkembangannya memiliki berbagai aliran yang mampu memberi karakter di dunia pendidikan. Perbedaan yang sangat signifikan antara keduanya adalah Filsafat Pendidikan Islam merupakan proses investasi kemanusiaan yang mengandung nilai ibadah sedangkan dalam Filsafat Pendidikan Barat hanya mengandung proses kemanusiaan dan tidak bernilai ibadah. Namun terlepas dari perbedaan tersebut, baik pendidikan Islam maupun Barat keduanya menjadikan manusia sebagai subjek sekaligus objek pendidikan. Sehingga sangat relevan jika pendidikan harus dilakukan sepanjang hayat manusia (long life education). H.Daftar Pustaka Abu Nashr, al-Imam Muhammad, Islam Mengharamkan Demokrasi (Yogyakarta: Bustan, t.t.) Bacon, Barbara J. Tayor, Education’s role in democracy; the power of pluralism, Etica & Politica / Ethics & Politics, XII, 2010, 1, Daryanto & Suryatri Darmiatun, Implementasi Pendidikan Karakter di Sekolah (Yogyakarta: Gaya Media, 2013)
69 Hornby, A.S., Oxford Advance Learner’s Dictionary (London: Oxford University Press, 2003) Ichsan, Muhammad, Demokrasi dan Syura perfpektif Islam dan Barat, Substantia, Volume 16 Nomor 1, April 2014. Minokal, Alina Rocka, Analysing The Relationship Between Democracy And Development: Defining Basic Concepts And Assessing Key Linkages, Background note (1) prepared for the Wilton Park Conference on Democracy and Development, 23-25 October 2007 Al-Abrasyi, M. Athiyah, Beberapa Pemikiran Pendidikan Islam, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996. Alisjahbana, S. Takdir, Pembimbing ke Filsafat Metafisika, Tk.: Dian Rakyat, 1981. Altwajri, Ahmed O., Academic Freedom in Islam and the West, Islam, Barat dan Kebebasan Akademis Terj. Oleh Mufid, Yogyakarta: Titian Ilahi, 1997. Assegaf, Abd. Rachman, Filsafat Pendidikan Islam: Paradigma Baru Pendidikan Hadhari Berbasis Integratif-Interkonetif, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011. Azra, Azyumardi, Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1998. Bertens, K., Sejarah Filsafat Yunani, Yogyakarta: Kanisius, 1976. Bowen, James, and Peter R. Hobson, Theoris of Education: Studies of Significant Innovation in
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 70 Western Educational Thought, New York: John Wiley Sones, 1974. Dawud, Abu, Sunan Abu Dawud, Juz 4, Kitab: as-Sunnah, No. Hadits: 4716, Kairo, Darul Hadits, 1999. Ellis, Arthur K., Introduction to the Foundations, New Jersey Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1986. Hall, Gene E., Mengajar dengan Senang, Jakarta: PT Indeks, 2008. Haque, M. Atigu,, Wajah Peradaban: Menelusuri Jejak Pribadi-Pribadi Besar Islam, Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998. Hasan, Muhammad Tholhah, Dinamika pemikiran tentang Pendidikan Islam Jakarta: Lantabora Press, 2006. Hatta, Moh., Alam Pikiran Yunani, Jakarta: Tintamas, 1981. Ismail, Faisal, Paradigma Kebudayaan Islam: Studi Kritis dan Refleksi Historis, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996. Isna, Mansur, Diskursus Pendidikan Islam, Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001. Jalal, Abdul Fattah, Asas-Asas Pendidikan Islam, Bandung: Diponegoro, 1988. Jalaluddin dan Abdullah Idi, Filsafat Pendidikan, Jakarta: Gaya Media Pratama,1997. Jalaluddin dan Usman Said, Filsafat Pendidikan Islam: Konsep dan Perkembangan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
71 James, William, The Varieties of Religious Experiences, New York: New American Library, 1958. Kahfi, Achmad, Pikiran, Strategi dan Sistem Pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam Majalah Dinamika: Pembaharuan Pendidikan, Edisi Mei-Juni 1998. Khan, Shafique Ali, Filsafat Pendidikan al-Ghazali: Mengenai Pendidikan, Pengetahuan dan Belajar, Bandung: Pustaka Setia, 2005. Muhaimin, dkk, Kawasan dan Wawasan Studi Islam, Jakarta: Kencana, 2005. Muliawan, Jasa Ungguh, Pendidikan Integratif: Upaya Mengintegrasikan kembali Dikotomi ilmu dan Pendidikan Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005. Murtiningsih, Siti, Pendidikan Alat Perlawanan: Teori Pendidikan Radikal Paulo Freire, Yogyakarta: Resist Book, 2006. Nasution, Harun, Pembaharuan dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1992. Nizar, Samsul, Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka tentang Pendidikan Islam, Jakarta: Kencana, 2008. Poerbakawatja, Soegarda dan Harahap, Ensiklopedi Pendidikan, Jakarta: Gunung Agung, 1982. Purwanto, M. Ngalim, Ilmu Pendidikan: Teoritis dan praktis, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 72
73 BAB IV PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN BARAT Abdullah Syam, S.Psi., M.Pd Luqmanul Hakim, M.Pd Moh Fendy Pradana Putra, M.Pd A. Latar Belakang Ilmu yang mempelajari tentang kemajemukan dewasa ini sering disebut sebagai istilah pendidikan multikultural. Pada prinsipnya, pendidikan multikultural adalah pendidikan yang menghargai perbedaan. Sehingga nantinya perbedaan tersebut tidak menjadi sumber konflik dan perpecahan. Sikap saling toleransi inilah yang nantinya
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 74 akan menjadikan keberagaman yang dinamis, kekayaan budaya yang menjadi jati diri yang patut untuk dilestarikan. Dalam pendidikan multikultural, setiap peradaban dan kebudayaan yang ada berada dalam posisi yang sejajar dan sama. Tidak ada kebudayaan yang lebih tinggi dari kebudayaan yang lain, dialog meniscayakan adanya persamaan dan kesamaan di antara pihak-pihak yang terlibat, anggapan bahwa kebudayaan tertentu lebih tinggi dari kebudayaan yang lain akan melahirkan fasisme, nativisme, dan chauvinism. Pendidikan multikultural berawal dari berkembangnya gagasan dan kesadaran tentang inter-kulturalisme setelah Perang Dunia II. Kemunculan gagasan ini terkait dengan perkembangan politik internasional menyangkut hak asasi manusia, kemerdekaan dari kolonialisme, diskriminasi rasial dan lainnya, juga sebagai imbas meningkatnya pluralitas di negara-negara barat sebagai akibat dari peningkatan migrasi negara-negara yang baru merdeka ke Amerika dan Eropa. Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas barat, diantaranya Kanada, Amerika, Jerman dan Inggris. Amerika serikat didorong oleh tuntutan warga Amerika latin dan Afrika, bahwa warga pribumi dan kelompok marjinal yang menuntut persamaan hak dan kesempatan dalam mengenyam pendidikan. Sementara itu, kaitan pendidikan multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan barat dirasa adanya keterkaitan. Hal ini tak lepas dari aliran filsafat pendidikan barat yang memiliki beragam aliran. Aliran yang dimaksud di kemudian hari dikenal dengan aliran filsafat pendidikan modern seperti progressivisme, essensialisme, perrenialisme dan rekonstruksionisme. Berdasar pada hal itu, tulisan dalam makalah ini berusaha mendeskripsikan pendididikan
75 multikultural dalam perspektif filsafat pendidikan barat yang memiliki beragam aliran. B. Pendidikan Multikultural Multikultural berasal dari dua kata yaitu multi dan kultul, multi artinya banyak dan kultul artinya budaya. Menurut para ahli tentang pengertian pendidikan multikultural yaitu sebagai berikut: 1. Multikultural adalah model pendidikan yang mampu menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan termasuk perbedaan kesukubangsaan dan suku bangsa dalam masyarakat yang multikultur. 2. Azyumardi Azra mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan demi secara keseluruhan. Sedangkan Musa Asy’ari juga menyatakan bahwa pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. 3. James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan (anugerah tuhan). Di mana dengan adanya kondisi tersebut kita mampu untuk menerima perbedaan dengan penuh rasa toleransi. 4. Paulo Freire seorang pakar pendidikan pembebasan mendefinisikan bahwa pendidikan bukan merupakan “menara gading” yang berusaha menjauhi realitas sosial
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 76 dan budaya. Melainkan pendidikan itu harus mampu menciptakan tatanan masyarakat yang terdidik dan berpendidikan, bukan sebuah masyarakat yang hanya mengagungkan suatu kelas sosial sebagai akibat dari kekayaan dan kemakmuran yang diperolehnya. Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi manusia, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang tidak membedakan kelompok, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Istilah pendidikan multikultural dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif, maupun normatif, yang menggambarkan isu-isu dan masalah pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat multikultural. Lebih jauh ia juga mencakup pengertian tentang pertimbangan terhadap kebijakankebijakan dan strategi-strategi pendidikan dalam masyarakat multikultural. Bagian utama pendidikan multikultural adalah kultur. “Kultur” didefenisikan sebagai cara pikir, sikap, perilaku dan nilai yang dijadikan sebagai pandangan hidup dan diakui bersama oleh suatu kelompok masyarakat. Kultur juga dapat dimaknai dengan kebudayaan. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan menjadi kebiasaan bersama oleh sekelompok masyarakat dan diwariskan kepada generasi. Budaya ini terbentuk dari sistem yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa seperti halnya budaya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi manusia sehingga muncul
77 anggapan bahwa bahasa bagian dari budaya yang diwariskan secara genetis. Mutikulturalisme sebenarnya merupakan konsep sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya baik ras, suku, etnis dan agama. Konsep yang memberikan pemahaman bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang dipenuhi dengan budayabudaya yang beragam. Dengan demikian pendidikan multikultural merupakan proses pendidikan yang mengembangkan seluruh potensi manusia dengan berbagai ragam budaya, etnis, agama di dalamnya. C. Sejarah Pendidikan Multikultural Secara historis, pendidikan multikultural muncul pada lembaga-lembaga pendidikan tertentu di wilayah Amerika yang pada awalnya diwarnai oleh sistem pendidikan yang mengandung diskriminasi etnis, yang kemudian belakangan hari mendapat perhatian serius dari pemerintah. Pendidikan multikultural sendiri merupakan strategi pembelajaran yang menjadikan latar belakang budaya siswa yang bermacam-macam digunakan sebagai usaha untuk meningkatkan pembelajaran siswa di kelas dan lingkungan sekolah. Wacana tentang pendidikan multikultural terus berjalan hingga akhir abad ke-20. Pendidikan multikultural saat ini sudah diterapkan di lembaga-lembaga pendidikan di Amerika, terutama untuk pendidikan dasar dan menengah. Kaitannya dengan nilai-nilai kebudayaan yang perlu diwariskan dan dikembangkan melalui sistem pendidikan pada suatu masyarakat, Amerika Serikat memakai sistem demokrasi dalam pendidikan yang dipelopori oleh John
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 78 Dewey. Intinya adalah toleransi tidak hanya diperuntukkan untuk kepentingan bersama akan tetapi juga menghargai kepercayaan dan berinteraksi dengan anggota masyarakat. D. Pengertian Filsafat Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia. Kata philosophia merupakan gabungan dari dua kata: philos dan sophia yang bermakna pengetahuan dan kearifan. Dengan demikian, arti dari kata philosophia adalah cinta pengetahuan. Philos berarti sahabat atau kekasih, sedangkan sophia memiliki arti kebijaksanaan. Atau dengan kata lain, orang yang senang mencari ilmu dan kebenaran. Filsafat juga dapat diartikan dengan cinta akan kebajikan. Dalam pengertian lain yang lebih luas, Louis O. Kattsoff menyebutkan bahwa filsafat merupakan suatu analisis secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah dan penyusunan secara sengaja serta sistematis suatu sudut pandang yang menjadi dasar suatu tindakan. Lebih lanjut Kattsoff mengatakan bahwa lapangan kerja filsafat bukan main luasnya yaitu meliputi segala pengetahuan manusia serta segala sesuatu yang ingin diketahui manusia. Aristoteles mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. Sementara itu, Descartes mengatakan bahwa filsafat merupakan kumpulan segala pengetahuan di mana Tuhan, alam, dan manusia menjadi pokok penyelidikan.
79 E. Filsafat Pendidikan Istilah pendidikan semula berasal dari bahasa Yunani, yaitu paedagogie berarti bimbingan yang diberikan pada anak. Istilah ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan education yang berarti pengembangan atau bimbingan. Dalam bahasa Arab, istilah ini sering diterjemahkan dengan tarbiyah yang berarti pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya pendidikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja terhadap anak didik oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Filsafat pendidikan juga dapat diartikan dengan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan filsafat yang menjiwai, mendasari dan memberikan identitas (karakteristik) suatu sistem pendidikan. Dengan demikian, berfilsafat harus memenuhi syarat-syarat berfikir secara kritis, runtut, menyeluruh (tidak terbatas pada satu aspek) dan mendalam (mencari alasan terakhir) khususnya dalam bidang pendidikan. Pengertian pendidikan secara luas adalah segala sesuatu yang menyangkut proses perkembangan dan pengembangan manusia, yaitu upaya menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai bagi anak didik sehingga nilainilai yang terkandung dalam pendidikan menjadi bagian dari kepribadian anak yang pada gilirannya ia menjadi orang pandai, baik, mampu hidup dan berguna bagi masyarakat.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 80 F. Konsep Filsafat Pendidikan Barat Dalam filsafat pendidikan Barat, ilmu tidaklah muncul dari pandangan hidup agama tertentu dan pendidikan barat diklaim sebagai sesuatu yang bebas nilai, yang dimaksud bebas nilai pada pendidikan Barat adalah bebas dari nilainilai keagamaan dan ketuhanan. Ilmu dalam peradaban Barat tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama akan tetapi dibangun di atas tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Imbas ilmu pengetahuan (serta nilai-nilai etika dan moral) yang diatur oleh rasio manusia yang secara terus menerus berubah. Setidaknya ada lima faktor yang melandasi budaya dan peradaban Barat. Pertama, menggunakan akal untuk segala kehidupan manusia; Kedua, sikap dualitas terhadap realitas dan kebenaran; Ketiga, aspek pandangan hidup sekuler; Keempat, menggunakan doktrin humanisme; Kelima, drama dan tragedi sebagai unsur-unsur yang dominan dalam fitrah dan eksistensi kemanusiaan. Kelima faktor tersebut amat berpengaruh dalam pola pikir para ilmuwan Barat sehingga membentuk pola pendidikan yang ada di Barat. Adapun ilmu yang dikembangkan dalam pendidikan Barat adalah falsafah dibentuk dari sebagai acuan pemikiran mereka, yang akan memunculkan dalam pemikiran bercirikan materialisme, idealisme, sekularisme, dan rasionalisme. Pemikiran ini dapat mempengaruhi konsep, penafsiran, dan makna ilmu itu sendiri. René Descartes misalnya, seorang tokoh filsafat Barat asal Perancis ini telah menjadikan rasio sebagai satu-satunya kriteria dalam mengukur sebuah kebenaran.
81 Saat Yunani Kuno, agama berpengaruh. Namun yang dominan adalah filsafat. Tokohnya saat itu adalah Thales (640-545 SM). Ia mengemukakan esensi segala sesuatu adalah air. Selanjutnya, pada abad pertengahan dunia Barat didominasi dogmatisme gereja. Saat itu pendidikan diserahkan pada gereja, sehingga masa itu disebut masa skolastik. Setelah itu, tiba masa Renaissance yang memisahkan antara ilmu pengetahuan dan agama. Pada masa Renaissanece muncul Bapak Filsafat, Rene Descartes (1596-1650). Ia mempelopori aliran Rasionalisme dengan mengutamakan akal sebagai sumber pengetahuan. Selanjutnya muncul aliran Empirisme dengan pelopornya Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632- 1704). Aliran ini menganggap pengalaman merupakan sumber pengetahuan. Lalu muncul aliran idealisme Transendental dengan tokohnya Imanuel Kant. Aliran ini menganggap pengetahuan merupakan sintesa antara apa yang secara apriori dan aposteriori. Aliran filsafat lain juga muncul yaitu aliran Positivisme yang dipelopori oleh Saint Simon dan dikembangkan oleh Aguste Comte. Dalam aliran ini kebenaran metafisik ditolak. Berikutnya, aliran Positivisme melahirkan aliran yang bertumpu pada hal-hal bersifat materi atau kebendaan yang dikenal dengan aliran Materialisme. Di antara tokohnya adalah Hobbes (1588-1679) dan Karl Marxs (1820-1883). Menurut Hobbes sebagaimana yang dikutip oleh S. Takdir Alisjahbana, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah gerak materi, bahkan baik tanggapan, pikiran maupun perasaan manusia pun merupakan gerak materi.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 82 G. Filsafat Pendidikan Modern Perkembangan selanjutnya, berkembang aliran-aliran filsafat yang yang kita kenal saat ini disebut Filsafat Pendidikan Modern. Beberapa alirannya sebagai berikut: 1. Progressivisme Aliran ini berkembang dipelopori oleh William James (1842-1910). Ia berpendapat teori merupakan alat untuk memecahkan masalah dalam pengalaman hidup manusia. Sedangkan tokoh lainnya adalah John Dewey, pemikirannya terkait pendidikan adalah sekolah merupakan model masyarakat demokratis yang berbentuk kecil. Di dalam sekolah peserta didik belajar dan mengaplikasikan beberapa keterampilan untuk hidup dalam masyarakat demokrasi. Mereka mengalami berbagai pengalaman sehingga mampu mengahadi realitas dunia luar. Jika implikasinya kita kaitkan kurikulum, maka kurikulum harus terbuka, disesuaikan dengan kebutuhan lokal dan berpusat pada pengalaman. 2. Essensialisme Aliran ini dirintis oleh William C. Bagly (1874-1946). Dalam pandangan aliran ini, pengetahuan bersifat esensial bagi tiap individu agar ia dapat hidup yang produktif. Fungsi utama sekolah adalah untuk mentransfer kebudayaan dan warisan budaya kepada peserta didik dan generasi berikutnya. Implikasinya dalam proses pembelajaran perlu memperhatikan psikologi dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. 3. Perennialisme Aliran ini menentang aliran Progresivisme tentang perubahan dan sesuatu yang baru. Menurut
83 Muhammad Noor Syam aliran ini sebagai regressive road culture, maksudnya jalan kembali atau mundur pada kebudayaan yang lama dikarenakan melihat krisis budaya di masa sekarang. Untuk memberikan solusi terhadap krisis yang dihadapi, harus kembali kepada kebudayaan masa lampau yang dianggap ideal. Oleh karenanya, pendidikan memiliki peranan sangat penting. 4. Rekonstruksionisme Aliran ini merupakan kelanjutan dari aliran progresivisme. Menurut Arthur sebagaimana yang dikutip oleh Abd. Rachman Assegaf, pengikut aliran ini menganggap progresivisme hanya memperhatikan permasalahan masyarakat pada saat itu saja padahal ada yang lebih dibutuhkan pada masa kemajuan teknologi, yaitu rekonstruksi masyarakat secara menyeluruh. Terkait pendidikan, aliran ini berpandangan bahwa sekolah harus mengarahkan perubahan (rekontruksi) tatanan sosial saat ini. Sebagaimana teknologi, seiring waktu mengalami kemajuan, maka pendidikan harus mengimbangi kemajuan tersebut. Setelah memahami berbagai aliran dan pemikiran dalam sejarah perkembangan Filsafat Pendidikan Barat di atas, dapat disimpulkan bahwa Filsafat Pendidikan Barat lebih menekankan pada pendidikan yang berkarakteristik progresif, mengutamakan nalar dan memperhatikan peserta didik dengan mengenalkan kebudayaan yang ada dilingkungan.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 84 Karakteristik tersebut tertuang dalam aliran-aliran filsafat Barat, terutama aliran Filsafat Pendidikan Barat yang sangat berpengaruh pada dunia pendidikan: a. Realisme. Pengaruhnya dalam pendidikan adalah kebenaran terdapat pada alam semesta. b. Empirisme, pengaruhnya adalah perlu dilakukan kajian dan penelitian terhadapnya berupa pengembangan sains. c. Idealisme. Pengaruhnya, pendidikan dilaksanakan untuk mempertajam kemampuan intelektual dan mewujudkan perilaku yang baik generasi bangsa. d. Materialisme. Pendidikan memberi motivasi hidup dalam meraih kesuksesan di dunia. e. Progresivisme. Pengaruhnya adalah pendidikan senantiasa mengalami perkembangan. Sebab "kebenaran" merupakan sesuatu yang berhasil di satu tempat dan waktu, kalau pun hal itu berhasil, mungkin akan tidak berhasil di lain waktu dengan variable yang berbeda. f. Esensialisme. Pengaruhnya, individu tidak akan kering dari budaya yang di sekitar. Maka individu akan peka terhadap kondisi lingkungannya dan mampu melestarikannya. g. Perenialisme. Pengaruhnya adalah pendidikan merupakan persiapan untuk hidup. Untuk menghadapi hidup. perlu mengerahkan kemampuan rasional. h. Rekonstruksionisme, Pengaruhnya, sangat penting dalam evaluasi atau perbaikan lanjutan terhadap pendidikan demi kemajuan bangsa dan negara.
85 H.Kesimpulan Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendidikan multikultural merupakan respons terhadap perkembangan keragaman populasi manusia, sebagaimana tuntutan persamaan hak bagi setiap kelompok. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan yang tidak membedakan kelompok, seperti gender, etnis, ras, budaya, strata sosial, dan agama. Sementara itu, tujuan pendidikan multikultural adalah penanaman prinsip saling memahami dan menghormati antar berbagai budaya peserta didik agar konflik yang terjadi disebabkan perbedaaan budaya, etnis dan agama dapat diminimalisir. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan keadilan sosial dan persamaan hak dalam pendidikan. Perbedaan-perbedaan pada diri manusia harus diakui dalam pendidikan multikultural sehingga setiap orang diberi kesempatan dan pilihan untuk mendukung dan memperhatikan satu atau beberapa budaya, misalnya sistem nilai, gaya hidup, atau bahasa. Pendidikan harus berpedoman pada prinsip keseimbangan, keterbukaan, dinamis, fleksibel, situasional dan kondisonal, demokratis, manusiawi, rasional professional dan kualitatif. Dalam pemikiran filsafat barat, pendidikan multikultural juga diterapkan di negara-negara yang menganut konsep demokratis seperti Amerika Serikat dan Kanada. Mereka telah melaksanakannya khususnya dalam upaya melenyapkan diskriminasi rasial antara orang kulit putih dan kulit hitam, yang bertujuan memajukan dan memelihara integritas nasional.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 86 Pendidikan multikultural merupakan pendidikan khas barat, di antaranya Kanada, Amerika, Jerman dan Inggris. Amerika serikat didorong oleh tuntutan warga Amerika latin dan Afrika, bahwa warga pribumi dan kelompok marginal yang menuntut persamaan hak dan kesempatan dalam mengenyam pendidikan. I. DAFTAR PUSTAKA Ali Maksum, Pengantar Filsafat; Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisasi (Yogyakarta: Ar Ruzz Media). Alisjahbana, S. Takdir. 1981. Pembimbing ke Filsafat Metafisika Tk.: Dian Rakyat. Asy’ari, Musa. 2004. Pendidikan Multikultural dan Konflik Bangsa. Yogyakarta: http://kompas.com/ kompascetak/0409/03/opini/1246546). Azra, Azyumardi. 2000. Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu Badaruddin, Kemas. 2009. Filsafat Pendidikan Islam; Analisis pemikiran Al Attas. Yogyakarta Pustaka Pelajar. Banks, James. 1993. Multicultural Education: Historical Development, Dimension, and Practice,USA: Review of Research in Education. Bertens, K. 1976. Sejarah Filsafat Yunani Yogyakarta: Kanisius. Ellis, Arthur K. 1986. Introduction to the Foundations New Jersey Englewood Cliffs: Prentice Hall.
87 Freire, Paulo. 2000. Pendidikan Pembebasan. Jakarta: LP3S. Hall, Gene E. 2008. Mengajar dengan Senang Jakarta: PT Indeks. Hartono & Hasyim. 2003. Pendidikan Multikultural di Sekolah. Surakarta: UPT penerbitan dan percetakan UNS. Hatta, Moh. 1981. Alam Pikiran Yunani Jakarta: Tintamas. Hilmy. 2003. Menggagas Paradigma Pendidikan Berbasis Multikulturalisme Jurnal Ulumuna. Mataram: STAIN. Vol. VII. Edisi 12. No. 12 (Juli-Desember). Kattsof, Louis. 1995. Pengantar Filsafat, terj. Soejono. Yogyakarta: Tiara Wacana. Maksum, Ali. Pengantar Filsafat; Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisasi. Yogyakarta: Ar Ruzz Media. Manan, A. Muhazar. Syah Putra, Rahmad. & Salasiyah, Cut Intan. 2020. “Banda Aceh as a Civilized City Model,” Jurnal Peuradeun 8 (2). Naquib al-Attas, Syed Muhammad. 1984. Konsep Pendidikan Dalam Islam. Bandung: Mizan. Rosyada, Dede. 2004. Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Kencana), 39- 40. Sadullah, Uyoh. 2003. Pengantar Filsafat Pendidikan Bandung: Alfabeta.
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 88 Surakusumah, Wahyu. 2009. Pendidikan untuk Pembangunan berkelanjutan (ESD). Syam, Muhammad Noor. 1986. Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila Surabaya: Usaha Nasional. William, James. 1958. The Varieties of Religious Experiences New York: New American Library.
89 BAB V PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT PENDIDIKAN ISLAM Ulfah Hayati Muzayanah, S.Ag., M.Ag Muhammad Abdul Aziz, S.Pd,I., M.A Nur Endah Mahmudah, M.Pd Rameli, S.E, M.A A Saefullah, S.Pd.I., M.Pd Muhammad Amal Faichan, M.Pd A. Latar Belakang Masalah Di era multikulturalisme dan pluralisme, Pendidikan Islam sedang mendapat tantangan karena ketidakmampuannya dalam membebaskan peserta didik keluar dari eksklusifitas beragam. Wacana kafir, iman. Muslim dan non muslim, surga neraka sering kali menjadi bahan pelajaran di kelas yang selalu didoktrinasi. Paradigma Pendidikan Islam yang
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 90 eksklusif doctrinal ini telah menciptakan kesadaran untuk memandang agama lain secara amat berbeda, bahkan bermusuhan. Kondisi inilah yang menjadikan Pendidikan Islam sangat eksklusif dan tidak toleran. Padahal di era ini Pendidikan Islam harus melakukan reorientasi filosofis paradigmatic tentang bagaimana membentuk kesadaran peserta didiknya berwajah inklusif dan toleran. B. Pendidikan Islam Multikultural 1. Pengertian Pendidikan Islam Pendidikan adalah sebuah aktivitas yang memiliki maksud tertentu yang diarahkan untuk mengembangkan individu sepenuhnya. Kosep Pendidikan Islam tidak dapat sepenuhnya tanpa memahami penafsiran Islam tentang pengembangan individu sepenuhnya. Sedangkan Pendidikan Islam adalah usaha yang diarahkan kepada pembentukan kepribadian anak yang sesuai dengan ajaran Islam atau suatu upaya dengan ajaran Islam, memikir, memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam serta bertanggungjawab terhadap nilai-nilai Islam. Jadi Pendidikan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan untuk memberi didikan dengan berdasarkan nilai-nilai Islam. Mendidik mempunya value yang tinggi dibandingkan dengan mengajarkan sesuatu atau transfer of knowledge. 2. Pengertian Multikultural Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing
91 yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (politics of recognition) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan Banyak ahli berbeda dalam mengartikan multikulturalisme. Menurut Parsudi Suparlan berarti kebudayaan yang dilihat dari fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia dalam pengertian lain dijelaskan bahwa multikulturalisme pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dalam diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas dan multicultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa multikulturalisme dalam konteks kebangsaan dapat memahami dan mengakui adanya perbedaan dan kemajemukannya mulai dari suku, ras, agama dan kepercayaannya. 3. Pengertian Pendidikan Islam Multikultural Pendidikan multikultural secara etimologis berasal dari dua term yakni pendidikan dan multikultural. Pendidikan dapat diartikan sebagai proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Sedangkan istilah multikultural sebenarnya kata dasar yang mendapat awalan. Kata dasar itu adalah kultur yang berarti kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan sedang awalnya adalah multi yang berarti banyak,
Filsafat Pendidikan Islam dan Barat 92 ragam, aneka, dengan demikian multikultural berarti keragaman budaya sebagai aplikasi dari keragaman latar belakang seseorang. Pendidikan multikulturalisme secara umum berarti “pandangan atau paham akan keragaman budaya dan perilaku yang disebabkan perbedaan ras, agama, dan struktur sosial”. pada hakikatnya memiliki kesimpulan bahwa pendidikan multikultural adalah konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membeda-bedakan apapun agamanya, apapun jenis warna kulitnya dan dari mana ia berasal. Semua itu tidak boleh menghambat pembelajaran sehingga cita-cita dan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Jadi pengertian pendidikan Islam multikultural konsep pendidikan yang memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa membeda-bedakan apapun agamanya, apapun jenis warna kulitnya dan dari mana ia berasal dengan dilandasi nilai-nilai Islam. C. Hakikat Filsafat Pendidikan Islam 1. Pengertian Filsafat Perkataan filsafat berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, yaitu “Philos” dan “Sophia”. Secara etimologis, philos berarti cinta sedangkan sophia berarti kebijaksanaan atau kepahaman yang mendalam. Jadi pengertian filsafat menurut bahasa adalah “cinta terhadap kebijaksanaan”. Berfilsafat berarti berfikir secara radikal, atau merenung secara mendalam terhadap segala sesuatu secara metodik, sistematik, menyeluruh atau universal untuk mencari hakikat sesuatu.