mendewakan dan mengutamakan uang dan harta benda, juga sudah dikemukakan pada butir 9.2, antara lain: korupsi, suap, rentenir, materialisme, konsumtivisme, dan hedonisme. b. Melalui penggembalaan umum, a.l. khotbah dan pengajaran [Sekolah Minggu dan Katekisasi], Penelaahan Alkitab, serta pembinaan warga dan pelayan) maupun penggembalaan khusus kepada warga dan pelayan yang terlibat dalam berbagai kasus korupsi, suap, dan rentenir, diberitahu bahwa semua tindakan itu melawan kehendak Tuhan, sehingga mereka harus mengaku dan bertobat. c. Kepada warga dan pelayan yang menjalani proses hukum akibat tindakan-tindakan tersebut GKPI tetap memberi perhatian dan pendampingan, tanpa melibatkan diri dalam proses itu, agar mereka mengakui kesalahan dan menyatakan pertobatan. Pasal 11 : Paham / Ajaran Lain yang berbeda dengan Ajaran / P31 GKPI a. Pada TP-GKPI Bab IV Pasal 11 telah dikemukakan sejumlah contoh paham/ajaran/ aliran yang tidak sesuai dengan pemahaman iman dan ajaran GKPI (a.l. Teologi Sukses/Kemakmuran, Saksi-saksi Yehuwa, Komunisme, Ateisme, Kapitalisme, Sekularisme, dan Anti Adat/ Budaya). Di luar itu masih banyak yang lain. b. Seiring dengan perkembangan iptek, temasuk teknologi informasi, GKPI tidak dapat mencegah dan membendung penyebaran berbagai paham/ajaran/aliran itu melalui beraneka-ragam media. GKPI juga tidak boleh melarang warga dan pelayannya mempelajari semua itu, sebab hanya dengan mempelajarinyalah diketahui isi dari tiap paham/ ajaran/aliran. Yang dapat dilakukan GKPI adalah mengingatkan warga dan pelayannya bahwa isi dari paham/ajaran/aliran itu pada pokoknya berbeda, bahkan
dalam banyak hal bertentangan dengan yang dipahami dan diimani GKPI. c. Bila ada warga dan pelayan GKPI terbukti menganut paham/ ajaran/aliran itu dan aktif di dalam perkumpulan yang menganutnya, GKPI mengingatkan mereka dan mengajak mereka untuk kembali kepada pemahaman iman dan ajaran GKPI. d. Bila mereka tetap bersikukuh bahwa paham/ajaran/aliran itulah yang benar, sedangkan pemahaman iman dan ajaran GKPI mereka anggap tidak/kurang benar, maka mereka dipersilahkan memilih untuk tetap setia pada GKPI, atau beralih ke paham/ajaran/aliran lain yang mereka anggap [lebih] benar itu. Pasal 18 : Pemeliharaan Kehidupan a. Pemahaman GKPI tentang pemeliharaan kehidupan sudah dirumuskan pada TP-GKPI Bab IV Pasal 18, butir 18.1 s.d. 18.3. b. Apabila ada warga dan pelayan GKPI yang melakukan pelanggaran sebagaimana disebut pada butir 18.4, dan pelanggaran tersebut sudah diproses secara hukum (misalnya terlibat dalam kasus pembunuhan, pemberontakan terhadap negara/ pemerintah, terorisme, penculikan, menggunakan dan memperdagangkan narkoba, serta kekerasan dalam rumah tangga terhadap pasangan maupun anak dan orangtua) maka GKPI mendukung proses hukum itu, dan tidak menghalangi upaya penegakan hukum. c. Sementara proses hukum (peradilan) berlangsung, bahkan bila ybs. dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, GKPI tetap mendampinginya untuk mengingatkan bahwa tindakannya adalah salah, dan membimbing ybs. kepada pertobatan.
Pasal 20 : Memelihara dan Menjaga Harta-Milik dan Hak Orang Lain a. Pemahaman GKPI tentang memelihara dan menjaga hartamilik dan hak orang lain telah dirumuskan pada TP-GKPI Bab IV Pasal 20, butir 20.1. b. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dirinci pada butir 20.2, bila sudah dibawa ke ranah hukum, maka GKPI mendukung penegakan hukum atas pelanggaran itu. c. Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dirinci pada butir 20.2 masih perlu ditam-bahkan tindakan korupsi (terutama mengambil atau menerima yang bukan haknya) dan menipu dengan tujuan mengambil harta-milik orang lain. d. Sementara proses hukum (peradilan) berlangsung, bahkan bila ybs. dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, GKPI tetap mendampinginya untuk mengingatkan bahwa tindakannya adalah salah, dan membimbing ybs. kepada pertobatan. Pasal 21 ; Budaya dan Adat-Istiadat a. Pemahaman GKPI tentang budaya dan adat-istiadat telah dirumuskan pada TP-GKPI Bab IV Pasal 21, butir 21.1. Pada pokoknya GKPI menghargai kebudayaan dan adatistiadat sebagai karunia Tuhan, sambil mewaspadai adanya unsur-unsur atau kegiatan-kegiatan yang bisa bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan. b. Sebelum menentukan penilaian, apakah unsur atau kegiatan budaya /adat-istiadat tertentu sesuai atau bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan, Majelis Jemaat (yang dipimpin Pendeta Resort) perlu terlebih dulu membahas dan memiliki pemahaman yang sama atas hal itu.
c. Apabila warga dan/atau pelayan GKPI yang melakukan kegiatan itu terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan firman dan kehendak Tuhan, maka tata cara penggembalaan yang diatur pada butir 21.3 diberlakukan kepadanya. Pasal 22 : Ideologi, Politik, dan Negara a. Pemahaman GKPI tentang ideologi, politik, dan negara telah dirumuskan pada TP-GKPI Bab IV, Pasal 22, khususnya butir 22.1 hingga 22.3. b. Pelanggaran terhadap Ideologi dan Politik dan Negara juga sudah dirumuskan pada butir 22.4. Terhadap pelanggaranpelanggaran yang disebut pada butir 22.4 ini perlu ditambahkan tindakan penghinaan dan pengrusakan terhadap bendera Indonesia(merah putih) maupun terhadap lambing-lambang kenegaraan lainnya (a.l.Garuda Pancasila). GKPI mendorong dan membekali warganya untuk melaksanakan secara sehat dan bersih tugas dan tanggung jawabnya di bidang politik, termasuk menjadi pengurus partai politik atau menjadi anggota legislatif dan pejabat eksekutif. Tetapi GKPI tidak mengizinkan para pendetanya terjun ke politik praktis tersebut, agar pendeta tetap bisa bersikap netral dan berdiri di tengah semua partai atau organisasi politik. c. Bila pendeta GKPI terjun ke politik praktis, ia harus lebih dulu meninggalkan jabatan kependetaannya. Setelah mengakhiri kiprahnya di bidang politik praktik, yang bersangkutan dapat saja kembali ke jabatan pendeta setelah mendapat pengukuhan kembali oleh Rapat Pendeta dan Pimpinan Sinode GKPI. Pasal 23 : Hubungan dengan Penganut Agama Lain a. Pemahaman GKPI tentang hubungan dengan penganut agama lain telah dirumuskan pada TP-GKPI Bab IV, Pasal 23, butir 23.1 hingga 23.6.
b. Pelanggaran menyangkut hubungan dengan penganut agama lain telah dirumus-kan pada butir 23.7. c. Bila di dalam satu keluarga anggota GKPI terdapat perbedaan agama (antara suami dan isteri, atau antara orangtua dan anak), pelayan GKPI mendorong keluarga itu agar memiliki agama dan iman yang sama. Bila hal itu untuk sementara ataupun dalam jangka panjang tidak terwujud, pelayan GKPI mendorong mereka untuk saling menghormati, sesuai dengan Undang-Undang Dasar RI Pasal 28. d. Bila salah satu dari orangtua anak di dalam keluarga yang berbeda agama itu hendak membawa anak mereka ke dalam Baptisan Kudus, atau kakek/neneknya hendak membawa cucu dari anak-16-mereka yang berbeda agama dengan pasangannya, maka yang bersangkutan perlu menginformasikan niat dan rencana itu kepada pasangannya atau menantunya yang berbeda agama itu, agar mereka tidak dituduh melakukan pengkristenan secara sembunyisembunyi dan tanpa bermusyawarah. Catatan Umum : 1. Penyelesaian proses penggembalaan, dan penerimaankembali seseorang yang menjalani Penggembalaan Khusus untuk menjadi anggota penuh (anggota sidi) di Rapat Majelis Jemaat, tidak perlu menggunakan Tata Ibadah yang ada di buku Agenda GKPI. 2. Bila Majelis Jemaat memandang forum Majelis Jemaat terlalu besar untuk menjalankan Tata Penggembalaan, Majelis Jemaat dapat membentuk Tim Penggembalaan pada aras Jemaat ataupun Resort. Pekerjaan dan keputusan tim ini dilaporkan ke rapat Mejelis Jemaat atau Resort.