KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan atas kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat
dan hidayah Nya Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2021 ini dapat tersusun tepat waktu.
Laporan ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi dari
penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), setiap entitas akuntabilitas
kinerja baik pusat maupun daerah diharuskan untuk menyusun Laporan Kinerja dari
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukannya dalam satu tahun. Laporan Kinerja
merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi misi organisasi
dalam mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui Perjanjian
Kinerja.
Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan salah satu unit kerja eselon II di lingkungan
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Sebagai unit kerja setingkat eselon II, Biro
Organisasi dan Kepegawaian diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerjanya dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2021 disusun dengan bertitik tolak
pada Rencana Strategis Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang memuat
sasaran, kegiatan, indikator kinerja utama, dll. Di dalam Laporan Kinerja yang telah disusun
juga terdapat penjabaran Hasil Analisa Capaian Kinerja Per Output Kegiatan Tahun 2020
dan Realisasi Anggaran yang menjadi pertimbangan dalam hal pencapaian efisiensi
penggunaan sumber daya.
Akhirnya ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang selama ini telah
berkoordinasi, bekerjasama dan berkolaborasi dengan Biro Organisasi dan Kepegawaian.
Tidak lupa kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi perbaikan kinerja
yang lebih baik. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas
semua upaya yang kita kerjakan bersama.
Kepala Biro Organisasi dan
Kepegawaian,
Zulkifli
Laporan Kinerja Tahun 2021 i
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pembangunan sektor pertanian dalam lima tahun (2020-2024) memposisikan sektor
pertanian sebagai penggerak transformasi pembangunan yang berimbang dan menyeluruh
mencakup transformasi demografi, ekonomi, intersektoral, spasial, institusional, dan tata
kelola pembangunan. Sasaran strategis pembangunan pertanian periode 2020 -2024
ditujukan untuk 1) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; 2) Program
Peningkatan Nilai Tambah dan daya Saing , 3)Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, 4) Program Pelatihan Vokasi, dan 5) Program Dukungan Manajemen.
Berbagai kebijakan yang dilakukan guna tercapainya sasaran pembangunan pertanian
tersebut meliputi 1) Peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, 2) Peningkatan
infrastruktur dan sarana pertanian, 3) Pengembangan dan perluasan logistik benih/ bibit, 4)
Penguatan kelembagaan petani, 5) Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM pertanian,
6) Pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergy, 7) Penguatan jaringan pasar,
8) Pengembangan dan penguatan pembiayaan pertanian, dan 9) Peningkatan dukungan
inovasi dan teknologi.
Pembangunan Pertanian yang modern, tangguh dan efisien dengan orientasi pada sistem
agribisnis sebagaimana diuraikan diatas hanya bisa diwujudkan apabila didukung oleh
sumber daya manusia (SDM) aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen
pembangunan pertanian yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembangunan SDM
aparatur pertanian dan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian ini
sangat diperlukan dan bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan (condition sine
quanon) dari pembangunan pertanian itu sendiri (to develop the administration in order to
administrate the development efficiency).
Upaya untuk mewujudkan suatu SDM aparatur pertanian dan sistem administrasi dan
manajemen pembangunan pertanian yang handal secara konsisten terus menerus
dilakukan, yang meliputi upaya untuk mewujudkan suatu kelembagaan pertanian yang
kokoh dan profesional, penyusunan sistem dan prosedur yang efektif dan efisien, dan
pengembangan jabatan fungsional bidang pertanian sebagai bagian dari peningkatan
kualitas sumber daya manusia aparatur pertanian yang profesional, pengembangan budaya
kerja serta pelayanan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien.
Laporan Kinerja Tahun 2021 ii
Perkembangan lingkungan strategis di atas baik domestik maupun internasional secara tidak
langsung telah menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara operasional
bertanggung jawab dalam pembangunan sistem administrasi dan manajemen berperan dan
berkedudukan penting dan strategis, khususnya dalam menciptakan kelembagaan yang
kokoh dan professional, penyusunan sistem dan prosedur yang dapat menjamin efektifitas
dan efisiensi dalam pembangunan pertanian, serta peningkatan profesionalisme SDM
aparatur pertanian, yang kesemuanya merupakan faktor pendukung pembangunan
pertanian.
Dalam tahun 2021, program kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian diletakkan dalam
kerangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian,
melalui Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT), Penataan dan
Penguatan Ketatalaksanaan dan Penataan Sistem Manajemen ASN.
Laporan Kinerja Tahun 2021 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ....................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................... ii
DAFTAR ISI ................................................................................................. iv
DAFTAR TABEL ............................................................................................ vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang ......................................................................................... 1
B. Organisasi dan Fungsi............................................................................... 2
C. Sumber Daya Manusia ..............................................................................
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 3
A. Rencana Strategis ................................................................................... 3
4
1. Visi .................................................................................................... 4
2. Misi ................................................................................................... 4
3. Tujuan ............................................................................................... 5
4. Sasaran Strategis ............................................................................... 7
5. Cara Pencapaian Tujuan Sasaran.........................................................
B. Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2021 ..................................
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 11
A. Capaian Kinerja Organisasi ....................................................................... 14
1. Manajemen Perubahan ........................................................................... 17
2. Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah (UPT) .............. 31
3. Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan ............................................... 34
4. Penataan Sistem Manajemen ASN ........................................................... 69
5. Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal............................................ 71
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian......
7. Pelaksanaan Tugas Di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian, Ketatalaksanaan 75
dan Pelayanan Publik..............................................................................
Laporan Kinerja Tahun 2021 iv
B. Realisasi Anggaran ................................................................................... 81
83
BAB IV. PENUTUP
Penutup.......................................................................................................
LAMPIRAN
1. Struktur Organisasi Biro
2. Rincian Pegawai Biro
3. Penetapan Kinerja Tahun 2021
4. Kuesioner Pengukuran
Laporan Kinerja Tahun 2021 v
DAFTAR TABEL 9
10
Tabel 1. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2021 ........................................ 12
Tabel 2. Matriks Penetapan Kinerja Tahun 2021 ...................................... 14
Tabel 3. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2021 .......................................... 16
Tabel 4. Capaian IndikatorManajemen Perubahan ................................... 31
Tabel 5. Capaian Indikator Penataan dan Penguatan Organisasi ............... 34
Tabel 6. Capaian Indikator Penataan Penata Tata Laksana....................... 69
Tabel 7. Capaian Indikator Penataan Sistem Manajemen SDM.................. 71
Tabel 8. Capaian Indikator Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal... 82
Table 9. Capaian Indikator Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik...........
Tabel 10. Anggaran dan realiasasi Tahun 2021 ..........................................
Laporan Kinerja Tahun 2021 vi
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pembangunan SDM aparatur pertanian di era reformasi birokrasi, Biro
Organisasi dan Kepegawaian mempunyai peranan yang penting dan strategis terutama
dalam upaya mengembangkan sistem administrasi dan manajemen pembangunan pertanian
yang proporsional, profesional, efektif dan efisien, yang merupakan salah satu aspek yang
sangat diperlukan dalam good governance pada pelaksanaan pembangunan pertanian pada
khususnya.
Sebagai unit kerja yang bertanggung jawab atas pembinaan administrasi dan manajemen
di lingkungan Kementerian Pertanian, menempatkan Biro Organisasi dan Kepegawaian pada
suatu kedudukan yang spesifik yaitu sebagai in house consultant management di lingkungan
Kementerian Pertanian.
Peran dan kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi penting dan strategis
sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang disempurnakan kembali dengan
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka
mengkoordinasikan penyiapan pembagian urusan pemerintah, pemerintah daerah propinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
yang sangat diperlukan dalam rangka operasionalisasi urusan pemerintahan yang
dilimpahkan kepada Daerah.
Selain itu, saat ini kedudukan Biro Organisasi dan Kepegawaian menjadi semakin penting,
sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana telah ditetapkan Peraturan
Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun
2010-2025, dan Peraturan MENPAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, yang mengamanatkan setiap
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, Biro
Organisasi dan Kepegawaian berkedudukan sebagai unit kerja yang mengkoordinasikan
pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.
B. Organisasi dan Fungsi
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, bertugas
menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Sejalan
dengan tugas Sekretariat Jenderal diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan reformasi birokrasi,
pengelolaan kepegawaian lingkup Kementerian Pertanian.
Laporan Kinerja Tahun 2021 1
Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Biro Organisasi dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan
fungsional dan budaya;
b. Penyusunan, evaluasi dan penyempurnaan tata laksana, fasilitas reformasi birkrasi
lingkup Kementerian Pertanian serta Penyelenggaraan system pengendalian internal
lingkup Sekretariat Jenderal ;
c. Pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
d. Pelaksanaan mutasi pegawai; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.
Sedangkan susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian yang secara substantif
menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian seperti
pada Lampiran 1.
C. Sumber Daya Manusia
Jumlah pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 110 orang. Dari total jumlah pegawai tersebut
terdapat 8 orang pegawai yang diperbantukan dan CPNS serta PNS aktif berjumlah 102 orang.
Dari total jumlah pegawai tersebut, terdiri dari pegawai golongan I sebanyak 0 orang, golongan
II sebanyak 6 orang, golongan III sebanyak 82 orang dan golongan IV sebanyak 14 orang.
Jika dilihat dari tingkat pendidikan adalah SD-SLTA sebanyak 10 orang, Diploma sebanyak 11
orang, S1 sebanyak 62 orang, dan S2 sebanyak 19 orang. Jumlah pegawai tersebut tersebar
di Kelompok Organisasi sebanyak 16 orang, Kelompok Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
sebanyak 11 orang. Kelompok Perencanaan dan Pengembangan Pegawai sebanyak 26 orang,
Kelompok Mutasi sebanyak 27 orang, dan Subbagian Tata Usaha Biro sebanyak 22 orang.
Secara rinci, sebaran jumlah pegawai di lingkungan Biro Organisasi dan Kepegawaian seperti
pada Lampiran 2
Laporan Kinerja Tahun 2021 2
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi suatu instansi pada dasarnya diukur dari
seberapa besar rencana kinerja yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan
efisien dengan tetap berorientasi pada outcome. Oleh karena itu ketersediaan rencana
strategis (Renstra) dan perjanjian kinerja sebagai tolok ukur pengukuran dan penilaian
kinerja mutlak adanya.
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis merupakan suatu bentuk perencanaan yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Biro Organisasi
dan Kepegawaian Tahun 2020-2024 ini merupakan pelaksanaan program yang
diamanatkan dalam Rencana Strategis Seketariat Jenderal Tahun 2020-2024 dengan
memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan/atau mungkin timbul.
Selain itu penyusunan Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian juga
mempertimbangkan aspek tugas dan fungsi organisasi berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/12/2020, yaitu melaksanakan koordinasi dan
penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan kepegawaian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan
jabatan fungsional dan budaya kerja;
b. penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi
birokrasi lingkup Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian
internal lingkup Sekretariat Jenderal;
c. pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
d. pelaksanaan mutasi pegawai; dan
e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan
Kepegawaian.
Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi,
misi, tujuan, dan sasaran, sebagai berikut:
1. VISI
“Menjadi agen perubahan (agent of change) dalam memperkuat kelembagaan
dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme
dan kompetensi SDM aparatur pertanian”.
Laporan Kinerja Tahun 2021 3
2. MISI
Sesuai visi tersebut di atas, misi Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah:
a. Memperkuat kelembagaan pertanian yang memiliki tugas pokok dan fungsi
yang jelas serta sesuai dengan beban tugasnya.
b. Memperkuat ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
pemerintah.
c. Meningkatkan kualitas penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh
stakeholders.
d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia
aparatur pertanian.
3. TUJUAN
Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang
Biro Organisasi dan Kepegawaian :
a. Memperkuat kelembagaan bidang pertanian (Pusat dan Daerah) yang tepat
ukuran dan fungsi.
b. Memperkuat ketatalaksanaan birokrasi pertanian (sistem, prosedur dan tata
hubungan kerja) yang lebih efektif dan efisien.
c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima
kepada stakeholders).
d. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM aparatur pertanian yang lebih
baik.
e. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.
f. Melaksanakan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan
kerumahtanggaan dalam pencapaian output strategis biro.
4. SASARAN STRATEGIS
Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah
sebagai berikut :
a. Meningkatnya organisasi birokrasi pertanian (pusat dan daerah) dengan tugas
pokok dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih serta struktur organisasi
yang sesuai dengan beban tugasnya.
b. Meningkatnya sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja yang menjamin
efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
c. Terwujudnya budaya kerja aparatur pertanian sesuai dengan nilai-nilai yang
ada serta penerapan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder bidang
pertanian.
d. Terwujudnya profesionalisme dan kinerja pegawai yang baik melalui
penerapan sistem manajemen ASN; perencanaan, pengembangan karir, dan
kinerja pegawai.
e. Meningkatnya pembinaan, layanan administrasi, dan kesejahteraan pegawai.
f. Melakukan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan
kerumahtanggaan dalam pencapaian output strategis biro.
Laporan Kinerja Tahun 2021 4
5. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dengan
memperhatikan sumber daya organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan
kondisi lingkungan strategis, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan
dan sasaran yang meliputi penetapan kebijaksanaan, yang kemudian diterjemahkan
dalam bentuk program operasional dan kegiatan, yang secara rinci dapat diuraikan
sebagai berikut:
a. Kebijakan
Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan
memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia, arah kebijakan yang
ditempuh dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan
peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan SDM
aparatur pertanian.
b. Strategi
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di
atas, dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan
strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan
sasaran yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan.
Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5
(lima) tahun yakni dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:
1) Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas dan fungsi guna
memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan
beban tugasnya.
2) Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar
tercapai koordinasi dan sinkronisasi antar unit kerja Kementerian Pertanian
dan dengan instansi terkait.
3) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pertanian
melalui pengembangan jabatan fungsional serta penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan.
4) Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di
bidang pertanian secara efektif dan efisien.
5) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam
penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian.
6) Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih
terkoordinasi antara instansi terkait (pelayanan satu atap).
c. Kegiatan
Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya
terkait dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk
outcome menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I,
sedangkan pada tingkatan unit kerja eselon II dan Unit Kerja Mandiri
bertanggung jawab pada capaian kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan
dengan itu kegiatan-kegiatan
Laporan Kinerja Tahun 2021 5
Biro Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Peningkatan Kualitas
kelembagaan, Ketaat laksanaan dan Kepegawaian.Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di
atas, nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan
Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.
d. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan
tata pemerintahan yang baik di Kementerian Pertanian adalah telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pertanian RI tentang Rencana Strategis Kementerian
Pertanian Tahun 2020-2024 yang memuat Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024. Berdasarkan aturan
tersebut Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki Indikator Kinerja
Utama 2020-2024 sebagai berikut:
1. Nilai Indeks Manajemen Perubahan Sekretariat Jenderal (Kriteria
Pengungkit Aspek Pemenuhan dan Reform )
2. Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi Sekretariat Jenderal
(Kriteria Pengungkit Aspek Pemenuhan dan Reform )
3. Nilai Indeks Penataan Tata Laksana Sekretariat Jenderal(Kriteria
Pengungkit Aspek Pemenuhan dan Reform )
4. Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur Sekretariat
Jenderal(Kriteria Pengungkit Aspek Pemenuhan dan Reform )
5. Nilai Indeks Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal(Kriteria
Pengungkit Aspek Pemenuhan dan Reform )
6. Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Sekretariat
Jenderal(Kriteria Pengungkit Aspek Pemenuhan dan Reform )
7. Tingkat Kepuasan Unit Eselon I Terhadap Layanan Biro Organisasi dan
Kepegawaian.
8. Level Maturitas SPI Sekretariat Jenderal
Indikator Kinerja Utama disusun sebagai intrumen yang digunakan dalam
mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi
serta pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Hasil pengukuran Indikator Kinerja
Utama menjadi salah satu bahan dalam usaha perbaikan kinerja kedepan dan
peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi. Hasil Nilai indeks pengukuran
indikator kinerja utama diperoleh dari hasil penilaian mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi (PMPRB) oleh Inspektorat Jenderal Kemeterian Pertanian.
Target kinerja dari masing – masing indikator adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2021 6
No. IKU Target 2024 Keterang
2020 2021 2022 2023 7 an
8
12 3456 4,12
Nilai Indeks Manajemen
1 Perubahan Sekretariat 4 4,03 4,06 4,1 3,42
Jenderal
Nilai Indeks Penataan 4,62
dan Penguatan
2 Organisasi Sekretariat 3,3 3,33 3,37 3,39 3,37
Jenderal 3,67
Nilai Indeks Penataan 5
3 Tata Laksana Sekretariat 4,5 4,54 4,57 4,6
Jenderal 3,24
Nilai Indeks Penataan 4
Sistem Manajemen SDM
4 Aparatur Sekretariat 3,3 3,32 3,33 3,35
Jenderal
Nilai Indeks Penguatan
5 Pengawasan Sekretariat 3,6 3,62 3,64 3,65
Jenderal
Nilai Indeks Peningkatan
6 Kualitas Pelayanan Publik 4,8 4,85 4,9 4,95
Sekretariat Jenderal
Tingkat Kepuasan
7 Layanan Biro Organisasi 3,22 3,225 3,23 3,235
dan Kepegawaian
8 Level Maturitas SPI 333
Sekretariat Jenderal
IKU 2020-2024
B. Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kontruksi Rencana Kinerja Strategis di atas selanjutnya dijabarkan secara lebih fokus
dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Biro Organisasi dan Kepegawaian. Rencana
Kinerja Tahunan merupakan sebuah rencana pencapaian kinerja yang akan
direalisasikan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan Perjanjian Kinerja merupakan
kontrak kinerja antara kepala satuan kerja dengan atasannya langsung dalam satu
tahun anggaran. Penetapan Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan
yang telah dilakukan evaluasi skala prioritas berdasarkan ketersediaan anggaran.
Penetapan kinerja juga akan menjadi dasar dalam menyusun laporan kinerja dengan
memperhatikan seluruh hasil analisis capaian kinerja yang diukur secara komprehensif.
Rencana dan Penetapan Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian pada tahun 2021
dapat diuraikan seperti pada tabel di bawah ini.
Laporan Kinerja Tahun 2021 7
Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Output Target
Kegiatan)
Nilai Indeks
Penerapan Manajemen Perubahan Manajemen
Perubahan
Output: Sekretariat
1. Eavluasi pelaksanaan reformasi Jenderal 4,03
birokrasi Kementerian Pertanian
2. Peningkatan Kualitas Budaya kerja
Kementerian Pertanian
Penataan dan Penguatan Kelembagaan Nilai Indeks
Pusat dan Daerah (UPT) Penataan dan
Penguatan
Output: Organisasi 3,33
1. Penguatan dan Penataan
TerwujudnyaTata
Kelola Biro Organisasi Organisasi Pusat Kementerian
dan Kepegawaian yang Pertanian
2. Penguatan dan Penataan
Baik Organisasi UPT Kementerian
Pertanian
3. Peningkatan Efektifitas
Kelembagaan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Bidang
Pertanian
4. Evaluasi Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja Aparatur
Kementerian Pertanian
Penataan dan Penguatan Nilai Indeks
Ketatalaksanaan Penataan Tata
Laksana 4,54
Output:
1. Penyusunan Sistem, Prosedur, dan
Pembakuan Sarana Kerja
2. Penyusunan Peta Proses Bisnis
Kementan dan SOP
3. Evaluasi NSPK dan Tata Hubungan
Kerja
4. Desiminasi Pelaksanaan
Peningkatan Capacity Building
Laporan Kinerja Tahun 2021 8
Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Output Target
TerwujudnyaTata Kegiatan) Nilai Indeks
Kelola Biro Organisasi Penataan Sistem
dan Kepegawaian yang Penataan Sistem Manajemen SDM Manajemen SDM
Aparatur Aparatur 3,32
Baik
Output:
1. Pengelolaan Data ASN Kementan
2. Perencanaan Kebutuhan ASN
3. Pengadaan Calon ASN Kementerian
Pertanian
4. Penilaian Kompetensi ASN Lingkup
Kementan
5. Seleksi Terbuka dan Kompetitif
Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator dan Pengawas
6. Evaluasi Hasil Penilaian Prestasi
Kerja ASN Kementan
7. Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan
Pangkat Penyesuaian Ijazah
8. Pengembangan Karir
9. Fasilitas Pengangkatan Jabatan
Pimpinan Tanggi, Administrator dan
Pengawas
10. Evaluasi Hasil Penilaian Prestasi
Kerja ASN Kementerian Pertanian
11. Evaluasi Penerapan Etika dan
Disiplin ASN
12. Pemberian Tanda
Jasa/Kehormatan/ Penghargaan
Kementan
13. Penyusunan
Pedoman/Juklak/Juknis Jabatan
Fungsional Bidang Pertanian
14. Pengembangan Kompetensi Tim
Penilai Jabatan
Penguatan Pengawasan dan Maturitas Nilai Indeks
SPIP Sekretariat Jenderal Penguatan
Output: Pengawasan
1. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Sekretariat
Jenderal 3,62 dan
SPI
Maturitas SPIP
Sekretariat
Jenderal Level 3
Laporan Kinerja Tahun 2021 9
Sasaran Strategis Indikator Kinerja (Output Target
Kegiatan)
Pembinaan Pelayanan Publik dan Nilai Indeks
Budaya Kerja Peningkatan
Output: Kualitas Pelayanan
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 4,85
Publik Bidang Pertanian
TerwujudnyaTata Kelola 2. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima Tingkat Kepuasan
Biro Organisasi dan pada Unit Kerja Pelayanan Publik
Kepegawaian yang Baik Kementerian Pertanian
1. Pelayanan Administrasi Pegawai
2. Pembinaan SDM Aparatur Pertanian Init Eselon I
Melalui Organisasi Kedinasan Terhadap Layanan
Biro Organisasi dan
Kepegawain 3,22
dalam skala likert
Tabel 1. Ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2021
SASARAN INDIKATOR TARGET
STRATEGIS KINERJA
2 3
1 4,03
Nilai Indeks Manajemen Perubahan
Nilai Indeks Penataan dan Penguatan 3,33
Organisasi 4,54
Nilai Indeks Penataan Tata Laksana
Terwujudnya Tata Nilai Indeks Penataan Sistem 3,32
Kelola Biro Organisasi Manajemen SDM Aparatur 3,60
dan Kepegawaian yang
Baik Nilai Indeks Penguatan Pengawasan
Sekretariat Jendera
Nilai Indeks Peningkatan Kualitas 4,85
Pelayanan Publik
Level Maturitas SPI Sekretariat Level 3
Jenderal
Tingkat Kepuasan Eselon I terhadap 3,225
Layanan Biro Organisasi dan
Kepegawaian
Kegiatan Anggaran
Peningkatan Kualitas Kelembagaan, Ketatalaksanaan Rp. 18.904.151.000,-
Dan Kepegawaian
Tabel 2 . Matriks Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Laporan Kinerja Tahun 2021 10
BAB III
PERENCANAAN KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
Pelaksanaan kegiatan tahun 2020 merupakan tahun pertama dari penjabaran rencana
kinerja periode 2020-2024. Dalam rencana kinerja 2020-2024, program kerja Biro
Organisasi dan Kepegawaian pada umumnya berupa pemantapan dari program kerja
periode sebelumnya. Fokus kegiatan pada tahun ini lebih ditekankan pada penguatan
area perubahan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian yaitu pada Kelembagaan,
Ketatalaksanaan, Kepegawaian, dan Pelayanan Publik. Selain itu, kegiatan juga
difokuskan untuk menindaklanjuti peraturan yang baru terbit pada tahun ini dan
kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN dan RB, Kemendagri, dan
Badan Kepegawaian Negara.
Pada tahun 2021, Biro Organisasi dan Kepegawaian menggunakan indikator kinerja yang
ditetapkan sesuai dengan Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Biro Organisasi dan
Kepegawaian. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, indikator kinerja antaralain:
1. Nilai Indeks Manajemen Perubahan
2. Nilai Indeks Penataan dan Penguatan Organisasi
3. Nilai Indeks Penataan Tata Laksana
4. Nilai Indeks Penataan Sistem Manajemen SDM
5. Nilai Indeks Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal
6. Nilai Indeks Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
7. Nilai Tingkat Kepuasan Unit Eselon I terhadap layanan Biro Organisasi dan
Kepegawaian.
8. Level Maturitas SPI Sekretariat Jenderal
6 (Enam) IKU (Nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6) merupakan komponen pengungkit aspek
pemenuhan dan aspek reform dari hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi. Indikator
kinerja penunjang yang dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan unit eselon I
terhadap layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian yang diselenggarakan oleh seluruh
Bagian dan/atau Subbagian pada Biro Organisasi dan Kepegawaian. Level Maturitas SPI
merupakan pengukuran tingkat kematangan/tingkat kesempurnaan penerapan
penyelenggaraan system pengendalian intern pemerintah sesuai dengan peraturan
pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.
Capaian hasil pelaksanaan komponen pengungkit nilai reformasi birokrasi Kementerian
Pertanian tahun 2021 akan menggunakan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilakukan oleh Tim RB Kementan dan Inspektorat
Jenderal Kementan dan akan disandingkan dengan capaian PMPRB tahun sebelumnya.
Penilaian PMPRB Tahun 2021 menggunakan Lembar kerja evaluasi (LKE) sesuai dengan
Permenpan RB Nomor 26 Tahun 2020.
Laporan Kinerja Tahun 2021 11
Gambaran capaian kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian dapat diketahui dari hasil
analisa capaian kinerja yaitu dengan cara membandingkan antara capaian kinerja tahun
berjalan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya, capaian kinerja jangka menengah,
dan analisis lainnya. Analisa capaian kinerja tahun 2021 dapat diuraikan sebagai berikut:
SASARAN INDIKATOR TARGET Realisasi %Capaian
STRATEGIS KINERJA Kinerja
Realisasi
1 2 34
1.Nilai Indeks 5
Terwujudnya Tata Manajemen
Kelola Biro Perubahan 4,03 4,96 122,98
Organisasi dan 105,11
Kepegawaian Sekretariat Jenderal
yang Baik 2.Nilai Indeks 100,95
Penataan dan 102,41
Penguatan 3,33 3,50
Organisasi 107,88
Sekretariat Jenderal
104,18
3.Nilai Indeks 96,43
Penataan Tata 133
Laksana Sekretariat 4,54 4,58
Jenderal Indeks
4.Nilai
Penataan Sistem
Manajemen SDM 3,32 3,40
Aparatur Sekretariat
Jenderal
5.Nilai Indeks
Penguatan
Pengawasan 3,62 3,91
Sekretariat Jenderal
6.Nilai Indeks
Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik 4,85 5,05
Sekretariat Jenderal
7.Tingkat Kepuasan
Unit Eselon I
Terhadap Layanan 3,225 3,11
Biro Organisasi dan
Kepegawaian
8.Level Maturitas SPIP 3 4
Sekretariat Jenderal
Tabel 3. Capaian Kinerja Tahun 2021
Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian
dilakukan dengan mengacu pada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Laporan Kinerja Tahun 2021 12
Evaluasi RB Instansi Pemerintah. Capaian Hasil PMPRB Sekretariat Jenderal Tahun 2021
dan 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
No Komponen Bobot 2021 % Bobot 2020 %
Penilaian Eselon Nilai Capaian Eselon Nilai Capaian
1 Capaian Capaian
2 I 5 I 8
A 4 7
1 PENGUNGKIT 3 99,12 6 81,6
2 Manajemen 4,96 100 4,08 100
3 Perubahan 5 3,00 100 5 3 100
4 Deregulasi 3 3,50 96,49 3 3,5 96,42
5 Kebijakan 3,5 4,58 3,5
6 Penataan dan 4,75 100 4,75 4,58 100
7 Penguatan 3,40
8 Organisasi 3,4 89,28 3,4 3,4 90,24
Penataan 5,58 94,10 90,84
B Tata Laksana 6,25 3,91 6,25 5,64
1 Penataan 4,15 80,84 4,15 3,77 79,52
2 Sistem 5,05
Manajemen 6,25 93,60 6,25 4,97 90,74
3 SDM 4,96
4 Penguatan 36,3 5 4,08
Akuntabilitas
Penguatan
Pengawasan
Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik
Sub Total
Komponen
Pengungkit
HASIL
Nilai
Akuntabilitas
Kinerja
Survei Internal
Integritas
Organisasi
Survei
Eksternal
Persepsi
Korupsi
Opini BPK
Laporan Kinerja Tahun 2021 13
Servei
Eksternal
5 Pelayanan
Publik
Sub Total
Komponen
Hasil
Indeks 33,98
Reformasi 32,94
Birokrasi
Rincian penjelasan dari analisa capaian kinerja indikator komponen pengungkit nilai
reformasi birokrasi Kementerian Pertanian dapat dijabarkan sebagai berikut;
1. Manajemen Perubahan
Manajemen Perubahan merupakan sebuah proses dan pendekatan tersetruktur dan
sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisai dengan
menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan
dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisiensi
guna memperkecil dampak proses perubahan tersebut.
Target kinerja Nilai Indeks manajemen perubahan pada tahun 2021 adalah sebesar
4,03. Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa hasil
penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan
nilai sebesar 4,96 atau dengan kata lain tercapai sebesar 123%, melebihi target yang
telah ditetapkan. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja nilai manajemen
perubahan Organisasi selama periode tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini;
Tahun Target Realisasi %
2020 4,00 4,08 102
2021 4,03 4,96 123
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya pengelolaan manajemen
perubahan dan menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja
Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah, antara lain;
1.1. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penyusunan Road Map Reformasi
Birokrasi Kementerian Pertanian 2020-2024
Ditetapkannya Peraturan Menteri PANRB No 25 tahun 2020 tentang road
map reformasi birokrasi 2020-2024 yang menjadi tindak lanjut dari Perpres 81 tahun
2010 tetang grand design reformasi birokrasi 2010-2025, dimana dalam perpres
tersebut mengamanatkan Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah untuk
menyusun road map operasional grand design reformasi birokrasi setiap lima tahun.
Laporan Kinerja Tahun 2021 14
Biro Organisasi dan Kepegawaian
selaku fasilitator Reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian bersama
dengan tim reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian telah menyusun
road map reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian dan telah
titeapkan dalam Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia nomor 24
tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Kementerian
Pertanian 2020-2024.
Gambar 1. Pelaksanaan Forum Percepatan Pelaksanaan Dokumen Road map Reformasi
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kementerian
Pertanian Tahun 2021 (16-17 Maret 2021) Birokrasi Kementerian Pertanian
menjadi panduan bagi pelaksanaan
reformasi birokrasi Kementerian pertaniamn selama 5 tahun mendatang untuk tahun
2020-2024. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja area perubahan,
unit eselon I dan UPT untuk melaksanakan rencana aksi yang tertuang dalam
permentan tersebut.
Tabel 4. Matrik Fokus Rencana Tindak Agen Perubahan Kementerian Pertanian
Laporan Kinerja Tahun 2021 15
Tahun kedua pelaksanaan road map reformasi birokrasi kementerian pertanian tahun
2020-2024 pelaksanaan area manajemen perubahan difokuskan pada pelaksanaan
penyusunan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi
melalui tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian secara berkala. Selain itu
penetapan Agen Perubahan Kementan bertujuan optimalisasi implentasi rencana aksi
manajemen perubahan.
1.2. Peningkatan kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian
Dalam rangka pengukuran kualitas budaya kerja aparatur dilingkungan Kementerian
Pertanian telah dilakukan Survey Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja (IPNBK)
Tahun 2021 yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37
Tahun 2020 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Penilaian Nilai Budaya Kerja Di
Lingkungan Kementerian Pertanian. Objek dan responden yang dilibatkan dalam
pengukuran ini berasal dari 11 (Sebelas) unit kerja Eselon I Lingkup Kementerian
Pertanian.
Hasil pengukuran Indeks Penerapan Nilai Budaya Kerja Kementerian Pertanian Tahun
2021 dengan perolehan nilai sebesar 3,679 dengan nilai konversi budaya kerja sebesar
91,99, mendapat predikat “A” SANGAT BAIK. Dari 5 (lima) butir indikator, nilai
tertinggi adalah DISIPLIN sebesar 3,792 dengan konversi 94,80, sedangkan nilai
terendah adalah PROFESIONALISME sebesar 3,594 dengan nilai konversi 89,86.
Sedangkan untuk lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian dengan jumlah
responden sebanyak 1062 responden dengan tingkat partisipasi sebesar 95,28% atau
sebanyak 1012 responden. Hasil pengukuran IPNBK Tahun 2021 sebesar 3,68 dengan
nilai konversi budaya kerja sebesar 92,02 predikat SANGAT BAIK. Dari 5 (lima) butir
indikator, nilai tertinggi adalah DISIPLIN sebesar 3,82 naik 0,02 dibandingkan dengan
pengukuran IPNBK Tahun lalu. Sedangkan nilai terendah adalah PROFESIONALISME
sebesar 3,59 mengalami penurunan nilai sebesar 0,03 dibandingkan dengan
pengukuran tahun sebelumnya.
1.3. Internalisasi dan Implementasi Cores Value dan employer Branding ASN
Peluncuran Core Values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding
“Bangga Melayani Bangsa” yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2021 oleh Presiden
Republik Indonesia dan ditindaklanjuti dengan diterbitkan Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021
tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara.
Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagai
strategi transformasi pengelolaan Aparatur Sipil Negara menuju Pemerintahan
Berkelas Dunia (World Class Government), diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar
ASN.
Laporan Kinerja Tahun 2021 16
Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di Instansi Pemerintah terdiri dari
7 (tujuh) core values/nilai-nilai dasar yang disingkat BerAKHLAK sebagai berikut:
Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi
kepuasan masyarakat;
Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara;
Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta
menghadapi perubahan; dan
Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.
Untuk itu Peraturan Menteri Pertanian yang mengatur tentang pengembangan budaya
kerja lingkup Kementerian Pertanian perlu diselaraskan dengan core value dan
employe branding yang dilaunching oleh Presiden. Di dalam nilai-nilai BerAKHLAK
dijabarkan menjadi 21 (dua puluh satu) panduan nilai perilaku ASN yang perlu
dilakukan internalisasi dan implementasi. Internalisasi dan implementasi core values
ASN BerAKHLAK dan employer branding Bangga melayani Bangsa di lingkungan
Kementerian Pertanian baru dilakukan secara mikro dan belum dilakukan secara masiv.
Transformasi dari nilai-nilai dasar yang dimiliki Kementerian Pertanian saat ini yaitu
KKPID (Komitmen, Keteladanan; Profesionalisme; Integritas; dan Disiplin) menjadi
nilai-nilai BerAKHLAK menjadi penting dan dilakukan secara bertahap.
Untuk transformasi ke nilai-nilai BerAKHLAK telah dilakukan pertemuan oleh tim kecil
dari Biro Organisasi dan Kepegawaian guna membahas dan menyusun Rancangan
Peraturan Menteri Pertanian tentang Internalisasi dan Implementasi Nilai-nilai Budaya
Kerja BerAKHLAK di lingkungan Kementerian Pertanian. Namun pembahasan secara
intensif untuk penetapan menjadi Peraturan Menteri Pertanian masih akan dilakukan
pada awal tahun 2022.
Indikator kinerja Pengelolaan manajemen perubahan pada Tahun 2021 memiliki
anggaran sebesar Rp 577.777.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun
31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 576.441.420,- atau 99.76%. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 1.335.580,- atau
0,24%.
2. Penataan dan Penguatan Organisasi
Penataan dan Pengauatan Organisasi merupakan salah satu wujud pelaksanaan
agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan di Kementerian Pertanian. Arah
penyusunan kelembagaan Kementerian Pertanian dilakukan dengan mengacu pada
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian. Berdasarkan peraturan tersebut, besaran organisasi masing-
masing eselon I tidak harus sama dan seragam tetapi berdasarkan beban tugasnya.
Target kinerja Nilai Indeks penataan dan penguatan organisasi pada tahun 2021
adalah sebesar 3,33. Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui
bahwa hasil penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian
mendapatkan nilai sebesar 3,5 atau dengan kata lain tercapai sebesar 105%, melebihi
Laporan Kinerja Tahun 2021 17
target yang telah ditetapkan. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penataan dan
Penguatan Organisasi selama periode tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini;
Tahun Target Realisasi %
2020 3,30 3,5 106
2021 3,33 3,5 105
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas
kelembagaan dan menjadi pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator
kinerja Penataan dan Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah, antara lain;
2.1. Penguatan dan Penataan Organisasi Pusat Kementerian Pertanian
Dalam rangka penguatan Kelembagaan Pusat kegiatan yang dilakukan antara lain:
1. Pembentukan Badan Pengelolaan Sistem Pertanian (BPSP) sebagai
pengganti Badan Litbang Pertanian
Mengacu Pasal 65 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset
dan Inovasi Nasional, serta memperhatikan surat edaran Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/295/M.SM.02.03/2021 perihal
Pengalihan Peneliti Pada Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Kementerian/Lembaga ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka perlu
dibuatkan Unit Kerja yang menangani teknologi di Kementerian Pertanian, yaitu
Badan Pengelolaan Sistem Pertanian (BPSP). Hal ini diselaraskan dengan amanat
Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021, terutama pasal 65, bahwa tugas dan
fungsi SDM, anggaran dan aset Unit Kerja yang menangani penelitian,
pengembangan, pengkajian, dan penerapan dialihkan kepada Badan Riset dan
Inovasi Nasional (BRIN).
Badan Pengelolaan dan Sistem Pertanian memiliki peran yang strategis terutama
dalam menjembatani dan menggunakan inovasi teknologi dengan Badan Riset
dan Inovasi Nasional serta mendukung program dan tujuan pembangunan
pertanian nasional yang telah diamanatkan kepada Kementerian Pertanian.
Dalam menjalankan peran strategis tersebut BPSP didukung oleh jumlah SDM, 5
satker Eselon IIa yaitu Sekretariat Badan Pengelolaan Sistem Pertanian, Pusat
Pengelolaan Sistem Tanaman Pangan, Pusat Pengelolaan Sistem Hortikultura,
Pusat Pengelolaan Sistem Perkebunan, dan Pusat Pengelolaan Sistem Peternakan
dan Kesehatan Hewan. Didukung juga oleh 7 Satker setingkat Eselon IIb yaitu
Balai Besar Pengelolaan Sistem Tanaman Padi, Balai Besar Pengelolaan Sistem
Kesehatan Hewan, Balai Besar Pengelolaan dan Penyebaran Sistem Pertanian,
Balai Besar Pengelolaan Sistem Sumber Daya Lahan Pertanian, Balai Besar
Pengelolaan Sistem Mekanisasi Pertanian, Balai Besar Pengelolaan Sistem
Pascapanen Pertanian, Balai Besar Pengelolaan dan Pemanfaatan Bioteknologi
dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Selain itu BPSP juga didukung oleh 52
satker terdiri dari 19 satker pengelolaan sistem komoditi pertanian dan 33 satker
Balai Pemanfaatan Sistem Pertanian.
Laporan Kinerja Tahun 2021 18
Selain itu BPSP didukung oleh sumberdaya manusia terdiri dari 670 orang peneliti
yang akan bertranformasi ke jabatan fungsional lain, fungsional umum sebanyak
2.392 orang, fungsional tertentu sebanyak 341 orang penyuluh pertanian
sebanyak 375 orang, perekayasa sebanyak 36 orang, teknisi litkayasa sebanyak
605 orang. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Pusat, Balai
Besar Pengelolaan, dan Balai Pengelolaan Komoditas maka BPSP dilengkapi juga
dengan fasilitas laboratorium sebanyak 157 laboratorium (Laboratorium BSL3,
Referen, Nano, Flavor beras, tanah, uji alsintan, molekuler dan genomic,
biokimia, GRK dan plasma nutfah) dan 123 Kebun Percobaan. Sumberdaya
tersebut merupakan sumberdaya yang digunakan selama ini untuk memberikan
layanan kepada mitra dan dalam mendukung pelaksanaan dan pencapaian target
dari program Kementerian Pertanian.
Penyempurnaan dan transformasi organisasi Badan Litbang Pertanian dalam
memperkuat pola ideal kegiatan penelitian pertanian dari hulu ke hilir, sangat
relevan dengan kondisi saat ini terkait dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 11
Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (SISNAS
IPTEK), yaitu bahwa Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan modal dan
investasi bagi pembangunan nasional dan Badan Litbang Pertanian merupakan
bagian integral dari SISNAS IPTEK seperti diamanatkan oleh UU tersebut.
Dalam skema organisasi sebelum lahirnya Perpres No 78/2021, penyelenggaraan
penelitian dan pengembangan pertanian secara operasional dilakukan oleh Balai
dan Loka Penelitian, Balai Besar dan Pusat Penelitian. Selanjutnya invensi berupa
komponen teknologi yang dihasilkan akan dikaji oleh Lembaga Pengkajian
Teknologi Pertanian, baik yang berada di Pusat, yaitu Balai Besar Pengkajian dan
Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP), maupun Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian (BPTP) yang berada di provinsi melalui uji adaptasi dan uji
multi lokasi, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kesesuaian teknologi
pertanian spesifik lokasi pada berbagai kondisi sosial, ekonomi, dan budaya
dilakukan juga pengujian paket teknologi pertanian oleh BPTP bersama
Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau
kelembagaan lainnya. Di mana invensi teknologi yang dihasilkan lembaga
tersebut di atas, termasuk plasma nutfaah, parent seed, varietas dan lainlain
sebagai Intangeble Aset utama Badan Litbang Pertanian. Paket teknologi
pertanian sebagai hasil dari proses pengembangan, diterapkan pada skala usaha
tani maupun pada skala agribisnis, yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah,
Lembaga penyuluhan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan KTNA/Kelompok Tani
dengan pendampingan oleh lembaga pengkajian di provinsi.
Sesuai dengan Pasal 42 UU No.11/2019 tentang SISNAS IPTEK, untuk lebih
mensinergikan berbagai kegiatan litbangjirap bidang pertanian, juga dilakukan
kerja sama dengan lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi lainnya seperti
Perguruan Tinggi, Badan Usaha, dan Lembaga Penunjang lainnya. Badan Litbang
Pertanian juga mempunyai jejaring kerjasama vertikal dan horizontal di dalam
negeri, dan kerja sama horizontal di tingkat internasional, dengan sasaran utama
optimalisasi penggunaan sumber daya, menghindari tumpang tindih penelitian,
meningkatkan kualitas penelitian, kerja sama penelitian dan pengembangan,
tukar-menukar informasi dan mengefektifkan diseminasi hasil penelitian.
Laporan Kinerja Tahun 2021 19
Organisasi yang diusulkan merupakan organisasi yang dapat mendukung kegiatan
Kementerian Pertanian khususnya pelayanan kepada masyarakat, penyebaran
teknologi khususnya benih bermutu, standardisasi pertanian dan sistem
pembangunan pertanian. Nomenklatur organisasi yang diusulkan adalah Badan
Pengelolaan Sistem Pertanian (BPSP). Kedudukan BPSP berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri dan BPSP dipimpin oleh Kepala Badan. Badan
Pengelolaan Sistem Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi,
perekayasaan, pengelolaan adaptasi, penyusunan rekomendasi, dan
pemanfaatan sistem pertanian.
Badan Pengelolaan Sistem Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis di bidang perekayasaan, pengelolaan,
adaptasi, rekomendasi dan pemanfaatan sistem pertanian;
b. pelaksanaan koordinasi, perekayasaan, pengelolaan, adaptasi, dan
pemanfaatan sistem pertanian;
c. penyebarluasan hasil perekayasaan, pengelolaan, adaptasi, rekomendasi
dan pemanfaatan sistem pertanian
d. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi perekayasaan, pengelolaan,
adaptasi, dan pemanfaatan sistem pertanian;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perekayasaan, pengelolaan, adaptasi, penyusunan rekomendasi dan
pemanfaatan sistem pertanian
f. pelaksanaan tugas administrasi Badan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN
PENGELOLAAN SISTEM PERTANIAN
SEKRETARIAT
BADAN
BAGIAN UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
PUSAT PUSAT PUSAT PUSAT
PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN PENGELOLAAN SISTEM
SISTEM PERKEBUNAN PETERNAKAN & KESWAN
TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
Laporan Kinerja Tahun 2021 20
Dengan dibentuknya Badan Pengelolaan Sistem Pertanian, diharapkan dapat
menjembatani proses penyebarluasan hasil riset dari lembaga riset kepada para
pengguna, serta memberikan umpan balik mengenai kebutuhan inovasi dan
teknologi dari pengguna kepada lembaga riset dalam rangka penciptaan riset
yang optimal berbasis kebutuhan pengguna dan diharapkan menjadi
pertimbangan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan terkait
organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian.
2. Pembentukan Direktorat Jenderal Hilirisasi dan Pemasaran Hasil
Pertanian
Dalam melaksanakan salah satu fungsi yang diamanatkan kepada Kementerian
Pertanian sesuai Perpres Nomor 45 tahun 2015 adalah perumusan, penetapan,
dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan nilai tambah, daya saing,
mutu, dan pemasaran hasil pertanian. Rumusan fungsi ini mengarahkan
Kementerian Pertanian dalam menyelenggarakan pembangunan pertanian
dilakukan dengan pendekatan hulu-hilir secara terintegrasi, atau dengan kata lain
melalui pendekatan sistem agribisnis terpadu mulai dari penyiapan sarana dan
prasarana, produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, sampai pada
pemasaran dan perdagangan internasional.
Pelaksanaan fungsi ini sangat penting dalam pencapaian tujuan
pembangunan pertanian untuk: (a) mendorong upaya peningkatan produksi
mendukung ketahanan pangan dan berorientasi pasar, (b) menciptakan nilai
tambah dan meraihnya untuk para pelaku agribisnis, (c) meningkatkan daya
saing produk di pasar internasional dan global, dan (d) meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan petani; sehingga sektor pertanian mampu
berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.
Tentu saja dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian harus bersinergi
dengan K/L terkait, bermitra dengan swasta, dan memberdayakan petani/pelaku
usaha pertanian.
Penanganan subsistem hulir dan pemasaran hasil pertanian yang dilaksanakan
terintegrasi dalam sistem agribisnis komoditas akan dapat: (a) mengembangkan
produk secara terintegrasi dalam suatu sistem agribisnis komoditas, (b)
menghubungkan kepentingan konsumen dan produsen lebih baik, (c)
meningkatkan daya saing produk melalui transmisi yang lebih efektif dalam
penyampaian persyaratan standar produk, informasi pasar, dan preferensi
konsumen kepada pelaku di subsistem hulu, dan (d) nilai tambah produk dan
efisiensi pemasaran dapat disebarkan secara adil kepada pelaku sistem agribisnis
komoditas, termasuk petani.
Pelaksanaan fungsi tersebut pada Kementerian Pertanian sampai dengan tahun
2015 dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian (Ditjen PPHP). Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 dan 10
Tahun 2005, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
mempunyai tugas “merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian”. Dalam
Laporan Kinerja Tahun 2021 21
melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005, Direktorat Jenderal Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Pertanian didukung oleh 6 (enam) unit kerja eselon II yaitu
Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat Penanganan Pasca Panen, Direktorat
Pengolahan Hasil Pertanian, Direktorat Mutu dan Standardisasi, Direktorat
Pemasaran Domestik dan Direktorat Pemasaran Internasional. Namun dengan
adanya dinamika organisasi pada Kementerian Pertanian, kewenangan Ditjen
PPHP sebagai salah satu Direktorat Jenderal di Kementerian Pertanian
dilimpahkan dan disebar ke hampir semua unit kerja Eselon I, yaitu Direktorat
Jenderal (Ditjen) Tanaman Pangan, Ditjen Hortikultura, Ditjen Perkebunan,
Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,
dan Badan Ketahanan Pangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian
Republik Indonesia Nomor: 568/Kpts/OT.010/9/2015
Saat ini fungsi tersebut dilaksanakan oleh unit kerja setingkat eselon Ila/
Direktorat di bawah masing-masing Direktorat Jenderal yang berbasis komoditas,
yaitu Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian pada Ditjen Tanaman
Pangan, Ditjen Hortikutlura, Ditjen Perkebunan serta Ditjen Peternakan dan
Kesehatan Hewan. Pelaksanaan fungsi pengolahan dan pemasaran hasil
pertanian di tingkat eselon II dan tersebar di beberapa Ditjen, dipandang kurang
efektif dalam mendorong peningkatan nilai tambah, daya saing dan peningkatan
ekspor pertanian, karena:
1. Pengelolaan fungsi hilirisasi hasil pertanian, meliputi pengolahan, nilai
tambah, daya saing dan pemasaran hasil, memerlukan tangkah-langkah
kebijakan yang holistik dan sinergi antar K/L. Untuk melaksanakan fungsi
tersebut unit kerja Direktorat mengalami kesulitan karena upaya tersebut
perlu pengambilan keputusan pada level yang lebih tinggi/Eselon I.
2. Indikator kinerja Ditjen Teknis yang pertama dan utama adalah peningkatan
produksi, sehingga fokus program di Ditjen tersebut lebih besar pada upaya
peningkatan produksi komoditas pertanian.
3. Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, nilai tambah,
dan daya saing memerlukan koordinasi lintas K/L serta dunia usaha yang
cukup kuat. Upaya ini akan kurang efektif apabila dilaksanakan oleh unit
kerja Eselon II, sehingga harus setingkat Ditjen.
4. Pengembangan dan perluasan pasar produk hasil pertanian memerlukan
upaya yang intensif melalui komunikasi dan interaksi bilateral dan forum
kerja sama perdagangan multilateral dan global, seperti World Trade
Organization (WTO). Keterlibatan Kementerian Pertanian dalam berbagai
forum perundingan perdagangan internasional sangat penting untuk
memperjuangkan kepentingan nasional serta turut menyumbang pemikiran
bagi perumusan kebijakan perdagangan internasional yang lebih adil. Untuk
itu keterwakilan Kementerian Pertanian dalam forum internasional pada
level pengambilan keputusan sangat diperlukan yaitu setingkat Ditjen.
Dengan mempertimbangkan strategisnya fungsi hilirisasi melalui peningkatan
nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian; serta
pengalaman empiris kurang optimalnya pelaksanaan fungsi tersebut pada tingkat
Laporan Kinerja Tahun 2021 22
direktorat yang tersebar pada berapa Ditjen lingkup Kementerian Pertanian
sebagaimana diuraikan di atas, maka ada kebutuhan yang sangat kuat untuk
menggabungkan kembali penanganan fungsi tersebut ke dalam satu Direktorat
Jenderal. Hal ini akan semakin penting dan strategis apabila dikaitkan dengan
dibentuknya Kementerian lnvestasi, dimana bidang usaha sektor pertanian akan
sangat banyak terkait dengan pengolahan, peningkatan mutu hasil, penciptaan
nilai tambah dan daya saing produk. Dengan dikelola pada tingkat Ditjen, hal-hal
yang terkait dengan peningkatan investasi terutama pada bidang usaha off farm
diyakini akan lebih optimal.
Dari aspek tugas pokok dan fungsi organisasi, pembentukan kembali Ditjen yang
menangani hiliriasi dan pemasaran hasil pertanian diyakini tidak akan tumpang
tindih dengan tugas dan fungsi K/L lain terkait yang menangani aspek nilai
tambah, daya saing, mutu dan pemasaran hasil pertanian. Peran Kementerian
Pertanian lebih bersifat komplemen dan saling menguatkan dengan K/L lain
sehingga tujuan untuk meningkatkan hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian di
Indonesia dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional dapat diwujudkan
dengan baik. Mempertimbangkan pentingnya beberapa hal tersebut, diusulkan
pembentukan Direktorat Jenderal yang menangani fungsi pengembangan hilirisasi
dan pemasaran hasil pertanian, yaitu Direktorat Jenderal Hilirisasi dan Pemasaran
Hasil Pertanian.
Direktorat Jenderal Hiliriasi dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas: “
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi dan
pengembangan di bidang hilirisasi dan pemasaran hasil pertanian “.
Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Jenderal Hilirisasi dan Pemasaran
Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan peningkatan pengolahan,
mutu, standardisasi, dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil
pertanian;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengolahan hasil
pertanian, mutu, standardisasi, dan pengembangan usaha, serta
pemasaran hasil pertanian;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang
penyelenggaraan peningkatan pengolahan hasil pertanian, mutu,
standardisasi, dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil pertanian;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan
peningkatan pengolahan hasil pertanian, mutu, standardisasi, dan
pengembangan usaha, serta pemasaran hasil pertanian;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan
peningkatan pengolahan hasil pertanian, mutu, standardisasi, dan
pengembangan usaha, serta pemasaran hasil pertanian;
f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hilirisasi dan Pemasaran Hasil
Pertanian; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Laporan Kinerja Tahun 2021 23
RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT JENDERAL
HILIRISASI DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN
SEKRETARIAT
DIREKTORAT
JENDERAL
BAGIAN
UMUM
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT
PENGOLAHAN MUTU DAN PENGEMBANGAN PEMASARAN HASIL
HASIL PERTANIAN
STANDARDISASI USAHA PERTANIAN
HASIL PERTANIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL
Rancangan pembentukan Direktorat Jenderal Hilirisasi dan Pemasaran Hasil
Pertanian di Kementerian Pertanian dilakukan dengan memanfaatkan sumber
daya yang telah ada di Kementerian Pertanian. Dengan demikian pembentukan
Ditjen ini tidak akan menambah beban baru bagi Pemerintah.
Untuk memenuhi kebutuhan SDM, akan diisi dengan SDM dari Direktorat
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) yang saat ini berada di
berbagai Direktorat Jenderal teknis Kementerian Pertanian. Kebutuhan anggaran
dipenuhi dari realokasi anggaran yang melekat pada masing-masing Direktorat
PPHP pada Ditjen terkait. Aset kantor Ditjen yang baru akan menggunakan ex
kantor Ditjen PPHP yaitu Jl. Harsono RM No. 3, Gedung D Lantai 2 dan 3,
Ragunan Jakarta.
Apabila faktor 3 M yang diperlukan untuk mengemban fungsi Ditjen ini kurang
memadai dari sumber yang sudah ada seperti disebutkan di atas, maka pada
tahap awal Kementerian Pertanian dapat memenuhi kebutuhan tersebut dengan
mengalokasikan/ realokasi 3 M dari Unit Kerja lain lingkup Kementerian
Pertanian.
Laporan Kinerja Tahun 2021 24
2.2. Penguatan dan Penataan Organisasi UPT Kementerian Pertanian
Dalam rangka Penataan dan Penguatan Organisasi Unit Pelaksana teknis Kementerian
Pertanian, telah diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:
1. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
Telah ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan
Fungsional dan 6 (enam) Peraturan Menteri Pertanian tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional
lingkup UPT, sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan
Pertanian;
b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian;
c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional
Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar
Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura,
dan Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman;
e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian; dan
f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Kelompok
Substansi dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional
Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan
Hewan.
Proses penepatan peraturan tersebut dilakukan melalui tahapan dimulai dari
identifikasi kebutuhan, penyusunan rancangan dan usulan kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
2. Sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja di Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian
tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok
Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
Laporan Kinerja Tahun 2021 25
Secara umum Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja ini
memuat tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja masing-masing Unit
Pelaksana Teknis eselon I lingkup Kementerian Pertanian pasca penyetaraan jabatan
administrasi ke dalam jabatan fungsional. Sebagai tindak lanjut dari Penyetaraan
Jabatan serta Permentan tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Kementerian
Pertanian, telah disusun pula Uraian Tugas Pekerjaan Kelompok Substansi dan Sub
kelompok Substansi Unit Pelsakana Teknis untuk mendukung pelaksanaan tugas
jabatan fungsional pasca berubahnya birokrasi Kementerian Pertanian dari segi
Kelembagaan dan SDM Aparatur.
Telah dilakukan sosialisasi terkait Organisasi dan Tata Kerja pada Unit Pelaksana
Teknis, dan Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan
Fungsional Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam
Peraturan Menteri sebagai berikut:
a. Peraturan Menteri Pertanian No 41 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata
Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar
Pengembangan Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Dan
Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman, Lembar Berita Negara No 1755, di
Undangkan Tanggal 30 Desember 2020;
b. Peraturan Menteri Pertanian No 42 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Lembar
Berita Negara No 1756, di Undangkan Tanggal 30 Desember 2020;
c. Peraturan Menteri Pertanian No 43 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan
Kesehatan Hewan, Lembar Berita Negara No 1757, di Undangkan Tanggal 30
Desember 2020;
d. Peraturan Menteri Pertanian No 44 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, Lembar Berita Negara No 1758, di Undangkan
Tanggal 30 Desember 2020;
e. Peraturan Menteri Pertanian No 45 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Lembar Berita Negara No
1759, di Undangkan Tanggal 30 Desember 2020;
f. Peraturan Menteri Pertanian No 46 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Lingkup Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Lembar Berita Negara No
1760, di Undangkan Tanggal 30 Desember 2020;
g. Peraturan Menteri Pertanian No 47 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian, Lembar Berita
Negara No 1761, di Undangkan Tanggal 30 Desember 2020;
h. Peraturan Menteri Pertanian No 48 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Museum Tanah dan Pertanian, Lembar Berita Negara No 1762, di
Undangkan Tanggal 30 Desember 2020;
i. Peraturan Menteri Pertanian No 09 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Lembar Berita
Negara No 423, di Undangkan Tanggal 13 April 2021;
Laporan Kinerja Tahun 2021 26
j. Peraturan Menteri Pertanian No 10 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Penyuluh dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian, Lembar Berita Negara No 424, di Undangkan Tanggal 13 April 2021;
k. Peraturan Menteri Pertanian No 11 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan, Lembar Berita Negara No 425,
di Undangkan Tanggal 13 April 2021;
l. Peraturan Menteri Pertanian No 12 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Balai Besar
Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, Balai Besar Pengembangan
Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan Balai Pengujian
Mutu Produk Tanaman, Lembar Berita Negara No 426, di Undangkan Tanggal
13 April 2021;
m. Peraturan Menteri Pertanian No 13 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian, Lembar Berita Negara No 427, di
Undangkan Tanggal 13 April 2021; dan
n. Peraturan Menteri Pertanian No 14 Tahun 2021 Tentang Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana
Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Lembar
Berita Negara No 428, di Undangkan Tanggal 13 April 2021.
3. Penyusunan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tugas dan Fungsi Unit Kerja
Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup Unit
Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian pada tahun 2020 telah menetapkan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pertanian. Peraturan Mentan ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 08 Tahun 2021 tentang Kelompok Substansi dan Subkelompok
Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian.
Agar peraturan tersebut dapat implementatif dan digunakan sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas manajerial Koordinator dan Subkoordinator Substansi, maka
perlu disusun rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas
Pekerjaan Eselon III dan IV yang menangani fungsi ketatausahaan dan sinkronisasi
penyusunan uraian tugas manajerial pada unit kerja eselon I.
Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Uraian Tugas Pekerjaan Eselon III
dan IV yang menangani fungsi ketatausahaan telah dibahas beberapa kali dengan
unit eselon I terkait. Dalam pembahasan ini terjadi beberapa perubahan baik secara
substansi maupun legal drafting, tetapi tetap mengacu kepada Permentan 40/2020
dan Permentan 8/2021.
Selain itu, untuk mewujudkan efektivitas pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi Kementerian Pertanian, maka dilakukan pembagian tugas
koordinator pelaksana fungsi melalui pengelompokan jabatan fungsional ke dalam
Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada kelompok jabatan fungsional
di masing-masing unit kerja.
Laporan Kinerja Tahun 2021 27
Adanya pengaturan tugas Kelompok Substansi dan Subkelompok Substansi pada
Kelompok Jabatan Fungsional tidak menghalangi fleksibilitas Pejabat Fungsional
dalam melaksanakan butir kegiatan. Eksistensi Kelompok dan Subkelompok lebih
untuk memberikan kemudahan manajerial dalam mendistribusikan tugas sesuai
dengan substansi tertentu, agar dapat diselesaikan secara efisien dan akuntabel.
Penyusunan rancangan Peraturan Menteri Pertanian mengenai Kelompok Substansi
dan Subkelompok Substansi pada Kelompok Jabatan Fungsional di setiap unit
pelaksana teknis direplikasi dari Peraturan Menteri Pertanian.
Sesuai amanat pada Permenpan 08 Tahun 2021, Kelompok substansi dalam
melaksanakan tugas dibantu oleh Subkoordinator Kelompok. Hal ini dilakukan agar
dapat terjamin tercapainya kualitas dan kuantitas target kinerja.
Didatangkan narasumber dari Kedeputian Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan
Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,
Kementerian PANRB. Selain pemaparan dari narasumber, dibahas pula tentang
uraian tugas manajerial oleh koordinator kelompok organisasi.
Pada tanggal 17-18 Juni 2021 bertempat di PUSTAKA ruang rapat Lt. 7, Kota Bogor,
Jawa Barat telah diselenggarakan kegiatan Rancangan Permentan tentang Uraian
Tugas Pekerjaan Eselon III dan IV (Pusat dan UPT) yang dihadiri oleh perwakilan
Eselon I linggkup Kementerian Pertanian, perwakilan dari Biro Hukum dan diisi juga
oleh narasumber R. Roro Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP., M.Si selaku Asdep
Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, KementerianPANRB.
Telah dilakukan harmonisasi I terkait Peraturan Menteri Pertanian tentang Tugas dan
Fungsi Unit Kerja Eselon III dan Uraian Tugas Pekerjaan Unit Kerja Eselon IV Lingkup
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan
Tim dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Biro Hukum Kementerian
Pertanian, dan Subkelompok Evaluasi Organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian
Kementerian Pertanian secara daring via aplikasi Zoom Meeting.
2.3. Evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Aparatur Kementerian
Pertanian
Penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional sebagai salah satu
upaya mendukung penyederhanaan birokrasi sebagaimana arahan Menteri PANRB.
Hal ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden R.I. tentang
penyederhanaan birokrasi yang selesai pada akhir tahun 2020. Sasaran akhir dari
penyederhanaan birokrasi itu sendiri adalah membangun birokrasi yang dinamis yang
punya fleksibilitas tinggi, kapabel, berbudaya unggul dan organisasi yang berbasis
kinerja sehingga bisa melahirkan kebijakan yang adaptif yang terintegrasi ke setiap
unit.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan perbaikan dalam pelaksanaan
manajemen kepegawaian ke arah yang lebih baik, terarah, mempunyai pola yang
jelas, serta berkesinambungan, terutama dalam perencanaan untuk formasi pegawai.
Oleh karena itu, perencanaan manajemen pegawai harus didasarkan pada hasil
analisis jabatan dan perhitungan beban kerja organisasi. Laporan Analisis Beban
Laporan Kinerja Tahun 2021 28
Kerja (ABK) TA 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan
kegiatan Penyusunan Analisis Beban Kerja berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Analisis Jabatan dan
Analisis Beban Kerja yang diamanatkan
dalam Peraturan Menteri PAN RB nomor
1 Tahun 2021 tentang Pedoman Analisis
Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42
Tahun 2018 tentang Pedoman Analisis
Beban Kerja Organisasi di Lingkungan
Kementerian Pertanian.
Gambar 2. Bimtek Penyusunan Anjab ABK
lingkup Kementan TA 2021
Bertempat di Auditorum Dr. Ismunadji
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan dan Pertanian, Bogor, Jawa Barat pada 16 April
2021, pelaksanaan Penyusunan Anjab ABK di tahun ini berjalan dengan optimal,
sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, serta menghasilkan data ABK
yang akurat, objektif, transparan dan komprehensif tidak lepas dari partisipasi,
koordinasi, konsolidasi, dan pembahasan bersama secara intensif di seluruh
lingkungan Kementerian Pertanian.
2.4. Penyelanggaraan Forum Koordinasi Unit Pelakasanan Teknis Lingkup
Kementerian Pertanian
Dalam rangka meningkatkan kinerja
organisasi dan profesionalisme
sumber daya manusia pertanian
serta peningkatan kompetensi
pegawai, telah dilaksanakan Forum
Koordinasi Unit Pelaksana Teknis
(UPT) Lingkup Kementerian
Pertanian Tahun 2021, yang
dilaksanakan pada tanggal 29- 30
Maret 2021, bertempat di Hotel
D’Anaya Bogor, secara daring dan
luring di hadiri oleh 162 (seratus
Gambar 3 Pelaksanaan Forum Koordinasi Unit Pelaksana Teknis enam puluh dua) perwakilan UPT
Lingkup Kemnterian Pertanian lingkup Kementerian Pertanian.
Kegiatan ini merupakan kegiatan
rutin yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian setiap tahunnya sebagai
upaya meningkatkan efektifitas kinerja organisasi.
Penyederhanaan Birokrasi yang digaungka oleh Presiden Joko Widodo diharapkan
dapat membentuk birokrasi lebih fleksibel sehingga terbentuk tata kelola
pemerintahan yang baik, khususnya di UPT sebagai pelaksana teknis operasional
Laporan Kinerja Tahun 2021 29
yang harus fokus dan berorientasi terhadap pelayanan dan hasil, dengan dukungan
tenaga-tenaga fungsional yang sesuai. Penyederhanaan birokrasi menjadi penting
karena struktur organisasi mencerminkan bagaimana strategi dalam pencapaian goal
organisasi.
Penyederhanaan birokrasi dan penyetaraan jabatan diharapkan dapat
menyelaraskan antara tugas yang di berikan atau diemban dengan aktivitas-aktvitas
yang dilakukan, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih optimal.
Dalam rangka menyatukan langkah menuju pertanian maju mandiri dan modern serta
menjaga ketersediaan pangan masyarakat, dihimbau agar UPT dapat berperan
secara aktif melakukan pendampingan untuk semua kegiatan yang berada di
kawasan Food Estate, dan kawasan pangan regular, melalui percepatan tanam,
penyediaan saprodi, implementasi korporasi petani dan mengambil langkah-langkah
strategis dalam upaya pencapaian target realisasi tanam. Sebagai bentuk dukungan
untuk program Food Estate, perlu mengembangkan korporasi petani. Dengan cara
ini, diharapkan hasil pertanian dari lokasi Food Estate bisa dimaksimalkan.
2.5. Peningkatan Efektifitas Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Bidang Pertanian
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknin Daerah (UPTD)
yang merupakan dasar dan pedoman Pemerintah Daerah dalam pembentukan
kelembagaan UPTD Daerah, untuk itu maka Kementerian Pertanian sebagai wakil
pemerintah pusat sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mempunyai
tanggung jawab dan kewajiban memberikan masukan dibidang pangan dan
pertanian yang bersifat teknis kepada Kementerian Dalam Negeri.
Sehubungan dengan kebutuhan Pemetaan potensi komoditas Peternakan
Kabupaten Takalar sesuai Indikator dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang perangkat Daerah.
Ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kriteria- kriteria
yang dituangkan dalam pemetaan/penilaian wajib divalidasi oleh pemerintah pusat
dalam hal ini Kementerian terkait dan Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah
Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Sekretaris Daerah Nomor 524.3/3416/Ekon
perihal Pemetaan Ulang Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Kabupaten Takalar,
mengusulkan pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Takalar. Bagian Organisasi dan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Takalar di bawah
koordinasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan pemetaan ulang
Urusan Pemerintahn Bidang Pertanian dan diperoleh nilai 1.045 (Seribu Empat Puluh
Lima). Mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016
tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian,
Kabupaten Takalar sebelumnya memperoleh nilai 906 (Sembilan Ratus Enam)
dengan kategori besar. Surat Sekretaris Daerah Nomor 524.3/3416/Ekon perihal
Pemetaan Ulang Urusan Pemerintah Bidang Pertanian Kabupaten Takalar,
mengusulkan pembentukan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten
Takalar.
Laporan Kinerja Tahun 2021 30
Sehubungan itu maka telah dilakukan Penandatanganan Berita Acara yang dihadiri
oleh Kepala Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar beserta Jajarannya, Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian, Kementerian Dalam Negeri Jakarta dan Bapak/Ibu dari
Direktorat Jederal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian.
Indikator kinerja Penataan dan Penguatan Organisasi pada Tahun 2021 memiliki anggaran
sebesar Rp 535.346.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun 31 Desember
2021 dapat terealisasi sebesar Rp 533.866.500,- atau 99.72%. Hal ini menunjukkan bahwa
terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 1.479.500,- atau 0.28%.
3. Penataan Tatalaksana
Pendayagunaan ketatalaksanaan bertujuan untuk mewujudkan tata laksana yang ringkas,
efektif, efisien, dan transparan. Kebijakan ketatalaksanaan diarahkan pada konsep
manajemen modern yang cepat, akurat, pendek jaraknya dengan memanfaatkan teknologi
informasi yang relevan dengan fungsi organisasi. Strategi pendayagunaan ketatalaksanaan
di Kementerian Pertanian dilaksanakan melalui penciptaan kerangka kerja peta proses
bisnis, evaluasi dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur(SOP), penyusunan
hubungan kerja eksternal/ tata hubungan kewenangan antar lembaga pusat dan daerah,
dan optimalisasi pemanfaatan teknologi (e-government).
Target kinerja penataan dan penguatan tatalaksana pada tahun 2021 adalah sebesar 4,54.
Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja dibawah dapat diketahui bahwa hasil penilaian
PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan nilai sebesar 4,58
atau dengan kata lain tercapai sebesar 101% melebihi target yang telah ditetapkan. Adapun
Rincian Capaian Indikator Kinerja Penataan dan Penguatan Organisasi selama periode tahun
2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini;
Tahun Target Realisasi %
2020 4,50 4,58 101
2021 4,54 4,58 101
Penguatan ketatalaksanaan (proses bisnis) tahun 2021 merupakan tahun kedua dari
penjabaran rencana kerja reformasi birokrasi Kementerian Pertanian periode 2020 – 2024.
Dalam tahun 2021, program kerja penguatan ketatalaksanaan pada umumnya berupa
pemantapan – pemantapan dari program kerja periode sebelumnya. Fokus kegiatan yang
dilaksanakan tahun 2021 dititikberatkan pada penguatan standar operasional prosdur (SOP)
lingkup Kementan dan perubahan kebijakan serta instrumen pengelolaan kinerja pegawai.
Penjabaran pelaksanaan kegiatan penguatan ketatalaksanaan selama tahun 2021 sebagai
berikut:
3.1. Evaluasi dan Penyusunan Standar Operaional Lingkup Kementerian
Pertanian
Laporan Kinerja Tahun 2021 31
Menindaklanjuti penetapan peta proses bisnis Kementerian Pertanian tahun 2020-2024
melalui Permentan No. 23 Tahun 2020, telah dilakukan evaluasi terhadap 177 SOP
Makro dan 452 SOP Mikro. Evaluasi dilakukan dengan menyandingkan dan
mengintegrasikan proses makro dan mikro yang baru berdasarkan Proses Bisnis
Kementan Tahun 2020-2024. Selanjutnya dilakukan perancangan dan penyusunan SOP
makro dan SOP mikro yang baru berdasarkan 104 peta lintas fungsi oleh masing-masing
pemilik substansi. hasil penyusunan SOP telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 383 Tahun 2021. Rekapitulasi hasil penyusunan SOP Kementan adalah
sebagai berikut:
No. Proses Induk Peta SOP SOP
Lintas Makro Mikro
1 Tani-01 Fungsi
Pemantapan Ketahanan Pangan 11 23
9
2 Tani-02
Peningkatan Produksi Komoditas Pertanian 20 38 49
3 Tani-03 9 17 27
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing
Komoditas Pertanian 5 5 15
4 Tani-04 6 14 12
Pengembangan Kualitas SDM dan
Kelembagaan Petani 18 21 31
5 Tani-05 3 3 13
Pengelolaan Penelitian, Pengkajian, dan
Penerapan Teknologi Pertanian 7 7 19
6 Tani-06 9 14 33
Pengelolaan Prasarana dan Sarana
Pertanian
7 Tani-07
Penyelenggaraan Karantina Pertanian dan
Keamanan Hayati
8 Tani-08
Penataan Peraturan Perundang-undangan
dan Pengelolaan Kerja Sama Pertanian
9 Tani-09
Penguatan Tata Laksana, Organisasi dan
Peningkatan Pelayanan Publik
Laporan Kinerja Tahun 2021 32
10 Tani-10 7 7 16
Pengelolaan SDM Aparatur Kementerian 3 17 47
Pertanian 12 22 67
2 4 12
11 Tani-11 110 180 364
Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja,
Anggaran, Keuangan dan BMN
12 Tani-12
Pengelolaan Informasi, Hubungan
Masyarakat, dan Administrasi Umum
13 Tani-13
Pengelolaan Sistem Pengendalian dan
Pengawasan Intern
TOTAL
Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa telah ditetapkan SOP Kementan sebanyak
180 Makro dan 364 Mikro. Terdapat pola baru dalam penerapan SOP Mikro yaitu SOP
Kesekretariatan yang disusun oleh Sekretariat Jenderal berlaku untuk seluruh unit kerja
Kementan sesuai dengan cluster locus SOP.
3.2. Perubahan Kebijakan dan Instrumen Pengelolaan Kinerja Pegawai
Sehubungan dengan PP No. 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri
Sipil (PNS), Kementerian PAN dan RB telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 38
Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja PNS. Peraturan tentang pengelolaan
kinerja PNS ini menggantikan Perka BKN No. 1 Tahun 2013. Berdasarkan pola baru yang
diatur dalam peraturan yang baru tersebut, terdapat perubahan pendekatan kinerja PNS
dari basis proses menjadi basis output. Perubahan pola ini berdampak signifikan
terhadap pengelolaan kinerja PNS di Kementerian Pertanian yang telah berjalan
sebelumnya. Beberapa langkah yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Penetapan Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kinerja
Pegawai Lingkup Kementerian Pertanian. Peraturan ini menjabarkan teknis
penerapan pengelolaan kinerja pegawai berdasarkan Permen PAN dan RB No. 8
Tahun 2021.
b. Pembentukan dan pelatihan Tim Pengelola Kinerja Kementerian Pertanian yang
akan bertugas memberikan supervisi dan mereviu SKP. Komposisi tim berasal dari
Biro Organisasi dan Kepegawaian, Biro Perencanaan, dan Inspektorat.
c. Focus group discussion dan internalisasi pola baru pengelolaan kinerja kepada
seluruh unit kerja lingkup Kementerian dan Pertanian.
Perakitan modul aplikasi Sistem Informasi Kinerja Pegawai Terintegrasi (SINERGI).
Modul aplikasi ini merupakan pengembangan dari modul aplikasi ekinerja 3.1. Sejalan
Laporan Kinerja Tahun 2021 33
dengan pengelolaan kinerja yang terintegrasi antara kinerja organisasi dan kinerja
pegawai maka telah dilakukan integrasi modul aplikasi dengan eSAKIP yang dikelola
oleh Biro Perencanaan dengan modul aplikasi DUPAK Online yang merupakan aplikasi
pengelolaan angka kredit bagi pejabat fungsional lingkup Kementerian Pertanian.
Indikator kinerja Penataan dan Penguatan Ketatalaksanaan pada Tahun 2021 memiliki
anggaran sebesar Rp 504.419.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun
31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 502.403.000,- atau 99.60%. Hal ini
menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 2.016.000,- atau
0.40%.
4. Penataan sistem Manajemen SDM
Perilaku aparatur sangat dipengaruhi oleh bagaimana setiap instansi pemerintah
membentuk SDM Aparaturnya melalui penerapan sistem manajemen SDM-nya dan
bagaimana Sistem Manajemen SDM diterapkan secara efektif dan efisien. Sistem
manajemen SDM yang tidak diterapkan dengan baik mulai dari perencanaan pegawai,
pengadaan, hingga pemberhentian akan berpotensi menghasilkan SDM yang tidak
kompeten. Hal ini akan berpengaruh pada kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan. Karena itu, perubahan dalam pengelolaan SDM harus selalu dilakukan untuk
memperoleh sistem manajemen SDM yang mampu menghasilkan pegawai yang
profesional.
Target kinerja penataan sistem manajemen SDM Aparatur pada tahun 2021 adalah
sebesar3,32. Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa
hasil penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan
nilai sebesar 3,40 atau dengan kata lain tercapai sebesar 102%, melebihi target yang
telah ditetapkan. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penataan sistem
manajemen SDM Aparatur selama periode tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:
Tahun Target Realisasi %
2020 3,30 3,4 103
2021 3,32 3,4 102
Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kualitas penataan
sistem manajemen SDM Aparatur dan menjadi pendukung keberhasilan dalam
pencapaian indikator kinerja tahun ini, antara lain;
4.1. Pengelolaan Data ASN Kementerian Pertanian
Laporan Kinerja Tahun 2021 34
Pengelolaan Data ASN Kementerian Pertanian melalui aplikasi SIM ASN (Sistem
Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara) merupakan wujud implementasi E-
Government dalam pelayanan dibidang kepegawaian secara transparan dan
objektif guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen
dalam suatu organisasi. Aplikasi ini sangat penting dalam memberikan pelayanan
kepada seluruh personalia/pegawai yang ada, karena pegawai merupakan aset
dalam penyelenggaraan organisasi yang perlu dikelola dengan baik. Pengelolaan
data pegawai yang baik dalam lingkup kecil akan meningkatkan kinerja pegawai
dan dalam lingkup yang lebih besar akan membawa perbaikan dan juga kinerja
suatu organisasi secara keseluruhan.
Pelaksanaan Pengelolaan Data Pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2021
sudah dilaksanakan dengan baik, walaupun dalam masa pandemi pelaksanaan
dan penyelenggaraan kegiatan tidak terhambat mengikuti peraturan yang
berlaku. Pembaharuan data secara rutin dilakukan sesuai dengan keadaan
organisasi yang sejalan dengan peraturan yang berlaku. Rekonsiliasi data juga
harus dilakukan secara berkala antara data SIM ASN dan (Sistem Aplikasi
Pelayanan Kepegawaian (SAPK) yang merupakan program aplikasi Badan
Kepegawaian Negara oleh pengelola kepegawaian masing-masing unit kerja
untuk terwujudnya database PNS yang akurat, dan tercapainya satu data ASN
yang valid dan terupdate.
Manfaat aplikasi SIM ASN ini sangat dirasakan dalam rangka pemenuhan
permintaan data pegawai dari pimpinan dengan jaminan kualitas informasi yang
dihasilkan pada aplikasi SIM ASN cukup baik. Selain itu untuk validasi juga
dilakukan koordinasi data PNS dengan secara langsung maupun tidak langsung
dengan pejabat yang membidangi kepegawaian pada masing-masing eselon I
dengan cara membandingkan daftar nominatif yang dihasilkan pada aplikasi SIM
ASN dengan keberadaan riil PNS di tempat kerja masing-masing.
Data PNS yang disusun untuk kebutuhan pimpinan dalam rangka pengambilan
keputusan di bidang kepegawaian, antara lain :
a. Data Nominatif Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian yang menduduki
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya (Eselon I), Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon
ll), Administrasi (Eselon Ill, IV, dan V) tahun 2021.
b. Daftar Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian berdasarkan
Golongan, Jenis Kelamin dan Pendidikan.
Pada tahun 2021 masih berproses seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
(CPNS) sehingga jumlah pegawai pada tahun ini tidak mengalami penambahan
yang signifikan. Berikut keragaan data jumlah PNS per 31 Desember 2021, serta
lampiran data pegawai pensiun periode Tahun 2020 s.d. 2024 pada masing-
masing unit kerja Eselon I sebagai data dukung usulan Formasi ASN Tahun 2022
kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
adalah sebagai berikut:
Laporan Kinerja Tahun 2021 35
REKAPITULASI BUP KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2020-2024
NO UNIT KERJA 2020 TAHUN 2024 JUMLAH
80 2021 2022 2023 47
1 Sekretariat Jenderal 11 10 328
2 Direktorat Jenderal PSP 67 74 60 47
9 13 4
Direktorat Jenderal Tanaman
3 Pangan 28 24 22 21 22 117
Direktorat Jenderal 19 10 16 14 5 64
4 Hortikultura
53 123 84 38 36 334
Direktorat Jenderal 432
5 Perkebunan 83 100 96 83 70 51
6 Direktorat Jenderal PKH 1890
7 Inspektorat Jenderal 11 4 9 14 13 487
8 Badan Litbang Pertanian 62
9 Badan PPSDM Pertanian 430 401 379 350 330 397
10 Badan Ketahanan Pangan 4209
11 Badan Karantina Pertanian 94 93 93 100 107
TOTAL 10 19 16 5 12
98 103 76 68 52
917 953 878 757 704
Laporan Kinerja Tahun 2021 36
Data yang akan diperbarui bertujuan agar keragaaan data pegawai Kementerian
Pertanian menjadi lebih baik. Adapun keragaan pegawai Kementerian Pertanian
sebagaimana berikut:
Januari Februari Maret April Mei Juni
17.344 17.281 17.211 17.137 17.062 16.939
Juli Agustus September Oktober November Desember
1D6i.8ti6n8jau dari ju1m6.7l5a1h Pegawai16N.6e7g4 eri Sipil 16.605 di 16.543 dalam 16.476
tersebut atas, jika pengolahan
data masih menggunakan sistem manual tentu informasi-informasi mengenai
pegawai tidak dapat diperoleh secara cepat dan akurat dan akan mengalami
kesulitan-kesulitan seperti keterlambatan dalam memberikan informasi,
kesalahan dalam memberikan informasi, duplikasi data, kesalahan mengetik,
kurang akuratnya informasi yang diberikan dan masih banyak kendala lainnya.
Sebagai hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Data PNS
Kementerian Pertanian, jumlah pegawai per unit kerja eselon I di lingkungan
Kementerian Pertanian terhitung mulai tanggal 31 Desember 2021 berjumlah
16.476 (enam belas ribu empat ratus tujuh puluh enam) orang dengan rincian
sebagai berikut:
No Unit Kerja Jumlah Pegawai
1 SEKRETARIAT JENDERAL 1.129
2 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN 312
SARANA PERTANIAN 586
3 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN 329
4 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 799
5 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 1.925
6 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
286
KESEHATAN HEWAN 5.286
7 INSPEKTORAT JENDERAL
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 1.865
PERTANIAN 259
9 BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN 3.700
16.476
SDM PERTANIAN
10 BADAN KETAHANAN PANGAN
11 BADAN KARANTINA PERTANIAN
TOTAL
Laporan Kinerja Tahun 2021 37
4.2. Perencanaan Kebutuhan ASN
Sesuai amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN) dalam hal penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN bahwa
setiap instansi wajib merencanakan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis
jabatan dan analisis beban kerja yang dituangkan dalam peta jabatan.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun
2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diatur
tentang penyusunan dan penetapan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan
PNS/PPPK. Penyusunan kebutuhan jumlah PPPK merupakan satu kesatuan
dengan penyusunan kebutuhan PNS.
Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, proses perencanaan dimaksud terbagi dalam 2
(dua) bagian yaitu penyusunan kebutuhan pegawai dan jenis jabatan PNS dan
penetapan kebutuhan pegawai dan jenis jabatan PNS. Penyusunan kebutuhan
pegawai dan jenis jabatan PNS wajib disusun berdasarkan analisis Jabatan dan
analisis beban kerja untuk untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per
1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
Penyusunan kebutuhan PNS dimaksud memperhitungkan pencapaian tujuan
Kementerian Pertanian berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan
dengan pertimbangan dinamika/perkembangan organisasi. Penyusunan
kebutuhan jumlah dan jenis Jabatan PNS meliputi kebutuhan jumlah dan jenis
untuk jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional
dengan rincian kebutuhan PNS setiap tahun berdasarkan: hasil analisis Jabatan
dan hasil analisis beban kerja; peta Jabatan di masing-masing unit organisasi
yang menggambarkan ketersediaan dan jumlah kebutuhan PNS untuk setiap
jenjang jabatan; dan memperhatikan kondisi geografis daerah, jumlah penduduk,
dan rasio alokasi anggaran belanja pegawai.
Hasil penyusunan kebutuhan PNS 5 (lima) tahunan dimaksud disampaikan oleh
Menteri Pertanian sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kepala BKN melalui aplikasi e-formasi.
Berikut kegiatan yang dilaksanakan dalam perencanaan kebutuhan ASN lingkup
Kementerian Pertanian:
1) Penyusunan Kebutuhan ASN Kementerian Pertanian Tahun 2021
Berdasarkan Surat Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi,
Badan Kepegawaian Negara Nomor BIII26-30/V3-9/99 tanggal 8 Januari
2021 perihal Permintaan Bahan Penyusunan Kebutuhan ASN TA 2021 dan
Surat Kepala Pusat Perencanaan Kepegawaian dan Formasi, Badan
Kepegawaian Negara Nomor BIII26-30/V40-7/99 tanggal 19 Februari 2021,
Biro Organisasi dan Kepegawaian telah menindaklanjuti Penyusunan
Kebutuhan Pegawai ASN TA 2021 ke masing-masing unit kerja eselon I
Laporan Kinerja Tahun 2021 38
lingkup Kementerian Pertanian. Badan Kepegawaian Negara melalui
Direktorat Bidang Mutasi Kepegawaian dan Pusat Perencanaan Kepegawaian
dan Formasi menyelenggarakan kegiatan Validasi Data Penghitungan
Kebutuhan Pegawai Instansi Pusat Tahun 2020-2024. Validasi dimaksud
meliputi:
a. Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK) lingkup Kementerian
Pertanian yang telah disusun dan dilakukan penyempurnaan sampai saat
ini sesuai perkembangan dinamika organisasi. Analisis Jabatan dan ABK
disampaikan ke BKN meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrasi dan
Jabatan Fungsional lingkup Kementerian Pertanian. Dari hasil validasi
oleh Tim BKN diharapkan untuk dilakukan penyempurnaan secara
berkala baik tahunan dan 5 tahun.
b. Peta Jabatan
Penetapan Peta Jabatan lingkup Kementerian Pertanian melalui
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/KP.010/M/6/2021 tanggal
14 Juni 2021 yang terdiri dari 11 unit kerja eselon I Kementerian
Pertanian
2) Pembaharuan Data e-formasi dan Usulan Kebutuhan ASN Kementerian
Pertanian Tahun 2022
a. Kementerian PAN-RB menerbitkan Surat Edaran Nomor
B/110/SM.01.00/2021 tanggal 7 Februari 2021 terkait Pembaharuan
Data e-formasi yang ditujukan kepada PPK Pusat dan Daerah. Adapun
ketentuan dalam pembaharuan e-formasi:
Instansi wajib melakukan penyusunan kebutuhan jumlah dan jenis
jabatan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja
yang ditetapkan dalam peta jabatan yang telah ditetapkan oleh PPK.
Peta jabatan yang ditetapkan harus menggambarkan kebutuhan 5
(lima) tahun (tahun 2020-2024).
Peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja, disampaikan
melalui aplikasi e-formasi sampai akhir Juni 2021.
Pada aplikasi e-formasi diatur pembagian kewenangan bagi unit yang
membidangi urusan organisasi bertanggung jawab penginputan data
analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan kelas jabatan.
Unit yang membidangi kepegawaian bertanggung jawab terhadap
pengisian eksisting dan usulan ASN.
Khusus usulan kebutuhan atau formasi ASN tahun 2021 dan 2022
disampaikan melalui aplikasi e-formasi paling lambat akhir bulan Maret
2021.
b. Seiring kebijakan SE Kementerian PAN-RB Nomor 348 Tahun 2020
tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi dan
pemutakhiran aplikasi e-formasi dari versi 4.0 ke 4.1 semula entri usul
kebutuhan ASN tahun 2021 dan 2022 sampai akhir Maret 2021
diperpanjang sampai dengan akhir Mei 2021.
c. Pembaharuan e-formasi pada saat Pandemik Covid-19 untuk
memaksimalkan pembaharuan data oleh masing-masing user unit kerja
Laporan Kinerja Tahun 2021 39
eselon I lingkup Kementerian Pertanian, disajikan dalam bentuk tutorial
dan video tentang tata cara serta teknis pengisian aplikasi.
d. Memperhatikan SE Nomor B/548/M.SM.01.00/2021 tanggal 13 Juli 2021
perihal Usulan Kebutuhan ASN TA. 2022 dengan prioritas Instansi perlu
melakukan pemetaan dan penyederhaan birokrasi, penyesuaian usulan
ASN Tahun 2022 telah diinput sampai dengan akhir bulan Agustus 2021
serta instansi diharapkan menyiapkan anggaran terutama gaji, diklat
dasar dan diklat jabatan fungsional CASN pada Tahun Anggaran 2022.
e. Kementerian Pertanian telah menyampaikan usulan kebutuhan ASN
Tahun 2022 kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pertanian Nomor
181/KP.100/M/11/2021 tanggal 5 November2021 sejumlah 490 formasi
dan telah submit melalui aplikasi e-formasi disertai upload Surat
Pernyataan dan Lampiran Usulan.
3) Fasilitasi Sinkronisasi Data & Rekomendasi Usulan Kebutuhan PPPK Jabatan
Fungsional Bidang Pertanian pada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022
Dalam rangka Fasilitasi Sinkronisasi Data Usulan Kebutuhan PPPK Jabatan
Fungsional Bidang Pertanian Pada Pemerintah Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022 telah diselenggarakan kegiatan
Couching Clinik) Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Pertanian
untuk Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota bersama Kementerian
PAN-RB dan BKN pada tanggal 18, 19, 20, 24, 25 dan 26 Agustus 2021
melalui video conference berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor
B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 perihal Pengadaan ASN Tahun
2022, dan Coaching Clinic Pengadaan ASN 2022 tanggal 10 Agustus 2021.
Ditegaskan melalui surat tersebut bahwa Pengadaan ASN Tahun 2022
dilakukan hanya untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
tidak untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS). PPPK yang akan direkrut
diprioritaskan bagi pejabat fungsional yang kompetensinya dibutuhkan untuk
mencapai target pembangunan bidang pertanian, khususnya untuk jabatan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2020 tentang
Jenis Jabatan yang Dapat Diisi oleh PPPK.
Dari hasil Couching Clinic tersebut Kementerian Pertanian telah
menyampaikan surat rekomendasi usulan Formasi Usulan Kebutuhan ASN
(PPPK) Jabatan Fungsional Bidang Pertanian Lingkup Instansi Pusat dan Pada
Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2022 kepada
KemenPANRB melalui Surat Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Nomor
B-3587/Kp.220/A2/12/2021 tanggal 28 Desember 2021, dengan rincian
sebagai berikut:
a. Rekomendasi Usulan Kebutuhan ASN Jabatan Fungsional Bidang
Pertanian lingkup Instansi Pusat berjumlah 255 formasi
Laporan Kinerja Tahun 2021 40
b. Rekomendasi Usulan Kebutuhan ASN Jabatan Fungsional Bidang
Pertanian lingkup Instansi Pusat berjumlah 11.901 formasi.
4.3. Pengadaaan Calon ASN Kementerian Pertanian
Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) ke arah terwujudnya manajemen ASN
berdasarkan sistem merit, yang selanjutnya menjadi basis dalam mewujudkan
birokrasi berkelas dunia. Untuk itu, pemerintah sedang melaksanakan reformasi
birokrasi yang salah satunya adalah reformasi di bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur (SDM Aparatur). Reformasi dimaksud antara lain meliputi penataan
jumlah dan kualitas serta distribusi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Selanjutnya setiap instansi diharuskan melakukan redistribusi/penataan pegawai
secara internal maupun lintas instansi, yang didasarkan pada hasil perhitungan
kebutuhan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Dari hasil
perhitungan kebutuhan pegawai tersebut, masih terdapat kekurangan pegawai
pada jabatan tertentu antara lain dikarenakan terdapat pegawai yang memasuki
Batas Usia Pensiun dan adanya pembentukan organisasi baru. Oleh karenanya
diperlukan penambahan PNS baru guna menjaga komposisi PNS dan dalam
rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di sektor pelayanan
dasar dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan Negara.
Kementerian PAN-RB telah menyetujui usul kebutuhan ASN Kementerian
Pertanian berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 870 Tahun 2021 tanggal 29 April 2021 tentang
Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran 2021 memperoleh formasi tambahan CPNS sejumlah
766 (tujuh ratus tujuh puluh enam) formasi dengan jumlah 4 (empat) jenis
formasi dengan rincian sebagai berikut:
1. Lulusan Terbaik/Cumlaude sebanyak 87 formasi;
2. Disabilitas sebanyak 14 formasi;
3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat (PAPI) sebanyak 4 formasi;
4. Umum sebanyak 661 formasi.
Ruang lingkup pelaksanaan pengadaan CPNS Kementerian Pertanian Tahun
Anggaran 2021 meliputi :
a. Pengumuman Seleksi Pengadaan CPNS
Kementerian Pertanian mengumumkan pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai
Negeri Sipil (CPNS) Kementerian Pertanian Republik Indonesia Tahun
Anggaran 2021 melalui pengumuman Nomor B-1557/Kp.110/A2/06/2021
tanggal 30 Juni 2021, yang dapat dibuka melalui laman
http://cpns.pertanian.go.id. Peserta seleksi CPNS dapat mendaftarkan diri
melalui laman https://sscasn.bkn.id dengan mengunggah dokumen sesuai
persyaratan pada pengumuman.
Laporan Kinerja Tahun 2021 41
b. Pelaksanaan Seleksi Administrasi Berkas Pelamar
Pelamar CPNS Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 berjumlah
35.215 orang. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi sejumlah 31.042
orang Memenuhi Syarat (MS) dan 4.173 orang Tidak Memenuhi Syarat
(TMS). Pelamar TMS sebagian besar disebabkan persyaratan pendidikan
tidak sesuai dengan syarat jabatan. Peserta diberikan hak untuk mengajukan
sanggah selama 3 hari. Dari 4.173 pelamar yang TMS/Tidak Lulus Seleksi
Administrasi, yang mengajukan sanggah berjumlah 1.1.660 orang. Dari
jumlah pelamar yang mengajukan sanggahan, setelah dilakukan verifikasi
ulang, pelamar yang MS/Lulus Seleksi Administrasi berjumlah 141 orang
sehingga jumlah pelamar yang MS/Lulus Seleksi Administrasi dan berhak
mengikuti SKD sejumlah 31.183 orang.
c. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)
SKD CPNS Kementerian
Pertanian Tahun Anggaran
2021 menggunakan
Computer Assisted Test
(CAT) BKN. Ujian SKD
meliputi Tes Wawasan
Kebangsaan (TWK), Tes
Intelegensia Umum (TIU)
dan Tes Karakteristik
Pribadi (TKP). Total
peserta yang mengikuti
SKD adalah 31.183.
Peserta yang hadir
Gambar 4 Pelaksanaan SKD CPNS TA 2021 di Kantor sebanyak 24.659
Pusat Kementan (79,08%) dan tidak hadir
sejumlah 6.524 (20,92%).
Dari hasil SKD yang memenuhi Passing Grade dan lolos ke SKB sebanyak
13.262 (8,38%), memenuhi Passing Grade dan tidak lolos ke SKB sebanyak
2.066 (40,23%), dan yang tidak memenuhi Passing Grade sebanyak 9.331
(37,84%).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai
Negeri Sipil dinyatakan bahwa jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi
Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan
masing-masing jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar
(SKD) sehingga jumlah peserta yang berhak ikut SKB sebanyak 2.066 orang.
d. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
SKB adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan untuk mengukur
kemampuan dan karakteristik dalam diri seseorang berupa pengetahuan,
keterampilan, perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas
jabatannya sehingga mampu menampilkan unjuk kerja yang tinggi dalam
Laporan Kinerja Tahun 2021 42
suatu jabatan tertentu yang akan didudukinya. SKB diselenggarkan dengan
2 (dua) metode yaitu CAT oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Non-
CAT yang dilaksanakan secara mandiri oleh Kementerian Pertanian bekerja
sama dengan Pusat Penelitian Pranata Pembangunan Universitas Indonesia.
Peserta SKB merupakan hasil SKD dengan peringkat 3 (tiga) teratas
berjumlah 2.066 peserta. Sampai akhir jadwal pendaftaran ulang peserta
yang dilakukan verifikasi ulang adminsitrasi dan terdapat 6 peserta
dinyatakan tidak lulus sebanyak 6 orang. Dari hasil tersebut terdapat 5
peserta pengganti sehingga peserta SKB CPNS Kementerian Pertanian Tahun
Anggaran 2021 sebanyak 2.065.
1. SKB dengan Menggunakan Metode CAT
SKB dengan menggunakan CAT mempunyai bobot penilaian 100%. SKB
dengan menggunakan CAT diselenggarakan pada 36 lokasi (35 lokasi
dalam negeri dan 1 lokasi di luar negeri) pada tanggal 29 November s.d.
18 Desember 2021 dengan jumlah peserta 1.962 orang.
No Lokasi Ujian Waktu Jumlah
Pelaksanaan Peserta
1 UPT BKN Gorontalo
29 Nov, 2021 7
2 UPT BKN Mataram 29 Nov, 2021 10
29 Nov, 2021 3
3 UPT BKN Sorong
29 Nov, 2021 7
4 Kanreg XIV BKN
Manokwari 30 Nov, 2021 21
30 Nov, 2021 3
5 Kanreg IX BKN Papua 30 Nov, 2021 12
30 Nov, 2021 9
6 Kanreg XI BKN Manado 30 Nov, 2021 7
30 Nov, 2021 7
7 UPT BKN Ambon 30 Nov, 2021 9
30 Nov, 2021 3
8 UPT BKN Batam 1 Des 2021 36
1 Des 2021 21
9 UPT BKN Kendari 1 Des 2021 6
1 Des 2021 26
10 UPT BKN Mamuju 1 Des 2021 7
2 Des 2021 222
11 UPT BKN Pangkal Pinang 4 Des 2021 14
4 Des 2021 8
12 UPT BKN Ternate 5 Des, 2021 51
5 Des, 2021 23
13 Kanreg X BKN Denpasar
6 Des, 2021 27
14 UPT BKN Jambi
15 UPT BKN Palangkaraya
16 UPT BKN Serang
17 UPT BKN Tarakan
18 Kanreg V BKN Jakarta
19 Kanreg XIII BKN Aceh
20 UPT BKN Bengkulu
21 UPT BKN Lampung
22 UPT BKN Pontianak
23 Kanreg VIII BKN
Banjarmasin
Laporan Kinerja Tahun 2021 43
The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.
LAPORAN KINERJA
Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search