LAKIN BIRO OK 2021

No Lokasi Ujian Waktu Jumlah
Pelaksanaan Peserta

24 UPT BKN Palu 6 Des, 2021 6
25 Kanreg VII BKN Palembang 7 Des, 2021 28
26 Kanreg XII BKN Pekanbaru 7 Des, 2021 37
27 UPT BKN Balikpapan 7 Des, 2021 24
28 Kantor IV BKN Makassar 8 Des, 2021 67
29 Kanreg III BKN Bandung 10-11 Des, 2021 160
30 Kanreg II BKN Surabaya 11 Des, 2021 156
31 BKN Pusat 11-12 Des, 2021 416
32 UPT BKN Padang 11-12 Des, 2021 57
33 Kanreg I BKN Yogyakarta 15-16 Des, 2021 230
34 Kanreg VI BKN Medan 16 Des, 2021 133
35 UPT BKN Semarang 17-18 Des, 2021 109

TOTAL 1.962

Tabel Jadwal SKB menggunakan CAT

Jumlah peserta yang berhak mengikuti SKB CAT adalah 1.962 orang.
Peserta yang hadir pada Pelaksanaan SKB CAT berjumlah 1.919 orang
(97,81%). Sedangkan peserta yang tidak hadir berjumlah 43 orang
(2,19%).

2. SKB dengan Menggunakan Metode Non-CAT

SKB dengan menggunanan Non-CAT terdiri atas TPA, psikotes dan
wawancara dengan nilai tertinggi 100 (seratus) point dengan rincian
pembobotan sebagai berikut:
a. Bobot penilaian TPA sebesar 25 %;
b. Bobot penilaian psikotes sebesar 50%;
c. Bobot penilaian wawancara sebesar 25 %.

SKB Non-CAT dilaksanakan bekerjasama dengan Universitas
Indonesia agar memperoleh hasil SKB yang berkualitas, kredibel, dan
akuntabel. Pelaksanaan SKB dengan menggunakan TPA, Psikotes
dan Wawancara untuk pelamar jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional yang instansi pembinanya belum menyiapkan materi SKB
dengan Metode CAT.

SKB Non-CAT diselenggarakan di 15 lokasi pada tanggal 30
November 2021 dengan jumlah peserta 102 orang.

Laporan Kinerja Tahun 2021 44

No Provinsi Nama UPT Jumlah
Peserta

Balai Pengkajian

1 BANTEN Teknologi Pertanian 2
Banten

2 BANTEN Politeknik Enjiniring 11
Pertanian Indonesia

Politeknik Pembangunan

3 D I YOGYAKARTA Pertanian Yogyakarta- 11
Magelang

4 JAWA BARAT Balai Besar Pelatihan 16
Pertanian Lembang

5 JAWA BARAT Pusat Pelatihan 17
Manajemen dan
Kepemimpinan Pertanian,

Ciawi

6 JAWA TIMUR Politeknik Pembangunan 20
Pertanian Malang

7 JAMBI Balai Pengkajian
Teknologi Pertanian 2

Jambi

8 LAMPUNG Balai Pengkajian 1
Teknologi Pertanian
Lampung

Balai Pengkajian 4
9 SUMATERA SELATAN Teknologi Pertanian

Sumatera Selatan

10 SUMATERA UTARA Politeknik Pembangunan 10
Pertanian Medan

11 SUMATERA BARAT Balai Karantina Pertanian 4
Kelas I Padang

Balai Pengkajian
12 KALIMANTAN BARAT Teknologi Pertanian 1

Kalimantan Barat

Balai Pengkajian 1
13 KALIMANTAN TIMUR Teknologi Pertanian

Kalimantan Timur

Balai Karantina Pertanian 1
14 KALIMANTAN UTARA Kelas II Tarakan,

Kalimantan Utara

Balai Pengkajian

15 SULAWESI SELATAN Teknologi Pertanian 1
Sulawesi Selatan

Total 102

Tabel 2 15 Lokasi SKB Non-CAT

Laporan Kinerja Tahun 2021 45

Jumlah peserta yang berhak mengikuti SKB Non-CAT adalah 102
orang. Peserta yang hadir sebanyak 101 orang (99,02%) dan yang
tidak hadir sebanyak 1 orang (0,98%).

e. Integrasi Nilai SKD dan SKB
Menindaklanjuti surat undangan BKN 1819/B-KS.04.03/UE/D/2021 tanggal
16 Desember 2021 diadakan rekonsiliasi hasil integrasi SKD-SKB secara
daring dalam Zoom Cloud Meetings. Rekonsiliasi data hasil integrasi SKD
dan SKB CPNS Tahun Anggara 2021 berupa pengecekan/pencocokan data
berupa jumlah peserta yang hadir dan tidak hadir pelaksanaan SKB baik
metode CAT dan Non-CAT, nilai per orang per jenis jabatan formasi dan
dinyatakan valid. Selanjutnya dilakukan penandatangan berita acara antara
Kementerian Pertanian dan Tim Pengolahan Data BKN. Hasil pengolahan
Nilai SKD dan SKB akan langsung terintegrasi pada menu SSCN Admin.

Sebagai hasil akhir seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) lingkup
Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021, berdasarkan Surat Kepala
Badan Kepegawaian Negara selaku Ketua Tim Pelaksana Seleksi Nasional
Pengadaan CPNS 2021 Nomor 18685.1/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 22
Desember 2021 hal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Tahun
2021. Peserta yang lulus sebanyak 766 orang dari total formasi sejumlah
766 sehingga formasi kosong sejumlah 21 dikarenakan tidak ada pelamar
dan tidak ada peserta yang lulus, dengan rincian pada tabel di bawah ini:

No Unit Kerja Formasi Peserta
Lulus
1 SEKRETARIAT JENDERAL
2 DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN 33 31

SARANA PERTANIAN 18 18
3 DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN
25 25
PANGAN
4 DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA 15 14
5 DIREKTORAT JENDERAL PERKEBUNAN 76 76
6 DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
63 61
KESEHATAN HEWAN
7 INSPEKTUR JENDERAL 17 17
8 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
241 233
PERTANIAN
9 BADAN PENYULUHAN DAN 65 62

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 12 12
PERTANIAN 201 196
10 BADAN KETAHANAN PANGAN 766 745
11 BADAN KARANTINA PERTANIAN

Total

Tabel 3 Peserta yang Lulus

Laporan Kinerja Tahun 2021 46

Tahapan Pelaksanaan Pengadaan CPNS Kementerian Pertanian selanjutnya
dilaksanakan di Tahun 2022, dengan tahapan sebagai berikut:
a. Pemberkasan peserta yang dinyatakan lulus dan menyampaikan

kelengkapan dokumen secara elektronik melalui laman
https://sscasn.bkn.go.id mulai tanggal 7 s.d. 21 Januari 2022
b. Proses Usul Penetapan NIP dan Penerbitan SK CPNS dilaksanakan pada
tanggal 22 Januari s.d. 22 Februari 2022
c. Penyerahan SK, Pembekalan dan Orientasi CPNS dilaksankan pada
tanggal 1 Maret 2022.

4.4. Penyusunan Pedoman Juklak/Juknis Jabatan Fungsional

Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 17 (enam belas) jabatan
fungsional bidang pertanian, pada tahun 2021 telah melakukan penyempurnaan
dan pengembangan jabatan fungsional bidang pertanian dengan melibatkan
Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara.
Jabatan fungsional bidang pertanian yang sempurnakan dan dikembangkan,
sebagai berikut:
a. Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian yang ditetapkan

melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2021; dan
b. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian yang ditetapkan melalui
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 16 Tahun 2021.

Beberapa peraturan pelaksanaan jabatan fungsional bidang pertanian disusun
sebagai berikut:

a. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Bidang Karantina Pertanian yang
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2021;

b. Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Alat dan Mesin Pertanian yang
ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24 Tahun 2021;

c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 58 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis
Perkarantinaan Tumbuhan;

d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional
Pemeriksa Karantina Tumbuhan;

e. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Penyuluh Pertanian; dan

f. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Jabatan
Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian.

4.5. Pengembangan Kompetensi Tim Penilai Jabatan Fungsional Bidang
Pertanian
Ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan

Laporan Kinerja Tahun 2021 47

Pembinaan Jabatan Fungsional membuat perubahan dalam sistem penilaian
kinerja jabatan fungsional.
Saat ini terdapat 3 sistem penilaian kinerja jabatan fungsional yaitu sistem
penilaian konvensional, sistem penilaian konversi, dan sistem penilaian integrasi.
Sistem penilain integrasi yaitu penghitungan angka kredit yang menghitung nilai
capaian SKP yang dipersentasekan dan dikalikan dengan target angka kredit per
tahun.
Pengembangan kompetensi tim penilai jabatan fungsional bidang pertanian yang
dilaksanakan berfokus pada penerapan sistem penilaian integrasi yang akan
diterapkan pada seluruh jabatan fungsional bidang pertanian.
Selain hal tersebut, pengembangan kompetensi tim penilai juga difokuskan dalam
penyusunan standar kompetensi jabatan khususnya standar kompetensi jabatan
bidang karantina pertanian. Penyusunan standar kompetensi jabatan tersebut
melibatkan tim penilai dan secretariat tim penilai jabatan fungsional bidang
karantina pertanian.

4.6. Penilaian Kompetensi ASN Lingkup Kementerian

Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang diselenggarakan berdasarkan sistem merit,
dalam hal pengembangan karier PNS dilakukan atas dasar kualifikasi,
kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah dengan
mempertimbangkan integritas dan moralitas. Kompetensi yang dimaksud
meliputi: (1) Kompetensi teknis yang diukur dari tingkat spesialisasi pendidikan,
pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis; (2)
Kompetensi manajerial yang diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural
atau manajemen, dan pengalaman kepemimpinan; dan (3) Kompetensi sosial
kultural yang diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat
majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya sehingga memiliki wawasan
kebangsaan.
Biro Organisasi dan Kepegawaian yang mengemban tugas dalam perencanaan
dan pengembangan pegawai, memiliki program strategis yaitu penilaian
kompetensi yang bertujuan untuk memetakan potensi dan kompetensi seluruh
Aparatur Kementerian Pertanian. Hasil dari penilaian kompetensi yaitu Peta Profil
Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi dasar dalam
pengembangan karier aparatur yang berbasis sitem merit. Bahkan,
pengangkatan dalam jabatan pun kini sudah dilakukan dengan
mempertimbangkan Profil Kompetensi ASN tersebut. Ke depannya, ketika sistem
pengkaderan atau perencanaan suksesi pimpinan mulai diimplementasikan,
keberadaan Profil Kompetensi ASN ini mutlak diperlukan.

Kegiatan Penilaian Kompetensi ASN Lingkup Kementerian Pertanian yang telah
dilaksanakan oleh Subkelompok Pengembangan Karir di Tahun 2021, meliputi:

1. Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dilakukan sebanyak 2 periode,
yaitu pada tanggal 18-20 Januari 2021 dan 1-3 September 2021. Kegiatan
dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35

Laporan Kinerja Tahun 2021 48

Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional
Bidang Pertanian. Uji Kompetensi dilaksanakan untuk PNS di lingkungan
Kementerian Pertanian dan Organisasi Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan/atau
pangan. Uji kompetensi dilakukan terhadap 16 Jabatan Fungsional bidang
pertanian sebagai berikut:
a. Penyuluh Pertanian;
b. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
c. Pengawas Benih Tanaman;
d. Medik Veteriner;
e. Paramedik Veteriner;
f. Pengawas Bibit Ternak;
g. Pengawas Mutu Pakan;
h. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;
i. Analis Pasar Hasil Pertanian;
j. Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman;
k. Analis Ketahanan Pangan;
l. Analis Perkarantinaan Tumbuhan;
m. Pemeriksa Karantina Tumbuhan;
n. Dokter Hewan Karantina;
o. Paramedik Karantina Hewan; dan
p. Pengawas Alat dan Mesin Pertanian.

Adapun peserta Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural yang difasilitasi
oleh Subkelompok Pengembangan Karir adalah mereka yang telah lulus CAT
dengan nilai standar sesuai jabatan yang dituju, baik dalam rangka kenaikan
jenjang maupun alih jabatan (inpassing), khusus untuk menuju Jenjang
Madya dan Utama.
Dengan terbitnya Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2021 tentang
Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian (Analis PSP), maka
jumlah Jabatan Fungsional Bidang Pertanian yang bawah binaan Kementerian
Pertanian berjumlah 17 Jabatan. Untuk mengisi Jabatan Fungsional Analis
PSP, pada tanggal 6-7 September 2021 dilaksanakan Penilaian Potensi dan
Kompetensi dengan metode Assessment Center terhadap sejumlah 69
pegawai yang akan melalui proses alih jabatan (inpassing) ke Jabatan Analis
PSP. Selain itu, di Bulan Desember 2021 dilaksanakan Uji Kompetensi
Manajerial dan Sosial Kultural untuk 15 orang dengan Jabatan Pengawas Alat
dan Mesin Pertanian dan 1 orang dengan Jabatan Analis PSP. Seluruh

Laporan Kinerja Tahun 2021 49

kegiatan Uji Kompetensi dilakukan secara online/virtual dengan melibatkan
Assessor SDM Aparatur di internal Kementerian Pertanian.

2. Penilaian Potensi PNS Calon Peserta Tugas Belajar S-3 dan S2 Kementerian
Pertanian
Kegiatan Penilaian Potensi (Tes Psikologis dan Wawancara) Calon Peserta
Tugas Belajar S-3 dan S-2 Lingkup Kementerian Pertanian diselenggarakan
sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 17-18 Juni 2021 dengan realisasi peserta
13 orang untuk Jenjang S-3 dan 16 orang untuk Jenjang S-2 untuk Program
Khusus Calon Dosen di Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pertanian. Kegiatan tersebut dilakukan secara
online/virtual dengan melibatkan Assessor SDM Aparatur di internal
Kementerian Pertanian.

3. Penilaian Potensi dan Kompetensi Jabatan Administrator Lingkup Kementerian
Pertanian
Kegiatan Penilaian Potensi dan Kompetensi diselenggarakan sebanyak 1
(satu) kali dengan jumlah peserta 30 (tiga puluh) orang dari sejumlah 33 (tiga
puluh tiga) orang yang diundang. Peserta yang diikutsertakan adalah Pejabat
Administrator yang menjabat sebagai Kepala Bagian/Kepala Bidang lingkup
Kementerian Pertanian. Kegiatan tersebut dilakukan secara online/virtual
pada tanggal 1-2 Desember 2021 dengan melibatkan Assessor SDM Aparatur
di internal Kementerian Pertanian. Kegiatan serupa akan dilaksanakan secara
reguler pada tahun berikutnya sesuai dengan sasaran prioritas yang telah
direncanakan.

4. Penilaian Potensi dan Kompetensi dalam Rangka Mutasi Antar Instansi
Sesuai dengan ketentuan, salah satu syarat perpindahan antar instansi adalah
memenuhi standar kompetensi di instansi yang dituju. Kementerian Pertanian
selama 3 tahun terakhir telah melaksanakan Penilaian Potensi dan
Kompetensi bagi PNS yang mengajukan perpindahan dari instansi lain ke
Kementerian Pertanian. Hal itu dilakukan untuk menseleksi PNS yang akan
mutasi dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan juga
pertimbangan aspek kepegawaian termasuk kedisiplinan.

Di tahun 2021, telah dilaksanakan sedikitnya 3 kali Penilaian Potensi dan
Kompetensi dalam Rangka Mutasi Antar Instansi yaitu pada tanggal 15 Maret
2021, 25 Oktober 2021, dan 29 November 2021 dengan jumlah peserta yang
bervariasi antara 2-5 orang pada setiap pelaksanaan. Hasil penilaian tersebut
kemudian menjadi dasar pertimbangan pimpinan dalam memberi persetujuan
untuk perpindahan pegawai dimaksud.

Laporan Kinerja Tahun 2021 50

4.7. Seleksi Terbuka Kompentensi Jabatan Pimpinaan Tinggi, Administrator
dan Pengawas

Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan
Kementerian Pertanian Tahun 2021 dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan
dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan
Instansi Pemerintah.

Penyelenggaraan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi di
lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 dalam rangka
mewujudkan reformasi birokrasi di bidang penataan SDM aparatur di lingkungan
Kementerian Pertanian, memperkecil potensi korupsi, kolusi dan nepotisme.
Adapun tujuannya adalah untuk memperoleh aparatur yang memiliki kapasitas,
kompetensi, berkinerja tinggi dan integritas yang memadai untuk mengisi
posisi/jabatan tertentu sehingga dapat menjalankan tugas yang lebih profesional,
efektif dan efisien. Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi
Madya dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama lingkup Kementerian Pertanian
dilaksanakan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi,
kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta
persyaratan lain yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Untuk menjaga independensi, Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Pertanian dibentuk dengan melibatkan pakar di bidang pertanian,
psikologi/penilaian kompetensi, sosial politik, serta berkoordinasi dengan Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN). Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan
Menteri Pertanian Nomor 294/KPTS/OT.050/M/4/2019 tanggal 18 April 2019
Tentang Tim Pelaksana dan Panitia Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian Pertanian.

Tahapan pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Kementerian
Pertanian terdiri dari:

1. Seleksi Tahap Pertama (Administrasi dan Penelusuran Rekam Jejak Jabatan,
Integritas, dan Moralitas)
a. Panitia Seleksi melaksanakan seleksi administrasi meliputi keterkaitan
objektif antara kompetensi, kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, rekam
jejak jabatan, dan integritas, berdasarkan daftar riwayat hidup, dan
makalah yang disampaikan peserta.
b. Panitia Seleksi melaksanakan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas,
dan moralitas, dan apabila diperlukan dapat melibatkan unit kerja terkait
(unit kerja asal dan Inspektorat Jenderal) seleksi administrasi terhadap
seluruh peserta yang memenuhi persyaratan administrasi.

Laporan Kinerja Tahun 2021 51

c. Pengumuman peserta yang lulus seleksi tahap pertama (administrasi dan

penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas) akan
diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman resmi dan website

Kementerian Pertanian dengan alamat
http://simasn.pertanian.go.id/jptpratama/ untuk Seleksi JPT Pratama dan
http://simasn.pertanian.go.id/jptkementan/ untuk Seleksi JPT Madya.

2. Seleksi Tahap Kedua (Penilaian Kompetensi/Assessment Center)

a. Penilaian kompetensi menggunakan metode Assessment Center antara
lain Problem Analysis, Leaderless Group Discussion (LGD), Kuesioner,
Competency Based Interview (CBI), Personal Character Inventory.

b. Dalam hal melaksanakan seleksi kompetensi panitia seleksi dibantu oleh
pihak ketiga untuk melakukan penilaian sesuai kebutuhan.

c. Hasil penilaian beserta peringkatnya disampaikan oleh Tim Penilai
Kompetensi kepada Panitia Seleksi.

d. Pengumuman peserta yang lulus seleksi tahap kedua untuk masing-
masing JPT akan diumumkan secara resmi melalui papan pengumuman
resmi dan website Kementerian Pertanian dengan alamat
http://simasn.pertanian.go.id/jptpratama/ untuk Seleksi JPT Pratama dan
http://simasn.pertanian.go.id/jptkementan/ untuk Seleksi JPT Madya.

3. Seleksi Tahap Ketiga (Presentasi dan Wawancara)

a. Panitia Seleksi akan melakukan seleksi akhir berupa presentasi makalah
yang disampaikan dan wawancara terhadap nominasi peserta yang lulus
Seleksi Tahap Kedua.

b. Wawancara bersifat pendalaman materi/substansi dan menggali
kemampuan teknis sesuai jabatan yang dilamar.

c. Peserta wajib menyampaikan hasil tes kesehatan jasmani dan rohani dari
dokter spesialis.

d. Penetapan minimal 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang lulus
seleksi tahap ketiga pada masing-masing JPT untuk disampaikan kepada
Pembina Kepegawaian (Menteri Pertanian). Selanjutnya Pejabat Pembina
Kepegawaian (Menteri Pertanian) menetapkan Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama terpilih dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian untuk segera
dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan. Untuk pengisian
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Pembina Kepegawaian (Menteri
Pertanian) mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Panitia
Seleksi kepada Presiden.

e. Panitia Seleksi mengumumkan hasil seleksi tahap ketiga kepada peserta
seleksi via e-mail yang bersangkutan.

Seleksi tahap ketiga berupa penilaian terhadap makalah yang disampaikan
dan presentasi makalah dimaksud serta wawancara, seleksi tahap ketiga
merupakan tahap akhir pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Pertanian Tahun 2021 dengan bobot penilaian sebagai berikut:
(1) 20% penilaian makalah, (2) 20% Presentasi dan (3)35% Wawancara

Laporan Kinerja Tahun 2021 52

Sebagai hasil akhir dari pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Kementerian Pertanian Tahun 2021, Panitia Seleksi melakukan rekapitulasi
terhadap hasil Seleksi Tahap Kedua (Assessment) dengan bobot 25% dan
Seleksi Tahap Ketiga dengan bobot 75%.

Penyelenggaraan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi di
Lingkungan Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021 terbagi menjadi 2
(dua) kegiatan yang terdiri dari:
1. Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

NO JABATAN LOWONG JENJANG JUMLAH
JABATAN PELAMAR

1 DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN I.a 6 orang
DAN KESEHATAN HEWAN I.a 4 orang
I.a 8 orang
2 INSPEKTUR JENDERAL* I.b 3 orang

3 DIREKTUR JENDERAL PERKEBUNAN* I.b 3 orang

4 STAF AHLI MENTERI BIDANG
INVESTASI PERTANIAN*

5 STAF AHLI MENTERI BIDANG
PENGEMBANGAN BIO INDUSTRI*

*)Proses pengisian jabatan masih akan berlanjut di tahun 2022

2. Seleksi Terbuka dan Kompetitif Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

NO JABATAN LOWONG JENJANG JUMLAH
JABATAN PELAMAR
1 KEPALA BIRO UMUM DAN 5 orang
PENGADAAN II.a

SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL
2 PETERNAKAN DAN KESEHATAN II.a 6 orang

HEWAN

3 KEPALA PUSAT DATA DAN SISTEM II.a 9 orang
INFORMASI PERTANIAN II.a 9 orang
II.a 7 orang
4 DIREKTUR PERLINDUNGAN
HORTIKULTURA

5 DIREKTUR PAKAN

6 DIREKTUR KESEHATAN HEWAN II.a 6 orang
II.a 7 orang
7 SEKRETARIS BADAN KETAHANAN II.b 7 orang
PANGAN
II.b 5 orang
KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN II.b 8 orang
8 DAN PROTEKSI TANAMAN

PERKEBUNAN (BBPPTP) MEDAN

KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN
9 DAN PROTEKSI TANAMAN
PERKEBUNAN (BBPPTP) AMBON

10 KEPALA BALAI BESAR VETERINER
WATES

Laporan Kinerja Tahun 2021 53

NO JABATAN LOWONG JENJANG JUMLAH
JABATAN PELAMAR
11 KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN 14 orang
PERTANIAN LEMBANG II.b

12 KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN II.b 4 orang
TANAMAN PADI

KEPALA BALAI BESAR PENGKAJIAN

13 DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI II.b 7 orang
PERTANIAN (BBP2TP)

14 KEPALA BALAI BESAR KARANTINA II.b 9 orang
PERTANIAN MAKASSAR II.a 5 orang
II.a 9 orang
15 DIREKTUR ANEKA KACANG DAN
UMBI*

16 DIREKTUR PERLINDUNGAN
PERKEBUNAN*

KEPALA BALAI BESAR PEMBIBITAN II.b 7 orang
17 TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN

PAKAN TERNAK BATURRADEN*

18 KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN II.b 13 orang
KESEHATAN HEWAN CINAGARA* II.a 4 orang
II.a 5 orang
19 DIREKTUR PERBIBITAN DAN
PRODUKSI TERNAK*

20 DIREKTUR PENGOLAHAN DAN
PEMASARAN HASIL PETERNAKAN*

21 INSPEKTUR INVESTIGASI* II.a 5 orang

KEPALA BALAI BESAR PERBENIHAN
22 DAN PROTEKSI TANAMAN II.b 4 orang

PERKEBUNAN (BBPPTP) SURABAYA*

23 KEPALA BALAI BESAR KARANTINA II.b 6 orang
PERTANIAN SURABAYA*

*)Proses pengisian jabatan masih akan berlanjut di tahun 2022

4.8. Pengelolaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat dan Penyesuaian
Ijazah

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat
Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil yang akan naik pangkat ke
golongan yang lebih tinggi wajib menempuh dan lulus Ujian Dinas Tingkat I (UD
Tk.I) dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI), kecuali ditentukan
lain dalam Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Berdasarkan hal tersebut, Biro Organisasi dan Kepegawaian yang
memiliki tupoksi di bidang manajemen dan pengembangan Sumber Daya
Manusia Aparatur berkewajiban untuk menyelenggarakan Ujian Dinas Tingkat I
(UD Tk.I) atau Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) agar
manajemen kepegawaian dapat berjalan dengan baik.

Laporan Kinerja Tahun 2021 54

Pelaksanaan Ujian Dinas Tingkat I (UD Tk.I) dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah (KPPI) dimaksud harus berjalan seobyektif mungkin serta
didasarkan pada asas kompetensi. Tujuannya agar output dari kegiatan tersebut
dapat dipertanggungjawabkan akurasinya. Prinsip tersebut sesuai dengan
semangat yang diusung dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 yang
menyebutkan bahwa kenaikan pangkat adalah salah satu cara untuk
meningkatkan prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil kepada negara
serta harus mewujudkan keadilan dalam memberikan penghargaannya.

Dalam rangka menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya serta
mempertimbangkan kondisi pandemi SARS Covid-19, pelaksanaan Ujian Dinas
Tingkat I (UD Tk.I) dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) bagi
Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Pertanian Tahun 2021 dilaksanakan secara
virtual dan online. Ujian Dinas Tingkat I (UD Tk.I) dan Ujian Kenaikan Pangkat
Penyesuaian Ijazah (KPPI) Paket B/C lingkup Kementan diselenggarakan pada
tanggal 23 Agustus 2021. Sementara Ujian KPPI Jenjang S-1/S-2 lingkup
Kementan diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 2021.

1. Ujian Dinas Tingkat I

Peserta kegiatan UD Tk.I adalah sebanyak 134, terdiri dari 125 peserta dari
Kementerian Pertanian dan 9 peserta dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir
(Bapeten). Peserta yang hadir mengikuti ujian secara daring/virtual sebanyak 131
(98%), dimana 3 (2%) lainnya tidak hadir karena sakit.

2. Ujian KPPI Paket B/C

Peserta kegiatan Ujian KPPI Paket B/C adalah sebanyak 7 dari Kementerian
Pertanian dan seluruhnya (100%) hadir mengikuti ujian secara daring/virtual.

3. Ujian KPPI S-1/S-2

Peserta kegiatan Ujian KPPI S-1/S-2 adalah sebanyak 12 dari Kementerian
Pertanian dan seluruhnya mengikuti ujian dengan kualifikasi Pendidikan yang
diajukan adalah Jenjang S-1 (Sarjana). Seluruh peserta (100%) hadir mengikuti
ujian secara daring/virtual, baik tes pengetahuan umum, penilaian makalah,
presentasi, dan wawancara.

4. Pengolahan Data

Setelah pelaksanaan ujian, dilakukan analisis data hasil ujian dengan komponen
penilaian akhir sebagai berikut:

A. UD Tk.I dan KPPI Paket B/C

1) Nilai Ujian (Bobot 50%)

2) Nilai PPK Tahun 2019 dan 2020 (Bobot 25%)

3) Nilai Ijazah Terakhir (Bobot 15%)

4) Nilai Penghargaan (Bobot 10%)

Laporan Kinerja Tahun 2021 55

Adapun nilai batas kelulusan untuk UD Tk.I adalah 65 dan KPPI Paket B/C
adalah 60.

B. KPPI S-1/S-2

1) Nilai Ujian (Bobot 30%)

2) Nilai Makalah (Bobot 10%)

3) Nilai Presentasi (Bobot 15%)

4) Nilai Wawancara (Bobot 25%)

5) Nilai PPK Tahun 2019 dan 2020 (Bobot 10%)

6) Nilai Ijazah Terakhir / IPK (Bobot 5%)

7) Nilai Penghargaan (Bobot 5%)

Adapun nilai batas kelulusan untuk KPPI S-1/S-2 adalah 70.

5. Hasil Kelulusan

Peserta yang lulus UD Tk.I sebanyak 124 orang (95%) dan peserta tidak lulus
sebanyak 7 orang (5%). Untuk Peserta KPPI Paket B/C sebanyak 7 orang
seluruhnya (100%) dinyatakan lulus. Untuk Peserta KPPI S-1/S-2 sebanyak 12
orang seluruhnya (100%) dinyatakan lulus. Data tersebut sesuai dengan Tabel
1 sebagai berikut:

Tabel 1:
Jumlah Peserta yang Lulus UD Tk.I, KPPI Paket B/C, dan KPPI S-1/S-2

No Jenis Ujian Lulus Tidak Lulus Keterangan
Orang % Orang %
1. Ujian Dinas
Tk.I 124 95% 7 5%

2. KPPI Paket 7 100% 0 0%
B/C
12 100% 0 0%
3. KPPI S-1/S-
2 143 95,33% 7 4,67%
Jumlah

4.9. Pengembangan Karier ASN

1. Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar lingkup Kementan

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan Pejabat Pembina
Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS
Kementerian Pertanian untuk mengikuti pendidikan formal dengan sumber
dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Non-Anggaran
Pendapatan Belanja Negara. Dalam kondisi tertentu, PPK atau Pejabat yang
Menerima Delegasi Kewenangan dapat menugaskan PNS untuk

Laporan Kinerja Tahun 2021 56

melaksanakan Tugas Belajar dengan biaya sendiri dengan tetap menaati
ketentuan perencanaan Tugas Belajar, disebut dengan Izin Belajar. Izin
Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang Berwenang
kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal dengan biaya sendiri dengan
tetap melaksanakan tugas kedinasan. Tujuan pemberian Tugas Belajar dan
Izin Belajar adalah mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi
dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi
jabatan, memenuhi kebutuhan PNS yang memiliki keahlian atau kompetensi
tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan
organisasi, dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui
pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dalam rangka memenuhi kebutuhan Standar Kompetensi Jabatan dan
pengembangan karier.

Dalam prosesnya, pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar kepada PNS
Kementerian Pertanian dilakukan secara berjenjang dan sesuai SOP atau
aturan yang berlaku. Subkelompok Pengembangan Karir memiliki tugas salah
satunya menerbitkan Surat Keputusan Menteri Pertanian atau Sekretaris
Jenderal terkait pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar, baik dalam periode
masa studi normal sesuai jenjang maupun masa studi perpanjangan sesuai
ketentuan. Selama Tahun 2021, Surat Keputusan Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar telah diterbitkan sesuai dengan usulan dan verifikasi dari Unit
Kerja yang membidangi (BPPSDMP).

Agar Tugas Belajar dan Izin Belajar dapat berdaya guna dan berhasil guna
maka ketentuan terkait dengan pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar
perlu diatur di dalam peraturan normatif. Di lingkup Kementerian Pertanian,
ketentuan dimaksud telah dituangkan dalam Surat Edaran Menteri Pertanian
Nomor KP.510/77/B/I/1995 tentang Pedoman Izin Belajar Atas Biaya Sendiri
Bagi Pegawai Negeri Departemen Pertanian serta Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 tentang Pedoman Tugas
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian, dimana keduanya telah
dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Nomor
10/Permentan/OT.140/3/2015 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian tanggal 13 Maret 2015
(Permentan 10 tahun 2015).

Dalam penerapannya selama lebih dari 5 tahun dan atas hasil evaluasi
pelaksanaan Tugas Belajar dan Izin Belajar khususnya dalam 2 tahun
terakhir, banyak permasalahan yang dialami oleh pegawai dengan status
Tugas Belajar atau Izin Belajar yang tidak lagi dapat diakomodir oleh
Permentan 10 tahun 2015. Berdasarkan permasalahan yang berhasil
diinventarisasi serta adanya dinamika organisasi dan perubahan struktur
organisasi di Kementerian Pertanian yang juga berpengaruh pada
pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja di lingkungan Kementerian
Pertanian, dapat disimpulkan bahwa Permentan 10 tahun 2015 tentang
Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup
Pertanian sudah tidak sesuai dengan kebutuhan serta perubahan organisasi
dan tata kerja Kementerian Pertanian sehingga perlu ditinjau kembali. Oleh

Laporan Kinerja Tahun 2021 57

karena itu, perlu segera ditetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
Lingkup Kementerian Pertanian sebagai pengganti Permentan 10 tahun
2015.

Pada tahun 2021 telah dilakukan pembahasan rancangan Permentan baru
tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri
Sipil Lingkup Kementerian Pertanian. Setelah proses pembahasan dan
harmonisasi dengan Kementerian/Lembaga terkait, telah terbit Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Pertanian
tanggal 8 Oktober 2021.

2. Seleksi Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian

Pengisian Jabatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian dilakukan
dengan mengadopsi tahapan seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di
lingkungan Kementerian Pertanian dan dengan mempertimbangkan
Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor
36/PERMENTAN/SM.220/8/2018 tentang Statuta Politeknik Pembangunan
Pertanian. Proses seleksi dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh
pegawai yang memiliki kapasitas, kompetensi, berkinerja tinggi dan integritas
yang memadai untuk mengisi posisi/jabatan Direktur Polbangtan sehingga
dapat menjalankan tugas yang lebih profesional, efektif dan efisien.

Sedikit berbeda dengan tahap pelamaran dan seleksi administrasi yang
berlaku pada proses Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
sesuai dengan ketentuan, Calon Direktur yang telah diajukan oleh Senat
kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian (BPPSDMP) menjalani seleksi administrasi di internal BPPSDMP
untuk kemudian 3 Calon Direktur masing-masing Jabatan diproses lebih
lanjut dan difasilitasi oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat
Jenderal. Tahapan berikutnya yaitu Penilaian Kompetensi dengan metode
Assessment Center dan diakhiri dengan Presentasi Makalah dan Wawancara
akhir oleh Tim Pansel.

Sebagai hasil akhir dari pelaksanaan Seleksi Jabatan Direktur Polbangtan
Tahun 2021, Panitia Seleksi melakukan rekapitulasi terhadap hasil Penilaian
Kompetensi (Assessment Center) dengan bobot 25% dan hasil Penilaian
Presentasi Makalah dan Wawancara dengan bobot 75%. Hasil akhir
kemudian disampaikan kepada Pembina Kepegawaian (Menteri Pertanian)
untuk selanjutnya Pejabat terpilih akan ditetapkan dalam Surat Keputusan
Menteri Pertanian dan segera dilakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah
Jabatan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 58

NO JABATAN JUMLAH
KANDIDAT
1 DIREKTUR POLBANGTAN MEDAN
2 DIREKTUR POLBANGTAN BOGOR 3 orang
3 orang
3 DIREKTUR POLBANGTAN YOGYAKARTA- 3 orang
MAGELANG
3 orang
4 DIREKTUR POLBANGTAN MALANG 3 orang
3 orang
5 DIREKTUR POLBANGTAN GOWA

6 DIREKTUR POLBANGTAN MANOKWARI

3. Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.II)

Gambar 5. Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Tk.II Angkatan XVIII Th. 2021

Penyelenggaraan PKN Tk. II bertujuan mengembangkan kompetensi Peserta
dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial Jabatan Pimpinan
Tinggi Pratama (eselon II) yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan
fungsi kepemerintahan di instansinya masing-masing. Sedangkan sasarannya
adalah terwujudnya ASN yang memiliki kompetensi kepemimpinan taktikal
kegiatan program, yaitu kemampuan menetapkan kegiatan program pada
instansinya dan memimpin keberhasilan implementasi kegiatan program
tersebut.

Strategi pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II (PKN Tk.
II) dilaksanakan selaras dengan tujuan dan sasaran Pelatihan. Strategi
pembelajaran selalu diarahkan untuk mengkaitkan antara substansi
pembelajaran dan kompetensi jabatan, sehingga peserta mampu melakukan
perubahan dan mengakselerasinya. Adapun proses pembelajaran dilakukan
melalui sistem on/off campus - metode klasikal dan non-klasikal, yakni
perpaduan antara pembelajaran di kelas (on campus) dan pengalaman
peserta melakukan perubahan di instansinya masing-masing melalui e-
learning, bimbingan di tempat kerja, dan/atau metode lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Menyesuaikan dengan kondisi

Laporan Kinerja Tahun 2021 59

Pandemi Covid-19, Program Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II
(PKN Tk II) Tematik Angkatan XVII selama pembelajaran berlangsung
menggunakan metode blended learning, yaitu dengan metode klasikal (tatap
muka langsung) dan metode distance learning (pembelajaran jarak jauh)
dengan memanfaatkan teknologi informasi Learning Management System
(LMS).

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Tematik
Angkatan XVIII diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara dan
bekerjasama dengan Kementerian Pertanian melalui PPMKP Ciawi yang
dimulai tanggal 06 Juli sampai dengan 04 November 2021. Peserta dibagi ke
dalam 2 (dua) kelas, yaitu kelas A dengan jumlah peserta 27 (dua puluh
tujuh) orang dan Kelas B dengan jumlah peserta 28 (dua puluh delapan)
orang. Kegiatan Seminar Rancangan Proyek Perubahan dan Seminar
Implementasi Proyek Perubahan dilaksanakan secara Virtual dan dibagi ke
dalam 6 (enam) kelompok seminar.

Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021
dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II,
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor:
311/K.1/PDP.07/2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan
Kepemimpinan Nasional Tingkat II dan Surat Edaran Nomor:
10/K.1/HKM.02.3/2020 tentang Panduan Teknis Penyelenggaraan Pelatihan
Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Secara umum,
Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan XVIII Tahun 2021
terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang telah ditentukan, serta seluruh
peserta dinyatakan lulus.

4. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP)
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas atau PKP adalah pelatihan struktural
kepemimpinan pengawas yang bertujuan untuk mengembangkan
Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial
Jabatan Pengawas. Penyelenggaraan PKP bertujuan untuk mengembangkan
Kompetensi Peserta dalam rangka memenuhi standar Kompetensi manajerial
Jabatan Pengawas. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKP merupakan
Kompetensi kepemimpinan melayani. Selain itu dapat tercipta pejabat
pengawas yang akuntabel. Akuntabilitas jabatan sebagaimana dimaksud
merupakan kemampuan dalam mengendalikan kegiatan pelaksanaan
pelayanan publik yang dilakukan oleh Pejabat Pelaksana sesuai dengan
standar operasional prosedur.

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas di PPMKP berlandaskan
dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja Tahun 2021 60

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 100 Tahun 2013 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian.

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.

Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan III
diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian melalui PPMKP Ciawi yang dimulai
tanggal 25 Agustus sampai dengan 10 Desember 2021 dengan jumlah peserta
40 (empat puluh) orang. Secara umum, kegiatan berjalan dengan lancar dan
sesuai dengan rencana dan jadwal yang ditentukan. Adapun hasil evaluasi akhir
disimpulkan seluruh peserta dinyatakan lulus, dengan rincian 28 peserta predikat
Sangat Memuaskan dan 12 peserta predikat Memuaskan.

4.10. Fasilitasi Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan
Pengawas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil mengarahkan manajemen PNS yang berdasarkan pada kualifikasi,
kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status
pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Salah satu bentuk manajemen PNS
adalah pemberian kesempatan pengembangan karir yang tentunya berdasarkan
pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja pegawai. Di sisi lain, untuk mendukung
program pembangunan pertanian, dibutuhkan dukungan pegawai yang memiliki
komitmen, keteladanan, profesionalisme, integritas, dan disiplin, seperti yang
tertuang pada nilai budaya Kementerian Pertanian (KKPID). Oleh karena itu, tidak
semua pegawai bisa mendapat kesempatan pengembangan karir dalam bentuk
promosi ke jabatan yang lebih tinggi, baik Jabatan Pimpinan Tinggi,
Administrator, Pengawas, maupun kenaikan jenjang Jabatan Fungsional.

Gambar 6 Pelaskanaan pengangkatan JPT,Administratordan Pengawas

Laporan Kinerja Tahun 2021 61

PNS yang diangkat menjadi jabatan struktural diharapkan dapat mampu menjadi
panutan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara
profesional dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang kompeten, maka ada
beberapa upaya yang harus dilakukan oleh setiap organisasi. Beberapa upaya
yang selama ini dilakukan di Kementerian Pertanian yaitu dengan
dilaksanakannya Penyelenggaraan Sidang Baperjakat, Pelantikan Pejabat
Struktural, Pelantikan Pejabat Fungsional, Penandatanganan Pakta Integritas dan
Sumpah Pegawai. Dengan adanya penyesuaian manajemen PNS, bahwa dalam
rangka pelaksanaan Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, perlu
membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian
Pertanian. Tim Penilai Kinerja memiliki tugas: a. melakukan evaluasi atau
penilaian kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis terhadap para calon
Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrasi, dan Pejabat Fungsional; b.
melakukan reviu atas hasil penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan/atau hasil
penilaian angka kredit Pejabat Fungsional; c. menominasikan Pegawai Negeri
Sipil yang masuk dalam kelompok rencana suksesi kepada Menteri Pertanian
melalui Pejabat yang Berwenang; dan d. memberikan rekomendasi atau
pertimbangan kepada Menteri Pertanian atas usul pengangkatan dalam jabatan
(JPT, JA, dan JF), penyesuaian dalam jabatan fungsional, kenaikan jenjang
jabatan fungsional, kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian dari jabatan,
pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri
Sipil. Dengan adanya pembentukan Tim Penilai Kinerja, maka pelaksanaan
Sidang Baperjakat tidak lagi dilaksanakan. Rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja
menjadi salah satu dasar dalam pelaksanaan pengembangan karir pegawai,
khususnya proses pemberhentian dan pengangkatan untuk JPT, JA, dan JF di
lingkungan Kementerian Pertanian.

Selain Fasilitasi Penyelenggaraan Sidang Tim Penilai Kinerja, kegiatan lainnya
yang tetap dilaksanakan di Tahun 2021 yaitu Pelantikan dan Pengambilan
Sumpah Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi
(Administrator dan Pengawas), dan Jabatan Fungsional, serta Penandatanganan
Pakta Integritas. Da

ta Fasilitasi Kegiatan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan sesuai dengan
Tabel 2 sebagai berikut:

NO Tanggal Deskripsi Kegiatan Jumlah
Pelaksanaan Peserta

1 05/02/2021 Pelantikan JPT Pratama Lingkup Kementan 8

2 11/02/2021 Pelantikan Pejabat Administrator & Pengawas 20
Lingkup Kementan

Laporan Kinerja Tahun 2021 62

NO Tanggal Deskripsi Kegiatan Jumlah
Pelaksanaan Peserta

3 25/03/2021 Pelantikan JPT Pratama dan Direktur 8
Polbangtan Lingkup Kementan

4 12/04/2021 Pelantikan Jabatan Fungsional Lingkup 71
Kementan

5 20/05/2021 Pelantikan JPT Madya dan Pratama Lingkup 12
Kementan serta Direktur Polbangtan Bogor

6 31/05/2021 Pelantikan JPT Pratama Lingkup Kementan 1

7 02/08/2021 Pelantikan Jabatan Fungsional Utama 1
Lingkup Kementan

8 05/08/2021 Pelantikan JPT Pratama Lingkup Kementan 4

9 23/09/2021 Pelantikan Jabatan Fungsional Lingkup 12
Kementan

10 07/10/2021 Pelantikan Jabatan Fungsional Lingkup 54
Kementan

Total yang dilantik 191

Tabel : Rekapitulasi Penyelenggaraan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan

4.11. Evaluasi Hasil Penilaian Prestasi Kerja ASN Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi
Kerja Pegawai Negeri Sipil, bahwa Penilaian prestasi kerja merupakan suatu proses
rangkaian manajemen kinerja yang berawal dari penyusunan perencanaan prestasi
kerja yang berupa Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Aspek yang dinilai dalam penyusunan
SKP meliputi aspek kuantitas, kualitas, waktu, dan biaya dari setiap kegiatan tugas
jabatan. Pelaksanaan penilaian SKP dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kerja dengan target yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh objektivitas
dalam penilaian prestasi kerja digunakan parameter penilaian berupa hasil kerja yang
nyata dan terukur yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan organisasi,
sehingga subjektivitas penilaian dapat diminimalisir. Berdasarkan Peraturan Menteri
Pertanian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Lingkup Kementerian Pertanian, Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas
melakukan pemantauan terhadap hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai lingkup
Kementerian Pertanian. Adapun hasil pemantauan tersebut dapat terlihat dalam tabel
berikut:

Laporan Kinerja Tahun 2021 63

Laporan Hasil Penilaian Prestasi Kerja PNS Kementerian Pertanian Tahun 2020::

NO UNIT KERJA JUMLAH SUDAH BELUM KETERANGAN
PEGAWAI

69 = diperbantukan ke
1 Sekretariat Jenderal 1159 1081 78 BP Batam
9 = pensiun

2 Ditjen PSP 313 313 0 3 orang BUP di tahun
2020

3 Ditjen Tanaman 20 orang diperbantukan
Pangan 595 563 0 11 = tubel

1 = cltn

4 Ditjen Hortikultura 326 324 2 1 = cltn
1 = mpp

5 Ditjen Perkebunan 936 936 0

2 = belum dinilai
atasan

5 = di laporan BKN nilai
0, tetapi dicek sudah

dinilai atasan
12 = nama ganda

6 Ditjen Peternakan 2025 1836 189 86 = BLU BBIB
dan Kesehatan 286 singosari
8 = meninggal dunia

1 = MPP
50 = pensiun

1 = sakit berat
1 = mengundurkan diri
4 = tidak membuat SKP

7 InspektoratJenderal 287 1 1 = pensiun bln oktober

Badan Penelitian 1 = MPP

8 dan 5.928 5.879 1 = Sakit
Pengembangan 1910 1824 49 18 = Tugas Belajar
9 = Pensiun
Pertanian
20 = dalam proses

9 Badan PPSDMP 86 83 = tubel
3 = sakit berat

10 Badan Ketahanan 279 281 2 = meninggal dunia
Pangan

11 Badan Karantina 3700 3654 46
Pertanian

Jumlah 17.458 16.977 481

Laporan Kinerja Tahun 2021 64

Berdasarkan SE Menpan RB Nomor B/2810/M.PAN-RB/08/2016 perihal Penilaian
Prestasi Kerja PNS dan SE Kepala BKN Nomor: K.26-30/V.104-4/99, hasil
Penilaian Prestasi Kerja PNS di lingkungan Kementerian Pertanian telah
dilaporkan ke Badan Kepegawaian Negara dengan menggunakan aplikasi e-
Lapkin (Laporan Kinerja secara Elektronik).

4.12. Evaluasi Penerapan Etika dan Disiplin Pegawai

Dalam rangka mewujudkan SDM di lingkungan Kementerian Pertanian yang bersih dan
melayani, perlu ditegakkan disiplin sesuai dengan peraturan perundangan yang
berlaku. Penegakan disiplin di lingkungan Kementerian Pertanian diharapkan dapat
memberikan keadilan dan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Untuk
mewujudkan hal tersebut Kementerian Pertanian senantiasa melakukan pembinaan
kepada ASN lingkup Kementerian Pertanian yang melakukan pelanggaran dimana
salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melalui pemberian sanksi. Peraturan
yang dilanggar antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan
Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri

Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Pertama
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil.

Dalam upaya penegakan disiplin dan pembinaan pegawai di lingkungan Kementerian
Pertanian, Subbagian Kinerja Pegawai mempunyai tugas melakukan pemantauan dan
evaluasi penerapan disiplin pegawai lingkup Kementerian Pertanian. Disamping itu,
Subbagian Kinerja Pegawai bertugas memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Tim
Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian dalam memproses kasus
pelanggaran disiplin pegawai tingkat berat dan menindaklanjuti hasil kegiatan
tersebut. Untuk kasus pelanggaran disiplin pegawai tingat ringan dan sedang,
ditangani oleh Sub Tim Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Kementerian Pertanian
pada Unit Eselon I masing-masing. Adapun manfaat dari pemantauan dan evaluasi
penerapan disiplin pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian antara lain sebagai
berikut:
1. dapat diketahui penerapan dan penegakan disiplin pegawai pada Unit Kerja

Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
2. dapat diketahui penerapan disiplin pegawai sudah sesuai atau belum dengan

peraturan perundang-undangan tanpa memandang jabatan atau adanya unsur
nepotisme/kekeluargaan sehingga dapat memberikan rasa keadilan;
3. dapat diketahui jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai yang terjadi di
Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja Tahun 2021 65

Hasil pemantauan dan evaluasi terkait dengan kasus pelanggaran yang telah dijatuhi
hukuman disiplin pada tahun 2021 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

No. UNIT KERJA JENIS HUKUMAN YANG JUMLAH
DIJATUHKAN
1 SEKRETARIAT 3
JENDERAL RINGAN SEDANG BERAT 0
0 12 0
DIREKTORAT JENDERAL 0 00 1
2 PRASARANA DAN 0 00 1
0 01 4
SARANA PERTANIAN 0 01 0
0 22 1
3 DIREKTORAT JENDERAL 0 00
TANAMAN PANGAN 0 10 0

4 DIREKTORAT JENDERAL 0 00 1
HORTIKULTURA 2
0 00 20
5 DIREKTORAT JENDERAL 0 02
PERKEBUNAN

DIREKTORAT JENDERAL
6 PETERNAKAN DAN

KESEHATAN HEWAN

7 INSPEKTORAT
JENDERAL

BADAN PENELITIAN
8 DAN PENGEMBANGAN

PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN
9 SUMBERDAYA MANUSIA

PERTANIAN

10 BADAN KETAHANAN
PANGAN

11 BADAN KARANTINA
PERTANIAN

JUMLAH 0 12 8

Laporan Kinerja Tahun 2021 66

4.13. Pemberian Tanda Jasa/Kehormatan / Penghargaan Kementerian
Pertanian

Dalam rangka peningkatan hasil pembangunan pertanian, perlu adanya upaya untuk
memberikan dorongan/motivasi dalam meningkatkan semangat kerja dan memberikan
rasa bangga yaitu dengan cara pemberian Tanda Jasa/Kehormatan/ Penghargaan.
Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan ini dapat diberikan kepada Pejabat Negara,
Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertanian,
Masyarakat Tani dan Mitra Usaha serta Pelaku Agribisnis yang telah mengabdi dan
berprestasi sehingga dapat dijadikan teladan bagi SDM Pertanian lainnya. Pemberian
Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan diberikan pada peringatan Hari Besar Nasional,
Hari Krida Pertanian dan pada acara Pekan Nasional (PENAS) Petani dan Nelayan yang
biasanya dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun sekali. Hal tersebut diharapkan dapat
meningkatkan kualitas SDM Pertanian sehingga tujuan pembangunan pertanian dapat
tercapai. Adapun hasil pelaksanaan tugas Subbagian Kinerja Pegawai dapat terlihat
dalam tabel sebagai berikut:

Rekapitulasi Penerima Tanda Jasa/Kehormatan/Penghargaan di Lingkungan
Kementerian Pertanian Tahun 2021

No URAIAN JUMLAH PENERIMA

1 Tanda Kehormatan Bintang -
2 Satyalancana Pembangunan -
3 Satyalancana Wira Karya -
4 Satyalancana Karya Satya 446
5 Penghargaan Menteri 248

JUMLAH KESELURUHAN 694

Rincian rekapitulasi penerima penghargaan Satyalancana Karya Satya tahun 2021
berdasarkan Unit Kerja Eselon I adalah sebagai berikut:

No Unit Kerja Satyalancana Karya Total
Satya
1 Sekretariat Jenderal 20
X XX XXX 28
2 Ditjen. Prasarana dan Sarana 17 18 2 14
Pertanian 21
20 6 2
3 Ditjen. Tanaman Pangan
14 - -
4 Ditjen. Hortikultura 9 93

Laporan Kinerja Tahun 2021 67

No Unit Kerja Satyalancana Karya Total
Satya
5 Ditjen. Perkebunan 39
X XX XXX 81
6 Ditjen. Peternakan dan Keswan 33 6 - 10
62 16 3 3
7 Inspektorat Jenderal 6 13
- 3- 83
8 Badan Litbang Pertanian
65 15 3 27
9 Badan Penyuluhan dan PSDM 97
Pertanian 10 11 6 446
77 8 12
10 Badan Ketahanan Pangan 319 93 34

11 Badan Karantina Pertanian

Jumlah

4.14. Audit /wasdal kepegawaian

Dalam rangka penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan
system merit diperlukan pengaturan manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pengaturan manajemen PNS bertujuan untuk menghasilkan PNS professional,
memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik
korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi
masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan, dan kesatuan
bangsa. Untuk mewujudkan Good Governance, Clean Government dan mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta
bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan
pengawasan dan pengendalian dibidang kepegawaian (Wasdalpeg) dengan kriteria
yang sudah diatur atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang berlaku.

Wasdalpeg juga dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan akuntabilitas dan
menegakan NSPK bidang kepegawaian. Pengawasan dan pengendalian yang efektif
terhadap pelaksanaan manajemen kepegawaian dapat memberikan rekomendasi
sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam pembinaan kepegawaian.

Pada TA 2021 kegiatan pengawasan dan pengendalian manajemen kepegawaian telah
dilaksanakan pada 4 (empat) unit kerja/auditi pada Eselon II dan Eselon III (UPT) di
lingkup Kementerian Pertanian. Jumlah unit kerja yang dilakukan Wasdalpeg pada
tahun 2021 (4 unit kerja) menurun dibandingkan tahun 2020 (10 unit kerja) karena
adanya pandemi COVID-19. Hasil Wasdalpeg untuk penerapan peraturan pada
pelaksanaan manajemen disiplin pegawai dalam menaati ketentuan jam kerja, secara
umum sudah baik namun masih perlu ditingkatkan. Untuk penilaian prestasi kerja
pegawai, bagi pejabat penilai masih perlu lebih objektif dalam memberikan nilai sesuai
dengan kondisi pegawai yang dinilai. Untuk pegawai petugas belajar perlu dimonitor
dengan baik perkembangan studinya sehingga dapat selesai tepat waktu. Pengelolaan

Laporan Kinerja Tahun 2021 68

penggajian dan tunjangan pegawai perlu dicermati agar tidak terjadi kesalahan dalam
pembayaran dan untuk pengelolaan cuti pegawai perlu ditertibkan.
Dari 4 (empat) unit kerja yang dilakukan Wasdalpeg pada tahun 2021 seluruhnya
sudah memberikan tindak lanjut atas temuan hasil Wasdal manajemen kepegawaian.
Agar hasil pengawasan dan pengendalian manajemen kepegawaian lebih efektif
dalam memperbaiki manajemen kepegawaian di Kementerian Pertanian, maka perlu
adanya kerja sama yang lebih baik dari pihak auditi, atasan auditi dan pihak terkait
untuk segera menindaklanjuti hasil Wasdalpeg.

Indikator kinerja Penataan Sistem Manajemen ASN pada Tahun 2021 memiliki anggaran
sebesar Rp 4.582.460.000,-. Dari total anggaran tersebut, hingga akhir tahun 31 Desember
2021 dapat terealisasi sebesar Rp 4.563.830.825,- atau 99,59%. Hal ini menunjukkan
bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp 18.629.175,- atau 0,41%.

5. Penguatan Pengawasan dan Maturitas SPI Sekretariat Jenderal

Dalam rangka penguatan pengawasan lingkup Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian,
Biro Organisasi dan Kepegawaian sebagai koordinator Sistem Pengendalian Intern (SPI)
lingkup Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian memiliki target kinerja penguatan
pengawasan Sekretariat Jenderal adalah sebesar 3,60.dengan level Maturitas SPI Level 3 atau
“Terdefinisi”. Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja dibawah dapat diketahui bahwa hasil
penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan nilai
sebesar 3,91 atau dengan kata lain tercapai sebesar 107,88%, melebihi target yang telah
ditetapkan. Untuk capaian Level Maturitas SPI level 4 atau “Terkelola dan Terukur”
Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Penguatan Pengawasan Sekretariat Jenderal
selama periode tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tahun Target Realisasi %
2020 3,60 3,77 104
2021 3,62 3,91 107

Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka penguatan pengawasan Sekretariat
Jenderal Kementerian Pertanian antaralain:

5.1. Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan SPI

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan lingkup
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian ditetapkan Keputusan Menteri Pertanian
Nomor 40/Kpts/PW.310/A/2/2021 tentang Satuan Pengendalian Intern (SPI) Lingkup
Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Tim SPI telah melaksanakan rapat koordinasi Riviu SPIP Sekretariat Jenderal pada
Selasa Tanggal 16 Maret 2021 Di Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian. Rencana
kerja tahun 2021 dimana dilakukan pembahasan Hasil Laporan Quality Assurance atas
penilaian Maturitas SPIP Kementerian Pertanian 2021. Adapun hasil diskusi, diharapkan
dalam menyusunan analisis resiko menjadi fokus dalam penyusunan analisis resiko.

Laporan Kinerja Tahun 2021 69

Analisis resiko yang tepat dapat menjadi bahan dan kebijakan dan pengambilan
keputusan.

Kegiatan Forum Kolaborasi Impelementasi

SPI Kementerian Pertanian,Tanggal 19 Mei
2021, IPB Convention Center. Bogor. Jawa
Barat. Acara forum Sistem Pengendalian

Interan (SPI) lingkup Sekretariat Jenderal,
adalah Bagian dari pada kegiatan mereviu

ulang kinerja dalam pengelolaan sistem
manajemen SDM dan organisasi.
Pelaksanaan kegiatan yang dimulai dari
planning, organizing, actuating dan
Gambar 8. Pelaksanaan Forum Koordinasi SPI Tahun controlling (POAC)perlunya perubahan
2021

Maind set budaya tanggap, cermat
pengendalian disetiap pelaksanaan kegiatan tersebut. Diharapkan unit kerja

berkomitmen, menciptakan organisasi yang kondusif mereviu ulang kegiatan agar
dapat memprediksi dan mengantisipasi permasalahan dan dapat di kendalikan yang
berdampak tidak tercapainya tujuan organisasi yang menuju pada tingkat efisien dan

efektip dalam pelaksanaanya

5.2 Pelaksanaan Penilaian Mandiri SPIP Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
a) Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPIP Terintegrasi pada tanggal
21 September s.d 29 September 2021.

Gambar 9. Pelaksanaan Penilaian Penyelenggaraan Maturitas SPI

b) Pendamping/Penjamin Kualitas Maturitas SPIP Sekretariat Jenderal Berdasarkan
Surat Tugas Inspektorat 1 Inspektorat Jenderal Nomor

B.0368/PW.170/G.2/09/2021 tanggal 21 September 2021 memberikan tugas
kepada:

(1) Ir. Susanto ,MM PenggungJawab
(2) Marbono,SE Pengendali Mutu

(3) Dra. Fauzia Mahmudah, MM Pengendali Teknis
(4) Andri Cahyadi, S.PSI,MM Ketua
(5) Rakhmi Amaroh, SE,M.Si Anggota Tim

(6) Fany Annisa Agusti, SE,M.Si Anggota Tim
(7) Irsyad UL Fikri, SH Anggota Tim

Laporan Kinerja Tahun 2021 70

c) Hasil pelaksanaan Penialian Mandiri SPIP Level Skor
No. Komponen Penilaian

1. Penetapan Tujuan 2 2,000

2. Struktur dan Proses 1 1,254

3. Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan 1 1,335
SPIP

Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP 4 4,589

-MRI 3 5,00

-IEPK 34

Dari Hasil penialian maturitas penyelenggaraan SPIP Sekretariat jenderal
tahun 2020/2021, menunjukkan level maturitas pada tingkat “terkelola dan
terukur” dengan skor 4,559. Dengan tingkat maturitas “terkelola dan
terukur”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum
menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal telah mampu mendefinisikan
kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan
terintegrasi, struktur dan proses pengendalian telah efektif, serta adaptif
terhadap perubahan lingkungan organisasi.

Indikator kinerja Penguatan Pengawasan dan Maturitas SPI Sekretariat Jenderal Pertanian
pada Tahun 2021 memiliki anggaran sebesar Rp 86.680.000,-. Dari total anggaran tersebut,
hingga akhir tahun 31 Desember 2021 dapat terealisasi sebesar Rp 86.073.000,- atau
99,30%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp
607.000,-atau 0,70%.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman RI
mendorong penyelenggara pelayanan publik mematuhi amanat Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sehubungan dengan hal tersebut,
Ombudsman RI melaksanakan penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik
terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik,
penguatan kapasitas, dan efektivitas pengawasan.

Target kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun 2021 adalah sebesar
4,85. Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja di dapat dibawah hui bahwa hasil
penilaian PMPRB yang dilakukan oleh internal Kementerian Pertanian mendapatkan
nilai sebesar 4,505 atau dengan kata lain tercapai sebesar 104,18%, melebihi target
yang telah ditetapkan. Adapun Rincian Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik periode tahun 2020 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tahun Target Realisasi %

2020 4,80 4,97 103
2021 4,85 5,05 104

Laporan Kinerja Tahun 2021 71

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebagai upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik Lingkup Kementerian Pertanian dan menjadi pendukung keberhasilan dalam
pencapaian tahun ini, antara lain;

6.1. Sistem Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Di
lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara
dan Badan Usaha Milik Daerah, dan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025 yang meliputi 8 (delapan) area manajemen perubahan, salah satu area
penting perubahan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik melalui
percepatan gerakan one agency one innovation atau 1 (satu) instansi 1 (satu)
inovasi. Kementerian/Lembaga dan Pemda selaku penyelenggara pelayanan publik
berkewajiban untuk membina dan mendorong percepatan peningkatan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungannya masing-masing yang
merupakan kebutuhan dan hak masyarakat. Mulai Tahun 2014 Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melaksanakan
Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP).Tema Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik tahun 2021 adalah “ Percepatan Inovasi Pelayanan Publik untuk
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan melalui Transfer
Pengetahuan di Tatanan Norma baru”

Biro Organisasi dan Kepegawaian selaku administrator instansi Kementerian
Pertanian telah mengusulkan 10 proposal inovasi pada kelompok umum dan 1
proposal inovasi kelompok khusus. Berikut daftar usulan yang di submit oleh
Kementerian Pertanian tahun 2021. I Mace (Indonesian map of Agriculture
Commodities Exports) usulan Sekretariat Badan Karantina Pertanian masuk dalam
daftar top 99 Inovasi pelayanan Publik

Laporan Kinerja Tahun 2021 72

6.2. Pemberian Penghargaan Abdi Bakti Tani Kepada UKPP Berprestasi bidang pertanian
tahun 2021

Gambar 10. Penyerahaan Penghargaan Abdi Bakti Tani Tahun 2021

Bentuk pembinaan pelayanan publik yang telah dilakukan adalah Penilaian pada
Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) berprestasi di lingkungan Kementerian
Pertanian tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Abdibaktitani
Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian. Kegiatan ini
dilaksanakan sesuai Permentan Nomor 13/Permentan/KP.450/3/2015, dimulai
seleksi awal sampai dengan ekspose di Kementerian Pertanian. Sesuai mekanisme
yang berlaku selama ini, calon penerima penghargaan sudah dinilai secara
berjenjang oleh unit kerja pembina, dan terakhir bagi unit kerja yang memenuhi
syarat melakukan ekspose dihadapan Tim Penilai Kementerian Pertanian. Hasil
penilaian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor

Laporan Kinerja Tahun 2021 73

438/Kpts/KP.590/M/8/2021 tentang Pemberian Penghargaan Abdibaktitani
Kepada Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian Tahun 2021,
Menteri Pertanian memberikan penghargaan kepada 38 (tiga puluh delapan) UKPP
berprestasi bidang pertanian pada Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
dengan rincian sebagai berikut:

1) Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Mempertahankan Piala diberikan
kepada 2 (dua) UKPP berprestasi bidang pertanian dan diberikan
penghargaan berupa Piagam Mempertahankan Piala sebagai berikut:
a) UPTD Rumah Sakit Hewan, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan
Provinsi Jawa Barat; dan
b) UPTD Balai Perlindungan Perkebunan Provinsi Jawa Barat.

2) Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Percontohan diberikan kepada 3
(tiga) UKPP berprestasi bidang pertanian dan diberikan penghargaan
berupa Piala Abdibaktitani sebagai berikut:
a) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesmavet pada Dinas
Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Timur;
b) UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi
Jawa Barat; dan
c) UKPP Rumah Kedelai pada Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan,
Provinsi Jawa Tengah.

3) Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Utama diberikan kepada 20 (dua
puluh) UKPP berprestasi bidang pertanian dan diberikan penghargaan
berupa Plakat Abdibaktitani; dan

4) Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi Madya diberikan 14 (empat belas)
UKPP berprestasi bidang pertanian dan diberikan penghargaan berupa
Piagam Abdibaktitani.

6.3. Bimbingan Teknis Pelayanan Prima pada unit Kerja Pelayanan Publik Kementerian
Pertanian

Pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelayanan Prima di lingkungan
Kementerian Pertanian diselenggarakan pada 26 Oktober 2021 bertempat di
Hotel Savero Depok, Jl. Margonda Raya, No. 230A, Kota Depok-Jawa Barat yang
dilakukan secara langsung (offline) maupun virtual meeting menyesuaikan
dengan keadaan masa pandemi COVID-19. Sebagai narasumber adalah
Ombudsman Republik Indonesia dan jumlah peserta sebanyak 31 orang peserta
yang hadir dan 47 peserta yang mengikuti secara Virtual. Peserta Bimbingan
Teknis Pelayanan Prima berasal dari Unit Kerja Eselon I dan Biro/Pusat yang
menyelenggarakan pelayanan perizinan dan/atau memiliki tugas kehumasan dan
pelayanan publik yaitu resepsionis dan satpam di wilayah Jabodetabek.

Hasil yang diharapkan dari bimbingan teknis pelayanan prima adalah:

(a) Meningkatnya kinerja organisasi;
(b) Menurunnya tingkat penyimpangan;

Laporan Kinerja Tahun 2021 74

(c) Meningkatnya profesionalisme Aparatur Sipil Negara; dan
(d) Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Indikator kinerja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Lingkup Kementerian
Pertanian pada Tahun 2021 memiliki anggaran sebesar 320.520.000,-. Dari total
anggaran tersebut, hingga akhir tahun 31 Desember 2020 dapat terealisasi sebesar
Rp 319.376.700,- atau 99,64%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat Efisiensi
Anggaran sebesar Rp 1.143.300,-atau 0,36%.

7. Nilai Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian,
Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik

Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian telah bergulir sejak
tahun 2010 dan perubahan – perubahan yang signifikan telah dilakukan. Hasil
perubahan tersebut telah sama-sama dirasakan dengan diperolehnya tunjangan
kinerja bagi pegawai Kementerian Pertanian. Seluruh hasil Reformasi Birokrasi yang
telah dicapai hingga saat ini, senantiasa harus dijaga dan ditingkatkan ke arah yang
lebih baik. Salah satu tolak ukur yang menjadi dasar dalam upaya tersebut adalah
Pengukuran (survey) Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan,
dan Pelayanan Publik, serta Kepegawaian bagi pegawai Kantor Pusat maupun di Unit
Pelaksana Teknis (UPT) yang ada dilingkungan Kementerian Pertanian.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, survey Pelaksanaan Tugas di Bidang
Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik, serta Kepegawaian Tahun 2021
memfokuskan pada 5 (lima) dimensi Pengukuran terdiri dari tangibles (berwujud),
reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance ((kepastian) dan
emphaty (empati) dengan metode pengukuran SERVQUAL (service-quality)
menggunakan kuesioner dengan Skala Likert (1-4) sebagai instrumen pengukuran.
Responden dalam pengukuran ini adalah Pejabat Pimpinan Tinggi, Administrasi,
Pengawas, Fungsional, dan Pelaksana Lingkup Kementerian Pertanian baik yang ada
di Kantor Pusat maupun di Unit Pelaksana Teknis (UPT).

Pengukuran tahun 2021 dititikberatkan pada pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh
bagian umum atau subbagian tata usaha pada Eselon I, Biro dan Pusat Kementerian
Pertanian. Hal pokok yang menjadi dasar antara lain:
1) Selama ini proses pembinaan dan koordinasi lebih banyak melibatkan pengelola

terkait dari masing-masing unit kerja eselon I lingkup Kementerian Pertanian
sehingga Biro Organisasi dan Kepegawaian perlu mendapatkan gambaran yang
lebih jelas mengenai kondisi pelaksanaan 4 (Empat) tugas fungsi pokok biro yang
dijalankan. Hasil pengukuran diharapkan akan memberikan gambaran yang
terukur dalam pelaksanaan tugas fungsi tersebut.
2) Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki anggaran yang terbatas dalam
melakukan pembinaan dan koordinasi ke daerah (UPT). Skala prioritas perlu
dilakukan dalam pelaksanaan hal tersebut, baik lokasi tujuan maupun substansi

Laporan Kinerja Tahun 2021 75

pembinaan atau koordinasi yang akan dilakukan. Hasil pengukuran ini diharapkan
akan menjadi dasar dalam menentukan skala prioritas tersebut.

Pemilihan responden menggunakan metode purposive sampling. Jumlah responden
yang terlibat sebanyak 70 orang pegawai/mitra kerja pada bagian umum atau
subbagian tata usaha pada Eselon I, Biro dan Pusat Kementerian Pertanian yang
memiliki tingkat interaksi yang intens dengan Biro Organisais dan Kepegawaian. Dari
22 indikator pertanyaan yang digunakan untuk pengukuran ada 1 indikator pertanyaan
tak memenuhi syarat uji Validitas, sehingga indikator pertanyaan yang digunakan
untuk pengukuran menjadi 21 indikator pertanyaan. Penghitungan sampel, uji Validitas
dan uji reabilitas ada pada lampiran.

Hasil pengukuran pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan
kepegawaian tahun 2021 dapat dilihat seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel GAP Analysis Services Quality

No Dimensi Indikator Pertanyaan Rata- Rata GAP Kuadra
1 Tangibles (berwujud) -0,071 n
Kepuas Kepentinga B
an n -0,071
-0,057 D
Kebersihan lingkungan -0,114 D
C
1 ruang kerja Biro 3,171 3,243 -0,057
Organisasi dan -0,043 D
Kepegawaian -0,143 D
B
Kenyamanan ruang
rapat dan kelengkapan
fasilitas ruang rapat.

2 (AC, kursi, meja, 3,100 3,171
lampu, pc, infocus,
mic, wifi, white board,

dispenser, stop kontak)

3 Kebersihan toilet 3,157 3,214

Kelengkapan Toilet.
(Kecukupan air,
penerangan, westafel,

4 kaca, hand soap, 3,086 3,200
pewangi ruangan,
penghisap udara,

keset, tempat sampah,
tissue, kloset)

Kerapihan dan

kelengkapan atribut 3,129 3,186
5 pegawai Biro
Organisasi dan

Kepegawaian

Dekorasi tanaman 3,114 3,157
6 hidup diluar dan 3,100 3,243

didalam ruang kerja

Ketersediaan dan

7 kebersihan sarana
ibadah (Mushola)

Laporan Kinerja Tahun 2021 76

No Dimensi Indikator Pertanyaan Rata- Rata GAP Kuadra
Kepuas Kepentinga -0,086 n
an n -0,129 D
-0,114
Pemberian layanan -0,171 B
-0,114 B
manajemen organisasi, -0,114 C
manajemen SDM dan -0,143
8 reformasi birokrasi 3,143 3,229 C

oleh Biro Organisasi B
dan Kepegawaian B

Pemberian konsultasi
dan informasi layanan

manajemen organisasi, 3,143 3,271
9 manajemen SDM dan 3,257
3,214
Reliability reformasi birokrasi 3,200
(kehandalan) oleh Biro Organisasi 3,243
2 dan Kepegawaian. 3,286

Totalitas pegawai Biro 3,143
Organisasi dan
10 Kepegawaian dalam
melaksanakan tugas
pelayanan

Ketepatan waktu

pegawai Biro
Organisasi dan
11 Kepegawaian terhadap 3,043

penyelesaian
permintaan layanan

Ketepatan Kepala Biro

Organisasi dan
Kepegawaian
memberikan arah
12 kebijakan manajemen 3,086

organisasi, manajemen
SDM, dan reformasi

birokrasi.

Pemberian pelayanan
manajemen organisasi,
Responsive (daya
3 Tanggap manajemen SDM dan 3,129
13 reformasi birokrasi

oleh pada Biro
Organisasi dan
Kepegawaian.

Pemberian pelayanan
manajemen SDM
Fungsional bidang
14 Kepegawaian pada 3,143

Biro Organisasi dan
Kepegawaian.

Laporan Kinerja Tahun 2021 77

No Dimensi Indikator Pertanyaan Rata- Rata GAP Kuadra
Kepuas Kepentinga -0,086 n
an n -0,186 B
-0,214
Pemberian pelayanan B
manajemen -0,186 A
organisasi,manajemen
A
15 SDM dan reformasi 3,171 3,257
birokrasi Fungsional
Umum pada Biro

Organisasi dan
Kepegawaian.

Tingkat kompetensi
yang dimiliki pegawai
16 dalam memberikan 3,100 3,286

pelayanan

Biro Organisasi dan
Kepegawaian

memberikan kepastian 3,243
17 pelayanan manajemen 3,029
organisasi, manajemen

SDM dan reformasi
birokrasi.

Assurance Regulasi yang
(Kepastian)
4 dikeluarkan Biro
Organisasi dan
Kepegawaian terkait
18 pelaksanaan 3,057 3,243

manajemen organisasi,
manajemen SDM dan

reformasi birokrasi.

Ketepatan solusi dalam
menyelesaikan

19 permasalah 3,071 3,257 -0,186 A
manajemen organisasi,
manajemen SDM dan

reformasi birokrasi.

Tingkat inisiatif
pegawai Biro
Organisasi dan

Kepegawaian dalam
memberikan
20 pelayanan manajemen 3,100 3,214 -0,114 D

organisasi,
manajemen SDM dan
5 Emphathy pelayanan reformasi

birokrasi.

Kemudahan akses data

dan informasi
manajemen
21 Organisasi, 3,129 3,200 -0,071 D

manajemen SDM dan
reformasi birokrasi

Jumlah 65,34 67,81 -2,47

Rata-Rata 3,11 3,23

Laporan Kinerja Tahun 2021 78

Target kinerja Pengukuran Pelaksanaan Tugas di Bidang Kelembagaan, Kepegawaian,
Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik Tahun 2021 adalah sebesar 3,225 (Skala Likert
1-4).

Berdasarkan tabel analisa capaian kinerja diatas dapat diketahui bahwa hasil
pengukuran yang telah dilakukan mendapatkan nilai sebesar 3,11 skala likert atau
tercapai sebesar 96,43 persen dari target yang telah ditetapkan. Dapat mpulkan
kepuasan terhadap layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian secara umum dapat
dikatakan Puas.

Dari grafik Important Performance Analysis (IPA) membagi analisis kedalam 4 Kuadran
skala prioritas.

Laporan Kinerja Tahun 2021 79

Kuadran A menggambarkan atribut pernyataan yang dianggap penting dan diharapkan
mitra/pengguna layanan namun kinerja dari pihak Biro Organisasi dan Kepegawaian
belum memberikan kepuasan terhadap apa yang diharapkan mitra/pengguna secara
optimal, sehingga membuat mitra/pengguna merasa kecewa. Dimensi inilah yang perlu
diprioritaskan untuk diperbaiki. Atribut pernyataan yang termasuk dalam kuadran A
secara berurut antara antara lain kepastian pelayanan manajemen organisasi,
manajemen SDM dan reformasi birokrasi; Regulasi yang dikeluarkan biro Organisasi dan
Kepegawaian terkait pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen SDM dan reformasi
birokrasi; dan Ketepatan Solusi dalam menyelesaikan permasalahan manajemen
organisasi, manajemen SDM dan reformasi birokrasi.

Kuadran B merupakan kuadran yang paling diharapkan oleh mitra/pengguna, atribut-
atribut dalam kuadran B telah sesuai dengan yang dirasakan. Yang termasuk dalam
kuadran B yaitu Kebersihan lingkungan ruang kerja Biro Organisasi dan Kepegawaian;
Ketersediaan dan kebersihan sarana Ibadah (Mushola); Pemberian konsultasi dan
informasi layanan manajemen organisasi, manajemen SDM dan reformasi birokrasi oleh
Biro Organisasi dan Kepegawaian; Totalitas pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian
dalam melaksanakan tugas pelayanan; Pemberian pelayanan manajemen organisasi,
manajemen SDM dan reformasi birokrasi oleh pada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
Pemberian pelayanan manajemen SDM Fungsional bidang Kepegawaian pada Biro
Organisasi dan Kepegawaian; Pemberian pelayanan manajemen organisasi,manajemen
SDM dan reformasi birokrasi Fungsional Umum pada Biro Organisasi dan Kepegawaian;
Tingkat kompetensi yang dimiliki pegawai dalam memberikan pelayanan.

Kuadran C terdapat atribut-atribut yang dianggap mempunyai tingkat kinerja/kepuasan
aktual yang tinggi dan tidak terlalu penting atau tidak terlalu diharapkan oleh pengguna
sehingga Biro Organisasi dan kepegawaian tidak perlu memprioritaskan atau memberikan
perhatian lebih pada atribut-atribut tersebut. Termasuk dalam kuadran c item pernyataan
antara lain Kelengkapan Toilet. (Kecukupan air, penerangan, westafel, kaca, hand soap,
pewangi ruangan, penghisap udara, keset, tempat sampah, tissue, kloset); Ketepatan
waktu pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian terhadap penyelesaian permintaan
layanan dan Ketepatan Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian memberikan arah
kebijakan manajemen organisasi, manajemen SDM, dan reformasi birokrasi.

Kuadran D terdapat atribut-atribut yang dianggap tidak terlalu penting dan tidak terlalu
diharapkan oleh mitra/pengguna sehingga Biro Organisasi dan Kepegawaian lebih baik
mengalokasikan sumber daya yang terkait pada atribut tersebut kepada atribut lain yang
memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. Yang termasuk dalam kuadran D antara lain
Kenyamanan ruang rapat dan kelengkapan fasilitas ruang rapat. (AC, kursi, meja, lampu,
pc, infocus, mic, wifi, white board, dispenser, stop kontak); Kebersihan toilet; Kerapihan
dan kelengkapan atribut pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Dekorasi
tanaman hidup diluar dan didalam ruang kerja; Pemberian layanan manajemen
organisasi, manajemen SDM dan reformasi birokrasi oleh Biro Organisasi dan
Kepegawaian; Tingkat inisiatif pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam
memberikan pelayanan manajemen organisasi, manajemen SDM dan pelayanan
reformasi birokrasi dan Kemudahan akses data dan informasi manajemen Organisasi,
manajemen SDM dan reformasi birokrasi.

Laporan Kinerja Tahun 2021 80

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian
berdasarakan apa yang diharapkan responden/mitra kerja pengguna layanan Biro
Organisasi dan Kepegawaian:

1. Menyelenggarakan Forum Komunikasi di Bidang Kepegawaian yang akan
dilaksanakan pada triwulan I tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp 122.000.000,-

2. Menyelenggarakan rapat Teknis bidang Kesekretariatan Lingkup Kementerian
Pertanian yang akan dilaksanakan pada triwulan I dengan alokasi anggaran Rp
142.568.000,-

3. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Analis Kepegawaian yang akan dilaksanakan
pada awal triwulan II tahun 2022 dengan alokasi anggaran Rp. 138.000.000,-

Pelaksanaan rencana aksi ini menjadi penting, mengingat pada tahun anggaran sebelumnya
kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana. Selain itu beberapa kegiatan terlaksana namun
kurang optimal dikarenakan dalam pelaksanaannya Biro Organisasi dan Kepegawaian
bekerjasama/bermitra dengan eselon I. Sehingga kualitas output yang diharapkan kurang
maksimal. Hal ini dilakukan karena adanya refokusing anggaran akibat pandemi covid-19
dan adanya perubahan kebijakan terkait kegiatan yang prioritas seperti pelaksanaan
penerimaan calon aparatur sipil negara tahun anggaran.
Output yang diharapkan dari pelaksanaan rencana aksi ini adalah dapat menjadi sarana
sosialisasi, komunikasi dan diskusi menjawab tantangan permasalahan terkait dinamika
pengelolaan organisasi, tatalaksana dan manajemen SDM guna mewujudkan pengelolaan
Kementerian Pertanian yang lebih baik. Dan secara tidak langsung dapat meningkatkan
layanan Biro Organisasi dan Kepegawaian.

B. Realisasi Anggaran

PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2021 pada awal tahun adalah
sebesar Rp14.132.218.000,-. Dalam perkembangannya, selama tahun 2021, telah terjadi 7
(tujuh) kali revisi anggaran yang dilakukan baik merubah maupun tidak merubah PAGU
anggaran. Rincian revisi anggaran adalah sebagai berikut:
1) Revisi pertama pada tanggal 16 Februari 2021, revisi ini tidak terjadi perubahan PAGU

anggaran;
2) Revisi kedua pada tanggal 23 April 2021, revisi ini tidak terjadi perubahan PAGU

anggaran;
3) Revisi ketiga pada tanggal 2 Juni 2021, revisi ini tidak terjadi perubahan PAGU

anggaran;
4) Revisi keempat pada tanggal 21 Juli 2021, tidak terjadi perubahan PAGU anggaran;
5) Revisi kelima pada tanggal 6 Agustus 2021 serta recofusing anggaran, revisi ini terjadi

perubahan PAGU anggaran semula sebesar Rp14.132.218.000,- menjadi sebesar
Rp12.979.745.000,-;

Laporan Kinerja Tahun 2021 81

6) Revisi keenam pada tanggal 28 September 2021, revisi ini tidak terjadi perubahan
PAGU anggaran, melainkan dilakukan pemutakhiran data POK dan perubahan rencana
penarikan halaman III DIPA;

7) Revisi ketujuh pada tanggal 2 Nopember 2021, revisi ini tidak terjadi perubahan PAGU
anggaran, melainkan dilakukan relokasi anggaran lingkup Sekretariat Jenderal
Kementerian Pertanian.
Hingga akhir tahun anggaran, Biro Organisasi dan Kepegawaian memiliki PAGU
sebesar Rp12.979.745.000,-. Dibandingkan dengan PAGU anggaran akhir tahun 2020
sebesar Rp18.904.151.000,-. Terdapat Penurunan PAGU Sebesar Rp5.924.406.000,-
atau 31,34% terhadap PAGU anggaran tahun 2020. Rincian perbandingan realisasi
anggaran antar output kegiatan pada tahun 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel
dibawah ini:

PAGU Akhir Tahun

N Indikator 2021 2020
o. Kinerja Output Realisasi Realisasi

Anggaran % Anggaran 773.647.720 %
7.901.300.923
1 Layanan Internal 800.000.000 791.705.000 98.96 800.000.000 1.240.027.477 96.70
(Overhead) 99.59 7.986.086.000 6.484.295.238 98.93
99.66 1.255.761.000 2.352.285.010 98.74
2 Layanan Manajemen 4.582.460.000 4.563.830.825 99.68 6.508.319.000 18.751.556.368 99.63
SDM 99.83 2.353.985.000 99.92
99.63 18.904.151.000 99.19
3 Layanan Manajemen 1.039.765.000 1.036.269.500
Organisasi

4 Layanan Reformasi 4.177.520.000 4.164.147.814
Birokrasi

5 Layanan Perkantoran 2.380.000.000 2.376.018.326

Total 12.979.745.000 12.931.971.465

Tabel Anggaran dan Realisasi Tahun 2021 dan 2020

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyerapan anggaran Tahun 2021 adalah
sebesar Rp.12.931.971.465,- atau 99,63% dari total anggaran sebesar Rp12.979.745.000,-
Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar Rp47.773.535,- atau sebesar 0,37%. Jika
dibandingkan dengan penyerapan anggaran Tahun 2020 adalah sebesar
Rp18.751.556.368,- atau 99,19% dari total anggaran sebesar Rp18.904.151.000,- dengan
efisiensi anggaran sebesar 0,81%. Efisiensi anggaran tahun ini lebih kecil daripada tahun
sebelumnya dikarenakan target kinerja Tahun 2021 lebih meningkat secara kualitas
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seluruh target Kinerja tercapai seperti yang telah
ditetapkan pada dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Laporan Kinerja Tahun 2021 82

BAB IV
PENUTUP

Tahapan dalam penyusunan Laporan Kinerja mempunyai keterkaitan satu dengan yang
lainnya sehingga harus disusun secara sistematis, sinergi dan komprehensif serta
berkesinambungan agar menjadi satu pemahaman yang utuh dan menyeluruh. Mengingat
Laporan Kinerja merupakan suatu instrumen pelaporan akuntabilitaas kinerja, yang hasilnya
digunakan sebagai salah satu bentuk laporan pertanggungjawaban pimpinan dan sebagai
bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan ke depan maka untuk menghasilkan informasi yang
baik dan akurat, harus dilakukan Analisa Capaian Kinerja yang meliputi pencapaian kinerja
output terhadap target kinerja tahun berjalan, tahun sebelumnya, dan target kinerja jangka
menengah. Selain itu, indikator efisiensi penggunaan sumber daya juga harus
diperhitungkan dan diukur dengan tepat.

Berdasarkan hasil analisa capaian kinerja output kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian
tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa seluruh target kinerja Dokumen Perjanjian Kinerja
Tahun 2021 dapat dicapai bahkan seluruh indikator kinerja memiliki realisasi diatas 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa Capaian Kinerja Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2021
dapat diklasifikasikan BAIK. PAGU anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian tahun 2021
adalah sebesar Rp12.979.745.000,-Hingga akhir tahun anggaran terealisasi sebesar
Rp.12.931.971.465,-,- atau 99,63%. Terdapat Efisiensi Anggaran sebesar
Rp47.773.535,- atau sebesar 0,37.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam tahun 2021 secara keseluruhan telah sesuai
dengan tugas dan fungsi Biro Organisasi dan Kepegawaian dan telah selaras dengan target
kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan. Beberapa kegiatan strategis/ penting yang
berhasil dilaksanakan dalam tahun pelaporan ini antara lain: 1) Hasil Evaluasi Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Kementerian Pertanian 2)
Penyederhaanaan Birokrasi menjadi 2 Level melalui penyetaraan jabatan administrasi ke
dalam jabatan fungsional, 3)Pelaksanaan Penerimaan CPNS Tahun Anggran 2021 dan 4)
Pelaksanaan Seleksi Terbuka Dalam Rangka Pengisian Jabatan Struktural Eselon I dan II.
Laporan Kinerja Tahun 2021 merupakan pelaporan tahun kedua dari penjabaran rencana
kinerja periode 2020-2024. Biro Organisasi dan Kepegawaian telah banyak melakukan
perubahan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian dalam rangka
melaksanakan seluruh agenda reformasi birokrasi yang telah digulirkan. Dalam upaya untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) maka arah kebijakan
kedepan yang akan dilakukan pada periode kedepan adalah pemantapan dan penguatan
pelaksanaan beberapa kegiatan strategis yang telah dilakukan pada periode sebelumnya.

Pemantapan yang akan dilakukan pada periode berikutnya meliputi 1) Penguatan
kelembagaan lingkup Kementerian Pertanian berbasis kinerja; 2) Penguatan kualitas
ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan efisiensi pelaksanaan
pembangunan pertanian baik pusat maupun daerah; 3) Peningkatan profesionalisme dan
kompetensi SDM aparatur pertanian; dan 4) Pelayanan prima dalam penyelenggaraan
administrasi kepegawaian. Pemantapan dari beberapa kegiatan strategis ini akan diiringi
dengan pelaksanaan kegiatan lainnya sesuai dengan dinamika perubahan peraturan –
peraturan dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mungkin terjadi
pada periode kedepan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 83

Kepala Biro Org
Drs.

Kelompok Fun

ganisasi dan Kepegawaian
. Zulkifli, M.M.

Kepala Subbagian Tata
Usaha Biro

Tan Rudiana Sukandar, S.AP.

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro
Organisasi dan Kepegawaian.

ngsional

Lampiran II

Keragaan Sumber Daya Manusia Biro Per 31 Desember 2021.

Berdasarkan Tingkat Pendidikan: Tahun 2021

No. Pendidikan 0
0
1 SD 10
2 SLTP 11
3 SLTA 62
4 D-3 19
5 S-1 102
6 S-2

Jumlah

Berdasarkan Golongan Ruang: Tahun 2021

No. Golongan 0
6
1I 82
2 II 14
3 III 102
4 IV

Jumlah

Berdasarkan Jenis Kelamin: Tahun 2021

No. Jenis Kelamin 58
44
1 Laki-Laki 102
2 Perempuan

Jumlah

Berdasarkan Kelompok dan Subbagian: Tahun 2021

No. Kelompok/Subagian 16
11
1 Organisasi 26
2 Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi 27
3 Perencanaan dan Pengembangan Pegawai 22
4 Mutasi 102
5 Tata Usaha Biro

Jumlah













Jakarta , 20 Oktober 2021