CARA PENGGUNAAN KARTU VERIFIKASI SPJ

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI NILAI-NILAI
DASAR PROFESI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
PENGELOLA KEUANGAN DALAM PENATAUSAHAAN

SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA MELALUI
PEMBUATAN KARTU KENDALI DI DINAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN DALAM PENATAUSAHAAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA MELALUI

PEMBUATAN KARTU KENDALI DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN DALAM PENATAUSAHAAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA MELALUI

PEMBUATAN KARTU KENDALI DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA
KEUANGAN DALAM PENATAUSAHAAN SURAT
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA MELALUI

PEMBUATAN KARTU KENDALI DI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

LAPORAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA

NamKaEUANGA: RNaDhmAaLDAaMmaPyEaNntAi,TAA.MUdS.AAHk AAN SURAT
No.PPEreRsTenAsNi G:G27U/LNAGTJSAAWRA/GBoAloNngBaEnLIIA/ANnJgAkaMtanELXAVLI/U20I21
PEMNBIPUATAN KA: 1R9T98U09K2E3N2D02A1L01I D2 I00D3INAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan
LPAePncOaRtaAtaNn SAipKilTKUabAuLpaItSeAn SSlIemNaInLNAaIm-NaILAI :DRAaShAmRa PROFESI

PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA
DamKaEyUanAtiN, AG.AMNd.DAkALAM PENATAUSAHAAN SURAT
No.PPEreRsTenAsNi G:G27U/LNAGTJSAAWRA/GBoAloNngBaEnLIIA/ANnJgAkaMtanELXAVLI/U20I21
PEMNBIPUATAN KA: 1R9T98U09K2E3N2D02A1L01I1D2 I00D3INAS KEPENDUDUKAN

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

Gambar 2. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan

LAPORAN PELAKSANAAN AKTUALISASI NILAI-NILAI DASAR PROFESI
PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI PENGELOLA KEUANGAN DALAM

PENATAUSAHAAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA MELALUI
PEMBUATAN KARTU KENDALI DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SLEMAN

Disusun oleh :

Nama : Rahma Damayanti, A.Md.Ak

No. Presensi : 27/LATSAR/Golongan II/Angkatan XVI/2021

NIP : 19980923 202101 2 003

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II ANGKATAN XVI
YOGYAKARTA
2021

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(BANDIKLAT)

Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183 Telepon (0274) 417704
Fax (0274) 411801 Website : http://diklat.jogjaprov.go.id Email : [email protected]

BERITA ACARA EVALUASI AKTUALISASI

Pada Hari ini, Jumat Tanggal Sepulu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh
Satu telah dilaksanakan EVALUASI AKTUALISASI bagi Peserta Pelatihan Dasar CPNS
Golongan Dua Angkatan Enam Belas Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Badan Pendidikan
dan Pelatihan Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama:

Nama : Rahma Damayanti, A.Md.Ak
NIP : 199809232021012003
No. Presensi : 27
Jabatan : Pengelola Keuangan
Instansi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mentor Kabupaten Sleman
Coach : Andrie Setiawan Fiqriansah, S.Sos, M.E.
Judul Rancangan : Yulia Rustiyaningsih, S.I.P., MPA.
Aktualisasi : Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar

Mentor Profesi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengelola
Keuangan dalam Penatausahaan Surat
Pertanggungjawaban Belanja Melalui Pembuatan
Kartu Kendali di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman

Yogyakarta, 10 Desember 2021
Peserta

ah, S.Sos, M.E. Andrie Setiawan Fiqriansah, S.Sos, M.E. Rahma Damayanti, A.Md.Ak
Penguji

Pengampu Yanuar Purnomo Putro, S.STP, MM
Coach

Annisa Kurniawati, S.Tr.IP Yulia Rustiyaningsih, S.IP, MPA.
Tanda Tangan
Petugas Nama

ii

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
(BANDIKLAT)

Gunungsempu, Tamantirto, Kasihan, Bantul 55183 Telepon (0274) 417704
Fax (0274) 411801 Website : http://diklat.jogjaprov.go.id Email : [email protected]

HALAMAN PENGESAHAN

Dengan ini menyatakan bahwa laporan aktualisasi dengan judul Laporan Aktualisasi
Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengelola Keuangan dalam
Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Belanja Melalui Pembuatan Kartu Kendali di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman telah diimplementasikan,
dikonsultasikan, dan disetujui oleh coach.

Coach, Yogyakarta, 8 Desember 2021
Peserta Diklat,

Yulia Rustiyaningsih, S.IP, MPA. Rahma Damayanti, A.Md.Ak

iii

ABSTRAK
SPJ-Belanja (Surat Pertanggung Jawaban-Belanja) merupakan seperangkat dokumen dan
bukti-bukti pengeluaran yang sah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Penatausahaan SPJ-Belanja perlu dilakukan
secara tertib agar dokumen tersebut dapat dipertanggunjawabkan keabsahannya. Selain dalam
segi kelengkapan, penatausahaan SPJ perlu memerhatikan segi kecepatan dan ketepatan agar
laporan pelaksanaan dapat disampaikan tepat waktu.
Untuk meningkatkan ketertiban penatausahaan SPJ-Belanja, maka dilakukan beberapa
kegiatan, yaitu: pembuatan infografis alur penatausahaan SPJ; penyusunan daftar belanja dan
bukti pendukung pengeluaran; pembuatan kartu kendali SPJ; penyampaian infografis dan kartu
kendali SPJ.
Kegiatan tersebut dapat terlaksanakan secara baik dan tepat waktu, hingga dapat
menghasilkan kartu kendali SPJ untuk setiap bidang. Seluruh pembantu bendahara pengeluaran
pun dapat mengisi kartu kendali tersebut sesuai dengan output yang diharapkan.
Kata kunci : infografis, kartu kendali, bendahara, bukti pendukung.

iv

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah subhana wata’ala atas segala rahmat dan kasih
sayangnya. Betapa besarnya kenikmatan dan kekuatan yang selalu Allah berikan kepada
penulis sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Pelasanaan Aktualisasi
Nilai-Nilai Dasar Profesi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengelola Keuangan dalam
Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Belanja Melalui Pembuatan Kartu Kendali di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Penulis sangat bersyukur atas
kekuatan dan dukungan yang Allah berikan melalui hamba-hambanya. Penulis mengucapkan
banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan, dan mendoakan
secara langsung maupun tidak langsung sehingga rancangan aktualisasi bisa selesai tepat
waktu. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan rahmatnya kepada kita semua.

Ucapan terima kasih yang tulus, penulis sampaikan kepada semua pihak yang berjasa dalam
rancangan aktualisasi ini, diantaranya:

1. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak Sularto dan Ibu Warilah, yang senantiasa memberikan
dukungan moral dan material dan memberikan semangaat dalam kesulitan. Terima kasih
jasa kalian yang tidak akan mampu terbalaskan.

2. Bapak Drs. YB. Jarot Budi Harjo selaku Kepala Badan Diklat dan Pelatihan Daerah
Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan, dukungan fasilitas, sarana dan
prasarana selama pelatihan dasar CPNS Golongan II tahun 2021.

3. Ibu Yulia Rustiyaningsih, S.IP, MPA sebagai coach yang penulis sangat hormati. Arahan
yang selalu diberikannya dengan sabar, sehingga rancangan aktualisasi ini dapat
diselesaikan dengan baik. Terima kasih Ibu, semoga Allah senantiasa melindungi dan
memberikan keberkahan kepada Beliau dan sekeluarga.

4. Bapak Andrie Setiawan Fiqriansah, S.Sos, M.E sebagai Kepala Subbagian Perencanaan
dan Keuangan sekaligus mentor yang memberikan bimbingan dan arahan dalam menyusun
rancangan aktualisasi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam
hidupnya dan memberikan kelancaran setiap kegiatan.

5. Bapak dan Ibu pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah memberikan
dukungan dan masukan saat melakukan penyusunan rancangan ini. Semoga Allah
memberikan keselamatan dan rezeki kepada mereka sehingga dapat menjalankan tugas-
tugas dengan baik.

v

6. Bapak dan Ibu Widyaiswara yang tulus memberikan ilmunya. Terima kasih atas hal luar
biasa yang selalu diberikan sehingga penulis mendapatkan hikmah dari nilai-nilai yang
diajarkan. Semoga Allah memberikan rahmat dan perlindungan dimana pun mereka berada.

7. Teman-teman kelompok 2 angakatan XVI yang bekerja sama dari awal pembelajaran
hingga akhir pelatihan nanti. Terima kasih atas dukungan dan bantuan teman-teman.
Semoga kalian selalu berada di dalam rahmat dan perlindungan Allah.
Tidak dapat dipungkiri bahwa laporan pelaksanaan aktualisasi ini masih terdapat banyak

kekurangan, sehingga penulis sangat menerima kritik dan saran agar rancangan ini menjadi
lebih baik lagi. Walaupun demikian, penulis tetap berharap rancangan aktualisasi ini dapat
bermanfaat untuk instansi khususnya pada Subbagian Perencanaan dan Keuangan.

Sleman, 8 Desember 2021
Penulis,

Rahma Damayanti, A.Md.Ak
NIP 19980923 202101 2 003

vi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ............................................................................................................................ i
BERITA ACARA EVALUASI AKTUALISASI .............................................................................. ii
HALAMAN PENGESAHAN.............................................................................................................iii
ABSTRAK ...........................................................................................................................................iv
KATA PENGANTAR......................................................................................................................... v
DAFTAR ISI ......................................................................................................................................vii
DAFTAR GAMBAR..........................................................................................................................ix
DAFTAR TABEL ................................................................................................................................x
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................................................... 1

A. Posisi Organisasi dalam Lingkup NKRI / SANKRI.................................................................. 1
B. Visi, Misi (Pemda / Kementrian / Lembaga / Instansi), Tujuan, dan Nilai Organisasi .............. 2
C. Struktur Organisasi ................................................................................................................... 5
D. Tugas dan Fungsi ...................................................................................................................... 7

1. Organisasi ............................................................................................................................. 7
2. Unit Kerja ............................................................................................................................. 8
3. Pegawai................................................................................................................................. 8
E. Kondisi Organisasi.................................................................................................................... 9
1. Letak organisasi .................................................................................................................... 9
2. Sarana prasarana ................................................................................................................... 9
3. Sumber Daya Manusia ........................................................................................................ 10
Bab II Agenda Aktualisasi ............................................................................................................... 12
A. Latar Belakang Pemilihan Isu dan Kegiatan ........................................................................... 12
1. Identifikasi Isu Kontemporer............................................................................................... 12
2. Penetapan Isu ...................................................................................................................... 19
3. Isu Yang Diangkat .............................................................................................................. 20
4. Penetapan Judul .................................................................................................................. 22
5. Gagasan Pemecahan Isu ...................................................................................................... 22
B. Proses Aktualisasi ................................................................................................................... 23
1. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Kegiatan 1 ........................................................ 23
2. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Kegiatan 2 ........................................................ 44
3. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Kegiatan 3 ........................................................ 61
4. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Kegiatan 4 ........................................................ 75
BAB III PENUTUP......................................................................................................................... 102
A. Kesimpulan ........................................................................................................................... 102

vii

B. Saran ..................................................................................................................................... 102
C. Rencana Aksi Penyempurnaan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Pegawai Negeri Sipil............. 103
DAFTAR PUSTAKA...................................................................................................................... 105
LAMPIRAN .................................................................................................................................... 107

viii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman........... 7
Gambar 2. Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.............................................................. 9
Gambar 3. Form Input Pemakaian Persediaan pada SIKD.................................................................. 16
Gambar 4. Daftar Pemakaian Barang pada SIDIAN ........................................................................... 16
Gambar 5. Menu Input Pembayaran Transaksi pada SIKD................................................................. 17
Gambar 6. Laporan Form 24 Periode 1 sampai dengan 31 Mei 2021 ................................................. 18
Gambar 7. Daftar Surat Keluar SPJ Pengeluaran pada Arsip Surat..................................................... 18
Gambar 8. Tangkapan Layar Penyampaian Kekurangan SPJ bulan Juni 2021 di Grup WhatsApp
Koordinasi Bendahara Dinas .............................................................................................................. 19
Gambar 9. Diagram Pohon Masalah ................................................................................................... 21
Gambar 10. Jadwal Kegiatan Aktualisasi............................................................................................ 23
Gambar 11. Catatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Daerah ............................................... 32
Gambar 12. Dokumen tasi Kegiatan Diskusi dengan Bendahara Pengeluaran tentang Alur
Penatausahaan SPJ.............................................................................................................................. 33
Gambar 13. Catatan Hasil Diksusi dengan Bendahara Pengeluaran.................................................... 34
Gambar 14. Halaman Canva yang Digunakan untuk Mendesain Infografis........................................ 35
Gambar 15. Infografis Alur Penatausahaan SPJ yang Telah Dibuat ................................................... 37
Gambar 16. Konsultai dan Diskusi dengan Atasan/Mentora............................................................... 38
Gambar 17. Infografis Alur yang Telah Diperbaiki ............................................................................ 40
Gambar 18. Daftar Rincian Belanja pada DPPA................................................................................. 54
Gambar 19. Daftar Belanja dan Bukti Pendukung Pengeluaran .......................................................... 56
Gambar 20. Dokumentasi Konsultasi dengan Bendahara Pengeluaran ............................................... 56
Gambar 21. Daftar Belanja dan Bukti Pendukung Pengeluaran yang Telah Direvisi.......................... 58
Gambar 22. Contoh Cek List Kelengkapan SPJ.................................................................................. 70
Gambar 23. Konsep Kartu Kendali ..................................................................................................... 71
Gambar 24. Kartu Kendali untuk Setiap Jenis Belanja ....................................................................... 71
Gambar 25. Kartu Kendali yang Telah Dicetak .................................................................................. 72
Gambar 26. Proses Pembuatan Kartu Kendali .................................................................................... 72
Gambar 27. Materi Singkat Rancangan Aktualisasi............................................................................ 86
Gambar 28. Infografis Alur Penatausahaan SPJ.................................................................................. 88
Gambar 29. Daftar Belanja dan Bukti Pendukung .............................................................................. 90
Gambar 30. Daftar Pengelompokan Belanja ....................................................................................... 91
Gambar 31. Hardcopy Materi Koordinasi ........................................................................................... 92
Gambar 32. Dokumentasi Pelaksanaan Koordinasi ............................................................................ 93
Gambar 33. Notula Koordinasi ........................................................................................................... 96
Gambar 34. Kartu Kendali SPJ Sekretariat ......................................................................................... 97
Gambar 35. Kartu Kendali SPJ Bidang Pendaftaran Penduduk .......................................................... 98
Gambar 36. Kartu Kendali SPJ Bidang PIAK..................................................................................... 98
Gambar 37. Kartu Kendali SPJ Bidang Pencatatan Sipil .................................................................... 99
Gambar 38. Berkas SPJ Sekretariat yang Sudah Lengkap .................................................................. 99

ix

DAFTAR TABEL
Tabel 1. Pemetaan Pegawai ................................................................................................................ 10
Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin................................................................... 11
Tabel 3. Pengelompokan Isu ............................................................................................................... 14
Tabel 4. Analisis USG ........................................................................................................................ 20
Tabel 5. Tabel Laporan Hasil Kegiatan 1............................................................................................ 42
Tabel 6. Tabel Laporan Hasil Kegiatan 2............................................................................................ 60
Tabel 7. Tabel Laporan Hasil Kegiatan 3............................................................................................ 74

x

BAB I
PENDAHULUAN

A. Posisi Organisasi dalam Lingkup NKRI / SANKRI

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan
bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran
penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta
pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pada
pasal 7 ayat (1), Pemerintah kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab
menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan, yang dilakukan oleh
bupati/walikota dengan memiliki salah satu kewenangan untuk membentuk Instansi
Pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
Kemudian dalam pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang
pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006, untuk menyelenggarakan urusan
administrasi kependudukan di kabupaten/kota dibentuk Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dipimpin oleh Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah. Sebagai instansi pelaksana administrasi kependudukan, Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki kewajiban sebagai berikut:
1. mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
2. memberikan pelayanan yang sama dan professional kepada setiap Penduduk atas

pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. menerbitkan Dokumen Kependudukan;
4. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
5. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan

Peristiwa Penting; dan
6. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh

Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
1

B. Visi, Misi (Pemda / Kementrian / Lembaga / Instansi), Tujuan, dan Nilai Organisasi
1. Visi Organisasi

Visi Kabupaten Sleman yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun
2021, adalah “Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas,
Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong
Royong”. Penjelasan mengenai visi tersebut sebagai berikut:
Rumah Bersama: Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana
Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar
belakang agama, etnik dan budaya.
Cerdas: Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang
timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu
dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan
secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung
pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: Smart
Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living,
Smart Environment.
Sejahtera: Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat
pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.
Berdaya Saing: Masyarakat yang memilki keunggulan kompetitif untuk
menghadapi persaingann di masa datang.
Menghargai Perbedaan: Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling
menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap
kelompok atau golongan yang berbeda.
Memiliki Jiwa Gotong Royong: Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan,
tolong menolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang
diinginkan.

Visi berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia
Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong
Royong”. Visi tersebut juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah

2

Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Noor 3
Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu “Terwujudnya Peningkatan
Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

2. Misi Organisasi

Misi Kabupaten Sleman berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024 dan
RPJPD Kabupaten Sleman tahun 2006-2025. Misi Kabupaten Sleman antara lain:
Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan

dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kepada masyarakat. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang efektif dilakukan dengan mengembangkan
pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi yang dilakukan
secara bertahap dan berkelanjutan sehingga kualitas pelayanan
kepada masyarakat meningkat.
Misi 2: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan
pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Misi
ini dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas sumber
daya manusia yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau.
Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk
meningkatkan kesejahteraan. Misi ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan
ekonomi yang mengedepankan kreativitas, pengetahuan, dan ide
sebagai faktor utama dalam produksi.
Misi 4: Meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi
berbagai macam ancaman dan bencana. Misi ini dimaksudkan
untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengatasi dan
beradaptasi dengan tekanan seperti perubahan lingkungan, sosial,
politik, atau ekonomi
Misi 5: Membangun sarana dan prasarana yang memadai untuk
mendukung terwujudnya kabupaten cerdas. Misi ini
dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kualitas prasarana dan

3

sarana wilayah yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang
berkelanjutan.
Misi 6: Menguatkan budaya masyarakat yang saling menghargai dan
jiwa gotong royong. Misi ini dimaksudkan untuk memperkuat
budaya masyarakat Sleman berupa prinsip hidup yang dilandasi sikap
saling menghormati perbedaan dan keberagaman serta jiwa gotong
royong.

3. Tujuan Organisasi

Tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan selama lima tahun ke depan
mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis
strategis yang ada. Berikut adalah tujuan yang dikaitkan dengan misi Kabupaten
Sleman Tahun 2021-2026:
Misi 1: - Terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan

pelayanan publik yang berkualitas;
- Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan
- Terwujudnya tata kelola pemerintahan kalurahan yang mandiri

dan berkelanjutan.
Misi 2: - Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing.
Misi 3: - Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah;

- Menurunnya Ketimpangan Pendapatan;
- Menurunnya angka pengangguran;
- Meningkatnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis sub

sektor; dan
- Meningkatnya pengembangan inovasi daerah.
Misi 4: - Terwujudnya ketahanan daerah; dan
- Terwujudnya masyarakat tangguh bencana;
Misi 5: - Terwujudnya peningkatan kualitas prasarana dan sarana wilayah

yang terintegrasi dan lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- Terwujudnya keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka

pembangunan berkelanjutan; dan
- Meningkatnya kemampuan literasi masyarakat
Misi 6: - Meningkatnya pelestarian warisan budaya

4

- Menguatkan sikap saling menghargai di lingkungan masyarakat
dan keluarga yang sadar gender

- Meniadakan konflik social

4. Nilai Organisasi

Nilai organisasi pada lingkungan Kabupaten Sleman disebut dengan budaya
pemerintahn yang merupakan nilai yang dibakukan sebagai standar perilaku
kerja aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan. Budaya Pemerintahan
Kabupaten Sleman tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018
tentang Pelaksanaan Budaya Pemerintahan Satriya di Kabupaten Sleman.
Budaya organisasi ini berdasarkan pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2018 tentang Busaya Pemerintahan di Daerah
Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pelaksanaan Budaya Pemerintahan.

Pada pasal 1, dijelaskan bahwa SATRIYA menjadi budaya pemerintahan
yang dilaksanakan pada Pemerintahan DIY dan Pemerintahan Kabupaten/Kota
di DIY. Budaya SATRIYA berlandaskan dari filosofi Hamemayu Hayuning
Bawana yang mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara
serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk
masyarakat daripada memenuhi ambisi pribadi.

Budaya pemerintahan SATRIYA memiliki dua makna yaitu:
a. SATRIYA sebagai watak ksatria, yaitu memiliki sikap memegang teguh

ajaran moral sawiji, greget, senggguh ora mingkuh (konsentrasi, semangat,
percaya diri, rendah hati dan bertanggungjawab); dan
b. SATRIYA sebagai akronim dari selaras, akal budi luhur-jati diri, teladan-
keteladanan, rela melayani, inovatif, yakin percaya diri dan ahli profesional.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah diatur dalam
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

5

Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil.
Susunan organisasi terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk terdiri dari :
a. Seksi Identitas Penduduk;
b. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
c. Seksi Pendataan Penduduk.
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari:
a. Seksi Kelahiran;
b. Seksi Seksi Perkawinan dan Perceraian;
c. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan, dan Kematian.
5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan
Data terdiri dari:
a. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
c. Seksi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Sedangkan
subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Sekretaris serta seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Untuk kelompok jabatan
fungsional dalam melaksanakan tugas dikoordinasikan oleh tenaga fungsional yang
ditunjuk dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui
pejabat yang ditunjuk Kepala Dinas.

6

Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai
berikut:

Kepala Dinas

Kelompok Jabatan Sekretariat
Fungsional

Subbagian Umum Subbagian
dan Kepegawaian Perencanaan dan

Keuangan

Bidang Pelayanan dan Bidang Pelayanan Bidang Pengelolaan
Pendaftaran Penduduk Pencatatan Sipil Informasi Administrasi

Seksi Identitas Seksi Kelahiran Kependudukan dan
Penduduk Pemanfaatan Data

Seksi Pendataan Seksi Sistem
Penduduk Informasi

Administrasi
Kependudukan

Seksi Perkawinan Seksi Pengolahan dan
dan Perceraian Penyajian Data
Kependudukan

Seksi Pindah Datan Seksi Perubahan Status Seksi Kerja Sama dan
Penduduk Anak, Pewarganegaraan, Inovasi Pelayanan

dan Kematian

Gambar 8. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman
Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020

D. Tugas dan Fungsi
1. Organisasi
Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Sleman diatur dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas untuk membantu Bupati
melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi

7

kependudukan dan pencatatan sipil. Untuk menjalankan tugas tersebut, dinas
memiliki fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan

bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang

kependudukan dan pencatatan sipil;
e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya

dan atau sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Unit Kerja

Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas untuk menyiapkan
bahan pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan keuangan. Dalam
menjalankan tugasnya, terdapat fungsi sebagai berikut:
a. penyusunan rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan perencanaan dan urusan

keuangan;
c. pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
d. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan

pelaksanaan kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
e. pelaksanaan perbendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan; dan
f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Perencanaan

dan Keuangan.

3. Pegawai

Peserta sebagai pengelola keuangan di Subbagian Perencanaan dan
Keuangan memiliki tugas sebagai berikut:
a. melakukan transfer belanja melalui CMS (Cash Management System);
b. melakukan penatausahaan transaksi kegiatan sekretariat melalui SIKD;
c. mencetak laporan realisasi per kegiatan sekretariat di SIKD;

8

d. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sekretariat;
e. menyusun SPJ dan bukti pendukung pengeluaran Subbagian Perencanaan

dan Keuangan;
f. melakukan verifikasi SPJ dan bukti pendukung kegiatan sekretariat.
Selain itu, peserta juga menjadi pembuku yang tugasnya membuat jurnal, buku
besar, neraca saldo, dan menyiapkan laporan keuangan SKPD.
E. Kondisi Organisasi
1. Letak organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman berada di
Komplek Perkantoran Pemerintah, tepatnya di Jalan KRT. Pringgodiningrat
Nomor 3 Beran, Tridadi, Kecamatan Sleman. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil berbatasan dengan Dinas Lingkungan Hidup di sisi timur,
Lapangan Pemda di sisi utara, dan Bappeda di sisi barat. Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil terdiri dari tiga gedung. Lokasinya mudah diakses oleh
masyarakat dari seluruh penjuru Sleman. Selain itu, karena berada di Komplek
Perkantoran Pemerintahan, koordinasi dengan instansi lain menjadi mudah.

Gambar 9. Lokasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sumber: Google Maps

2. Sarana prasarana
Sebagai perangkat daerah yang menjalankan kegiatan pelayanan publik,

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyediakan sarana dan prasarana

9

baik untuk masyarakat maupun untuk pegawai. Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil menyediakan beberapa ruang seperti:
a. ruang pelayanan;
b. ruang laktasi;
c. ruang bermain anak;
d. ruang sekretariat;
e. ruang bidang PIAK;
f. ruang bidang Pencatatan Sipil;
g. ruang bidang Pendaftaran Penduduk;
h. depo arsip;
i. ruang pengolahan arsip;
j. ruang pencatatan perkawinan;
k. mushola;
l. kantin;
m. ruang merokok;
n. tempat parkir;
o. toilet pemohon; dan
p. toilet pegawai.

3. Sumber Daya Manusia

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki pegawai sebanyak 76

orang. Selain itu juga terdapat 6 pegawai outsourcing yang menjadi tenaga

kebersihan dan keamanan. Pemetaan pegawai Dinas Kependudukan dan

Pecatatan Sipil berdasarkan susunan organisasinya dituangkan pada tabel

berikut:

Tabel 1. Pemetaan Pegawai

Susunan PNS (orang) Non PNS (orang) Total (orang)

Kepala Dinas 11
Sekretariat 7 10 17

Bidang Pelayanan 8 13 21
Pendaftaran Penduduk

Bidang Pelayanan 10 11 21
Pencatatan Sipil

10

Bidang Pengelolaan 7 6 13
Informasi Administrasi
Kependudukan dan
Pemanfaatan Data

Kelompok Jabatan 3 -3
Fungsional

Tenaga kebersihan - 11

Tenaga keamanan - 55

Jumlah 36 46 82

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Dinas Kependudukand dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas terdapat 36 PNS dan 46 pegawai Non PNS, dengan
bidang yang memiliki pegawai paling banyak adalah bidang Pelayanan
Pendaftaran Penduduk dan Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil. Hal ini
dikarenakan keduanya mempunyai tugas untuk membina dan melaksanakan
pelayanan. Sehingga dibutuhkan lebih banyak petugas/pegawai.

Komposisi pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan
jenis kelaminnya adalah:

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase

Laki-laki 43 52%

Perempuan 39 48%

Jumlah 82 100%

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan tabel di atas, pegawai laki-laki lebih banyak daripada pegawai
perempuan meskipun selisihnya tidak terlalu jauh. Perbandingannya laki-laki
dengan perempuan adalah 52% dengan 48%.

11

Bab II
Agenda Aktualisasi

A. Latar Belakang Pemilihan Isu dan Kegiatan
1. Identifikasi Isu Kontemporer

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan
keuangan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disebut sebagai Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) sebagai unsur perangkat daerah yang melaksanakan
urusan pemerintah daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai SKPD melaksanakan
penatausahaan pengeluaran. Hal ini sesuai denga pasal 102 Peraturan Bupati Sleman
Nomor 1.4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pengelolaan Keuangan Daerah.
Penatausahaan pengeluaran merupakan kewajiban karena bendahara pengeluaran
mengajukan permohonan kebutuhan dana ke BUD (Bendahara Umum Daerah).
Penatausahaan pengeluaran meliputi otorisasi pencairan kas dan pembayaran
belanja. Dokumen yang digunakan antara lain:
a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. SPJ Belanja-Administrasi;
c. SPJ Belanja-Fungsional;
d. Register SPP, SPM, SP2D;
e. BKU (Buku Kas Umum);
f. Realisasi Belanja Kegiatan;
g. Bukti kas keluar disertai dengan bukti pendukung yang sah;
h. Berita Acara Pemeriksaan Kas (per triwulan);
i. Laporan Penutupan Kas;
j. Buku Pembantu Simpanan Bank;
k. Buku Pembantu Kas Tunai;
l. Buku Pembantu Rincian Obyek;
m. LPJ UP atau LPJ GU atau LPJ TU atau LPJ BTL-LS;
n. Buku Pembantu Pajak; dan
o. Bukti penyetoran pajak ke kas negara.

12

Setiap bulan, dokumen pengeluaran di atas harus disampaikan oleh bendahara
pengeluaran paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya sesuai dengan ketentuan pada
SE Bupati Nomor 900/01019 tentang Data Realisasi dan Capaian Output APBD.

Salah satu dokumen penatausahaan pengeluaran adalah bukti kas keluar disertai
bukti pendukung sah yang telah terlampir pada Perbup tersebut. Dokumen ini
menjadi hal yang sangat diperhatikan dalam penatausahaan pengeluaran, terbukti
dengan diberikannya penjelasan khusus untuk bukti kas keluar dalam satu pasal
tersendiri yaitu pasal 103. Selain itu, bukti kas keluar membutuhkan banyak bukti
pendukung yang bermacam-macam.

Bukti kas keluar merupakan bagian dari pertanggungjawaban bendahara dalam
melaksanakan anggaran yang tidak terlepas dari Surat Pertanggungjawaban Belanja
Administratif (SPJ Belanja-Administratif) yang disampaikan melalui PPK-SKPD
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya berdasarkan SE Bupati Nomor 900/01019.
Pada pasal 104 ayat 3, dijelaskan bahwa SPJ Belanja-Administratif mencakup buku
kas umum, ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai bukti-bukti pengeluaran
yang sah, bukti setoran pajak, bukti setoran kas, dan Laporan penutupan kas.
Kemuadian SPJ Belanja-Administratif yang sudah lengkap harus diserahkan ke PPK-
SKPD untuk diverifikasi SPJ Belanja. Dalam hal itu, PPK mempunyai kewajiban
untuk meneliti kelengkapan dokumen SPJ Belanja dan keabsahan bukti-bukti
pengeluaran yang dilampirkan, menguji kebenaran perhitungan dan pembebanan atas
pengeluaran per sub rincian obyek per sub kegiatan, menghitung pengenaan
PPN/PPh atas beban pengeluaran per sub rincian obyek, serta menguji kebenaran
sesuai dengan SPM dan SP2D yang diterbitkan periode sebelumnya.

Penulis sebagai CPNS di Subbagian Perencanaan dan Keuangan yang bertugas
untuk membantu bendahara pengeluaran dalam penatausahaan keuangan memiliki
uraian tugas sebagai berikut:

a. Melakukan transfer belanja melalui CMS (Cash Management System);
b. Melakukan penatausahaan transaksi kegiatan sekretariat melalui SIKD;
c. Mencetak laporan realisasi per kegiatan sekretariat di SIKD;
d. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sekretariat;
e. Menyusun SPJ dan bukti pendukung pengeluaran Subbagian Perencanaan dan

Keuangan;
13

f. Melakukan verifikasi SPJ dan bukti pendukung kegiatan sekretariat; dan
g. Membuat jurnal, buku besar, neraca saldo dan menyiapkan laporan keuangan

SKPD.

Berdasarkan pengamatan selama menjalankan tugas, penulis menemukan

beberapa isu/permasalahan sebagai berikut:

Tabel 3. Pengelompokan Isu

No Identifikasi Isu Kondisi Saat Ini Kondisi yang Sumber Isu

Diharapkan

1 SIKD belum Belum ada Pemakaian Whole of

terintegrasi integrasi antara persediaan yang Government

dengan SIDIAN SIKD dengan telah diinput pada

SIDIAN dalam SIDIAN

pembuatan jurnal terintegrasi

pemakaian dengan SIKD

persediaan sehingga

pembuku tidak

perlu melakukan

penjurnalan

manual

2 Seringnya terjadi Bendahara Dalam melakukan Manajemen

kesalahan dalam pengeluaran atau input transaksi ASN

penginputan pembantu harus teliti dan

pembayaran bendahara cermat agar tidak

transaksi pengeluaran kurang perlu mengajukan

teliti dalam koreksi SPJ ke

melakukan input BKAD

transaksi sehingga

sering dilakukan

pengajuan koreksi

SPJ

3 Belum tertibnya SPJ belanja tidak SPJ dilengkapi Manajemen

penatasuahaan dilengkapi dengan bukti pendukung ASN

SPJ Belanja bukti pendukung seperti yang

14

yang lengkap dan diatur dalam
diserahkan petunjuk
melebihi batas pelaksanaan
waktu keuangan dan
penyampaian disampaikan tepat
waktu

a. SIKD belum terintegrasi dengan SIDIAN

Berdasarkan Perbup Nomor 14.1 Tahun 2021 pasal 103, penatausahaan
pengeluaran dapat dilakukan dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
dan/atau alat elektronik lainnya. SIKD digunakan untuk mengelola keuangan mulai
dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan. Terdapat tiga pengguna
yaitu perencana, bendahara pengeluaran, dan pembuku.

Pembuku memiliki tugas membuat jurnal, buku besar, neraca saldo dan
menyiapkan laporan keuangan SKPD. Salah contoh pembuatan jurnal adalah
membuat jurnal pemakaian persediaan. Setiap bulan, pembuku harus melakukan
input jurnal ini di SIKD seperti pada Gambar 1. Data pemakaian persediaan
didapatkan dari data yang ada di SIDIAN (Sistem Informasi Akuntansi Persediaan)
yang dikelola pengurus barang pada menu Daftar Pemakaian Barang seperti pada
Gambar 2. Setiap bulan, data pemakaian barang ini akan dibuatkan Kertas Kerja
Persediaan dan Berita Acara Rekonsiliasi Persediaan. Dilihat dari Gambar 1 dan
Gambar 2 tidak ada menu transfer data dari SIDIAN ke SIKD, sehingga pembuku
harus mengambil data secara manual dari Kertas Kerja Persediaan seperti yang
dijelaskan dalam pasal 1 angka 11 Perbup Nomor 14 Tahun 2016. Hal ini membuat
proses penjurnalan memakan waktu yang lama dan berisiko terjadinya kesalahan,
mengingat nilai persediaan yang rigid. Selain itu, pembuku juga harus menunggu
pengurus barang melakukan rekonsiliasi persediaan terlebih dahulu yang menambah
lamanya proses penjurnalan. Jika terdapat integrasi antara SIKD dan SIDIAN, maka
proses penjurnalan akan berjalan cepat dan tepat.

15

Gambar 10. Form Input Pemakaian Persediaan pada SIKD
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah

Gambar 11. Daftar Pemakaian Barang pada SIDIAN
Sumber: Sistem Informasi Persediaan

b. Sering terjadinya kesalahan dalam penginputan pembayaran transaksi
Dalam penatausahaan keuangan, bendahara pengeluaran memiliki tugas

menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD (pasal 23 Perbup Nomor 1.4 Tahun 2021).
Sedangkan pembantu bendahara pengeluaran memiliki tugas membantu
pengadministrasian keuangan PPTK dan bendahara pengeluaran. Untuk
melakukan pembayaran, bendahara pengeluaran harus membuat bukti kas keluar
kemudian dilakukan pembayaran melalui CMS. Setelah pembayaran selesai,
bendahara pengeluaran atau pembantu bendahara pengeluaran akan melakukan

16

input transaksi pada menu pembayaran transaksi di SIKD seperti pada Gambar
3. Namun, sering terjadi kesalahan penginputan detail transaksi keuangan karena
kurang teliti. Kesalahan yang sering terjadi adalah salah memasukkan rekening
belanja sehingga tidak sesuai dengan DPA/DPPA. Kesalahan ini masih bisa
diperbaiki jika sistem belum dikunci. Berdasarkan SE Bupati Nomor 900/01019,
menu input transaksi akan dilaksanakan penguncian pada tanggal 5 bulan
berikutnya jam 12.00. Jika hal ini tidak disadari hingga sistem dikunci, maka
bendahara pengeluaran harus mengajukan koreksi LPJ ke BKAD yang dapat
mengakses sistem. Setelah itu, BKAD akan membuat jurnal koreksi yang akan
muncul di laporan realisasi keuangan (laporan form 24) seperti pada Gambar 4.
Sejak bulan Maret sampai September telah dikeluarkan 11 surat koreksi LPJ/SPJ
yang mana sepuluhnya disebabkan oleh kesalahan rekening dan satunya
disebabkan oleh pergeseran anggaran seperti yang terdapat pada Gambar 5.

Gambar 12. Menu Input Pembayaran Transaksi pada SIKD
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah

17

Gambar 13. Laporan Form 24 Periode 1 sampai dengan 31 Mei 2021
Sumber: Sistem Informasi Keuangan Daerah

Gambar 14. Daftar Surat Keluar SPJ Pengeluaran pada Arsip Surat
Sumber: Data pada Komputer Arsip Surat Menyurat

c. Belum tertibnya penatausahaan SPJ-Belanja
Pada pelaksanaan di kantor, SPJ sering tidak dilampiri dengan bukti

pendukung yang lengkap. Pada bulan Agustus tahun 2021, penulis sebagai
pengelola keuangan meneliti ulang dokumen SPJ dan menemukan bahwa
belanja honorarium PHL bulan Januari sampai Maret milik bidang tidak
dilengkapi dengan daftar hadir. Menurut salah satu pembantu bendahara
pengeluaran di bidang, tidak dilampirkannya daftar hadir karena tidak pernah
diberi tahu. Sedangkan pada lampiran Juklak bagian B nomor 4 telah dijelaskan
bahwa belanja jasa lainnya orang perorangan harus dilengkapi bukti
pendukung berupa daftar penerimaan/ bukti transfer, Surat Perintah Keja/ SK
Pengangkatan/ Surat Tugas, dan daftar hadir. Masalah tersebut membuktikan

18

bahwa Juklak belum dipahami dengan baik sehingga menghambat
ketertibannya penatausahaan pengeluaran.

Selain karena tidak dilampiri dengan bukti yang lengkap, penyerahan
dokumen SPJ Belanja-Administratif kepada PPK-SKPD melebihi tanggal 5
bulan berikutnya. Sehingga setiap awal bulan, penulis perlu mengingatkan
kepada pembantu bendahara pengeluaran untuk segera melengkapi dokumen
bukti kas keluar bulan sebelumnya seperti pada Gambar 6. Jika tidak segera
dilengkapi dan diverifikasi, maka berisiko dokumen hilang yang menghambat
penyusunan laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun nanti.

Gambar 15. Tangkapan Layar Penyampaian Kekurangan SPJ bulan Juni 2021 di
Grup WhatsApp Koordinasi Bendahara Dinas
Sumber: Grup WhatsApp Keuangan Capil

2. Penetapan Isu
Isu-isu yang telah ditemukan akan dianalisis untuk menentukan isu yang paling

kontemporer. Teknik yang digunakan adalah teknik analisis USG (Urgency,
Seriousness, Growth). Dengan teknik ini, akan dinilai seberapa mendesaknya untuk
ditindaklanjuti (Urgency), seberapa serius akibat yang ditimbulkan (Seriousness),
dan seberapa cepat kemungkinan memburuknya isu tersebut.

19

Tabel 4. Analisis USG Total Peringkat
No Isu U S G Skor 4
10 3
1 SIKD belum terintegrasi dengan dan 1
433 11

SIDIAN 15

2 Seringnya terjadi kesalahan dalam
443

penginputan pembayaran transaksi

3 Belum tertibnya penatausahaan SPJ-

Belanja 555

Keterangan: Seriousness = keseriuasan Grwoth = pertumbuhan
Urgency = mendesak 5 = sangat serius 5 = sangat cepat
5 = sangat mendesak 4 = serius 4 = cepat
4 = mendesak 3 = cukup serius 3 = cukup cepat
3 = cukup mendesak 2 = kurang serius 2 = kurang cepat
2 = kurang mendesak 1 = tidak serius 1 = tidak cepat
1 = tidak mendesak

Isu tentang penatausahaan SPJ Belanja yang belum tertib menjadi isu yang paling
penting untuk ditindaklanjuti untuk saat ini. Isu ini sangat mendesak karena periode
pelaporan tahun 2021 akan segera berakhir. Tentu dokumen pengeluaran sangat
diperlukan baik dalam pelaporan keuangan, maupun dalam pemeriksaan keuangan.
Isu ini juga sangat serius, karena jika dokumen SPJ tidak lengkap maka akan
menghambat pelaporan akhir tahun. Pertumbuhan isu ini juga sangat cepat, karena
Dinas Dukcapil dapat membuat 100-300 transaksi dalam setiap bulan. Maka dari itu,
isu penatausahaan pengeluaran akan dipilih menjadi isu yang akan ditindaklanjuti
oleh peserta. Selain karena isu ini kontemporer, penatausahaan SPJ juga merupakan
tugas pokok peserta sebagai pengelola keuangan.

3. Isu Yang Diangkat

Setelah menemukan isu kontemporer, maka akan dilakukan analisis sebab akibat
untuk mendapatkan solusi masalah. Isu penatausahaan dokumen pengeluaran yang

20

belum terorganisir secara rapi akan dianalisis menggunakan pohon masalah pada
Gambar 7.

Gambar 16. Diagram Pohon Masalah Akibat
Masalah utama
Laporan Keuangan tidak
lengkap dan tidak dapat
diselesaikan tepat waktu

Belum tertibnya
penatausahaan SPJ

Belanja

Koordinasi antar Pemahaman mengenai Tidak adanya petunjuk
bendahara kurang petunjuk pelaksanaan teknis mengenai alur
keuangan masih kurang
penatausahaan

Masalah pokok

Bendahara kurang Kurangnya Bendahara bidang tidak
mempelajari petunjuk penyelenggaraan fokus pada
pelaksanaan keuangan pendidikan dan pelatihan
penatausahaan SPJ
bendaharawan karena mengerjakan
tugas lain di bidangnya

Masalah spesifik

Berdasarkan analisis pohon masalah, terdapat permasalah-permasalahan yang
menjadi penyebab belum tertibnya penatausahaan SPJ Belanja. Selama bekerja tujuh
bulan, penulis belum pernah mengikuti rapat koordinasi antar bendahara yang
membahas tentang penatausahaan SPJ. Koordinasi hanya dilakukan secara non-
formal. Hal ini membuat penatausahaan menjadi kurang terarah. Tidak adanya sistem
pengarsipan khusus keuangan membuat penatausahaan menjadi tidak terstruktur.
Sehingga SPJ hanya diletakkan dalam map kertas dan tidak disusun berurutan
berdasarkan jenis kegiatan ataupun waktu pelaksanaan. Pemahanan tentang petunjuk
pelaksanaan keuangan yang kurang juga mengakibatkan pelaksanaan penatausahaan

21

melenceng dari aturan. Hal ini diakibatkan kurang seringnya diselenggarakan
pendidikan dan pelatihan bendaharawan mengenai petunjuk pelaksanaan keuangan
yang tertuang pada Perbub Nomor 1.4 Tahun 2021. Selain itu, pembantu bendahara
pengeluaran yang ada di setiap bidang merupakan staf yang memiliki tugas pokok di
bidangnya. Hal ini membuat mereka kurang fokus dan cermat dalam
menatausahakan SPJ Belanja.

Permasalahan-permasalahan di atas membuat penatausahaan SPJ Belanja selama
ini belum terlaksana dengan tertib. Hal ini tentu akan berdamapak pada penyusunan
Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 yang akan segera disusun. Maka dari itu,
masalah ini sangat penting untuk segera ditindaklanjuti.

4. Penetapan Judul

Berdasarkan analisis penetapan isu menggunakan teknik USG dan analisis sebab
akibat menggunakan diagram pohon masalah, maka penulis menetapkan judul untuk
tulisan ini dengan nama, “Laporan Pelaksanaan Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
Profesi Pegawai Negeri Sipil Sebagai Pengelola Keuangan dalam
Penatausahaan Surat Pertanggungjawaban Belanja Melalui Pembuatan Kartu
Kendali di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman”.

Apabila penatausahaan SPJ Belanja tidak segera ditertibkan, maka akan
menghabat proses pertanggungjawaban keuangan tahun anggaran 2021 dan untuk
periode berikutnya. Hal ini bertentangan dengan nilai-nilai dasar profesi PNS yang
harus bertanggung jawab dengan penuh pengabdian atas tugas-tugas yang telah
diamanahkan.

5. Gagasan Pemecahan Isu

Dalam rangka menertibkan penatausahaan SPJ Belanja Dinas Dukcapil Sleman,
akan dilaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:
1. Pembuatan infografis alur penatausahaan SPJ

1.1 Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan
1.2 Melakukan koordinasi dengan bendahara
1.3 Membuat infografis alur penatausahaan SPJ
2. Penyusunan daftar belanja dan bukti pendukung pengeluaran
2.1 Mempelajari DPA/DPPA

22

2.2 Menyusun daftar belanja dan bukti pendukung pengeluaran
2.3 Melakukan konsultasi dan koreksi dengan bendahara
3. Pembuatan kartu kendali SPJ
3.1 Mencari referensi kartu kendali
3.2 Membuat konsep kartu kendali
3.3 Mencetak kartu kendali
4. Penyampain infografis dan kartu kendali SPJ
4.1 Menyiapkan infografis dan kartu kendali untuk masing-masing bendahara
4.2 Melakukan koordinasi dengan pembantu bendahara pengeluaran
4.3 Melakukan pendampingan pengisian kartu kendali
B. Proses Aktualisasi

Kegiatan aktualisasi nilai-nilai dasar PNS dilaksanakan di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman mulai tanggal 1 sampai 30 November. Jadwal
pelaksanaan aktualisasi sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan Hari libur

Gambar 17. Jadwal Kegiatan Aktualisasi

1. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar Profesi PNS Kegiatan 1

Kegiatan : Pembuatan infografis alur penatausahaan SPJ

Sub kegiatan : 1.1.Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan
1.2.Melakukan koordinasi dengan bendahara
1.3.Membuat infografis alur penatausahaan SPJ

Output kegiatan : Infografis alur pentausahaan SPJ
23

Tanggal : a. 1 sampai 2 November 2021
Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan

b. 3 November 2021
Melakukan koordinasi dengan bendahara

c. 3 sampai 4 November
Membuat infografis alur penatausahaan SPJ

d. 5 November 2021
Melaporkan hasil kepada mentor

e. 5 November 2021
Melakukan perbaikan infografis sesuai dengan masukan dari
mentor

Bukti fisik : - Screeshoot infografis alur
- Foto kegiatan

Tingkat Capaian : 100% dengan tingkat pencapaian sebagai berikut:
Infografis alur penatausahaan SPJ telah selesai dibuat tepat waktu
dan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Daerah yang
tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 1.4 Tahun 2021.

Deskripsi Proses : Kegiatan pembuatan infografis alur penatausahaan SPJ
1.1 Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan
Peserta mempelajari Peraturan Bupati Nomor 1.4 Tahun 2021
secara dan menanyakan hal yang kurang jelas ke Bendahara
Pengeluaran dan atasan

1.2 Melakukan koordinasi dengan bendahara
Peserta melakukan diskusi dengan bendahara pengeluaran
mengenai alur penatausahaan SPJ yang benar. Hasil diskusi
menemukan beberapa hal yang tidak diatur tetapi perlu
ditambahkan di alur untuk meningkatkan ketertiban
penatausahaan SPJ. Selain itu, bendahara pengeluaran
memberitahu hal-hal yang tidak perlu dicantumkan pada alur.

1.3 Membuat infografis alur penatausahaan SPJ

24

Peserta membuat desain infografis dengan menggunakan aplikasi
Canva. Kemudian hasilnya dikonsultasikan dengan mentor.
Mentor memberikan masukan yang perlu ditambahkan. Setelah
itu, peserta memperbaiki desain infografis dan menyampaikan
hasilnya ke mentor.

Hambatan : Peserta mengalami kendala saat melakukan konsultasi dengan
mentor dikarenakan banyak agenda yang harus diikut oleh mentor.

Solusi : Peserta mencermati buku kendali kegiatan untuk membuat janji
konsultasi dengan mentor

Daftar Lampiran : Lampiran kegiatan:
1. Berita acara kegaitan
2. Lampiran kegiatan
a. Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan
- Soft file catatan
b. Melakukan koordinasi dengan bendahara
- Foto kegiatan
- File catatan hasil diskusi
c. Membuat infografis alur penatausahaan SPJ
- Foto kegiatan
- Soft file infografis

25

Penjelasan Keterkaitan Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Nilai-Nilai Mata Pelatihan
Kegiatan 1: Pembuatan infografis alur penatausahaan SPJ

Manajemen ASN:
Infografis telah dibuat dengan rapi dan informatif sehingga dapat menyampaikan alur
penatausahaan SPJ secara jelas, Infografis tersebut menjadi panduan bagi bendahara
untuk tertib aturan mengenai penatausahaan SPJ.

Pelayanan publik:
Infografis mempercepat proses realisasi keuangan yang menunjang program kegiatan
pelayanan administrasi kependudukan.

Whole of Government:
Peserta telah melakukan koordinasi dengan bendahara pengeluaran untuk menentukan
alur penatausahaan SPJ yang jelas dan rinci sehingga dapat SPJ yang dihasilkan dapat
dipertanggungjawabkan.

Sub kegiatan :
1.1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan

1. Akuntabilitas
- Profesional

Peserta telah mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan yang tertuang dalam
Peraturan Bupati 1.4 Tahun 2021 untuk meningkatkan kapasitas sebagai
pengelola keuangan.
- Kejalasan
Peserta telah menanyakan hal yang belum dipahami setelah membaca petunjuk
pelaksanaan kepada bendahara pengeluaran dan atasan.
2. Nasionalisme
- Religius
Setelah mempelajari petunjuk pelaksanaan, peserta berupaya mematuhi
ketentuan yang ada dalam rangka menjalankan amanah dari Tuhan Yang Maha
Esa dan menaati kebijakan pemimpin.
- Cinta tanah air
Peserta juga berupaya untuk menjalankan peraturan dan kebijakan pemerintah
sebagai aparatur negara yang setia dengan bangsa Indonesia.

26

3. Etika Publik
- Cermat

Peserta telah membaca seluruh petunjuk pelaksanaan hingga selesai.
- Taat aturan

Peserta telah mengikuti ketentuan yang ada di petunjuk pelaksanaan dalam
penyusunan alur penatausahaan SPJ
4. Komitmen Mutu
- Efisien
Peserta mempelajari petunjuk pelaksanaan ketika tidak sedang mengerjakan
tugas kantor.
- Efektif
Peserta menanyakan kepada bendahara pengeluaran mengenai hal yang kurang
dijelaskan secara rinci pada petunjuk pelaksanaan sehingga dapat memahami
secara tuntas mengenai pelaksanaan peraturannya.
5. Anti korupsi
- Mandiri
Peserta mendapatkan peraturan petunjuk pelaksanaan dari Jaringan
Dokumentasi Informasi Hukum yang dapat diakses sendiri.
- Disiplin
Peserta ikut serta dalam menyelesaikan pentausahaan SPJ bulan oktober dan
melaksanakan tugas bulan November.

1.2. Melakukan koordinasi dengan bendahara
1. Akuntabilitas
- Profesional
Baik peserta maupun bendahara pengeluaran melaksanakan diskusi dengan
fokus meskipun dilakukan secara nonformal, sehingga dapat menghasilkan alur
yang jelas dan mendukung penatausahaan SPJ yang rapi.
- Kejelasan
Melaksanakan diskusi secara dua arah, sehingga tidak menimbulkan miss
komunikasi.

27

2. Nasionalisme
- Musyawarah

Peserta telah melaksanakan diskusi dengan bendahara pengeluaran untuk
menyelesaikan permasalahan yang dialami selama ini kemudian dituangkan
solusinya pada alur penatausahaan SPJ sehingga dapat berjalan dengan tertib
sesuai dengan ketentuan berlaku.
- Toleransi
Peserta menghargai masukan dan arahan dari bendahara pengeluaran dan
menjadikannya sebagai bahan dalam membuat infografis alur.
3. Etika Publik
- Sopan
Peserta menggunakan bahasa yang baik dan tidak menggurui selama diskusi.
- Hormat
Peserta mendengarkan dan mencatatan arahan dan masukan dari bendahara
pengeluaran.
4. Komitmen Mutu
- Efisien
Peserta melaksanakan diskusi ketika sedang istirahat sehingga tidak
mengganggu pelaksanaan tugas sehari-hari.
- Efektif
Peserta dan bendahara fokus untuk membahas alur penatausahaan SPJ yang
baik dan jelas yang bisa membantu bendahara-bendahara tertib administrasi.
5. Anti Korupsi
- Jujur
Peserta menjelaskan permasalahan yang dialami selama menatausahakan SPJ,
kemudian mendiskusikan solusi yang tepat.
- Berani
Peserta telah menyampaikan pendapat dan gagasan mengenai alur
penatausahaan SPJ kepada bendahara pengeluaran dengan percaya diri
meskipun banyak hal yang harus diperbaiki.

28

1.3. Membuat infografis alur penatausahaan SPJ
1. Akuntabilitas
- Integritas
Peserta membuat infografis berdasarkan hasil belajar dan diskusi dengan
bendahara pengluaran.
- Kejelasan
Peserta berusaha untuk membuat infografis yang dapat dimengerti oleh
bendahara lain.
2. Nasionalisme
- Rela berkorban
Peserta meluangkan waktu lebih saat di kantor maupun saat sudah pulang
kantor untuk menyelesaikan infografis alur.
- Toleransi
Peserta telah membuat alur yang dapat diselesaikan oleh pembantu bendahara
tanpa mengganggu pekerjaan pokok mereka di bidang.
3. Etika Publik
- Cermat
Peserta berusaha untuk meneliti kembali infografis yang telah dibuat sebelum
dikonsultasikan kepada mentor.
- Taat aturan
Infografis yang dibuat telah merujuk pada ketentuan yang ada di petunjuk
pelaksanaan dan surat edaran atau surat lain yang mengatur.
4. Komitmen Mutu
- Kreatif
Peserta memanfaatkan aplikasi Canva untuk membuat desain yang menarik.
- Efisien
Peserta telah membuat jadwal kegiatan sehingga dapat mengatur waktu agar
infografis dapat selesai tepat waktu.
5. Anti Korupsi
- Mandiri
Peserta telah membuat infografis dengan aplikasi Canva sehingga tidak perlu
bantuan dari orang lain.

29

- Berani
Peserta telah menyampaikan infografis alur kepada atasan dan mendapat respon
yang baik.

Kontribusi terhadap visi misi organisasi:
Kegiatan ini telah berkontribusi dalam menciptakan rumah yang sejahtera, melalui
penerapan misi yang pertama, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui
pembuatan infografis alur penatausahaan SPJ yang dapat membantu menertibkan mulai
dari pengajuan pemindahbukuan hingga pertanggungjawaban bendahara pengeluaran.
Penguatan nilai-nilai organisasi:

1. Selaras : Dalam pelaksanaan kegiatan ini, peserta telah membuat infografis
yang dapat menyelaraskan alur penatausahaan SPJ mulai dari pengajuan
pemindahbukuan hingga pertanggungjawaban. Peserta juga memperhatikan
kondisi bendahara pengeluaran yang lain untuk memastikan alur tersebut dapat
dijalankan dengan baik tanpa mengganggu penyelesaian tugas pokok mereka.

2. Akal budi luhur: Dalam pembuatan infografis ini, peserta memiliki bekal ilmu
akuntansi dan ilmu yang didapatkan dari petunjuk pelaksanaan, serta
menggunakan kemampuan mendesain sehingga dihasilkan alur penatausahaan
yang informatif dan menarik.

30

Makna yang diperoleh secara pribadi oleh peserta dalam pelaksanaan kegiatan:
Selama melaksanakan kegiatan, peserta menyadari bahwa mempelajari peraturan
merupakan hal yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab sebagai PNS
yang profesional dalam menjalankan tugasnya agar sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Peserta juga menyadari bahwa keselarasan dalam penatausahaan SPJ sangat
penting untuk menciptakan konsistensi agar SPJ yang dihasilkan bisa lengkap dan
rapi. Selain itu, koordinasi dalam bentuk musyawarah antar bendahara sangatlah
penting untuk mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusinya bersama-sama.
Ketika melaksanakan musyawarah tersebut, setiap peserta harus berani mengungkapan
pendapatnya agar setiap permasalahan dapat dicarikan solusinya.

Sleman, 8 November 2021
Disetujui oleh
Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan/Mentor

ANDRIE SETIAWAN FIQRIANSAH, S.Sos, M.E.
NIP 19830831 201001 1 008

31

FOTO DAN BUKTI KEGIATAN 1
PEMBUATAN INFOGRAFIS ALUR PENATAUSAHAAN SPJ

1.1. Mempelajari petunjuk pelaksanaan keuangan

Hari, tanggal : Senin, 1 November 2021

Tempat : Ruang Sekretariat

Kegiatan : Membaca petunjuk pelaksanaan keuangan daerah

Gambar 18. Catatan tentang Petunjuk Pelaksanaan Keuangan Daerah
32

1.2. Melakukan koordinasi dengan bendahara

Hari, tanggal : Selasa, 2 November 2021

Tempat : Ruang Sekretariat

Kegiatan : Melakukan diskusi dengan bendahara pengeluaran terkait alur

penatausahaan SPJ

Gambar 19. Dokumen tasi Kegiatan Diskusi dengan Bendahara Pengeluaran tentang Alur
Penatausahaan SPJ

33

Gambar 20. Catatan Hasil Diksusi dengan Bendahara Pengeluaran
1.3. Membuat infografis alur penatausahaan SPJ

Hari, tanggal : Selasa-Kamis, 3-4 November 2021
Tempat : Ruang Sekretariat
Kegiatan : Membuat infografis alur penatausahaan SPJ menggunakan

Canva

34

Gambar 21. Halaman Canva yang Digunakan untuk Mendesain Infografis
35

36

Gambar 22. Infografis Alur Penatausahaan SPJ yang Telah Dibuat
37

Hari, tanggal : Jumat, 5 November 2021
Tempat : Ruang Sekretariat
Kegiatan : Melakukan konsultasi dengan atasan/mentor

Gambar 23. Konsultai dan Diskusi dengan Atasan/Mentora

38

Hari, tanggal : Jumat, 5 November 2021
Tempat : Ruang Sekretariat
Kegiatan : Memperbaiki infografis berdasarkan dari masukan dan tambahan

atasan/mentor

39