ilovepdf_merged (5)

diperlukan persetujuan dari MPL dan harus (2) Milik jemaat lokal GBI. (2) Milik jemaat lokal GBI.
dilaporkan dalam sidang sinode. a. Untuk menjual atau melepas aset a. Untuk menjual atau melepas aset milik
(2) Milik jemaat lokal milik jemaat lokal GBI harus melalui jemaat lokal GBI harus melalui kesepakatan
Untuk menjual atau melepas milik jemaat kesepakatan tertulis antara gembala tertulis antara gembala jemaat dengan
loakal harus disertai kesepakatan tertulis jemaat dengan pengurus jemaat lokal GBI. pengurus jemaat lokal GBI.
antara gembala jemaat dengan pengurus b. Untuk menjual atau melepas aset milik b. Untuk menjual atau melepas aset milik
jemaat lokal; apabila terdapat masalah antara jemaat cabang/ranting yang berada jemaat cabang/ranting yang berada
gembala jemaat dan pengurus jemaat dalam hal dibawah jemaat induk harus mendapat dibawah jemaat induk harus mendapat
pelepasan kepemilikan tersebut, harus dengan persetujuan dari gembala jemaat induk. persetujuan dari gembala jemaat induk.
persetujuan BPD dan keputusan tertulis dari c. Apabila terdapat masalah antara gembala c. Apabila terdapat masalah antara gembala
BPH. jemaat dan pengurus jemaat lokal jemaat dan pengurus jemaat lokal maupun
maupun gembala jemaat induk dan gembala jemaat induk dan gembala jemaat
gembala jemaat cabang/ranting dalam cabang/ranting dalam hal pelepasan
hal pelepasan kepemilikan tersebut maka kepemilikan tersebut maka penyelesaiannya
penyelesaiannya harus dimediasi oleh BPD harus dimediasi oleh BPD GBI serta
GBI serta dituangkan dalam keputusan dituangkan dalam keputusan tertulis dari
tertulis dari BPD GBI. BPD GBI.

Pasal 92 Pasal 92 Pasal 100
SUMBER KEUANGAN BPH SUMBER KEUANGAN BPP GBI SUMBER KEUANGAN BPP GBI
Keuangan BPH sebagai pengurus sinode diperoleh Keuangan BPP GBI diperoleh dari:
dari: Keuangan BPP GBI diperoleh dari: (1) Persepuluhan dari seluruh pemasukan jemaat
(1) Persepuluhan dari seluruh pemasukan jemaat (1) Persepuluhan dari seluruh pemasukan jemaat lokal GBI.
lokal. (2) Persembahan sukarela dari para simpatisan
(2) Persembahan sukarela dari para simpatisan lokal GBI. dan pejabat GBI.
dan pejabat Gereja Bethel Indonesia. (2) Persembahan sukarela dari para simpatisan (3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak
(3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan.
bertentangan dengan Firman Tuhan. dan pejabat GBI.
(3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang tidak

bertentangan dengan firman Tuhan.

Pasal 93 Pasal 93 Pasal 101
ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA BPH BELANJA BPP GBI BELANJA BPP GBI
(1) BPH menyusun Rancangan Anggaran (1) BPP GBI menyusun Rancangan Anggaran
(1) BPP GBI menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Tahunan yang Pendapatan dan Belanja Tahunan yang Pendapatan dan Belanja Tahunan yang

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 89

menyakut Program Nasional Gereja Bethel menyangkut program nasional GBI dan menyangkut program nasional GBI dan
Indonesia dan disahkan dalam sidang MPL. disahkan dalam Sidang MPL GBI. disahkan dalam Sidang MPL GBI.
(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja yang (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BPP GBI (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BPP GBI
telah disahkan dalam sidang MPL, yang telah disahkan dalam Sidang MPL yang telah disahkan dalam Sidang MPL
harus dilaksanakan oleh BPH dan GBI harus dilaksanakan oleh BPP GBI dan GBI harus dilaksanakan oleh BPP GBI dan
dipertanggungjawabkan kepada sidang MPL dipertanggungjawabkan dalam Sidang MPL dipertanggungjawabkan dalam Sidang MPL
berikutnya. GBI berikutnya. GBI berikutnya.
(3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan (3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Gereja Bethel Indonesia untuk satu Belanja BPP GBI untuk 1 (satu) periode Belanja BPP GBI untuk 1 (satu) periode
periode dilaporkan dan disahkan dalam kepengurusan dilaporkan dan disahkan kepengurusan dilaporkan dan diputuskan
sinode. dalam Sidang MPL GBI terakhir sebelum dalam Sidang MPL GBI terakhir sebelum
Sinode GBI dilaksanakan. Sidang Sinode GBI dilaksanakan.

Pasal 94 Pasal 94 Pasal 102
SUMBER KEUANGAN BPD SUMBER KEUANGAN BPD GBI SUMBER KEUANGAN BPD GBI

Keuangan BPD diperoleh dari: Keuangan BPD GBI diperoleh dari: Keuangan BPD GBI diperoleh dari:
(1) Persembahan wajib setiap bulan jemaat lokal (1) Iuran bulanan pejabat GBI di daerah masing- (1) Iuran bulanan pejabat GBI di daerah masing-

dan pejabat-pejabat di daerah masing-masing. masing. masing.
(2) Bantuan BPH untuk menunjang program (2) Bantuan BPP GBI untuk menunjang program (2) Bantuan BPP GBI untuk menunjang program

nasional Gereja Bethel Indonesia sesuai nasional GBI sesuai dengan kondisi daerah nasional GBI sesuai dengan kondisi daerah
dengan kondisi daerah masing-masing. masing-masing. masing-masing.
(3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang (3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang (3) Persembahan lain atau usaha-usaha yang
tidak bertentangan dengan Firman Tuhan. tidak bertentangan dengan firman Tuhan. tidak bertentangan dengan firman Tuhan.

Pasal 95 Pasal 95 Pasal 103
SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL SUMBER KEUANGAN JEMAAT LOKAL

Sumber keuangan jemaat lokal diperoleh antara Sumber keuangan jemaat lokal diperoleh antara Sumber keuangan jemaat lokal diperoleh antara
lain dari persepuluhan, persembahan anggota lain dari persepuluhan, persembahan anggota lain dari persepuluhan, persembahan anggota
jemaat, persembahan-persembahan lain atau jemaat, persembahan-persembahan lain atau jemaat, persembahan-persembahan lain atau
usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan
Firman Tuhan. firman Tuhan. firman Tuhan.

90 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 96 Pasal 96 Pasal 104
PENGGUNAAN KEUANGAN PENGGUNAAN KEUANGAN PENGGUNAAN KEUANGAN

(1) Keuangan BPH digunakan untuk: (1) KeuanganBPPGBIdigunakanuntukmembiayai: (1) KeuanganBPPGBIdigunakanuntukmembiayai:
a. Membiayai pelaksanaan Program Nasional a. Pelaksanaan program nasional yang a. Pelaksanaan program nasional yang
GBI yang disahkan oleh sinode. ditetapkan oleh MPL GBI. ditetapkan oleh MPL GBI.
b. Membiayai pelaksanaan program yang b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BPP
disetujui oleh MPL. BPP GBI. GBI.
c. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh
BPH. (2) Keuangan BPD GBI digunakan untuk membiayai: (2) Keuangan BPD GBI digunakan untuk membiayai:
a. Program daerah yang telah ditetapkan a. Program daerah yang telah ditetapkan
(2) Keuangan BPD digunakan untuk: Sidang MD GBI. Sidang MD GBI.
a. Membiayai program daerah yang telah b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh BPD
disahkan Sidang Majelis Daerah BPD GBI. GBI.
b. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh
BPD. (3) Keuangan jemaat lokal digunakan untuk (3) Keuangan jemaat lokal digunakan untuk
membiayai: membiayai:
(3) Keuangan Jemaat Lokal digunakan untuk: a. Pelaksanaan program jemaat lokal sesuai a. Pelaksanaan program jemaat lokal sesuai
a. Membiayai pelaksanaan program jemaat dengan visi gembala jemaat. dengan visi gembala jemaat.
lokal sesuai dengan visi gembala jemaat. b. Keperluan hidup gembala jemaat dan b. Keperluan hidup gembala jemaat dan
b. Membiayai kehidupan gembala jemaat pengurus jemaat lokal. pengurus jemaat lokal.
dan staf.
(4) Penggunaan keuangan BPP GBI dan BPD GBI (4) Penggunaan keuangan BPP GBI dan BPD GBI
wajib diperiksa oleh auditor yang berwenang. wajib diperiksa oleh auditor yang berwenang.

BAB XIII BAB XIII BAB XIII
PENGAKUAN IMAN GBI PENGAKUAN IMAN GBI PENGAKUAN IMAN GBI

Pasal 97 Pasal 97 Pasal 105
PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI PENGUCAPAN PENGAKUAN IMAN GBI
Pengakuan iman GBI diucapkan pada saat:
Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia diucapkan Pengakuan iman GBI diucapkan pada saat: (1) Kebaktian hari raya gerejawi.
pada: (1) Kebaktian hari raya gerejawi. (2) Sidang MD GBI, Sidang MPL GBI dan Sinode
(1) Kebaktian Masa Raya Gerejawi (Natal, Jum’at (2) Sidang MD GBI, Sidang MPL GBI dan Sinode GBI.
(3) Kebaktian peresmian jemaat baru/penerimaan
Agung, Paskah, Kenaikan Tuhan Yesus, GBI. penggabungan.
Pentakosta). (3) Kebaktian peresmian jemaat baru/penerimaan
(2) Sidang MD, MPL, Sinode. 91
(3) Kebaktian peresmian jemaat baru/penerimaan penggabungan.
penggabungan.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

BAB XIV BAB XIV BAB XIV
PERUBAHAN PERUBAHAN PERUBAHAN

Pasal 98 Pasal 98 Pasal 106
PROSES PERUBAHAN PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI PROSEDUR PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

(1) Usul perubahan Tata Tertib GBI harus didukung (1) Perubahan Tata Gereja GBI dapat dilakukan 1) Perubahan Tata Gereja GBI dapat dilakukan
oleh sekurang-kurangnya 24 (dua puluh atas usul sekurang-kurangnya 24 (dua puluh atas usul sekurang-kurangnya 24 (dua puluh
empat) Pendeta Gereja Bethel Indonesiadan empat) anggota MPL GBI. empat) pendeta GBI yang disetujui oleh
disampaikan secara tertulis kepada BPH. sidang MD.
(2) Usul perubahan sebagaimana tersebut dalam
(2) BPH akan meneliti dan menilai, serta ayat (1) di atas harus disampaikan kepada (2) Usul perubahan sebagaimana tersebut dalam
meneruskannya kepada sidang MPL untuk BPP GBI untuk diteliti dan jika dipandang ayat (1) di atas harus disampaikan kepada
mendapat pertimbangan dan pengesahan. perlu maka BPP GBI meneruskan kepada BPP GBI untuk diteliti, dan jika dipandang
Sidang MPL GBI untuk diproses berdasarkan perlu maka BPP GBI meneruskan kepada
(3) MPL membentuk panitia ad hoc untuk mekanisme yang ditetapkan. Sidang MPL GBI untuk diproses berdasarkan
merumuskan usul perubahan. mekanisme yang ditetapkan.
(3) Terhadap usul perubahan tersebut, Sidang
(4) Rumusan perubahan dapat diterima bila MPL GBI membentuk panitia ad hoc guna (3) Terhadap usul perubahan tersebut, Sidang
disetujui oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah merumuskan rancangan perubahan dan MPL GBI membentuk panitia ad hoc guna
anggota MPL yang hadir. melaporkannya dalam Sidang MPL GBI. merumuskan rancangan perubahan dan
melaporkannya dalam Sidang MPL GBI.
(5) Perubahan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia (4) Rumusan perubahan dapat diterima bila
harus disahkan dalam sidang berikutnya. disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah (4) Rumusan perubahan dapat diterima bila
anggota MPL GBI yang hadir. disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
anggota MPL GBI yang hadir.
(5) Perubahan Tata Gereja GBI harus disahkan
dalam Sidang MPL GBI terakhir sebelum (5) Perubahan Tata Gereja GBI harus disahkan
Sinode GBI. dalam Sidang MPL GBI terakhir sebelum
Sinode GBI.

BAB XV BAB XV BAB XV
PENUTUP PENUTUP PENUTUP

Pasal 99 Pasal 99 Pasal 107
HAL HAL YANG BELUM DIATUR HAL-HAL YANG BELUM DIATUR HAL-HAL YANG BELUM DIATUR

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja GBI Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Gereja
Gereja Bethel Indonesia ini, akan diputuskan ini akan dirumuskan melalui petunjuk pelaksanaan GBI ini akan dirumuskan melalui petunjuk

92 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

dan ditetapkan oleh BPH dengan ketentuan (juklak) dan atau petunjuk teknis (juknis) oleh BPP pelaksanaan (juklak) dan atau petunjuk teknis
tidak boleh menyimpang dari Tata Gereja GBI dengan ketentuan tidak bertentangan dengan (juknis) oleh BPP GBI dengan ketentuan tidak
GBI. Tata Gereja GBI. bertentangan dengan Tata Gereja GBI.
(2) Petunjuk pelaksanaan Tata Gereja GBI
harus disahkan oleh sidang MPL, sebelum
diberlakukan kepada jemaat-jemaat lokal.

PASAL 100 Pasal 100 Pasal 108
PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN PENETAPAN DAN PENGESAHAN

(1) Tata Gereja GBI yang terdiri dari Tata (1) Tata Gereja GBI yang terdiri dari Tata (1) Tata Gereja GBI yang terdiri dari Tata
Dasar, Tata Tertib dan Penjelasannya, telah Dasar, Tata Tertib dan Penjelasannya telah Dasar, Tata Tertib dan Penjelasannya telah
disempurnakan dan ditetapkan oleh sidang disempurnakan dan ditetapkan pada Sidang disempurnakan dan ditetapkan pada Sidang
MPL serta disahkan dalam Sidang Sinode MPL Va Gereja Bethel Indonesia di Cisarua, MPL Va Gereja Bethel Indonesia di Cisarua,
XIV Gereja Bethel Indonesia di Jakarta pada Bogor pada tanggal 20-30 Agustus 2018 dan Bogor pada tanggal 28-30 Agustus 2018 dan
tanggal 23 Oktober 2008. disahkan dalam Sinode XVI tahun 2019 disahkan dalam Sinode XVI tahun 2019.

(2) Dengan disahkannya Tata Gereja GBI ini (2) Dengan disahkannya Tata Gereja GBI ini (2) Dengan disahkannya Tata Gereja GBI ini
maka segala ketentuan yang terdapat dalam maka segala ketentuan yang terdapat dalam maka segala ketentuan yang terdapat dalam
tata gereja sebelumnya, dinyatakan tidak Tata Gereja GBI sebelumnya dinyatakan Tata Gereja GBI sebelumnya dinyatakan tidak
berlaku lagi. tidak berlaku lagi. berlaku lagi.

(3) Tata Gereja GBI ini berlaku sejak tanggal (3) Tata Gereja GBI ini berlaku sejak tanggal (3) Tata Gereja GBI ini berlaku sejak tanggal
disahkan. disahkan. disahkan.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 93

PENJELASAN PENJELASAN PENJELASAN

TATA GEREJA 2014 RANCANGAN TATA GEREJA 2019 RANCANGAN TATA GEREJA 2020

(BUKU HIJAU) (BUKU BIRU) (PANITIA ADHOC 2020)

PEMBUKAAN PEMBUKAAN PEMBUKAAN

Yang dimaksud dengan pengajaran Gereja Bethel Yang dimaksud dengan Pengajaran Dasar Gereja Yang dimaksud dengan Pengajaran Dasar Gereja
Indonesia adalah Pengakuan Iman Gereja Bethel Bethel Indonesia adalah Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia adalah Pengakuan Iman Gereja
Indonesia dan penjelasannya, sebagaimana terdapat Bethel Indonesia dan penjelasannya sebagaimana Bethel Indonesia dan penjelasannya sebagaimana
dalam suplemen IV terdapat dalam suplemen IV. terdapat dalam suplemen IV.

TATA DASAR TATA DASAR TATA DASAR
GEREJA BETHEL INDONESIA GEREJA BETHEL INDONESIA GEREJA BETHEL INDONESIA

PASAL 1 Pasal 1 Pasal 1
WUJUD GEREJA PENGERTIAN DASAR GEREJA PENGERTIAN DASAR GEREJA
Wujud gereja dalam Tata Dasar GBI menunjukkan Pengertian dasar gereja dalam Tata Dasar GBI
bahwa pemahaman GBI mengenai gereja bukan Pengertian dasar gereja dalam Tata Dasar GBI menunjukkan bahwa pemahaman GBI mengenai
hanya dari segi organisasi melainkan juga dari menunjukkan bahwa pemahaman GBI mengenai gereja bukan hanya dari segi organisasi melainkan
segi organisme illahi (pemahaman teologis). gereja bukan hanya dari segi organisasi melainkan juga dari segi organisme ilahi (pemahaman
Pemahaman teologis yang terdapat pada ayat 1. s/d juga dari segi organisme ilahi (pemahaman teologis). Pemahaman teologis yang terdapat pada
6 berdasarkan Alkitab sebagai berikut: teologis). Pemahaman teologis yang terdapat pada ayat 1 s/d 6 berdasarkan Alkitab sebagai berikut:
Ayat 1. Kis. 2:42; 1 Kor.13:13 ayat 1 s/d 6 berdasarkan Alkitab sebagai berikut: Ayat (1) Kisah Para Rasul 2:42; 1 Korintus 13:13.
Ayat 2. Ef. 1:23; 4:12; 1 Pet. 1:1-2; 5:13 Ayat (1) Kisah Para Rasul 2:42; 1 Korintus 13:13. Ayat (2) Efesus 1:23; 4:12; 1 Petrus 1:1-2; 5:13.
Ayat 3. 1 Kor. 3:16; 1 Pet. 1:23; 2:5 Ayat (2) Efesus 1:23; 4:12; 1 Petrus 1:1-2; 5:13. Ayat (3) Matius 5:13-16; 1 Korintus 3:16; 1 Petrus
Ayat 4. 1 Kor. 12:7-11; KR 6:2-4; Rm 12:7-8;KR Ayat (3) Matius 5:13-16; 1 Korintus 3:16; 1 Petrus
15:28; 16:4 1:23; 2:5.
Ayat 5. Rm. 8:14-17; Ef. 6:10-17 1:23; 2:5. Ayat (4) 1 Korintus 12:7-11; Kisah Para Rasul
Ayat 6. Gereja Bethel Indonesia didirikan Ayat (4) 1 Korintus 12:7-11; Kisah Para Rasul 6:2-
pada tanggal 6 Oktober 1970 di 6:2-4; Roma 12:7-8; Kisah Para Rasul
Sukabumi – Jawa Barat, dan Sinode 4; Roma 12:7-8; Kisah Para Rasul 15:28; 15:28; 16:4.
16:4. Ayat (5) Roma 8:14-17; Efesus 6:10-17.
Ayat (5) Roma 8:14-17; Efesus 6:10-17. Ayat (6) Gereja Bethel Indonesia didirikan pada
Ayat (6) Gereja Bethel Indonesia didirikan pada

94 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

GBI berkedudukan di Ibukota Negara tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi, tanggal 6 Oktober 1970 di Sukabumi,
Kesatuan Republik Indonesia, Jakarta. Jawa Barat. Sinode GBI berkedudukan Jawa Barat. Sinode GBI berkedudukan
di Jakarta, Ibukota Negara Kesatuan di Jakarta, Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia, yang mengikuti Republik Indonesia, yang mengikuti
pola gereja rasuli yaitu gereja yang pola gereja rasuli yaitu gereja yang
memberitakan firman dan berpusat pada memberitakan firman dan berpusat
Yesus Kristus dengan pelayanan yang pada Yesus Kristus dengan pelayanan
bergantung pada anugerah dan kuasa yang bergantung pada anugerah dan
Roh Kudus serta melakukan penginjilan kuasa Roh Kudus serta melakukan
secara Alkitabiah sampai ke ujung bumi penginjilan secara Alkitabiah sampai ke
(Efesus 2:20; I Petrus 1:7; Kisah Para ujung bumi (Efesus 2:20; I Petrus 1:7;
Rasul 1:1-2,8; 2:3-4; Efesus 2:4; Matius Kisah Para Rasul 1:1-2,8; 2:3-4; Efesus
28:19-20). 2:4; Matius 28:19-20).

PASAL 2 Pasal 2 Pasal 2
DASAR GEREJA DASAR GEREJA DASAR GEREJA

Cukup Jelas Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 3 Pasal 3 Pasal 3
ASAS GEREJA DALAM BERMASYARAKAT LANDASAN GEREJA DALAM LANDASAN GEREJA DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN

BERNEGARA BERNEGARA

Cukup Jelas Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 4 Pasal 4
TEMPAT KEDUDUKAN TEMPAT KEDUDUKAN
KANTOR BADAN PENGURUS PUSAT GBI KANTOR BADAN PENGURUS PUSAT GBI

Cukup jelas. (Tata Tertib GBI Pasal 56). Cukup jelas (Tata Tertib GBI Pasal 56).

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 5
VISI GEREJA VISI GEREJA VISI GEREJA

Penjelasan visi gereja terdapat dalam suplemen III Penjelasan visi gereja terdapat dalam Suplemen III. Penjelasan visi gereja terdapat dalam Suplemen III.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 95

Pasal 5 Pasal 6 Pasal 6
MISI GEREJA MISI GEREJA MISI GEREJA

Misi Gereja ayat 1 s/d 4 berdasarkan Alkitab sebagai Misi gereja ayat (1) s/d (4) berdasarkan Alkitab Misi gereja ayat (1) s/d (4) berdasarkan Alkitab
berikut: sebagai berikut: sebagai berikut:
Butir 1. Matius 28:18 Huruf a. Matius 28:19; Markus 16:15. Huruf a. Matius 28:19; Markus 16:15.
Butir 2. Matius 28:19 Huruf b. Matius 28:19-20. Huruf b. Matius 28:19-20.
Butir 3. Efesus 4:11-13 Huruf c. Yohanes 4:23-24; Kisah Para Rasul 2:47. Huruf c. Yohanes 4:23-24; Kisah Para Rasul 2:47.
Butir 4. Efesus 4:15-16, Yohanes 17:21 Huruf d. Efesus 4:11-13. Huruf d. Efesus 4:11-13.
Huruf e. Efesus 4:15-16, Yohanes 17:21. Huruf e. Efesus 4:15-16, Yohanes 17:21.

Pasal 6 Pasal 7 Pasal 7
JEMAAT GEREJA JEMAAT GEREJA JEMAAT GEREJA

Cukup Jelas Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13). 8, 9, 10, 11, 12, 13).

Pasal 7 Pasal 8 Pasal 8
ANGGOTA GEREJA ANGGOTA GEREJA ANGGOTA GEREJA

Cukup Jelas Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 14, 15, 16). Kartu Anggota Jemaat Lokal (KAJL) diseragamkan
bentuknya sesuai format yang ditetapkan oleh BPP,
sedangkan penggandaannya dilakukan oleh Jemaat Lokal
masing-masing dengan bahan kertas sesuai kemampuan
jemaat lokal (Tata Tertib GBI pasal 14, 15, 16).

Pasal 8 Pasal 9 Pasal 9
PEJABAT GEREJA PEJABAT GEREJA PEJABAT GEREJA

Cukup Jelas Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 17, 18, 19, 20, 21, Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36). 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36).

Pasal 9 Pasal 10 Pasal 10
PIMPINAN GEREJA ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI GEREJA ALAT KELENGKAPAN ORGANISASI GEREJA

Cukup Jelas Butir 1. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 37, 38, Butir 1. Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 37,

96 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

39, 40, 41). Butir 2. 38, 39, 40, 41).
Butir 2. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 42, 43, Butir 3. Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 42,
Butir 4. 43, 44, 45).
44, 45). Butir 5. Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 46,
Butir 3. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 46, 47, Butir 6. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53).
Butir 7. Cukup jelas (Tata Tertib GBI pasal 54,
48, 49, 50, 51, 52, 53). 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65).
Butir 4. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 54, 55, Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 70,
71, 72, 73, 74).
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65). Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 75,
Butir 5. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 70, 71, 76, 77, 78, 79, 80).
Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 4).
72, 73, 74).
Butir 6. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 75, 76,

77, 78, 79, 80).
Butir 7. Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 4).

Pasal 10 Pasal 11 Pasal 11
LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK BPH. LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK LEMBAGA-LEMBAGA YANG DIBENTUK
Cukup Jelas
BPP GBI BPP GBI
Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 66, 67, 68, 69).
Cukup Jelas (Tata Tertib GBI pasal 66, 67, 68, 69).

Pasal 11 Pasal 12 Pasal 12
DISIPLIN GEREJA DISIPLIN GEREJA DISIPLIN GEREJA

Yang dimaksud dengan melaksanakan disiplin Yang dimaksud dengan melaksanakan disiplin Yang dimaksud dengan melaksanakan disiplin
gereja adalah untuk menegakkan disiplin pejabat di gereja adalah untuk menegakkan disiplin bagi gereja adalah untuk menegakkan disiplin bagi
dalam lingkungan Gereja Bethel Indonesia. pejabat di dalam lingkungan GBI (Tata Tertib pejabat di dalam lingkungan GBI (Tata Tertib
Yang dimaksud dengan Etika Kependetaan adalah Gereja pasal 83, 84, 85, 86, 87). Gereja pasal 83, 84, 85, 86, 87).
sebagaimana yang di uraikan dalam pokok-pokok Yang dimaksud dengan Etika Kependetaan adalah Yang dimaksud dengan Etika Kependetaan adalah
Etika Kependetaan. (Lihat Suplemen tentang Etika sikap hidup dan norma kepatutan bagi seorang sikap hidup dan norma kepatutan bagi seorang
Kependetaan). pendeta GBI. (Suplemen tentang Etika Kependetaan). pendeta GBI. (Suplemen tentang Etika Kependetaan).

Pasal 12 Pasal 13 Pasal 13
PERBENDAHARAAN GEREJA PERBENDAHARAAN GEREJA PERBENDAHARAAN GEREJA

Cukup Jelas Cukup Jelas (Tata Tertib GBI Pasal 88, 89, 90, 91, 92, Cukup Jelas (Tata Tertib GBI Pasal 88, 89, 90, 91, 92,
93, 94, 95). 93, 94, 95).
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020
97

Butir 1 Cukup jelas. Butir 1 Cukup jelas.
Butir 2 Cukup jelas. Butir 2 Cukup jelas.
Butir 3 Cukup jelas. Butir 3 Cukup jelas.

Pasal 13 Pasal 14 Pasal 14
PERUBAHAN PERUBAHAN TATA GEREJA GBI PERUBAHAN TATA GEREJA GBI

Yang dimaksud dengan terdiri dari 24 orang adalah Tata Tertib GBI pasal 97. Tata Tertib GBI pasal 97.
bahwa ke-24 orang tersebut tidak terdiri dari satu
gereja lokal, tetapi lebih daripada satu jemaat lokal Pasal 15 Pasal 15
otonom. HAL-HAL YANG BELUM DIATUR HAL-HAL YANG BELUM DIATUR
Tata Tertib GBI pasal 98.

Pasal 14 PENJELASAN
HAL-HAL YANG BELUM DIATUR TATA TERTIB
GEREJA BETHEL INDONESIA
Cukup Jelas Tata Tertib GBI pasal 98.
BAB I
PENJELASAN PENJELASAN JEMAAT
TATA TERTIB TATA TERTIB
GEREJA BETHEL INDONESIA GEREJA BETHEL INDONESIA Pasal 1
PENGERTIAN JEMAAT LOKAL
BAB I BAB I Ayat (1) Cukup jelas.
JEMAAT JEMAAT LOKAL Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 1 Pasal 1
JEMAAT LOKAL PENGERTIAN JEMAAT LOKAL

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Yang dimaksud Jemaat Lokal dengan Ayat (3) Cukup jelas.

kapasitas kerasural ialah Jemaat Lokal
yang telah membuka/memiliki cabang
minimal di tujuh (7) provinsi dan atau

98 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Negara
Ayat (4) Seluruh kegiatam yang menyangkut

pengelolaan milik jemaat lokal,
keuangan, program, kepengurusan
dan pembinaan warga gereja secara
penuh diserahkan kepada kebijakan
pemimpin jemaat lokal (gembala
jemaat); sedangkan yang menyangkut
pengakuan iman GBI, ajaran GBI,
penafsiran pelaksanaan Tata Gereja
GBI tidak menjadi bagian yang
diotonomikan kepada jemaat lokal.
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 2 Pasal 2 Pasal 2
SYARAT JEMAAT LOKAL SYARAT JEMAAT LOKAL SYARAT JEMAAT LOKAL
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Alamat yang dimaksud adalah Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
alamat tempat beribadah dana atau Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
kantor sekretariat jemaat lokal yang Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
merupakan tempat dilakukannya Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Pelaporan dan pendaftaran kepada
kegiatan administrasi sehari-hari dari Ayat (5) Pelaporan dan pendaftaran kepada BPD GBI merupakan suatu keharusan.
jemaat lokal yang bersangkutan. Setelah memenuhi persyaratan Tata
Ayat (3) Yang dimaksud pejabat GBI yang BPD GBI merupakan suatu keharusan. Tertib GBI Pasal 2 ayat (1)-(4), BPD
menjadi gembala jemaat lokal Pdt atau Setelah memenuhi persyaratan Tata GBI memberikan rekomendasi kepada
Pdm atau Pdp yang ditetapkan oleh Tertib GBI Pasal 2 ayat (1)-(4), BPD GBI BPP GBI untuk menerbitkan surat
Gereja Bethel Indonesia. memberikan rekomendasi kepada BPP keputusan pengesahan sebagai jemaat
Ayat (4) Yang dimaksud dengan pengurus GBI untuk menerbitkan surat keputusan lokal.
jemaat adalah seorang yang dipilih pengesahan sebagai jemaat lokal.
dan diangkat oleh gembala jemaat
untuk membantu dirinya dalam
melakukan tugas-tugas tertentu dalam
penatalayanan jemaat yang dikukuhkan
dengan surat pengangkatan.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 99

Ayat (5) Pelaporan dan pendaftaran kepada
BPD GBI dan BPH GBI, bersifat suatu
keharusan. Dengan demikian maka
siapapun juga tidak dibenarkan memakai
papan nama GBI utnuk jemaat lokal yang
digembalakannya, tanpa terlebih dahulu
melapor dan mendaftarkannya kepada
BPD GBI setempat dan BPH GBI (lihat
juga pasal 7 ayat 4).

Pasal 3 Pasal 3
JEMAAT LOKAL DI LUAR NEGERI JEMAAT LOKAL DI LUAR NEGERI

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 3 Pasal 4 Pasal 4
PEMIMPIN JEMAAT LOKAL GEMBALA JEMAAT LOKAL GEMBALA JEMAAT LOKAL

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pemimpin Ayat (1) Yang dimaksud dengan gembala jemaat Ayat (1) Yang dimaksud dengan gembala jemaat
jemaat lokal dalam hal ini adalah lokal adalah pemimpin jemaat yang lokal adalah pemimpin jemaat yang
gembala jemaat yang secara structural secara struktural merupakan pimpinan di secara struktural merupakan pimpinan
merupakan pemimpin tertinggi dalam jemaat lokal dan sekaligus menjadi ketua di jemaat lokal dan sekaligus menjadi
jemaat lokal dan sekaligus menjadi dalam kepengurusan jemaat lokal. ketua dalam kepengurusan jemaat lokal.
ketua dalam kepengurusan jemaat lokal.
Ayat (2) Penamaan struktur pengurus dalam Ayat (2) Penamaan struktur pengurus dalam
Ayat (2) Cukup Jelas jemaat lokal disesuaikan dengan jemaat lokal disesuaikan dengan
Ayat (3) Cukup Jelas kebutuhan jemaat tersebut, antara lain kebutuhan jemaat tersebut, antara lain
Ayat (4) Cukup Jelas sebagai berikut: gembala, wakil gembala sebagai berikut: gembala, wakil gembala
Ayat (5) Cukup Jelas atau staf gembala, koordinator/ketua atau staf gembala, koordinator/ketua
komisi. komisi.
100
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Huruf (c) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan sehat jasmani Ayat (5) Yang dimaksud dengan sehat jasmani

adalah sehat fisik sedangkan sehat mental adalah sehat fisik sedangkan sehat
adalah sehat emosi, intelektual, sosial dan mental adalah sehat emosi, intelektual,
spiritual. sosial dan spiritual.
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 4 Pasal 5 Pasal 5
KALSIFIKASI JEMAAT LOKAL KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL KLASIFIKASI JEMAAT LOKAL
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (2) Gembala jemaat induk kapasitas luas Ayat (2) Gembala jemaat induk kapasitas luas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas dalam mengayomi dan membina jemaat dalam mengayomi dan membina jemaat
cabang/ranting dapat membentuk cabang/ranting dapat membentuk
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 struktur pengurus jemaat lokal yang istilah struktur pengurus jemaat lokal
dan susunannya dapat dikembangkan yang istilah dan susunannya dapat
sesuai kebutuhan yang berlaku secara dikembangkan sesuai kebutuhan.
internal. Hal-hal yang menyangkut asset dan
Ayat (3) Cukup jelas. kepejabatan diatur sesuai Tata Gereja
Ayat (4) Yang dimaksud dengan jemaat yang GBI.
dibuka dan dikembangkan adalah jemaat Ayat (3) Cukup jelas.
induk yang berinisiatif untuk membuka, Ayat (4) Yang dimaksud dengan jemaat yang
mengembangkan dan membiayai dibuka dan dikembangkan adalah jemaat
pendirian jemaat cabang tersebut. induk yang berinisiatif untuk membuka,
Ayat (5) Cukup jelas. mengembangkan dan membiayai pendirian
Ayat (6) Yang dimaksud dengan jemaat yang jemaat cabang tersebut.
dibuka dan dikembangkan adalah jemaat Ayat (5) Cukup jelas.
induk atau jemaat cabang yang berinisiatif Ayat (6) Yang dimaksud dengan jemaat yang
untuk membuka, mengembangkan dan dibuka dan dikembangkan adalah
membiayai pendirian jemaat ranting jemaat induk atau jemaat cabang
tersebut. yang berinisiatif untuk membuka,
Ayat (7) Cukup jelas. mengembangkan dan membiayai
pendirian jemaat ranting tersebut.
Ayat (7) Cukup jelas.

101

Pasal 5 Pasal 6 Pasal 6
JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL JENIS KEBAKTIAN JEMAAT LOKAL

Cukup Jelas Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 7
Pasal 7
Pasal 6 JEMAAT YANG TIDAK JEMAAT YANG TIDAK
JEMAAT YANG TIDAK MEMPUNYAI GEMBALA MEMPUNYAI GEMBALA
MEMPUNYAI GEMBALA

Ayat (1) Yang dimaksud dengan berhalangan Ayat (1) Yang dimaksud dengan berhalangan Ayat (1) Yang dimaksud dengan berhalangan
ialah bila seorang gembala tidak tetap adalah apabila seorang gembala tetap adalah apabila seorang gembala
dapat lagi menunaikan tugas-tugas jemaat tidak dapat lagi menunaikan tugas jemaat tidak dapat lagi menunaikan
penggembalaannya antara lain karena: penggembalaannya antara lain karena; tugas penggembalaannya antara lain
pembebasan tugas secara tetap sebagai pembebasan tugas secara tetap sebagai karena; pembebasan tugas secara tetap
pejabat GBI; mengundurkan diri; cacat pejabat GBI, mengundurkan diri, cacat sebagai pejabat GBI, mengundurkan
fisik dan mental; meninggal dunia. fisik dan mental, meninggal dunia. diri, cacat fisik dan mental, meninggal
Calon pengganti dari gembala yang dunia.
berhalangan tetap, diusahakan dari Ayat (2) Cukup jelas.
pejabat structural pada jemaat lokal Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
tersebut. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Penetapan pengganti dari gembala yang Ayat (4) Cukup jelas.
berhalangan tetap diatur sebagai berikut: Keterangan:
a. Jemaat induk yang gembala Penjelasan pasal 6 TG 2014 tentang Jemaat yang Keterangan:
pendirinya meninggal dunia atau tidak mempunyai gembala dipindahkan menjadi Penjelasan pasal 6 TG 2014 tentang Jemaat yang
cacat fisik/mental sehingga tidak Batang Tubuh TG perubahan pasal 7. tidak mempunyai gembala dipindahkan menjadi
dapat menuaikan tugas pelayanan Batang Tubuh TG perubahan pasal 7.

secara tetap, maka kekosongan
jabatan gembala diisi oleh istri
(suami) atau anak yang terpanggil
dan memiliki potensi untuk
melanjutkan penggembalaan.
Apabila di antara mereka tidak
ada yang terpanggil oleh Tuhan
dan memiliki potensi untuk
menggembalakan jemaat maka
pengurus jemaat bersama dengan

102 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

keluarga gembala menetapkan 103
gembala pengganti selambat-
lambatnya 3 bulan dan melaporkan
kepada BPD.
b. Jemaat induk yang gembala
penerusnya atau pengganti
meninggal dunia atau cacat fisik/
mental sehingga tidak dapat
menunaikan tugas pelayanan
secara tetap, maka pengurus
jemaat bersama keluarga gembala
menetapkan gembala pengganti
yang berasal dari pengurus jemaat
yang aktif terlibat dalam pelayanan
penggembalaan sebelumnyadalam
jemaat lokal yang bersangkutan dan
melaporkan kepada BPD selambat-
lambatnya 3 bulan
c. Jemaat induk yang gembala
pendirinya tidak menikah meninggal
dunia atau cacat fisik/ mental
sehingga tidak dapat menunaikan
tugas pelayanan secara tetap, maka
pengurus jemaat menetapkan
gembala pengganti yang berasal dari
pengurus jemaat yang aktif terlibat
dalam pelayanan penggembalaan
sebelumnyadalam jemaat lokal
yang bersangkutan dan melaporkan
kepada BPD selambat-lambatnya 3
bulan
d. Jemaat induk yang gembalanya
menikah lagi karena istrinya
meninggal dunia dan apabila
gembala termaksud meninggal
dunia atau cacat fisik/mental

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

sehingga tidak dapat menunaikan
tugas pelayanan secara tetap, maka
pengurus jemaat bersama keluarga
menetapkan gembala pengganti
yang dipilih dari antara lain: istri atau
anak yang terpanggil dan memiliki
potensi untuk menggembalakan
jemaat atau pengurus jemaat yang
aktif terlibat dalam pelayanan
penggembalaan sebelumnya dalam
jemaat lokal yang bersangkutan dan
melaporkan kepada BPD selambat-
lambatnya 3 bulan
e. BPD mendampingi proses penentuan
pengganti seperti yang disebutkan
dalam poin a, b, c, d diatas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan kata BPH akan
menetapkannya adalah BPH akan
mencari dan menetapkan pejabat yang
dapat diterima oleh jemaat setempat.
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 7 Pasal 8 Pasal 8
SYARAT PEMBUKAAN JEMAAT BARU ATAU PROSEDUR PEMBUKAAN JEMAAT LOKAL PROSEDUR PEMBUKAAN JEMAAT LOKAL

PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Sebelum mengajukan rencana pendirian Ayat (1) Sebelum mengajukan rencana pendirian
Ayat (2) Cukup Jelas jemaat lokal baru kepada BPD GBI, jemaat lokal baru kepada BPD GBI,
Ayat (3) Cukup Jelas pejabat yang bersangkutan harus pejabat yang bersangkutan harus
Ayat (4) Cukup Jelas mendapat persetujuan dari pendeta mendapat persetujuan dari pendeta
Ayat (5) Cukup Jelas pembina. pembina.
Ayat (6) Perintisan/pembukaan jemaat baru yang
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
dilakukan oleh anggota jemaat lokal GBI, Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
harus dibina oleh gembala jemaat lokal GBI Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
yang bersangkutan dan harus mengikuti Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

104 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

tata car/ prosedur perintisan/pembukaan Ayat (6) Yang dimaksud dengan rumah doa Ayat (6) Yang dimaksud dengan rumah doa
jemaat seperti yang ditentukan dalam Tata adalah tempat atau ruangan tertentu adalah tempat atau ruangan tertentu
Gereja GBI. dalam suatu bangunan (rumah tinggal) dalam suatu bangunan (rumah tinggal)
Ayat (7) Yang dimaksud dengan Rumah Doa, yang dipergunakan untuk melakukan yang dipergunakan untuk melakukan
adalah temapat atau ruangan tertentu pembinaan mental spiritual umat dalam pembinaan mental spiritual umat dalam
dalam suatu bangunan (rumah tinggal), bentuk penyembahan kepada Tuhan bentuk penyembahan kepada Tuhan
yang dipergunakan untuk melakukan melalui pujian, doa dan khotbah, yang melalui pujian, doa dan khotbah, yang
pembinaan mental spiritual umat dalam dilakukan baik pada hari Minggu atau dilakukan baik pada hari Minggu atau
bentuk penyembahan kepada Tuhan hari-hari lainnya. hari-hari lainnya.
melalui pujian, doa dan khotbah, yang
dilakukan baik pada hari Minggu atau Yang dimaksud dengan kapel adalah Yang dimaksud dengan kapel adalah
hari-hari lainnya. tempat atau ruangan tertentu dalam tempat atau ruangan tertentu dalam
Yang dimaksud dengan Kapel, adalah suatu bangunan (ruko, hotel atau gedung suatu bangunan (ruko, hotel atau gedung
tempat atau ruangan tertentu dalam pertemuan) yang dipergunakan untuk pertemuan) yang dipergunakan untuk
suatu bangunan (ruko, hotel atau gedung melakukan pembinaan mental spiritual melakukan pembinaan mental spiritual
pertemuan), yang dipergunakan untuk umat dalam bentuk penyembahan kepada umat dalam bentuk penyembahan
melakukan pembinaan mental spiritual Tuhan melalui pujian, doa dan khotbah, kepada Tuhan melalui pujian, doa dan
umat dalam bentuk penyembahan yang dilakukan baik pada hari Minggu khotbah, yang dilakukan baik pada hari
kepada Tuhan melalui pujian, doa dan atau hari-hari lainnya. Minggu atau hari-hari lainnya.
khotbah, yang dilakukan baik pada hari
Minggu atau hari-hari lainnya. Yang dimaksud dengan gedung gereja Yang dimaksud dengan gedung gereja
Yang dimaksud dengan Gereja adalah adalah sebuah gedung yang dibangun adalah sebuah gedung yang dibangun
sebuah bangunan yang sengaja dibangun untuk tempat beribadah secara permanen untuk tempat beribadah secara
untuk tempat beribadah secara permanen dan dipimpin oleh pejabat GBI. permanen dan dipimpin oleh pejabat
dan memiliki ciri-ciri tertentu (lambang GBI.
salib) serta dipimpin oleh pejabat GBI. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.

Pasal 9 Pasal 9
PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH PROSEDUR PEMINDAHAN TEMPAT IBADAH

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 105

Pasal 8 Pasal 10 Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT GBI HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT GBI HAK DAN KEWAJIBAN JEMAAT GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelayanan Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelayanan adalah Ayat (1) Yang dimaksud dengan pelayanan
adalah menyangkut bidang administrasi menyangkut bidang administrasi dan adalah menyangkut bidang administrasi
dan pelayanan rohani. pelayanan rohani. dan pelayanan rohani.

Ayat (2) Pembayaran persepuluhan jemaat Ayat (2) Persepuluhan jemaat kepada BPP GBI Ayat (2) Persepuluhan jemaat kepada BPP GBI
kepada BPH GBI bersifat wajib, sehingga bersifat wajib sehingga bagi gembala bersifat wajib sehingga bagi gembala
bagi gembala jemaat lokal yang tidak jemaat lokal yang tidak melakukannya jemaat lokal yang tidak melakukannya
melakukannya dapat dikenakan sanksi dapat dikenakan sanksi seperti yang dapat dikenakan sanksi seperti yang
seperti yang disebutkan dalam Pasal 86 disebutkan dalam Pasal 85 ayat (7) huruf disebutkan dalam Pasal 86 ayat (7) huruf
ayat (1) butir “m.” b, ayat (8) huruf a, ayat (9) huruf d. b, ayat (8) huruf a, ayat (9) huruf d.

Ayat (3) Persembahan bulanan kepada BPD GBI
bersifat wajib, sehingga bagi gembala
jemaat lokal yang tidak melakukannya
dapat dikenakan sanksi seperti yang
disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1)
butir “n.

Pasal 9 Pasal 11 Pasal 11
PERSEKUTUAN ANTAR GEREJA PERSEKUTUAN ANTAR-GEREJA PERSEKUTUAN ANTARGEREJA

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 10 Pasal 12 Pasal 12
PAPAN NAMA JEMAAT PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI PAPAN NAMA JEMAAT LOKAL GBI

Ayat (1) Penulisan nama Gereja Bethel Indonesia Ayat (1) Penulisan nama Gereja Bethel Indonesia Ayat (1) Penulisan nama Gereja Bethel Indonesia
pada papan nama jemaat lokal harus pada papan nama jemaat lokal harus pada papan nama jemaat lokal harus
menggunakan huruf besar, contoh: menggunakan huruf besar, contoh: menggunakan huruf besar, contoh:
GEREJA BETHEL INDONESIA (jenis GEREJA BETHEL INDONESIA (jenis GEREJA BETHEL INDONESIA (jenis
huruf Times New Roman). huruf Times New Roman). huruf Times New Roman).

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

106 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 11 Pasal 13 Pasal 13
LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI LOGO, KEPALA SURAT DAN STEMPEL GBI
Ayat (1) Logo GBI berbentuk sebuah lingkaran Ayat (1) Logo GBI berbentuk sebuah lingkaran
Ayat (1) Logo GBI berbentuk sebuah lingkaran
dengan di dalamnya terdapat nama dengan di dalamnya terdapat nama dengan di dalamnya terdapat nama
Gereja Bethel Indonesia, gambar salib Gereja Bethel Indonesia, gambar salib Gereja Bethel Indonesia, gambar salib
dan pelita yang sedang menyala, seperti dan pelita yang sedang menyala seperti dan pelita yang sedang menyala seperti
contoh gambar di bawah ini. contoh gambar di bawah ini. contoh gambar di bawah ini.

Penjelasan Logo Penjelasan Logo Penjelasan Logo
Lingkaran = Lingkaran melambangkan bola Lingkaran = Lingkaran melambangkan bola Lingkaran : Lingkaran melambangkan bola
dunia, dimana GBI terpanggil dunia artinya GBI terpanggil dunia artinya GBI terpanggil
dalam kesatuan untuk dalam kesatuan untuk dalam kesatuan untuk
memberitakan injil ke seluruh memberitakan Injil ke seluruh memberitakan Injil ke seluruh
dunia. dunia. dunia.
Salib = Salib melambangkan kasih dan Salib = Salib melambangkan kasih dan Salib : Salib melambangkan kasih dan
pengorbanan Yesu Kristus yang pengorbanan Yesus Kristus yang pengorbanan Yesus Kristus yang
memotivasi GBI untuk menjadi memotivasi GBI untuk menjadi memotivasi GBI untuk menjadi
saksi. saksi. saksi.
Pelita = Pelita melambangkan doa, Pelita = Pelita melambangkan doa, Pelita : Pelita melambangkan doa,
pujian dan penyembahan pujian dan penyem-bahan pujian dan penyem-bahan
yang memancarkan terang yang memancarkan terang yang memancarkan terang
sebagaimana setiap orang sebagaimana setiap orang sebagaimana setiap orang
percaya dipanggil untuk menjadi percaya dipanggil untuk menjadi percaya dipanggil untuk menjadi
terang dunia. terang dunia. terang dunia.
Warna yang dipakai dan arti: Warna yang dipakai dan artinya: Warna yang dipakai dan artinya:
Lingkaran = Emas, artinya Kemuliaan Lingkaran = Emas artinya kemuliaan. Lingkaran : Emas artinya kemuliaan.
Latar Belakang = Putih, artinya Kekudusan Latar Belakang = Putih artinya kekudusan. Latar Belakang : Putih artinya kekudusan.
Tulisan = Biru, artinya Kesetiaan Tulisan = Biru artinya kesetiaan. Tulisan : Biru artinya kesetiaan.
Salib = Merah, artinya Pengorbanan Salib = Merah artinya pengorbanan. Salib : Merah artinya pengorbanan.
Lidah Api = Kuning kemerahan, (Jingga), Lidah Api = Kuning kemerahan (jingga) Lidah Api : Kuning kemerahan (jingga)

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 107

artinya Semangat oleh Kuasa artinya semangat oleh kuasa Roh artinya semangat oleh kuasa Roh
Roh Kudus Kudus. Kudus.
Pelita = Kuning Keemasan, artinya Pelita = Kuning keemasan artinya Pelita : Kuning keemasan artinya
Kebenaran kebenaran. kebenaran.
Artinya keseluruhan Logo adalah Gereja Bethel Arti keseluruhan logo adalah Gereja Bethel Indonesia Arti keseluruhan logo adalah Gereja Bethel Indonesia
Indonesia dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil dipanggil untuk bersekutu dan memberitakan Injil
injil ke seluruh dunia dengan penuh semangat oleh ke seluruh dunia dengan penuh semangat oleh ke seluruh dunia dengan penuh semangat oleh kuasa
Kuasa Roh Kudus, pengorbanan dan kesetiaan dalam kuasa Roh Kudus, pengorbanan dan kesetiaan dalam Roh Kudus, pengorbanan dan kesetiaan dalam
kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama kekudusan dan kebenaran untuk kemuliaan nama
Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja. Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Contoh Kop Surat dan Stempel Ayat (3) Contoh kop surat dan stempel. Ayat (3) Contoh kop surat dan stempel.
Contoh Stempel: Contoh Stempel:
Contoh Stempel:
Ukuran stempel untuk kebutuhan Ukuran stempel untuk kebutuhan
surat menyurat, lingkarannya Ukuran stempel untuk kebutuhan surat menyurat lingkarannya
bergaris tengah 3 cm, sedangkan surat menyurat lingkarannya bergaris tengah 3 cm sedangkan
untuk urusan BANK (bilyet, giro bergaris tengah 3 cm sedangkan untuk urusan bank (bilyet, giro
atau yang sejenis) ukuran dapat untuk urusan bank (bilyet, giro atau yang sejenis) ukuran dapat
disesuaikan. atau yang sejenis) ukuran dapat disesuaikan.
disesuaikan.

KCCKoooopnpntostuhorsKhauterpK(aakelteappSaa(ullkaraaestSpuuraarlta)atressumriaGt)ererjaesBmetihelGInedroenjaesiaBaedtahlaehl CKKCoooopnpntostuhosrhKauterKp(aaketleappSaa(ullkaraaestSpuuararltaa) tressumriatG)ererjeasBmetihelGIendreonjaesiaBaedtahlaehl CKCKoooopnpntostuhorsKhauterKp(aaketleappSaa(ullkaraaestSpuuararltaa) tressumriatG)ererjeasBmetihelGIendreonjaesiaBaedtahlaehl
sIenbdagoanimeasniaa caodnatolhahdisbeabwaahgainimi: ana contoh di bawah ini: Isenbdagoanimesaniaa caodnatolahhdisbeabwaaghainimi: ana contoh di bawah ini: Isenbdagoanimeasniaa caodnatolahhdisbeabwaaghainimi: ana contoh di bawah ini:

GEREJA BETHEL INDONESIA GEREJA BETHEL INDONESIA GEREJA BETHEL INDONESIA
Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama RI No.41 Th 1972 telah diperbarui
menjadi SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 211 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989 Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama RI No.41 Th 1972 telah diperbarui Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama RI No.41 Th 1972 telah diperbarui
menjadi SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 211 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989 menjadi SK Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 211 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989
(garis diisi dengan alamat jemaat lokal, alamat kantor sekretariat jika berbeda dan
ditulis dengan jenis huruf Times New Roman) (garis diisi dengan alamat jemaat lokal, alamat kantor sekretariat jika berbeda dan (garis diisi dengan alamat jemaat lokal, alamat kantor sekretariat jika berbeda dan
ditulis dengan jenis huruf Times New Roman) ditulis dengan jenis huruf Times New Roman)

ANGAGNOTGAGJPOPEaaMTssaaAAllA11JT4E2MLOAKAATL GBI ANAGNGGOGTOATAJPEJPEaMaMssaAaAllAA11T4T4LLOOKKALAGLBGI BI ANAGNGGOGOTTAAJJEPPEaMaMssaaAAllAA11T44TLLOOKKALAGLBGI BI

AAAAAAyyyyyyaaaaaattt (((ttt213((()))312CCC))) uuu kkkuuuCCCppp jjjuuueeelllkkkaaauuusss...ppp Jelas AAAAAAyyyyyyaaaaaattt ttt(((312((()))312)))CCC uuu kkkCCCuuuuuuppp kkkjjjeeeuuulllaaapppsss... jelas. AAAAAAyyyyyyaaaaaattt ttt(((312((()))312)))CCC uuu kkkuuuCCCppp uuujjjeeekkklllaaauuusss...ppp jelas.
Jelas jelas. jelas.
Jelas jelas. jelas.

10H8AK DAN KEWAJIBAN Pasal 15 JEMAAT LOKAL GBI Pasal 15 Pasal 15
ANGGOTA HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI HAK DAN KEWAJIBAN ANGRGanOcTanAgaJnEMTAATAATGLEROEKJAALGBGIB2I020

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 13 Pasal 15 Pasal 15
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT HAK DAN KEWAJIBAN HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA JEMAAT
ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI
LOKAL GBI
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) yang dimaksud dengan keadaan darurat Pasal 16
PERPINDAHAN
atau luar biasa adalah gembala jemaat ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI
yang meninggal secara mendadak Ayat (1) Cukup jelas.
atau dipecat dan gembala jemaat tidak Ayat (2) Cukup jelas.
mempunyai wakil.
BAB II
Pasal 14 Pasal 16 PEJABAT GBI
PERPINDAHAN ANGGOTA JEMAAT PERPINDAHAN BAGIAN UMUM
Ayat (1) Cukup Jelas ANGGOTA JEMAAT LOKAL GBI
Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 17
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. PEJABAT GBI
Ayat (2) Cukup jelas. Cukup jelas.

BAB II BAB II Pasal 18
PEJABAT GBI PEJABAT GBI PERSYARATAN UNTUK MENJADI

BAGIAN UMUM BAGIAN UMUM PEJABAT GBI
Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas.
Pasal 17
PEJABAT GEREJA BETHEL INDONESIA PEJABAT GBI 109
Cukup Jelas
Cukup jelas.
Pasal 16
PERSYARATAN UNTUK MENJADI PEJABAT Pasal 18
PERSYARATAN UNTUK MENJADI
GEREJA BETHEL INDONESIA
Ayat (1) Cukup Jelas PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Ayat (2) Yang dimaksud hidup kudus adalah Ayat (2) Yang dimaksud hidup kudus adalah Ayat (2) Yang dimaksud hidup kudus adalah
disamping uraian-urain ayat-ayat disamping uraian ayat-ayat Alkitab, juga disamping uraian ayat-ayat Alkitab, juga
Alkitab, juga meliputi: meliputi: meliputi:
a. Tidak terlibat tindak pidana a. Tidak terlibat tindak pidana. Huruf (a) Tidak terlibat tindak pidana.
b. Tidak melanggar Etika Kependetaan b. Tidak melanggar Etika Kependetaan Huruf (b) Tidak melanggar Etika
(Lihat Suplemen Etika Kependetaan) (lihat suplemen Etika Kependetaan). Kependetaan (lihat suplemen
Ayat (3) Cukup Jelas Etika Kependetaan).
Ayat (4) Yang dimaksud hidup kudus adalah Ayat (3) Cukup jelas.
disamping uraian-urain ayat-ayat Ayat (4) Yang dimaksud dengan mempunyai Ayat (3) Cukup jelas.
Alkitab, juga meliputi: Ayat (4) Yang dimaksud dengan mempunyai
a. Tidak pernah menceraikan dan kehidupan keluarga yang baik adalah
atau diceraikan oleh istri/suami. disamping uraian ayat-ayat Alkitab juga kehidupan keluarga yang baik adalah
b. Tidak pernah meninggalkan atau meliputi: disamping uraian ayat-ayat Alkitab juga
ditinggalkan istri/suami dalam a. Tidak pernah menceraikan dan atau meliputi:
waktu yang relative lama tanpa Huruf (a) Tidak pernah menceraikan
maksud yang jelas dan tanpa diceraikan oleh istri/suami.
persetujuan bersama. b. Tidak pernah meninggalkan atau dan atau diceraikan oleh
c. Tidak melakukan pelecehan seksual istri/suami.
dan perselingkuhan. ditinggalkan istri/suami dalam Huruf (b) Tidak pernah meninggalkan
d. Memiliki pasangan hidup yang waktu yang relatif lama tanpa atau ditinggalkan istri/suami
seiman. maksud yang jelas dan tanpa dalam waktu yang relatif
Ayat (5) Mengingat tingkat pendidikan sekolah- persetujuan bersama. lama tanpa maksud yang
sekolah umum di daerah-daerah tertentu c. Tidak melakukan pelecehan seksual, jelas dan tanpa persetujuan
tidak sama dengan daerah lainnya maka perselingkuhan dan melakukan bersama.
yang dimaksud dengan pendidikan pornoaksi. Huruf (c) Tidak melakukan pelecehan
yang cukup adalah disesuaikan dengan d. Memiliki pasangan hidup yang seksual, perselingkuhan dan
kondisi daerah masing-masing. seiman. melakukan pornoaksi.
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (5) Mengingat tingkat pendidikan sekolah Huruf (d) Memiliki pasangan hidup
umum di daerah-daerah tertentu tidak yang seiman.
sama dengan daerah lainnya maka yang Ayat (5) Mengingat tingkat pendidikan sekolah
dimaksud dengan pendidikan yang umum di daerah-daerah tertentu tidak
cukup adalah tingkat pendidikan yang sama dengan daerah lainnya maka yang
disesuaikan dengan kondisi daerah dimaksud dengan pendidikan yang cukup
masing-masing. adalah tingkat pendidikan yang disesuaikan
Ayat (6) Cukup jelas. dengan kondisi daerah masing-masing.
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Yang dimaksud dengan sehat jasmani
110 adalah sehat fisik; sedangkan sehat
mental adalah sehat emosi, intelektual,
sosial dan spiritual.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 17 Pasal 19 Pasal 19
PENGESAHAN DAN PELANTIKAN PENCALONAN, PENGESAHAN DAN PENCALONAN, PENGESAHAN DAN
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas PELANTIKAN PEJABAT GBI PELANTIKAN PEJABAT GBI
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (1) Yang dimaksud dengan anggota jemaat Ayat (1) Yang dimaksud dengan anggota jemaat
Ayat (5) Cukup Jelas adalah meliputi jemaat; dewasa, adalah meliputi jemaat; dewasa,
pemuda/remaja dan anak sebagaimana pemuda/remaja dan anak sebagaimana
Pasal 18 tersebut dalam Tata Tertib GBI Pasal 14 tersebut dalam Tata Tertib GBI Pasal 14
TUGAS sedangkan yang dimaksud dengan rasio sedangkan yang dimaksud dengan rasio
Ayat (1) Cukup Jelas perbandingan antara jumlah anggota perbandingan antara jumlah anggota
Ayat (2) Yangdimaksuddenganmengembangkan jemaat dengan jumlah pejabat adalah jemaat dengan jumlah pejabat adalah
jemaat adalah meningkatkan kualitas sebagai berikut: sebagai berikut:
dan kuantitas jemaat.
Ayat (3) Tugas khusus adalah menjadi pejabat 12 - 75 anggota jemaat: 1 orang pejabat 12 - 75 anggota jemaat: 1 orang pejabat
dalam organisasi kegerejaan yang tidak 76-300 anggota jemaat: maksimal 4 pejabat 76 - 300 anggota jemaat: maksimal 4 pejabat
bertentangan dengan Tata Gereja GBI. (kelipatan 75 orang)
(kelipatan 75 orang) 301 - 600 anggota jemaat: maksimal 6 pejabat
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 301 - 600 anggota jemaat: maksimal 6 pejabat (kelipatan 100 orang)
601 - 1000 anggota jemaat: maksimal 8 pejabat
(kelipatan 100 orang) (kelipatan 125 orang)
601 - 1000 anggota jemaat: maksimal 8 pejabat Di atas 1000 anggota jemaat: berlaku tambahan
1 orang pejabat untuk setiap kelipatan 200
(kelipatan 125 orang) anggota jemaat.
Di atas 1000 anggota jemaat: berlaku tambahan
Ayat (2) Cukup jelas.
1 orang pejabat untuk setiap kelipatan 200 Ayat (3) Cukup jelas.
anggota jemaat. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20
Ayat (4) Cukup jelas. TUGAS PEJABAT GBI
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (1) Pejabat GBI bertugas:
Pasal 20 Huruf (a) Cukup jelas.
TUGAS PEJABAT GBI Huruf (b) Yang dimaksud dengan me-

Ayat (1) Pejabat GBI bertugas: ngembangkan jemaat adalah
Huruf (a) Cukup jelas. meningkatkan kualitas dan
Huruf (b) Yang dimaksud dengan me- kuantitas jemaat.
ngembangkan jemaat adalah Huruf (c) Cukup jelas.
mening-katkan kualitas dan
kuantitas jemaat.
Huruf (c) Cukup jelas.

111

Ayat (4) Penginjil diberi surat tugas dengan syarat: Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
a. Gembala jemaat memberikan surat
tugas penginjilan kepada pelayan
jemaat yang memiliki karunia
penginjilan, kemudian dilaporkan
kepada BPD setempat dengan
tembusan kepada BPH.
b. Syarat pemberian surat tugas
penginjilan mengacu kepada syarat
pengangkatan pejabat.
c. Pembinaan para penginjil secara
nasional dapat dilakukan oleh
Departemen Pekabaran Injil dengan
terlebih dahulu berkoordinasi
dengan BPD dan gembala jemaat.
d. Setiap penginjil yang diutus oleh
Gembala Jemaat melakukan tugas
penginjilan ke daerah lain, harus
melapor kepada BPD dan BPW di
daerah yang bersangkutan.

Pasal 19 Pasal 21 Pasal 21
KEWAJIBAN PEJABAT KEWAJIBAN PEJABAT GBI KEWAJIBAN PEJABAT GBI

Ayat (1) Terhadap Jemaat Ayat (1) Terhadap jemaat: Ayat (1) Terhadap jemaat:
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf c. Cukup Jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas.
Huruf d. Cukup Jelas Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.
Huruf e. Terhisap adalah tercacat dan Huruf (e) Terhisab adalah tercatat dan Huruf (e) Terhisab adalah tercatat dan
berjemaat dalam satu jemaat berjemaat dalam satu jemaat berjemaat dalam satu jemaat
lokal GBI. lokal GBI. lokal GBI.

Ayat (2) Terhadap MD dan BPD Ayat (2) Terhadap MD/BPD GBI: Ayat (2) Terhadap MD/BPD GBI:
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf c. Cukup Jelas
Huruf d. Cukup Jelas Ayat (3) Terhadap BPP GBI: Ayat (3) Terhadap BPP GBI:
Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.

112 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Ayat (3) Terhadap BPH Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf a. Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas
Huruf c. Cukup Jelas

Pasal 20 Pasal 22 Pasal 22
LARANGAN JABATAN RANGKAP LARANGAN JABATAN RANGKAP LARANGAN JABATAN RANGKAP
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Dalam hal-hal bersifat khusus Ketua PEJABAT GBI PEJABAT GBI
Ayat (1) Cukup jelas.
Umum BPH dapat memberikan Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
dispensasi kepada gembala jemaat Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan hal-hal yang
untuk duduk sebagai anggota legislatif. Ayat (3) Yang dimaksud dengan hal-hal yang bersifat
Ayat (3) Cukup Jelas bersifat khusus adalah bahwa gembala
khusus adalah bahwa gembala jemaat atau jemaat atau pejabat struktural yang
pejabat struktural yang mencalonkan diri mencalonkan diri sebagai anggota
sebagai anggota legislatif yang memiliki legislatif yang memiliki kapasitas sebagai
kapasitas sebagai tokoh yang sangat tokoh yang sangat dibutuhkan di daerah
dibutuhkan di daerah yang bersangkutan yang bersangkutan atas rekomendasi
atas rekomendasi dari BPD GBI. dari BPD GBI.
BPP GBI dapat memberikan dispensasi BPP GBI dapat memberikan dispensasi
kepada gembala jemaat atau pejabat kepada gembala jemaat atau pejabat
struktural untuk dapat mencalonkan struktural untuk dapat mencalonkan diri
diri sebagai anggota legislatif dengan sebagai anggota legislatif dengan ketentuan:
ketentuan: a) Selama proses pencalonan tersebut
a) Selama proses pencalonan tersebut
sampai dengan diumumkannya hasil
sampai dengan diumumkannya hasil pemilihan maka yang bersangkutan
pemilihan maka yang bersangkutan wajib cuti dari jabatannya.
wajib cuti dari jabatannya. b) Apabila terpilih maka gembala jemaat
b) Apabila terpilih maka gembala jemaat atau pejabat struktural (BPP GBI,
atau pejabat struktural (BPP GBI, anggota MPL GBI, Ketua BPD GBI)
anggota MPL GBI, Ketua BPD GBI) tersebut wajib menyerahkan jabatan
tersebut wajib menyerahkan jabatan kepada penggantinya yang diatur
kepada penggantinya yang diatur melalui surat keputusan BPP GBI.
melalui surat keputusan BPP GBI. c) Bagi pejabat struktural (pengurus
c) Bagi pejabat struktural (pengurus BPD GBI) yang terpilih, penggantinya
BPD GBI) yang terpilih, penggantinya diatur melalui surat keputusan ketua
diatur melalui surat keputusan ketua BPD GBI.
BPD GBI.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 113

Pasal 21 Pasal 23 Pasal 23
BIAYA KEHIDUPAN BIAYA HIDUP PEJABAT GBI BIAYA HIDUP PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Lihat penjelasan Bab II Pasal 96 ayat 3. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Pengaturan untuk jaminan purnalayan Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Pengaturan untuk jaminan purnalayan Ayat (4) Pengaturan untuk jaminan purnalayan
kepada gembala jemaat dan atau
jandanya dan atau anak-anaknya yang kepada gembala jemaat dan atau jandanya kepada gembala jemaat dan atau
menjadi piatu, diatur sebagai berikut : dan atau anak-anaknya yang menjadi jandanya dan atau anak-anaknya yang
a. Jaminan purnalayan kepada gembala piatu, diatur sebagai berikut: menjadi piatu, diatur sebagai berikut:
a. Jaminan purnalayan kepada gembala a. Jaminanpurnalayankepadagembala
jemaat menggunakan acuan antara
40-60% dari persembahan kasih jemaat meng-gunakan acuan antara jemaat meng-gunakan acuan antara
yang rutin diterima 40-60% dari persembahan kasih 40-60% dari persembahan kasih
b. Jaminan purnalayan kepada janda yang rutin diterima. yang rutin diterima.
gembala jemaat menggunakan b. Jaminan purnalayan kepada janda b. Jaminan purnalayan kepada janda
acuan 40-60 % dari persembahan gembala jemaat menggunakan acuan gembala jemaat menggunakan
kasih rutin yang diterima oleh 40-60% dari persembahan kasih acuan 40-60% dari persembahan
suaminya dan tunjangan yang rutin yang diterima oleh suaminya kasih rutin yang diterima oleh
diberikan berakhir apabila janda dan tunjangan yang diberikan suaminya dan tunjangan yang
termaksud menikah lagi atau berakhir apabila janda termaksud diberikan berakhir apabila janda
meninggal dunia menikah lagi atau meninggal dunia. termaksud menikah lagi atau
c. Dalam hal gembala pendiri c. Dalam hal gembala pendiri menikah meninggal dunia.
menikah lagi karena istrinya lagi karena istrinya meninggal dunia c. Dalam hal gembala pendiri
meninggal dunia, apabila gembala jika gembala tersebut meninggal menikah lagi karena istrinya
tersebut meninggal dunia atau dunia atau cacat fisik/mental meninggal dunia jika gembala
cacat fisik / mental sehingga tidak sehingga tidak dapat menunaikan tersebut meninggal dunia atau
dapat menunaikan tugas pelayanan tugas pelayanan secara tetap maka cacat fisik/mental sehingga tidak
secara tetap, maka jemaat lokal jemaat lokal wajib memberikan dapat menunaikan tugas pelayanan
wajib memberikan tunjangan tunjangan kepada janda yang secara tetap maka jemaat lokal
kepada janda yang ditinggalkan ditinggalkan menggunakan acuan wajib memberikan tunjangan
menggunakan acuan 40-60 % 40-60% dari persembahan kasih yang kepada janda yang ditinggalkan
dari persembahan kasih yang rutin diterima oleh suaminya dan menggunakan acuan 40-60%
rutin diterima oleh suaminya dan berakhir apabila janda termaksud dari persembahan kasih yang
berakhir apabila janda termaksud menikah lagi atau meninggal dunia. rutin diterima oleh suaminya dan
menikah lagi atau meninggal dunia d. Jemaat lokal wajib memberikan berakhir apabila janda termaksud
d. Jemaat lokal wajib memberikan jaminan hidup kepada anak-anak menikah lagi atau meninggal dunia.

114 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

jaminan hidup kepada anak-anak kandung gembala jemaat yang d. Jemaat lokal wajib memberikan
kandung gembala jemaat yang menjadi yatim piatu dan belum jaminan hidup kepada anak-anak
menjadi yatim piatu dan belum berumur 25 (dua puluh lima) tahun kandung gembala jemaat yang
berumur 25 tahun, yang besarnya yang jumlah keseluruhannya 30- menjadi yatim piatu dan belum
secara menyeluruh 30-50 % dari 50% dari persembahan kasih yang berumur 25 (dua puluh lima) tahun
persembahan kasih yang rutin rutin diterima oleh orang tuanya dan yang jumlah keseluruhannya 30-
diterima oleh orangtuanya dan tunjangan tersebut akan berakhir 50% dari persembahan kasih yang
tunjangan tersbut akan berakhir apabila anak-anak termaksud rutin diterima oleh orang tuanya dan
apabila anak-anak termaksud menikah dan telah berumur lebih tunjangan tersebut akan berakhir
menikah dan telah berumur lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun. apabila anak-anak termaksud
dari 25 tahun e. Rumah pastori milik jemaat lokal menikah dan telah berumur lebih
e. Rumah pastori milik jemaat lokal yang digunakan oleh gembala yang dari 25 (dua puluh lima) tahun.
yang digunakan oleh gembala telah purnalayan tidak dapat diambil
yang telah purnalayan tidak dapat alih kecuali jemaat lokal tersebut e. Rumah pastori milik jemaat lokal
diambil alih kecuali jemaat lkasl menyediakan tempat tinggal yang digunakan oleh gembala
tersebut menyediakan tempat yang layak sebagai pengganti bagi yang telah purnalayan tidak dapat
tinggal yang layak sebagai pengganti gembala yang telah purnalayan dan diambil alih kecuali jemaat lokal
bagi gembala yang telah purnalayan keluarganya. tersebut menyediakan tempat
dan keluarganya. f. Hal-hal lain diluar pengaturan pada tinggal yang layak sebagai pengganti
f. Hal-hal lain diluar pengaturan pada butirediatasdapatdimusyawarahkan bagi gembala yang telah purnalayan
butirediatasdapatdimusyawarahkan secara kekeluargaan. dan keluarganya.
secara kekeluargaan Ayat (5) Besarnya santunan akan diatur dan
Ayat (4) Besarnya santunan akan diatur dan ditetapkan oleh BPP GBI melalui surat f. Hal-hal lain diluar pengaturan pada
ditetapkan oleh BPH melalui Surat keputusan. butirediatasdapatdimusyawarahkan
Keputusan (SK). secara kekeluargaan.

Ayat (5) Besarnya santunan akan diatur dan
ditetapkan oleh BPP GBI melalui surat
keputusan.

Pasal 22 Pasal 24 Pasal 24
PELAYANAN KEPENDETAAN PELAYANAN KEPENDETAAN GBI PELAYANAN KEPENDETAAN GBI

Ayat (1) Huruf a. Cukup Jelas Ayat (1) Bentuk pelayanan kependetaan GBI Ayat (1) Bentuk pelayanan kependetaan GBI
Huruf b. Cukup Jelas antara lain: antara lain:
Huruf c. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf a. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas.
Huruf e. Cukup Jelas Huruf (c) Cukup jelas Huruf c. Cukup jelas.
Huruf d. Cukup Jelas Huruf (d) Cukup jelas. Huruf d. Cukup jelas.
Huruf (e) Cukup jelas. Huruf e. Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 115

Huruf e. Cukup Jelas Huruf (f) Cukup jelas. Huruf f. Cukup jelas.
Huruf f. Cukup Jelas Huruf (g) Cukup jelas. Huruf g. Cukup jelas.
Hururf g. Cukup Jelas Huruf (h) Cukup jelas. Huruf h. Cukup jelas.
Huruf h. Cukup Jelas Huruf (i) Cukup jelas. Huruf i. Cukup jelas.
Huruf i. Cukup Jelas Huruf (j) Cukup jelas. Huruf j. Cukup jelas.
Huruf k.
Huruf j. Cukup Jelas Huruf (k) Cukup jelas.
Huruf k. Cukup Jelas Huruf (l) Cukup jelas. Cukup jelas.
Huruf l. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Huruf l. Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 23 Pasal 25 Pasal 25
MUTAS PEJABAT PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI PROSEDUR MUTASI PEJABAT GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas

Pasal 24 Pasal 26 Pasal 26
PENYELESAIAN PERSOALAN INTERN PENYELESAIAN PERSOALAN INTERN PENYELESAIAN PERSOALAN INTERN

Ayat (1) Yangmenyangkutmasalahpenatalayanan Ayat (1) Yang menyangkut masalah penatalayanan Ayat (1) Yang menyangkut masalah penatalayanan
gerejawi tidak termasuk tindak pidana, gerejawi tidak termasuk tindak pidana, gerejawi tidak termasuk tindak pidana,
sedangkan yang dimaksud dengan hakim sedangkan yang dimaksud dengan hakim sedangkan yang dimaksud dengan hakim
duniawi adalah melalui proses hukum duniawi adalah melalui proses hukum duniawi adalah melalui proses hukum
Negara. negara. negara.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

BAGIAN PENDETA BAGIAN PENDETA BAGIAN PENDETA

Pasal 25 Pasal 27 Pasal 27
SYARAT PENGANGKATAN SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI SYARAT PENGANGKATAN PENDETA GBI

Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi pendeta Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Pdm. Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Pdm.

116 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

muda selama 4 (empat) tahun tidak selama 4 (empat) tahun tidak otomatis selama 4 (empat) tahun tidak otomatis
otomatis naik jenjang kependetaannya naik jenjang kependetaannya jika tidak naik jenjang kependetaannya jika tidak
jika tidak memenuhi seluruh memenuhi seluruh persyaratan; ukuran memenuhi seluruh persyaratan; ukuran
persyaratan; ukuran besarnya sebuah jemaat besar diatur oleh BPP GBI; Sekolah jemaat besar diatur oleh BPP GBI;
jemaat diatur dalam juklak daerah. Tinggi Teologi yang dimaksud adalah Sekolah Tinggi Teologi yang dimaksud
Ayat (2) Perguruan Tinggi Theologia yang Sekolah Tinggi yang diakui oleh BPP GBI adalah Sekolah Tinggi yang diakui
dimaksud adalah Perguruan Tinggi dan akan diatur serta ditetapkan dalam oleh BPP GBI dan akan diatur serta
yang diakui oleh BPH dan akan diatur surat keputusan BPP GBI; pengusulan ditetapkan dalam surat keputusan BPP
serta ditetapkan dalam surat keputusan calon pendeta atas rekomendasi dari GBI; pengusulan calon pendeta atas
BPH. pendeta pembina. rekomendasi dari pendeta pembina.
Ayat (3) Cukup Jelas Yang dimaksud dengan Sekolah Tinggi Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Teologi di lingkungan GBI adalah Sekolah Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas Tinggi Teologi yang: Ayat (4) Cukup jelas.
1) Diselenggarakan oleh Sinode GBI Ayat (5) Cukup jelas.

atau jemaat lokal GBI dan yang
diketuai oleh pejabat GBI.
2) Terakreditasi Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN
PT).
3) Mendapat pengakuan Asosiasi
Pendidikan Bethel (APB).
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 26 Pasal 28 Pasal 28
PROSEDUR PENCALONAN DAN PROSEDUR PENCALONAN DAN PROSEDUR PENCALONAN DAN

PELANTIKAN PELANTIKAN PENDETA GBI PELANTIKAN PENDETA GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.

117

Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup Jelas

Pasal 27 Pasal 29 Pasal 29
PELAYANAN PENDETA PELAYANAN PENDETA GBI PELAYANAN PENDETA GBI
Cukup jelas.
Cukup Jelas Cukup jelas.
Pasal 30
Pasal 28 Pasal 30 PENDETA PEMBINA
PENDETA PEMBINA PENDETA PEMBINA Ayat (1) Surat keputusan BPD GBI mengenai
pelaksanaan pembinaan oleh seorang
Ayat (1) Seorang pejabat yang dibina harus Ayat (1) Surat keputusan BPD GBI mengenai pendeta pembina hanya berlaku untuk
mempunyai waktu yang cukup untuk pelaksanaan pembinaan oleh seorang 1 (satu) orang pejabat GBI.
mengikuti proses pembinaan secara pendeta pembina hanya berlaku untuk 1 Ayat (2) Klasifikasi pendeta pembina:
terus menerus yang dilakukan oleh (satu) orang pejabat GBI. Huruf (a) Cukup jelas.
pendeta Pembina. Huruf (b) Cukup jelas.
Ayat (2) Ayat (2) Klasifikasi pendeta pembina: Ayat (3) Syarat pendeta pembina:
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf b. Satu Surat Keputusan BPD Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
mengenai pelaksanaan Huruf (c) Cukup jelas.
pembinaan oleh seorang Ayat (3) Syarat pendeta pembina: Huruf (d) Cukup jelas.
pendeta pembina, hanya Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (e) Cukup jelas.
berlaku untuk satu pejabat Huruf (b) Cukup jelas. Ayat (4) Tugas pendeta pembina meliputi:
binaan. Huruf (c) Cukup jelas Huruf (a) Cukup jelas.
Ayat (3) Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf a. Cukup jelas Huruf (e) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
Huruf b. Cukup jelas Huruf (d) Cukup jelas.
Huruf c. Cukup jelas Ayat (4) Tugas pendeta pembina meliputi: Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Ayat (6) Petunjuk pelaksanaan pembinaan pejabat
Ayat (5) Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. GBI (Pdm./Pdp.) terlampir pada Suplemen
Ayat (6) Cukup Jelas Huruf (c) Cukup jelas VI.
Ayat (7) Cukup Jelas Huruf (d) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Petunjuk pelaksanaan pembinaan pejabat

GBI (Pdm./Pdp.) terlampir pada suplemen
VI.
Ayat (7) Cukup jelas.

118 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 29
AKHIR MASA PELAYANAN
Penilaian terhadap ketidakmampuan gembala
dalam melaksanakan pelayanannya yang tidak
berdayaguna (pikun) adalah berdasarkan laporan
pengurus jemaat kepada BPD, kemudian BPD
melakukan penelitian serta melaporkan kepada
BPH yang akan menimbang dan memutuskan
melalui surat keputusan.
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas

BAGIAN PENDETA MUDA BAGIAN PENDETA MADYA BAGIAN PENDETA MADYA
Pasal 30 Pasal 31
Pasal 31
SYARAT PENGANGKATAN SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA SYARAT PENGANGKATAN PENDETA MADYA
Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Pdp.
Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Ayat (1) Bagi pejabat yang telah menjadi Pdp.
selama 4 (empat) tahun tidak secara selama 4 (empat) tahun tidak secara
pendeta pembantu selama 4 (empat) otomatis naik jenjang kependetaannya otomatis naik jenjang kependetaannya
tahun tidak otomatis naik jenjang jika tidak memenuhi seluruh persyaratan; jika tidak memenuhi seluruh persyaratan;
kependetaannya jika tidak memenuhi standar ukuran tentang besar kecilnya standar ukuran tentang besar kecilnya
seluruh persyaratan. suatu jemaat, ditentukan oleh BPP GBI. suatu jemaat, ditentukan oleh BPP GBI.
Kriteria jemaat besar ditentukan Ayat (2) Sesuai Tata Tertib GBI Pasal 27 ayat 2.
berdasarkan juklak daerah yang Ayat (2) Sesuai Tata Tertib GBI Pasal 27 ayat 2. Sekolah Tinggi Teologi yang dimaksud
diputuskan oleh sidang MD dan Ayat (3) Pengusulan dosen tetap sebagai pejabat adalah Sekolah Tinggi yang diakui
disahkan oleh sidang MPL. oleh BPP GBI dan akan diatur serta
Ayat (2) Cukup Jelas GBI harus mengikuti ketentuan Tata ditetapkan dalam surat keputusan BPP
Ayat (3) Perguruan tinggi theologia yang Tertib GBI Pasal 32 tentang prosedur GBI. Yang dimaksud dengan Sekolah
dimaksud adalah perguruan tinggi yang pencalonan dan pelantikan Pdm. Tinggi Teologi di lingkungan GBI adalah
diakui oleh BPH dan akan diatur serta Ayat (4) Cukup jelas. Sekolah Tinggi Teologi yang:
ditetapkan dalam surat keputusan BPH; Ayat (5) Cukup jelas. 1) Diselenggarakan oleh Sinode GBI
sedangkan bagi calon yang berasal dari Ayat (6) Cukup jelas.
Perguruan Tinggi Theologia di luar Ayat (7) Cukup jelas. atau jemaat lokal GBI dan yang
GBI, kepejabatannya harus dimulai dari Ayat (8) Cukup jelas. diketuai oleh pejabat GBI.
2) Terakreditasi Badan Akreditasi Nasional
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020
119

Pdp., dan diharuskan mengikuti semua Perguruan Tinggi (BAN PT).
materi ujian. 3) Mendapat pengakuan Asosiasi
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas Pendidikan Bethel (APB).
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (3) Pengusulan dosen tetap sebagai pejabat

Pasal 31 Pasal 32 GBI harus mengikuti ketentuan Tata
PROSEDUR PENCALONAN DAN PROSEDUR PENCALONAN DAN Tertib GBI Pasal 32 tentang prosedur
PELANTIKAN PENDETA MADYA pencalonan dan pelantikan Pdm.
PELANTIKAN Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Pasal 32
Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup jelas. PROSEDUR PENCALONAN DAN
PELANTIKAN PENDETA MADYA
Pasal 32 Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas.
PELAYANAN PENDETA MUDA PELAYANAN PENDETA MADYA Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
BAGIAN PENDETA PEMBANTU Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 33 BAGIAN PENDETA PRATAMA Ayat (7) Cukup jelas.
SYARAT PENGANGKATAN
Ayat (1) Cukup Jelas Pasal 34 Pasal 33
SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA PELAYANAN PENDETA MADYA
120 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

BAGIAN PENDETA PRATAMA
Pasal 34

SYARAT PENGANGKATAN PENDETA PRATAMA
Ayat (1) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Ayat (2) Sekolah Alkitab di luar lingkungan GBI, Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
diwajibkan mengikuti semua materi ujian. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas
Ayat (6) Cukup Jelas

Pasal 34 Pasal 35 Pasal 35
PROSEDUR PENCALONAN DAN PROSEDUR PENCALONAN DAN PROSEDUR PENCALONAN DAN
PELANTIKAN PENDETA PRATAMA PELANTIKAN PENDETA PRATAMA
PELANTIKAN Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 36
Pasal 35 Pasal 36 PELAYANAN PENDETA PRATAMA
PELAYANAN PENDETA PEMBANTU PELAYANAN PENDETA PRATAMA Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.

BAB III BAB III BAB III
SIDANG SINODE SINODE GBI SINODE GBI

Pasal 36 Pasal 37 Pasal 37
SINODE PENGERTIAN SINODE GBI PENGERTIAN SINODE GBI

Cukup Jelas Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 37 Pasal 38 Pasal 38
TUGAS DAN WEWENANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SINODE GBI TUGAS POKOK DAN FUNGSI SINODE GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Setelah Ketua Umum BPP GBI dilantik Ayat (1) Yang dimaksud dengan Pertemuan Raya

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 121

Ayat (2) Cukup Jelas oleh MK Sinode, Ketua Umum BPP GBI para pendeta dan gembala jemaat GBI
Ayat (3) Cukup Jelas melantiuk ketua-ketua BPD GBI dan atau adalah berkumpulnya para pendeta dan
Ayat (4) Cukup Jelas ketua BPLN GBI. gembala jemaat GBI dalam suatu kegiatan
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. 4 tahunan GBI.
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. a. Yang dimaksud dengan Pembinaan
Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. rohani adalah kegiatan untuk
Ayat (9) Cukup Jelas meningkatkanimandanketerampilan
peserta dalam pelayanan melalui
seminar-seminar, kebaktian
kebangunan rohani, dan lain-lain.
b. Sudah jelas
Ayat (2) Yang dimaksud dengan Sidang
Perwakilan Pendeta GBI adalah sidang
yang anggota-anggotanya dipilih dalam
Sidang MD sebagai perwakilan pendeta
yang mendapat surat mandat (kredensial)
untuk memilih Ketua Umum BPP GBI
dan mengesahkan laporan pertanggung-
jawaban BPP GBI, program-program,
kebijakan umum, penggabungan dan
Tata Gereja yang telah disetujui oleh
sidang MPL GBI. Yang dimaksud
dengan surat mandat atau kredensial
adalah surat yang diterbitkan oleh BPD
GBI yang menerangkan bahwa seorang
pendeta mempunyai hak untuk memilih
Ketua Umum BPP GBI.

Pasal 38 Pasal 39 Pasal 39
PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN SINODE GBI PENYELENGGARAAN SINODE GBI
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Bagi yang tidak menghadiri Sinode akan
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Bagi yang tidak menghadiri Sinode akan
Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan darurat dikenakan sanksi disiplin. dikenakan sanksi disiplin.
adalah suatu situasi yang menyebabkan Ayat (2) Cukup jelas.
rencana penyelenggaraan sinode menjadi Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan darurat
Ayat (3) Yang dimaksud dengan keadaan darurat
122 adalah suatu situasi yang menyebabkan
adalah suatu situasi yang menyebabkan
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

terhambat misalnya terjadi pergolakn rencana penyelenggaraan Sinode GBI rencana penyelenggaraan Sinode GBI
politik, kerusuhan yang berskala nasional menjadi terhambat misalnya terjadi menjadi terhambat misalnya terjadi
atau bencana alam. pergolakan politik, kerusuhan yang pergolakan politik, kerusuhan yang
Ayat (4) Cukup Jelas berskala nasional atau bencana alam. berskala nasional atau bencana alam.
Ayat (5) Yang dimaksud dengan biaya sinode Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
ditanggung oleh seluruh pejabat Ayat (5) Yang dimaksud dengan biaya Sinode Ayat (5) Yang dimaksud dengan biaya Sinode
adalah bahwa setiap peserta sidang GBI ditanggung oleh seluruh pejabat GBI ditanggung oleh seluruh pejabat
sinode dikenakan biaya tertentu untuk GBI adalah bahwa setiap peserta Sinode GBI adalah bahwa setiap peserta Sinode
keperluan penyelenggaraan sidang GBI dikenakan biaya tertentu untuk GBI dikenakan biaya tertentu untuk
sinode yang besarnya ditentukan oleh keperluan penyelenggaraan Sinode GBI keperluan penyelenggaraan Sinode GBI
panitia sidang sinode. yang besarnya ditentukan oleh panitia yang besarnya ditentukan oleh panitia
Yang dimaksud dengan jemaat Gereja Bethel Sinode GBI. Sinode GBI.
Indonesia adalah jemaat lokal GBI yang harus Yang dimaksud dengan jemaat lokal GBI adalah Yang dimaksud dengan jemaat lokal GBI adalah
memberikan persembahan menurut kemampuan jemaat lokal GBI yang harus memberikan jemaat lokal GBI yang harus memberikan
masing-masing. persembahan menurut kemampuan masing- persembahan menurut kemampuan masing-
masing. masing.

Pasal 39 Pasal 40 Pasal 40
PESERTA PESERTA SINODE GBI PESERTA SINODE GBI

Ayat (1) Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Huruf (a) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup Jelas Ayat (3) Peninjau Ayat (3) Peninjau
Huruf (c) Cukup Jelas
Huruf (d) Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (e) Peninjau tidak mempunyai Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
hak bicara, hak suara maupun
hak dipilih dan hanya dapat
berbicara atas persetujuan
pimpinan sidang.

Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 123

Pasal 40 Pasal 41
KUORUM DAN CARA PENGAMBILAN KUORUM DAN CARA PENGAMBILAN

KEPUTUSAN KEPUTUSAN

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Ayat (3) Yang dinyatakan sebagai pemenang dalam

keputusan yang diambil berdasarkan keputusan yang diambil berdasarkan
pemungutan suara (voting) adalah orang/ pemungutan suara (voting) adalah orang/
kelompok yang mendapat suara lebih kelompok yang mendapat suara lebih
besar dari orang/ kelompok lainnya (suara besar dari orang/ kelompok lainnya
mayoritas biasa/simple majority). (suara mayoritas biasa/simple majority).

BAB IV BAB V BAB IV
MAJELIS PEKERJA LENGKAP MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI

Pasal 41 Pasal 45 Pasal 42
PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI PENGERTIAN MAJELIS PEKERJA LENGKAP GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan MPL sebagai Ayat (1) Yang dimaksud dengan MPL GBI Ayat (1) Yang dimaksud dengan MPL GBI
perwakilan dari seluruh pendeta adalah sebagai perwakilan pejabat adalah bahwa sebagai perwakilan pejabat adalah
bahwa keberadaan MPL yang terdiri dari keanggotaan MPL GBI yang terdiri dari bahwa keanggotaan MPL GBI yang
pejabat-pejabat GBI, merupakan wakil pejabat-pejabat GBI yang berstatus terdiri dari pejabat-pejabat GBI yang
dari seluruh pejabat GBI; mengingat Pendeta, baik yang dipilih melalui Sidang berstatus Pendeta, baik yang dipilih
bahwa untuk menjadi anggota MPL, MD GBI maupun yang ex officio (MP, BPP melalui Sidang MD GBI maupun yang
dilakukan berdasarkan pemilihan di dan Ketua-Ketua BPD GBI) merupakan ex officio (MP, BPP dan Ketua-Ketua
daerah masing-masing. wakil yang sah dari seluruh pejabat GBI. BPD GBI) merupakan wakil yang sah
dari seluruh pejabat GBI.
Yang dimaksud dengan menilai dan Ayat (2) Anggota MPL GBI terdiri dari:
menerima pertanggung-jawaban BPH Huruf (a) Cukup jelas. Ayat (2) Anggota MPL GBI terdiri dari:
GBI adalah dalam pengertian untuk Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
memberi arahan dan masukan-masukan Huruf (c) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
kepada BPH GBI demi terlaksananya Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
keputusan sinode sehingga dapat Huruf (d) Cukup jelas.
dipertanggung-jawabkan dengan baik
dalam sidang sinode berikutnya.

Ayat(2) Cukup Jelas

124 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 42 Pasal 46 Pasal 43
PERSYARATAN ANGGOTA PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI PERSYARATAN ANGGOTA MPL GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam Ayat (5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam
Ayat (6) Dalam hal jumlah pendeta pada satu daerah
hal: hal:
kurang dari 100 (seratus) orang maka Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
daerah tersebut memilih seorang anggota Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
MPL sehingga, di daerah termaksud yang Huruf (c) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
menjadi anggota MPL adalah ketua BPD Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.
dan seorang wakil daerah. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) a bahwa Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
anggota MPL yang dipilih di BPD GBI Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
adalah menjadi Penasehat bagi BPD
GBI tersebut, maka apabila terjadi
perangkapan jabatan oleh anggota MPL
yang dipilih dalam Sidang MD sebagai
pengurus BPD GBI; maka hal ini
bertentangan dengan logika organisasi,
karena dapat menimbulkan “conflict of
interest” dalam diri yang bersangkutan.
Ayat (8) Cukup Jelas

Pasal 47 Pasal 44
PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA MPL GBI

Ayat (1) Setiap BPD GBI mempunyai perwakilan Ayat (1) Setiap BPD GBI mempunyai perwakilan
pejabat di MPL GBI yang ditentukan pejabat di MPL GBI yang ditentukan
berdasarkan rasio perbandingan jumlah berdasarkan rasio perbandingan jumlah
pendeta di daerahnya dengan ketentuan pendeta di daerahnya dengan ketentuan
sebagai berikut: sebagai berikut:
Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 125

Huruf (c) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
Huruf c.1. Cukup jelas. Huruf c.1. Cukup jelas.
Huruf c.2. Cukup jelas. Huruf c.2. Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup Jelas
Ayat (3) Nama-nama calon anggota MPL GBI Ayat (3) Nama-nama calon anggota MPL GBI

yang diusulkan kepada BPP GBI adalah yang diusulkan kepada BPP GBI adalah
hasil keputusan rapat lengkap BPD GBI. hasil keputusan rapat lengkap BPD GBI.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 43 Pasal 48 Pasal 45
MASA JABATAN MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI MASA JABATAN ANGGOTA MPL GBI

Cukup Jelas Cukup jelas. Cukup jelas.

Pasal 44 Pasal 49 Pasal 46
PERSIDANGAN PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI PENYELENGARAAN SIDANG MPL GBI

Ayat (1) Yang dimaksud dengan hal yang sangat Ayat (1) Yang dimaksud dengan hal yang sangat Ayat (1) Yang dimaksud dengan hal yang sangat
mendesak adalah suatu persoalan yang mendesak adalah suatu persoalan yang mendesak adalah suatu persoalan yang
bersifat kritis dan berdampak nasional bersifat kritis dan berdampak nasional bersifat kritis dan berdampak nasional
serta harus segera diputuskan. serta harus segera diputuskan. serta harus segera diputuskan.

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Yang dinyatakan sebagai pemenang dalam Ayat (4) Cukup jelas.

keputusan yang diambil berdasarkan
pemungutan suara (voting) adalah orang/
kelompok yang mendapat suara lebih
besar dari orang/kelompok lainnya (suara
mayoritas biasa/simple majority).

Pasal 45 Pasal 50 Pasal 47
TUGAS DAN WEWENANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI SIDANG MPL GBI TUGAS POKOK DAN FUNGSI SIDANG MPL GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan perubahan

126 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. atas keputusan-keputusan MPL adalah
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. menyangkut ketentuan yang tidak
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. lagi relevan. Usul perubahan harus
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. didukung oleh sekurang-kurangnya
Ayat (7) Cukup jelas. 24 (dua puluh empat) orang anggota
Pasal 46 Ayat (8) Cukup jelas. MPL, dan disampaikan kepada BPH
KEWAJIBAN ANGGOTA Ayat (9) Cukup jelas. GBI selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (10) Yang dimaksud dengan anggota MPL sebelum pelaksanaan sidang MPL.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas GBI Pergantian Antar Waktu (PAW) Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas adalah anggota MPL GBI yang dipilih Ayat (5) Cukup jelas.
untuk menggantikan anggota MPL GBI Ayat (6) Cukup jelas.
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 yang berhalangan tetap. Ayat (7) Yang dimaksud dengan anggota MPL
Ayat (11) Cukup jelas. GBI Pergantian Antar Waktu (PAW)
adalah anggota MPL GBI yang dipilih
untuk menggantikan anggota MPL GBI
yang berhalangan tetap.
Ayat (8) Cukup jelas.

Pasal 48
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

DALAM SIDANG MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Cukup jelas

Pasal 51 Pasal 49
KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI KEWAJIBAN ANGGOTA MPL GBI

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

127

Pasal 47 Pasal 52 Pasal 50
KEKOSONGAN KEANGGOTAAN KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI KEKOSONGAN KEANGGOTAAN MPL GBI
Cukup Jelas Cukup jelas.
Cukup jelas.
BAB V
PERWAKILAN PENDETA

Pasal 51
PENGERTIAN PERWAKILAN PENDETA GBI
Cukup jelas.

Pasal 52
PERSYARATAN ANGGOTA PERWAKILAN

PENDETA GBI
Anggota PERPEN GBI yang boleh dipilih oleh
Sidang MD GBI adalah:
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam

hal:
Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf (c) Cukup jelas
Huruf (d) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas.

128 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

BAB V BAB IV Pasal 53
MAJELIS PERTIMBANGAN MAJELIS PEMBINA GBI PROSEDUR PEMILIHAN ANGGOTA

Pasal 48 Pasal 41 PERWAKILAN PENDETA GBI
PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020
Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf (c) Cukup jelas

Huruf c.1. Cukup jelas.
Huruf c.2. Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 54
TUGAS POKOK DAN FUNGSI ANGGOTA
PERWAKILAN PENDETA GBI
Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 55
MASA JABATAN ANGGOTA PERWAKILAN
PENDETA GBI
Cukup jelas.

BAB V
MAJELIS PEMBINA GBI

Pasal 56
PENGERTIAN MAJELIS PEMBINA GBI
Ayat (1) Cukup jelas.

129

Ayat (2) Yang dimaksud dengan sesepuh GBI Ayat (2) Setiap anggota MPL GBI menuliskan Ayat (2) Setiap anggota MPL GBI menuliskan
yang dapat diangkat menjadi anggota nama-nama anggota MP GBI yang dipilih nama-nama anggota MP GBI yang
MP adalah pendeta yang pernah aktif sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan. dipilih sesuai dengan jumlah yang
dalam kepemimpinan GBI secara dibutuhkan.
nasional dan masih berpotensi untuk Ayat (3) Cukup jelas.
mengembangkan GBI. Ayat (3) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 49 Pasal 42 Pasal 57
PERSYARATAN ANGGOTA PERSYARATAN PERSYARATAN ANGGOTA
ANGGOTA MAJELIS PEMBINA GBI
MAJELIS PEMBINA GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Yang dimaksud sebagai pendeta dan Ayat (1) Yang dimaksud sebagai pendeta
Ayat (2) Cukup Jelas gembala jemaat GBI sekurang-kurangnya dan gembala jemaat GBI sekurang-
Ayat (3) Cukup Jelas selama 20 (dua puluh) tahun adalah kurangnya selama 20 (dua puluh) tahun
Ayat (4) Cukup Jelas minimum 20 (dua puluh) tahun sebagai adalah minimum 20 (dua puluh) tahun
pendeta GBI dan minimum 20 (dua puluh) sebagai pendeta GBI dan minimum
tahun sebagai gembala jemaat GBI. 20 (dua puluh) tahun sebagai gembala
jemaat GBI.
Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam
hal:
Huruf (a) Cukup jelas. hal:
Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (c) Cukup jelas Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas.

130 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 50 Pasal 43 Pasal 58
PIMPINAN KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI KEPENGURUSAN MAJELIS PEMBINA GBI

Cukup Jelas Ayat (1) Susunan pengurus MP GBI terdiri dari: Ayat (1) Susunan pengurus MP GBI terdiri dari:
Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf (c) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas.
Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 51 Pasal 44 Pasal 59
HAK DAN WEWENANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

MAJELIS PEMBINA GBI MAJELIS PEMBINA GBI

Ayat (1) Huruf a. Cukup Jelas Ayat (1) Memberi pembinaan dan pengarahan Ayat (1) Memberi pembinaan dan pengarahan
kepada GBI dalam hal: kepada GBI dalam hal:
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf c. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf d. Yang dimaksud pernyataan Huruf (c) Cukup jelas Huruf (c) Cukup jelas.
resmi tentang suatu Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.
pertimbangan adalah Huruf (e) Cukup jelas. Huruf (e) Cukup jelas.
pernyataan tertulis yang
dibuat dan ditandatangani Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
oleh semua anggota MP Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Huruf e. Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Membentuk Dewan Kode Etik Ayat (7) Membentuk Dewan Kode Etik

Kependetaan GBI yang khusus membuat Kependetaan GBI yang khusus membuat
penelaahan etik terhadap pejabat GBI penelaahan etik terhadap pejabat GBI
yang diduga melakukan pelanggaran yang diduga melakukan pelanggaran
kode etik: kode etik:
Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Anggota Dewan Kode Etik Huruf b. Anggota Dewan Kode Etik

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 131

Ke-pendetaan GBI adalah Ke-pendetaan GBI adalah
pendeta senior GBI, tenaga pendeta senior GBI, tenaga
ahli yang dipilih oleh MP ahli yang dipilih oleh MP
GBI berdasarkan Standard GBI berdasarkan Standard
Operating Procedure (SOP). Operating Procedure (SOP).
Huruf (c) Cukup jelas Huruf c. Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.

BAB VI BAB VI BAB VI
BADAN PEKERJA HARIAN BADAN PENGURUS PUSAT GBI BADAN PENGURUS PUSAT GBI

Pasal 52 Pasal 53 Pasal 60
PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI PENGERTIAN DAN SUSUNAN PENGURUS BPP GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Ayat (2) BPP GBI terdiri dari: Ayat (2) BPP GBI terdiri dari:
Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Ayat (3) Pengurus inti BPP GBI terdiri dari:
Ayat (3) Ayat (3) Pengurus inti BPP GBI terdiri dari: Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas.
Huruf c. Cukup Jelas Huruf (c) Cukup Jelas Ayat (4) Pengurus lengkap BPP GBI terdiri dari:
Ayat (4) Ayat (4) Pengurus lengkap BPP GBI terdiri dari: Huruf a. Cukup jelas.
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf b. Cukup jelas.
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf c. Cukup jelas.
Huruf c. Cukup Jelas Huruf (c) Cukup Jelas Huruf d. Departemen Wanita
Huruf d. Departemen Wanita Bethel Huruf (d) Departemen Wanita Bethel Bethel Indonesia (WBI)
dan Departemen Pemuda
Indonesia (WBI) dan Depar- Indonesia (WBI) dan Anak (DPA) adalah
temen Pemuda Anak (DPA) Departemen Pemuda Anak merupakan departemen
adalah merupakan depar- (DPA) adalah merupakan yang melekat dalam
temen yang melekat dalam departemen yang melekat struktur kepengurusan BPP
struktur kepengurusan BPH dalam struktur kepengurusan GBI sehingga tidak dapat
GBI, sehingga tidak dapat BPP GBI sehingga tidak dapat dihilangkan dari struktur
dihilangkan dari struktur dihilangkan dari struktur pengurus BPP GBI.
kepengurusan BPH GBI. pengurus BPP GBI.

132 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 53 Pasal 54 Pasal 61
TEMPAT KEDUDUKAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
Cukup Jelas
PENGURUS BPP GBI PENGURUS BPP GBI
Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas.
TEMPAT KEDUDUKAN Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Proses pemilihan bakal calon serta
Cukup Jelas Ayat (2) Proses pemilihan bakal calon serta
penetapan calon Ketua Departemen
Pasal 54 penetapan calon Ketua Departemen WBI dan DPA diatur dalam Tata Kerja
TUGAS DAN WEWENANG WBI dan DPA diatur dalam Tata Kerja Departemen yang bersangkutan.
Ayat (1) Cukup Jelas Departemen yang bersangkutan.
Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 62
Ayat (3) Cukup Jelas Pasal 55 TEMPAT KEDUDUKAN BPP GBI
Ayat (4) Bentuk Kepala Surat BPH dan TEMPAT KEDUDUKAN BPP GBI Cukup jelas.
Departemen adalah sebagai berikut:
Contoh Kepala Surat BPH GBI Cukup jelas. Pasal 63
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI
BADAN PEKERJA HARIAN Pasal 56 Ayat (1) Cukup jelas.
GEREJA BETHEL INDONESIA TUGAS POKOK DAN FUNGSI BPP GBI Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama RI No.41 Th 1972 dan Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 222 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989 Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Jl. Jend. A. Yani Kav. 65 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Telp. 021-42803664, 4206330; Fax.021. 42803786 Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (9) Mengelola milik umum GBI meliputi:
Contoh Kepala Surat Departemen Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas. a. Inventaris dan aset.
DEPARTEMEN PELAYANAN MASYARAKAT Ayat (9) Mengelola milik umum GBI meliputi: b. Pengurusan dokumen kepemilikan
BADAN PEKERJA HARIAN
a. Inventaris dan aset. dan menyimpannya.
GEREJA BETHEL INDONESIA b. Pengurusan dokumen kepemilikan c. Pengaturan dan Pemanfaatan sesuai

Badan Hukum Gereja: SK Dirjen Bimas Kristen/Protestan Departemen Agama RI No.41 Th 1972 dan dan menyimpannya. dengan fungsinya.
Dirjen Bimas (Kristen) Protestan Departemen Agama RI No. 222 Tahun 1989 Tgl. 25 Nopember 1989 c. Pengaturan dan Pemanfaatan sesuai d. Pengawasan dan pemeliharaan.
e. Serah terima.
Jl. Jend. A. Yani Kav. 65 Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat 10510 dengan fungsinya. Ayat (10) Cukup jelas.
Telp. 021-42803664, 4206330; Fax.021. 42803786 d. Pengawasan dan pemeliharaan. Ayat (11) Cukup jelas.
e. Serah terima.
Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup jelas. 133
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (11) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (14) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas.
Ayat (10) Mengelola milik umum GBI meliputi: Ayat (15) Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas.
Ayat (16) Tugas advokasi dilaksanakan oleh komisi Ayat (16) Tugas advokasi dilaksanakan oleh
a. Menginventarisasi.
b. Mengurus dokumen kepemilikan yang dibentuk oleh BPP GBI. komisi yang dibentuk oleh BPP GBI.
Ayat (17) Penerbitan surat keputusan BPP GBI Ayat (17) Penerbitan surat keputusan BPP GBI
dan menyimpannya.
c. Mengatur pemanfaatan sesuai tentang pengikatan perjanjian dan atau tentang pengikatan perjanjian dan atau
melakukan perjanjian dengan lembaga melakukan perjanjian dengan lembaga
dengan fungsinya. keuangan untuk pengadaan milik umum keuangan untuk pengadaan milik
d. Mengawasi pemeliharaan. GBI diputuskan melalui rapat pengurus umum GBI diputuskan melalui rapat
e. Melakukan serah terima kepada inti BPP GBI. pengurus inti BPP GBI.

pengurus berikutnya.
f. Hal-hal yang berhubungan dengan

pengelolaan kepemilikan.
Ayat (11) Cukup Jelas
Ayat (12) Penerbitan Surat Keputusan BPH

tentang pengikatan perjanjian dan atau
melakukan perjanjian dengan lembaga
keuangan untuk pengadaan milik
umum GBI diputuskan melalui rapat
pengurus inti BPH.
Ayat (13) Cukup Jelas
Ayat (14) Cukup Jelas
Ayat (15) Cukup Jelas
Ayat (16) Cukup Jelas

Pasal 55 Pasal 57 Pasal 64
RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Ayat (1)
BPP GBI BPP GBI
Huruf a. Yang dimaksud dengan Ayat (1) BPP GBI memiliki beberapa bentuk
pengurus inti BPH adalah Ayat (1) BPP GBI memiliki beberapa bentuk rapat yaitu:
ketua umum, ketua-ketua, Huruf (a) Terhadap hal-hal yang bersifat rapat yaitu:
sekretaris umum, sekretaris- khusus, rapat pengurus Huruf (a) Terhadaphal-halyangbersifat
sekretaris, bendahara umum, inti dapat mengundang
bendahara-bendahara MP GBI dan tenaga khusus, rapat pengurus
ahli untuk didengarkan inti dapat mengundang
134 MP GBI dan tenaga

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Huruf b. Yang dimaksud pengurus pertimbangannya. ahli untuk didengarkan
lengkap BPH adalah Huruf (b) Cukup jelas. pertimbangannya.
ketua umum, ketua-ketua, Huruf (c) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
sekretaris umum, sekretaris- Huruf (d) Jika dianggap perlu BPP GBI Huruf (c) Cukup jelas.
sekretaris, bendahara umum, Huruf (d) Jika dianggap perlu BPP GBI
bendahara-bendahara dan dapat mengundang ketua dapat mengundang ketua
ketua-ketua departemen. biro di BPP GBI dan ketua biro di BPP GBI dan ketua
bidang di BPD GBI. bidang di BPD GBI.
Huruf c. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas

Pasal 56 Pasal 58 Pasal 65
PERWAKILAN HUKUM PERWALIAN HUKUM BPP GBI PERWALIAN HUKUM BPP GBI
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas.

Pasal 57 Pasal 59 Pasal 66
PERSYARATAN KETUA UMUM PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI PERSYARATAN KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (3) Surat keterangan dokter dari rumah sakit Ayat (3) Surat keterangan dokter dari rumah
Ayat (4) Cukup Jelas
Ayat (5) Cukup Jelas yang ditetapkan oleh BPP GBI. sakit yang ditetapkan oleh BPP GBI.
Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (4) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam Ayat (4) Loyal kepada GBI yang dinyatakan dalam
Ayat (7) Cukup Jelas
Ayat (8) Cukup Jelas hal: hal:
Ayat (9) Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 Huruf (c) Cukup Jelas Huruf (c) Cukup jelas.
Huruf (d. Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.

135

Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.
Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.

Pasal 58 Pasal 60 Pasal 67
PROSES PEMILIHAN KETUA UMUM PROSEDUR PEMILIHAN PROSEDUR PEMILIHAN
Ayat (1) Cukup Jelas KETUA UMUM BPP GBI KETUA UMUM BPP GBI

Huruf a. Cukup Jelas Ayat (1) Mekanisme pengusulan bakal calon Ayat (1) Mekanisme pengusulan bakal calon
Huruf b. Cukup Jelas Ketua Umum BPP GBI akan diatur dalam Ketua Umum BPP GBI akan diatur
Huruf c. Cukup Jelas petunjuk pelaksanaan. dalam petunjuk pelaksanaan.
Huruf d. Cukup Jelas
Huruf e. Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Huruf f. Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Huruf g. Cukup Jelas Ayat (4) Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum Ayat (4) Pelaksanaan pemilihan Ketua Umum
Ayat (2) Cukup Jelas
Huruf a. Cukup Jelas BPP GBI dalam Sidang MPL GBI: BPP GBI dalam Sidang MPL GBI:
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas.
Huruf a. Cukup Jelas Huruf (c) Cukup Jelas Huruf (c) Cukup Jelas
Huruf b. Cukup Jelas Huruf (d. Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas.
Huruf c. Cukup Jelas Huruf (e) Cukup jelas. Huruf (e) Cukup jelas.
Huruf d. Cukup Jelas Huruf (f) Cukup jelas. Huruf (f) Cukup jelas.
Huruf e. Cukup Jelas Huruf (g) Cukup jelas. Huruf (g) Cukup jelas.
Huruf f. Cukup Jelas Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Huruf g. Cukup Jelas
Huruf h. Cukup Jelas
Huruf i. Cukup Jelas
Huruf j. Cukup Jelas
Huruf k. Cukup Jelas
Huruf l. Cukup Jelas

136 Rancangan TATA GEREJA GBI 2020

Pasal 59 Pasal 61 Pasal 68
MASA JABATAN MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI MASA JABATAN KETUA UMUM BPP GBI

Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 60 Pasal 62 Pasal 69
KEKOSONGAN JABATAN KETUA UMUM KEKOSONGAN JABATAN KEKOSONGAN JABATAN
Ayat (1) Cukup Jelas KETUA UMUM BPP GBI KETUA UMUM BPP GBI
Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Ayat (5) Cukup jelas.

Pasal 61 Pasal 63 Pasal 70
TUGAS DAN WEWENANG KETUA UMUM TUGAS POKOK DAN FUNGSI TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas KETUA UMUM BPP GBI KETUA UMUM BPP GBI
Ayat (3) Sesuai dengan kebutuhan, Ketua Umum Ayat (1) Sesuai dengan kebutuhan, Ketua Umum
Ayat (1) Sesuai dengan kebutuhan, Ketua Umum
BPH GBI berwenang untuk menambah BPP GBI berwenang untuk menambah BPP GBI berwenang untuk menambah
atau mengurangi jumlah departemen atau mengurangi jumlah departemen atau mengurangi jumlah departemen
yang ada dalam susunan kepengurusan yang ada dalam susunan kepengurusan yang ada dalam susunan kepengurusan
selama masa kepemimpinannya dan selama masa kepemimpinannya dan selama masa kepemimpinannya dan
dilaporkan dalam sidang MPL GBI. dilaporkan dalam Sidang MPL GBI. dilaporkan dalam Sidang MPL GBI.
Ayat (4) Dalam hal staf BPH tidak dapat dilantik Ayat (2) Dalam hal staf BPP GBI tidak dapat
pada Sinode dapat dilaksanakan dalam Ayat (2) Dalam hal staf BPP GBI tidak dapat dilantik pada Sinode GBI, maka waktu
sidang MPL berikutnya, tanpa meng- dilantik pada Sinode GBI, maka waktu pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua
halangi pelaksanaan tugas sehari-hari. pelaksanaannya ditetapkan oleh Ketua Umum.
Ayat (5) Cukup Jelas Umum. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (6) Dalam hal ketua BPD tidak dapat Ayat (4) Cukup jelas.
dilantik pada Sinode dapat dilaksanakan Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
dalam sidang MPL. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (6) Dalam hal Ketua BPD GBI tidak dapat
Ayat (5) Cukup jelas. dilantik pada Sinode GBI, pelantikannya
Rancangan TATA GEREJA GBI 2020 Ayat (6) Dalam hal Ketua BPD GBI tidak dapat
137
dilantik pada Sinode GBI, pelantikannya

Ayat (6) Cukup Jelas dapat dilaksanakan dalam Sidang MPL dapat dilaksanakan dalam Sidang MPL
Ayat (7) Cukup Jelas GBI. GBI.
Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (7) Pembagian wilayah luar negeri ditetapkan Ayat (7) Pembagian wilayah luar negeri
Ayat (9) Cukup Jelas oleh BPP GBI. ditetapkan oleh BPP GBI.
Ayat (10) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas.
Ayat (11) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas.
Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas.
Pasal 62 Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.
PERUBAHAN PENGURUS Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas.
Ayat (1) Cukup Jelas
Ayat (2) Cukup Jelas Pasal 64 Pasal 71
Ayat (3) Cukup Jelas PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI PERUBAHAN PENGURUS BPP GBI
Ayat (1) Cukup jelas.
BAB VII Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
LEMBAGA-LEMBAGA Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 63
LEMBAGA YANG DIBENTUK BAB VII BAB VII
Cukup Jelas LEMBAGA-LEMBAGA LEMBAGA-LEMBAGA

Pasal 64 Pasal 65 Pasal 72
MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA YANG DIBENTUK LEMBAGA YANG DIBENTUK
Cukup Jelas
Butir (1) Cukup jelas. Butir (1) Cukup jelas.
138 Butir (2) Cukup jelas. Butir (2) Cukup jelas.
Butir (3) Cukup jelas. Butir (3) Cukup jelas.
Butir (4) Cukup Jelas Butir (4) Cukup Jelas.

Pasal 66 Pasal 73
MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA MASA JABATAN PENGURUS LEMBAGA

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

Rancangan TATA GEREJA GBI 2020