ii Sejarah dan Kebudayaan Buton Penulis : TIM LP3SD (Drs. Anwar, M.Pd dan kawan-kawan) Penalaah : Haeruddin, S.Pd Juamdan Zamha Zamihu, S.S., M.Hum Drs. Ali Arham Drs. L.M. Budi Wahidin Dra. Sartati Drs. Basri Musafiun, S.Pd La Ode Fahirin, S.Pd Wa Ode Muslinang S., S.Pd Safria, S.Pd Saharun, S.Pd Mujizat, S.Pd Konsultan Ahli: Prof. DR. Susanto Zuhdi : Drs. Said D., M.Hum : L.A. Munafi, S.Pd., M.Si Desain Sampul: L. M. Jalil Silea, Ir; MP Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Diterbitkan oleh : Lembaga pengkajian pendidikan dan pengembangan sumberdaya (LP3SD) Percetakan Trijaya Bau-Bau, Desember 2007
ii SAMBUTAN WALIKOTA BAU – BAU Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, Sehingga Buku Sejarah dan Kebudayaan Buton sebagai buku muatan lokal dapat diluncurkan. Kami sangat menghargai dan mendukung usaha pengadaan buku ini sebagai salah satu dokumen sejarah rakyat Buton dalam pewarisan nilai-nilai sejarah dan kebudayaan yang menunjukkan kebesaran dan keagungan leluhur Buton. Sebagai daerah yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi, sangat diharapkan kepada seluruh generasi Buton baik sejarahwan dan budayawan serta tokoh-tokoh masyarakat untuk terus menggali, mempelajari dan melestarikan sejarah leluhurnya sehingga dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan niiai-nilai kesejarahan lokal. Sesuai dengan amanah Undang-undang Pendidikan Nasional memberi ruang kepada kita di daerah untuk dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal. Maka salah satu upaya melestarikan nilai-nilai sejarah dan budaya Buton harus diintegrasikan dalam sistem pendidikan. Sehingga dapat menjadi pilar dan inspirasi bagi generasi Buton dalam pengambilan keputusan demi mewujudkan masyarakat Buton yang mencintai negerinya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bau-Bau mendorong semua pihak agar terus berpartisipasi dalam upaya pengembangan potensi lokal sebagai sumber belajar . Pemerintah Kota Bau-Bau sangat mendukung terbitnya buku "Sejarah dan Kebudayaan Buton" sebagai acuan bagi sekolah dalam pengajaran Muatan Lokal. BAU - BAU , DESEMBER 2007 WALIKOTA BAU - BAU , DRS . MZ . AMIRUL TAMIM , M.Si
iii KATA PENGANTAR Puji syukur Kami (Lembaga Pengkajian Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya LP3SD ) panjatkan dan Pengembangan Sumberdaya kehadirat Illahi Rabbi yang oleh karena atas limpahan rahmat dan petunjuk - Nya, sehingga yang buku yang diberi judul "Sejarah dan Kebudayaan Buton" dapat dirampungkan. Penulisan Buku "Sejarah dan Kebudayaan Buton" terinspirasi oleh realita yang terjadi bahwa pemahaman dan pengaplikasian tentang nilai sejarah dan budaya Buton di tengah-tengah masyarakat Buton umumnya dan Kota Bau - Bau khususnya semakin hari semakin terkikis . Disadari secara kolektif bahwa sejarah dan kebudayaan Buton mempunyai nilai-nilai yang sangat tinggi. Sehingga sudah saatnya nilai-nilai tersebut kita tumbuh kembangkan. Percepatan pemahaman akan hal tersebut salah satunya melalui bangku sekolah. Diharapkan melalui pendidikan (bangku sekolah) penanaman nilai-nilai budaya akan dapat membentuk watak/karakter/ jati diri kebutonan secara utuh. Penulis, Tim LP3SD
iv DAFTAR ISI Halaman Sambutan Walikota Bau-Bau....................................................................................... i Kata Pengantar...................................................................................................................ii Daftar Isi ............................................................................................................................. iii BAB I MASUKNYA ISLAM DI BUTON ........................................................1 1.1. Pembawa Islam di Buton dan Latar Belakangnya...................1 1.2. Proses masuknya Islami di Buton ..................................................4 1.3. Jalur-jalur Islami di Buton...............................................................17 1.4. Kepercayaan Masyarakat Sebelum Masuknya Islam di Buton .......................................................................................................20 BAB II PERIODE KESULTANAN ................................................................. 22 2.1. Latar Belakang Perubahan Sistem Pemerintahan dari Kerajaan Menjadi Kesultanan dalam kurun Waktunya...............................................................................................22 2.2. Silsilah Sultan dan Periode Pemerintahannya.......................26 2.3. Tata Cara Pelantikan Sultan...........................................................47 BAB III KEDATANGAN BANGSA ASING (BELANDA) DI BUTON....... 63 3.1. Kepercayaan Masyarakat Sebelum Masuknya Islam di Buton .......................................................................................................73 3.2. Politik yang diterapkan Belanda di Buton ..............................77 3.3. Pengaruh Kedatangan Bangsa Belanda di Buton..................77
v BAB IV UPACARA-UPACARA KEAGAMAAN............................................ 79 4.1. Macam-macam Upacara Keagamaan.........................................80 4.2. Makna-Makna Upacara Keagamaan...........................................90 BAB V KESENIAN TRADISIONAL .............................................................. 92 5.1. Kesusasteraan......................................................................................92 5.2. Jenis-jenis Permainan Tradisional........................................... 117 5.3. Lagu Tradisional............................................................................... 118 5.2. Seni Tari............................................................................................... 119 DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................... 130 DAFTAR NARASUMBER
1 BAB I MASUKNYA ISLAM DI BUTON 1.1. Pembawa Islam di Buton dan Latar Belakangnya Pembawa Islam di Buton adalah Syekh Abdul Wahid seorang kebangsaan Arab yang datang dari negeri Patani sebagai pedagang melalui Johor tanah Semenanjung Malaysia, juga bertugas sebagai penyiar Agama Islam. Tetapi menurut catatan sejarah Kelantang di Semenanjung Melayu, bahwa jauh sebelum kedatangan Syekh Abdul Wahid, yaitu pada tahun 1412 telah datang dari Patani seorang penyiar agama Islam (Mubaligh) menyebarkan Islam di pantai timur pulau Buton.
2 Diriwayatkan dalam sejarah Buton bahwa kepergian Syekh Akbar Maulana Syekh Abdul Wahid menuju tanah Jawa atau Gresik lalu menuju negeri Johor dan kemudian melanjutkan ke Madinah. Kemudian sesudah 15 tahun peristiwa tersebut atau tepatnya tahun 1513 M, Syekh Akbar Maulana Syekh Abdul Wahid bersama isterinya Wa Ode Solo dan saudara kandung Wa Ode Solo yaitu Sultan Adonara dari Nusa Tenggara bernama Sultan Saluhuddin mendarat di Burangasi wilayah Kecamatan Sampolawa. Setelah beberapa lama Syekh Abdul Wahid mengajar di Burangasi, maka Kepala Kampung Burangasi segera ke Keraton Buton untuk melaporkan hal ini kepada raja. Mendengar penjelasan Kepala Kampung Burangasi ini, maka Raja Murhum langsung memerintahkan kepada Kepala Kampung agar segera pimpinan perahu itu di bawa ke keraton. Oleh Syara Buton, Syekh Akbar Maulana Sayid Abdul Wahid diantar ke Istana Lakilaponto di Kerajaan Buton. Kedatangannya disambut baik dan penuh hormat oleh Raja Lakilaponto tidak seperti kedatangan sebelumnya yaitu pada tahun 1513 M. Jauh sebelum Syekh Abdul Wahid tiba di Buton, sebagian penduduk dan para pembesar telah memeluk agama Islam, hanya saja pendalamannya belum begitu nampak di dalam kehidupan masyarakat.
3 Penyebaran Islam sebelum Syekh Abdul Wahid di atas telah diberitakan di dalam catatan (manuskrip) oleh Wan Muhammad Sagir bahwa pada tahun 1412 telah datang seorang ulama dari Patani menyebarkan agama Islam di bagian Timur Pulau Buton. Syekh Akbar Maulana Syekh Abdul Wahid mengajarkan tentang syariat Islam untuk menyembah kepada Allah SWT serta mengakui bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah SAW yaitu pesuruh Allah SWT, pertama kepada Raja Lakilaponto bersama seluruh staf kerajaan, serta semua larangannya harus ditinggalkan dan segala yang diperintahkan harus dikerjakan. Mendengar dan melihat Raja Lakilaponto dan permaisuri beserta seluruh staf kerajaan telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Syekh Akbar Maulana Syekh Abdul Wahid tanpa dipaksa rakyat Buton ikut memperdalam syariat Islam. Dengan masuknya Murhum sebagai penganut agama Islam, maka jabatannya diganti dan disesuaikan dengan jabatan dalam Islam yaitu Sultan dan pada waktu itulah sudah berakhir jabatan raja di Buton sampai dengan Murhum. Oleh karena itulah, maka Murhum menjadi Sultan Buton I yang telah memilih gelar kesultanannya dengan Sultan Muhammad Qaimuddin.
4 1.2 . Proses Masuknya Islam di Buton Islam masuk di Buton sejak paroh pertama abad ke-16 tepatnya tahun 1513 telah tiba seorang mubaligh pengajar Islam bernama Syekh Abdul Wahid, sedangkan menurut sumber lokal di bagian timur pulau Buton di derah Lasalimu, jauh sebelumnya telah dimasuki oleh rombongan para pengajar Islam yang menuju timur Nusantara (Ternate). Bahkan lebih jauh lagi kedatangan rombongan "Mia Patamiana" atau rombongan Sipanjonga dan kawan-kawan pada akhir abad 13 sesungguhnya telah mengenal ajaran agama isiam, namun pada saat itu masyarakat Buton masih kuat meyakini agama yang dianutnya. Seberapa jauh pengaruh Islam terhadap masyarakat Buton pada saat kedatangan dua rombongan sebelum Syekh Abdul Wahid menginjakkan kakinya di Buton untuk mengislamkan masyarakatnya, belum banyak diungkap dan masih perlu penelitian dan penelusuran sumber sumber yang ada. Menurut teori Islamisasi yang dikemukakan oleh para ahli bahwa sebelum Islam menjadi kekuatan
5 politik terlebih dahulu menjadi kekuatan sosial. Hal itu disebabkan penyebarannya secara "ilegal" di kalangan keluarga dan handai tolan yaitu dengan menjalankan beberapa kewajiban agama dan pemberian contoh tingkah laku yang baik untuk ditiru dan diteladani. Sesudah kekuatan sosial terutama adanya unsur keyakinan dari masyarakat yang didatangi untuk menerimanya, maka diteruskan dengan legitimasi sebagai kekuatan politik. Para pejabat kerajaan secara legal mulai menyebarkan ajaran Islam. Oleh karena itu pula kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton langsung disambut oleh raja Buton kelima dan menerima agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Peristiwa itu tentunya tidak lepas dari teori tersebut di atas bahwa jauh sebelumnya masyarakat Buton telah mengenal akan adanya ajaran agama baru, sehingga begitu raja mendengar Abdul Wahid membawa ajaran Islam, raja terus menyatakan diri bersedia menerima dan menjadi pemeluknya. Teori ini diperkuat pula dengan alasan bahwa jauh sebelum Abdul Wahid, Islam telah dikenal karena Buton adalah daerah persinggahan para
6 saudagar Islam yang berdagang baik dari Ternate, Tidore di Maluku, maupun dari kerajaan-kerajaan pesisir utara Pulau Jawa. Selain itu masyarakat Buton adalah masyarakat bahari (pelaut) yang telah berlayar membawa barang-barang dagangannya ke kota-kota dagang yang telah menerima ajaran agama Islam seperti Ternate, Tidore atau ke kota-kota Demak, Tuban, Gresik dan lain- lain, sehingga tidak mustahil para pelaut Buton itu telah berkenalan dengan para saudagar Islam dari segala penjuru Nusantara. Menurut sumber di Buton, Syekh Abdul Wahid tiba di Buton mendarat di suatu tempat di bagian Selatan Pulau Buton yang disebut pantai Burangasi. Kedatangan beliau ke sana memang disengaja untuk mengislamkan daerah ini, atas perintah gurunya Syekh Ibnu Batutah yang pernah mampir di Buton sekembali dari Ternate menuju Jawa. Masyarakat Buton memang telah merindukan kedatangan seorang mubaligh yang akan mengajarkan agama Islam (Dokumenta, 1978; 199; Said, 1990; 33-35). Dengan diterimanya agama Islam oleh masyarakat Buton membawa pengaruh dalam
7 berbagai aspek kehidupan. Pengaruh dalam aspek politik dan pemerintahan terlihat dari keinginan Raja Buton (Raja Mulae) untuk menjadikan agama Islam sebagai agama resmi Kerajaan yang sekaligus merubah ketatanegaraan yang berbentuk kerajaan menjadi bentuk kesultanan. Sebelum resminya ketatanegaraan Islam itu Raja Mulae terlebih dahulu mengutus Syekh Abdul Wahid yang telah ditetapkan sebagai penasehat/guru agama di kerajaan agar pergi menyampaikan keinginan raja Buton pada Mufti Kerajaan Turki di Istambul untuk menjadikan Buton kerajaan Islam yang berbentuk kesultanan. Dalam perjalanan itu Abdul Wahid meninggalkan Buton selama 15 tahun. Ketika tiba kembali di Buton, Raja Mulae telah berpulang ke rahmatullah dan digantikan oleh menantunya Lakilaponto. Sesuai pesan Mufti kerajaan Islam di Istambul, Abdul Wahid melantik Lakilaponto sebagai Sultan Buton pertama dengan gelar Muhammad Qaimuddin pada tahun 1538 (Zahari;1977). Masa inilah awal berdirinya kerajaan Islam di Buton . Masa pemerintahan Sultan 1 Muhammad Qaimuddin (1538-1584 ini, masih merupakan masa
8 transisi, sekalipun pada masa ini pula telah terjadi perubahan politik sosial budaya dengan munculnya struktur masyarakat baru berdasarkan agama Islam. Pada tahapan ini Islam mulai dikenal luas oleh masyarakat Buton yang ada di lingkungan Keraton Wolio kemudian diteruskan ke wilayah pemerintahan Kadie. Pada tingkat pemerintahan pusat pengaruh Islam juga terlihat dari lahirnya suatu Lembaga baru yang mengatur tentang masalah-masalah keagamaan yaitu "Sarana Hukumu" pemerintahan agama yang dipimpin oleh seorang pejabat "Lakina Agama" yaitu semacam jabatan Menteri Agama yang dibantu oleh staf yang terdiri atas Imam, Khatib, Moji (bilal) dan Tungguna Ganda atau penjaga mesjid (Said, 1984; 92). Dalam bidang politik pengaruh Islam termanivestasi pula dalam pemilihan pejabat mulai dari sultan sampai jabatan terendah di bawahnya. Salah satu kriteria yang selalu diperhatikan adalah apakah dia seorang Islam yang baik, yang memiliki kesempurnaan lahir bathin, mempunyai ilmu tentang Islam, Siddiq, Tabliq, Amanah dan Fathonah (Mulku Zahari; 1978). Disamping itu pula diciptakan falsafah hidup yang ditanamkan kepada seluruh masyarakat
9 yaitu "Pobinci binciki Kuli" maksudnya saling mencubit diri masing masing kalau kita merasakan sakit pada diri kita, maka demikian pula pada diri orang lain. Falsafah hidup yang menjadi pegangan setiap orang Buton itu tidak lepas kaitannya dari pengaruh Islam yang mengajarkan bahwa semua pemeluk Islam bersaudara. Sehingga pada masyarakat Buton, Islam menjadi akhir dari perjuangan yang harus dipertahankan. Hal ini terlihat pula dalam perjuangan yang dilandasi Islam, yaitu" biar hancur harta, negara, pemerintah (syara) asalkan agama (Islam) selamat" (Said; 1990). Demikian pula pada aspek sosial budaya Islam mempunyai pengaruh besar dalam pembentukan watak dan akhlak bagi masyarakat Buton. Pada bidang pendidikan, misalnya Islam mempunyai pengaruh yang besar dan penting bagi masyarakat. Pendidikan pertama yang la kenal yaitu pendidikan Islam dan hingga sekarang masih dijumpai istilah yang digunakan oleh masyarakat "apoguru antona Islamu" artinya belajarlah tentang kandungan agama Islam (Said, 1984; 38-39). Pengaruh Islam itu terlihat
10 juga pada seni bangunan rumah (arsitektur) dan seni yang berkembang pada masyarakat Buton. Bagi para penguasa Buton kekuatan Islam dijadikan sebagai jaringan untuk membulatkan wilayah kekuasaannya hingga pulau-pulau sekitarnya. Penguasa kerajaan mengundang para bangsawan di wilayah kadie untuk mengikuti pendidikan Islam di pusat pemerintahan kesultanan di Wolio atau mengirim para mubaligh Islam ke wilayah kadie, karena setiap pemimpin di samping pemimpin pemerintahan juga pemimpin agama di Dengan wilayahnya. Dengan diselenggarakannya cara-cara seperti ini menyebabkan proses pertumbuhan dan perkembangan agama Islam memperlihatkan kemajuan yang pesat. Dalam menjaga eksistensinya sebagai kekuatan baru dalam mengembangkan Islam, setiap penguasa di Buton senantiasa memelihara martabatnya sebagai penguasa dan pemimpin Islam. Dengan demikian maka negeri harus memiliki sistem kekuasaan yang dapat menjadikan setiap orang yang tinggal di dalam wilayah pemerintahannya mengakui kekuasaannya. Pengakuan rakya atas kekuasaan
11 penguasa merupakan syarat mutlak yang dimilikinya untuk mendapat pengakuan dari dunia luar sebagai suatu kerajaan yang berdaulat . Mubaligh Islam yang datang di Buton sesudah Abdul Wahid adalah Syarif Muhammad. Di Buton la dikenal dengan Saidi Raba yang giat menyebarkan Islam ke seluruh wilayah kesultanan pada masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1597- 1631) dan banyak membantu Sultan dalam menyusun Undang-undang Martabat Tujuh . Hal ini diberitakan dalam sebuah riwayat bahwa dalam masa pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin telah berhasil ditetapkan Undang-undang Kerajaan secara tertulis dinamakan Martabat Tujuh (Yunus, 1994; 8 ). Dengan diundangkannya Martabat Tujuh sebagai Undang-undang kerajaan pada tahun 1610, maka sistem pemerintahan monarki dengan pengangkatan raja/sultan secara turun-temurun berakhir. Kerajaan/Kesultanan Buton memilih sistem pemerintahan baru dan diberlakukan secara resmi yaitu demokrasi oristokrasi. Disebut demikian karena penguasa tertinggi bergelar "Sultan" diangkat oleh suatu Dewan Siolimbona melalui pemilihan .
12 Sultan dipilih dari golongan bangsawan yang disebut Kaomu, berdasarkan hasil pemilihan dari Dewan Siolimbona. Dewan ini terdiri dari para Bonto yang berjumlah sembilan orang. Mereka ini adalah kepala-kepala wilayah di sekitar ibukota kesultanan dan yang berasal dari golongan Walaka. Dengan sistem pemerintahan seperti ini, terlihat bahwa pengaruh Islam dalam pelaksanaan pemerintahan kesultanan Buton sangat dominan dan bahkan falsafah perjuangan dan kehidupan bernegara dan masyarakat sangat dijiwai oleh ajaran agama Islam. Hal itu seperti terlihat dalam falsafah mereka yang memandang agama dan negara sebagai "Apogaa Indakoolata" berpisah tidak ada antara, dan "Aporomu Inda Saangu" berkumpul tidak berarti satu (Haziroen , 1994 ; Said 1984). Demikian pula kehidupan beragama yang menjadi tujuan akhir adalah kepentingan agama. "Bolimo Karo Somanamo Lipu", "Bolimo Lipu Somanamo Syara", "Bolimo Syara Somanamo Agama", jadi keselamatan agama adalah akhir dari perjuangan yang perlu dipertahankan.
13 Penentuan seorang pemimpin yang akan menduduki jabatan tertentu dalam kesultanan pun, sangat dipengaruhi ajaran agama Islam, misalnya sebelum pilihan dijatuhkan kepada seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu terlebih dahulu harus diseleksi dengan kriteria seperti di bawah ini. Apakah layak ia memegang jabatan tersebut. Sifatsifat yang harus dimiliki adalah: (1) bersifat "Sidiq" yaitu benar jujur dalam segala hal, rela dijalan kebenaran, tidak boleh berbohong; (2) Tabliq, yaitu menyampaikan segala perkataan yang memberi manfaat terhadap kepentingan umum, tidak boleh menyembunyikan sesuatu maksud; (3) bersifat Amanah yaitu mempunyai rasa kepercayaan terhadap umum, tidak boleh mempertukarkan sesuatu hal sehingga pendengar tidak sesuai dengan bathin atau perasaan dan; (4) Fathonah yaitu fasih lidah dalam berbicara, tidak boleh berbicara kaku (Martabat Tujuh pasal 3). Selain kriteria yang telah disebutkan, seorang pemimpin juga dituntut memiliki beberapa persyaratan sebagai profil kepemimpinan kharismatik, yaitu: (1) Amembali, maksudnya
14 sakti/kuat, kuasa, dipercaya, ditaati oleh masyarakat yang dipimpinnya; (2) Atomaeka, memiliki kewibawaan (gezaag); (3) Aumane, pemberani; (4) Akoadati, berlandaskan adat hukum dalam menjalankan pemerintahan; (5) Atomasiaka, pemimpin yang disenangi; (6) Atoperangoi, perintahnya ditaati, didengar suaranya oleh rakyat: (7) Atobungkale, kepemimpinannya terbuka; dan (8) Akosabara, ia tidak cepat emosi tetapi harus bersikap dingin (sabar). Dalam praktek pelaksanaan pemerintahan kesultanan, kriteria penentuan calon pejabat/pemimpin seperti yang telah dijelaskan di atas sangat diperhatikan sehingga menjadi suatu persyaratan yang serasi. Islam dikembangkan oleh Syekh Abdul Wahid selaku guru besar kesultanan Buton selama kurang lebih 10 tahun di bawah koordinasi Sultan Muhammad Qaimuddin. Pada Tahun 1513 Syekh Abdul Wahid Sulaeman menuju Istana Kesultanan Turki menemui khalifah II (1520-1566) untuk membicarakan kehendak Sultan Qaimuddin tentang penyesuaian sistem pemerintahan di Kerajaan Buton dengan ajaran Islam.
Masjid Agung Keraton Buton ( Al Muqarrabin Syafi'i Syaiful Mukmin ) yang berdiri sejak abad XVII silam
Salah satu bentuk senjata modern 'meriam
m' yang dimiliki pemerintah kesultanan
17 Setelah 15 tahun kemudian tepatnya pada tahun 1538 Masehi Syekh abdul Wahid tiba kembali ke Buton membawa mandat Khalifah untuk melantik langsung Raja Buton sebagai sultan sekaligus sebagai khalifah yang dikenal dengan sebutan Khalifatul Khamis di negeri Buton. Pada tanggal 12 Mei 1538 Masehi dilakukanlah pelantikan Sultan Muhammad Qaimuddin sebagai Sultan I di tandai dengan pembacaan mandat khalifah Turki sebagai berikut: " AMARHUM YA SULTANI QAIMUDDIN AL KHALIFATUL KHAMIS " 1.3. Jalur - jalur Islami di Buton Menurut sumber-sumber sejarah di Buton proses Islamisasi ditempuh melalui dua cara, yaitu secara non formal (langsung ke masyarakat) dan secara fcrmal melalui istana. Secara non-formal, Islam langsung didakwakan kepada masyarakat umum oleh para mubaligh tanpa
18 sepengetahuan pihak istana. Proses ini telah berjalan jauh sebelum kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton khususnya pada masyarakat yang bermukim pada pesisir timur Pulau Buton. Secara formal bahwa Islam masuk di Buton melalui istana, dalam hal ini melalui penguasa (raja yang berkuasa). Seperti halnya yang dilakukan oleh Syekh Abdul Wahid kepada Lakilaponto. Setelah Sultan menerima Islam maka sebutan raja berubah nama menjadi sultan ditandai dengan peresmian penggunaan sebutan sultan terhadap Raja Lakilaponto pada tanggal 12 Mei 1538 Masehi sekaligus menganugerahkan gelar kesultanan pada Lakilaponto dengan gelar Sultan Qaimuddin yang berarti penguasa penegak agama. Sebagaimana jalur Islamisasi pada umumnya, maka di Buton pun proses pengembangan agama Islam terdiri atas dua jalur yaitu misi dakwah langsung dan melalui jalur perdagangan.
19 1.3.1. Dakwah Langsung Islamisasi di Buton dilakukan langsung oleh para mubaligh secara sukarela kepada masyarakat Buton. Ini berlangsung sejak abad ke-12 yang dimulai dari pesisir timur pulau Buton, ketika itu telah berdiri kerajaan Lasalimu kuno. Sumber-sumber tradisi okal Buton menjelaskan bahwa para mubaligh yang datang ke Buton untuk menyebarkan agama Islam berasal dari Arab melalui Aceh dan Palembang diantaranya 9 orang temannya Syekh Salim (kurang lebih pertengahan abad ke-12), Ibnu Batutah bersama 9 orang temannya (akhir abad ke-13), ulama dari Patani (Anonim) tahun 1412. Syekh Abdul Wahid (pada kedatangan yang pertama) tahun 1513. 1.3.2. Jalur Perdagangan Secara geografis wilayah teritorial Buton berada pada dua jalur dagang strategis yaitu utara selatan dan timur barat, yang mana Buton banyak memiliki bandar bandar dagang yang berada di
20 kantong-kantong produksi terutama bandar dagang Wolio, Lasalimu, Wanci dan Lohia di Muna. Kondisi tersebut sangat dimungkinkan untuk disingggahi oleh para saudagar, tidak terkecuali yang Lasalimu beragama Islam. Sumber-sumber sejara menjelaskan bahwa seorang ulama yang bernama Ibrahim alias Maulana Malik Ibrahim putra Maulana Magribi telah berkunjung ke Buton Timur pada pertengahan abad ke-14 dan bermukim di Lasalimu dalam perjalanan misi dagang bersama para ulama lainnya dari palembang ke Filipina . 1.4. Kepercayaan Masyarakat Sebelum Masuknya Islam di Buton Jauh berabad-abad sebelum masuknya Islam di Buton, pulau Buton telah dihuni oleh berbagai komunitas yang telah memiliki sistem pemerintahan sendiri seperti kerajaan kuno Lasalimu dan kerajaan Buton Ambuau dan Kamaru. Masyarakat dalam kerajaan tersebut telah menganut peradaban dan Ketika sistem kepercayaan antara lain yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Dan ini merupakan
21 kepercayaan asli masyarakat setempat. Majapahit dan Kediri di Jawa telah melebarkan wilayah kekuasaan sampai ke pantai timur pulau Buton, maka agama Hindu pun mulai berkembang di kalangan masyarakat Buton. Sisa-sisa kepercayaan tersebut masih ada di kalangan masyarakat sampai sekarang yang dikenal dengan "Katauna Barahmana".
22 BAB II PERIODE KESULTANAN 2.1. Latar Belakang Perubahan Sistem Pemerintahan dari Kerajaan Menjadi Kesultanan dalam Kurun Waktunya a. Perubahan sistem pemerintahan dari monarki menjadi sistem pemerintahan yang bersifat islami Sejak pertama kali didirikan, Buton telah menganut sistem pemerintahan monarki (kerajaan) yang jabatan raja diwariskan secara langsung ke putra mahkota serta prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada
23 nilai-nilaii budaya asli yang disebut binchi-binchiki kuli. Sistem ini dumulai pada raja pertama putri Wa Kaahaa hingga sultan ke empat La Elangi Sultan Dayanu Ikhsanudin dengan kurun waktu kurang lebih dua abad (antara kira-kira 1400- 1610). Berdasarkan beberapa sumber lokal menjelaskan bahwa wilayah kerajaan Buton keturunan Dinasti Wa Kaakaa yang berkuasa selama ± 2 abad, dimulai ± tahun 1293 dan berakhir pada tahun 1538 yang ditandai dengan pelantikan Raja Lakilaponto sebagao Sultan I dengan gelar Sultan Muhammad Qaimuddin atau Sultan Murhum. Perubahan bentuk pemerintahan dari sistem pemerintahan kerajaan menjadi kesultanan disebabkan oleh masuknya pengaruh agama islam di Buton yang dibawa oleh Syekh Abdul Wahid, seorang penyebar agama Islam berkebangsaan Arab berasal dari Semenanjung Melayu Johor. Diriwayatkan bahwa pada masa pemerintahan Lakilaponto (Sultan Murhum) terjadi perubahan bentuk sistem ketatanegaraan Buton dari bentuk “Kerajaan” ke bentuk “Kesultanan” sebagai konsekuensi diterimanya Islam di negeri ini secara resmi pada tahun 1542 M atau 948 H. Tokoh pertama penganjur Islam di Buton adalah Syekh Abdul Wahid seorang ulama
24 berkebangsaan Arab. Ulama inilah yang memberi gelar “sultan” kepada Raja Lakilaponto dengan nama Islam “Sultan Qaimuddin Khaifatul Khamis” atau dikenal juga dengan sebutan “Sultan Murhum”. Secara harfiah Khalifatul Khamis berarti “Khalifah yang kelima”, yakni Khalifah setelah empat Khulafa Rasyidiun (Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali). Dengan demikian, penggunaan gelar Khalifatul Khamis memberi pengertian bahwa, para Sultan Buton dipandang sebagai khalifah (pengganti) kedudukan nabi dalam penegakkan Islam dan hukum-hukum kemanusian. Ketika agama Islam telah merata dianut oleh rakyat Buton dan menjadi agama resmi Negara serta adanya pengakuan dari khalifah islam di Rum-Turki dan penetapan UUD martabat Tujuh sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan oleh Sultan Buton ke-4 La Elangi Sultan Dayanu Ikhsanudin (1597-1631), maka serta merta sistem pemerintahan berubah menjadi sultanat (Kesultanan) dengan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan berdasarkan nilai Islam. Hal ini telah dikemukakan oleh pakar kebudayaan Islam Buton. Karane pada masa perempat pertama abad ke-17 ini telah memiliki “Undang-undang yang bersifat islami pada masa itu kerajaan ini layak dikategorikan sebagai kesultanan atau kerajaan
25 islam”. Sistem ini dianut selama kurang lebih tiga setengah abad, atau tepatnya 349 tahun, yaitu sejak ditetapkannya UUD Martabat Tujuh pada tahun 1610 sampai dihapusnya pemerintahan Kesultanan Buton pada tahun 1959 sesuai UU RI No. 29 Tahun 1959 tentang Pembubaran Seluruh Daerah Swapraja di Seluruh Indonesia. Kota Wolio sebagai pusat pemerintahan Buton masa lalu hingga sekarang masih memperlihatkan berbagai peninggalan sejarah, seperti: Benteng Keraton Buton yang berbentuk huruf dhal seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an dengan keliling kurang lebih 3 km, dan kini menjadi kawasan pemukiman turunan pembesarpembesar Kesultanan Buton. b. Perubahan budaya dari Animisme menjadi Budaya Islam Jauh sebelum berdirinya Kerajaan Buton masyarakat Buton telah memiliki kepercayaan asli yang bersifat animism maupun dinamisme. Ketika islam masuk di Buton dan merata dianut oleh masyarakat Buton, maka dengan sendirinya masyarakat Buton menyesuaikan sistem kepercayaan mereka dengan ajaran agama islam. Namun penyesuaian tersebut tidak merubah secara
26 keseluruhan sistem kepercayaan masyarakat sehingga sisi-sisi kepercayaan tersebut masih ditemukan pada masyarakat dalam bentuk tradisi masyarakat. Di sisi lain hukum Islam mulai diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang puncaknya pada masa pemerintahan Sultan Buton ke-29 yang bernama Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin I (1851-1871). Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin I dengan memberlakukan hokum Islam sebagai hokum adat dan penghapusan kepercayaan yang bernuansa animism dan dinamisme. Dengan adanya penataan sistem budaya tersebut maka Islam di Buton di masa pemerintahan beliau mencapai titik kejayaannya. 2.2. Silsilah Sultan dan Periode Pemerintahannya Secara keseluruhan sultan yang memerintah di Buton berjumlah 37 orang. Susunan Sultan di Buton sebagai berikut: 1. Ratu Buton I (Wa Kaakaa) yang bergelar Laila Mangra beserta ratu lainnya yang juga bergelar Wa Kaakaa, yakni: - Putri Tapasari - Zamzawiyah - Bhokeo - Putri Campa II
27 Kesemua ratu tersebut memerintah dari tahun 1293-1405 M. 2. Ratu Buton II ( Bulawambona ) , memerintah tahun 1415 - 1460 M. 3. Raja Buton III (Batara Guru), memerintah tahun 1460-1500 M. 4. Raja Buton IV (Tua Rade atau Tuan Raden), memerintah tahun 1500-1521 M. Tuan Raden semasa pemerintahannya, ia mengunjungi Mataram namun sempat tidak mendapat pengakuan oleh raja Mataram sebagai keluarga mereka. Raja Mataram mengatakan bahwa kami tidak memiliki pertalian darah dengan orang-orang seberang (keluarga Tuan Raden). Saat itu Tuan Raden merasa terhina, tetapi ia terus menghadap sang raja dan berkata "sesungguhnya kami ini adalah cucu dari keluarga kerajaan Majapahit yang seketurunan dengan saudara". Akan tetapi raja Mataram tetap tidak mengakuinya. Selanjutnya Tuan Raden saat itu bersumpah bahwa "sekiranya kami ini bukan keturunan dari raja-raja disini, maka biarlah kami ditelan bumi di tempat kami berpijak ini, tetapi sekiranya kami ini sesungguhnya adalah juga keturunan raja-raja di tanah Jawa, kiranya yang Maha Kuasa dapat menunjukkan kebenarannya dengan meninggikan tempat pijakan kami lebih tinggi dari singgasana raja Mataram ini". Oleh karena yang benar itu
28 benar, maka tanah tempat Tuan Raden berpijak akhirnya seketika naik sedikit lebih tinggi. Raja Mataram kaget menyaksikan hal itu. Mungkin itulah yang disebut bukit Siti Hinggil sekarang. Akhirnya Tuan Raden selanjutnya mendapat pengakuan sebagai keluarga mereka (turunan rajaraja Mataram dan Majapahit). Sejak itu Tuan Raden menjalin hubungan baik dengan raja-raja di tanah Jawa. Sebagai kenang kenangan, Tuan Raden diberikan barang-barang berupa: 1. Payung kuning 2. Kipas Jawa 3. Tikar permadani 4. Sumbu lampu 5. Gambi 6. Songko kerajaan 7. Tata cara senibahan Sejak itu Buton terlepas dari kekuasaan Luwuk dan langsung pada pemerintahan pusat yakni Kerajaan Majapahit. 5. Raja Buton V ( Mulae ), memerintah tahun 1521 1530 M. Raja Mulae disebut juga Sangia Yi Gola. Pada masa pemerintahannya terjadi serangan dari para bajak laut yang dipimpin oleh La Bolontio pada tahun 1526. Manusia yang tergolong sakti ini hanya memiliki sebuah mata, tidak sebagaimana manusia
29 umumnya yang memiliki dua pasang mata sebagai indera penglihatan. La Bolontio beserta pasukannya berasal dari daerah Ternate. Di Buton, mereka melakukan pendaratan di Bonetobungku desa Boneatiro (kecamatan Kapontori sekarang) dengan tujuan menyerang Buton. Akan tetapi serangan yang dilakukan pasukan La Bolontio dihadapi oleh pasukan perang Buton yang dipimpin oleh 3 orang, yakni Opu Manjawari sebagai penguasa di Salayar, Betoambari (Raja Wajo) yang wilayahnya meliputi pantai Boepinang hingga Sua-sua, dan Lakilaponto (La Kila) putra Sugi Manuru (Raja Muna). Lakilaponto adalah keponakan Raja Mulae yang telah lama tinggal dan bersama-sama dengan raja Mulae. Dalam pertempuran tersebut La Bolontio akhirnya tewas di tangan Lakilaponto setelah terjadi pertarungan sengit antara keduanya. Kemenangan Lakilaponto tidak lepas dari taktiknya yakni dengan melemparkan pasir yang sengaja telah dikantunginya. Pasir dilemparkan ke mata La Bolontio yang hanya mempunyai sebelah (sebuah) mata itu hingga menjadi kabur penglihatannya karena kemasukan pasir. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Lakilaponto untuk menghujamkan senjatanya sampai akhirnya La Bolontio tewas seketika. Selanjutnya, alat kelaminnya dipotong dan dipersembahkan kepada
30 raja sebagai bukti bahwa ialah yang berhasil membunuh La Bolontio. 6. Raja Buton VI, (Lakilaponto) atau lebih dikenal dengan sebutan Murhum. Murhum memerintah sejak 1530 M hingga 1537 M. Dengan masuknya syiar Islam dan diresmikannya sebagai agama kerajaan, selanjutnya Lakilaponto dilantik sebagai sultan pada tahun 1538 M, dan sebutan raja selanjutnya diganti dengan sebutan sultan. Sultan - sultan yang memerintah di Buton: 1. Murhum (Lakilaponto) yang memerintah tahun 1538- 1584 M. Pada masa pemerintahannya, datang sultan Baabullah dari Ternate ke Buton dengan tujuan untuk mengislamkan Buton, akan tetapi pada saat itu Buton telah menganut faham (ajaran) Islam. 2. La Tumparasi (putera sultan Murhum). la memerintah tahun 1584-1591 M. Beliau disebut juga sebagi Sultan Mosabuna Yi Boleka. La Tumparasi turun tahta dikarenakan tindakannya yang tidak wajar. 3. La Sangaji (putera sultan Murhum) yang dikenal dengan julukan Sultan Makengkuna. Ia memerintah
31 pada tahun 1591-1597 M. Pada masa pemerintahan sultan inilah yang membangun keraton Buton. 4. La Elangi (Sultan Dayanu Ikhsanuddin). Beliau adalah cucu Sultan Murhum. Ia memerintah pada 1597-1631 M. Dialah yang menyusun dasar dan tata pemerintahan kesultanan Buton yang dikenal dengan nama "Martabat Tujuh" dan adat istiadat azali. Di zaman sultan ini yakni pada 5 Januari 1613 M datang seorang komodor laut yang bernama Apolonies Schot dalam rangka mengadakan perjanjian dengan pemerintahan Buton. Kompagnie berjanji akan melindungi Buton dari gangguan musuh-musuhnya. Untuk itu, perlu didirikan dua buah benteng di pantai Buton. Benteng tersebut akan dijaga oleh orang Belanda di bawah pimpinan Gergorius Cornelis Soon. Juga diusahakan agar Raja Makassar berhenti memusuhi Buton. Tetapi Sultan Buton harus memberikan kebebasan atau izin berdagang dalam lingkungan daerah kekuasaannya. Antara bulan Agustus 1613 M, Gubernur Jenderal Pieter Booth datang di Buton untuk mengesahkan perjanjian itu yang diadakan oleh Schooten dan meminta bantuan sultan untuk ke Maluku.
32 5. La Balawo (Sultan Abdul Wahab/Mosabuna Yi Watole). la memerintah 1631/1632 M. Di masa sultan ini, pangeran Ali dari Ternate yang berada di Buton diracuni oleh orang Makassar dengan mengirimkan makanan kepadanya. Sultan ini turun tahta karena tindakannya yang melanggar hukum. 6. La Buke (Sultan Gafurul Wadud) atau Mosabuna Yi Kumbewaha. la memerintah 1632 1645 M. Sultan inilah yang menyelesaikan pembangunan keraton Buton. Di masa sultan inilah Gubernur Jenderal Van Diemen datang di Buton dengan pasukan angkatan lautnya dan memaksa Buton untuk berdamai. Sultan ini turun tahta karena dipandang terlalu keras dalam menjalankan roda pemerintahan. 7. La Saparigau (Sultan mo Pogaana te pauna). Ia memerintah 1645-1647 M. 8. La Cila (Sultan Mardan Ali). la memerintah dalam tahun 1647-1654 M. Dalam masa pemerintahan sultan ini beberapa kapal seperti De Teeger, Begenef Zoon, Antekerke, de Luiwerd, dan Juver terdampar di pulau Sagori, Kabaena. De Vlaming berkunjung di Buton dan meninggalkan dua orang prajurit Belanda serta
33 100 pon obat bedil/mesiu karena permintaan Sultan La Cila. Bulan Desember 1653 M jumlah prajurit yang ada ditambah sehingga menjadi 13 orang prajurit Belanda. De Vlaming mengadakan persetujuan baru dengan sultan dan disetujui oleh sultan Buton untuk membangun dua buah benteng di pantai dekat Sungai Bau-Bau dan di saat itu turut serta Sultan Mandarsyah (sultan Temate). Sultan Mandarsyah kawin dengan seorang puteri dari salah satu mantan sultan di Buton. Beliau ini menolong sultan Buton menundukkan rakyat yang durhaka (pembangkang). Tahun 1654 sultan Buton mengirimkan bala tentara ke Ambon. De Vlaming berangkat ke Batavia atas permintaan SiLimbona. Keberadaan Sultan Mandarsyah juga turut membantu memakzulkan/menurunkan sultan La Cila karena berkelakuan yang tidak senonoh dan setelah itu dihukum mati dengan cara dililitkan tali di lehernya sedemikian rupa, kemudian ditarik oleh dua orang algojo secara berlawanan arah sampai la meninggal dunia. Peristiwa ini terjadi di dekat Liwuto, sebuah pulau kecil yang sekarang disebut pulau Makassar. 9. La Awu, yang bergelar Sultan Malik Sirullah atau disebut juga Sultan Moposuruna Tearataana. la memerintah 1654-1664 M. Tahun 1664 De Vlaming memerintahkan untuk membongkar salah satu dari dua benteng yang ada di Bau-Bau.
34 Benteng yang satunya diduduki oleh 23 orang prajurit Belanda dan 12 orang prajurit Ternate dengan dipersenjatai 5 pucuk meriam besi dan 2 pucuk meriam logam lain. Pada tanggal 26 Desember De Vlaming dan Sultan Mandarsyah berangkat lagi ke Ambon. Tanggal 3 Januari 1655 Komodor Roos yang dibantu oleh sultan Ternate berhasil menguasai benteng Tiworo. Benteng tersebut selanjutnya dibongkar. Dalam bulan April 1655, laskar Makassar yang dikepalai oleh raja Gowa (Hasanuddin) menyerang Buton. Bala tentara di dalam benteng tidak dapat mempertahankan benteng karena musuh sangat kuat sehingga semua prajurit gugur bersama 200 orang Makassar. Sultan Buton dikalahkan dan harus membayar kerugian perang (pampasan) sebanyak 870 tahil atau 13.920 mas (1 mas = 1,25 rupiah). Pada tanggal 19 Agustus 1660 Compagnie yang berkedudukan di Batavia berdamai dengan raja Gowa. Isi perdamaian itu adalah raja Gowa tidak mencampuri lagi hal-hal yang berhubungan dengan Buton. Dalam bulan Desember 1660, sultan Buton mengadakan perjanjian dengan Pangeran Bone untuk saling membantu dalam melawan kerajaan Gowa. 10. La Simbata, yang bergelar sultan Aidilirrahim atau biasa juga di sebut Sultan Mosabuna yi Lea-lea. la
35 memerintah pada tahun 1664-1669 M. Pada tahun 1664 M, Sultan Ternate menyerahkan pulau Pantiano wilayah (Muna) yang merupakan kekuasaan kerajaan Ternate, sedangkan Gowa merasa mempunyai hak juga pada Buton. Raja Gowa menaruh rasa keberatan di Batavia atas penyerahan pulau Muna. Tahun 1665 Sultan Buton meminta bantuan kepada Kompeni Belanda untuk mendapatkan perlindungan. Tahun 1666 M Raja Gowa mengirimkan angkatan lautnya serta prajurit sebanyak 20.000 orang di bawah pimpinan Karaeng Bonto Marannu untuk menghukum Buton karena telah mengadakan persekutuan dengan Arrupalaka. Tanggal 1 Januari 1667 terjadilah pertempuran antara Buton dengan Gowa. Tanggal 31 Desember 1667 Speelman dan Arrupalaka bersama angkatan lautnya tiba di Buton. Tahun itu juga (1667) Angkatan Laut Gowa dikalahkan Buton dan prajurit-prajuritnya ditangkap selanjutnya ditawan di Liwuto (pulau Makassar) sekarang. Sebagian besar tawanan tersebut mati kelaparan karena tidak disuplai dengan makanan. Tanggal 13 Januari 1668 M terjadi lagi satu perjanjian antara Speelman dengan sultan Buton. Adapun isi perjanjian tersebut adalah: 1. Pohon cengkeh dan pala akan ditebang oleh pemerintah kesultanan Buton.
36 2. Kompeni Belanda akan membayar ganti rugi dengan membayar 100 ringgit setiap tahun kepada sultan Buton. Tahun 1668 Letnan David Speecer dengan dibantu Arrupalaka menaklukkan Tiworo dan Muna. Pada tanggal 29 Maret 1668 David Speecer mengadakan perjanjian dengan raja Tiworo, dan pada tanggal 29 Juni 1668 Speelman mengadakan perjanjian baru dengan sultan Buton dihadapan sultan Ternate (Mandarsyah) dimana perjanjian 31 Januari 1667 tentang perluasan dan pengesahan. Buton membantu Kompeni Belanda dengan 24 buah perahu dan 1.000 orang guna memerangi Gowa. Perjanjian Bongaya pada 18 November 1667 M halaman 139 pasal 16 berbunyi: Raja Gowa mengundurkan diri dari segala hal yang berhubungan dengan Buton. Selanjutnya pasal 17 berbunyi: Raja Gowa memberikan segala haknya atas pulau Pantiano kepada Ternate”. 11. La Tongkaraja (Sultan Mosabuna Yi Lakambau). la memerintah 1669-1680 M. Pada masanya terjadi perselisian antara Ternate dengan Buton. Perselisihan dimaksud adalah Perselisihar masingmasing (Ternate-Buton) merasa berhak atas Muna dan Kulisusu. Pada tahun 1676 Gubernur Maluku David Harthouwer singgah di Buton untuk
37 mendamaikan perselisihan itu tetapi upaya ini siasiasaja. Selanjutnya pada tanggal 3 Februari 1677 M Gubernur baru dari Maluku yakni Robertus Van Brugh datang di Buton untuk untuk mendamaikan perselisihan. Pada masa itu di Muna terjadi perselisihan antara suku Buton dan Ternate, dan Van Brugh menghentikan permusuhan itu. Pada tanggal 11 Mei 1677 M sultan Ternate Kei Telli Sibery yang juga bergelar pangeran Amsterdam mengakui hak Buton atas Muna kecuali Tiworo. Tahun 1680 M Sultan La Tongkaraja diturun tahtakan oleh Sio-Limbona. 12. La Tumpamana, yang bergelar Sultan Zainuddin (Sangia Yi Kaesabu) memerintah tahun 1680-1688 M. Tahun 1682 sultan Buton menaklukkan Tiworo dan Kulisusu sedangkan pulau-pulau Tukang Besi lebih sudah dahulu melepaskan diri dari pemerintahan sultan Ternate dan menyerahkan diri pada pemerintahan Kesultanan Buton. Dengan demikian lenyaplah kekuasaan Ternate di Buton. 13. La Umati, dengan gelar Sultan Lia Uddin Ismail (Sangia Yi Kopea). la memerintah tahun 1688-1695 M. 14. La Diyni, yang bergelar Sultan Saifuddin (Sangia Yi Kabumbu Malanga). Ia memerintah 1695-1702 M.
38 Tahun 1697 M Sultan Saifuddin sedang bepergian keluar. Seseorang dari Bone yang bernama Saifurijaali alias La Rabaenga mengangkat dirinya menjadi sultan. Tujuh hari kemudian ia melarikan diri. La Diyni sejak mudanya tinggal di Gowa. Di Gowa ia diberikan tanah ulayat oleh raja Gowa. Ketika di Gowa la bernama Daeng Kanaba. Sekembalinya dari Gowa beliau kawin dengan anak Sapati Kapolangku dan akhirnya dilantik sebagai sultan. 15. La Sadaha, dengan gelar Sultan Syamsuddin (Sangia Mosabuna Yi Kaisabu) la memerintah 1702-1709 M. 16. La lbi, yang bergelar Sultan Nasiruddin (Mosabuna Yi Lawalangke). la memerintah 1709 1711 M. ia turun tahta atas kemauan sendiri. 17. La Tumparasi, yang bergelar Sultan Muhairuddin Abdul Rasyid (Mosabuna yi Jupanda). la memerintah 1711 1712 M. Tahun 1712 M ia diturunkan kemudian diangkat sebagai Lakina Agama. 18. La Ngkariyri, yang bergelar Oputa Sangia (Sultan Syafiuddin Darul Alam). ia memerintah tahun 1712-1750 M. Pada tahun 1735 M oleh Kompeni
39 Belanda, Sultan Buton diminta untuk menjual kayu jati. Permintaan itu pada awalnya diterima tetapi akhirnya ditolak karena penentuan harga cenderung tetap untuk setiap tahunnya. 19. La Karambau, dengan gelar Sultan Mosabuna Yi Wasuamba. la memerintah 1750-1752 M. Bulan Juni 1752 M kapal Roost En Werk dirampok di pelabuhan Bau-Bau oleh Fransfraus. Beliau adalah seorang bekas juru bahasa di Bulukumba yang melarikan diri dari Bulukumba dan untuk sementara waktu tinggal di Kabaena. Sultan ini akhirnya dimakzulkan oleh Syara. 20. La Hamim, yang bergelar Sultan Syafiuddin (Sangia Yi Wolowa) memerintah tahun 1752-1759 M. Di masa pemerintahannya, B. M. Onder Coopman Johan Banelius beserta balantentara ke Kabaena dan merebut benteng Fransfraus. Frans akhirnya mati dalam pertempuran itu. B. M. Onder Coopman Johan Banelius bersama Sultan Buton mengadakan dua perjanjian dengan Kompeni Belanda yang isinya mengatur kerukunan dengan Kompeni Belanda karena Buton tadinya mengizinkan penyerangan terhadap kapal Roost En Werk. Beberapa orang kawan-kawan dari Frans ditangkap oleh Sultan dan diserahkan kepada Kompeni Belanda. Tahun 1755 M Sultan Buton
40 tidak menepati janjinya untuk menyerahkan sahaya-sahaya kepada Kompeni Belanda. Akhirnya Kompeni Belanda di bawah pimpinan Kapten Johan Karver Mers Weeber menyerang Buton. Tahun 1756 M atas perintah dari pemerintah Belanda Simbola dan Mars Weeber ke Buton memaksakan diadakannya perjanjian baru yakni untuk menguatkan kerukunan karena kejadian perampokan terhadap kapal Roost En Werk. Perjanjian itu tentang dituntutnya 1.000 orang sahaya pria, tetapi Sultan Buton tidak memenuhinya. 21. La Maani, dengan gelar Sultan Rafiuddin (Sangia Yi Tobe-tobe) . Ia memerintah 1759-1760 M. 22. La Karambau, dengan gelar Sultan Muhammad Syaidi (Mosabuna Yi Wasuamba). Beliau dinobatkan menjadi Sultan untuk kedua kalinya. Ia memerintah tahun 1760-1763 M. 23. La Jampi, dengan gelar Sultan Qairuddin (Galampa Batu). la memerintah tahun 1763-1788 M. Tahun 1766 utusan Buton memperbaharui perjanjian dengan Kompeni Belanda di Makassar. Utusan mengakui pembayaran ganti rugi setelah diturunkan dari 1.000 menjadi 500 orang sahaya. Pada tanggal 22 Maret 1766 diadakan perjanjian
41 baru sesuai perjanjian Juni 1667 M dengan tiga perbedaan, yakni: 1. Tidak diterangkan tentang raja Ternate. 2. Jika Buton tidak menepati janjinya maka Kompeni Belanda menduduki Buton. 3. Buton akan membantu kapal-kapal Belanda di perairan Buton. Tahun 1782 M suku Bugis semakin lama semakin banyak masuk di Muna. Buton berkeberatan pada Gubernur Riebeck di Makassar. Tahun 1788 M Sultan meletakkan jabatan. 24. La Masalumu, yang bergelar Sultan Alimuddin (Mosabuna Yi Wandailolo). la memerintah tahun 1788-1791 M. Diakhir masa pemerintahannya, pada tahun 1791 M la menguatkan perjanjian tahun 1776 M dengan Kompeni Belanda yang dilakukan oleh utusan Buton. 25. La Kopuru, dengan gelar Sultan Muhayuddin Abdul Gafur (Sangia Yi Lawalangke). Ia memerintah 1791-1799 M. 26. La Badaru, dengan gelar Sultan Dayanu Asraruddin (Oputa Lakina Agama). la memerintah pada tahun 1799-1823 M. Tahun 1799 M menaklukan raja Muna yang telah beberapa tahun melawan Buton. Raja Muna akhirnya gugur dalam suatu
42 pertempuran. Pada tahun 1804 M suatu perjanjian Inggris di Indonesia yang isinya tentang penghentian pemberantasan tanaman cengkeh dan pala. Perjanjian ini dilakukan di Makassar , akan tetapi kesepakatan tidak tercapai karena utusan Buton tidak diterima menurut adat. Buton akhirnya memutuskan hubungan dengan Makassar. Sepeninggal Inggris dari Indonesia maka perhubungan antara Buton-Makassar diadakan lagi seperti biasa. Tahun 1816 M terjadi pemberontakan Muna dan Tiworo melawan Buton. Tahun 1823 M Tiworo dan Muna ditaklukkan lagi oleh Buton. 27. La Dani, dengan gelar Sultan Anharuddin la memerintah tahun (Mosabuna Yi Baaluwu). 1823- 1824 M. Tahun 1824 M La Dani diturunkan dari jabatannya karena diduga telah mengalami gangguan syaraf (gila). 28. Muhammad Aidrus, dengan gelar Sultan Qaimuddin (Oputa Mancuana). la memerintah 1824-1851 M. Tahun 1824 M diadakan perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa setiap pengangkatan Buton pejabat kesultanan selanjutnya akan disampaikan pada Gubernur Belanda. Tanggal 29 Maret 1826 M Sultan Buton menguatkan perjanjian Bongaya yang baru atau
43 yang diperbaharui. Tahun 1828 M Buton memberikan balatentara kepada Gubernur Belanda untuk membantu peperangan melawan Diponegoro. Balatentara itu dikepalai oleh Sulaiman yakni kakek Sultan Mulae. Tanggal 7 Nopember 1847 M, Sultan Ternate di hadapan para pembesar beberapa kerajaan menjelaskan tentang keadaan pulau-pulau Maluku pada komisaris Belanda bahwa Ternate tak menguasai lagi Tiworo dan Kulisusu. 29. Muhammad Isa dengan gelar Sultan Qaimuddin Muhammad Isa(Oputa Yi Tanga/Sangia Yi Baadia). la memerintah pada tahun 1851-1871 M. Tahun 1861 M terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Kapitalao Lohia melawan Lakina Muna (La Ode Baelai). Kapitalao tersebut mengangkat dirinya sebagai Lakina Muna akan tetapi tidak diakui oleh sultan Buton. 30. Muhammad Salihi dengan gelar Sultan Qaimuddin (Oputa Yi Munara). la memerintah 1871-1886 M. Tahun 1873 M diadakan perjanjian baru antara Belanda dengan Buton. Bulan Februari 1877 M diadakan perhubungan tentang urusan kapal antara Buton dengan Makassar setiap bulan.