Draft Modul NSPK

MODUL PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA (NSPK) PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN bagi Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFPPUPD) DISUSUN OLEH : POKJA VI 2023

PRAKATA Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dibentuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disingkat PPUPD yaitu Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Bahwa pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan. Terdapat beberapa kegiatan pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren diantaranya adalah pengawasan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemeriksaan kinerja pemnyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dan pemeriksaan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, kriteria urusan pemerintahan konkuren yang telah dilakukan oleh beberapa JFPPUPD di Daerah provinsi/kabupaten/kota. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut JFPPUPD belum mempunyai pedoman atau standar yang baku. Masing-masing JFPPUPD melaksanakan pengawasan tersebut dengan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki mereka masing-masing, sehingga seringkali mendapatkan beberapa pertanyaan dari beberapa pihak. Atas kondisi diatas, PPUPD sebagai pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren harus memiliki teknik/cara/metodologi yang tepat

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menambah wawasan PPUPD dalam melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap norma, standar, prosedur, kriteria, maka Tim Penyusun Modul mencoba memberikan gagasan pemikiran cara melakukan pemeriksaan ketaatan terhadap NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang diberi judul “MODUL PENGAWASAN TERHADAP KETAATAN PENERAPAN NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN BAGI JFPPUPD ” Penulis menyadari bahwa modul buku ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik dan masukan dari bapak ibu sangat kami harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berharap, semoga modul ini ini ada manfaatnya walaupun hanya sedikit. Terima kasih

DAFTAR ISI Halaman judul : Halaman Kata Pengantar : Daftar Isi : Daftar Lampiran : Lampiran 1: Contoh Format Program Kerja Pengawasan (PKP) Lampiran 2 : Contoh Format Langkah Kerja Pengawasan Lampiran 3 : Contoh Format Laporan Hasil Pengawasan (LHP) BAB I : PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Deskripsi singkat 1.3. Tujuan Pembelajaran 1.4. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1.5. Petunjuk Penggunaan Modul BAB II PEMAHAMAN DASAR KETAATAN 2.1. Pengantar 2.2. Fungsi Ketaatan 2.3. Penyebab Ketidaktaatan BAB III PEMAHAMAN DASAR NSPK 3.1. Pengantar 3.2. Pengertian NSPK 3.3. Prinsip NSPK 3.4. Urgensi NSPK 3.5. Tujuan NSPK 3.6. Hirarki 3.7. Asas-asas NSPK 3.8. Materi NSPK BAB IV PENGAWASAN KETAATAN NSPK 4.1. Pendahuluan 4.2. Bentuk-Bentuk Pengawasan NSPK 4.3. Standar pengawasan NSPK 4.4. Tahapan pelaksanaan Pengawasan BAB V. : TEKNIK PENGAWASAN KETAATAN NSPK BAGI JFPPUPD AHLI PERTAMA 5.1. Penyiapan Bahan Identifikasi atas Penerapan NSPK 5.2. Pengumpulan Data / Kebijakan Penerapan NSPK 5.3. Identifikasi Penerapan NSPK 5.4. Penyusunan Kertas Kerja Identifikasi (KKI) Penerapan NSPK 5.5. Laporan Hasil Identifikasi Pengawasan NSPK BAB VI : TEKNIK PENGAWASAN KETAATAN NSPK BAGI JFPPUPD AHLI MUDA

6.1. Penyiapan bahan Ekspose 6.2. Kesesuaian Pelaksanaan Urusan dengan NSPK 6.3. Penyampaian Hasil Evaluasi Penerapan NSPK BAB VII : TEKNIK PENGAWASAN KETAATAN NSPK BAGI JFPPUPD AHLI MADYA 7.1. Penyiapan Rekomendasi Penerapan NSPK 7.2. Rekomendasi Peningkatan Penerapan NSPK 7.3. Penyampaian Hasil Temuan Pengawasan Penerapan NSPK BAB VI : INSTRUMEN PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN NSPK BAB VII : PENUTUP DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 16 ayat (1) hurup a disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan bahwa Norma, standar, prosedur, dan kriteria berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Selanjutnya dalam Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah : a. Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) mengamanatkan sebagai berikut : Pengawasan teknis dilakukan terhadap teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah provinsi dan pengawasan teknis pelaksanaan substansi urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah kabupaten/kota. b. Pasal 10 ayat (4), Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi: 1) Capaian Standar Pelayanan Minimal atas pelayanan dasar; 2) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; 3) Dampak pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan 4) Akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di daerah.

2 c. Pasal 18 ayat (1) Pcmbinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap Perangkat Daerah meliputi: a. pelaksanaan urusan pcmerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b. pelaksanaan tugas pembantuan yang bcrsumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam tahap perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, pclaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan d. akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (2) dan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Pusat berwenang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan tujuan agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional dan ketentuan peraturan perundangundangan Dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah sebagai dasar pelaksanaan otonomi daerah, maka dibentuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFPPUPD) dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2020 yang dijabarkan lebh lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan PPUPD yang menyebutkan bahwa tugas kegiatan jabatan JFPPUPD salah satunya adalah melakukan pengawasan terhadap ketaatan atas norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah .

3 Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka membekali JFPPUPD dalam melaksanakan tugasnya dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) secara berhasil guna dan berdaya guna, maka perlu disusun modul atau panduan yang memberikan pengetahuan secara teknis dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren . 1.2. Deskripsi singkat Mata pendidikan dan pelatihan ini mendeskripsikan konsep ketaatan/kepatuhan, konsep dan urgensi serta substansi norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK), cara pengawasan urusan pemerintahan konkuren dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mencakup tujuan pengawasan, sasaran pengawasan, bentuk pengawasan, tahapan pengawasan, program kerja pengawasan, kertas kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan contoh praktik pada urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM yang diintegrasikan dengan nilai-nilai perilaku JFPPUPD. 1.3. Tujuan Pembelajaran a. Kompetensi Dasar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta pendidikan dan pelatihan diharapkan mampu; memahami secara mendasar tentang ketaatan, norma standar prosedur kriteria (NSPK), melakukan identifikasi, analisis, dan evaluasi serta memberikan rekomendasi dalam pengawasan penerapan ketaatan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk semua urusan pemerintahan konkuren dengan benar. b. Indikator Keberhasilan Hasil Belajar Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat : No. Jenjang Jabatan Indikator Keberhasilan 1. JFPPUPD Ahli Pertama 1) Mampu menyiapkan bahan identifikasi atas penerapan NSPK 2) Mampu mengumpulkan data/kebijakan terkait penerapan NSPK 3) Mampu mengidentifikasi penerapan NSPK

4 No. Jenjang Jabatan Indikator Keberhasilan 4) Mampu menyusun kertas kerja identifikasi penerapan NSPK 5) Mampu melaporkan hasil identifikasi atas penerapan NSPK 2. JFPPUPD Ahli Muda 1) Mampu menyiapkan bahan evaluasi atas penerapan NSPK 2) Mampu mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan urusan dengan NSPK 3) Mampu menyampaikan hasil evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 3. JFPPUPD Ahli Madya 1) Penyiapan rekomendasipenerapan NSPK 2) Mampu merekomendasikan peningkatan penerapan NSPK 3) Mampu menyampaikan hasil temuan pengawasan penerapan NSPK 1.4. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan Dalam pembelajaran ini, pokok bahasan dan sub pokok bahasan untuk masing-masing jenjang jabatan PPUPD adalah sebagai berikut : No. Jenjang Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 1. Ahli Pertama 1. Penyiapan Bahan Identifikasi atas penerapan NSPK 1. Mempelajari Program Kerja Pengawasan NSPK 2. Mempelajari peraturan/NSPK 3. Membuat surat permintaan data ke pihak yang diawasi 2. Pengumpulan data / kebijakan terkait penerapan NSPK 1. Pengumpulan peraturan / nspk terkait urusan konkuren 2. Identifikasi kelembagaan untuk penerapan NSPK 3. Pengumpulan data alokasi anggaran dalam melaksanakan urusan konkuren 4. Pengumpulan Data pegawai dalam penerapan NSPK untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren 5. Pengumpulan data sarana dan prasarana untuk melaksanakan urusan pemerintahan konkuren 6. Pengumpulan SOP untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren

5 No. Jenjang Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 7. Laporan pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren 3. Identifikasi penerapan NSPK 1. Peraturan untuk melaksanakan urusan diidentifikasi kesesuaiannya dengan peraturan yang lebih tinggi 2. Kelembagaan untuk melaksanakan urusan diidentifikasi kesesuaiannya dengan peraturan 3. Data keuangan untuk melaksanakan urusan diidentifikasi. 4. Data pegawai untuk melaksanakan urusan diidentifikasi. 5. Sarana dan prasarana melaksanakan urusan diidentifikasi. 6. SOP untuk pelaksanaan urusan diidentifikasi. 7. Laporan pelaksanaan urusan diidentifikasi. 4. Penyusunan Kertas Kerja Identifikasi Penerapan NSPK 1. Hasil identifikasi peraturan untuk melaksanakan urusan disusun dalam Kertas Kerja Identifikasi (KKI) 2. Hasil identifikasi kelembagaan untuk melaksanakan urusan disusun dalam Kertas Kerja Indentifikasi (KKI); 3. Hasil identifikasi data keuangan untuk melaksanakan urusan disusun dalam Kertas Kerja Indentifikasi (KKI); 4. Identifikasi Hasil identifikasi data pegawai dalam penerapan urusan pemerintahan konkuren disusun dalam Kertas Kerja (KKI). 5. Hasil identifikasi sarana dan prasarana untuk melaksanakan urusan disusun dalam Kertas Kerja Identifikasi (KKI). 6. Hasil identifikasi SOP untuk pelaksanaan urusan disusun

6 No. Jenjang Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan dalam Kertas Kerja Identifikasi (KKI). 7. Hasil identifikasi laporan pelaksanaan urusan disusun dalam Kertas Kerja Identifikasi (KKI). 5. Laporan hasil identifikasi atas penerapan NSPK 1. Kertas Kerja Identifikasi (KKI) diinventarisasi berdasarkan tujuan, sasaran serta langkah kerja dalam Program Kerja Pengawasan. 2. Kertas Kerja Identifikasi (KKI) disampaikan kepada ketua Tim /PPUPD Ahli Muda 2. JFPPUPD Ahli Muda 1. Penyiapan bahan evaluasi atas penerapan NSPK 1. Program kerja pengawasan NSPK dipelajari. 2. Kertas kerja identifikasi PPUPD Ahli Pertama diuji. 3. Peraturan tentang NSPK dipelajari. 4. Surat permintaan data 5. disampaikan ke entitas pengawasan 2. Evaluasi kesesuaian pelaksanaan urusan dengan NSPK 1. Kesesuaian pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah diuji. 2. Kesesuaian peraturan teknis di daerah dengan NSPK diuji. 3. Kesesuaian kelembagaan dengan NSPK diuji. pemerintahan konkuren dikumpulkan. 4. Kesesuaian alokasi anggaran untuk melaksanakan urusan sesuai dengan NSPK diuji. 5. Kesesuaian jumlah pegawai untuk melaksanakan urusan sesuai dengan NSPK diuji. 6. Kesesuaian Sarana dan prasarana untuk melaksanakan sesuai dengan NSPK diuji. 7. Kesesuaian SOP dalam 8. melaksanakan urusan sesuai dengan NSPK diuji

7 No. Jenjang Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan 3. Penyampaian hasil evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria 1. Hasil evaluasi disimpulkan dalam kertas kerja dengan didukung bukti yang memadai. 2. Kertas kerja evaluasi dilaporkan kepada PPUPD jenjang Madya/Supervisor untuk mendapatkan rekomendasi 3. JFPPUPD Ahli Madya 1. Penyiapan rekomendasi penerapan NSPK 1. Program kerja pengawasan NSPK dipelajari. 2. Kertas kerja evaluasi PPUPD Muda dinilai. 2. Rekomendas ipeningkatan penerapan NSPK 1. Ketidaksesuaian penerapan urusan sesuai dengan NSPK dirumuskan. 2. Ketidaksesuaian penerapan urusan sesuai dengan NSPK dirembukkan dengan pejabat terkait. 3. Penyebab dan dampak ketidaksesuaian penerapan urusan sesuai dengan NSPK dirumuskan. 4. Alternatif rekomendasi yang paling baik dirumuskan untuk mendapatkan pemecahan masalah. 5. Rekomendasi peningkatan penerapan NSPK ditentukan 3. Penyampaian hasil temuan pengawasan penerapan NSPK 1. Pejabat terkait penerapan NSPK dikumpulkan. 2. Bahan rekomendasi peningkatan penerapan NSPK disusun. 3. Hasil rekomendasi peningkatan penerapan NSPK dijelaskan kepada pejabat terkait.

8 1.5. Petunjuk Penggunaan Modul Agar proses pembelajaran berlangsung dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai dengan baik, dianjurkan untuk melaksanakan beberapa hal sebagai berikut 1. Gunakan rancang bangun pembelajaran untuk menuntun proses pembelajaran modul ini. 2. Bacalah secara cermat semua materi yang disajikan dalam modul ini dan pahami dengan baik tujuan pembelajaran yang telah ditentukan 3. Dalami secara intensif materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab dengan memperhatikan indikator keberhasilan yang telah dinyatakan awal bab I 4. Dalam membaca dan mendalami materi pokok dan submateri pokok pada setiap bab, apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas, dapat dilakukan tanya jawab dengan pengajar/fasilitator dalam kegiatan pembelajaran di kelas. 5. Cobalah untuk mengerjakan latihan yang terdapat pada modul modul ini 6. Bentuklah kelompok diskusi untuk membahas materi tertentu, bermain game atau role playing, melakukan simulasi dan/atau studi kasus yang diberikan untuk memperdalam pengetahuan, pemahaman dan penerapan materi, apabila dimungkinkan dari sisi waktu. 7. Untuk memperluas wawasan, disarankan untuk mempelajari bahanbahan dari sumber lain seperti yang tertera pada daftar pustaka di akhir modul ini. 8. Kaitkan materi yang diperoleh dengan lingkungan kondisi kerja dan coba rencanakan implementasinya

9 BAB II PEMAHAMAN DASAR KETAATAN 2.1 Pengertian Ketaatan terhadap NSPK atau hukum merupakan suatu tindakan dari kesadaran hukum. Kesadaran hukum yang baik adalah ketaatan hukum, dan ketidaksadaran hukum adalah ketidaktaatan. ketaatan hukum harus disandingkan sebagai sebab dan akibat dari kesadaran dan ketaatan hukum. Ketaatan terhadap hukum berbeda dengan ketaatan sosial lainnya. Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Oleh karena itu ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan. Sehingga ketaatan terhadap NSPK atas penyelenggaraan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sifatnya adalah wajib (obligatory) bukan bersifat sukarela (voluntary) dan apabila tidak ditaati, maka JFPPUPD selaku pihak yang melakukan pengawasan dapat memberikan sanksi berupa rekomendasi yang sifatnya mengikat untuk ditindaklanjuti. 2.2 Fungsi Ketaatan atau kepatuhan Fungsi ketaatan atau kepatuhan kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif untuk memastikan bahwa NSPK (kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan (core business) yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, serta memastikan kepatuhan pemerintah daerah terhadap komitmen yang dibuat oleh instansi pembina dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah: 1. Fungsi kepatuhan merupakan bagian dari pelaksanaan framework manajemen risiko. Fungsi kepatuhan melakukan pengelolaan risiko kepatuhan melalui koordinasi dengan satuan kerja terkait. 2. Pelaksanaan fungsi kepatuhan menekankan pada peran aktif dari seluruh elemen organisasi kepatuhan yang terdiri dari Pembina

10 kepatuhan yang membawahi fungsi kepatuhan, kepala unit kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan untuk mengelola risiko kepatuhan. 3. Menekankan pada terwujudnya budaya kepatuhan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan. 4. Kepatuhan merupakan tanggung jawab personil seluruh bagian dari organisasi dengan arahan dari pemerintah. 5. Status independensi yang disandang dari elemen organisasi fungsi kepatuhan dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan menghindari konflik kepentingan. 2.3 Penyebab Ketidakpatuhan/Ketidaktaatan Ketidaktaatan terhadap NSPK dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren secara lebih luas dapat berpengaruh secara significant terhadap stabilitas perekonomian nasional. Pada umumnya kelalaian dalam menjalankan peran dan fungsi kepatuhan yang inheren dengan sistem peraturan perundang-undangan nasional adalah: 1. Pengawasan intern yang kurang memadai; 2. Kurangnya ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan; 3. Kecerobohan dalam mengelola urusan pemerintahan daerah. Berbagai penyimpangan yang disengaja itu akan berdampak terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dalam penerapan ketaatan terhadap NSPK. Ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap NSPK atau ketentuan disebabkan karena tidak memahami ketentuan, kelalaian atau kesengajaan terhadap NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren karena faktor seperti : 1. Kurangnya informasi mengenai ketentuan (Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku atau yang baru berlaku. 2. Regulasi dipahami atau ditafsirkan secara keliru 3. Pelaksana teknis di OPD tidak mengetahui mengenai persyaratanpersyaratan yang diatur dalam ketentuan/regulasi. 4. Ketidakpatuhan yang terjadi tidak terdeteksi.

11 5. Ketidakpatuhan terdeteksi oleh masyarakat akan tetapi tidak dilaporkan pihak-pihak yang melakukan fungsi pengawasan. 6. Lalai mematuhi regulasi yang berlaku 2.4 Bentuk-Bentuk Ketaatan Ketaatan sendiri dapat dibedakan dalam tiga jenis, mengutip H.C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971) dalam Achmad Ali (2009), sebagai berikut: 1. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, membutuhkan pengawasan yang terus menerus. 2. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak. 3. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nila intrinstik yang dianutnya. Selanjutnya, ketaatan terhadap regulasi dapat dimaknai sebagai pentaatan terhadap regulasi yang sifatnya wajib (obligatory) dan ketentuan yang sifatnya sukarela (voluntary). Ketentuan/Regulasi/Peraturan yang bersifat wajib adalah peraturan yang didasari pada ketentuan hukum yang wajib dipatuhi di negara Indonesia. Sementara itu ketentuan yang bersifat sukarela adalah ketentuan yang tidak wajib untuk dipenuhi atau ditaati berdasarkan ketentuan hukum di negara kita. 1. Ketentuan/Peraturan Wajib (Obligatory). NSPK yang bersifat obligatory, misalnya untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar bidang lingkungan hidup, antara lain: a. UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. b. UU No 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. c. PP No 27 tahun 2012 tentang Izin lingkungan. d. PP No 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun. 2. Ketentuan/peraturan Sukarela (Voluntary).

12 Ketentuan/peraturan sukarela ini didorong oleh pasar (market driven) yang menghendaki adanya produk atau jasa yang ramah lingkungan (eco friendly), kesadaran yang tinggi pemangku kepentingan (stakeholder) akan pentingnya kelestarian lingkungan. Pentaatan terhadap ketentuan sukarela ini akan menghasilkan terciptanya citra (image) yang baik terhadap institusi yang dianggap sangat peduli terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan yang dapat dimaknai sebagai lebih dari sekedar taat (beyond complience). Contoh ketentuan yang bersifat sukarela yang sangat populer adalah ISO 14001 tentang Sistem Manajemen Lingkungan (SML)

13 BAB III PEMAHAMAN DASAR NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA 3.1 Pengantar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6) mengamanatkan bahwa Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya, Pasal 18 ayat (7) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Sejalan dengan amanat UUD NRI 1945 tersebut, maka Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diatur sejauh mana ruang lingkup kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintahan daerah terkait penetapan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pasal 16 ayat (1) mengamanatkan, Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren berwenang untuk: menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) berupa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. Kewenangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/LPNK). Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh K/LPNK harus dikoordinasikan dengan kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri. Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan Selanjutnya Pasal 17 ayat (1) Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Yang dimaksud dengan “Kebijakan Daerah” dalam ketentuan ini adalah Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Pada ayat (2) Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah, wajib berpedoman pada NSPK yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada (3), dalam hal kebijakan Daerah yang

14 dibuat dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tidak mempedomani NSPK, Pemerintah Pusat membatalkan kebijakan Daerah2. Pada ayat (4), apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) Pemerintah Pusat belum menetapkan NSPK, penyelenggara Pemerintahan Daerah melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Setelah diundangkannya Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu penyesuaian NSPK terhadap pelaksanaan urusan konkuren. Pelaksanaan NSPK telah diatur untuk setiap jenis urusan konkuren, pada Pasal 10 UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menentukan bahwa wewenang Pemerintah Daerah provinsi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi: a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi, dan kabupaten/kota; b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan c. kerja sama penataan ruang fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota. Hal tersebut diatas berlaku mutatis mutandis pada kewenangan provinsi dan kabupaten/kota. Terhadap urusan lingkungan hidup, sesuai Pasal 73, Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah jika Menteri menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

15 3.2 Pengertian NSPK a. Norma Norma adalah suatu aturan atau ketentuan digunakan yang dipakai sebagai tatanan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Contoh: Norma atau ketentuan yang dipakai dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berupa, UU, PP, Perpres, dan Peraturan Menteri yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata; b. Standar Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan ditetapkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. Standar Pelayanan yang dimaksud dalam peraturan ini adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Dengan demikian, standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 serta dalam Permen PAN dan RB 15 Tahun 2014, adalah sebagai berikut:

16 1) Persyaratan Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundangundangan. Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masingmasing jenis pelayanan. 2) Sistem, mekanisme, dan prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan. 3) Jangka waktu pelayanan Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan. 4) Biaya/tarif Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. 5) Produk pelayanan Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan.

17 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan. Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi. Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara. Hal-hal lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku. c. Prosedur Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan. Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa prosedur adalah metode tata cara untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau Contoh: Prosedur Informasi Layanan Publik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut: a. Desk layanan, menerima permintaan informasi publik; b. Bidang pelayanan informasi publik, melaporkan kepada penanggun jawab; c. Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPIPD), menginstruksikan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang terkait dengan permintaan Informasi Publik; d. Bidang Pelayanan Informasi Publik, menginformasikan ke desk untuk memproses lebih lanjut;

18 e. Bidang Pelayanan Informasi Publik, melaporkan kepada Pimpinan. d. Kriteria Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Salah satu Contoh kriteria penentuan daerah penerima DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataan (Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Kepariwisataan), dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki OPD dengan nomenklatur Pariwisata, memiliki tugas dan fungsi pengembangan pariwisata dan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Jika adanya perubahan nomenklatur setelah alokasi ditetapkan, selama di dinas yang baru terkait dengan tugas dan fungsi kepariwisataan, maka daerah yang bersangkutan tetap dikategorikan memenuhi syarat untuk disalurkan DAK Nonfisik; 2. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berada di 10 Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP), 88 KSPN dan/atau 222 KPPN yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025; 3. Daya tarik wisata (alam, budaya dan/atau buatan) yang tercantum dalam Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah dan/atau dokumen hasil kajian; 4. Data jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara di Kabupaten/Kota dan Daya Tarik Wisata; 5. Asosiasi pariwisata setempat beserta jumlah anggotanya; 6. Usaha pariwisata; 7. Kelompok sadar wisata (Pokdarwis); dan 8. Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang membangun Pusat Informasi Pariwisata/Tourism Information Center (TIC) di Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan DAK Fisik Bidang Pariwisata. Dengan kata lain, kriteria adalah hal-hal yg harus dipenuhi dan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu.

19 3.3 Prinsip NSPK Prinsip NSPK sebagai pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren meliputi: a. Memberikan ruang bagi Daerah untuk mengatur sesuai dengan kondisi Daerahnya; b. Tidak dapat menarik dan/atau memindahkan kewenangan yang oleh undang-undang sudah ditetapkan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan tertentu; dan/atau c. Tidak mengakibatkan terjadinya penambahan prosedur pelayanan kepada masyarakat yang melibatkan tingkatan atau susunan pemerintahan lain. 3.4 Urgensi NSPK Urgensi NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren adalah untuk: a. Mempertegas dan memperjelas urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; b. Mencegah adanya tumpang-tindih dalam penyelenggaraan dan pengelolaan urusan pemerintahan konkuren; c. Menetapkan standardisasi keluaran, mutu, persyaratan, kriteria, proses, produk, atau format yang digunakan dan/atau yang diberlakukan secara nasional; d. Mempermudah penyelenggara pemerintahan daerah dalam melaksanakan metode kerja atau melaksanakan tugas yang bersifat khusus; dan/atau e. Meminimalisasi konflik masing-masing tingkatan pemerintahan dan mencegah penyimpangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Dalam konteks tersebut di atas, muncul pertanyaan: apakah kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) sudah menyusun dan menerbitkan NSPK sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren? Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki K/LPNK dalam penyelenggaraan urusan

20 pemerintahan konkuren, maka K/LPNK sudah seharusnya menyiapkan NSPK sebagai konsekuensi adanya pembagian urusan sebagaimana ditetapkan pada lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014, yaitu sebagai instrumen untuk memastikan bahwa fungsi pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan konkuren berjalan dengan efektif, efisien dan akuntabel. Sebab apabila NSPK belum ditetapkan akan berdampak terhadap tercapainya tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren itu sendiri, seperti timbulnya ketidakpastian/ ketidakjelasan hukum, pengelolaan urusan pemerintahan, kelembagaan, personil, keuangan, pembinaan dan pengawasan serta pelayanan yang tidak efisien, efektif, ekonomi dan akuntabel. Untuk mempercepat tersedianya NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, K/LPNK, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam membuat NSPK sesuai dengan kewenangan masing-masing, sebagai berikut: 1) Kementerian/LPNK a) Mengindentifikasi NSPK sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya berdasarkan lampiran Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; b) Mengindentifikasi NSPK yang telah ditetapkan, apakah perlu disesuaikan, tidak perlu disesuaikan (sudah sesuai UU No. 23 Tahun 2014), atau bahkan perlu dibuat NSPK yang baru? c) Mengidentifikasi NSPK yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan daerah (Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah); 2) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota a) Mengindentifikasi kebutuhan NSPK, untuk menyelenggarakan kewenangannya; b) Berkoordinasi dengan Kementerian/LPNK dan Kemendagri atas kebutuhan NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. 3) Kementerian Dalam Negeri a) Berkoordinasi dengan Kementerian/LPNK dalam rangka persiapan penyusunan NSPK sebagai pedoman bagi pemerintah daerah.

21 b) Mempersiapkan fasilitasi pemerintah daerah dengan kementerian/ LPNK. Upaya dan langkah-langkah konkrit sebagaimana disebutkan di atas, sangat penting mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014, mewajibkan Daerah untuk mempedomani NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, menindaklanjuti NSPK yang perlu dibentuk pengaturan lebih lanjut di daerah dalam bentuk produk hukum daerah seperti peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta melaksanakan NSPK dan produk hukum daerah secara efisien, efektif dan akuntabel. 3.5 Tujuan NSPK Tujuan NSPK dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, yaitu: a. Memastikan dan meyakinkan implementasi pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat; b. Menjadi acuan dan pedoman bagi pemerintah daerah (organisasi perangkat daerah) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren; c. Memperjelas mekanisme, tata cara, persyaratan, kriteria dalam pengelolaan urusan pemerintahan konkuren; d. Mempermudah perencanaan program dan kegiatan, pendanaan, evaluasi dan pelaporan e. Memperjelas kewenangan provinsi dan kabupaten/kota dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren; f. Memperjelas pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemrintahan konkuren. 3.6 Hierarki Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

22 d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 3.7 Asas-asas Pembentukan NSPK Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan bahwa pembentukan suatu peraturan didasarkan pada pemikiran bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk itu, berdasarkan penjelasan UU Nomor 12 Tahun 2011, asas-asas yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh suatu lembaga negara/pemerintah termasuk pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus

23 benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundangundangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. h. Asas pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat. i. Asas kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk indonesia secara proporsional. j. Asas kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan republik indonesia. k. Asas kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

24 l. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundangundangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan pancasila dan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. m. Asas bhinneka tunggal ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. n. Asas keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. o. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. p. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. q. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara. r. Asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain: 1) Dalam hukum pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah; 2) Dalam hukum perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

25 3.8 Materi Yang Diatur dalam NSPK Muatan substansi yang diatur dalam suatu NSPK pada umumnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. Konsiderans (Menimbang dan Mengingat) 1) Konsiderans diawali dengan kata “Menimbang”. 2) Konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan NSPK. 3) Memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. 4) Pokok-pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa NSPK dianggap perlu untuk dibuat adalah kurang tepat karena tidak mencerminkan tentang latar belakang dan alasan dibuatnya NSPK tersebut. 5) Jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian. 6) Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad, dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata bahwa dan diakhiri dengan tanda baca titik koma. b. Ketentuan Umum 1) Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Jika dalam Peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal - pasal awal. 2) Ketentuan umum berisi: batasan pengertian atau definisi; singkatan atau akronim yg digunakan dalam peraturan; dan hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal - pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. 3) Frase pembuka dalam ketentuan umum berbunyi : Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan: …………… 4) Jika ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akrorim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka Arab dan diawali dengan huraf kapital serta diakhiri dengan tanda baca titik.

26 5) Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasalpasal selanjutnya. 6) Jika suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi. c. Maksud dan Tujuan Dalam perumusan maksud dan tujuan, apabila peraturan perundangundangan mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka dapat dikelompokkan menjadi: bab, bagian, dan paragraf. Contoh: Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal urusan bidang Kesehatan, dimaksudkan guna memberikan panduan kepada daerah dalam rangka melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian, serta pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang kesehatan di Kabupaten/Kota. d. Persyaratan Persyaratan adalah hal-hal yang harus dipenuhi dalam penyusunan suatu peraturan. Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 bagian penjelasan bahwa untuk membentuk peraturan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik, penyusunan maupun pemberlakuannya. e. Tata cara/mekanisme Tata cara/mekanisme secara umum mengatur mengenai perencanaan, urutan, sistematika, pelaksanaan secara teknis, dan sebagainya yang terkait dengan cara dasar penyusunan Peraturan Daerah. Perencanaan tersebut disusun untuk membentuk kebijakan dan strategi dari Pemerintah Pusat sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan pada bidang yang bersangkutan. Tata cara/mekanisme penyusunan perundang-undang dan peraturan dapat dilihat secara jelas pada UU 12 Tahun 2011.

27 f. Kriteria Kriteria adalah hal-hal yang harus dipenuhi dan ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu urusan pemerintahan. Dalam penyusunan peraturan, kriteria merupakan hal mendasar yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas sesuai kewenangan dan yuridiksi pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sebagai contoh di bawah ini: 1) Berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas sebagaimana Pasal 13 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah provinsi atau lintas negara; d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau e) Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional. 2) Berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas sebagaimana Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya lintas Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah Provinsi.

28 3) Berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi dan eksternalitas sebagaimana Pasal 13 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kriteria Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah: a) Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam Daerah kabupaten/kota; b) Urusan Pemerintahan yang penggunanya dalam Daerah kabupaten/kota; c) Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan/atau d) Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Daerah kabupaten/kota. g. Kewenangan Provinsi/Kabupaten/Kota Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan, yang dimaksud dengan Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sedangkan Kewenangan Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Sedangkan menurut ahli yaitu Syafrudin (2000) menyatakan “kewenangan” dengan “wewenang” adalah dua hal yang berbeda. Kewenangan adalah kekuasaan formal yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang yaitu mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Artinya, di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (rechtsbe voegdheden). Intinya, wewenang adalah bagian dari hukum publik, bagian dari wewenang pemerintahan, tidak hanya wewenang untuk membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi juga meliputi wewenang untuk pelaksanaan kewajiban dan memberikan wewenang serta pembagian wewenang sebagaimana sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

29 Terkait dengan kewenangan dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berhak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan konkuren untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, daya saing daerah, pemberdayaan dan peranserta masyarakat. Pengaturan dan pengurusan dimaksud harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas, hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan kekhasan daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Ketika daerah misalnya diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren dalam bentuk kebijakan daerah, hendaknya menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. Bahkan peraturan yang ditetapkan tersebut, selain tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, juga tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum atau melanggar norma kesusilaan. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan pengendalian terhadap kebijakan daerah untuk melaksanakan peraturan daerah dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau menjalankan kewenangannya, sebagai berikut: 1) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi tidak dapat memuat pengaturan yang membebani dan/atau membatasi warga negara, tidak dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah kabupaten/kota. 2) Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota tidak dapat memuat pengaturan yang membebani dan/atau membatasi warga negara, tidak dapat mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau urusan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah provinsi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat dipahami bahwa kewenangan adalah hak dan kekuasaan yg dimiliki suatu instansi

30 untuk melakukan sesuatu. Untuk itu, urusan antara provinsi dan kabupaten/ kota harus jelas sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki. Bahasan kewenangan menjadi bab tersendiri dalam pembentukan NSPK. Bahasan kewenangan ini meliputi kedudukan, tugas, dan fungsi dari Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah pada suatu urusan tertentu. h. Pendanaan Pendanaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dapat bersumber dari: 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; 3) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan/atau 4) Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. i. Pelaporan Dalam setiap urusan yang dilakukan, Pemerintah Daerah wajib membentuk tim/unit khusus untuk membuat laporan dari Satuan Kerja untuk urusan yang dilakukan. Tim/unit khusus tersebut langsung dikepalai oleh Kepala Satuan Kerja dari urusan yang dilakukan. Pengawasan dari pelaporan diawasi langsung oleh badan yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Contoh: Pelaporan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 1) Pelaporan Penerapan SPM dimuat dalam laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan disampaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Materi laporan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam penerapan SPM. 3) Gubernur menyampaikan laporan SPM daerah provinsi dan rekapitulasi penerapan SPM daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan menteri

31 teknis yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. 4) Bupati/Wali Kota menyampaikan laporan SPM daerah kabupaten/kota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah. 5) Format laporan Penerapan SPM daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. j. Pembinaan dan Pengawasan Contoh: Pembinaan dan Pengawasan dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal: 1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan secara umum dan menteri teknis yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar melakukan pembinaan secara teknis terhadap Penerapan SPM daerah provinsi. 2) Menteri melalui Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan terhadap Penerapan SPM daerah provinsi. 3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan Penerapan SPM daerah kabupaten/kota. 4) Bupati/Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM daerah kabupaten/kota. k. Penutup Ketentuan penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Berikut adalah beberapa hal mengenai ketentuan penutup: 1) Jika tidak diadakan pengelompokan bab, ketentuan penutup ditempatkan dalam pasal (-pasal) terakhir. 2) Ketentuan penutup dapat memuat peraturan pelaksanaan yang bersifat: a) Menjalankan (eksekutif), misalnya, penunjukan pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk memberikan izin, mengangkat pegawai, dan lain-lain;

32 b) Mengatur (legislatif), misalnya, memberikan kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan.

33 BAB IV PENGAWASAN KETAATAN NSPK 4.1 Pendahuluan Urusan Pemerintah Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintahan Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan Pemerintahan Konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa agar pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berjalan sesuai dengan kebijakan nasional, maka dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren dibentuk Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang disingkat PPUPD yaitu Jabatan Fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Salah satu tugas JFPPUPD sesuai ketentuan Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2020 adalah melakukan pengawasan terhadap ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK. Sehingga dengan demikian JFPPUPD wajib untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren yang dilaksanakan oleh perangkat daerah pelaksana urusan apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. 4.2 Bentuk Pengawasan Bentuk pengawasan terhadap ketaatan NSPK yang dapat dilakukan oleh JFPPUPD meliputi :

34 a. Reviu Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan. b. Monitoring Monitoring adalah proses penilaian kemajuan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan c. Evaluasi Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan, dan menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan d. Pemeriksaan Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah. 4.3 Standar Pengawasan Standar Pengawasan adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren yang wajib dipedomani oleh PPUPD dalam melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan kon kuren. . Standar pemeriksaan itu meliputi ; standar umum, standar pelaksanaan, komunikasi, dan standar kualitas hasil kerja 4.3.1 Standar Umum Standar umum pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.meliputi :

35 a) Syarat formal 1. Memiliki SK Jabatan Fungsional PPUPD, atau 2. Memiliki SK CPNS Formasi PPUPD b) Syarat personal pengetahuan 1. Pernah mengikuti diklat oientasi tugas /pembentukan PPUPD 2. Pernah mengikuti diklat teknis substantif pengawasan urusan pemerintahan konkuren 3. Memiliki pengetahuan dan kemampuan yang berhubungan dengan otonomi daerah 4. Memiliki integritas, dan kompetensi 5. Pernah mengikuti sosialisasi, bimtek atau pks yang berhubungan dengan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren 6. Memahami proses bisnis dan atau nspk urusan pemerintahan konkuren. c) Jumlah personil Susunan tim meliputi : 1. Penanggungjawab selaku Pengendali Mutu sebanyak 1 orang 2. Wakil Penanggungjawab sebanyak 1 (satu) orang 3. Supervisor sebanyak 1 (satu) orang 4. Ketua Tim sebanyak 1 (satu) orang 5. Anggota Tim minimal 1 (satu) orang d) Alokasi Waktu Pemeriksaan. Waktu pelaksanaan pemeriksaan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren idealnya paling sedikit 12 (dua belas) hari kerja. e) Kecermatan Profesional PPUPD harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama (due professional care) dan secara hati-hati (prudent) dalam setiap penugasannya. f) Kepatuhan terhadap kode etik PPUPD harus mematauhi kode etik sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2007

36 4.3.2 Standar Pelaksanaan Standar pelaksanaan adalah ukuran yang menjelaskan sifat pemeriksaan dan menyediakan kerangka kerja untuk melaksanakan dan mengelola pekerjaan yang dilaksanakan oleh PPUPD. a) Standar perencanaan Sekurang-kurangnya tercantum dalam Renbinwas Tahunan (PKPT) b) Standar supervisi 1. Adanya reviu secara berjenjang 2. Adanya pemantauan dari manajemen c) Standar pemeriksaan 1. Tahap Persiapan 1.1. Nota Dinas usulan Rencana Pemeriksaan 1.2. Program Kerja Pemeriksaan dan Langkah Kerja 1.3. Ekspose Program Kerja Pemeriksaan dan Langkah Kerja 2. Tahap Pelaksanaan Pengumpulan dan Pengujian bukti. 2.1. Entri Meeting (pertemuan awal) 2.2. Pelaksanaan langkah kerja dan metodologi pemeriksaan 2.3. Penggunaan Kreteria (peraturan) yang relevan 2.4. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan 2.5. Reviu kertas kerja secara berjenjang 2.6. Penyusunan Naskah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (NP2HP) 2.7. Reviu NP2HP secara berjenjang 2.8. Penyampaian HP2HP 2.9. Ekpose /Pembahasan NP2HP 2.10. Penyusunan Berita Acara Pembahasan NP2HP 2.11. Penyampaian BA NP2HP 2.12. Exit Meeting (pertemnuan akhir) 2.13. Pendokumentasian d) Standar pelaporan 1. Penyusunan draf pelaporan 2. Reviu draf Pelaporan secara berjenjang 3. Ekpose draf pelaporan 4. Otentifikasi (penandatanganan) Pelaporan 5. Penyampaian / pendistribusian pelaporan

37 4.3.3 Standar Komunikasi Standar komunikasi adalah ukuran / standar yang mengatur tentang ketentuan dalam mengkomunikasikan hasil-hasil pemeriksaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang menekankan pada hal kepastian saran dan rekomendasi telah ditindaklanjuti yang mencakup : a. Komunikasi dengan pihak yang diperiksa b. Adanya Prosedur / mekanisme pemantauan c. Pemberian Status Temuan 4.4 Standar Kualitas Hasil Kerja Standar kualitas hasil kerja adalah standar dari hasil kerja pelaksanaan pengawasan yang dihasilkan, sesuai dengan kualitas hasil kerja yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD meliputi bentuk PKP dan langkah Kerja, entry meeting, Kertas Kerja Identifikasi, Kertas Kerja Analisis, Kertas Kerja Evaluasi, Kertas Kerja Pengawasan, Bahan Ekspose, Program Kerja Pengawasan, Konsep Laporan Hasil Pengawasan, dan lain-lainnya. 4.5 Tahapan Pelaksanaan Pengawasan 4.5.1 Tahap Persiapan Tahap persiapan meliputi, pembuatan nota dinas, penyusunan tim, penyusunan instrumen pengawasan yang terdiri dari (PKP, Langkah Kerja dan format laporan ) Untuk memudahkan memberikan gambaran kepada peserta diklat, berikut disajikan contoh format nota dinas, tim penyusun sebagai berikut. Sedangkan untuk contoh format PKP dan langkah kerja serta format LHP akan disajikan pada pembahasan berikutnya.

38 a) Format Nota Dinas Usulan Rencana Pemeriksaan Kop Nota Dinas Kepada Yth : Inspektur Daerah Kabupaten…….. Dari Inspektur Pembantu …. selaku Wakil Penanggung Jawab Tim Tanggal : ………. Perihal : Pemeriksaan Ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Bidang ......... Berdasarkan Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahun 20…..yang dituangkan dalam PKPT Tahun…..disebutkan bahwa pada bulan……….pengawasan yang akan dilakukan oleh Irban……..adalah Pemeriksaan Ketaatan terhadap NSPK Urusan Pemerintahan Bidang ........... Sehubungan dengan hal tersebut bersama ini kami sampaikan halhal sebagai berikut : 1. Dasar a) UU No.23 Tahun 2014 b) PP No.12 Tahun 2017 c) Permendagri No….Tahun… d) Peraturan Bupati No…Tahun….. e) Dstnya 2. Pelaksanaan Pelaksanaan pemeriksaan ini direncanakan mulai ……sampai…… 3. Tujuan a) Untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang .............yang dilaksanakan oleh Dinas …….telah diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b) Untuk memberikan rekomendasi dan saran perbaikan atas berbagai kelemahan/kekurangan yang diketemukan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ........ 4. Sasaran a) Meningkatnya kepatuhan atau ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ....................; b) Meningkatnya kinerja dan dampak pelaksanaan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang ......... terhadap masyarakat 5. Ruang Lingkup Ruang lingkup pemeriksaan adalah ketaatan terhadap NSPK dalam a) Kebijakan b) Standar Operasional Prosedur (SOP) c) Pelaksanaan Kewenangan atau Tugas Fungsi d) Pelaksanaan Urusan (Program/kegiatan) e) Penerapan NSPK urusan 6. Susunan Tim Rencana susunan Tim Pengawas terdiri dari a) Penanggungjawab : Inspektur b) Wakil Penanggungjawab : Irban…. c) Supervisor : ………..

39 d) Ketua Tim : ………… e) Anggota Tim : 1……. 2. dstnya 7. Obyek Pengawasan Dinas …………….bersama Unit Kerja dibawahnya (UPT) 8. PKP dan Langkah Kerja Sebagai panduan pelaksanaan pemeriksaan disusun Program Kerja Pengawasan dan Langkah Kerja Pengawasan sebagaimana terlampir Demikian untuk menjadikan periksa, dan mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih Inspektur Pembantu ….. Nama Nip b) Tim Pengawas Tim Pengawas dibentuk oleh Inspektur setelah mempertimbangkan Nota Dinas usulan dari Inspektur Pembantu. Jumlah maksimal Tim Pengawas mengacu pada jumlah personil yang tercantum pada Rencana Pembinaan dan Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Pengawas ditetapkan oleh Inspektur dengan Surat Perintah Tugas (SPT). Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Inspektur atas nama Bupati, diberi nomor, diadministrasikan dan dibuat rangkap dengan diberikan kepada masing masing personil tim yang akan memeriksa, satu untuk SKPD yang akan diperiksa, satu untuk Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan, satu untuk Sub Bagian Administrasi dan Umum, dan satu untuk arsip di Inspektur Pembantu. Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Inspektur yang terdiri dari pejabat fungsional PPUPD dan atau Calon PPUPD yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren .. Penugasan calon PPUPD pada pemeriksaan hanya dapat dilakukan secara selektif, yaitu calon PPUPD yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan fungsional PPUPD. Sedangkan CPNS dengan formasi PPUPD tetapi belum mendapatkan pendidikan dan pelatihan belum dapat diberikan tugas pemeriksaan. penugasan Calon PPUPD dalam pemeriksaan semata-mata hanya untuk memberikan bekal pengalaman praktek pemeriksaan.

40 Susunan Tim Pengawas adalah sebagai berikut. No. Jabatan dalam Dinas Jabatan dalam Tim Jumlah hari 1. Inspektur Penanggungjawab dan Pengendali Mutu Sesuai kebutuhan 2. Inspektur Pembantu Wakil Penangungjawab dan Wakil Pengendali Mutu Sesuai kebutuhan 3. PPUPD Ahli Madya Supervisor Sesuai kebutuhan 4. PPUPD Ahli Muda Ketua Tim Sesuai kebutuhan 5. PPUPD Ahli Pertama /CPNS Anggota Tim Sesuai kebutuhan 4.5.2 Tahap Pelaksanaan Tahapan pelaksanaan pengawasan dalam bentuk pengawasan terhadap ketaatan NSPK prinsipnya adalah meliputi kegiatan pelaksanaan dari langkah kerja yaang telah ditetapkan, pelaksanaan kegiatan supervisi, dan pelaksanaan kegiatan penyusunan laporan awal, yang dimulai sebagai berikut a. Entri Meeting (pertemuan awal) b. Pelaksanaan langkah kerja dan metodologi pemeriksaan c. Penggunaan Kreteria (peraturan) yang relevan d. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan e. Reviu kertas kerja secara berjenjang f. Penyusunan Naskah Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan (NP2HP) g. Reviu NP2HP secara berjenjang h. Penyampaian HP2HP i. Ekpose /Pembahasan NP2HP j. Penyusunan Berita Acara Pembahasan NP2HP k. Penyampaian BA NP2HP l. Exit Meeting (pertemnuan akhir) m. Pendokumentasian Untuk memudahkan memberikan gambaran kepada para peserta diklat berikut disajikan contoh format sebagai berikut.

41 a. Contoh format Pertemuan Awal/Entry Meeting telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Kop NOTULEN ENTRY MEETING PEMERIKSAAN KETAATAN NSPK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG .............. Melaksanakan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten ….. Nomor ......... tanggal ........ 20…. untuk melaksanakan pemeriksaan Ketaatan NSPK Urusan Pemerintahan Bidang ............ pada Dinas ............., Tim Pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten…….. telah melakukan entry meeting dengan pihak Dinas ….., dengan hasil pertemuan sebagai berikut : 1. Tim Pengawas pada saat entry meeting bertemu dan diterima oleh Pihak Dinas ..........yang dipimpin oleh …….. 2. Tim Pengawas memberikan penjelasan mengenai, tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi dan jadwal pemeriksaan. 3. Dalam kesempatan itu, terdapat hal-hal yang disampaikan antara lain: a. Kebutuhan data, dokumen dan informasi untuk menunjang pemeriksaan; b. Kepala Dinas atau Kepala Bidang atau Sekretaris .......... menyampaikan bahwa pada prinsipnya menerima secara terbuka dan akan membantu Tim Pengawas atas kelengkapan dokumen, data, dan keterangan yang dibutuhkan. Demikian notulen entry meeting dibuat berdasarkan Standar Pengawasan APIP yang berlaku. Kepala /Sekretaris/Kabid Dinas …………… Nama Nip ………….20………. Irban……. selaku wakil penanggungjawab Nama Nip b. Format Exit Meeting . Contoh format Pertemuan Akhir /Exit Meeting telah dilaksanakan adalah sebagai berikut : Kop NOTULEN EXIT MEETING PEMERIKSAAN KETAATAN NSPK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG .................... Pada hari ini, ........... tanggal ...... bulan ........ tahun ........... kami Tim Pengawas telah menyampaikan Surat Pengantar Naskah Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (NP2HP) kepada Kepala/Sekretaris/Kabid .........., dengan kesimpulan sebagai berikut : a. Bahwa pada prinsipnya Kepala/Sekretaris/Kabid ........... menerima hasil pemeriksaan ketaatan NSPK urusan pemerintahan bidang ........... yang dilakukan Inspektorat Daerah Kabupaten …..

42 b. Rekapitulasi NP2HP secara keseluruhan yang telah disepakati dan dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan (BAP) selanjutnya untuk dimuat dalam Laporan Hasil Pengawasan c. Berita Acara Pembahasan sebagaimana dimaksud pada point b adalah sebagaimana terlampir. Seluruh Substansi temuan/NP2HP tersebut telah dikonfirmasikan dengan penanggungjawab obrik/kegiatan terkait dan telah disepakati sebagaimana Berita Acara Pembahasan (BAP) Pemeriksaan Ketaatan NSPK Urusan Pemerintahan Bidang ............. akan ditindaklanjuti sesuai dengan saran rekomendasi yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Demikian notulen exit meeting ini dibuat sebagai bahan pelaporan awal dalam pelaksanaan pemeriksaan ketaatan NSPK urusan pemerintahan bidang .............. pada Dinas ….Tahun … Kepala /Sekretaris/Kabid Dinas …………… Nama Nip ………….20………. Irban……. selaku wakil penanggungjawab Nama Nip c. Format Berita Acara Pembahasan (BAP) NP2HP Contoh format Berita Acara Pembahasan atas Naskah Pokok-Pokok Hasil Pengawasan adalah sebagai berikut : Kop BERITA ACARA PEMBAHASAN NASKAH POKOK-POKOK HASIL PEMERIKSAAN KETAATAN NSPK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ........... Pada hari ini ……………Tanggal………..Bulan………Tahun…….(00-00-000) kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Tim Pengawas No. Nama Nip Jabatan Dalam Tim 1. ……………………. …………. Supervisor 2. ……………………. …………. Ketua Tim 2. Pihak yang diawasi No. Nama Nip Jabatan Dalam Dinas 1. ……………………. …………. Kepala /Sekretaris/Kabid Dengan ini menyatakan bahwa :

43 1. Kepala ......selaku pihak yang diawasi telah menerima, membaca, dan mempelajari dan memahami Naskah Pokok – Pokok Hasil Pengawasan (NP2HP) yang dikirimkan oleh Tim Pengawas dengan Surat Nomor ...........tanggal........ 2. Kepala .....selaku pihak yang diawasi menyatakan bahwa pada prinsipnya setelah membaca dan mempelajari NP2HP, menyatakan telah mengerti, dan menerima serta bersedia akan menindaklanjuti saran rekomendasi yang ada dalam Laporan Hasil Pengawasan. 3. Adapun ringkasan NP2HP sebagaimana dimaksud pada diktum 1, dan 2 adalah sebagai berikut : No. Judul Temuan Kriteria Penyebab Rencana Rekomendasi Hasil pembahsan Sepakat Tidak sepakat dg Penjelasa n 1. 2 3 Dstnya 4. Kedua belah pihak telah sepakat Berita Acara Pembahasan NP2HP ini sebagai dasar dalam penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Demikian Berita Acara ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kepala………. Nama Nip Supervisor Nama Nip ..............20……. Ketua Tim Nama Nip 4.5.3 Tahap Pelaporan Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah sekumpulan dokumen yang terutama berisi data temuan, simpulan atau pendapat, dan rekomendasi perbaikan yang dibuat oleh JFPPUPD, dan disampaikan kepada pihak atau pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai media komunikasi kepada pihak yang berwenang. a) Laporan Hasil Pemeriksaan pada umumnya disajikan dalam bentuk Bab yang merupakan sarana mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa dan pihak-pihak lain yang terkait. LHP sekurang-kurangnya memuat; simpulan dan rekomendasi, data umum

44 atau informasi umum seperti dasar hukum, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup; data hasil pemeriksaan, temuan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan saran serta penutup. b) Fungsi Laporan Hasil Pemeriksaan 1. Sarana komunikasi penyampaian hasil pengawasan 2. Dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan arah, kebijakan strategi, dan prioritas untuk meningkatkan ketaatan 3. Menentukan mutu pengawasan 4. Meningkatkan ketaatan internal pada peraturan perundangundangan c) Tujuan penyusunan LHP 1. Menginformasikan ikhtisar kegiatan secara mudah dipahami dan cepat 2. Memberikan keyakinan informasi secara handal , significan dan menyajikan dampak 3. Untuk menghasilkan manfaat bagi organisasi, menyajikan penyebab, dan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan bagi manajemen d) Sumber LHP LHP disusun dengan mendasarkan pada data dan informasi pada Kertas Kerja yang dibuat oleh masing-masing personil tim, e) Distribusi LHP Pada umumnya LHP sebagai sarana mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa dan pihak lain yang terkait seperti pemberi tugas pemriksaan, pihak yang diperiksa, atasan langsung pihak yang diperiksa, dan instansi lain yang berkaitan langsung. f) Standar Penulisan LHP 1. Kesesuaian dengan prinsip aturan yang berlaku umum Artinya laporan yang dibuat sistematika dan isinya menerapkan prinsip aturan yang berlaku dari tingkat pusat sampai daerah dan sesuai praktek yang lazim.

45 2. Konsistensi Artinya laporan yang dibuat memberikan jaminan daya banding antar periode. 3. Pengungkapan yang memadai Artinya bahwa laporan yang dibuat memuat atau mengungkapkan hal-hal penting. 4. Pernyataan pendapat Mengharuskan pemeriksan memberikan simpulan dan rekomendasi atas laporan secara keseluruhan sesuai ketentuan. 5. Tertulis dan segera Laporan harus tertulis agar; dapat disampaikan kepada pejabat yang bertanggungjawab, tidak mudah disalahtafsirkan, dokumentasi dan bahan pengawasan berikutnya, mudah mengambil tindak lanjut atas rekomendasinya, tanggungjawab menjadi jelas, pembuktian dalam pemantauan atas tindak lanjut menjadi mudah. 6. Kerahasiaan Laporan Hasil Pengawasan hanya untuk pihak-pihak sesuai ketentuan karena kebanyakan masalah dalam pengawasan harus dirahasiakan, dan untuk memastikan laporan tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang. g. Sistematika Pelaporan Sistematika penulisan Laporan Hasil Pemerikasaan terhadap Ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren adalah sebagai berikut. BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI 1.1. Temuan Hasil Pengawasan 1.2. Rekomendasi BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN 2.1. Data Umum A. Dasar Pengawasan B. Tujuan Pengawasan C. Sasaran Pengawasan D. Ruang Lingkup Pengawasan E. Metodologi Pengawasan F. Batasan G. Pola Pelaporan H. Susunan Tim I. Waktu Pelaksanaan J. Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang lalu