96 PEMERINTAH KABUPATEN ALENGKA DIRAJA INSPEKTORAT DAERAH JL.Raya Raden Indrajit KM 9 No.30 Kota Raja Alengka No.Dok : 01 No.Revisi: - Tanggal : 03 Januari 2023 : KERTAS KERJA EVALUASI PENGUJIAN ATAS KETAATAN PENERAPAN NSPK URUSAN KOPERASI UKM) Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan 800/6/Irban PPUPD/VI/2023 Tanggal 3 Juni 2023 Nomor Langkah Kerja 5-2.1/800/6/IrbanPPUPD/VI/2023 s/d 5- 2.5/800/IrbanPPUPD/VI/2023 Bentuk Pengawasan Pemeriksaan Unit Kerja yang diawasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Periode Pengawasan 2023 Disusun oleh Endang Sulistyawati Direviu oleh Busan Kode Butir Kegiatan 120 Uraian Kegiatan Merekomendasikan perbaikan atas kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria. No. Uraian Hasil Evaluasi Catatan 1. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang .......Pasal 55 ayat (4) disebutkan bahwa salah satu tugas Bupati/walikota dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah: a. Menyusun, menyiapkan, menetapkan dan atau melaksanakann kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penunmbuhan iklim usaha , pengembangan usaha, penjaminan dan pembiayaan, dan kemitraan, b. Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemeberdayaan dikabupaten /kota c. Memaduserikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundangundangan di daerah kab/kota dengan undang-undang Namun dari hasil pemeriksaan diiketahui bahwa Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian sebagai Perangkat daerah yang mempunyai tugas Rekomendasi : Bupati/Walikota .............agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM, perdagangan, dan Perindustrian ............. Kabupaten/Kota ... supaya memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang terkait (Kabid ............) agar secara bersama-sama : a. a. Mengusulkan dan merencanakan penganggaran penyusunan kajian/naskah akademik dan materi regulasi terkait pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (09) b. b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk pengusulan rencana dan proses penyusunan regulasi tersebut. (09)
97 melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi UKM belum memiliki regulasi dan belum ada rencana untuk mengajukan usulan penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Perkada. Kriteria : Kondisi tersebut di atas belum sesuai dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 55 ayat (4) Sebab : kondisi tersebut disebabkan Kepala Bidang yang menangani urusan Koperasi UKM kurang cermat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM yang menjadi tanggungjawabnya. Akibat : Pembnerdayaan, perlindungan dan penjaminan serta kemitraan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Kabupaten/kota ....... tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, terstruktur dan sistematis. Simpulan: Dinas Koperasi UKM dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Koperasi UKM tidak patuh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 55 ayat (4) Direviu oleh Busan Pembina Utma Muda (IV/C) NIP.19790909 200901 1 014 Alengka Diraja, 27 Januari 2023 Penyusun Endang Sulistyowati Pembina Utama Muda (IV/C) NIP.19770330 199711 2 001 7.2. Rekomendasi Peningkatan Penerapan NSPK Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Rekomendasi adalah saran yang menganjurkan (membenarkan, menguatkan) Sedangkan yang dimaksud dengan Rekomendasi hasil pengawasan adalah
98 solusi atau saran alternatif untuk menyelesaikan/mengatasi masalah tertentu yang dideskripsikan dalam setiap unsur temuan pengawasan. Dalam pengawasan terhadap ketaatan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren JFPPUPD Ahli Madya harus mampu untuk menyusun rekomendasi peningkatan kepatuhan terhadap NSPK urusan pemerintahan konkuren berdasarkan data/kondisi yang diketemukan serta hasil analisis terkait dengan NSPK yang dilanggar/tidak dipatuhi. Dalam pengawasan perlu adanya rekomendasi agar lebih memotivasi dan bersifat lebih persuasif terhadap tujuan –tujuan pengawasan . JFPPUPD Ahli Madya harus menyampaikan rekomendasi yang relevan dengan kebutuhan pihak yang diawasi, jika tidak maka rekomendasi tersebut cenderung ditentang atau tidak ditindaklanjuti. Adapun manfaat dari rekomendasi adalah sebagai perbaikan atas berbagai kekurangan/kelemahan yang terjadi pada program /aktivitas yang diawasi, untuk menyelesaikan masalah atau mengatasi masalah/kelemahan yang ada. Untuk dapat menyusun rumusan rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap penerapan NSPK, maka rekomendasi harus dirumuskan dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. Relevan dengan kondisi/fakta yang ada b. Dapat menghilangkan faktor penyebab timbulnya kondisi yang tidak sesuai c. Dapat ditindaklanjuti oleh pihak yang laksanakan pengawasan. d. Memberikan dampak adanya perbaikan atau e. Mendorong berjalannya tugas dan fungsi organisasi. Untuk memudahkan memberikan gambaran penjelasan terkait perumusan rekomendasi kepada peserta diklat, berikut disajikan contoh perumusan rekomendasi sebagai berikut : No . Judul Temuan Kondisi/Fakta Kriteria Penyebab Rekomendasi 1. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam hal kemitrazan usaha mikro yang dilakukan oleh Dinas ....................kura ng optimal (Kode : 2.03.01) 1.Data dan informasi mengenai pelaku usaha mikro merupakan hasil pendataan tahun 2014 sehingga tidak uptodate dan tidak informatif karena tidak menyajikan data mengenai pelaku Peraturan Pemerinta h Nomor 17 Tahun 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaa n UndangUndang Nomor 20 Tahun 2008 Kepala Bidang UKM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. ......... kurang responsif dalam melaksanakan penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan UMKM kepada Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kab. .......... supaya memerintahkan secara tertulis kepada kepala Bidang..........untuk : a. mengusulkan rencana kegiatan/sub
99 No . Judul Temuan Kondisi/Fakta Kriteria Penyebab Rekomendasi usaha mikro yang siap untuk melakukan kemitraan 2.Tidak ada proyek percontohan kemitraan yang dikembangkan 3.Data 13 pengusaha mikro yang bermitra dengan Perum Peruri hanya bersifat bantuan modal, tidak terkait dengan manajemen dan pemasaran yang dapat mengembangka n peningkatan skala ekonomi 4.Tidak dilakukan pemantauan, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan kemitraan yang ada 5.Dalam dokumen perencanaan tidak diketemukan adanya program dan kegiatan mengenai kemitraan seperti fasilitasi kemitraan para pelaku usaha mikro dengan BUMN, BUMD tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah Pasal 30 ayat (2) khususnya dalam hal kemitraan usaha mikro. kegiatan terkait updating data based dan profil usaha mikro di Kabupaten ............ sesuai dengan nomenklatur perencanaan program/kegiatan/s ub kegiatan yang diatur dalam Permendagri No.90 Tahun 2019 dan turunannya b. mengusulkan rencana kegiatan /sub kegiatan terkait kemitraan usaha mikro; c. melakukan kegiatan evaluasi secara berkala terhadap pelaku usaha mikro yang telah menjalin kemitraan 2. Penyelenggaraan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten ......... belum didukung dengan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati (2.03.01). • Dalam menyelenggarak an urusan pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, khususnya urusan koperasi masih berpedoman pada regulasi dari pemerintah pusat • Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 17 ayat (1) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab...........bersa ma-sama dengan Kepala Bidang Koperasib kurang cermat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib bidang koperasi, usaha kecil dan menengah Bupati ...........agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Kab. Dan Kepala Bidang Koperasi ............ untuk : Menyusun materi Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang penyelenggaraan koperasi, dan usaha mikro dan Melakukan koordinasi dengan
100 No . Judul Temuan Kondisi/Fakta Kriteria Penyebab Rekomendasi Menengah selaku pelaksana urusan, belum pernah merencanakan untuk menyusun kebijakan daerah dalam bentuk Perda ataupun Perkada • pembangunan Koperasi, yang menjadi kewenangannya kurang memiliki arah, tujuan, sasaran dan strategi yang jelas, terukur dan berkelanjutan. Bagian Hukum Setda Kab......... terkait rencana penyusunan materi Perda dimaksud(09) 3 Dstnya 7.3. Penyampaian Hasil Temuan Pengawasan Penerapan NSPK Dalam pengawasan terhadap ketaatan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren, untuk Sub Unsur Penyusunan Laporan ada 3 (tiga) butir kegiatan yang harus dilaksanakan oleh JFPPUPD Ahli Madya yaitu : Sub Unsur Penyusunan Laporan No Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit 1. 130 Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria Reviu Konsep laporan hasil pengawasan 0,39 2. 133 Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan obyek pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria Reviu Konsep surat atensi 0,21 3. 136 Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bahan ekspose 0,39
101 Konsep Laporan Hasil Pengawasan yang telah disusun oleh JFPPUPD Ahli Muda, sebelum dilakukan ekspose, maka harus direviu oleh JFPPUPD Ahli Madya untuk memastikan tidak ada kesalahan redaksi, sesuai dengan standar, dan dapat ditindaklanjuti oleh perangkat daerah yang dilakukan pengawasan. Demikian juga halnya dengan konsep Surat Atensi. Oleh karena itu JFPPUPD dalam penyampaian laporan hasil temuan pengawasan NSPK wajib menuangkan bukti pekerjaannya dalam Kertas Kerja Reviu, dan Kertas Kerja Supervisi (Kertas Kerja Pengorganisasian). Ilustrasi untuk Kertas Kerja Reviu telah disajikan dalam Bab sebelumnya, sedangkan untuk Kertas Kerja Supervisi dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Laporan Hasil Kegiatan Supervisi dituangkan dalam Kertas Kerja Supervisi yaitu kegiatan menyusun catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, serta informasi yang didapat dalam melakukan supervisi pengawasan. b. Ketentuan teknis penyusunan Kertas kerja Supervisi meliputi : 1) Berpedoman pada standar pengawasan JFPPUPD yang diterbitkan oleh Instansi pembina 2) Dilakukan terhadap semua kegiatan pengawasan (terutama ekspose) 3) Mencerminkan simpulan atas pelaksanaan kegiatan supervisi c. . Kertas Kerja Supervisi bermanfaat sebagai sarana penelusuran terhadap alasan dilakukannya perbaikan laporan hasil pengawasan. d. Format Kertas Kerja Supervisi adalah sebagai berikut : PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA……………. INSPEKTORAT DAERAH Jl. ................... No.Dok : No.Revisi: Tanggal : KERTAS KERJA LAPORAN HASIL KEGIATAN SUPERVISI Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Unit Kerja yang diawasi ................. Periode Pengawasan …….......... Disusun oleh Direviu oleh
102 Kode Butir Kegiatan 136 Uraian Kegiatan Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria No. Uraian Kegiatan Supervisi Tanggal Pelaksanaan 1. Simpulan: Direviu oleh ......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP …….,............. .. Penyusun .......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP Untuk memudahkan memberikan gambaran penjelasan terkait Kertas Kerja Supervisi kepada peserta diklat, berikut disajikan contoh dari Kertas Kerja Supervisi secara utuh sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN ALENGKA DIRAJA INSPEKTORAT DAERAH JL.Raya Raden Indrajit KM 9 No.30 Kota Raja Alengka No.Dok : 01 No.Revisi: - Tanggal : 03 Januari 2023 : KERTAS KERJA LAPORAN HASIL KEGIATAN SUPERVISI) Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan 800/6/Irban PPUPD/VI/2023 Tanggal 3 Juni 2023 Unit Kerja yang diawasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Periode Pengawasan 2023 Disusun oleh Endang Sulistyawati Direviu oleh Busan Kode Butir Kegiatan 136 Uraian Kegiatan Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria
103 No. Uraian Kegiatan Supervisi Tanggal Pelaksanaan 1. Pelaksanaan Ekspose Konsep LHP 1. Penyaji : Ketua Tim 1 2. Pimpinan : Irban PPUPD 3. Notulen : Anggota Tim 1 4. peserta Ekspose : Inspektur, Irban, Sekretariat, dan Tim Pengawas lainnya 5. tempat pelaksanaan : Ruang Rapat Integritas Lantai 6 6. Penyanggah : Anita, Annisa, Slamet, dan Antoni 7.Hasil ekspose : a. untuk temuan No2, Kriteria PP 17 Tahun 2013 agar diganti dengan PP No.7 Tahun 2021 b. Untuk Temuan No3, kondisi yang ditemukan agar dipersingkat dan diperjelas terkait substansi saja, untuk yang bersifat opini agar dihapus c. Untuk temuan No. 4, penyebabnya lebih tepat kepada kepala Dinas, bukan Kepala Bidang....... d. dstnya ........ c. Ekpose Konsep LHP dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2023 Simpulan: Laporan Hasil Pengawasan untuk dilakukan penyempurnaan sesuai dengan catatan hasil ekspose selambat-lambatnya tiga hari setelah tanggal ekspose Direviu oleh Busan Pembina Utma Muda (IV/C) NIP.19790909 200901 1 014 Alengka Diraja, 26 Januari 2023 Penyusun Endang Sulistyowati Pembina Utama Muda (IV/C) NIP.19770330 199711 2 001
104 BAB VIII INSTRUMEN PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN NSPK URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN Untuk memudahkan peserta pendidikan dan pelatihan dalam memahami dan mengimplementasikan bagaimana caranya untuk melakukan pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria, urusan pemerintahan konkuren berikut disajikan instrumen secara lengkap yang harus dipersiapkan dalam pengawasan ketaatan NSPK dalam bentuk contoh konkrit yang telah dilaksanakan oleh berapa JFPPUPD selama ini. Instrumen yang harus dipersiapkan oleh JFPPUPD dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan NSPK meliputi ; nota dinasm program kerja pengawasan, langkah kerja pengawasanm format entry meeting, format exit meeting, format kertas kerja, format NP2HP, Berita Acara Pembahasan NP2HP, dam format LHP 8.1. Nota Dinas Contoh Nota Dinas pelaksanaan pengawasan PEMERINTAH PROVINSI/KAB/KOTA ......... INSPEKTORAT DAERAH JL.............................................. NOTA DINAS Kepada Yth : Inspektur Dari : Inspektur Pembantu Bidang PPUPD/Irbanwil.... Tanggal : ............... Lampiran : 2 (dua) berkas Perihal : Pengawasan terhadap Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Kabupaten /Kota .......... Berdasarkan Peraturan/Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota ..... Nomor....Tahun.....tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi/Kabpaten/Kota .....Tahun ..........bahwa pada bulan ..... 20,,,, adalah melakukan pemeriksaan terhadap ketaatan NSPK Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada Dinas.......... Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan rencana pelaksanaan dimaksud sebagai berikut : 1. Dasar Pengawasan
105 a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ....... Tahun 20..... tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 20....; d. Keputusan Gubernur /Bupati/Walikota ..... Nomor.......tanggal.........tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Provinsi /Kabupaten/Kota ...... Tahun 20..... 2. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan pengawasan terhadap ketaatan nspk penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Koperasi dan UKM direncanakan dilaksanakan selama .... (.......) hari kerja mulai tanggal ..... s.d. ...... Januari 20.. 3. Ruang lingkup Pengawasan Ruang lingkup pengawasan terhadap ketaatan NSPK atas penyelenggaraan urusan pemerintahan dibatasi pada ketaatan terhadap peraturan perundangundangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, dengan fokus : a) Kebijakan,; b) Standar Operasional Prosedur (SOP); c) Pelaksanaan kewenangan (tugas dan fungsi); d) Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan e) Penerapan NSPK urusan. 4. Susunan Tim No. Jabatan Dlm Tim Jabatan Dlm Dinas Nama 1. Penanggungjawab Inspektur ....... 2. Wakil Penanggungjawab Irban ..... ...... 3. Supervisor PPUPD Ahli Madya ...... 4. Ketua PPUPD Ahli Madya/Muda ...... 5. Anggota JFPPUPD 1. ........ 2........... 3. dst 5.Obyek Pengawasan Dinas .............. 6. PKP dan langkah kerja
106 Sebagai panduan pelaksanaan pengawasan disusun Program Kerja Pengawasan (PKP) dan langkah kerja pengawasan sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa dan mohon arahan lebih lanjut Inspektur Pembantu .... Selaku Wakil Penanggungjawab Nama NIP. 8.2. Program Kerja Pengawasan Contoh ilustrasi Bentuk PKP Pengawasan terhadap ketaatan NSPK Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana terlampir : 8.3. Langkah Kerja Pengawasan Contoh ilustrasi bentuk Langkah Kerja Pengawasan terhadap ketaatan NSPK penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana terlampir. 8.4. Format Entry Metting Contoh format Entry Meeting telah dijadikan dalam Bab sebelumnya 8.5. Format Exit Metting Contoh format Exit Meeting telah dijadikan dalam Bab sebelumnya 8.6. Naskah Pokok-Pokok Hasil pengawasan Contoh ilustrasi NP2HP atau temuan telah disajikan dalam Bab sebelumnya 8.7. Berita Acara Pembahasan NP2HP Contoh format BAP NP2HP telah dijadikan dalam Bab sebelumnya 8.8. Format LHP Contoh Formast laporan Hasil Pengawasan terhadap ketaatan NSPK sebagaimana terlampir
107 BAB IX PENUTUP Dengan JFPPUPD fokus dalam tugasnya melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, maka jalannya pelaksanaan otonomi daerah diharapkan akan berjalan semakin baik, dan dapat mendorong terwujudnya tujuan dari pada otonomi daerah yaitu terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalaui meningkattnya pemberdayaan, pembangunan dan meningkatnya daya saing daerah. Oleh karena itu untuk menambah wawasan dan pengetahuan sekaligus memberikan arah dan panduan kepada JFPPUPD dalam melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, maka modul Pengawasan terhadap ketaatan Penerapan NSPK Urusan Pemerintahan Konkuren dapat menjadi salah satu pegangan dan referensi bagi peserta pendidikan dan pelatihan kkhususnya JFPPUPD Ahli Pertama . Dan selanjutnya modul ini perlu dilakukan penyesuaian dan perbaikan secara terus menerus diwaktu mendatang. Semoga Modul ini dapat memberikan manfaat dan menginspirasi kepada para JFPPUPD untuk melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan NSPK dimasing-masing tempat tugasnya sesaui dengan kewenangan. Semoga.
108 DAFTAR PUSTAKA 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 3. Permendagri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD 4. Peraturan-Peraturan Menteri Koperasi dan UKM 5. Buku Pedoman Pemeriksaan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana 6. Modul Pengawasan Ketaatan NSPK –BPSDM Kemendagri 7. Bahan materi Diklat Jenjang Muda JFPPUPD 8. Bahan materi Diklat Jenjang Madya JFPPUPD 9. Bahan materi Diklat Matrikulasi/Pembentukan JFPPUPD 10. Bahan materi Diklat Substantif JFPPUPD 11. Bahan materi Bimtek dan Pendidikan di Kantor Sendiri