Draft Modul NSPK

46 2.2. Hasil Pengawasan A. Profil Administrasi Umum Pemerintahan 1) Nomenklatur Perangkat Daerah 2) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 3) Pimpinan Perangkat daerah 4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD pelaksana Urusan 5) Dukungan Sumber Daya Manusia Pelaksana Urusan 6) Dukungan Alokasi Anggaran B. Profile Urusan Pemerintahan 1) Kebijakan daerah 2) Standar Operasional Prosedur 3) Pelaksanaan Kewenangan / Tusi 4) Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan 5) Penerapan Ketaatan NSPK Urusan 2.3. Temuan Hasil Pengawasan Bab III Penutup 3.1 Kesimpulan Temuan Hasil Pengawasan 3.2 Rekomendasi Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran penulisan Laporan Hasil Pemeriksaan ketaatan NSPK kepada para peserta diklat berikut disajikan contoh format LHP sebagaimana tercantum dalam lampiran.

47 BAB V TEKNIK PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN NSPK BAGI JFPPUPD AHLI PERTAMA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.36 Tahun 2020 tentang JFPPUPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD disebutkan bahwa JFPPUPD Ahli Pertama dalam melaksanakan pengawasan terhadap Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Krieteria (NSPK) mempunyai butir kegiatan yang menjadi tugasnya dengan rincian sebagai berikut Sub Unsur Perencanaan Pengawasan Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 1 103 Mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,13 2. 107 Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,13 3. 111 Menyiapkan bahan ekspose atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan pemerintah Bahan ekpose 0,13 Sub Unsur Pelaksanaan Pengawasan Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit 1. 115 Mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atas pengawasan ketaatan norma, stan dar, prosedur kriteria Kertas Kerja Identifikasi 0,20 2. 118 Mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Kertas Kerja Identifikasi 0,20 3. 121 Mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Kertas Kerja Identifikasi 0,20 4. 125 Menyusun kertas kerja pengawasan untuk pelaksaanaan tugas pengawasan ketaatan nspk yg ditetapkan pemerintah Kertas Kerja Pengawasan 0,10 Sub Unsur Penyusunan Laporan No Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit

48 1. 128 Menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria Konsep laporan hasil pengawasan 0,13 2. 135 Menyiapkan bahan eksposelaporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria Bahan Ekspose 0,13 Untuk dapat melaksanakan butir kegiatan yang menjadi tugasnya tersebut, JFPPUPD Ahli Pertama sekurang-kurangnya harus memiliki kemampuan secara teknis untuk : penyiapan bahan identifikasi atas penerapan NSPK; Pengumpulan Data /Kebijakan terkait penerapan NSPK; Identifikasi penerapan NSPK; Penyusunan Kertas Kerja Identifikasi Penerapan NSPK; Laporan Hasil Identifikasi Penerapan NSPK. 5.1. Penyiapan bahan identifikasi atas penerapan NSPK Salah satu butir kegiatan tugas JFPPUPD Ahli Pertama adalah menyiapkan bahan identifikasi atas penerapan NSPK. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.36 Tahun 2020 tentang JFPPUPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD disebutkan bahwa penyiapan bahan tersebut digunakan dalam rangka penyusunan program kerja, penyusunan revisi program kerja dan bahan ekspose program kerja. Adapun rincian butir kegiatan terkait dengan penyiapan bahan tersebut adalah sebagai berikut : No. Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 1. 103 Mengumpulkan data untuk penyusunan program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,13 2. 107 Mengumpulkan data untuk penyusunan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,13 3. 111 Menyiapkan bahan ekspose atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan pemerintah Bahan ekpose 0,13 Sehubungan dengan itu maka JFPPUPD Ahli Pertama harus memiliki kompetensi untuk menyiapkan bahan-bahan yang yang diperlukan dalam rangka penyusunan program kerja pengawasan yang didalamnya telah memuat

49 langkah kerja. Oleh karena itu JFPPUPD Ahli Pertama harus mampu melakukan identifikasi mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam menyusun, revisi dan ekspose program kerja pengawasan. Untuk memudahkan memberikan gambaran kepada peserta diklat mengenai bagaimana caranya melakukan penyiapan bahan identifikasi penerapan NSPK, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. a. Memahami ruang lingkup yang akan diperiksa JFPPUPD Ahli Pertama harus mengetahui terlebih dulu mengenai ruang lingkup yang akan diawasi. Dengan mengetahui ruang lingkup pengawasan maka akan memudahkan bagi JFPPUPD Ahli Pertama untuk mencari bahan yang dibutuhkan secara tepat. Oleh karena itu berikut kami sajikan substansi atau ruang lingkup berikut langkah kerjanya yang selama ini lazim digunakan oleh JFPPUPD di berbagai daerah dalam menentukan ruang lingkup pemeriksaan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik yang dilaksanakan melalui bentuk pemeriksaan ketaatan ataupun pemeriksaan kinerja penyelenggaraan urusan. Ruang lingkup adalah batasan, dalam konteks pemeriksaan, maka artinya adalah batasan untuk memudahkan pemeriksaan agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah sasaran. Oleh karena itu agar pemeriksaan terhadap ketaatan dapat terlaksana secara lebih efektif dan efisien, perlu dirumuskan ruang lingkup atau aspek yang akan diperiksa. Ruang lingkup atas pemeriksaan terhadap ketaatan NSPK adalah sebagai berikut : a. Kebijakan b. Standar Operasional Prosedur c. Kewenangan / tusi d. Pelaksanaan urusan e. Penerapan NSPK

50 b. Memahami indikator dari setiap ruang lingkup Indikator adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu aspek ruang lingkup yang telah ditetapkan . Indikator Kinerja dari masing-masing ruang lingkup atau fokus yang akan diperiksa tersebut secara rinci adalah sebagai berikut : No. Aspek dan Ruang Lingkup Indikator 1. Ketaatan Dalam Penyelenggaraan Urusan 1.1. Kebijakan Perda / Perkada 1.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberadaan dan jumlah SOP 1.3. Pelaksanaan Kewenangan / Tusi Jumlah kegiatan pelaksanaan kewenangan/tusi 1.4. Pelaksanaan Urusan Jumlah kegiatan / sub kegiatan dari masing-masing Sub Urusan yang mendapatkan alokasi anggaran 1.5. Penerapan / Ketaatan NSPK Jumlah bukti pelaksanaan dari NSPK c. Menentukan kriteria Langkah berikutnya adalah JFPPUPD Ahli Pertama menentukan aturan atau ketentuan yang lazim disebut dalam pengawasan sebagai kriteria yang akan diuji untuk masing-masing aspek dan indikatornya. Kriteria atau aturan yang akan digunakan untuk menguji ketaatan dari masing-masing aspek dan indikatornya dalam pengawasan ketatan NSPK urusan pemerintahan konkuren dari setiap aspek dan indikatornya dapat berupa : 1) Undang-Undang 2) Peraturan Pemerintah 3) Peraturan Presiden 4) Peraturan Menteri / Kepala Badan yang terkait Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran kepada JFPPUPD Ahli Pertama dalam menentukan kriteria apa yang akan ditetapkan untuk pengujian setaiap aspek, maka perlu disajikan ilustrasi sebegai berikut : No . Aspek dan Ruang Lingkup Indikator Kriteria yg digunakan 1. Ketaatan Dalam Penyelenggaraan Urusan

51 No . Aspek dan Ruang Lingkup Indikator Kriteria yg digunakan 1.1. Kebijakan Perda / Perkada UU, PP, Permen yang mengamatkan adanya pembentukan regulasi pelaksanaan urusan di daerag 1.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Keberadaan dan jumlah SOP PP/Permen yang mengamanatkan /mengatur adanya SOP untuk melaksanakan kegiatan dari suatu urusan 1.3. Pelaksanaan Kewenangan / Tusi Jumlah kegiatan pelaksanaan kewenangan/tusi PP/Permen yang mengamanatkan / mengatur adanya pembentukan SOTK untuk melaksanakan urusan 1.4. Pelaksanaan Urusan Jumlah kegiatan / sub kegiatan dari masing-masing Sub Urusan yang mendapatkan alokasi anggaran PP/Permen yang mengatur mengenai program/kegiatan/sub kegiatan dari masingmasing urusan 1.5. Penerapan / Ketaatan NSPK Jumlah bukti pelaksanaan dari NSPK PP/Permen yang mengatur tentang kewajiban/tugas yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan urusan tersebut . d. Mencari informasi/data Setelah diketahui tentang NSPK apa yang harus dipelajari untuk dapat menyusun program kerja, langkah berikutnya yang harus dilakukan oleh JFPPUPD Ahli Pertama adalah dengan mencari informasi/ data mengenai ketentuan (NSPK) tersebut untuk dapat dijadikan bahan penyusunan program kerja. Pencarian data atau informasi NSPK tersebut dapat dilakukan melalui goegling ataupun meminta secara resmi melalui surat perimintaan data kepada obyek yang akan diawasi atau dapat mencari dari sumber lain. e. Menyampaikan informasi / data yang diperoleh. Informasi atau data yang diperoleh disampaikan kepada Ketua Tim atau Supervisor Tim untuk diolah dan dijadikan bahan dalam penyusunan program kerja pengawasan. Khusus untuk bahan ekspose Laporan Hasil Pengawasan

52 (LHP) penyampaiannya dituangkan dalam bentuk kertas kerja bahan ekpose dengan format sebagaimana diatur dalam lampiran Permendagri No.54 Tahun 2021. Untuk dapat memberikan gambaran secara utuh kepada para peserta diklat mengenai penyiapan bahan ini, maka berikut kami sajikan contoh penyampaian bahan dan contoh penuangannya dalam langkah kerja yang telah jadi sebagai ilustrasi : No Aspek dan Ruang Lingkup Kreteria Ilustrasi Bahan yg dikumpulkan untuk penyusunan PKP 1.1. Kebijakan UU, PP, Permen yang mengamatkan adanya pembentukan regulasi pelaksanaan urusan di daerag • UU No.11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja • Undang-Undang Nomer 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian • Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah • PPNo. 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU RI No.20 Tahun 2008 • PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko • PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah • PP No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan, Perlinudngan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Permenkop-UKM No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian 1.2. Standar Operasional Prosedur (SOP) PP/Permen yang mengamanatkan /mengatur adanya SOP untuk melaksanakan kegiatan dari suatu urusan • Permendagri 52 Tahun 2011 tentang SOP dilingkungan Pemda Prov/Kab/Kota 1.3. Pelaksanaa n Kewenanga n / Tusi PP/Permen yang mengamanatkan / mengatur adanya pembentukan SOTK untuk melaksanakan urusan • PP No. 18 Tahun 2016 tentang SOTK Pemda • Permenkop-UKM No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur SOTK Daerah Dinas Koperasi 1.4. Pelaksanaa n Urusan PP/Permen yang mengatur mengenai program/kegiatan/ sub kegiatan dari masing-masing urusan • Permendagri No.90 Tahun 2019 • Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021

53 No Aspek dan Ruang Lingkup Kreteria Ilustrasi Bahan yg dikumpulkan untuk penyusunan PKP 1.5. Penerapan / Ketaatan NSPK PP/Permen yang mengatur tentang kewajiban/tugas yang harus dilaksanakan dalam menyelenggarakan urusan tersebut . 1. Sub Urusan Izin Usaha Simpan Pinjam • Permenkop –UKM No. 11 Tahun 2018 Ttg Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi • Permekop-UKM No.5 Tahun 2019 tentang Revisi PermekopUKM No.11 Tahun 2018 2. Sub Urusan Pengawasan dan Pemeriksaan • Permenkop-UKM No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi 3. Sub Urusan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi • Permenkop No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi 4. Sub Urusan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian • Permekop-UKM No.18 Tahun 2015 Tentang Diklat Perkoperasian 5. Sub Urusan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah • Permenkop No. 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No.7 Tahun 2021 6. Sub Urusan Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Usaha Mikro • PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Permenkop No.3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No.7 Tahun 2021 7. Sub Urusan Pengembangan UMKM

54 No Aspek dan Ruang Lingkup Kreteria Ilustrasi Bahan yg dikumpulkan untuk penyusunan PKP • PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM • Permenkop No.3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan PP No.7 Tahun 2021 Dari bahan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh JFPPUPD Ahli Pertama diatas, kemudian JFPPUPD Ahli Muda dan JFPPUPD Ahli Madya mempelajari aturan-aturan tersebut, dan menuangkannya dalam langkah kerja sebagai berikut. Contoh Langkah Kerja Aspek Kebijakan Pengujian Atas Kebijakan dalam penyelenggaraan urusan Bidang Koperasi UKM Tujuan : untuk memastikan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi UKM telah didukung dengan kebijakan daerah. No Langkah-Langkahnya : 1. NNo. Uraian 1. Dapatkan dan pelajari Peraturan yang terkait dengan Urusan Koperasi UKM seperti : • UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda • UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; • PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko; • PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perinjinan Berusaha di Daerah; • PP No.7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; • Permenkop-UKM No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian • Permenkop-UKM No. 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi • Permenkop –UKM No. 11 Tahun 2018 Ttg Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi • Permekop-UKM No.5 Tahun 2019 tentang Revisi Permekop-UKM No.11 Tahun 2018 • Permekop-UKM No.18 Tahun 2015 Tentang Diklat Perkoperasian • Permenkop-UKM No.13 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur SOTK Daerah Dinas Koperasi 2. Dapatkan kebijakan teknis (Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur penyelenggaraan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi UKM 3. Lakukan identifikasi, analisis dan evaluasi dengan mencermati ketentuan diatas apakah ada mandatory kepada daerah untuk menindaklanjutinya dengan Perda dan Perkada 4. Bila terdapat Perda atau Perkada periksa lebih lanjut, apakah perda/perkada tsb dibuat dlm rangka melaksanakan kewenangan ataukah menjalankan mandat dari ketentuan diatasnya

55 5. Periksa apakah dalam Perda atau Perkada tersebut materi pengaturannya sudah sesuai dengan kewenangan daerah 6. Periksa apakah terdapat Keputusan Kepala Dinas terkait dengan Koperasi UKM 7 Periksa apakah Perda, perkada dan Keputusan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan peraturan diatasnya 8. Lakukan wawancara/klarifikasi/konfirmasi apabila ada hal-hal yang perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut 9. Lakukan analisis dan buat simpulan. Dalam hal-hal tertentu apabila dipandang perlu dalam melakukan kegiatan penyiapan bahan identifikasi , JFPPUPD Ahli Pertama dapat diberi bukti berupa Surat Tugas Penyiapan bahan yang dikeluarkan oleh Inspektur Pembantu (Irban) atau dapat didelegasikan kepada Supervisor Tim. Bukti Surat Tugas Pengumpulan Data tersebut, sesuai ketentuan Permendagri No.54 Tahun 2021 Pasal 56 termasuk bagian dari Standar Kualitas Hasil Kerja JFPPUPD Ahli Pertama yang menjadi pedoman bagi JFPPUPD dalam melaksanakan pengawasan untuk menyiapkan bahan penilaian Angka Kredit sesuai dengan SKP, dan pedoman Tim Penilai untuk melakukan verifikasi kesesuaian bukti usulan Angka Kredit PPUPD. Contoh Format Surat Tugas Penyiapan bahan identifikasi sebagai berikut. KOP SURAT TUGAS NOMOR: Dasar : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2. Permendagri No.54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD 3. Surat Perintah Inspektur No....tanggal...tentang Pengawasan terhadap Ketaatan NSPK Urusan Pemerintahan Bidang….pada Dinas......... MEMERINTAHKAN Kepada : NAMA : Pangkat/Golongan :

56 NIP : Jabatan : Untuk : 1. Melakukan penyiapan data dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan bidang ......... pada ………., yang dilaksanakan dari tanggal … sampai dengan tanggal …… bertempat di ………… 2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan data kepada Inspektur paling lambat .... (.....) hari kerja setelah penugasan berakhir. Ditetapkan di …. Pada tanggal …. a.n Inspektur ……….. NAMA 5.2. Pengumpulan Data /Kebijakan terkait penerapan NSPK Mengidentifikasi atau mengumpulkan data / kebijakan merupakan salah satu butir kegiatan tugas JFPPUPD Ahli Pertama dalam Sub Unsur Pelaksanaan Pengawasan. Berdasarkan PermenpanrbNo.36 Tahun 2020 tentang JFPPUPD dan Permendagri No.54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD disebutkan bahwa rincian butir kegiatan yang menjadi tugas dari JFPPUPD Ahli Pertama dalam Sub Unsur Pelaksanaan Pengawasan adalah adalah sebagai berikut : No. Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 1. 115 Mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atas pengawasan ketaatan norma, stan dar, prosedur kriteria Kertas Kerja Identifikasi 0,20 2. 118 Mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Kertas Kerja Identifikasi 0,20 3. 121 Mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Kertas Kerja Identifikasi 0,20 4 124 Menyusun Kertas Kerja Pengawasan untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kritera Kertas Kerja Pengawasan 0,10

57 Sehubungan dengan itu maka JFPPUPD Ahli Pertama harus memiliki kompetensi untuk melakukan identifikasi atau pengumpulan data dan informasi yang diperoleh pada saat melakukan pengawasan. Untuk dapat menemukan atau mengidentifikasi atas kebijakan yang ditetapkan, atas kepatuhan dan atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan menyusun kertas kerja pengawasan secara utuh maka JFPPUPD Ahli Pertama dalam melakukan pengawasan ketaatan NSP perlu melakukan langkah-langkah sebagai berikut. a. Penggunaan metodologi pengawasan yang tepat Metodologi adalah cara atau teknik yang digunakan untuk memperoleh kebenaran. Untuk memperoleh suatu keyakinan dalam melakukan pemeriksaan seringkali digunakan satu atau lebih cara. Pada prinsipnya metodologi digunaakan dalam pengawasan adalah sama, termasuk dalam pemeriksaan ketaatan terhadap NSPK, diantaranya adalah : 1) Pengumpulan data, dokumen dan informasi Pengumpulan data, dokumen atau informasi dapat dilakukan sebelum pemeriksaan dimulai, seperti studi pustaka, mengajukan surat permintaan kepada obyek yang diperiksa ataupun mendapatkan dari sumber lain; 2) Observasi/pengamatan Observasi adalah suatu pengamatan atau pengujian pada aspek-aspek atau ruang lingkup yang akan diperiksa (obyek-obyek tertentu) untuk mengumpulkan data, fakta hingga nilai dari obyek tersebut. Observasi dilakukan pada saat pemeriksaan tengah berlangsung. 3) Penelaahan/analisis Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis biasanya dilakukan pada saat pengolahan data. Hasil analisis diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman serta mendorong pengambilan keputusan.

58 4) Pengujian/pengecekan Untuk menambah keyakinan suatu dugaan atau hipotesis atas hasil analisis data dan dokumen, maka sebelum diambil simpulan perlu dilakukan pengecekan atau pemeriksaan secara langsung. 5) Wawancara/klarifikasi/konfirmasi Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data menggunakan format pertanyaan yang terencana dan diajukan secara lisan kepada responden dengan tujuan-tujuan tertentu. b. Melakukan pembandingan antara bukti atau fakta yang diketemukan dengan ketentuan atau keadaan yang seharusnya. Untuk memudahkan memberikan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan identifikasi terkait kebijakan penerapan NSPK, berikut disajikan ilustrasi sebagai berikut : No. Kode Butir Kegiatan Hasil identifikasi sesuai ketentuan Fakta yang diketemukan 1. 115 Mengidentifikasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren atas pengawasan ketaatan norma, stan dar, prosedur kriteria PP 17 Tahun 2013 Pasal 55 ayat (40) .amanat ada Perda/Perkada Tidak ada Perda/Perkada 2. 118 Mengidentifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria PP No. 17 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 pasal 30 ayat 2 .... Pemerintah Daerah wajib : a. Menyediakan data dan informasi pelaku usaha mikro yang siap bermitra Tidak ada data pelaku usaha mikro 3. 121 Mengidentifikasi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria Permenkop No.9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi Pasal 3 ayat (1) pelaksana pengawasan koperasi dilakukan Dilakukan oleh staf (bukan JFPengawas Koperasi) Tidak ada JF Pengawas Koperasi

59 No. Kode Butir Kegiatan Hasil identifikasi sesuai ketentuan Fakta yang diketemukan pejabat fungsional pengawas koperasi Dalam melakukan kegiatan pengumpulan data/kebijakan, JFPPUPD Ahli Pertama harus dapat menunjukan bukti berupa Surat Tugas Pengumpulan data yang dikeluarkan oleh Inspektur Pembantu (Irban) atau dapat didelegasikan kepada Supervisor Tim. Bukti Surat Tugas Pengumpulan Data tersebut, sesuai ketentuan Permendagri No.54 Tahun 2021 Pasal 56 termasuk bagian dari Standar Kualitas Hasil Kerja JFPPUPD Ahli Pertama yang menjadi pedoman bagi JFPPUPD dalam melaksanakan pengawasan untuk menyiapkan bahan penilaian Angka Kredit sesuai dengan SKP, dan pedoman Tim Penilai untuk melakukan verifikasi kesesuaian bukti usulan Angka Kredit PPUPD Contoh Format Surat Tugas Pengumpulan Data adalah sebagai berikut. KOP SURAT TUGAS NOMOR: Dasar : 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Permendagri No.54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional PPUPD 6. Surat Perintah Inspektur No....tanggal...tentang Pengawasan terhadap Ketaatan NSPK Urusan Pemerimntahan Bidang….pada Dinas......... MEMERINTAHKAN Kepada : NAMA : Pangkat/Golongan : NIP : Jabatan :

60 Untuk : 3. Melakukan pengumpulan data …….. pada ………., yang dilaksanakan dari tanggal … sampai dengan tanggal …… bertempat di …….. 4. ………… 5. Melaporkan hasil pelaksanaan pengumpulan data kepada Inspektur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penugasan berakhir. Ditetapkan di …. Pada tanggal …. a.n Inspektur ……….. NAMA 5.3. Identifikasi penerapan NSPK Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identifikasi adalah tanda kenal diri atau bukti diri. KBBI juga memberi definisi bahwa indentifikasi adalah penentu atau penetapan identitas seseorang, benda dan sebagainya. Dalam kontek pengawasan terhadap ketaatan NSPK, maka identifikasi yang dimaksud adalah suatu kegiatan untuk menentukan NSPK mana yang telah dipatuhi oleh pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Tujuan dari pengawasan terhadap ketaatan penerapan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada perangkat daerah telah dilaksanakan sesuai ketentuan atau Norma, Standar, Prosedur dan Kreteria yang ditetapkan, dan juga untuk memberikan rekomendasi saran perbaikan atas kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Untuk dapat memastikan bahwa NSPK telah diterapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan maka JFPPUPD Ahli Pertama harus dapat melakukan identifikasi penerapan NSPK tersebut dalam setiap aspek yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup pengawasan mulai dari aspek kebijakan, SOP, kewenangan/tusi, pelaksanaan urusan, dan penerapan NSPK.

61 Karena ketentuan atau NSPK untuk suatu urusan pemerintahan itu cukup banyak , maka dalam menyusun program kerja pengawasan untuk aspek penerapan NSPK harus dilakukan pembatasan. Hal ini dikarenakan jumlah hari pengawasan dan jumlah SDM pelaksana pengawasan adalah terbatas. Jenis ketentuan atau NSPK apa yang harus diperiksa untuk aspek penerapan NSPK?. Pada umumnya jenis NSPK yang akan diuji penerapannya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan biasanya adalah ketentuan yang paling mendekati keteknis yaitu peraturan menteri. Peraturan Menteri yang akan disajikan sampel pengujian sebaiknya adalah yang memuat pengaturan semua Sub Urusan . Untuk memudahkan dakam memberikan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan identifikasi penerapan NSPK, berikut disajikan ilustrasi dalam langkah kerja pengawasan sebagai berikut. No. Ruang Lingkup Langkah Kerja Pengawasan Aspek Penerapan NSPK : 1. Permenkop No.9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraaan dan Pembinaan Perkoperasian 2. Pengujian atas ketaatan penerapan NSPK Penyelenggaraan urusan bidang koperasi dan UKM 2.1.Pengujian atas Ketaatan thd Permenkop No 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian Langkah-langkahnya : No. Uraian 1. Dapatkan dan pelajari Permenkop-UKM No.9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian 2. Lakukan identifikasi, analisis dan evaluasi atas satu atau beberapa Pasal dalam ketentuan Permenkop-UKM No.9 Tahun 2018 tersebut yang memerintahkan/mengamanatkan/ mendelegasikan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan sesuatu kewajiban mulai Pasal 146 s/d 163 3. Lakukan uji petik, dengan mengidentifikasi pelaksanaan Pasal 146 dan dapatkan bukti dukung atas pelaksanaan atau implementasi dari Pasal-146 yang diuji petik tersebut 4. Lakukan identifikasi atau Hitung jumlah perintah atau kewajiban yang diamanatkan dalam ketentuan-ketentuan pada langkah ke 2 diatas yang bersifat sangat urgen atau strategis . 5. Periksa bukti-bukti laporan/hasil pekerjaan bahwa Dinas telah melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal-pasal yang

62 No. Ruang Lingkup Langkah Kerja Pengawasan tercantum dalam peraturan-peraturan yang diuji petik sebagaimana tersebut pada langkah ke a diatas. 6. Hitung jumlah bukti atas pemenuhan kewajiban atau perintah dalam ketentuan yang diuji petik tersebut 7 Lakukan perhitungan berapa prosentase ketaatan atas NSPK dengan cara : jumlah seluruh bukti pemenuhan atas ketentuanketentuan yang diuji petik dibagi jumlah kewajiban/perintah atas ketentuan yang harus dipenuhi dikalikan 100% 8 Lakukan wawancara/klarifikasi/konfirmasi 9 Buat analisis dan simpulan. 2. Permenkop –UKM No. 11 Tahun 2018 Ttg Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi 3. Permekop-UKM No.5 Tahun 2019 tentang Revisi Permekop-UKM No.11 Tahun 2018 2.2. Permenkop –UKM No. 11 Tahun 2018 Ttg Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Permekop-UKM No.5 Tahun 2019 tentang Revisi Permekop-UKM No.11 Tahun 2018 Langkah-langkahnya. : No. Uraian 1. Dapatkan dan pelajari Permenkop-UKM No.11 Tahun 2018 tentang Perijinan Usaha Simpan Pinjam Koperasi dan Permenkop-UKM No.5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Permenkop-UKM No.11 Tahun 2018 2. Lakukan identifikasi, analisis dan evaluasi atas satu atau beberapa Pasal dalam ketentuan Permenkop-UKM No.11 Tahun 2018 dan Permenkop-UKM No.5 Tahun 2019 tersebut yang memerintahkan/mengamanatkan/ mendelegasikan kepada pemerintah Daerah untuk melakukan sesuatu kewajiban yaitu : a. Permenkop-UKM No.11 Tahun 2018 mulai Pasal 4, 7, 16, 19, b. Permenkop-UKM No.5 Tahun 2019 mulai Pasal 5, 6, 8 dan Pasal 12 3. Lakukan uji petik, dengan mengidentifikasi pelaksanaan Pasal : a. Permenkop-UKM No.11 Tahun 2018 mulai Pasal 4, 7, 16, 19, b. Permenkop-UKM No.5 Tahun 2019 mulai Pasal 5, 6, 8 dan Pasal 12 dan dapatkan bukti dukung atas pelaksanaan atau implementasi dari Pasal-pasal yang diuji petik tersebut dengan cara : 4. Dapatkan data realisasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang diperiksa

63 No. Ruang Lingkup Langkah Kerja Pengawasan 5 Dapatkan data realisasi Izin Operasional Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.pada tahun yang diperiksa. 6 Periksa apakah penerbitan Izin usaha simpan pinjam diperoleh setelah Koperasi memenuhi komitmen : b.bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi c.bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS d.rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia e.administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP/USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya f. nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola g.memiliki kantor dan sarana kerja; dan h.memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi/Kabupaten/Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi i. Modal sendiri KSP/KSPPS Primer. 7. Periksa apakah penerbitan Izin operasional Pembukaan Kantor Cabang, telah memenuhi syarat/komitmen: 1) memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun; 2) KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI; 3) mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir; 4) mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; 5) memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); 6) memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;

64 No. Ruang Lingkup Langkah Kerja Pengawasan 7) memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang); 8) memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun; 9) memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan 10) calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi. 8. Periksa apakah penerbitan Izin operasional Pembukaan Kantor Cabang Pembantu telah memenuhi komitemen/syarat : a. memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; b. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; c. mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya; d. memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan Kantor Kas diperoleh setelah Koperasi memenuhi komitmen. e. memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kabupaten/Kota setempat; f. memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun; g. memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan h. calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi. 9. Periksa apakah penerbitan Izin operasional Pembukaan Kantor Kas, telah memenuhi syarat/komitemen 1) memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang; 2) Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan; 3) jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan 4) nama calon kepala Kantor Kas. Dapatkan data realisasi penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang diperiksa

65 No. Ruang Lingkup Langkah Kerja Pengawasan 10. Hitung jumlah bukti atas pemenuhan kewajiban atau perintah dalam ketentuan yang diuji petik tersebut 11 Lakukan perhitungan berapa prosentase ketaatan atas NSPK dengan cara : jumlah seluruh bukti pemenuhan atas ketentuan-ketentuan yang diuji petik dibagi jumlah kewajiban/perintah atas ketentuan yang harus dipenuhi dikalikan 100% 12 Lakukan wawancara/klarifikasi/konfirmasi 13 Buat analisis dan simpulan. 5.4. Penyusunan Kertas Kerja Identifikasi Penerapan NSPK Kertas Kerja Identifikasi (KKI) adalah suatu dokumen yang dibuat oleh JFPPUPD yang berisi catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam program pengawasan. Berdasarkan Permendagri No.54 tahun 2021 Pasal 56 ayat (3) disebutkan bahwa standar kualitas hasil kerja untuk JFPPUPD Ahli Pertama meliputi : a. Kertas Kerja Identifikasi b. bahan ekspose; c. konsep laporan hasil pengawasan; d. laporan permintaan data dukung pemberi informasi; e. surat tugas pengumpulan data; f. surat tugas penyiapan data; dan g. surat tugas pendampingan. Sebelum menguraikan secara detail mengenai penyusunan Kertas Kerja Identifikasi, perlu dijelaskan secara umum tujuan dari penyusunan Kertas Kerja, yaitu : 1. Pendukung laporan pemeriksaan KKP merupakan penghubung antara pemeriksaan yang dilaksanakan dengan LHP, jadi informasi dalam LHP harus dapat dirujuk ke KKP. Disamping itu, KKP disusun agar simpulan pemeriksaan dapat dibuat

66 secara berjenjang dari teknik dan prosedur atau metodologi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa, yang kemudian berujung pada LHP. 2. Dokumentasi informasi KKP mendokumentasikan informasi yang diperoleh melalui interviu/wawancara, penelahaan, analisis atas sisitem dan prosedur, observasi atas suatu kondisi dan pengujian-pengujian. 3. Identifikasi dan dokumentasi temuan pemeriksaan Sarana untuk mencari hubungan berbagai fakta yang telah ditemukan, membandingkan, menilai/mengukur besarnya pengaruh suatu temuan atau kelemahan. 4. Pendukung pembahasan Pemahaman yang memadai tentang hal-hal penting dan relevan dapat membantu Tim Pemeriksa pada saat pembahsan suatu masalah dengan pihak yang diperiksa. Selama pemeriksaan, pemahaman tersebut harus didokumentasikan kedalam KKP sehingga saat pembahasan informasi yang relevan dapat segera dirujuk. 5. Media reviu Penyusunan KKP dapat digunakan sebagai sarana mengawasi, menilai dan memonitor perkembangan pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan PKP, menilai kecukupan teknik dan prosedur pemeriksaaan untuk memenuhi standar pemeriksaan yang telah ditetapkan. Reviu ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi teknik dan prosedur pemeriksaan tambahan yang diperlukan yang harus dilaksanakan oleh tim,nya. 6. Referensi KKP dapat menjadi referensi dalam perencanaan tugas pemeriksaan atau pelaksanaan pemeriksaan periode berikutnya dan referensi dalam memonitor tindak lanjut pemeriksaan. Seorang JFPPUPD Ahli Pertama setelah melakukan identifikasi atas beberapa fakta/kondisi yang ada dalam suatu obyek yang diawasi, langkah berikutnya adalah menuangkan data dan informasi yang didapat didalam Kertas Kerja yang selanjutnya disebut Kertas Kerja Identifikasi yaitu kegiatan menyusun catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, serta informasi yang didapat

67 dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang ditetapkan dalam program kerja pengawasan. Kertas Kerja Identifikasi yang disusun oleh JFPPUPD Ahli Pertama dapat dikatakan baik apabila memenuhi standar penyusunan yaitu : 1. Berpedoman pada standar pengawasan PPUPD yang diterbitkan oleh Instansi Pembina 2. Kertas kerja identifikasi dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengawasan 3. Kertas kerja identifikasi mencantumkan tanggal dan nomor Program Kerja Pengawasan; unit kerja dan periode yang diawasi; nama dan nomor langkah kerja; serta nama penyusun dan pereviu Kertas Kerja 4. Harus membuat simpulan atas hasil identifkasi 5. kertas kerja identifikasi yang dibuat oleh PPUPD Ahli pertama atau PPUPD Ahli muda direviu secara berjenjang oleh Ketua Tim dan Supervisor. a. Manfaat atau fungsi kertas kerja identifikasi : Kertas Kerja Identifikasi berfungsi sebagai sarana penelusuran terhadap langkah kerja pengawasan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan dan media untuk mengungkapkan temuan pengawasan b. Format Kertas Kerja Identifikasi Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2021 tentang Juknis JF PPUPD, format Kertas Kerja Identifikasi adalah sebagai berikut. KERTAS KERJA IDENTIFIKASI JUDUL IDENTIFIKASI (SESUAI DENGAN LANGKAH KERJA DALAM PKP) Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Nomor Langkah Kerja (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Bentuk Pengawasan Pemeriksaan/Monitoring/Evaluasi/ Reviu*) Unit Kerja yang diawasi ................. Periode Pengawasan Disusun oleh (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Direviu oleh Kode Butir Kegiatan 118 (contoh) Uraian Kegiatan Mengidentfifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriterian (contoh) No. Uraian Hasil Identfikasi Catatan 1. Simpulan: Direviu oleh ......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP …….,............. .. Penyusun .......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP

68 c. Prinsip penyusunan Kertas Kerja Prinsip penyusunan Kertas Kerja meliputi : 1. Relevan 2. Sesuai dengan PKP 3. Lengkap dan cermat 4. Mudah dipahami 5. Rapi 6. Efisien 7. Seragam d. Pengelolaan Kertas Kerja 1. Kepemilikan KKP KKP merupakan hak milik instansi APIP, pihak yang diperiksa tidak mempunyai hak atas KKP meskipun berisi data/informasi tentang Organisasi Obyek yang diperiksa. 2. Kerahasiaan KKP KKP bersifat rahasia terhadap Organisasi Obyek Pemeriksaan, dan Pihak Ketiga. Pihak Kejaksaan, Kepolisian atau pihak berwenang lainnya dapat menggunakan informasi/data dalam KKP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. KKP dapat ditelaah oleh pihak luar dalam rangka Peer Reviu. Untuk menjamin mutu pemeriksaan, maka dilakukan reviu atas KKP secara berjenjang menurut peran dalam Tim Pemeriksa. Pihak yang melakukan reviu menuangkan hasil reviunya dalam catatan hasil reviu. Bukti persetuajuan atas KKP dibuktikan dengan membubuhkan paraf tanda tangan dan tanggal pada saat KKP tersebut direviu. Untuk memudahkan dakam memberikan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan menyusun Kertas Kerja Identifikasi oleh JFPPUPD Ahli Pertama dalam pengawasan terhadap ketaatan penerapan NSPK, berikut disajikan ilustrasi Kertas Kerja Identifikasi sebagai berikut.

69 PEMERINTAH KABUPATEN ALENGKA DIRAJA INSPEKTORAT DAERAH JL.Raya Raden Indrajit KM 9 No.30 Kota Raja Alengka KERTAS KERJA IDENTIFIKASI PENGUJIAN ATAS KETAATAN PENERAPAN NSPK URUSAN KOPERASI UKM Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan 800/6/Irban PPUPD/VI/2023 Tanggal 3 Juni 2023 Nomor Langkah Kerja 5-2.1/800/6/IrbanPPUPD/VI/2023 s/d 5- 2.5/800/IrbanPPUPD/VI/2023 Bentuk Pengawasan Pemeriksaan Unit Kerja yang diawasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Periode Pengawasan 2023 Disusun oleh Endang Sulistyawati Direviu oleh Busan Kode Butir Kegiatan 118 Uraian Kegiatan Mengidentfifikasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriterian No. Uraian Hasil Identfikasi Catatan 1. 1. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pengujian Ketaatan Penerapan Permenkop No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Dari hasil pemeriksaan dapat diidentifikasikan sbb : 1. Ketaatan terhadap Pasal 3 ayat (6) terkait penyelenggaraan Diklat Pengusaha Mikro oleh Pemda Kab/Kota, tidak dilaksanakan. 2. Ketaatan terhadap Pasal 8 ayat (1) mengenai program diklat disusun berdasarkan identifikasi kebutuhan diklat dan kebutuhan kompetensi sesuai SKKNI dan kebutuhan pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan umkm, tidak dilaksanakan . 2. 2. Sub Urusan ..... 3. 3. dstnya Simpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat diidentifikasikan bahwa Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Koperasi dan UMKM tidak mematuhi ketentuan Permenkop-ukm No.18 tahun 2015. Direviu oleh Busan Pembina Utama Muda (IV/C) NIP.19690928 199703 1 014 Alengka Diraja, 30 Juni 2023 .. Penyusun Endang Penata Muda (III/a) NIP.19770521 199711 2 001 5.5. Laporan Hasil Identifikasi Penerapan NSPK Berdasarkan PermenpanRB No.36 Tahun 2020 tentang JFPPUPD dan Permendagri 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD disebutkan bahwa dalam Unsur Pengawasan terhadap Ketaatan NSPK , untuk Sub Unsur Pelaporan, butir kegiatan yang menjadi tugasnya JFPPUPD Ahli Pertama meliputi : No. Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 1. 128 Menyiapkan bahan penyusunan konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah Konsep LHP 0,13

70 No. Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 2. 135 Menyiapkan bahan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah Bahan ekspose 0,13 Sehubungan dengan hal tersebut, JFPPUPD Ahli Pertama harus memahami mengenai substansi Laporan Hasil Pengawasan atas Ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria terlebih dahulu. 5.5.1. Pengertian Laporan Hasil Pengawasan yang selanjutnya disingkat LHP adalah dokumen yang merupakan output utama kegiatan pengawasan yang berisi data temuan, simpulan atau pendapat, dan rekomendasi perbaikan yang dibuat oleh Pengawas Pemerintahan , dan disampaikan kepada pihak atau pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagai media komunikasi kepada pihak yang berwenang. Laporan hasil pemeriksaan pada umumnya berbentuk bab yang berisikan landasan pemeriksaan, tujuan, sasaran dan ruang lingkup, hambatan pelaksanaan, data hasil pemeriksaan, temuan hasil pemeriksaan, kesimpulan dan rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan sarana mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa dan pihak lain yang terkait. LHP pemeriksaan urusan pemerintahan sekurangkurangnya memuat simpulan dan rekomendasi, data umum atau informasi umum, Capaian Tindak lanjut dari Temuan tahun sebelumnya, Temuan Hasil Pemeriksaan, kesimpulan dan saran serta Penutup. 5.5.2. Tujuan dan Fungsi LHP Tujuan penyusunan Laporan Hasil Pengawasan adalah untuk menginformasikan ihktisar kegiatan secara mudah dipahami dan secara tepat, memberikan keyakinan informasi secara handal, significan dan menyajikan akibat dan untuk menghasilkan manfaat bagi organisasi, menyajikan penyebab dan rekomendasi untuk melakukan tindakan perbaikan bagi manajemen

71 Laporan Hasil Pengawasaan penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren baik berupa pengawasan ketaatan NSPK, pemeriksaan keinerja penyelenggaraan urusan ataupun pengawasan teknis urusan mempunyai fungsi antara lain : 1. Sarana komunikasi menyampaikan hasil pengawasan 2. Dasar pengambilan keputusan untuk menetapkan arah, kebijakan, strategi, prioritas untuk meningkatkan ketaatan 3. Menentukan mutu pelaksanaan pengawasan 4. Meningkatkan ketaatan internal pada peraturan perundang-undangan 5.5.3. Distribusi LHP Pada umumnya LHP sebagai sarana mengkomunikasikan hasil pemeriksaan kepada pihak yang diperiksa dan pihak lain yang terkait. Namun demikian, pendistribusian LHP tergantung dari Instansi, Jenis pemeriksaan dan jenis kegiatan. Pada umumnya LHP didistribusikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti; pemberi tugas pemeriksaan, pihak yang diperiksa, atasan langsung pihak yang diperiksa, dan pihak lain yang berkepentingan karena kebanyakan masalah yang dipengawasan harus dirahasiakan, dan untuk memastikan laporan tidak jatuh ketangan yang tidak berwenang serta untuk pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan data temuan. 5.5.4. Standar Penulisan LHP Kegiatan menyusun program kegiatan hasil pengawasan merupakan output utama pengawasan. Berdasarkan Permendagri No.54 Tahun 2021, ketentuan teknis penulisan Laporan Hasil pengawasan meliputi : 1. Berpedoman pada standar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan oleh Instansi Pembina. 2. Laporan hasil pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengawasan. 3. Laporan hasil pengawasan harus memuat temuan positif maupun negatif yang dijumpai pada saat pengawasan Sedangkan standar penulisan LHP secara umum yang perlu dikatahui oleh JFPPUPD Ahli Pertama sehingga mampu menyusun konsep LHP adalah sebagai berikut :

72 1. Kesesuaian dengan prinsip yang berlaku umum. Artinya laporan yang dibuat sistematika dan isinya menerapkan prinsip aturan yang berlaku dari tingkat pusat sampai daerah dan sesuai praktek yang lazim. 2. Konsisten Artinya bahwa laporan yang dibuat memberikan jaminan daya banding antar periode. 3. Pengungkapan yang memadai Artinya bahwa laporan yang dibuat memuat atau mengungkapkan hal-hal penting. 4. Pernyataan pendapat Artinya mengharuskan pengawas memberikan rekomendasi atas laporan/temuan secara keseluruhan berdasarkan peraturan perundangundangan ataupun aturan lokal sebagai bahan kriteria. 5. Tertulis dan segera Laporan harus tertulis agar aapat disampaikan kepada pejabat yang bertanggung-jawab, tidak mudah disalahtafsir-kan, bahan untuk pengawasan berikutnya, mudah mengambil Tindak lanjut atas rekomendasi, tanggungjawab pengawas menjaadi jelas, dan pembuktian atas tuntutan menjadi mudah. 5.5.5. Sistematika Laporan Hasil Pengawasan Sistematika penulisan Laporan Hasil Pengawasan terhadap Ketaatan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren adalah sebagai berikut. BAB I SIMPULAN DAN REKOMENDASI 1.1. Temuan Hasil Pengawasan 1.2. Rekomendasi BAB II URAIAN HASIL PENGAWASAN 2.1. Data Umum A. Dasar Pengawasan B. Tujuan Pengawasan C. Sasaran Pengawasan D. Ruang Lingkup Pengawasan E. Metodologi Pengawasan F. Batasan G. Pola Pelaporan H. Susunan Tim I. Waktu Pelaksanaan J. Status Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang lalu

73 2.2. Hasil Pengawasan A. Profil Administrasi Umum Pemerintahan 1) Nomenklatur Perangkat Daerah 2) Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan 3) Pimpinan Perangkat daerah 4) Struktur Organisasi dan Tata Kerja PD pelaksana Urusan 5) Dukungan Sumber Daya Manusia Pelaksana Urusan 6) Dukungan Alokasi Anggaran B. Profile Urusan Pemerintahan 6) Kebijakan daerah 7) Standar Operasional Prosedur 8) Pelaksanaan Kewenangan / Tusi 9) Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan 10) Penerapan Ketaatan NSPK Urusan 2.3. Temuan Hasil Pengawasan Bab III Penutup 3.1 Kesimpulan Temuan Hasil Pengawasan 3.2 Rekomendasi Untuk memudahkan dakam memberikan gambaran mengenai bagaimana caranya menyusun konsep draf laporan hasil pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren yang dilakukan oleh JFPPUPD Ahli Pertama berikut disajikan ilustrasi konsep draf Laporan Hasil Pengawasan (LHP) sebagaimana dalam lampiran.

74 BAB VI TEKNIK PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN NSPK BAGI JFPPUPD AHLI MUDA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No.36 Tahun 2020 tentang JFPPUPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD disebutkan bahwa JFPPUPD Ahli Muda dalam melaksanakan pengawasan terhadap Ketaatan NSPK memiliki butir kegiatan yang menjadi tugasnya dengan rincian sebagai berikut Sub Unsur Perencanaan Pengawasan Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 1 104 Menyusun Program Kerja reviu, evaluasi, monitoring dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,26 2. 108 Menyusun revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,26 3. 112 Menyusun bahan ekspose atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan pemerintah Bahan ekpose 0,26 Sub Unsur Pelaksanaan Pengawasan Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit 1. 116 Menganalisis dan mengevaluasi kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Kertas Kerja Analisis 0,30 2. 119 Menganalisis dan mengevaluasi kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria Kertas Kerja Analisis 0,30 3. 122 Menganalisis dan mengevaluasi efisiensi dan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Kertas Kerja Analisis 0,30 4. 125 Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah Kertas Kerja Pengawasan 0,20 Sub Unsur Penyusunan Laporan No Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit

75 1. 129 Menyusun konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria Konsep laporan hasil pengawasan 0,26 2. 132 Menyiapkan usulan konsep surat atensi kepada pimpinan obyek pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria Konsep surat atensi 0,14 3. 136 Menyusun bahan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bahan ekspose 0,26 Sehubungan dengan itu karena JFPPUPD Ahli Muda dalam pemerannanya adalah sebagai Ketua Tim, maka JFPPUPD Ahli Muda harus memiliki kemampuan untuk :. a. Mengorganisir Tim dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan b. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif dengan para pihak. c. Melakukan analisis atas data yang disajikan hasil identifikasi yang dilakukan oleh JFPPUPD Ahli Pertama. Disamping itu secara teknis setiap JFPPUPD Ahli Muda juga harus memiliki kemampuan untuk : a. Menyiapkan bahan-bahan yang yang diperlukan dalam rangka ekspose untuk program kerja pengawasan. b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka ekpose laporan hasil pengawasan c. Menyusun program kerja pengawasan dan revisinya d. Menyusun Kertas Kerja Analisis e. Menyusun Kertas Kerja Pengawasan (saat mereviu kertas Kerja JFPPUPD Ahli Pertama) f. Menyusun Konsep laporan hasil pengawasan g. Menyusun konsep surat atensi. 6.1. Penyiapan bahan ekspose . Kegiatan ekspose merupakan langkah wajib yang harus dilakukan dalam penyusunan program kerja pengawasan dan penyusunan laporan hasil pengawasan. Adapun ketentuan teknis pelaksanaan ekspose adalah : a. Berpedoman pada standar pengawasan PPUPD yang diterbitkan oleh Instansi pembina b. Eskpose dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengawasan

76 Ekspose ini mempunyai manfaat untuk menjamin kesesuaian program kerja pengawasan dan laporan hasil pengawasan sesuai standar pengawasan yang terbebas dari kesalahan material. Oleh karena itu JFPPUPD Ahli Muda yang berperan sebagai Ketua Tim harus dapat menyajikan bahan ekspose yang tepat dan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Bahan ekspose terkait dengan pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan Pemerintahan Konkuren yang harus disiapkan oleh JFPPUPD Ahli Muda ada 2 (dua) yaitu : penyiapan bahan ekspose dalam rangka penyusunan program kerja dan bahan ekspose dalam rangka penyusunan laporan hasil pengawasan. 6.1.1. Penyiapan bahan ekspose dalam rangka penyusunan program kerja Hasil identifikasi dalam rangka penyusunan program kerja pengawasan yang telah disajikan oleh JFPPUPD Ahli Pertama, selanjutnya dilakukan analisis apakah data-data/kebijakan yang telah diidentifikasi tersebut relevan dengan ruang lingkup yang akan diawasi. Seorang JFPPUPD Ahli Muda sudah harus mampu untuk melakukan analisis dan memastikan ketentuan atau regulasi tersebut masih berlaku atau tidak, karena ketentuan tersebut akan digunakan sebagai alat ukur atau kriteria. Disamping itu juga perlu diperhatikan apakah regulasi/ketentuan yang telah diidentifikasi JFPPUPD Ahli Pertama tersebut telah mencukupi ataukah masih perlu ditambah. Setelah dapat dipastikan regulasi atau NSPK yang akan ditetapkan sebagai kriteria, langkah berikutnya adalah JFPPUPD Ahli Muda untuk melakukan analisis atau evaluasi atas identifikasi materi /Substansi isi dari Pasal dalam NSPK tersebut yang akan dituangkan dalam Langkah Kerja pengawasan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program kerja pengawasan.

77 Contoh Kertas Kerja Bahan Ekspose untuk penyusunan Program Kerja PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA……. INSPEKTORAT DAERAH Jl. ................... No.Dok : No.Revisi: Tanggal : BAHAN EKSPOSE PENYUSUNAN PKP Tim Penyaji Irban Pemda dan Desa (misalnya) Tanggal Ekspose 10 Januari 2023 Jenis Ekspose Program Kerja Pengawasan (PKP) Pimpinan Ekspose Endang Sulistyowati, S.STP Nama Penyanggah Materi Ekspose Materi yang disanggah Uraian/Argu men yg disampaikan Masukan yang diberikan Busan Kebijakan PP 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU No.20 Tahun 2008 tentang UMKM PP tersebut telah dicabut dengan PP No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan , dan pemberdayaa n Koperasi dan UMKM Agar pengujian terhadap ketaatan PP 17/2013 untuk diganti dengan PP No.7 tahun 2021 saja Busan Metodologi Observasi Tidak perlu melakukan observasi Agar metodologi observasi dihapus dari PKP Busan Pengujian NSPK Permenkop No.9 Tahun 2018 Substansi Pasal yang diuji adalah keseluruhan Mempertimb angkan waktu pemeriksaaa n yang terbatas, jumlah SDM, dan Biaya Agar dalam langkah kerja fokus pengujian adalah pada Pasal 146 s/d 163 saja Batang, Januari 2023 Penyanggah, BUSAN, SE NIP19890909 200909 1 009

78 6.1.2. Penyiapan bahan ekspose dalam rangka penyusunan laporan hasil pengawasan Hasil identifikasi dalam rangka penyusunan Laporan Hasil Pengawasan yang telah disajikan oleh JFPPUPD Ahli Pertama, selanjutnya dilakukan analisis apakah data-data temuan hasil pengawasan tersebut memenuhi standar untuk disusun menjadi temuan hasil pengawasan atau Naskah Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (NP2HP). Seorang JFPPUPD Ahli Muda sudah harus mampu untuk melakukan analisis dan memastikan fakta/data/kondisi yang telah diidentifikasi sudah cukup untuk membuktikan adanya suatu kelemahan atau penyimpangan dari ketentuan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren. Contoh Kertas Kerja Bahan Ekspose untuk penyusunan Laporan Hasil Pengawasan. PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA……. INSPEKTORAT DAERAH Jl. ................... No.Dok : No.Revisi: Tanggal : BAHAN EKSPOSE PENYUSUNAN LHP Tim Penyaji Irban Pemda dan Desa (misalnya) Tanggal Ekspose 28 Januari 2023 (misalnya) Jenis Ekspose Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Pimpinan Ekspose Endang Sulistyowati, S.STP (misalnya) Penyanggah ekspose Busan (misalnya) Halaman No.Temuan Pengawasan Atribut Uraian Masukan 1. No.1/I/2023 Judul Judul tidak tepat Diganti menjadi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Kab...belum didukung dengan Peraturan Daerah.

79 1. No.1/I/2023 Kriteria Kriteria UU No.25 Tahun 1992 Diganti dengan UU No.23 Tahun 2014 Pasal 17 3 No.1/I/2023 Penyebab Bupati Diganti menjadi Kepala Dinas Dstnya .... Batang, 28 Januari 2023 Penyanggah, BUSAN, SE NIP19890909 200909 1 009 Bukti bahwa JFPPUPD telah mengikuti ekspose penyusunan Laporan Hasil Pengawasan atas Ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur, Kriteria adalah adanya Surat undangan atau Surat Perintah atau disposisi pimpinan untuk mengikuti ekspose dan adanya laporan atau notulen atau kertas kerja (matrik) seperti contoh di atas. 6.1.3. Penyusunan Program Kerja Pengawasan (PKP) Program Kerja Pengawasan yang selanjutnya disingkat PKP adalah rencana dan langkah-langkah prosedur dan teknik pengawasan yang disusun secara sistematis yang harus diikuti / dilaksanakan oleh pengawas selama pelaksanaan pengawasan untuk mencapai tujuan pengawasan. Program Kerja Pengawasan disusun sebelum dilakukan kegiatan pengawasan dan dijadikan dasar untuk mendapatkan Surat Perintah Tugas. Idealnya sebelum menyusun program kerja pengawasan, JFPPUPD Ahli Muda mendapatkan Surat Tugas atau disposisi dari pimpinan (Inspektur Pembantu). Selanjutnya bersama-sama dengan JFPPUPD Ahli Madya yang diproyeksikan sebagai calon Supervisor, JFPPUPD Ahli Muda yang diproyeksikan sebagai calon Ketua Tim menyusun konsep program kerja pengawasan. Program Kerja Pengawasan ditandatangani oleh Supervisor dan ketua Tim serta mendapatkan persetujuan dari Inspektur Pembantu, dan diketahui oleh Inspektur selaku Penanggungjawab/Pengendali Mutu. Ketentuan teknis penyusunan Program Kerja Pengawasan sekurang-kurangnya meliputi dasar hukum, tujuan, sasaran, ruang lingkup, metodologi, pola pelaporan, batasan, susunan Tim, waktu dan Langkah Kerja.

80 Dengan disusunnya Program Kerja Pengawasan, maka akan menjamin sasaran dan fokus pengawasan sesuai dengan perencanaan pengawasan sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dikelola secara efektif. Apabila dipandang perlu, Inspektur atau Inspektur Pembantu dapat meminta untuk dilakukan ekspose intern terhadap konsep Program Kerja Pengawasan (PKP). Permintaan dilakukan ekspose intern terhadap PKP dituangkan dengan Surat Perintah. Surat Perintah ditandatangani oleh Inspektur Pembantu atau Sekretaris atas nama Inspektur. Surat Perintah memuat susunan sebagai berikut : 1) Pembahas adalah pejabat struktural pada Inspektorat. 2) Penyaji/Pemrasaran adalah Ketua Tim yang bersangkutan 3) Moderator adalah Supervisor atau pengendali teknis dari Tim yang bersangkutan 4) Peserta adalah anggota Tim yang bersangkutan dan tim pemeriksa lainnya, dan pihak lainnya yang dipandang urgent. Hasil ekspose PKP dituangkan dalam notulen yang ditandatangani oleh Penyaji dan Moderator serta mendapat pengesahan dari Inspektur Pembantu atau Sekretaris atas nama Inspektur. Catatan dalam notulen ekspose dijadikan dasar dalam penyempurnaan penyusunan Program Kerja Pengawasan. Contoh program kerja pengawasan terhadap ketaatan NSPK urusan pemerintahan konkuren adalah sebagaimana disajikan dalam lampiran. 6.1.4. Langkah Kerja Pengawasan Langkah kerja merupakan bagian penting dari Program Kerja Pengawasan yang menjelaskan bagaimana pengawasan secara teknis dilaksanakan oleh para pihak. Langkah Kerja Pengawasan adalah serangkaian perintah kerja kepada pengawas dalam melaksanakan pengawasan yang berupa instruksi yang ditulis dengan kalimat perintah dengan menerapkan prosedur dan metode pemeriksaan, seperti dapatkan, periksa, analisis, bandingkan, hitung, cek, wawancara dan perintah lainnya. Dalam melakukan pengawasan, tim pengawasan wajib berpedoman pada langkah kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran Program Kerja yang telah ditetapkan. Untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para peserta pendidikan dan pelatihan, berikut disajikan contoh bentuk Langkah Kerja Pengawasan terhadap ketaatan NSPK

81 penyelenggaraan Urusan Pemerintahan misalnya Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagaimana terlampir. 6.2. Kesesuaian pelaksanaan urusan dengan NSPK Untuk dapat mengetahui kesesuaian dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana urusan dengan NSPK Urusan Pemerintahan yang bersangkutan, maka dapat diketahui pada saat JFPPUPD Ahli Muda menyusun Kertas Kerja. 6.2.1 Penyusunan Kertas Kerja Analisis Kertas Kerja Analisis adalah Kertas Kerja yang disusun oleh JFPPUPD Ahli Muda yang berisi analisis atas catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan. Dalam menyusun Kertas Kerja Analisis harus memenuhi ketentuan teknis sebagai berikut : a) Berpedoman pada standar pengawasan yang diterbitkan Insatansi Pembina b) Analisis dilakukan terhadap seluruh kegiatan identifikasi c) Mencantumkan tanggal dan nomor Program Kerja Pengawasan, unit kerja dan periode yang diawasi, nama dan nomor langkah kerja serta nama penyusun dan pereviu kertas kerja d) Memuat simpulan hasil analisis e) Menitikberatkan pada kesesuaian kondisi yang diketemukan dengan Kriteria yang ditetapkan Kertas Kerja Analisis ini memberikan manfaat sebagai sarana proses analisis atas seluruhbsubstansi yang termuat dalam Kertas Kerja Identifikasi (KKI). Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD bahwa Format Kertas Kerja Analisis adalah sebagai berikut.

82 PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA .... INSPEKTORAT DAERAH Jl. ................... No.Dok : No.Revisi: Tanggal : KERTAS KERJA ANALISIS JUDUL ANALISIS (SESUAI DENGAN LANGKAH KERJA DALAM PKP) Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Nomor Langkah Kerja (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Bentuk Pengawasan Pemeriksaan/Monitoring/Evaluasi/Reviu…… Unit Kerja yang diawasi ................. Periode Pengawasan ……. Disusun oleh (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Direviu oleh Kode Butir Kegiatan 119 (contohnya) Uraian Kegiatan Menganalisis kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria. No. Uraian Hasil Analisis Catatan 1. Simpulan: Direviu oleh ......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP …….,............. .. Penyusun .......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP Selanjutnya untuk memudahkan dakam memberikan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan menyusun Kertas Kerja Analisis oleh JFPPUPD Ahli Muda dalam pengawasan terhadap ketaatan penerapan NSPK, berikut disajikan ilustrasi Kertas Kerja Analisis sebagai berikut : PEMERINTAH KABUPATEN ALENGKA DIRAJA INSPEKTORAT DAERAH JL.Raya Raden Indrajit KM 9 No.30 Kota Raja Alengka KERTAS KERJA ANALISIS PENGUJIAN ATAS KETAATAN PENERAPAN NSPK URUSAN KOPERASI UKM Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan 800/6/Irban PPUPD/VI/2023 Tanggal 3 Juni 2023

83 Nomor Langkah Kerja 5-2.1/800/6/IrbanPPUPD/VI/2023 s/d 5- 2.5/800/IrbanPPUPD/VI/2023 Bentuk Pengawasan Pemeriksaan Unit Kerja yang diawasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Periode Pengawasan 2023 Disusun oleh Endang Sulistyawati Direviu oleh Busan Kode Butir Kegiatan 119 Uraian Kegiatan Menganalisis kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria. No. Uraian Hasil Analisis Catatan 1. 1. Sub Urusan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Dari Hasil Identifikasi diketemukan kondisi/fakta sbb : a. tidak ada kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengusaha mikro pada tahun 2022 b. dalam Renja 2022 tidak diketemukan adanya rencana kegiatan pelatihan kepada pengusaha mikro c. pelatihan kepada pengusaha mikro terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 Dari hasil identifikasi tersebut dapat dianalisis sbb : 1. tidak adanya pelatihan kepada pengusaha mikro merupakan kekurangcermatan atau kelalaian dari Kepala Bidang UMKM dalam menjalankan tusinya karena tidak melakukan perencanaan dalam dokumen perencanaan (Renja) sehingga tidak mendapatkan alokasi anggaran dari TAPD. Kondisi tersebut tidak sesua dengan PermenkopUKM No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 3 ayat (6) yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib untuk penyelenggaraan Diklat Pengusaha Mikro 2. 2. Sub Urusan ..... 3. 3. dstnya Simpulan: Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan SDM Koperasi dan UMKM tidak mematuhi ketentuan PermenkopUKM No.18 tahun 2015 Pasal 3 ayat (6)

84 Direviu oleh Busan Pembina Utama Muda (IV/C) NIP.19690928 199703 1 014 Alengka Diraja, 30 Juni 2023 .. Penyusun Endang Penata Muda (III/a) NIP.19770521 199711 2 001 6.2.2. Penyusunan Kertas Kerja Pengawasan (Reviu) Kertas Kerja Reviu merupakan kegiatan menyusun catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan. Kertas Kerja Reviu ini disusun oleh JFPPUPD Ahli Muda sebagai bukti pelaksanaan tugas melakukan pengawasan (melakukan reviu secara berjenjang) kepada hasil kerja JFPPUPD Ahli Pertama. Kertas Kerja Reviu ini disusun dengan memperhatikan ketentuan teknis sebagai berikut : a. Berpedoman pada standar pengawasan JFPPUPD yang diterbitkan oleh Instansi Pembina b. Disusun terhadap seluruh kegiatan pengawasan c. Mencantumkan tanggal dan nomor Program Kerja Pengawasan, unit kerja dan periode yang diawasi, nama dan nomor langkah kerja serta nama penyusun dan pereviu kertas kerja d. Memuat reviu secara berjenjang Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD bahwa Format Kertas Kerja Pengawasan (Reviu) adalah sebagai berikut :

85 PEMERINTAH ……………. INSPEKTORAT Jl. ................... No.Dok : No.Revisi: Tanggal : KERTAS KERJA REVIU Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan Nomor Langkah Kerja Bentuk Pengawasan Unit Kerja yang diawasi Periode Pengawasan Disusun oleh Direviu oleh Kode Butir Kegiatan 125 (contoh) Uraian Kegiatan Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah (contoh) No. Uraian pada Kertas Kerja Hasil Reviu 1. 2. Dan seterusnya Direviu oleh ................. Pangkat/gol/ruang NIP ............. 2021 Penyusun ................. Pangkat/gol/ruang NIP Selanjutnya untuk memudahkan dakam memberikan gambaran mengenai bagaimana caranya melakukan menyusun Kertas Kerja Reviu oleh JFPPUPD Ahli Muda dalam pengawasan terhadap ketaatan penerapan NSPK, berikut disajikan ilustrasi Kertas Kerja Reviu sebagai berikut :

86 PEMERINTAH KAB.ALENGKA DIRAJA INSPEKTORAT DAERAH Jl. Wora-wari No.35 Kota Raja Telpon (001) 3030303 No.Dok : 01 No.Revisi: - Tanggal : 3 Januari 2021 : KERTAS KERJA REVIU Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan 800/6/Irban PPUPD/VI/2023 Tanggal 3 Juni 2023 Nomor Langkah Kerja 5-2.1/800/6/IrbanPPUPD/VI/2023 s/d 5- 2.5/800/IrbanPPUPD/VI/2023 Bentuk Pengawasan Pemeriksaan Unit Kerja yang diawasi Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Periode Pengawasan 2023 Disusun oleh Busan Direviu oleh Iwan Karo-Karo Kode Butir Kegiatan 125 Uraian Kegiatan Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan/atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah (contoh) No. Uraian pada Kertas Kerja Identifikasi Hasil Reviu 1. Dari hasil pemeriksaan atas ketaatan Permekop No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan pelatihan bagi SDM Koperasi, pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah diketahui : tidak ada kegiatan penyelenggaraan pelatihan pengusaha mikro pada tahun 2022 b. dalam Renja 2022 tidak diketemukan adanya rencana kegiatan pelatihan kepada pengusaha mikro c. pelatihan kepada pengusaha mikro terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 Dari hasil pemeriksaan atas ketaatan Permekop-UKM No.18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan bagi Sumber Daya Manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diketahui fakta sbb : a. Pada Tahun 2022 Pemda/Dinas....tidak menyelenggarakan kegiatan pelatihan Usaha Mikro b. Jumlah Usaha Mikro sebanyak....dan yang pernah mengikuti pelatihan sebanyak .... b. Pada Renja Dinas....Tahun 2022 tidak diketemukan adanya rencana kegiatan pelatihan kepada Usaha Mikro c. Pelatihan kepada pengusaha mikro terakhir kali dilakukan pada tahun 2019 2. Dan seterusnya Direviu oleh Iwan Karo-Karo Pembina Tk.I (IV/b) NIP19690819 199603 1 010 Alengka Diraja, 27 Januari 2022 Penyusun Busan Pembina Utama Muda (IV/C) NIP.19690928 199703 1 014

87 6.3. Penyampaian hasil evaluasi penerapan Norma, Standar, Prosedur,dan Kriteria Penyampaian hasil pengawasan penerapan NSPK yang menjadi tugasnya JFPPUPD Ahli Muda adalah penyusunan konsep LHP dan penyusunan Surat Atensi. Bahan-bahan yang telah disiapkan / disajikan oleh JFPPUPD Ahli Pertama, selanjutnya dianalisis dan dievaluasi oleh JFPPUPD Ahli Muda dalam rangka penyusunan narasi Laporan Hasil Pengawasan. 6.3.1. Penyusunan konsep LHP Kegiatan menyusun laporan hasil pengawasan merupakan output utama pengawasan yang dilakukan oleh JFPPUPD. Seperti halnya yang telah diuraikan dimuka, maka dalam penyusunan konsep LHP seorang JFPPUPD Ahli Muda juga harus memahami ketentuan teknis penyusunan konsep laporan hasil pengawasan dimana pada prinsipnya LHP dilakukan terhadap seluruh kegiatan pengawasan, dan memuat temuan positif maupun negatif yang dijumpai pada saat pengawasan. LHP berfungsi sebagai sarana komunikasi pengawasan dengan entitas yang dilakukan pengawasan. Adapun hal-hal yang perlu dipahami oleh JFPPUPD Ahli Muda dalam penyusunan konsep LHP pada prinsipnya sama dengan yang telah dibahas pada JFPPUPD Ahli Pertama dimuka. 6.3.2. Penyusunan Surat Atensi Penyusunan Surat Atensi merupakan kegiatan menyiapkan surat atensi yang ditujukan pimpinan satuan kerja/obyek pengawasan yang berisikan temua strategis hasil pengawasan yang perlu mendapatkan perhatian dan tindaklanjut segera dari pimpinan satuan kerja/obyek pengawasan. Surat Atensi disusun dengan ketentuan teknis sebagai berikut : a. Berpedoman pada standar pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan Instansi pembina b. Surat atensi berisi informasi mengenai tujuan pengawasan, pelaksanaan pengawasan, hasil pengawasan dan rekomendasi yang perlu segera ditindakjuti pimpinan satuan kerja/obyek pengawasan. c. Surat atau laporan rekomendasi harus ditandatangani pimpinan APIP.

88 Adapun Fungsi dari Surat Atensi adalah sebagai sarana komunikasi hasil pelaksanaan pengawasan strategis kepada pimpinan satuan kerja/obyek pengawasan. Contoh format Surat Atensi adalah sebagai berikut : Kop Inspektorat …….., ….., …… Nomor Sifat Lampiran Hal : : : : Segera Atensi Atas Pelaksanaan Urusan ......pada Dinas ……. Yth. Kepala ……. di TEMPAT Sehubungan dengan telah dilaksanakannya pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan ……… yang dilaksanakan pada tanggal … sampai dengan tanggal …… Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pengawasan bertujuan untuk …….. 2. Dari hasil pengawasan diketahui terdapat beberap hal yang perlu mendapatkan perhatian Saudara yaitu: a. .. b. … dst 3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta kepada Saudara untuk melakukan Langkah-langkah perbaikan sebagai berikut: a. … dst 4. Kami mengharapkan tidak lanjut atas sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, daapt disampaikan kepada kami paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat ini Saudara terima. Demikian disampaikan dan atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih. INSPKEKTUR DAERAH, -----------------------------

89 BAB VII TEKNIK PENGAWASAN KETAATAN PENERAPAN NSPK BAGI JFPPUPD AHLI MADYA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi No.36 Tahun 2020 tentang JFPPUPD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis JFPPUPD disebutkan bahwa JFPPUPD Ahli Madya dalam melaksanakan pengawasan terhadap Ketaatan NSPK memiliki butir kegiatan yang menjadi tugasnya dengan rincian sebagai berikut Sub Unsur Perencanaan Pengawasan Kode Butir Kegiatan Hasil kerja Angka Kredit 1 105 Mengusulkan Program Kerja reviu, evaluasi, monitoring dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,39 2. 109 Mengusulkan revisi program kerja reviu, evaluasi, monitoring, dan atau pemeriksaan atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan oleh pemerintah PKP 0,39 3. 113 Menyusun bahan ekspose atas pengawasan ketaatan nspk yang ditetapkan pemerintah Bahan ekpose 0,39 Sub Unsur Pelaksanaan Pengawasan Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit 1. 117 Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren Kertas Kerja Evaluasi 0,45 2. 120 Merekomendasikan perbaikan kepatuhan atas pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria Surat atau Laporan Rekomendasi 0,45 3. 123 Merekomendasikan perbaikan guna efisiensi dan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Kertas Kerja evaluasi 0,45 4. 126 Melakukan reviu kertas kerja pengawasan ahli pertama meliputi kertas kerja pemeriksaan, kertas kerja monitoring, kertas kerja evaluasi, dan atau kertas kerja reviu untuk pelaksanaan tugas dalam pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah yang telah dilakukan reviu oleh PPUPD Ahli Muda Kertas Kerja Pengawasan atau Kertas Kerja Reviu 0,30 Sub Unsur Penyusunan Laporan

90 No Kode Butir Kegiatan Hasil Kerja Angka Kredit 1. 130 Melakukan reviu konsep laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria Reviu Konsep laporan hasil pengawasan 0,39 2. 133 Melakukan reviu usulan konsep surat atensi kepada pimpinan obyek pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, kriteria Reviu Konsep surat atensi 0,21 3. 136 Melakukan supervisi pelaksanaan ekspose laporan hasil pengawasan atas pengawasan ketaatan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bahan ekspose 0,39 Sehubungan dengan itu karena JFPPUPD Ahli Madya dalam pemerannanya adalah sebagai Supervisor Tim, maka JFPPUPD Ahli Madya harus memiliki kemampuan untuk :. a. Pengendalian Tim dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan b. Berkoordinasi dan berkomunikasi secara efektif dengan para pihak. c. Melakukan Evaluasi atas data yang disajikan hasil identifikasi dan Analisis yang dilakukan oleh JFPPUPD Ahli Pertama dan JFPPUPD Ahli Muda d. Melakukan Supervisi dan pemantauan pelaksanaan pengawasan Disamping itu dalam melaksanakan pengawasan terhadap ketaatan NSPK secara teknis setiap JFPPUPD Ahli Madya juga harus memiliki kemampuan untuk : a. Menyusun bahan ekspose b. Menyusun kertas kerja evaluasi c. Menyusun laporan hasil supervisi d. Menyusun Naskah Pokok-Pokok Hasil Pengawasan /temuan hasil pengawasan e. Merekomendasikan perbaikan/peningkatan dalam penerapan NSPK 7.1. Penyiapan Rekomendasi Penerapan NSPK Hasil Identifikasi yang telah disajikan oleh JFPPUPD Ahli Pertama dalam Kertas Kerja Identifikasi dan hasil analisis yang telah disajikan oleh JFPPUPD Ahli Muda dalam Kertas Kerja Analisis, selanjutnya oleh JFPPUPD Ahli Madya dilakukan evaluasi untuk menentukan apakah dapat disimpulkan menjadi temuan hasil pengawasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (NP2HP).

91 Naskah Pokok-Pokok Hasil Pengawasan (NP2HP) merupakan himpunan hasil pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari temuan-temuan strategis yang mempunyai dampak bagi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan masyarakat yang perlu segera ditindaklanjuti. Dalam prakteknya NP2HP seringkali diistilahkan dengan temuan, resume, atau Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). NP2HP disusun oleh supervisor atas dasar konsep yang dituangkan dalam Kertas kerja Indentifikasi dan Kertas Kerja Analisis oleh anggota tim dan ketua Tim dan direviu supervisor serta diketahui oleh Wakil Penanggung jawab. NP2HP disusun dengan urutan sebagai berikut; a. judul temuan, b. kondisi, c. kriteria, d. akibat, e. sebab f. tanggapan pejabat yang dilakukan pengawasan g. rekomendasi. Selanjutnya temuan atau NP2HP diberikan nomor urut dan kode temuan. Kode temuan mendasarkan pada Permenpan dan RB dan kode temuan yang mendekati untuk pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah kode 2.03.01 dengan penjelasan sebagai berikut Kode Penjelasan 2 Temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern 03 Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan 01 Entitas tidak memiliki SOP yang formal Sedangkan kode rekomendasi yang mendekati untuk temuan-temuan pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah kode 09, yaitu kode perubahan prosedur/kebijakan/peraturan. Dalam rangka menjamin kesamaan persepsi agar rekomendasi temuan hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti dengan baik, maka sebelum disusun dalam laporan hasil pengawasan, NP2HP dikomunikasikan dan dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak yang dilakukan pengawsaan. Hasil Pembahasan NP2HP dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Naskah

92 Pokok-Pokok Hasil Pengawasan. Berita Acara Pembahasan dibuat rangkap 2 (dua), dengan rincian 1 (satu) set untuk Tim Pengawasan dan 1( satu ) set untuk pihak Dinas yang diawasi serta ditandatangani oleh Supervisor dan Ketua Tim serta pimpinan atau pejabat yang diawasi. Untuk memudahkan dalam menyusun NP2HP berikut adalah contoh sederhana temuan yang mungkin dapat diketemukan dalam pengawasan terhadap ketaatan NSPK penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah LEMBAR TEMUAN PEMERIKSAAN Nomor : ..../....... /20.... Judul Kebijakan mengenai penyelenggaraan urusan koperasi, usaha kecil dan menengah dilingkungan Pemerintah Kabupaten ...... belum dibuat regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah (Kode : 2.03.01) Kondisi : Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang .......Pasal 55 ayat (4) disebutkan bahwa salah satu tugas Bupati/walikota dalam pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah adalah: a. Menyusun, menyiapkan, menetapkan dan atau melaksanakann kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penunmbuhan iklim usaha , pengembangan usaha, penjaminan dan pembiayaan, dan kemitraan, b. Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemeberdayaan dikabupaten /kota c. Memaduserikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di daerah kab/kota dengan undang-undang Namun dari hasil pemeriksaan diiketahui bahwa Dinas Koperasi UKM, Perdagangan, dan Perindustrian sebagai Perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi UKM belum memiliki regulasi dan belum ada rencana untuk mengajukan usulan penyusunan regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah ataupun Perkada. Kriteria : Kondisi tersebut di atas belum sesuai dengan : Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 55 ayat (4) yang berbunyi

93 (4) Bupati/Walikota dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah mempunyai tugas meliputi : a. Menyusun, menyiapkan, menetapkan dan atau melaksanakann kebijakan umum di daerah kabupaten/kota tentang penunmbuhan iklim usaha , pengembangan usaha, penjaminan dan pembiayaan, dan kemitraan, b. Memaduserasikan perencanaan daerah sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi pemberdayaan yang dijabarkan dalam program daerah kab/kota; c. Merumuskan kebijakan penanganan dan penyelesaian masalah yang timbul dalam penyelenggaraan pemeberdayaan dikabupaten /kota d. Memaduserasikan penyusunan dan pelaksanaan peraturan Pemerintah kabupaten/kota bertanggungjawab dalam : e. Menyelenggarakan kebijakan dan program pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan, dan kemitraan pada daerah kabupaten/kota f. Menggordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah di daerah kabupaten/kota g. Melakukan pemantauan pelaksanaan program h. Melakukan evaluasi pelaksanaan program i. Menginformasikan dan menyampaikan secara berkala hasil pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah kepada Menteri dan Gubernur. Sebab : kondisi tersebut disebabkan Kepala Bidang yang menangani urusan Koperasi UKM kurang cermat dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan koperasi dan UKM yang menjadi tanggungjawabnya. Akibat : Pembnerdayaan, perlindungan dan penjaminan serta kemitraan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah di Kabupaten/kota ....... tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas, terstruktur dan sistematis. Tanggapan pejabat yang diperiksa .Atas permasalahan tersebut, pejabat yang diperiksa telah sependapat dengan temuan hasil pemeriksaan dan bersedia menindaklanjuti. Rekomendasi Bupati/Walikota .............agar memerintahkan kepada Kepala Dinas Koperasi UKM, perdagangan, dan Perindustrian ............. Kabupaten/Kota ... supaya memerintahkan secara tertulis kepada Kepala Bidang terkait (Kabid ............) agar secara bersama-sama :

94 a. Mengusulkan dan merencanakan penganggaran penyusunan kajian/naskah akademik dan materi regulasi terkait pemberdayaan, perlindungan dan penjaminan, dan kemitraaan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (09) b. Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Setda untuk pengusulan rencana dan proses penyusunan regulasi tersebut. (09) Selanjutnya tugas JFPPUPD Ahli Madya dalam menyusun NP2HP tersebut dituangkan dalam Kertas Kerja Evaluasi. a. Kertas Kerja Evaluasi adalah Kertas Kerja yang berisikan kegiatan evaluasi yang dilakukan terhadap hasil analisa dari catatan dan dokumentasi atas berkas-berkas yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan, serta informasi yang didapat dalam melakukan pengawasan sesuai dengan langkah kerja yang telah ditetapkan dalam program kerja pengawasan. b. Ketentuan Teknis penyusunan Kertas Kerja Evaluasi meliputi : 1. Berpedoman pada standar pengawasan PPUPD yang diterbitkan oleh Instansi Pembina 2. Kertas kerja evaluasi dilakukan terhadap seluruh kertas kerja analisis 3. Kertas kerja evaluasi mencantumkan tanggal dan nomor Program Kerja Pengawasan; unit kerja dan periode yang diawasi; nama dan nomor langkah kerja; serta nama penyusun dan pereviu Kertas Kerja 4. Kertas Kerja Evaluasi menitik beratkan simpulan pada evaluasi yang diberikan atas ketidaksesuaian kondisi yang ditemukan dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan c. Manfaat Kertas Kerja Evaluasi adalah sebagai sarana proses evaluasi atas seluruh substansi yang termuat dalam Kertas Kerja analisis.dibuat oleh JFPPUPD . d. Format Kertas Kerja Evaluasi adalah : PEMERINTAH PROV/KAB/KOTA……………. INSPEKTORAT DAERAH Jl. ................... No.Dok : No.Revisi: Tanggal :

95 KERTAS KERJA EVALUASI JUDUL EVALUASI …….. (SESUAI DENGAN LANGKAH KERJA DALAM PKP) Nomor dan Tanggal Program Kerja Pengawasan (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Nomor Langkah Kerja (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Bentuk Pengawasan Pemeriksaan/Monitoring/Evaluasi/Reviu…… Unit Kerja yang diawasi ................. Periode Pengawasan ……. Disusun oleh (sesuai dengan Program Kerja Pengawasan) Direviu oleh Kode Butir Kegiatan 117 (contoh) Uraian Kegiatan Merekomendasikan perbaikan atas kebijakan yang telah ditetapkan (contoh) No. Uraian Hasil Evaluasi Catatan 1. Simpulan: Direviu oleh ......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP …….,............. .. Penyusun .......................... Pangkat/Gol/Ruang NIP Untuk memudahkan memberikan gambaran penjelasan terkait Kertas Kerja Evaluasi kepada peserta diklat, berikut disajikan contoh dari Kertas Kerja Evaluasi secara utuh sebagai berikut :