Buku Satu Q&A TOT OSS 2022

ISI - BUKU SATU

▪ Pengantar
▪ TOT – OSS

✓ Pekanbaru, 2-3 Februari 2022
✓ Bandung, 2-3 Februari 2022
✓ Semarang, 8-9 Februari 2022
✓ Pontianak, 8-9 Februari 2022
✓ Surabaya, 30-31 Maret 2022
✓ Balikpapan, 11-12 Mei 2022
✓ Medan, 18-19 Mei 2022
✓ Manado, 24-25 Mei 2022
✓ Palembang, 8-9 Juni 2022

2

PENGANTAR

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022
telah melaksanakan pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission
(OSS) secara offline/tatap muka sesuai arahan pimpinan. Peserta pelatihan
merupakan pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas teknis terkait, KEK,
dan KPBPB sesuai dengan lokasi wilayah. Untuk mendukung pelatihan TOT OSS
2022 ini Pusdiklat menyediakan fasilitas berupa swab test antigen dan WiFi
bandwidth kapasitas 150 MBps untuk praktek penggunaan sistem OSS oleh
seluruh peserta. Kegiatan pelatihan dibuka oleh para Staf Ahli Kementerian
Investasi/BKPM didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi setempat dan para
pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam Pelatihan TOT OSS disampaikan materi pelatihan oleh Pengajar/Instruktur
Teknis dari Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (PSPB), Pusat
Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin), Kedeputian Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalaks) dan PT. Indosat Tbk. Materi Sub Sistem
Pelayanan Informasi dan Dashboard Pemanfaatan Data OSS disampaikan oleh 2
pengajar unit Pusdatin. Materi Sub Sistem Perizinan Berusaha OSS disampaikan
oleh 2 pengajar unit PSPB. Materi Sub Sistem Pengawasan OSS disampaikan
oleh 1 pengajar unit Dalaks dan 1 instruktur PT Indosat Tbk. Para pejabat
fungsional Pusdiklat bertindak sebagai Moderator Pelatihan.

Buku Satu Tanya Jawab Pelatihan TOT OSS 2022 merupakan rangkuman tanya-
jawab yang berlangsung dalam Pelatihan TOT OSS 2022 Angkatan 1-9 yang
berlangsung di 9 lokasi meliputi 17 provinsi, 272 kabupaten/kota, 12 KEK, 4
KPBPB, dan diikuti lebih dari 900 peserta. Antusiasme peserta pelatihan
seringkali menimbulkan pertanyaan yang belum sempat dijawab langsung oleh
Pengajar/Instruktur Teknis. Buku ini diharapkan menjadi salah satu sumber
belajar dalam pengelolaan/manajemen pengetahuan (knowledge management)
terkait sistem perizinan berusaha. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik
sesuai harapan bersama. Tetap sehat dan tambah semangat!

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Investasi/BKPM,
Afrida Wirjandini

3

Angkatan 1
PEKANBARU, 2-3 Februari 2022

Hadir 102 peserta dari wilayah Riau dan Kepulauan Riau
(2 provinsi, 19 Kabupaten/Kota, 3 KEK, 4 KPBPB)

4

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 1 Tahun 2022.

1. Di SPI terdapat KBLI yang tidak terdapat persyaratan perizinan berusahanya. Apakah
memang tidak ada persyaratannya atau seperti apa? (Alfian - Provinsi Kepulauan Riau)
Jawab:
Persyaratan sebenarnya sudah ada di Kementerian/Lembaga teknis yang biasanya
dituangkan dalam peraturan mereka. Yang tampil di SPI adalah kompilasi yang dibuat
oleh tim Pusdatin Keminvest/BKPM berdasarkan PP 5/2021.

2. Kenapa KBLI Penangkapan Ikan hanya ada 2 digit di SPI? (Aulia – Kab. Indragiri Hilir)
Jawab:
KBLI tersebut ditampilkan berdasarkan pengelompokan dari kategori sampai akhirnya 5
digit KBLI. Yang Ibu lihat belum sampai ke KBLI 5 digit sehingga perlu diklik lebih lanjut.

3. Di daerah kami belum ada dashboard seperti itu, kami juga belum memiliki hak akses.
Bagaimana cara kami mendapatkannya? (Farlian – Kab. Bengkalis)
Jawab:
Hak akses turunan untuk pengelolaan data dan informasi perlu dibuat oleh pengelola hak
akses (Kadis). Pemilik hak akses tersebut biasa adalah unit DPMPTSP yang mengelola
data informasi. Mungkin nomenklaturnya berbeda di OPD Bapak/Ibu.

4. Pelaku usaha apakah bisa mendapatkan verifikasi dan persetujuan langsung oleh Kadis
untuk perizinan berusaha? Tanpa perlu ke akun OPD dulu. (Fauzan – Kab.Kampar)
Jawab:
Seharusnya ke OPD Teknis untuk diverifikasi secara teknis. Karena ada persyaratan
yang teknis terkait dengan kegiatan usaha yang perlu dicek sesuai standar teknis sektor
tersebut.

5. Untuk risiko Menengah Tinggi dan Tinggi mana yang didulukan pemenuhan persyaratan
atau pemenuhan kewajiban? (Hendra – Kab. Pelalawan)
Jawab:
pemenuhan persyaratan dulu baru kewajiban.

6. Apakah setiap usaha yang ada PB UMKU harus diproses oleh DPMPTSP. Misal PB
UMKU Jasa Konstruksi, apakah sebagai TP DAK perlu mendampingi sampai masuk
sistem PUPR? (Sandi – Kab. Kuantan Singingi)
Jawab:
PB UMKU yang perlu diurus oleh pelaku usaha adalah yang dibutuhkan saja. Saya
pribadi kurang paham untuk pendampingan masuk sistem PUPR, sehingga sebaiknya
dikomunikasikan dengan Dinas PUPR agar lebih sesuai pemprosesannya.

7. Terkait hak akses OPD Teknis, saat ini yang baru berjalan adalah sektor kesehatan. Yang
kedua gudang pupuk, pelaku usaha harus memenuhi PKKPR tapi belum terpenuhi. Jadi
tanda daftar gudang tidak terbit. OPD Teknis belum berani verifikasi kalau belum turun
ke lapangan. (Sandi – Kab. Kuantan Singingi)
Jawab:
Ada beberapa sistem yang terintegrasi dengan OSS, di antaranya adalah Gistaru dan
Simfoni. Kantah tidak memiliki hak akses OSS. Yang punya hanya DPMPTSP. Jadi
memang harus verifikasi ke lapangan dulu, kalau sesuai maka akan diterbitkan SPS
(Surat Perintah Setor). Selanjutnya akan terbit Pertek. Namun pertek juga belum final.
Dalam hal ini daerah wajib membentuk tim/forum penataan ruang.

5

8. Ada 3 item kegiatan untuk Pengawasan. Apakah dalam kegiatan selain kunjungan
tahunan atau yg rutin, 2 kegiatan lain (rapat koordinasi data dan penyelesaian masalah)
memakai sistem juga apa bagaimana? (Hendra – Kab. Pelalawan)
Jawab:
Terkait penyelesaian permasalahan bisa dilakukan tanpa sistem pengawasan. Tapi
terkait pengawasan rutin, maka dilakukan di sistem pengawasan.

9. Apa perbedaan pencabutan likuidasi dan pencabutan non likuidasi? (Andi – Kota Dumai)
Jawab:
Pencabutan Likuidasi untuk pencabutan NIB, sedangkan pencabutan Non Likuidasi
untuk Pencabutan salah satu KBLI saja.

Pekanbaru, 2-3 Februari 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melisa, Wulandari, Ian, Sugeng, Fatmawati, Putri
Pengajar/Instruktur Teknis: Andi, Ekania, Anindito, Shiraz, Ady, Clavia, Manan

6

Angkatan 2
BANDUNG, 2-3 Februari 2022

Hadir 107 peserta dari wilayah Jawa Barat
(1 Provinsi, 25 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

7

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 2 Tahun 2022.

1. Terdapat KBLI yang tidak muncul di lampiran NIB? (DPMPTSP Karawang)
Jawab:
Sampaikan data NIB dan KBLI perusahan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh tim
pengembang. (Franky – Pusdatin)

2. Apakah dibagian pelayanan bisa dibantu untuk pelacakan NIK seperti akun pengolahan
data dan informasi. Usulan untuk peserta TOT masuk dalam grup penghubung. (Diki -
DPMPTSP Kota Bandung)
Jawab:
Sistem Survey Kepuasan Masyarakat belum terintegrasi secara online. Hal ini sudah
diingatkan oleh Kemenpan untuk dibuat di dalam sistem lebih lanjut. Usulannya akan
dicatat untuk diajukan arahan pimpinan lebih lanjut. (Dyah – Pusdatin)

3. Pada dashboard, bisa tidak untuk data pelaku usaha yang telah terbit atas dasar upload
perizinan lama ini diterbitkannya setelah diverifikasi, untuk memastikan file perizinan
yang diupload adalah file yang benar dan bukan kosong.
Untuk PKKPR Darat, selama ini hak aksesnya perlu dua kali. Pertama ke sistem OSS dan
untuk melaihat peroses persetujuan KKPR mesti login lagi ke sistem gistaru. Apakah
dimungkinkan apabila proses KKPR dapat langsung masuk ke sistem gistaru dari sistem
OSS. (Hari Ciptawiguna; DPMPTSP Kab. Pangandaran)
Jawab:
Penambahan fitur belum menjadi prioritas untuk dikembangkan pada saat ini, namun ini
sudah menjadi perhatian kami untuk dibuat pengembangannya.
Secara teknis bisa, perlu proses pengembangan integrasi dengan sistem gistaru lagi
untuk dapat dibuka secara langsung melalui OSS, dengan mekanisme Single Sign On
(SSO). (Franky – Pusdatin)

4. Untuk konfirmasi, apakah menggunakan akun administrator Kepala Dinas PTPTSP,
karena ini menjawab pertanyaan klasik dari DPRD, seperti jumlah proyek, tingkat risiko
dan lain-lain. (Taruna Wirajaya - DPMPTSP Kab. Bogor)
Jawab:
Iya benar, dapat menggunakan akun Kepala Dinas PMPTSP. (Franky – Pusdatin)

5. Terkait SPI, pada dashboard apakah dapat disajikan untuk Non KBLI atau UMKU?
Terkait permintaan dari pimpinan kami pada saat rapat atas proses perizinan yang
berjalan, kami butuh untuk mengetahui status atau progres perizinan berusaha
berdasarkan per sektor.
Dalam PB UMKU sektor PUPR, PB UMKU Peil Banjir tidak ditemukan dalam lampiran PP
Nomor 5 Tahun 2021. Apakah membutuhkan rekomendasi secara manual untuk
mendapatkan izin tersebut?
Untuk kegiatan usaha yang risiko rendah, apakah dalam pemenuhan persyaratan
dasarnya KKPR dapat dimungkinkan terbit otomatis, karena ada saya temukan
membutuhkan verifikasi dan apakah dokumen KKPR tersebut juga dapat otomatis masuk
ke SIMBG. (Maya Damayanti - DPMPTSP Kabupaten Cirebon)
Jawab:
Pada tampilan utama Dashboard, memang tidak menampilkan data persektor secara
otomatis, namun data KBLI tersebut dapat ditarik dan dikelompokkan data kblinya
berdasarkan data perizinan sesuai sektornya.
Untuk kemudahan dalam proses monitoring, hal ini menjadi masukan kepada kami untuk
pengembangan dasahboard khususnya PB UMKU.

8

Terkait PB UMKU Peil Banjir nanti bisa disampaikan ke PSPB untuk melihat update
statusnya. Sementara di SPI ini memang belum ada.
Terkait RDTR Digital dapat disampaikan pertanyaannya kepada instruktur dari PSPB,
untuk mengetahui status koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN. (Dyah –
Pusdatin)

6. Data di Dashboard Provinsi , tercampur dengan data perizinan yang menjadi
kewenangan Kabupaten/Kota secara keseluruhan. Kiranya dapat dipisah sesuai
kewenangan, untuk memudahkan dalam monitoring.
Pada akun hak akses perizinan dan pengawasan hanya dapat mengakses data terbatas,
khusus untuk akun hal akses data dan informasi dapat melihat seluruh, namun harus
memilah-milah terlebih dahulu.
Pada menu permohonan PB UMKU, terdapat laporan pelaku usaha yang tidak dapat
mengupload file persyaratan untuk permohonan khususnya PB UMKU Izin Pengusahaan
Sumber Daya Air.
Apakah data di dashboard hanya menampilkan data OSS RBA saja. Bagaimana data
perizinan OSS 1.1, apakah tetap melalui SPIPISE. (Mirna - DPMPTSP Provinsi Jawa
Barat)
Jawab:
Masukan ini akan kami tampung untuk dapat menampilkan data persektor dan per
kewenangan pada menu dashboard.
Silahkan menyampaikan data NIB dan nama pelaku usaha, untuk ditindak lanjuti tim
pengembang kami.
Data di Dashboard ini hanya menampilkan data Perizinan Berusaha OSS RBA. Disamping
itu, NSWI masih bisa diakses untuk mengetahui data-data statistik maupun data detilnya
untuk data perizinan berusaha sebelum OSS RBA. (Dyah – Pusdatin)

7. Pertanyaan mengenai template lampiran data teknis pada perizinan berusaha yang tidak
seragam. Hal ini menjadi kesulitan bagi instansi teknis untuk menjawab pertanyaan
mengenai perizinan berusaha yang telah terbit, karena templatenya ada yang tidak ada
seperti pariwisata dan ada yang ada seperti disektor kesehatan. Kiranya template
lampiran SS dan/atau Izin perlu disediakan dan disamakan untuk masing-masing sektor.
(Aang Kunaifi - DPMPTSP Kab. Indramayu)
Jawab:
Di Kementerian Investasi/BKPM sudah menunjuk PIC untuk berkoordinasi dengan
Kementerian sektoral untuk memastikan apakah terdapat data teknis. Sebagai contoh
pada sektor perindustrian yang belum membutuhkan data teknis dari SS atau Izin yang
tentunya sudah baku template halaman satunya, karena secara regulasi pun template
data teknis tidak ada. Berbeda pada sektor kesehatan, khususnya apotik dan toko obat
memang ada Surat Edaran dari Kemenkes kepada seluruh Kepala PTSP dan Dinas
Kesehatan terkait adanya template data teknis sebagai lampiran perizinan berusaha, hal
tersebut memang diamanatkan berdasarkan Permenkes No. 14 Tahun 2021 mengenai
Apotik. Namun demikian, data teknis tersebut tidak selalu ada pada setiap sektor kerena
tidak bersifat mandatori. (Fitriana Aghita - PSPB)

8. Pertanyaan mengenai kewenangan SPBU yang menjadi kewenangan Pusat, namun yang
membuat perizinannya di kabupaten Garut. (Ria Marlina - DPMPTSP Kab. Garut)
Jawab:
Kalau kita lihat di SPI, SPBU itu KBLI 47301, dimana kewenangan pusat. Mohon
diinfokan nama perusahaan yang mengajukan permohonan perizinnya tersebut yang lari
ke akun daerah untuk kami infokan kepada tim pengembang lebih lanjut. Jadi bila

9

perizinannya kewenangan pusat maka sistem akan mengirimkan proses verifikasi ke
akun pusat seharusnya. (Fitriana Aghita - PSPB)

9. Hak akses turunan yang diberikan untuk OPD Teknis, dimana OPD teknis diberikan hak
akses untuk bagian perizinan dan bagian pengawasan. Apabila kepala Dinas telah
diberikan akun perizinan, apakah dapat diberikan akun pengawasan juga?
Terkait pelaku usaha kontraktor, ada pertanyaan dari para pelaku usaha yang
permohonan perizinannya belum terverifikasi sampai saat ini.
Pada menu pelacakan di Hak Akses Kepala Dinas, apakah bisa ditambah untuk
pencarian berdasarkan NIK. Selain itu apakah bisa diberikan fitur reset email, karena
banyak sekali pelaku usaha yang lupa dengan emailnya itu. (Hari Ciptawiguna -
DPMPTSP Pangandaran)
Jawab:
Bila ada pertanyaan terkait proses perizinan pada sektor PUPR, dari Kementerian
diimbau untuk dapat menghubungi 081383110575 (WA Bisnis Layanan Konsultasi
Kementerian PUPR).
Sepengetahuan kami untuk OPD Teknis dapat diberikan hak akses perizinan dan
pengawasan untuk satu NIK Kepala Dinas, namun dengan mendaftarkan email yang
berbeda. Dibutuhkan surat baru bila ada penunjukan baru tim teknis.
Hal ini menjadi catatan untuk diusulkan mendapatkan arahan ke pimpinan lebih lanjut.
(Fitriana Aghita - PSPB)

10. Apakah Help Desk Kabupaten/Kota dapat username administrator/user management.
(Dovi - DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)

Jawab:
User management dan penambahan fitur pelacakan berdasarkan NIK, sudah kami catat
untuk diusulkan, mengikuti arahan pimpinan. (Fitriana Aghita - PSPB)

11. Persyaratan dasar ada 3 jenis, mohon penjelasan ketika masuk ke OSS, KKPR dan
persetujuan lingkungan menjadi persyaratan dalam proses permohonan namun PBG
dan SLF tidak. Apakah PBG berpengaruh terhadap Sertifikat Standar?
Apa perbedaan kegiatan Utama, Pendukung dan PB UMKU? (Dipa - DPMPTSP
Kabupaten Garut)
Jawab:
PBG dan SLF menjadi kewajiban bagi pelaku usaha, namun tidak menjadi persyaratan
dalam penerbitan Sertifikat Standar. Jadi kami hanya mengirimkan datanya ke HUB
Kementerian PUPR, dari situ akan dimanfaatkan ke sistem-sistem yang dimiliki
Kementerian PUPR. Dan dalam hal ini kami tidak meminta data balik untuk rencana
pembangunannya.
Untuk kegaitan utama harus terdaftar dalam akte sesuai Pasal 3, sedangkan kegiatan
pendukung merupakan kegiatan yang tidak menghasilkan keuntungan/pendapatan,
berdasarkan Pasal 30 huruf a sampai dengan e. (Fitriana Aghita - PSPB)

12. Untuk KBLI multi sektor bagaimana persetujuan lingkungannya. Apakah masing-masing
KBLI dipersyaratkan Persetujuan Lingkungan?
Apakah pelaku usaha masih dapat mengajukan lagi bila proses perizinannya sudah
ditolak?
Persetujuan lingkungan pada saat ini sudah terintegrasi. Untuk perizinan yang masih
dalam proses apakah pelaku usaha dapat mengajukan persetujuan lingkungan secara
manual?
Pada sektor kesehatan, kegiatan izin praktek tenaga kesehatan apakah termasuk

10

kegiatan yang dilayani di OSS?
Konfirmasi saja, apakah untuk bangunan masjid tidak mengajukan perizinan berusaha,
sehingga pengajuan PBG dapat langsung diajukan ke SIMBG? (Dian - Dinas Lingkungan
Kab. Tasikmalaya)
Jawab:
Sebagai contoh, Bila Klinik dan Lab merupakan kegaitan utama, maka masing-masing
memiliki perizinan usahanya, dimana harus dipenuhi persetujuan lingkungannya masing-
masing.
Seperti contoh, bila sudah habis masa berlaku maka ditolak, dalam hal ini pelaku usaha
masih dapat mengajukan lagi.
Kalau perusahaan sudah berjalan namun belum memiliki persetujuan lingkungan, dan
pelaku usaha ingin mengajukan persetujuan lingkungan, maka perusahaan dapat
mengajukan permohonan perizinan dengan mengupload perizinan yang telah dimiliki,
dan kemudian dapat mengajukan persetujuan lingkungan.
KBLI dapat dicek di menu layanan informasi apakah diproses atau tidak di OSS. Dalam
menu tersebut terdapat keterangan dasar peraturannya bila diproses di OSS dan bila
tidak dapat diproses di OSS juga terdapat keterangan/informasinya.
Iya Betul, dapat langsung ke SIMBG. (Fitriana Aghita - PSPB)

13. Pada sektor industri, apakah bisa dibekukan perizinan yang seharusnya tidak terbit
otomatis saat pengawasan? (Catur - DPMPTSP Kota Bekasi)
Jawab:
Ada 3 kemungkinan perizinan berusaha terbit otomatis. Pertama karena pelaku usaha
telah mengupload file perizinan yang telah dimiliki. Kedua kegaitan usaha industri
tersebut di kawasan industri, sehingga NIB dan Izin yang belum terverifikasi terbit
otomatis. Ketiga bila diketahui harus diverifikasi maka laporkan data NIB dan KBLI
kepada tim pengembang untuk ditindaklanjuti. Sehingga perlu dicek kasus perkasus.
(Fitriana Aghita - PSPB)

14. Ada KBLI beririsan, apakah pembagian risiko sudah dicek lagi. Ada Surat Edaran dari
Kemenko Perekonomian bahwa KBLI tersebut merupakan Risiko Menengah Tinggi.
Bagaimana perubahan risiko tersebut apa dasarnya?
Obat tradisional apakah bisa masuk risiko rendah?
Ada masalah teknis dimana pelaku usaha tidak mengupload persyaratan dan di kami
tidak ada pilihan tombol untuk pengembalian atau penolakan.
Bagaimana proses integrasi sistem OSS dengan sistem Ditjen Alkes, Kemenkes.
Bagaimana proses pelayanan Alkes? (Hermalia - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)
Jawab:
KBLI beririsan banyak di sektor Kesehatan dan Perindustrian, berdasarkan Surat Edaran
Kemenko Perekonomian. KBLI tersebut merupakan KBLI multisektor. Berdasarkan
dinamika pembahasan kebijakan, kami mengikuti arahan dari Surat Sesmenko, dimana
KBLI tersebut diproses lebih lanjut oleh Kementerian Perindustrian.
Terkait masalah teknis, perlu dilakukan reload sistemnya, bila masih bermasalah maka
perlu dilaporkan data NIB dan KBLI ke tim pengembang. (Dimana tidak muncul upload
file dari pelaku usaha dan tidak adanya tombol penolakan, persetujuan atau pun
perbaikan persyaratan permohonan).
Terkait Seralkes, CDAKB ini masuk sebagai PB UMKU alat kesehatan. Dicek terlabih
dahulu pelaku usaha ini memiliki IPAK, SDAK atau IDAK. Bila punya IPAK ini tidak ada
masa berlaku, maka perlu mengajukan IDAK dulu. Cara mengajukan permohonannya
dengan cara mengajukan kbli alkes tersebut namun didak mengupload perizinan
lamanya. Jadi penuhi dulu persyaratan perizinan berusaha untuk kbli perdagangan
alkesnya. Nanti setelah mendapatkan IDAK, maka selanjutnya mengajukan CDAKB di

11

bagian PB UMKU. Bila pelaku usaha sudah punya SDAK, silahkan SDAK nya diupload,
maka dianggap sudah punya izin yang telah berlaku, lalu lanjut ke PB UMKU untuk
mendapatkan CDAK nya. Terkait integrasi sistem Seralkes dan OSS sudah berjalan.
(Fitriana Aghita - PSPB)

15. Terkait dengan perizinan yang akan terbit otomatis apakah akan ada notifikasi ke OPD,
karena kami kesulitan mendeteksi izin mana yang sudah masuk. Sedangkan selama ini
kami mengetahui izin yang masuk biasanya dari pelaku usaha dan juga DPMPTSP.
Selain itu, data yang muncul di sistem itu ada yang tercampur dengan kewenangan
Kabupaten Garut.
Izin terbit otomatis bukan di kawasan industri, masalahnya ada dimana.
Apakah nomor telepon menjadi kolom wajib yang diisi pelaku usaha untuk memudahkan
kami untuk menghubungi pelaku usaha. (Kiren - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat)
Jawab:
Penerapan fiktif positif akan mulai diterapkan mulai 1 Mei, dengan ketentuan akan
dinotifikasi 3 hari sebelum hari ketujuh dan 1 hari sebelum hari ketujuh akan ada
informasi bahwa ini akan habis SOP nya.
Perlu cek ke pelaku usaha bila ada kesalahan dalam permohonan yang seharusnya tidak
masuk ke Provinsi, apakah pelaku usaha mengisi lintas kabupaten/Kota, karena ini yang
menyebabkan salah satu permohonan masuk ke provinsi. Beri keterangan ke Pelaku
Usaha harap diperhatikan pemilihan lokasi atau kewenangannya.
Bila masuk persyaratan maka perlu diverifikasi. Bila terbit otomatis maka ada
kemungkinan sudah diupload izin yang telah dimiliki, sehingga perlu dilakukan
pengawasan.
Menjadi catatan untuk kolom nomor telepon bersifat mandatori pada saat pengisian data
usaha. (Fitriana Aghita - PSPB)

16. Pencabutan likuidasi perlu adanya NPWP dan Laporan LKPM, kondisinya banyak
diketemukan bahwa pelaku usaha melakukan permohonan ke Notaris untuk pencabutan
NPWP di Kantor Pajak setempat, dikarenakan alasan pelaku usaha untuk pencabutan
NPWP prosesnya 1 tahun, sehingga apa yang perlu dilakukan DPMPTSP jika
menghadapi permohonan pelaku usaha yang ingin melakukan pembatalan likuidasi
namun NPWPnya tidak valid karena telah dicabut?
Pencabutan Non Likuidasi, ada beberapa kasus, pelaku usaha yang minta bantuan ke
pihak ketiga dalam hal ini notaris, Notaris memasukan banyak KBLI dalam NIB hingga
ada 141 KBLI dalam satu NIB, Namun dari 141 KBLI ini yang usahanya benar-benar
berjalan hanya 2 hingga 3 KBLI saja sehingga pelaku usaha meminta bantuan ke
DPMPTSP untuk data KBLI yang tidak berjalan usahanya ini dapat dihilangkan,
pertanyaannya jika hal ini dulu dapat dibantu oleh Help Desk yang berasal dari
Sucofindo, namun karena saat ini Help Desk tersebut sudah tidak ada, maka dalam
sistem mengenai menu pembatalan non likuidasi ada pertanyaan memilih KBLI yang
sudah memenuhi komiten secara perizinannya atau sudah disetujui sehingga bagaimana
proses pencabutan non likuidasi atas 138 KBLI yang secara perizinan belum memenuhi
komitmen/ memperoleh persetujuan dikarenakan memang usahanya tidak berjalan/ tidak
dijalankan?
Terkait dengan menu pembatalan non likuidasi dalam menu sub sistem pengawasan itu
prosesnya bagimana ya? Dikarenakan di sistem sudah ada 5 perusahaan yang
melakukan pembatalan non likuidasi, namun dari pihak DPMPTSP tidak merasa
menyetujui dan dahulu sebelum OSS berbasis risiko diterapkan untuk pembatalan non
likuidasi, pelaku usaha datang secara offline ke DPMPTSP. (Andika - DPMPTSP Kab
Purwakarta)
Jawab:

12

Jika menemui kasus NPWP tidak valid Unit Dalaks menghubungi Tim Pengembang yakni
Tim Indosat, Dari Ibu Clavia Tim Indosat memberikan tanggapan untuk pencabutan
likuidasi, NPWP tidak valid, ada beberapa penyebab seperti belum membayar pajak
yang terkini, atau nama perusahaan tidak sama antara di Sistem OSS dan NPWP, Ada
permasalah di bagian verifikasi NPWPnya. Namun untuk kasus yang NPWPnya telah
dicabut sehingga menimbulkan status NPWP Tidak valid saat pencabutan likuidasi maka
mungkin bisa mengajukan secara manual melalui surat permohonan dan penyataan, akta
pembuabaran dan pengesahannya. Dimana diberikan keterangan NPWP sudah dicabut
terlebih dahulu, sehingga tahap validasi NPWP dilewati dalam sistem berdasarkan surat
permohonan dan pernyataan tersebut, Namun secara proses pencabutan likuidasi tetap
melalui OSS.
Perlu diperjelas antara pembatalan non likuidasi dan pencabutan non likuidasi.
Pembatalan Non likuidasi adalah menu untuk mencabut perizinan yang belum dilakukan
verifikasi, sehingga pelaku usaha dapat diarahkan menggunakan menu pembatalan non
likuidasi. Sehingga jika kegiatan usahanya secara perizinan belum terverifikasi maka
diarahkannya ke menu pembatalan non likuidasi, namun jika sudah terverifikasi maka
melalui menu pencabutan non likuidasi.
Untuk menu pembatalan non likuidasi dilakukan secara otomatis oleh sistem
berdasarkan permohonan pelaku usaha melalui sistem OSS, sehingga bagi perizinan
yang telah terverikasi maka sistem dapat memfilter dan akan menu di pencabutan non
likuidasi namun bagi perizinan yang belum terverifikasi maka akan munculnya di sistem
pembatalan non likuidasi. (Arief Margatama – Dalaks dan Clavia – Tim Indosat)

17. Terkait pencabutan dalam perizinan berusaha salah satu syaratnya LKPM perlu disetujui,
namun pemberian persetujuan LKPM terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama,
padahal pelaku usaha membutuhkan dalam waktu singkat karena urgensi.
Tampilan di dashboard yang ditampilkan oleh narasumber banyak pilihan menu, namun
di dashboard pengawasan di DPMPTSP Provinsi belum ada menu tersebut, kira-kira
kapan launching sistem pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko? (Unit
Pengendalian DPMPTSP Provinsi Jawa Barat)
Jawab:
Validasi LKPM, Jika pelaku usaha membutuhkan pencabutan dan mendesak,
dikarenakan verifikasi LKPM dilakukan secara manual bukan otomatis, Bapak dan Ibu
Rekan DPMPTSP dapat mengubungi Unit Dalaks.
Ada beberapa menu yang belum go-life sehingga jika yang dimaksudkan termasuk
dalam menu yang belum go-life maka belum dapat muncul menu tersebut, beberapa
menu telah ada di tahap production, saat ini menu yang sudah go life pencabutan
likuidasi, pencabutan non likuidasi, pembatalan dan pengaduan kemudian untuk menu
penjadwalan belum go-life.
(Arief Margatama – Dalaks dan Clavia – Tim Indosat)

Bandung, 2-3 Februari 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Chellyvia, Marchamah, Janette, Aziz, Ade, Anindita
Pengajar/Instruktur Teknis: Aghita, Sandhi, Dyah, Franky, Arif, Clavia

13

Angkatan 3
SEMARANG, 8-9 Februari 2022

Hadir 106 peserta dari wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(2 provinsi, 40 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

14

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 3 Tahun 2022.

1. Dashboard Data OSS agar ditingkatkan menjadi lebih luas lagi cakupan data yang
ditampilkan. Misalnya: Desa/Kelurahan, kita dapat melihat data berapa NIB/SS/I yang
KBLI-nya skala risiko Tinggi, Status belum terverifikasi, KBLI nya apa saja, berapa jumlah
PT / CV / Perorangan, berapa jumlah pelaku usaha yang status bangunannya sewa,
berapa jumlah skala usaha mikro/menengah/ kecil/besar, berapa PMDN/PMA nya, serta
data yang lebih detil lainnya. Sehingga lebih memudahkan kami di daerah untuk
menyusun kebijakan2 yang diperlukan dalam rangka meningkatkan realisasi investasi
(Nitya Raharjanta, S.Sos.,MM., DPMPTSP Kota Yogyakarta).
Jawab:
Terkait kebutuhan untuk menampilkan semua feed-feed inputan dari OSS akan kami
coba semaksimal mungkin karena berkaitan dengan kecepatan dan kelancaran untuk
mengakses D ashboard, jadi nanti mungkin akan ditambahkan. Kalau tidak bisa
ditampung di dalam satu Dashboard akan dimunculkan link pada Dashboard yang lebih
detil. Atau untuk sementara akan ditambahkan feed-feed. Jadi Bapak/Ibu di daerah,
khususnya dari unit pengolah data bisa mengolah datanya dari feed detil proyek atau
detil izin.

2. Agar seluruh data yang diinput dalam sistem OSS dapat ditampilkan pada dashboard
data dan setiap item data dapat dipanggil datanya sesuai keinginan (Nitya Raharjanta,
S.Sos.,MM., DPMPTSP Kota Yogyakarta).
Jawab:
Akan ditambahkan juga detil profil dari pelaku usaha.
Terkait KBLI, risiko, PMA/PMDN harusnya sudah ada di dashboard, jadi bisa diolah
sendiri.
Untuk status bangun sewa, akan coba diconvert dulu melihat databasenya supaya
tidak mengganggu keefektifan dan kelancaran dalam mengakses Dashboard.

3. Ada banyak pertanyaan dari pemohon terkait persyaratan pemenuhan persyaratan untuk
resiko menengah tinggi dan tinggi. Mohon untuk jenis dokumen persyaratan yg
dipersyaratkan diberi penjelasan (dari instansi mana dokumen tersebut harus dicari).
Terima Kasih (Dwi Sulistyawan, DPMPTSP Kab Wonogiri)
Jawab:
Untuk persyaratan yang dipenuhi bisa dilihat di menu OSS di fitur KBLI. Apabila kurang
jelas bisa membuka Peraturan Menteri. Hal ini lebih terkait ke Perizinan, untuk diteruskan
ke rekan unit PSPB. Kiranya semua dapat membaca seksama peraturan dan panduan
yang sudah tersedia.

4. Terkait pemanfaatan dashboard OSS saat mengalami gangguan ketika daerah meminta
klarifikasi sistem masih terbilang lama untuk dibalas. mohon sistemnya diperbaiki guna
kelancaran saat pelayanan (Aziz Widhi Nugroho, DPMPTSP KabWonogiri).
Jawab:
Mohon lebih dirinci dashboard yang mana, dashboard untuk perizinan atau pelaporan.
Untuk pelaporan di Pusdatin, akan ditingkatkan lagi pelayanannya.

5. Untuk KBLI 81210 Aktivitas Kebersihan Bangunan dalam sub sistem informasi belum ada
NSPK yang mengatur dikarenakan termasuk dalam 353 KBLI belum diatur, untuk saat ini
bagaimana arahan apabila ada pelaku usaha yang akan mengambil KBLI tersebut?
(Prasetya Bahar Pratama, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah)

15

Jawab:
Kalau belum terbit NSPK bisa menggunakan proses yang lama. Namun bisa ditanyakan
lagi ke rekan PSPB.

6. Untuk data Dashboard di unit perizinan tidak ada perubahan yang signifikan berbeda
jauh dengan data di Pelaporan. (Agus Mursito, DPMPTSP Wonogiri).
Jawab:
Hal ini sedang coba disinkronisasikan. Untuk dashboard perizinan, yang muncul adalah
semua proses perizinan yang masuk di kewenangan di daerah. Kalau di Dashboard
pelaporan yang muncul adalah semua proses perizinan yang statusnya terverifikasi,
menunggu verifikasi, dan terbit otomatis. Terkait pendaftaran verifikasi sudah di sediakan
melalui 2 yaitu verifikasi whatssap dan verifikasi dengan email. Lemahnya verifikasi
terhadap whatssap karena tidak kelihatan password yang dibikin dan sewaktu2 bisa lupa
untuk pelaku usaha itu ada kalau menggunakan dengan verifikasi dari whatssap di
banding dengan verifikasi melalui email.

7. Terkait dengan call center yang bisa dihubungi apakah ada SOP balasannya berapa jam
atau berapa hari untuk kepastikan pelaku usaha agar tidak menunggu. (Yusuf Rajendra,
DPMPTSP Kabupaten Pekalongan)
Jawab:
Username dan passwaord dikirim melalui email, verifikasi hanya untuk pendaftaran
pertama kali.
Call center banyak menerima pertanyaan dan akan dijawab sesuai urutan.
Mungkin karena saking banyaknya jadi harus menunggu. Mohon dibantu oleh
rekan unit Pelayanan yangmenangani call center.

8. Untuk NSWI saat ini sudah tidak dapat dibuka lagi, mohon pencerahan?
Bagaimana mengetahui jumlah realisasi investasi untuk masing-masing proyek
yang ada?
Untuk rekapitulasi pelaku usaha yang telah terdaftar pada OSS versi sebelumnya
sampai OSS RBA. Tidak terbaca seperti halnya pada Webform OSS Versi
selumnya.
Bagaimana mengetahui NIB yang berlanjut sampai pemenuhan persyaratan dan
NIB yang di tolak?
Dalam Dashboard OSS permohonan yang ditolak tidak muncul? Bagaimana dapat
mengetahuinya? (Hartono Budi Waluyo, S. Sos., DPMPTSP Kabupaten
Wonosobo).
Jawab:
NSWi saat ini masih digunakan dan dibuka, untuk menggakses data realisasi
investasi yang dibuka untuk umum. Ada data-data OSS versi 1.1., dan ada data
realisasi investasi.
Ada Dashboard realisasi investasi di NSWi untuk memperoleh angka realisasi investasi
tiap proyek. Untuk TW IV akan diusahakan sesegera mungkin ditampilkan di dashboard.
Untuk data Dashboard OSS sebelumnya diakses di NSWi, untuk rekapitulasi pelaku
usaha Bapak/Ibu bisa merekap sendiri (unduh dan olah sendiri).
Webform yang dimaksud sepertinya webform OSS 1.0, karena format dan teknologinya
beda.
Terkait dashboard pelaporan, untuk yang ditolak tidak dimunculkan (sesuai arahan
pimpinan). Untuk yang ditolak bisa dicek ke Rumah Daerah.

9. Nomor WA OSS sudah tidak berfungsi? (Harmoko, DPMPTSP Kabupaten Kudus).
Jawab:

16

Masih dipakai, bisa akses dari website OSS menu Kontak.

10. Terkait dashboard pelaporan, alangkah lebih bagus lagi, untuk sebaran per kecamatan
juga bisa menampilkan detailnya, bukan hanya TOP5, begitu juga rekapitulasi per KBLI
nya. Terimakasih (Mukhamad Kholis, A.Md, DPMPTSPKabupaten Pekalongan).
Jawab:
Masukan akan ditampung, akan dicoba lebih dulu karena ditakutkan akan mempengaruhi
kecepatan dan kelancaran dashboard.

11. Mohon untuk alamat lokasi usaha pada dasboard rekapitulasi data detail proyek dan
detail perizinan usaha ditulis lengkap sampai alamat kecamatannya. Terima kasih (Dwi
Sulistyawan, DPMPTSP Kab Wonogiri).
Jawab:
Masukan akan ditampung, akan dicoba lebih dulu karena ditakutkan akan mempengaruhi
kecepatan dan kelancaran dashboard.

12. Untuk pelaporan detail proyek dalam bentuk cetakan excel kalau bisa di tambahkan
kolom sektor izin nya agar mudah kami untuk memilah perizinan nya (Ari Dartanto Putro,
DPMPTSP Kabupaten Sleman).
Jawab:
Untuk KBLI yang dipakai OSS RBA adalah versi 2020, saat ini masih proses per-
mapping-an dari versi sebelumnya.

13. Untuk dashboard pemanfaatan data pada detail proyek ditambahkan data per sektor,
seperti yang ada di NSWI dulu dan data UMK dan Non UMK dipisah (Wiwid Widowati,
DPMPTSP Kab. Semarang)
Jawab:
Terkait NSWi, akan coba dirapatkan terlebih dahulu karena menggunakan versi KBLI
2020.

14. Saya baru saja bergabung dengan DPMPTSP per Februari tahun ini, seringkali ikut
melihat pendampingan masyarakat yang datang ke kantor kami, untuk pemula seperti
saya bagaimana langkah awal mempelajari agar lebih mudah memahami OSS RBA ini?
sebelumnya saya sering mendengar tentang OSS, yang sering dikeluhkan oleh
pengusaha angkutan, seperti angkutan pedesaan, dalam memilih KBLI masih mengalami
kesulitan(Ciptaningtyas Widhyayu, S.Sos., DPMPTSP Kabupaten Cilacap)
Jawab:
Bisa mencari di menu informasi, ada menu KBLI (2020). Untuk mencari KBLI, Bapak/Ibu
bisa ketikkan kode atau sebagian deskripsi KBLI nanti akan difilter berdasarkan kata
kunci yang diinputkan.

15. Mohon ditambahkan data pada DETAIL PERIZINAN BERUSAHA pada dashboard
pengelola data sebagai berikut: NIK, ID proyek, No.Telp/Hp, Nama
Penanggungjawab Usaha (bagi Badan Usaha Non Perseorangan), Sektor Perizinan,
Alamat e-mail, Alamat proyek/kegiatan usaha, UMK/Non UMK.
Mohon dapat ditambahkan menu yang bisa menjelaskan terkait NIB (Baru/
Pengembangan/Perubahan). (Yoedhiyarcho, DPMPTSP Kabupaten Jepara).
Jawab:
Usulan akan ditampung dulu. Bapa/Ibu di daerah cenderung mengusulkan alamat email,
maka alamat email akan kami tambahkan. Untuk Kecamatan mungkin akan kami
tambahkan. Namun terkait data Penanggung jawab akan disampaikan dulu ke Pimpinan.

17

16. Apakah ada menu/fitur/akses data, terkait pemilahan data IUMK yang di OSS RBA?
(Hanifuddin, DPMPTSP Kabupaten Kebumen).
Jawab:
Untuk OSS 1.1. terkait izin IUMK kami pilah datanya karena berbeda. Di OSS RBA semua
jadi satu, yang membedakan hanya risiko jadi untuk UMK maupun non-UMK, tingkat
risiko berpengaruh pada NIB, SS, atau I zin. Kalau Bapak/Ibu butuh data UMK, bisa
difilter di xls, nanti bisa diolah report yang dikehendaki seperti apa.

17. Pada D ashboard kab. Tegal status perizinan bila dilihat pada jumlah izin terbit
jumlahnya tidak sama, begitu pula pada izin terbit secara otomatis. Pada dashboard
status perizinan izin terbit/ SS terverifikasi data diambil dari mana ya?
Sempat saya filter di detail proyek pada jenis perizinan tapi persyaratan dasar ikut
terverifikasi padahal berdasarkan risiko MR ya? (Ely, DPMPTSP_ Kab Tegal).
Jawab:
Risiko berpengaruh pada produk perizinan, sesuai PP 5/2021 dan Peraturan Menteri
terkait. Ini bersifat dinamis, ada beberapa K/L yang menyampaikan lampiran-lampiran
Permen belakangan sehingga mungkin di awal yang ditanam di sistem risikonya MT,
diproses daerah terverifikasi, kemudian ada revisi KBLI jadi MR. Nah produknya sudah
terbit, tapi risikonya berubah. Hal tersebut karena perubahan K/L pemangkunya. Issue
ini hal ini bisa disampaikan ke tim di pusat.
Perihal dashboard yang jumlah pelaporannya tidak sesuai bisa lapor ke kami, akan kami
cek lagi. Untuk yang terkait produk risiko yang tidak sesuai, karena ini bersifat
dinamis, apa yang ditanam di sistem mengacu pada PP 5/2021 dan Permen terkait.

18. Tentang Helpdesk Estim, jika Estim sudah tidak dapat digunakan. Apakah ada solusi
lain, selain email dan kontak wa? Karena saya sudah meminta bantuan pakai wa/email
oss tetapi tidak ada tanggapan dari tanggal 1 Februari 2022 sampai detik ini.
Banyak pelaku usaha terkendala tidak mendapatkan hak kases dan kodeVerifikasi
juga belum dapat 1x24. Akun/usser helpdesk user management oss mana ya?
Untuk sistem pelaporan pengawasan apakah masih berlaku aplikasi Sidaknya?
Untuk nomor izin penanaman modal dapat dilihat dimana? (Lytha Nawangsari Dewi
Samsudi, S.T., DPMPTSP Kabupaten Purworejo)
Jawab:
ESTIM saat ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah email dan WA. Rekan-rekan
PSPB dan tim teknis bisa ditanyakan lagi.
Hak akses bisa dibantu jawab oleh Indosat dan tim PSPB apa yang jadi kendala.
Untuk pelaporan dan pengawasan, tim Dalak bisa bantu jawab.
Untuk nomor izin penanaman modal yang dipakai adalah yang di OSS. Untuk NIB
sekarang berfungsi juga sebagai produk. Untuk persyaratan dasar seperti KKPRada
nomor izin otomatis 16 digit di cetakannya. Untuk nomor izin sepertinya yang dimaksud
NIB.

19. Ada KBLI yang berbeda tingkat risiko bila dilihat di sistem dan PP 5. Contoh
produk farmasi, di PP risikonya MT atau tinggi, di sistem risikonya rendah.
Terkait izin lokasi yang diupload untuk bisa membuat otomatis penerbitanPKKPR,
dokumen apa yang bisa diupload? (Ichsan Fauzi Rahman, DPMPTSP Kabupaten
Sukoharjo).
Jawab:
Harus ditelusur dulu KBLInya apa, kalau memang kesalahan di sistem akan diperbaiki
oleh tim PSPB. Perihal izin lokasi nanti bisa dibantu oleh tim PSPB.

20. Usulan agar pertanyaan yang disampaikan di link dan jawaban tertulisnya dapat

18

disampaikan pada seluruh peserta untuk menjadi pegangan apabila ada pertanyaanyang
sama di tiap daerah,sehingga bisa memberikan KBLI yang belum masuk di PP 5 di
dashboard OSS juga belum jelas apa, syaratnya apa, dari pelaku usaha kadang
menanyakan hal tersebut. Untuk di dashboardinformasi KBLI mungkin bisa diperjelas.
Terkait dengan poin 6, yang nomor ijin penanaman modal, di beberapa KBLI terkadang
diminta untuk memasukkan Nomor Izin Penanaman Modal dan tanggalnya. Informasi
tersebut diperoleh dari mana? Bukan NIB, Namun Nomor Izin Penanaman Modal yang
diminta ketika memilih KBLI. (Nugroho, DPMPTSP Kota Surakarta)
Jawab:
Kita bantu informasi, nanti diperjelas di sesi tim Pelayanan PSPB. Untuk pertanyaan
terkait KBLI yang belum jelas bisa menjadi usulan, ditampung, bagaimana menyajikan
untuk KBLI yang belum masuk (di PP5).

21. Usulan supaya membuat sistem lebih stabil.
Jika pemenuhan persyaratan pelaku usaha melebihi batas waktu yang ditentukan, maka
di dashboard PTSP akan masuk dalam permohonan yang belum memenuhi persyaratan,
sedangkan di dashboard pelaku usaha tidak akan ditemukan KBLI yang akan
diupload persyaratan. Apa yang harus dilakukan pihak DPMPTSP agar pelaku usaha
dapat mengupload persyaratan yang melebihi batas waktu upload (Dyah Kesuma
Ninggrum, DPMPTSP Kota Magelang).
Jawab:
Sistem memang belum stabil, masih ada perbaikan. Di Kemeninves berusaha
meminimalisir adanya gangguan dari sistem maupun jaringan.
Pertanyaan kedua akan disampaikan pada tim PSPB. Diharapkan pemanfaatan
dashboard bisa membantu Bapak/Ibu untuk memproses perizinannya. Untuk yang belum
diproses/diverifikasi mungkin dari tim pengolahan data bisa merekap tiap hari untuk
diteruskan ke tim pelayanan untuk segera diproses perizinannya, karena setelah bulan
Mei akan berlaku fiktif positif. Diharapkan Bapak/Ibu semua dengan adanya dashboard
pelaporan, bisa membantu unit pelayanan daerah bisa segera memproses perizinannya.

22. Di dashboard DPMPTSP Banyumas, untuk pemenuhan persyaratan hanya yang utk
risiko MT dan T, tetapi di dashboard DPMPTSP masih ada pemenuhan persyaratan
untuk pelaku usaha yang MR. Di situ juga disebutkan perizinannya SIUP
Perdagangan. Mohon untuk dapat diklarifikasi.
Tampilan dashboard sebelumnya diberi interval 1 -100. Di pengolahan data juga
mengambil data-data dashboard yang ada di depan, mohon bantuan kiranyaberkenan
mengembalikan interval dalam melihat data dalam dashboard baik untuk NIB yang terbit
otomatis, belum memenuhi persyaratan, atau yang lainnya. Interval mohon tidak 10
karena ketika melakukan inventarisasi rekan-rekan pelaku usaha yang melakukan
pemenuhan komitmen agak lumayan repot harus meng-klik berulang kali.
Mohon bantuan untuk pelaporan, kami sedikit kesulitan untuk menjelaskan kapanproduk
perizinan terverifikasi. (Sinta, DPMPTSP Kabupaten Banyumas)
Jawab:
Pertanyaan pertama dan kedua akan disampaikan pada tim PSPB. Untuk pertanyaan
ketiga akan dicoba ditambahkan tanggal izinnya di detil izin didashboard.

23. Bagaimana ketika posisi lokasi ternyata tidak berada pada lokasi sesuai dengan
peruntukannya, walaupun mungkin pada tataran pengawasan akan ada follow up atau
monitoring. Terkait dengan itu, menghindari keterlanjuran ketika keterlanjuran menjadi
berlarut-larut, terjadi sebuah kesulitan ketika harus melakukan kesesuaian tersebut,
karena hanya cukup berdasar self-declare.
Terkait dengan PKKPR dan self-declare, bagaimana proses lanjutan ketika pelaku usaha

19

juga misalnya membutuhkan dalam rangka penguasaan lahan, teman-teman di

DPMPTSP belum mendapatkan informasi yang cukup, bagaimana dalam rangka

perolehan tanah cukup dengan self-declare tanpa melakukan konfirmasi atau verifikasi

dari DPUTARU.

Terkait dengan PMA, di Rembang, 3 -5 tahun terakbir banyak PMA yang masuk ke

Rembang. Sesuai dengan ketentuan di PP 21 atau di Permen ATR/BPN Nomor

13/2021 disebutkan bahwa PMA untuk PKKPR menjadi otoritas atau kewenangan

pusat. Kalau yang di daerah ada forum PKPRD dsb. Kemarin ada pertanyaan ketikaPMA,

karena kewenangannya ada di Menteri, maka proses verifikasi, sidang, dan penetapan

harus di daerah? Atau mungkin tanpa sidang. Kalau melakukan sidang dsb., di daerah

apakah juga dilibatkan dalam forum tsb. karena tentu saja kami yangdidaerah lebih tahu

soal kondisi di lapangan, lebih paham pertimbangan teknisnya daripada yang di

Kementerian.

Soal modal KBLI real estate (KBLI 6811), bahwa modal real estate bahwa UMK itu

modalnya < 5 milyar bangunan dan tanah tidak termasuk di dalamnya. Nah ketika

properti ini, tanah dan bangunan bagian dari investasi. Saya menemukan beberapa

pelaku usaha yang range kualifikasinya adalah UMK tapi karena investasinya adalah

pengadaan tanah, pematangan tanah, termasuk pembangunan bangunan maka > 5

milyar. Yang kami temui di dalam sistem ketika pemohon melakukan inputan nilai

investasinya > 5 milyar keluar PKKPR juga self-declare. Saya bayangkan dengan

luasan yang s.d. 40 hektar tapi karena perusahaanklasifikasinya adalah UMK maka cukup

dengan self-declare. Bagaimana ketika sistem, bahwa nilai investasinya sudah > 5

milyar dan sistem tidak melakukan screening, bahwa minimal mengeluarkan sebuah

penolakan bahwa pelaku usaha masuk dalam klasifikasi non UMK.

Terkait perizinan dasar hanya PKKPR, persetujuan lingkungan, dan PBG SLF. Tapi di

daerah antar lintas sektor, terutama untuk persetujuan lingkungan, Bapak/Ibu di

daerah masih belum menerima informasi bagaimana merespon sistem OSS, UUCipta

Kerja, PP 5 dan 6/2021, dsb. Di Kementerian sektor lain (misal LHK) masih belum

memberikan sosialisasi, karena masih debatable. Misalnya SPPL yang by OSSmenurut

teman2 di LH masih belum cukup atau UKL/UPL yang sebetulnya di sistem sudah ada

templatenya masih harus ada dokumen lagi, padahal di sistem sudah ada template

yang mendasar pada inputan parameter penapisan dokumen lingkungan. Mohon

informasi perihal ini. Karena dalam konteks pengawasan, DPMPTSP perlu

berkoordinasi dengan LH rasanya menjadi agak berat karena ditataran birokrasi saja

belum 1 pemahaman.

PBG menjadi bagian izin dasar di dalam perizinan berusaha, tetapi di banyak KBLI atau di

dalam PB UMKU atau di dalam standar usahanya bahkan di dalam PBG tidak

menyebutkan merupakan bagian sebuah komitmen wajib sebagai perizinan

berusaha yang kami sering mendapatkan bantahan mana yang menyebutkan ketikaPBG,

SLF, IMB menjadi bagian komitmen yang harus.

Berkaitan dengan ketidaksinkronan ataupun irisan kewenangan lintas sektor. Kalau untuk

irisan kewenanan lintas sektor, kami lihat sudah ada progress bahwa telah terbit

berbagai regulasi dalam bentuk Surat Edaran yang diterbitkan oleh Kementerian

teknis sebagai jembatan. Namun yang berkaitan dengan PBG dan SLG memang

agak fatal dan sangat berpotensi menimbulkan kebingungan dan bahkan

maladministrasi karena ada pertentangan antara yang diatur dalam PP 5/2021

dengan lainnya (yang satu menyatakan wajib, yang satu menyatakan tidak). Terkait biaya

konsultasi yang tidak masuk akal. Contoh sekolah2 di daerah yang sangat sederhana

namun harus membayar kewajiban SLF dengan nominal yangluar biasa (rata-rata >

Rp. 100 juta). Ini mengganggu penerbitan perijinan untuk sektor pendidikan di Jawa

Tengah.

Terkait dengan pegawasan, bagaimana dengan kuota pengawasan, di dalam juknis DAK

20

non fisik personil pengawasan dibatasi 3 orang di dalam proses mengkonfirmasi
pernyataan2 mandiri atau dalam konteks implementasi kegiatanusaha, padahal ketika ke
lapangan untuk menghindari pelaku usaha merasa sering didatangi maka dilakukan
lintas sektoral. Bagaimana dengan hal ini? Bagaimana ketika ada KBLI yang sebenarnya
ketika menjalankan usaha KBLI yang muncul dalam NIB sudah jarang dijalankan, konteks
pengawasan seperti apa?
Ketika harus melakukan likuidasi atau membekukan KBLI bagaimana prosesnya apakah
kemudian setelah dibekukan KBLI pelaku usaha bisa melakukan inputan KBLI yang
sama?
Bagaimana ketika ada pelaku usaha yang meminta penghapusan KBLI, bagaimana peran
admin DPMPTSP, apakah secara otomatis akan terhapus oleh sistem atau di DPMPTSP
harus melakukan konfirmasi dan diteruskan? (DPMPTSP Rembang)
Jawab:
Pertanyaan yang terkait perizinan dan pengawasan akan disampaikan kepada tim
Pelayanan PSPB dan Dalaks.
Ada beberapa sebab yang menyebabkan KBLI bisa dihilangkan dengan adanya
pengawasan mandiri. Nanti akan ada di PP Pengawasan beberapa sebab ketika KBLI
atau kegiatan usaha dikeluarkan dari NIB pelaku usaha. Bisa karena hasil pengawasan,
bisa juga karena dari permohonan (tindakan administrasi). Bisa karena perizinan
berusahanya yang nantinya bisa berujung pada penghilangan KBLI dari suatu NIB. Itu
ada di PP 5/2021 dan peraturan BKPM mengenai pengawasan.
Harus banyak membaca peraturan dan panduan. Yang disampaikan adalah hasil dari
forum pimpinan DPMPTSP se-Jawa Tengah yang diadakan sebelumnya.
Fiktif positif akan diimplementasikan tanggal 1 Mei 2022. Berkaitan dengan hal tsb.
Mohon:
Masih ada permasalahan-permasalahan yang terkait sistem maupun administrasi yang
belum ada di peraturan-peraturan pemerintah, meskipun sudah disampaikan bahwa lex
specialis lebih diutamakan daripada lex generalis, tetapi karena perizinan adalah suatu
legalitas maka kami berharap adanya suatu kepastian.
Berkaitan dengan penerbitan PKKPR dalam perizinan berusaha.
Permasalahan ada 2, yaitu: PKKPR untuk sektor mikro dengan otomatis terbit
berdasarkan self-declare. Terkait ini dapat kami laporkan bahwa salah satu kabupaten di
Jawa Tengah telah mensikapi permasalahan ini (Kab. Banyumas) memberikan layanan
non OSS terkait dengan titik ordinat dan kesesuaian lokasi apabila kemudian pelaku
usaha mikro kecil yang bergerak untuk tingkat risiko rendah dan menengah rendah ini
membutuhkan dokumen di dalam.
Adapun untuk PKKPR berusaha untuk risiko menengah dari forum kemarin dapat
disimpulkan hampir seluruhnya mengalami kendala di awal, tengah,maupun akhir proses
penerbitan PKKPR berusaha. Kesimpulan sementara permasalahannya ada di 2 sistem,
yaitu di sistem OSS untuk proses di awal dan akhir, dan di GISTARU KKPR. Adapun
untuk sistem geo pertek KKP (ATR/BPN) untuk penerbitan SPS dan pertek pertanahan
kami simpulkan sementara sudah tidak ada masalah sejingga mohon titip untuk sistem
OSS dan GISTARU KKPR ini yang perlu dilakukan pengecekaan ulang, sehingga
dipastikan proses penerbitan KKPR ini bisa berjalan dengan baik.
Mensikapi hal tersebut, maka di provinsi Jawa Tengah akan disiasati dengan proses non
OSS baik secara online dengan menggunakan aplikasi lokal maupun secara manual di
mana hal ini sifatnya hanya supporting pada saat mengalami kendala pada saat
penerbitan PKKPR darat (baik di awal, tengah, maupun akhir).
Daerah tidak boleh meninggalkan proses di sistem OSS namun yang diperbolehkan
adalah melakukan proses antara ini secara manual sehingga pelaksanaan berusaha
di Jawa Tengah ini tidak berhenti. Karena begitu banyak pengajuan PKKPR baru yang
terpaksa harus mandeg karena adanya kendala sistem dan pemerintah pusat saat itu

21

melarang untuk diproses secara manual. Namun akhirnya dari Kementerian ATR
mengakui bahwa masih ada kemandegan di dalam sistem dan memberi lampu hijau
untuk memproses antara, tapi sifatnya hanya supporting. Jadi mohon sebelum counting
down sistem dan dalam rangka kelancaran perizinan berusaha di Jawa Tengah, mohon
dapat dicek lagi 3 sistem yang terintegrasi dalam proses penerbitan PKKPR Darat.

24. Terkait layanan call centre kami menyambut baik, namun kami kecewa karena sudah
ditiadakan layanan melalui Zoom. Pertanyaan melalui WA Business baru dijawab 12 jam.
Alangkah baiknya layanan call centre ditambah media dan petugas (Mukhamad Kholis,
DPMPTSP Kab Pekalongan)
Jawab:
Terkait channel disini ada unit tersendiri yang menangani. Saat ini untuk konsultasi virtual
sedang ditiadakan, akan ditanyakan kapan layanan konsultasi virtual akan dibuka lagi.
Mengenai jumlah petugas, akan ditanyakan kepada unit yang menangani, yaitu unit
Pelayanan Perizinan Berusaha. Terakhir narasumber diperbantukan untuk melayani WA
Bisnis, sampai awal Februari.

25. Mohon izin mengusulkan kiranya kedepan dapat dibuat SOP Jangka waktu untuk
merespon permasalahan pelaku usaha. Dikarenakan banyak pelaku usaha yang
melaporkan bahwa telah melaporkan ke kontak.oss.go.id namun tidak direspon sampai
berbulan-bulan. Platform aduan seperti WA Bisnis juga tidak responsive hampir 2 minggu
tidak ada respon (Fira Saputri Yanuari, DPMPTSP Kab. Purbalingga)
Jawab:
Akan disampaikan kepada unit yang menangani, Direktorat Pelayanan Perizinan
Berusaha (tempat Ibu Indri), untuk SOP-nya seperti apa.

26. Banyak pemohon yang mendaftar di OSS tapi tidak mendapatkan konfirmasi username
dan password di email, padahal email yang ditulis sudah benar. Dan harus mengirm surat
permohonan resend email ke BKPM. Mohon agar bisa ditampilkan lagi fitur LIST
REGISTRASI yang pernah ada di OSS versi 1.1 agar pemohon tidak harus menunggu
lama untuk mendapatkan username dan password (Dwi Sulistyawan, DPMPTSP Kab
Wonogiri)
Jawab:
Apabila di bagian “Inbox” tidak menerima, mungkin bisa dicek di bagian “Spam”. Apabila
tidak ada, usulan peserta ini akan diusulkan.

27. Terdapat username/password yang belum pernah diproses/dirubah/dimigrasi ke hak
akses OSS RBA. Tetapi ketika hendak diproses/dimigrasi ke OSS RBA, username tidak
ditemukan/tidak bisa dibuka. Mengapa demikian? Apakah harus diproses dari awal lagi
padahal sebelumnya sudah pernah berproses OSS versi lama? Biasanya hal ini terjadi
untuk username yang pernah berproses di bawah tahun 2020. Terima kasih (Anisa Dinar
Andarini, A.Md, DPMPTSP Kota Surakarta).
Jawab:
Pertama kali pelaku usaha masuk ke sistem OSS RBA menggunakan akun yang lama,
username dan password sebelumnya versi OSS lama, 1.1 atau 1.0. Setelah itu baru
merubah username untuk yang OSS RBA. Apakah hal ini sudah dilakukan atau belum,
untuk menggunakan akun yang sebelumnya. Jadi mungkin nanti dikonfirmasi lagi kepada
pelaku usaha, apakah sudah menggunakan akun sebelumnya, setelah itu masuk sistem
OSS, dan “klik” NIB dimaksud baru melakukan penyesuaian Hak Akses menggunakan
akun OSS RBA. Apabila ada contohnya bisa dicek kendalanya.

28. Apakah Admin OSS di daerah dapat diberikan hak akses untuk membantu pemohon izin

22

dalam merubah email hingga penghapusan KBLI? Karena jika harus menunggu email
dari [email protected] terlalu lama. Terima kasih (Harmoko, DPMPTSP Kabupaten
Kudus).
Jawab:
Ini maksudnya Help Desk? Sejak awal Januari Help Desk sudah tidak diperbantukan lagi,
dan Hak Akses-nya sudah dinonaktifkan terlebih dahulu, karena terkait kontrak. Ada
pengiriman surat dari Sestama mengenai Dana DAK untuk menunjuk personal untuk
diberikan Hak Akses. Apabila sudah menerima surat tersebut, supaya dikirimkanbalasan
surat sesuai format yang ada di dalam surat. Mudah-mudahan dengan demikian dapat
diberikan Hak Akses untuk dapat membantu di PTSP pada saat berkonsultasi dengan
pelaku usaha.

29. DPMPTSP dapat melihat pengajuan PB UMKU dimana?
Dinas teknis untuk menverifikasi apakah menerbitkan semacam SS atau BA, di-
upload dimana?
apakah dapat dilakukan visitasi untuk pengajuan PB UMKU? (Budhi, DPMPTSP Kab.
Jepara)
Jawab:
Dapat dilihat dibagian “Permohonan belum memenuhi persyaratan”; pada saat pelaku
usaha belum menyampaikan permohonan, harus di-‘klik” di bagian “permohonan”.
Misalnya ada, berarti pelaku usaha belum menyampaikan. Akan keluar juga menu
“verifikasi”, namun Dinas teknis hanya bisa melihat, tidak dapat melakukan verikitasi;
hanya melihat data.
Hasil BAP biasanya diolah, kadang-kadang ada format tertentu, atau silahkan Dinas
membuat format sendiri. Tapi kami (Narasumber) memang sudah mengadakan diskusi
dengan K/L, misalnya mengenai TDG, dimana diskusi dilakukan dengan Kementerian
Perdagangan. Namun apabila ada data yang hendak ditambahkan, dipersilahkan, karena
memang terbuka apabila data-data yang diperlukan belum diakomodir di dalam format
yang ada.
Untuk peng-upload-an dilakukan pada bagian terakhir pada saat Bapak Ibu dari OPD
menyetujui permohonan pelaku usaha. Dan itu dapat dicek oleh DPMPTSP, bisa dirubah
DPMPTSP atas lampiran teknis dimaksud. Bisa ditambahkan, bisa diperbaiki di sistem
OSS.
Visitasi boleh dilakukan, merupakan bagian dari BAP. Karena dari permohonan pelaku
usaha bisa jadi harus dilakukan BAP, apakah sudah sesuai dengan riil yangada, dengan
dokumen yang sudah dilampirkan. Disilahkan untuk melakukan kunjungan lapangan atau
BAP.

30. Belum bisa melakukan perubahan profil untuk badan usaha (perekaman).
Saat migrasi muncul pertanyaan nomer penanaman modal.
Perusahaan yang tercampur dengan perusahaan lain misal pendaftaran lembaga tapi
munculnya PT. (Nurhayatun, S.ST.MM, DPMPTSP Kabupaten Kebumen)
Jawab:
Bagian perekaman, bukan penarikan selain CV, selain PT. Seharusnya, bisa, karena
perekaman; seharusnya sudah bisa dilakukan di sistem OSS. Akan melakukan konfirmasi
lagi dengan Tim Teknis, dengan Pak Ali.
Sebenarnya terkait grand father clause, misal; dimana pelaku usaha tersebut sudah
memiliki kegiatan sebelumnya, yang memang terdapat ketentuan mengenai persentase
kepemilikan pemegang saham, atau seperti industry minol, biasanya ada ketentuan
khusus. Apakah sebelumnya pelakuusaha sudah memiliki kegiatan tersebut atau belum.
Akan ditanyakan kepada Tim Teknis, apakah sudah bisa “klik” dengan sistem SPIPISE
yang ada di BKPM; karena seharusnya ada penarikan data disitu disitu, untuk

23

mencocokkan data yang sudah diisikan pelaku usaha di dalam sistem OSS. Harus
melihat contohnya, mana yang terkendala, akan dicek di sistem OSS.

31. Untuk KBLI 27510 Industri Peralatan Listrik Rumah Tangga pada sub sistem informasi
untuk persyaratan yang tertera adalah persyaratan industry alat kesehatan dan UMKU-
nya masih terdapat untuk UMKU sektor Kesehatan. (Prasetya Bahar Pratama, DPMPTSP
Provinsi Jawa Tengah)
Jawab:
Bisa dicek di Sub Sistem Informasi. Di SPI, untuk KBLI 27510 PB UMKU-nya banyak; ada
Izin Edar Alat Kesehatan dll. Sudah sesuai dengan diskusi dengan K/L terkait, dan di
dalam lampiran 2B, terkait UMKU sudah ada KBLI terkait; jadi yang ditanamkan di dalam
SPI sudah sesuai dengan yang tercantum di dalam lampiran 2b, terkait persyaratan dan
jenisnya apa saja karena disana sudah tercantum misalnya KBLI A PB UMKU-nya apa
saja sesuai PP 5 2021.

32. Ketika pemohon meng-input pada OSS data KBLI yang muncul di AHU online sudah
sesuai. Akan tetapi di-output NIB data KBLI tidak sesuai AHU online dan datanya
merupakan data dari perusahaan yang lain. Ketika pemohon melakukan
penghapusan data KBLI menggunakan menu pencabutan: non likuidasi penghapusan
KBLI tetapi setelah log out dan log in lagi data yang dihapus lagi seperti semula.
(Nurhayatun,S.ST.MM, DPMPTSP Kabupaten Kebumen)
Jawab:
Akan dilakukan pengecekan. Masih case per case pada saat ini; mengapa data
perusahaan masuk ke list perusahaan lain, kendala dari sistem OSS.
Untuk penghapusan data KBLI, pencabutan non likuidasi harus ada tindak lanjut dari Tim
unit yang menangani, jadi tidak serta merta, ketika pelaku usaha meng-klik menu
pencabutan non likuisasi, tidak serta merta hilang; ada tindak lanjut dari unit yang
menangani, unit Dalaks harus melakukan verifikasi terlebih dahulu.

33. Terkait Labkesda dengan KBLI 86903 harus berbadan usaha BLU sedangkan di dalam
SK pendiriannya belum BLU, BLU/BLUD juga masih dalam proses pembentukan.
Bagaimana solusi penyelesaian atau solusinya? Apakah bisa diluar OSS (Non-OSS)
atau bagaimana?
Ada CV sudah migrasi dari OSS 1.1. ke OSS RBA dengan modal dibawah 5 M, setelah
selesai input sebelum proses perizinan ada muncul kata-kata di setiap KBLI-nya “PKKPR
menunggu verifikasi persyaratan“, apakah perlu diproses perizinan berusaha terlebih
dahulu supaya Pernyataan mandiri bisa muncul? Tetapi bagaimana agar PKKPR tidak
perlu pemenuhan persyaratan atau memang sekarang di bawah 5 M juga perlu PKKPR?
Klinik Bhayangkara pada awalnya berbadan usaha Perum, kemudian sudah pencabutan
NIB karena KBLI yang ingin dimaksud adalah 86104 Klinik Pemerintah dimana pelaku
usaha harus berbadan usaha BLU, kemudian ketika daftar lagi SK nya pendirian itu
berbadan hukum lainnya bukan BLU, dan BLU/BLUD masih belum siap. Bagaimana
solusinya agar bisa terdaftar KBLI Klinik Pemerintah? Apakah bisa dicabut lagi atau
bagaimana solusi baiknya?
Ada CV memiliki nomor AHU yang berbeda yang dimana AHU terbaru ada
penambahan nama daerah “Boyolali” namun dalam OSS tidak mau menarik dataAHU
terbaru dan menyebabkan error tidak bisa menarik data usaha yang baru. Notaris waktu
itu didaftarkan ke Kemenkumham pakai nama CV tanpa nama daerah tidak bisa.
Bagaimana solusinya? (Luth'fi Yaasmin Dzakiah, DPMPTSP Kabupaten Boyolali)
Jawab:
Labkesda merupakan milik Pemerintah, kalau diproses melalui OSS harus BLU, harus
ada SK pendirian terlebih dahulu. Apabila belum BLU, diproses diluar OSS.

24

Pada OSS 1.1. tidak ada pembedaan antara UMK dengan Non-UMK; di OSS 1.1. pasti
izin lokasinya belum memenuhi, atau belum efektif; maka di dalam OSS RBA, posisi
PKKPR-nya menunggu persyaratan. Coba dibuat perubahan di dalam sistem OSS, untuk
melakukan penyesuaian. Apabila izin lokasi belum efektif, berarti izin usaha belum
efektif. Mohon dilakukan penyesuaian saja untuk setiap KBLI-nya,agar semua produk
OSS menyesuaikan dengan OSS RBA. Apakah ada contohnya CV-nya bagus, agar bisa
dicek langsung di dalan sistem. Case per-case apakah boleh disampaikan nama CV-nya
dan Nama SK, supaya bisa dicek di tool “User” karena harus dicek di dalam, apakah di
AHU-nya sudah ada, mengapa tidak tertarik ke OSS.

34. Mohon disimulasikan proses PKKPR atau Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan
Ruang Izin Berusaha yang tidak otomatis penerbitannya. (Faishol, DPMPTSP Kab.
Rembang).
Jawab:
Mohon maaf tidak dapat melakukan permintaan tersebut karena terkait dengan beberapa
system seperti Gistaru. Namun narasumber memiliki video yang dapat dibagikan link-
nya, nanti dapat dikirimkan kepada Bapak/Ibu.

35. Terkait KKPR/PKKPR yang memastikan bahwa sudah sesuai dengan keperuntukan pihak
mana, karena pemohon mengisi sendiri dan otomatis seperti self-declare. (Budhi,
DPMPTSP Jepara)
Jawab:
Ada di pasal 181 kemarin sebenarnya, tapi pihak instansi dapat mengecek lagi pada saat
ada proses SS atau Izin, dapat dicek disitu, dengan usaha yang tingkat risikonya MR;
mungkin bisa dicek. Tapi kalau untuk UMK memang langsung otomatis, kalau untuk Non-
UMK harus ada up-load-an data. Tapi harus dicek lagi apakah sudah sesuai, terkait pasal
181. Instansi dapat melakukan pengecekan, melalui download dokumen yang sudah di-
upload oleh pelaku usaha, apakah sudah betul atau belum. Karena ketika pelaku usaha
meng-upload dokumen, mungkin sudah memiliki izin lokasi atau PKKPR sebelumnya,
misalnya sewa; namun peruntukannya belum diketahui. Terkait peruntukkan, apabila
belum sesuai harus disesuaikan dengan peruntukannya. PKKPR harus sudah sesuai
dengan kegiatan usahanya.

36. Untuk KKPR sesuai isian pada sistem OSS pada pengecekan kriteria lahan sesuai pasal
181. Apakah diberkenankan meng-upload Hak Guna Bangunan, selain Izin Lokasi dan
KKPR. Karena Hak Guna Bangunan juga termasuk hak atas tanah sebelumnya. Mohon
arahan. (Prasetya Bahar Pratama, DPMPTSP Provinsi JawaTengah)
Jawab:
Kapasitas maksimal untuk upload adalah 5 MB. Sebenarnya (dokumen) Hak Guna
Bangunan terkait pertanyaan mengenai Bangunan diatas. Apabila dokumen HGB di-
upload dikuatirkan menambah kapasitas dokumen yang di-upload.

37. Dikarenakan sistem dalam OSS RBA yang belum sepenuhnya berjalan lancar terhadap
KKPR, apakah diperbolehkan untuk alternatif lain dalam penerbitan KKPR sehingga
pelayanan perizinan bisa berjalan baik? Mohon penjelasan mengenai kendala KKPR.
(Rizal Sidik, DPMPTSP Jawa Tengah).
Jawab:
Terkait beberapa usulan yang disampaikan oleh Ibu Linda dari DPMPTSP Provinsi Jawa
Tengah, yang terkait fiktif positif; saya baru mendengar bahwa dari ATR BPN
memberikan lampu hijau untuk memproses dengan penambahan sistem tersendiri.
Coba akan kami tanyakan. Seharusnya KKPR tidak boleh dilakukan diluar proses yang
sudah berjalan. Dan ternyata tadi sudah disampaikan informasinya bahwa ada lampu

25

hijau dari ATR BPN untuk menambahkan satu sistem agar prosesnya bisa berjalan
dengan lancar. Akan konfirmasi dengan teman-teman, apakah ada kebijakan lain diluar
pemrosesan KKPR melalui Gistaru danUKKP.

38. Pada saat pengajuan permohonan izin non UMK terdapat pertanyaan “Apakah tanah
lokasi usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan ruang yang direncanakan merupakan tanah
yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah mendapatkan KKPR dan akan
digunakan oleh Pelaku Usaha dengan cara jual beli, sewa menyewa atau cara lain
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Ketentuan klik disini”
Dokumen apa saja yang boleh di-upload untuk Penerbitan PKKPR secara otomatis?Jika
Pelaku Usaha yang bersangkutan sudah memiliki Izin Lokasi sudah efektif sebelumnya,
apakah bisa di-upload? (Ahzan Miftahudin Zuhri, A.Md.Kom, DPMPTSP Kabupaten
Sukoharjo).
Jawab:
Sebenarnya pertama dan kedua gabung, karena pertama merupakan pertanyaan atas
pasal 181, kedua merupakan kondisi seperti itu, kemudian ada pertanyaan dibawah.
Sudah disampaikan, apakah harus dicek terlebih dahulu apakah peruntukannya sesuai
dengan kegiatan Pelaku Usaha. Dokumen apa yang boleh di-upload? Apabila tidak
sesuai, tidak perlu di-upload. Tapi pada saat meng-upload, petugas tidak bisa melihat,
karena self-declare. Jadi jatuhnya ke pengawasan. Hal ini muncul saat pelaku usaha
UMK, dan posisinya RDTR tidak ada. Akan muncul 3 pertanyaan, salah satunya yang
disampaikan Bapak/Ibu.
Apabila sudah memiliki izin lokasi, apakah peruntukannya sudah sesuai dengankegiatan
usahanya. Karena bisa saja pelaku Usaha memiliki beberapa kegiatan usaha,Harus dicek
terlebih dahulu, apakah data yang terdapat di dalam Izin Lokasi sesuai dengan kegiatan
yang akan dijalankan.

39. Untuk KBLI yang mengalami perubahan antara KBLI 2017 dengan KBLI 2020 (Contoh
KBLI Perdagangan Besar farmasi KBLI 2017 46492, KBLI 2020 46441) apabila Pelaku
Usaha sudah memiliki izin efektif dan diperlukan perpanjangan atau perubahan apakah
diperlukan penyesuaian Akta perusahaan atau akan termigrasi otomatis ke KBLI baru?
Karena pada prakteknya Pelaku Usaha harus merubah akta perusahaan untuk
mengambil KBLI baru 2020 apabila terjadi perbedaan nomenklatur maupun kode KBLI.
(Prasetya Bahar Pratama, DPMPTSP Provinsi Jawa Tengah)
Jawab:
Di awal dulu kita sudah sempat rapat dengan Kemenkumhan, pada saaat awal rapat
diputuskan Pelaku usaha diberikan kemudahan tidak perlu ada perubahan Aktanya, tapi
sistem OSS itu sudah mengakomodir terkait konversi atas dari KBLI 2017 ke KBLI 2020.
Untuk saat ini sudah diakomodir; jadi ketika Pelaku Usaha klik KBLI (KBLI lama), misalnya
pelaku usaha telah memiliki kegiatan usaha sebelumnya KBLI 2017, ketika dia “klik” di
bagian pemilihan KBLI, akan muncul KBLI 2020. Ada 1 KBLI 2017 yang diubah ke KBLI
2020 menjadi beberapa KBLI. Pelaku Usaha harus memilih salahsatu yang sesuai, karena
sistem OSS tidak bisa menerjemahkan atas KBLI yang sebelumnya apabila ada “one ke
many”. Tapi apabila hanya ada 1 saja kemungkinan sudah bisa. Jadi pelaku usaha harus
memilih terkait KBLI-nya terlebih dahulu, nanti sudah diakomodir di dalam sistem OSS,
jadi pelaku usaha tidak perlu melakukan perubahan Akta terlebih dahulu. Tapi kalau ada
perubahan lain misalnya terkait lahan, alamat, alamat kantor Pusat atau Direktur, dapat
sekaligus di-up date.

40. Terkait pendaftaran yang mewajibkan adanya Peta Polygon dan file-nya dalam bentuk
“SHP”, alangkah lebih baik dari OSS-nya sudah menyediakan fasilitasnya, sehingga
pelaku usaha tidak kesusahan dalam membuat file polygon tersebut. Seperti OSS

26

sebelumnya, ada peta yang bisa dipilih untuk menentukan titik koordinatnya. (Mukhamad
Kholis, A.Md., DPMPTSP Kabupaten Pekalongan)
Jawab:
Ditampung, mudah-mudahan ke depan dapat difasilitasi.

41. Ada Pelaku Usaha melakukan perubahan data usaha, tapi setelah selesai proses ada
kendala KBLI hilang. Semula, 4, setelah proses perubahan data malah menjadi 3. Mohon
solusinya. (Yoedhiyarcho, DPMPTSP Kab Jepara).
Jawab:
Ini juga case per case, minta data perusahaan untuk dicek.

42. Jika nanti Fiktif Positif sudah mulai diimplementasikan. Timer SLA apakah mulaiberjalan
setelah permohonan diverifikasi oleh OPD Teknis atau membayar PNBP atau sejak
tanggal pertama permohonan diajukan? (Arif, DPMPTSP Kab Grobogan)
Jawab:
Rencana SLA berjalan ketika OPD melakukan verifikasi sudah jalan, lalu ketika ada
perbaikan, mulai dari nol, setelah pembayaran PNBP balik lagi ke nol, mudah- mudahan
begitu sesuai rencana, setelah SLA diimplementasikan.

43. Terkait dengan izin lingkungan, karena Apotik adalah KBLI risiko tinggi, apakah KPLH
atau SPPL? (Agus, DPMPTSP Wonogiri)
Jawab:
Pada sistem OSS pada portal oss.go.id ada Sub sitem Informas, ada bagian informasi,
pada bagian persyaratan dasar, Bapak Ibu dapat mencek disitu. Pada bagian persyaratan
dasar ada 3 item, ada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, ada persetujuan
lingkungan, ada persetujuan bangunan. Pada persetuan lingkungan akan terlihat izin apa
yang diperlukan.

44. Untuk persetujuan lingkungan baik SPPL dan PKPLH dari OSS apakah bisa langsung
dipakai, atau perlu diverifikasi atau dimintakan mengetahui DLH setempat. (Budhi,
DPMPTSP Jepara)
Jawab:
Terkait persetujuan lingkungan, berdasarkan informasi dari Tim yang menangani apabila
pengusaha sudah memiliki – berarti apabila mereka upload maka akan terkirim ke
Kementerian – apabila belum memiliki berarti masih dalam proses permohon, tapi dalam
proses labih lanjut, pelaku usaha harus menunjukkan secara manual. Integrasi Amdalnet
belum “done” dengan OSS.

45. Terkait dengan jangka waktu pemenuhan persyaratan bagi pelaku usaha yang melakukan
pemenuhan melebihi jangka waktu yang ditentukan apakah pelaku usaha harus
mengulang proses dari awal atau tetap menggunakan permohonan yang sudah ada
(ex: berdasarkan Permenkes No. 14 tahun 2021 durasi pemenuhanstandar oleh pelaku
usaha untuk perizinan baru selama 3 (tiga) bulan, sejak NIB diterbitkan akan tetapi
pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan lebih dari 3 bulan. (Ghoni Riyad
Irandita, DPMPTSP Kab. Banyumas).
Jawab:
Sepertinya masih diterapkan, malah 30 hari pada saat pelaku usaha, sesuai ketentuan
masing-masing tidak segera melakukan pemenuhan persyaratan, akan dinonaktifkan dari
sisi pelaku usaha.

46. Terkait dengan PB UMKU, untuk KBLI industri minuman tidak masuk dalam SPPIRT,
padahal sebelum OSS RBA untuk industri minuman masuk dalam SPPIRT, dan kami

27

telah melakukan koordinasi dengan BPOM bahwa untuk kategoriminuman tertentu masih
ada yang masuk untuk izin SPPIRT, mohon dapat dijelaskan (ex: industry Minuman
Ringan (11040).
Jawab:
Akan dicek apakah SPPIRT ini masuk ke dalam PB UMKU yang saat ini sudah ada, KBLI
11040 belum tercantum; belum masuk ke yang terkait yang diajukan. Jadi mungkin harus
berkirim surat ke kami, ke Tim Deregulasi, yang terkait hal ini, agar bisa didiskusikan ke
BPOM, apakah KBLI ini bisa dimasukkan untuk KBLI terkait yang bisa mengajukan
SPPIRT. Bapak/Ibu bisa cek di portal oss.go.id menu Informasi untuk PB UMKU, nanti
dicek saja, jenis PB UMKU-nya apa, lalu KBLI-nya mengakomodir KBLI apa saja. Untuk
kendala lain, bisa diajukan surat ke kami, ke Tim Deregulasi dapat membahas lebih lanjut,
bagaimana ketentuan KBLI 11040.

47. Terjadi kasus pada BLUD yang akan melakukan perubahan nama BLUD yang tidak bisa
dilakukan pada menu perubahan badan usaha karena pada kolom nama badan usaha
terkunci (ex: RSUD Ajibarang akan diubah menyesuaikan NPWP Rumah Sakit Umum
Daerah Ajibarang Kabupaten Banyumas). Mohon untuk mendapatkan solusi terkait
dengan permasalahan tersebut.
Jawab:
Apakah SK sudah sesuai, apakah nama dalam SK BLUD nama di dalam NPWP sudah
sama, bahwa pelaku usaha akan mengganti nama BLUD, berarti merubah nama, berarti
ini masalah teknis. Ada BLUD, berarti perekaman, yang menuliskan nama sesuai NPWP,
namun dia tidak bisa, harus diset lagi terkait NPWP dan kelengkapan dokumen yang lain,
untukregister.

48. Apakah setiap perizinan berusaha harus memiliki IMB/PBG dan SLF (karena masuk
dalam persyaratan dasar)? Bagaimana dengan perizinan berusaha risiko rendah
contohnya minimarket/supermarket yang belum memiliki IMB/PBG? (Fitria Karunina,
DPMPTSP Kota Salatiga)
Jawab:
Setiap bangunan, baik milik sendiri atau sewa dimana pemilik diharuskan memiliki
IMB/PBG dan SLF, wajib memiliki PBG dan SLF. Walaupun PBG dan SLF tidak menjadi
poin ketika NIB diterbitkan. Sebelumnya, pada OSS 1.1. sblm OSS RBA, Izin Usaha tidak
akan efektif apabila IMB atau SLF belum efektif. Tapi untuk OSS RBA, PBG dan SLF tidak
menjadi poin seperti PKKPR atau Persetujuan Lingkungan, agar perizinannya bisa terbit.
Tapi tetap menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk menerbitkan PBG dan SLF.

49. Implementasi fiktif positif per tanggal 1 Mei 2022, apakah ada pemberitahuan secara
(surat) resmi dari Lembaga OSS? (Rizki Praptika, DPMPTSP Cilacap)
Jawab:
Mungkin ini sebagai usulan, akan sebagai pengumuman atau sebagai surat.

50. Terkait Polygon, banyak pelaku usaha yang kesulitan untuk membuat Polygon yang
sesuai. Seringkali Polygon tidak terbaca benar, ataupun tidak tepat lokasinya.
Pertanyaannya, Polygon dibuat oleh siapa tepatnya. (Ahzan Miftahudin Zuhri, A.Md. Kom,
DPMPTSP Kab. Sukoharjo).
Jawab:
Sebenarnya kami juga tidak tahu secara pasti terkait Polygon, karena sebenarnya
yang ahli peta yang bisa membuat Polygon. Pelaku usaha bisa membuat sendiri, karena
tata cara membuat Polygon bisa di-search, sudah banyak tersedia, yang tenaga ahli yang
bisa, mungkin secara detail bisa.

28

51. Untuk skala usaha risiko menengah tinggi, ditemukan 2 Sertifikat Standar. Sertifikat
Standar untuk tahap persiapan dan operasional/komersial. Tetapi untuk sertifikat standar
tahap persiapan keterangannya belum terverifikasi, tetapi untuk operasional/komersial
sudah terverifikasi. Mohon penjelasannya untuk permasalahan tersebut. Terima kasih.
(Diaz 'Aisyah Pratiwi, Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung)
Jawab:
Seperti dulu Izin Usaha. Apabila Izin Usaha belum efektif, maka Bapak Ibu pelaku usaha
baru bisa melakukan persiapan, mungkin pembelian tanah, kemudian membangun
gedungnya, melakukan persiapan prasarana dan peralatannya. Makanyauntuk SS disini,
ketika belum terverifikasi, maka itu merupakan tahap persiapan. Persiapan itu untuk
menyiapkan prasarana, peralatan dan sebagainya. Ketika semua sudah selesai, pelaku
usaha sudah siap melakukan kegiatan komersial/operasional, sudah ada persetujuan dari
instansi dulu Izin Usaha sudah efektif; baru bisa dipergunakan untuk
komersial/operasional. Mestinya sama, jadi ketika pelaku usaha sudah siap melakukan
operasional/komersial, berarti SS-nya sudah harus terverifikasi.Karena SS itu sebetulnya
merupakan Izin; kalau dulu kita menyebutnya “Izin”.

52. Mohon kami agar diberi aplikasi simulasi percontohan sekaligus contoh akses
turunannya sebagai bahan latihan karena nantinya kami sebagai trainer juga harus
menularkan kepada teman dan instansi terkait, dengan praktek akan lebih mudah
dipahami. Terima kasih. (Risna Nurdiana, DPMPTSP Kabupaten Sragen)
Jawab:
Kemarin kami sudah membagi 3 akun dummy, saat ini bisa dipergunakan. Coba
dilakukan uji coba untuk membuat akun turunan, dari Hak Akses pengelola. Buka dari
Hak Akses pengelola, nanti Bapak Ibu bisa membuat turunan Hak Akses dari situ. Coba
nanti Bapak Ibu melakukan uji coba dari situ. Tapi kemarin kami belum mensimulasikan
atau Bapak Ibu bisa membuka Panduan di dalam oss.go.id, cara membuat Hak Akses
turunan; karena disitu sudah detail. Kalau untuk membuat Hak Akses turunan untuk OPD,
misalnya mungkin terkait perizinan, mungkin sektor yang mana, PB UMKU-nya yang
mana, sudah kami sediakan disitu.

53. Kami telah melakukan beberapa kali persetujuan permohonan, tapi setelah kami setujui,
izin terbit pada lampiran tertulis izin telah memenuhi persyaratan bukan izin telah
diverifiikasi.
Ketika kita melakukan persetujuan untuk kegiatan PT. perseorangan pada data pelaku
usaha sering kami jumpai kosong tidak ada data PU-nya, bagaimana ini bisa terjadi?
Untuk PT perseorangan dan melakukan perubahan data pada AHU tidak bisa langsung
dilakukan untuk perubahan Profil PU juga sering dijumpai tidak sinkron terutama untuk
yang migrasi menyebabkan terkendala perizinan. (Ely, DPMPTSP_Kab.Tegal)
Jawab:
Sedang dicek sebentar, sebenarnya pada lampiran PerBKPM ada, status apa yang
tercantum apabila permohonan telah disetujui. Kalau melakukan pengecekan terhadap
izin, apabila disetujui tercantum, “telah memenuhi persyaratan”; bukan izin telah
diverifikasi. Kalau “terverifikasi” mungkin pada status permohonan yang ada di dalam
OSS. Tapi untuk lampirannya, tercantumnya adalah “telah memenuhi persyaratan”.
Bisa minta data pelaku usahanya. Minta data untuk yang sering kosong data PU-nya,
untuk yang perubahan data, dan data yang tidak sinkron. Mintacontoh data pelaku usaha,
itu harus dicek terlebih dahulu.
Harus dicek juga, nama PT Perseorangan-nya apa, nanti dicek di dalam sistem.
Harus melihat sample-nya terlebih dahulu apabila karena sering dijumpai. Kalau kami
melakukan pengecekan dulu.
Untuk yang perubahan, saya menangkap sudah ada perubahan Akta, menyesuaikan

29

dengan KBLI. Perubahan Akta di bagian maksud dan tujuan, dengan KBLI 2020
maksudnya disini atau bagaimana, kalau menangkapnya seperti itu, berarti pertama kali
ketika migrasi data, sebagaimana saya sampaikan di depan, Hak Akses disesuaikan, baru
kemudian pelaku usaha baru bisa menindaklanjuti ke menu yang lainnya. Jadi dia ke
perubahan badan usaha, lalu “klik” yang terkait apayang diubah, apakah di Maksud dan
Tujuan, atau yang lainnya yang terkait data legalitas perusahaan misalnya ya di-“klik”
disitu; apakah dari ‘klik’ perubahan perubahan badan usaha terkait maksud dan tujuan
bisa ditarik atau tidak. Apabila sudah dilakukan perubahan Akta, di dalam sistem OSS
tidak bisa disesuaikan, harusdicek terlebih dahulu di sistem.

54. Apakah masih diperlukan rekomendasi dari Dinas Teknis tentang TDG? (Hartono Budi
Waluyo, S. SOS., DPMPTSP Kabupaten Wonosobo)
Jawab:
Untuk Rekomendasi membutuhan lampiran teknis; sesuai diskusi dengan K/L, memang
ada lampiran teknis. Nah, lampiran teknis sebenarnya berupa rekomendasi.Pengisiannya
sesuai dengan hasil BAP, dicocokkan dengan isian dari pelaku usaha apakah sudah
benar atau tidak. Memang format dari pelaku usaha dan OPD sama, apa saja yang perlu
diisi, tapi kita membuka, penambahan dari format yang sudah ada, untuk ditambahkan
apa yang kurang, nanti akan menjadi lampiran teknis PB UMKU dari TDG.

55. Format isian TDG dapat diunduh dimana?
Jawab:
Untuk format isian TDG dapat diunduh pada saat verifikasi pemenuhan persyaratan oleh
OPD. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan uji coba, setelah diberikan 3 akun oleh
narasumber/pengajar yang kemarin.

56. Mekanisme dan proses TDG sama seperti perizinan berusaha lainnya?
Untuk format polygon yang digunakan menggunakan Google earth atau ada aplikasilain?
Mohon pencerahan supaya tidak terjadi kendala dalam pendampingan/berbantuan.
Jawab:
Dari pelaku usaha harus membuat peta polygon, bentuknya SHP, berupa ZIP, harus
dicari, tidak hafal bagaimana cara membuat peta polygon ya bisa di-googling apakah
harus menggunakan Google earth, karena banyak sekali tatacara pembuatan file SHP.
Apakah untuk Gudang atau KKPR. Kalau Gudang bisa menggunakan Google Map; untuk
KKPR menggunakan SHP, karena banyak titik-titik yang harus termuat di dalam peta
polygonnya.

57. Persyaratan: Alamat Gudang dan titik koordinatnya, haruskah dengan polygon?
(Hartono Budi Waluyo, S. SOS., DPMPTSP Kabupaten Wonosobo)
Jawab:
Bisa memakai Google map, dari tim OPD DPMPTSP bisa melakukan BAP apakahsudah
sesuai atau belum.

58. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam
Gudang. Apakah itu dalam bentuk PBG atau hanya gambar eksisting saja?
Jawab:
Terkait dokumentasi gambar saja, bukan PBG, gambar saja, apakah tampak samping
atau depan, harus melihat kondisi juga, apabila berdempetan dengan bangunan lain,
mana yang terlihat yang terfotokan, yang terlampirkan, tidak memaksakan yang terlihat
sebelah mana. Misalnya sebelah kanan berdempetan dengan bangunan kanan, maka
tidak perlu difoto, kebijakan dari daerah.

30

59. Formulir data teknis Tanda Daftar Gudang, dapat diunduh dimana?
Jawab:
Sudah disampaikan diatas; sudah disampaikan kemarin terkait Gudang atau semuanya
karena berbeda-beda setiap kegiatan. Gudang sudah disampaikan kemarin. Bapak Ibu
bisa mencoba mengajukan PB UMKU terkait Gudang. Saat pemeriksaan oleh OPD bisa
mengunduh dokumen yang memang harus diisi Bapak Ibu dari OPD.

60. Lampiran teknis biasanya isinya apa saja? (Nurhayatun,S.ST.MM, DPMPTSP Kabupaten
Kebumen)
Jawab:
Kalau terkait Gudang yang sudah terisi disitu, tercantum disitu, kalau ada tambahan
disilahkan.

61. Apakah masih ada sistem OSS untuk uji coba (akun dummy), agar bisa digunakan untuk
uji coba OPD terkait maupun kantor DPM. (DIaz 'Aisyah Pratiwi, Dinas Penanaman
Modal)
Jawab:
Sudah diberikan akunnya oleh narasumber kemarin.

62. Untuk tenaga pendamping help desk, aplikasi ESTIM sudah tidak ada menu membuat
tiket, apakah kami para pendamping/help desk kabupaten sudah tidak bisa mengusulkan
tentang permasalahan yang terjadi di daerah? (Muhammad uthfie Dwiyanto, DPMPTSP
Kab. Wonosobo)
Jawab:
Kami kemarin sampaikan dan tadi sudah disampaikan Pak Supri bahwa ESTIM
sudah tidakterpakai lagi.

63. Melaporkan kepada Bupati/Walikota perihal kerjasama pengelolaan Gudang dengan
pihak lain pada saat mulai menjalankan kegiatan usaha, hanya dilakukan sekali pada
waktu pendaftaran TDG atau berkala setiap tahunnya? (Hartono BudiWaluyo, S. Sos.,
DPMPTSP Kabupaten Wonosobo)
Jawab:
Apakah Gudang dimaksud merupakan Gudang merupakan kegiatan utama yang ada
KBLI-nya, dan mendapatkan profit, atau PB UMKU. Apabila merupakan kegiatan utama,
tentu harus ada pelaporan, menggunakan OSS, menggunakanLKPM. Namun apabila PB
UMKU, digunakan sendiri oleh Pelaku Usaha akan ditanyakan ke Perdagangan apakah
hanya sekali setahun, atau untuk laporan seperti LKPM. Atau melaporkan sekali atau
secara berkala. Sepertinya di peraturan perdagangan juga ada.

64. Bagaimana mekanisme untuk penolakan perizinannya?
Jawab:
Kami kemarin sempat mensimulasikan dan menginfokan, apabila ada permohonan dari
Pelaku Usaha, dari OPD ada 3 opsi: perbaikan, persetujuan, penolakan. Kami sarankan,
pada saat verifikasi awal itu, untuk dilakukan perbaikan terlebih dahulu, jangan langsung
penolakan. Karena ketika OPD menyampaikan penolakan, maka otomastis permohonan
itu tertolak/ditolak dan tidak bisa menggunakan permohonan yang sama. Jadi pada
verifikasi awal sebaiknya dilakukan perbaikan terlebih dahulu,tidak langsung penolakan.
Tapi misalnya, terkait, kemarin ada kasus ada KBLI yang bukan KBLI sesuai dengan
kewenangan. Kejadiannya di Kementerian, bisa jadi kejadiannya ditolak, bukan
perbaikan. Jadi biar Pelaku Usaha bisa melakukan perbaikan datanya, seharusnya KBLI
b, bukan menggunakan KBLI a. Itu bisa ditolak, supaya Pelaku Usaha bisa mengajukan
KBLI yang benar. Apabila KBLI-nya benar, kami sarankan jangan menggunakan

31

penolakan. Apabila ada penolakan sebaiknya ada penjelasan, supaya Pelaku Usaha
terinfo.

65. Mohon penjelasan, terkait regulasi.

Yang pertama, di dalam PP 5 Tahun 2021, pada pasal 14 ayat 5 (Sertifikat Standar yang

belum terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Pelaku

Usaha untuk melakukan kegiatan usaha).

Pada pasal 17 tahap persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

kegiatan:

Pengadaan tanah,

Pembangunan bangunan Gedung,

Pengadaan peralatan atau sarana,

Pengadaan sumberdaya manusia,

Pemenuhan standar usaha, dan/atau

Kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial, termasuk:

Pra studi kelayakan atau studi kelayakan; dan

Pembiayaan operasional selama masa konstruksi.

Sedangkan pada PP 16 Tahun 2021, Pada pasal 263

Pelaksanaan konstruksi dimulai setelah permohonan memberoleh PBG.

Untuk pelaku usaha jika belum memiliki PBG akan tetapi masuk dalam kriteria menengah

tinggi, apakah tidak bisa melakukan tahap persiapan yang di dalamnya ada

pembangunan Gedung. (Budhi, DPMPTSP Kab. Jepara)

Jawab:

Karena dalam pembangunan itu diperlukan PBG dulu, biasanya yang restriktif yang

dipergunakan, yang mengacu ke PP 16 (tahun 2021). Pelaksanaan yang berkaitan

dengan konstruksi baru bisa dilaksanakan apabila sudah ada PBG, terkait dengan

pembangunan gedung. Pembangunan Gedung tidak ada PBG seharusnya tidak bisa

dilakukan. Yang kedua pada pasal 17 ayat 3: Dalam hal pelaku usaha yang melakukan

kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi,diwajibkan memiliki analisis mengenai

dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan Gedung sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf b, Dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

66. Jika ternyata cakupan/skala kegiatan usahanya dengan risiko menengah tinggi dan tidak
amdal, apakah tetap bisa melakukan pembangunan tanpa menunggu PKPLH. Terima

kasih.
Jawab:
Amdal masuknya ke Persetujuan Lingkungan, sesuai ketentuan, Persetujuan Lingkungan
dulu terbit, baru PBG. Pelaku Usaha belum bisa melakukan pembangunanapabila belum
ada PKPLH. Jadi harus ada Persetujuan Lingkungan dulu, ada PBG, baru melakukan
pembangunan Gedung.

67. Untuk Pelaku Usaha yang terkena dampak updatenya KBLI dr 2017 ke KBLI 2020 apa
yang harus di lakukan? sebagai contoh perdagangan besar alkes, yang sekarang kbli-
nya menjadi perdagangan besar plastik dan untuk alkes masuk ke perdagangan
eceran, yang menurut aturan KBLI 46 dan 47 tidak bisa dijadikan satu atau harus

memilih salah satu? (Muhammad Luthfie Dwiyanto, DPMPTSP Kab Wonosobo)
Jawab:
Dari s egi pengawasan harus mengikuti peraturan yang berlaku KBLI 2020, KBLI 46,
dihapus/dicabut kemudian setelah disetujui baru diajukan KBLI 47nya

68. Apabila ada pelaku usaha pemilik penanaman modal asing (orang asing) tidak mau

32

bertanggung jawab terhadap kegiatan berusaha di dalam negeri karena kebangkrutan
perusahaan, padahal mempunyai kewajiban terhadap tenaga kerja perusahaan tersebut,
bagaimana solusi terhadap permasalahan tersebut? (Rizal Sidik, DPMPTSP Jawa
Tengah).
Jawab:
Pelaku usaha bangkrut akan ditinjau pengadilan niaga dan akan dicabut likuidasinya dan
jika ada kewajiban terhadap tenaga kerja, DPMPTSP dan Dinas Tenaga Kerja meninjau
langsung apakah ada kewajiban terhadap tenaga kerja yang harus dibayar.

69. Apakah perbedaan Fungsi hak akses pengawasan untuk DPMPTSP dengan OPDTeknis
(Ali Masyhadi, Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung)
Jawab:
Untuk masuk ke menu-menu sub sitem pengawasan.
DPMPTSP : Fungsi tersebut ada menu pelaporan, LKPM, sedangkan OPD teknis tidak
ada, dan pencabutan likuidasi DPMPTSP ada sedangkan OPD teknis tidak ada.

70. Untuk Pelaporan LKPM apakah semua pelaku usaha yang terdaftar di OSS, apakah
harus melakukan laporan LKPM, atau di batasi modalnya mulai dari modalberapa baru
wajib lapor LKPM ? (Jedy Arnanto, DPMPTSP Blora)
Jawab:
Menurut P eraturan BKPM No. 5/ 2021, usaha kecil wajib melaporkan 3 bln, kecil,
menengah dan besar 3 bulan sekali.

71. Untuk Pelaku usaha yang yang sudah memiliki Izin Lokasi Efektif di OSS v 1.1
apakah masih berlaku?
Jawab:
Sudah dijawab oleh Bu Ani

72. Untuk Pelaku Usaha di bidang Kontruksi apakah harus PKKPR Darat semua? sedangkan
satu perusahaan memiliki lebih dari 2 KBLI dan pada saat migrasi ke OSS RBA harus
PKKPR Darat semua KBLI, mohon petunjuk adakah cara untuk menghindari hal tersebut?
Ketika NIB terbit, akan tetapi Lampiran KBLI tidak ada, apakah NIB tersebut berlaku?
Jawab:

73. Dari segi pengawasan jika NIB ada dan aktif di system berlaku, namun dari segi kegiatan
usaha perlu dicek lagi apakah dari sistem atau pelaku usaha belum mengisi detail
kegiatan usaha.

74. Siapa yang dimaksud Koordinator dalam Subsistem Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Resiko, Kepala DPMPTSP atau Kabid Wasdal? (Wiwid Widowati,
DPMPTSP Kab. Semarang)
Jawab:
Koordinator lingkupnya DPMPTSP jadi Kadis sebagai pemegang hak akses, Kadis bisa
menurunkan kepada Wasdal jadi Kabid Wasdal memiliki hak akses sebagai pemegang
hak akses pengawasan

75. Bagaimana perlakuan untuk pengaduan yang belum ber izin usaha (Baik NIB, Izin Usaha
maupun SS).
Jawab:
Pengaduan bisa dilakukan langsung ke DPMPTSP, lapor pengaduan dan fungsi fasilitasi
akan mengecek langsung, dan DPMPTSP bisa meninjau lintas sektor.

76. Bagaimana pengawasan untuk Izin Non OSS jika data lama sudah berlaku efektif dan

33

tidak melakukan migrasi ke OSS RBA apakah NIB dan KBLInya bisa di cabut langsung ke
menu Pencabutan, sudah melakukan migrasi tapi mau pencabutan tetap tidak bisa
karena laporan LKPM tidak valid padahal di check LKPMnya sudah valid.
Jawab:
Pencabutan non likuidasi harus dimigrasikan di system OSS RBA

77. Pelaku Usaha sudah pelaporan LKPM disetujui tapi ada sebagian KBLI yang tidak valid
namun tidak bisa melakukan pencabutan non likuidasi. Solusinya gimana? (Muhammad
Fitri Nurrahman, DPMPTSP Kota Yogyakarta)
Jawab:
Cek lagi, kegiatan usaha sudah ada link pemilihan kegiatan usaha? atau ada kbli yang
tidak tertarik? Dan dapat disampaikan kepada ke unit Dalaks untuk dibantu di system
untuk dapat ditarik KBLInya.

78. Pencabutan sudah dilakukan dari akun pemohon tetapi di unit perizinan tidak dapat
melakukan pencabutan dari pengawasan. Contoh : BPR BKK dicabut dikarenakan sudah
berubah menjadi PT BKK (Nurhayatun,S.ST.MM, DPMPTSP Kab Kebumen Jateng).
Jawab:
Cek lagi, LKPM pencabutan dan pembatalan statusnya harus disetujui. Disandingkan
dulu apakah kasusnya dari perizinannya atau dari LKPMnya, dilaporkan ke DPMPTSP.
Nanti DPMPTSP lapor system. Jika KBLI tidak tertarik, di perizinan ada 10 namun di
LKPMnya hanya ada 5. Karena sistemnya terpisah maka bisa disampaikan ke Wasdalnya,
DPMPTSP lapor system ke bagian Dalaks. Atau kah ada hal-hal lain diluar system.

79. Kesalahan pemilihan Badan Usaha atau Kegiatan Badan Usaha?
Jawab:
Kesalahan kegiatan badan usaha, dihandle oleh system. Jika kesalahan pemilihan KBLI,
sertifikat standar sudah terbit bisa dicabut

80. Apakah pemerintah daerah kabupaten punya kewenangan untuk mencabut atau
membatalkan izin atau hanya mengusulkan ke BKPM. (Agus, DPMPTSP Wonogiri)
Jawab:
Siapa yang menerbitkan, dia yang mencabut. Misal pencabutan NIB yang tanda tangan
atas nama Menteri Investasi maka harus mengusulkan ke BKPM, ditinjau Dalaks
kenapa dicabut harus ada dokumen-dokumennya juga dan nanti ditinjau, tidak langsung
disetujui. Jika pencabutan Sertifikat Standar yang menerbitkan Bupati bisa dicabut oleh
Dinas tersebut sesuai kewenangan

81. Apakah ada fasilitasi pencabutan KBLI(Pencabutan Non-Likuidasi) tanpa validasi KSWP
dan LKPM untuk UMK mikro yang modal usahanya kurang dari 1-5 juta yang tidak/belum
memiliki NPWP atau mendaftar untuk mendapat NIB sebagai syarat mengikuti bantuan
BPUM karena kasusnya dilapangan ada pelaku usaha pedagang batu akik yang
mendaftar OSS dengan KBLI industri batu permata dengan modal 500.000. Setelah tim
PM pengawasan ditemui tidak sesuai KBLI, menyarankan untuk PUmengganti KBLI tsb,
karena di menu pencabutan Non-Likuidasi OSS-RBA sendiri ada validasi KSWP
sedangkan untuk PU sendiri belum memiliki NPWPnya. (M Yusril Al Fikri, DPMPTSP Kota
Pekalongan).
Jawab:
Saat melakukan perizinan non likuidasi, datanya mengikuti data di perizinan jadi ketika
misalnya nomor NPWP yang terbaca mengikuti data di perizinan.

Kalau merujuk aturan yang sudah dikembangkan, berdasarkan probis yang ada, untuk

34

pencabutan likuidasi perlu adanya validasi KSWP. Untuk beberapa jenis pelaku tidak
disyaratkan untuk menscan NPWPnya. Saat ini sedang dikembangkan untuk semua
masih perlu melakukan validasi. Terkait ini, beberapa masukan ada beberapa case yang
serupa, bahwasanya untuk jenis usaha tertentu tidak disyaratkan NPWP diperizinannya.
Ke depannya akan perbaiki untuk jenis usaha tertentu akan diloloskan atau tidak ada
validasi terkait dengan NPWP, khususnya untuk mikro. Sesuai konfirmasi dari tim
pengembang Indosat, posisi saat ini tetap ada validasi KSWP tapi sedang dikembangkan
untuk mikro khususnya yang tidak memiliki perizinan maka akan dilos, demikian dengan
LKPM, karena untuk usaha mikro LKPM juga tidak wajib.

82. Bagaimana cara mendapatkan akun Superadmin untuk melakukan input

datapenjadwalan pengawasan. (Mukhamad Kholis, DPMPTSP Kabupaten Pekalongan)

Jawab:

Untuk akun Superadmin hanya untuk di BKPM. Superadmin ini adalah akun untuk meng-

oke-kan data dan menyebarkan ke semua DPMPTSP provinsi dankabupaten/kota. Tetapi

ketika melakukan input data dan penjadwalan akun yang Bapak/Ibu miliki untuk

subsistem pengawasan sudah bisa melakukan hal tersebut, tidak perlu akun

Superadmin. Bapak/Ibu bisa menambah, mengurangi, menghapus dari list perusahaan

yang telah diberikan by sistem.

83. Untuk Pencabutan pelaku usaha perseorangan apakah surat pernyataan perlu
menggunakan Notaris atau hanya dari yang bersangkutan. (Kris Sinta Indra, DPMPTSP
Kab. Banyumas)

Jawab:
Tidak perlu surat pernyatan, Bapak/Ibu di unit Wasdal bisa cek, karena saat ini sudah live,
mungkin sudah ada beberapa yang masuk ke akun DPMPTPSP untuk yang di bagian
Pencabutan. Hanya menggunakan disclaimer bahwa memang akan melakukan
pencabutan untuk kegiatan usahanya.

84. Sesuai peraturan BKPM No. 5 Th. 2021 bahwa DPMPTSP adalah sebagai koordinator
pengawasan, setelah sistem di OSS siap, apakah dari OPD teknis harus menginput
sendiri2 untuk jadwal pengawasan atau dari DPMPTSP? kemudian apakah nanti
masing2 OPD teknis mempunyai hak akses tersendiri untuk pengawasan? (Rina Nur'aini,
DPMPTSP Kota Magelang).
Jawab:

OPD teknis akan memiliki akun pengawasan. Nanti memang ada akun yang didesain
untuk masuk ke dalam subsistem pengawasan.
Konsep yang saat ini sedang dibuat dari sistem OSS menyediakan list perusahaan.
List perusahaan ini sudah akan terlempar, Superadmin BKPM yang akan melempar ke
seluruh DPMPTSP maupun OPD Teknis, terkait pengisian diserahkan pada OPDTeknis.
DPMPTSP tidak lagi menyampaikan jadwal kepada OPD Teknis. Jadi dari OPD
teknislah yang akan menginput, menghapus, mengedit melalui akun yang dimilikimasing-
masing. Akun DPMPTSP meng-oke-kan agar muncul jadwal final.

85. Untuk hak akses turunan pengawasan pada pengelola administrator KEK apakah sudah
siap? kalau belum kapan bisa siap? karena di KEK sudah banyak perusahaan yang baru

dan siap beroperasional segera. Mohon bisa dibuatkan panduan juknis yang jelas terkait
hak akses turunan Perizinan KEK dan Pengawasan KEK pada administrator KEK. (Santi
Rusiyana, Administrator KEK Kendal)
Jawab:
Terkait hak akses menjadi kewenangan dari unit PSPB. Seharusnya sesuai amanat,
seluruh DPMPTSP, KPBPB, dan KEK memiliki akun pengawasan. Disarankan untuk

35

menyurati untuk dapat dibuatkan hak aksesnya kepada teman-teman di KEK.

86. Untuk hak akses turunan KEK fitur menunya apakah sudah siap? apakah bisa dibuatkan
panduan untuk kewenangan pada masing masing user, dan apakah NIK user tersebut
juga bisa digunakan untuk user di OSS pengelola di PTSP? (Santi Rusiyana,
Administrator KEK Kendal)
Jawab:
Menu sudah siap.

87. Mohon bisa disimulasikan untuk pemrosesan pengajuan dan pemanfaatan tax holiday
dan tax allowance di KEK pada OSS RBA. (Santi Rusiyana, Administrator KEK Kendal)
Jawab:
Pertanyaan terkait fasilitas penanaman modal, mohon mengikuti Diklat PTSP Bidang
Penanaman Modal Tingkat Pertama ada materi untuk pemrosesan dan pengajuan
fasilitas penanaman modal. Biasanya hanya penjelasan, untuk permintaan simulasi bisa
diusulkan pada pimpinan.

88. Apa yang harus dilakukan Administrator KEK apabila ada permohonan perizinan UMK
yang berlokasi diluar KEK masuk di OSS RBA Administrator KEK? karena terbit otomatis
sehingga Adm KEK tidak bisa melakukan verifikasi. Kemungkinan pemohon melakukan
kesalahan saat memilih lokasi usaha. (Santi Rusiyana, Administrator KEK Kendal)
Jawab:
Dari sisi pengawasan, kalau misalnya memang terjadi pemilihan kesalahan lokasi usaha,
mungkin bisa melakukan perubahan data untuk lokasi kegiatan usaha. Kemungkinan
ketika melakukan peta polygon, batas-batasnya tidak sesuai jadi masuk di luar batas
KEK.

89. Mohon untuk memfasilitasi pencabutan KBLI bagi UMK dan Mikro yang modalnya3 juta
kebawah karena terkendala NPWP. Mohon saran kaitannya fiktif positif yang akan
diberlakukan 1 Mei untuk pemenuhan syarat yang memerlukan verifikasi OPD teknis.
Apakah bisa dikasih notifikasi via email/WA ketika ada izin yang masuk untuk diverifikasi
supaya real time service. Jadi dari OPD teknis itu sendiri dapat segera sigap dan sesuai.
Karena kadang realitanya permohonan tersebut terlewat. (M. Reza Pahlevi, DPMPTSP
Kota Pekalongan)

90. Jika pemenuhan persyaratan pelaku usaha melebihi batas waktu yang ditentukan maka
di Dashboard DPMPTSP akan masuk dalam Permohonan yang belum memenuhi
persyaratan sedangkan di Dashboard Pelaku Usaha saat masuk di Perizinan berusaha
pemenuhan persyaratan maka tidak akan ditemukan KBLI yang akan melakukan upload
persyaratan. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh pihak DPMPTSP agar PU
dapat upload berkas pemenuhan persyaratan? (Dyah Kesuma Ninggrum, DPMPTSP Kota
Magelang)

91. Mohon dapat ditambahkan informasi KBLI Integrasi, KBLI Single Purpose.
(Yoedhiyarcho, DPMPTSP Jepara)

92. Mohon untuk dibuatkan Dashboard untuk detail proyek terkait data rekapitulasi jenis
perusahaan, uraian status penanaman modal, Jumlah Tenaga Kerja, Jenis Izin, dan
uraian skala usaha. Serta untuk perusahaan/proyek baru agar bisa dibuatkan rekap
sendiri untuk memudahkan permintaan data dari pengawasan dan instansi lain. (Santi
Rusiyana, DPMPTSP Kabupaten Kendal)

36

93. Mohon untuk rekap data bisa di tampilkan seperti pada sistem BI Online yang bisa
memuat semuanya termasuk alamat email dan kontak pelaku usaha untuk memudahkan
dalam pendataan pelaku usaha. (Wawan Murdianto, DPMPTSP Kab. Demak)

94. Pada Dashboard Dinas Perizinan apakah bisa difilter untuk kewenangan dinas
bersangkutan saja? Karena seluruh permohonan pada tahap verifikasi pemenuhan
persyaratan untuk 1 provinsi (kewenangan provinsi, kota dan seluruh kabupaten)masuk
semua sehingga menyusahkan dan membutuhkan waktu yang lama untuk memilih dan
memilah yang menjadi kewenangannya (Nanda, DPPM DIY).

95. PKKPR untuk menu log PNBP di user pemohon setelah di klik jawaban LOG PNBP tidak
bisa ditemukan sementara ATR BPN dan DPU TR sudah melakukan verifikasi, bagaimana
pemohon utk melakukan pembayaran sementara batas pembayaran PNBPsdh ditentukan
(Musoleh, DPMPTSP Pemalang)

96. Untuk resiko Tinggi perizinan berusaha yang diperoleh berupa IZIN. tapi kemudian di
dashboard pengguna akses ada sebutan juga detail izinnya, misal IZIN APOTEK. apakah
sekarang ada penyebutan detail soal nomenklatur IZIN? (Yoedhiyarcho, DPMPTSP Kab
Jepara)

97. Mohon petunjuk terkait dengan PKKPR untuk kegiatan usaha pengembang perumahan
dan yang lainnya yang terbit otomatis tanpa verifikasi, Pembayaran PNBP dan
Pertimbangan Teknis Pertanahan, apakah PKKPR tersebut bisa digunakan sebagai dasar
untuk pelepasan hak dan untuk proses HGB, sementara untuk proses HGB
dipersyaratkanPertimbangan Teknis Pertanahan.

98. PKKPR yang sudah terbit otomatis ternyata tidak sesuai dengan peruntukannya, apayang
harus kami lakukan sementara perizinan sudah terbit (NIB). (Musoleh, DPMPTSP
Pemalang).

99. Dalam Proses Persetujuan Izin, apakah OPD atau PTSP wajib menguploadkan Dokumen
Lampiran atau tidak ?
Berdasarkan Informasi yang sampaikan narasumber, fiktif positif berlaku mulai 1 Mei2022
tapi di daerah kami ada permohon Izin yang otomatis terverifikasi padahal belum
diverifikasi oleh OPD teknis. Mohon arahan dan petunjuk lebih lanjut.
Apakah PB UMKU sudah bisa diproses semua via OSS atau belum? Soalnya beberapa
kali kami proses SPP-IRT/PIRT tidak bisa, kendala-nya Akun BPOM tidak bisa menarik
data yang ada di OSSnya. (Puji Sugiono, DPMPTSP Kab. Batang)

100. Mohon ijin bertanya, pada saat melakukan verifikasi PB UMKU di Dashboard unit
Perijinan terjadi lampiran teknis PBUMKU Gudang tidak kelihatan, sehingga dilakukan
perbaikan, maka data lagi ke pelaku usaha, namun setelah dilakukan perbaikan oleh
pelaku usaha lampiran tidak kelihatan di OPD Teknis, bagaimana supaya lampiran
teknis bisa kelihatan?
Pada tampilan data PB UMKU pelaku usaha di Dashboard unit Perijinan ada yang jenis
pendukung dan utama, contoh KBLI 46333 (Perdagangan besar minol gol B dan C)
terdapat jenis proyek pendukung dan utama, Mohon pencerahannya?
Sering terjadi pada saat kita mau menverifikasi data pelaku usaha dan data usaha masih
banyak yang kosong belum terisi, dan pada mau menyetujui PB tertulis skala usaha dan
tingkat resiko tertulis null, apakah dengan contoh hal hal tersebut bisa dilakukan
persetujuan?
Bagaimana dengan izin-izin yang ada di dasboard Penerbitan Perizinan Berusaha,yang
tidak melalui persetujuan, apakah dimungkinan jika Perizinan Berusaha langsung

37

masuk, yang seharusnya di verifikasi karena resiko menengah tinggi/ tinggi. Mohon
pencerahannya?
Apakah perizinan berusaha di sektor industri sudah integrasi antara OSS RBA dengan
SIINas dalam pemenuhan persyaratan, mohon informasi dan pencerahannya. (Ahmad
Rosidin, DPMP PTSP Kota Semarang).

101. Mohon ketika hak akses turunan verifikator OPD teknis memilih "perbaikan", maka data
tetap diteruskan ke hak akses turunan PTSP (tidak langsung ke pelaku usaha), karena
kami di PTSP perlu juga memberikan tambahan catatan kepada pelaku usaha terkait
tatacara upload lagi dokumen yang sudah diperbaiki dan arahan2 lainnya terkait
dengan data yang diinput di OSS oleh pelaku usaha yang kurang tepat, salah atau tidak
sesuai kondisi yang sebenarnya.
Pada saat HA turunan verifikator OPD teknis klik "Penolakan" lalu data tersampaikan ke
HA PTSP. Untuk penolakan tersebut, pada HA PTSP ada pilihan menu Persetujuan,
Perbaikan dan Penolakan. Apa akibatnya bila HA PTSP klik Persetujuan, apa akbibatnya
ketika klik Perbaikan dan apa akibatnya ketika HA PTSP klik Penolakan? (Nitya
Raharjanta, S.Sos.,MM., DPMPTSP Kota Yogyakarta)

102. Terjadi kasus untuk bidang usaha aktivitas Rumah Sakit Pemerintah yang menjadi
BLUD, terdapat perbedaan antara nama badan usaha yang telah terdaftardan NPWP.
Sebab ada penggantian NPWP. Lalu sebaiknya bagaimana, mengubah nama badan
usaha atau mengubah ID. NPWP? Apabila mengubah nama badan usaha yang telah
terdaftar bagaimana prosedurnya? Kasus serupa juga terjadi di aktivitas Puskesmas
terdapat perbedaan pada nama badan usaha yang telah terdaftar dengan ID. NPWP
(Diaz 'Aisyah Pratiwi, Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung)

103. Terkait kewenangan penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, untuk penerbitan
PKKPR Non UMK yang masuk kewengan pusat (contoh PMA), siapa yang
memvalidasi kesesuaian tata ruang dan memverifikasi kelengkapan data (termasuk
penilaian FPR) dan penerbitan pertek pertanahannya (apakah Kantah kab/kota atau
pusat)?
Untuk PKKPR yang terbit otomatis dengan kriteria pasal 181 PP 5 2021, sedangkan
pada kenyataannya pelaku usaha menginput data yang tidak sesuai dengan kriteria
pasal 181, bagaimana mekanisme untuk pembalan PKKPR otomatis tersebut (baik itu
kewenangan kab/kota, provinsi, maupun pusat)?
Untuk PKKPR self declare UMK, bagaimana mekanisme penilaian kesesuaian tata ruang
sedang di sistem OSS tidak menginput Koordinat maupun peta polygon? karena ini
terkait dengan perizinan dasar selanjutnya yaitu PBG?
Untuk perizinan berusaha Toko Modern/Minimarket dengan resiko rendah sehingga
cukup dengan NIB saja, sedangkan di daerah kami terdapat Perda toko modern yang
mengatur jarak dengan pasar tradisional, bagaimana cara mengimplementasikan Perda
dengan regulasi di OSS RBA?
Untuk KBLI 68111 real estate apakah modal usaha termasuk tanah dan bangunan yang
mereka dijual kepada konsumen? karena tanah dan bangunan adalah komoditi yang
dipasarkan bukan tanah dan bangunan untuk tempat usaha, termasuk untuk usaha
penjualan kavling tanah tanpa bangunan. (Trisnanta Raharja, SE., DPMPTSP Kab.
Brebes)

104. Terkait persetujuan KKPR Darat dari Hak akses DPMPTSP sudah melakukan
Notifikasi persetujuan sesuai dengan P anduan yang ada. Setelah data berhasil
terkirim, akan tetapi KKPR Daratnya belum terbit-terbit, dan keterangan di Hak akses
tataruang persetujuan PKKPR terbit otomatis karena sudah melebihi 20 hari. Untuk

38

Perizinan yang memerlukan verifikasi apakah dari dinas Teknis (OPD Terkait) perlu
untuk tinjau lapangan, apakah cukup melihat dari berkas yang di upload oleh pelaku
usaha? (Ari Indra W, DPMPTSP Kab.Blora).

105. Adanya kasus untuk Migrasi dengan Bidang Usaha Perdagangan baik Eceran maupun
Besar namun ketika menambah persyaratan pengisian Izin Penanaman Modal
sedangkan Pelaku Usaha tidak memiliki perizinan tersebut, Mohon
solusinya.Terimakasih (Wawan Murdianto, DPMPTSP Kab. Demak)

106. Apabila NIB tidak bisa terbaca di sistem OPD lain, contoh: pada pengurusan Impor
barang, NIB tidak bisa terlacak pada sistem Kepabeanan. Bagaimanakah solusinya?
(Anisa Dinar Andarini, A.MD, DPMPTSP Kota Surakarta)

107. Apakah ada Akses khusus untuk petugas pelayanan yang ada di PTSP daerah, terkait
kendala untuk mengatasi permasalahan OSS RBA di pelaku usaha, selain nomor
whatsapp yang ada di website? Kalau ada sehingga bisa dengan cepat permasalahan
permohonan izin pelaku usaha segera diatasi, terima kasih. (Hanifuddin, DPMPTSP
Kab. Kebumen)

108. Apakah dalam memberikan Persetujuan (Approve) SS, DPMPTSP perlu mengeluarkan
atau menerbitkan Izin/Surat Persetujuan tersebut, begitu pula dengan penolakan untuk
di upload ke sistem OSS melalui hak akses turunannya atau langsung memberikan
persetujuan by sistem di OSS RBA dengan dasar approve dari Dinas Teknis (upload
Rekomtek dinas teknis) tsb (Indra Thomas Kurniawan, S.Kom, MM, DPMPTSP Kab.
Demak).

109. Apakah menu data bisa juga diakses oleh unit perizinan, untuk memantau sejauh mana
perizinan sudah dilaksanakan, kalau tidak bisa, bisakah ditambahkanmenunya minimal
untuk data jumlah global rekapnya (Rista, DPMPTSP Kota Semarang).

110. Apakah usaha yg belum melakukan migrasi dari OSS 1.0 ke 1.1 masih tidak bisa
melanjutkan perizinan ke OSS RBA? Karena beberapa kali kami menemui kasus
tersebut, terimakasih. (Ramdhina Della, DPMPTSP Kota Magelang)

111. Dalam proses perizinan PB UMKU, kami sudah sampai tahap verifikasi dinas teknis dan
persetujuan, namun ketika permohonan dibagikan oleh dinas teknis untuk diperbaiki,
permohonan tidak muncul lagi di dashboard dinas teknis pada saat pelaku usaha
mengupload perbaikannya, bagaimana solusinya? (Rista, DPMPTSP Kota Semarang)

112. Di OSS yang menentukan skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro itu apa ya?
berdasarkan modal usaha atau nilai investasi? (Nugroho Tri Wibowo, DPMPTSP Kota
Surakarta)

113. Dimana bisa melihat penjelasan teknis mengenai PB UMKU secara detail, bagaimana
memasukkan uraian apakah utama atau pendukung apabila beda lokasi dan juga hal2
teknis lainnya? apabila belum ada, apakah bisa ditambahkan (Rista, DPMPTSP Kota
Semarang)

114. Ijin bertanya, apabila pelaku usaha akan menambahkan kode perdagangan dan muncul
menu nomor penanaman modal, nomor apakah yang harus kita masukan?
(Ciptaningtyas, DPMPTSP Kab. Cilacap)

39

115. Jika ada permasalahan tidak NIK koperasi dan AHU dan juga perbedaan nama koperasi
pusat dan cabang, yang diselesaikan dahulu apakah pengubahan nama koperasi
melalui sistem OSS ataukah meng-clear-kan NIK koperasi dan AHU terlebih dahulu
(Nuri, DPPM DIY)

116. Jika Fiktif Positif dijalankan nanti. Untuk waktu di pemenuhan persyaratan, contoh 9 hari
untuk IZIN KBLI Apotek. Ketika OPD Teknis memverifikasi perbaikan. Apakah waktu 9
hari itu akan lagi, 9 hari lagi, ketika pelaku usaha sudah memperbaiki persyaratannya,
atau melanjutkan sisa waktu. Mohon penjelasannya (Diaz 'Aisyah Pratiwi, DPM Kab.
Temanggung)

117. Kami mohon ada simulasi terkait PKKPR yg tidak otomatis terbit mulai dari 0 sampai
selesai. (Mukhamad Kholis, A.Md, DPMPTSP Kab. Pekalongan)

118. Kewenangan perizinan di Sektor Pendidikan apakah masih di DPMPTSP atau Dinas
Pendidikan? karena terkait SE Mendiknas, perizinan lagi-lagi ke aturan tahun 2013-
2014 padahal di PP 6 tahun 2021 Pendidikan menjadi kewenangan DPMPTSP?
(Nugroho Tri Wibowo, DPMPTSP Kota Surakarta)

119. Masih ditemuinya perizinan yang telah diverifikasi persetujuan oleh dinas teknis dan
DPMPTSP tetapi pada akun pelaku usaha tidak dapat mencetak perizinan yang terbit,
bagaimana arahannya? (Prasetya Bahar Pratama, DPMPTSP Prov. Jawa Tengah)

120. Mohon dapat dijelaskan tentang alur PKKPR, kiranya sekaligus dapat disimulasikan
permohonan KKPR mulai dari sisi pemohon/pelaku usaha, proses validasi dinas terkait,
sampai dengan persetujuan oleh DPMPTSP hingga kemudian dapat diakses/dicetak
oleh pemohon/pelaku usaha (Yandha Ginong Pratidhina, DPMPTSP Kab. Pati)

121. Mohon ijin bertanya, ketika pelaku usaha telah memiliki hak akses di OSS 1.1 tidak bisa
di buka dan ada juga yang lupa emailnya, apakah nantinya akan ada tampilan menu
update/resend email di layar OSS, karena selama ini lama menunggu jawaban di
[email protected], (Jaenal, DPMPTSP Kab. Brebes)

122. Mohon informasi kontak person Helpdesk OSS (Nomor WA atau yang lainnya) (Faizun,
DPMPTSP Kota Magelang)

123. Mohon izin bertanya, pada saat saya akan menambahkan KBLI baru pada menu
Pengembangan muncul kolom Nomor Izin Penanaman Modal, itu sebaiknya diisi apa
ya? padahal perusahaan tidak memiliki Izin Prinsip. Sebelumnya perusahaan
memasukkan Perdagangan besar dan Perdagangan eceran pada akun OSS versi
sebelumnya, dan saat akan menambahkan KBLI baru muncul kolom tersebut. Mohon
solusi dalam pengisian kolom Nomor Izin Penanaman Modal dan kolom tanggal
berlakunya, padahal perusahaan tidak memiliki Izin Prinsip dan apakah harus
melakukan Pencabutan untuk salah satu KBLI pada Perdagangan besar atau
Perdagangan eceran agar hilang? padahal klasifikasi usaha mikro artinya KBLI tersebut
tidak wajib pelaporan LKPM. (Renny Indrawati, DPMPTSP Kab. Demak)

133. Mohon petunjuk terkait pendaftaran PMI sebagai UTD di daerah, dimana dasar badan
usaha mereka Undang-undang. Untuk PMI Pusat menurut informasi sudah
berkoordinasi dengan Kementerian Investasi dan sudah mendaftarkan PMI Pusat di
OSS RBA dan keluar NIB sebagai usaha utama. PMI UTD di daerah sebagai usaha
pendukung, akan tetapi PMI di daerah kesulitan saat akan mendaftarkan bidang

40

usahanya terkait beberapa kelengkapan berkas yang dipersyaratkan oleh OSS.
Sedangkan PMI UTD hanya untuk perpanjangan operasional yang segera habis masa
berlakunya. Mohon untuk bisa segera dibantu pemprosesan PMI UTD di Kendal. (Santi
Rusiyana, DPMPTSP Kab. Kendal)

134. Mohon petunjuk untuk akun aduan OSS. Untuk Tenaga Pendamping diberi aplikasi
ESTIM, tapi responnya cukup lambat dan sekarang tidak ada kolom untuk menginput
permasalahan baru. Sedangkan saat ini pengaduan by WA juga tidak bisa. Sedangkan
aduan melalui email juga memerlukan waktu. Lalu bagaimanakah solusinya? Apakah
tenaga pendamping akan diberi akun sama seperti yang diberikan Helpdesk Provinsi
pada tahun 2021? (Diaz 'Aisyah Pratiwi, Dinas Penanaman Modal)

135. Pada Hak Akses Turunan OPD Perizinan mohon bisa dibuatkan rincian kewenangan
tekait Sektor, Izin Dasar dan PB UMKU yang harus disertakan pada masing-masing
OPD Teknis agar tepat dalam pemprosesan perizinan, karena kami dari PTSP juga OPD
teknis masih mengalami beberapa kendala terkait Hak akses turunan. Mohon bisa
dirinci untuk kewenangan berdasarkan 3 indikator diatas. (Santi Rusiyana, DPMPTSP
Kab. Kendal)

136. Pada saat proses pengajuan izin sering terjadi error sytem (sistem tidak menanggapi)
padahal jaringan internet normal, mohon solusi. (Faizun, DPMPTSP Kota Magelang)

137. Pada user pengelola PTSP untuk proses Persetujuan Permohonan setelah di cek masih
ada yang harus diperbaiki, karena sudah diverifikasi oleh OPD Teknis sehingga kolom
verifikasi sudah tidak aktif, maka permohonan tersebut tidak disetujui tetapi diperbaiki.
Data permohonan perizinan tersebut apakah lagi ke pemohon atau ke user turunan
OPD Teknis? dan apakah OPD Teknis masih bisa melakukan perbaikan? (Santi
Rusiyana, DPMPTSP Kab. Kendal)

138. PB UMKU untuk ijin PIRT yang sudah terintegrasi dengan sistem dari BPOM dan OSS
dari Perizinan belum bisa melihat data secara detailnya. (Nurhayatun,S.ST.MM,
DPMPTSP Kab. Kebumen)

139. Pelaku usaha mempunyai beberapa lokasi proyek antara lain di Kota Pekalongan dan
Kabupaten Pekalongan. Ketika pelaku usaha melakukan mirasi ke OSS RBA untuk
lokasi proyek yang di Kota Pekalongan, ternyata untuk yang lokasi di Kabupaten
Pekalongan juga hilang, tidak bisa login lagi. Bagaimana cara mengurusnya? Apakah
bisa dimunculkan lagi? Sudah WA ke Helpdesk BKPM tapi belum direspon. (Istikomah,
DPMPTSP Kota Pekalongan)

140. Pemohon PB UMKU salah satunya dengan KBLI sektor perindustrian, utk verifikasinya
akan masuk di akun OPD teknis perindustrian atau masuk di akun Dinkes? karena
kemarin pada akun Dinkes, permohonan PB UMKU tersebut tidak muncul dan status
telah terverifikasi (Rizki, DPMPTSP) 141.Permasalahan rollback yang terkadang tidak
dikonfirmasi oleh Pusat dan PTSP daerah sering dikeluhkan oleh pelaku usaha terkait
dengan rollback yang tidak juga selesai. Seperti pelaku usaha di OSS 1.1 punya 5 NIB,
setelah migrasi 1 akun, 4 akunnya hilang semua. Sudah konfirmasi ke Pusat, tidak
jarang, tidak ada balasan, konfirmasi tidak memulihkan keempat NIB lainnya (Ichsan
Fauzi Rachman,DPMPTSP Sukoharjo)

142. PTSP di Daerah sebagai tangan panjang Kementerian Investasi di daerah mohon untuk
kontak konsultasi bagi pengelola OSS agar bisa fast respon karena saat kami

41

menghubungi kontak konsultasi sudah pasti urgent dan atas permintaan pemohon juga.
Dan mungkin bisa dishare ke PTSP kontak konsultasi yang bisa ditelepon, tidak hanya
wa atau email yang hampir tidak pernah dijawab. Terima kasih atas perhatian dan
kerjasamanya (Santi Rusiyana, DPMPTSP Kab. Kendal).

143. Tabel pertanyaan pada pengisian data usaha terkait bangunan, dimana menampilkan
informasi tentang akan dikirimkan data untuk permohonan PBG (Persetujuan Bangunan
Gedung). Bagaimana pemohon/pelaku usaha dapat memeriksa permohonan PBG,
sementara untuk dapat mengakses permohonan PBG di website SIMBG perlu
mendaftar terlebih dahulu? (Yandha Ginong Pratidhina, DPMPTSP Kab. Pati)

144. Terkait dengan pemenuhan persyaratan yang tingkat pusat, banyak pelaku usaha UMK
yang usahanya merupakan klasifikasi tinggi tingkat Kementerian (Pusat), kebingungan
dalam bagaimana izin mereka sampai terbit. Sudah beberapa pekan, tapi kejelasan
verifikasi belum juga selesai (Ichsan Fauzi Rachman, DPMPTSPSukoharjo)

145. Terkait hak akses turunan tiap OPD teknis dari DPMPTSP Kab. Boyolali kemarin tiap 1
OPD 1 hak akses turunan, apakah dimungkinkan tiap OPD teknis tidak hanya 1 hak
akses turunan apakah bisa ditambahkan untuk hak akses turunannya? (Nur Sufia,
DPMPTSP Kab. Boyolali)

146. Untuk akun pelaku usaha yang sudah terbit NIB dan sedang mengurus persyaratan
untuk mendapatkan sertifikat standar, apakah masih diberlakukan 30 hari tidak
mengurus perizinan akun akan non aktif? Pernah ada kasus seperti ini dan NIB si
pelaku usaha sudah dipakai orang lain/ pelaku usaha lain. (Muhammad Luthfie
Dwiyanto, DPMPTSP Kab. Wonosobo)

147. Untuk izin PB UMKU TDG yang diupload hanya 3 persyaratan yaitu upload fomulir,
alamat titik koordinat, dan foto lokasi, karena persyaratan tersebut belum yakin untuk
diverifikasi, apakah boleh ditambahkan persyaratan yang lain sesuai dengan
kewenangan daerahnya (Ari Dartanto Putro, DPMPTSP Kab. Sleman)

148. Untuk kegiatan usaha aktivitas klinik usaha dengan KBLI 86105 dalam pelaksanaannya
penanggungjawab klinik (harus dokter/dokter gigi) sering terjadi perubahan dimana
nama penanggungjawab sangat dibutuhkan untuk pencarian BPJS Kesehatan. Untuk
saat ini kebutuhan terkait hal tersebut kami masukan sebagailampiran dalam Sertifikat
Standar yang diterbitkan. Sebagai informasi bahwa pergantian penanggungjawab klinik
sangat sering terjadi dan apabila perubahan penanggungjawab klinik kami tuangkan
lagi dalam lampiran maka perlu pemrosesan dalam sistem OSS, hal ini sangat
berpengaruh terhadap masa berlaku Izin Klinik terhitung 5 tahun dari persetujuan yang
dilakukan, yang seharusnya masa berlakunya adalah sisa dari masa berlaku
sebelumnya. Mohon kiranya dapat difasilitasi terkait dengan hal ini pada sistem dan
mohon arahan karena pada saat ini sementara penggantian penanggungjawab akan
dilakukan manual sistem untuk memenuhi persyaratan BPJS Kesehatan. (Kris Sinta
Indra K, DPMPTSP Kab. Banyumas)

149. Untuk KKPR yang terbit secara otomatis, bagaimana cara tracking untuk bisa
mengetahui kebenaran dokumen yang diupload? (Wiwid Widowati, DPMPTSP Kab.
Semarang)

150. Untuk proses PKKPR dilakukan di sistem OSS RBA, pelaku usaha telah menginputkan
data secara lengkap, namun data yang di terima oleh petugas (melalui hak akses

42

turunan) DINPUTARU tidak lengkap (ada data yang kosong), sehingga atas koordinasi
antara tim (DINPUTARU, BPN, DINPMPTSP, BAPPEDA) dilakukan secara Offline (terbit
PKKPR). Pertanyaannya: 1. apakah langkah tersebut dibenarkan (dilakukan offline),
karena pelayanan tidak boleh berhenti; 2. Setelah diterbitkan PKKPR offline tersebut,
apakah boleh dilakukan upload untuk permohonan PKKPR OSS RBA melalui jalur yaitu
telah memiliki PKKPR (bukan jalur ajuan PKKR baru)? (Indra Thomas Kurniawan,
S.Kom, MM, DPMPTSP Kab. Demak)

151. Di Juknis output kegiatan pengawasan antara lain BAP, LKPM, Penilaian Kepatuhan,
Profil. Misal kita sudah inspeksi lapangan ternyata perusahaan belum bisa LKPM
online, apakah bisa di SPJ kan atau bisa pakai LKPM manual?
Bagaimana jika ternyata pada waktu jadwal pengawasan yang sudah ditentukan
ternyata petugas ataupun pelaku usaha berhalangan untuk inspeksi lapangan, apakah
dijadwal ulang?
Korelasi RUPM dalam era OSS?
Jika pelaku usaha mendaftarkan NIB hanya sebagai syarat untuk memperoleh bantuan
pemerintah BPUM atau sebagai syarat hutang, apakah harus dilakukan pencabutan?
(Istikomah, S.E, DPMPTSP Kota Pekalongan)

152. Bagaimana solusinya ketika pelaku usaha menginput sebagai contoh 10 KBLI, dan
karena dia NON UMK wajib KKPR. Ketika sudah selesai pengisian, di hak akses turunan
OPD tata ruang muncul, akan tetapi ketika di klik verifikasi ATR BPN tidak semua yang
diisikan muncul di aplikasi Gistaru, bagaimana solusinya? Apakah KKPR bisa dilewati?
atau KKPR cukup 1 kali untuk si pelaku usaha? (Muhammad Luthfie Dwiyanto,
DPMPTSP Kab. Wonosobo)

153. Jika data lama sudah berlaku efektif dan tidak melakukan migrasi ke OSS RBA apakah
NIB dan KBLInya bisa dicabut langsung ke menu Pencabutan? Sudah melakukan
migrasi tapi mau Pencabutan tetap tidak bisa karena laporan LKPM tidak valid padahal
dicheck LKPMnya sudah valid (Ari Dartanto Putro, DPMPPTSP Kab. Sleman)

154. Koperasi proses perijinannya bagaimana? dan pelaporan LKPMnya bagaimana? (Aprilia
Dian Nugraeny, DPMPTSP Kota Surakarta)

155. Menu pembatalan perizinan dan sanksi berusaha kapan siap pada user Hak Akses
Pengawasan?
Mohon bisa dibuatkan Juknis untuk pemprosesan pada menu Pengawasan OSS
secara rinci mengingat petugas di daerah yang sering berganti-ganti. (Santi Rusiyana,
DPMPTSP Kab. Kendal)

157. Sesuai Pasal 27-30 Perka BKPM 5/21, bagaimana cara melakukan
pengawasan/inspeksi lapangan yang melibatkan lintas sektor (DPMTSP dengan OPD
teknis), apakah semua harus datang bersama2 ke pelaku usaha atau bagaimana?
karena sesuai aturan pengawasan maksimal 2 kali sesuai tingkat resiko, dan pemilihan
OPD teknis yang mengikuti pengawasan ditentukan oleh siapa?
Sesuai pasal 17 Perka BKPM 5/21, apa indikator memberikan penilaian kepatuhan
menjadi sangat baik, baik, kurang baik? dan bagaimana menentukannya jika ada dua
jenis kepatuhan (teknis oleh OPD teknis, dan administratif oleh DPMPTSP) (Maulana
Habib Fahmi, DPMPTSP Prov. Jawa Tengah)

43

Semarang, 8-9 Februari 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Usa, Melona, Futikha, Wing, Suci
Pengajar/Instruktur Teknis: Ani, Rizka, Suprihatin, Bramaditya, Murniwaty, Ade, Almira

44

Angkatan 4
PONTIANAK, 8-9 Februari 2022

Hadir 101 peserta dari wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
(2 provinsi, 28 Kabupaten/Kota)

45

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 4 Tahun 2022.
1. Bagaimana solusi untuk data OSS yang tidak sampai atau tidak terbaca di Gistaru

(Yulianto – Kab. Kapuas)
Jawab:
Jika data tersebut merupakan data migrasi dan di daerah tersebut belum ada RDTR atau
tidak masuk kawasan kawasan industri, maka data tidak terkirim. Solusinya pelaku usaha
menambah project baru dan KKPR bisa diverifikasi. Namun jika bukan data migrasi perlu
kami cek lagi ke tim teknis

2. Solusi jika mengalami kesulitan menghapus data yang belum terbit NIB dan KBLI
(Yulianto – Kab. Kapuas)
Jawab:
Jika data yang akan dihapus merupakan data migrasi yang belum efektif, bisa
mengirimkan surat permohonan perubahan data ke Kementerian investasi/BKPM melalui
email atau WA bisnis. Jika data tersebut merupakan data inputan yang belum validasi
risiko bisa langsung dihapus. Namun jika data tersebut sudah validasi risiko maka masuk
ke Pengawasan dengan menu Pencabutan atau Pembatalan.

3. Solusi untuk Password yang sering tidak diterima pemohon atau lupa email pelaku usaha
termasuk bagi pelaku usaha yang belum migrasi dari OSS 1.1 serta username dan
password OPD teknis yang belum terkirim (Agusmadi – Kab Ketapang)
Jawab:
Untuk lupa password yang tidak diterima oleh pelaku usaha dapat dicek lagi di spam atau
folder lain. Pastikan nama email yang dimasukkan sudah benar. Kemudian untuk
password OPD teknis sudah ada fitur pengiriman ulang.

4. Di Kabupaten Mempawah, 4 KKPR Darat yang sudah ditolak oleh verifikator tetapi
statusnya terbit dan disetujui di sistem OSS. Selain itu, terdapat 30 KBLI tidak pernah
divalidasi karena tidak pernah ada datanya di dashboard OSS tetapi terbit otomatis KKPR
daratnya. Apakah KKPR Darat tersebut bisa dibatalkan (Putri – Kab Mempawah)
Jawab:
Mohon Ibu Putri dapat menyampaikan data lengkap terkait KKPR Darat ini untuk
selanjutnya kami cek dan tindaklanjuti.

5. Standar KKPR adalah usaha non UMK, jika usaha tersebut seperti konstruksi yang modal
min 1 miliar, maka jasa konstruksi hanya bisa terproses max 5 KBLI saja, sehingga untuk
menambah bidang usaha lain, dan atau di lokasi yang berbeda membutuhkan
persetujuan KKPR meski KBLI itu kategori UMK, jadi bagaimana solusinya untuk hal
seperti ini (Nita Candra Mulya – Kota Singkawang)
Jawab:
Jika termasuk UMK, cukup pernyataan mandiri dan status KKPR terbit otomatis, perizinan
usaha dapat diteruskan. Jika Non UMK dan ada RDTR di kota tersebut maka keluar
KKKPR jika sesuai dengan RDTR yang ditetapkan. Jika belum ada RDTR, dan tidak
masuk dalam pasal 181 atau pasal 107 dari PP 21 dilakukan proses verifikasi di Kantah.
Untuk sektor konstruksi, jika melebihi 1 miliar harus melewati proses verifikasi KKPR.

6. Dimana mengajukan permohonan PB UMKU (Padli – Kab Sambas)
Jawab:
Permohonan PB UMKU sesuai kebutuhan. 531 jenis PB UMKU dapat diajukan melalui

46

sistem OSS. Di sistem OSS ada menu PB UMKU dan bisa diklik PB UMKU yang
diinginkan. Lalu mengupload dokumen pemenuhan persyaratan untuk diverifikasi

7. Dimana proses upload dokumen yang sudah diperbaiki oleh pelaku usaha (Oka
Syafarudin – Prov Kalbar)
Jawab:
Jika sudah diperbaiki, pelaku usaha masuk ke menu Perubahan, lakukan validasi risiko
ulang dan simpan, kemudian masuk ke menu Pemenuhan Persyaratan untuk proyek
yang akan diperbaiki dan upload ulang pemenuhan persyaratan.

8. Terkait pengawasan, apakah harus menunggu sistem dijalankan baru boleh dilakukan
atau boleh melakukan dengan Surat Tugas dan pemberitahuan yang dibuat manual?
(Padli – Kab Sambas)
Jawab:
Sub sistem pengawasan masih dalam pengembangan, tetapi tetap dapat dilaksanakan
pengawasan tanpa perlu menunggu pengembangan selesai. Kegiatan pengawasan
dilakukan sesuai kewenangannya. Untuk Surat Tugas dan pemberitahuan format
mengikuti yang ada di lampiran Perban 5 tahun 2021.

9. Apakah DPMPTSP Kabupaten hanya boleh melakukan pengawasan di Kabupaten saja
atau bisa di wilayah Provinsi (Padli – Kab Sambas)
Jawab:
Pada prinsipnya, pengawasan berbasis risiko dilakukan berdasarkan kewenangannya.
Jika kewenangannya hanya di kabupaten/kota maka hanya dilakukan di kabupaten/kota
saja. Pengawasan ada 2 jenis, pengawasan teknis dilaksanakan oleh K/L/D terkait SS dan
izin, untuk BKPM dan DPMPTSP melakukan pengawasan terkait kegiatan penanaman
modal.

10. Industri kelapa sawit KBLI 10431, persyaratan berlokasi di kawasan industri atau kawasan
peruntukan industri. Jika Daerah belum menetapkan kawasan industri, apa dokumen
yang harus diupload oleh pelaku usaha? (Ninara Krisma – Kab Seruyan)
Jawab:
Jika lokasi usaha tidak masuk di kawasan industri, maka bisa mengajukan permohonan
surat pengecualian berlokasi di luar kawasan industri dari sistem SIINAS. Surat tersebut
yang nanti diupload di sistem OSS.

11. KBLI 61999 (peruntukan toko penjual voucher atau pulsa telepon GSM), yang menjadi
teknis pengampu apakah dinas perdagangan atau dinas kominfo? (Freddy Hernawan –
Kab Mempawah)
Jawab:
Jika dicek di database, KBLI ini instansi pengampunya adalah dinas perdagangan.

12. Bagaimana cara update AHU jika pelaku usaha ingin merubah data AHU di sistem tetapi
gagal untuk melakukan penginputan? (Zulfadly Syah – Kab Sambas)
Jawab:
Jika KBLInya sudah ada di Akta perusahaan, silahkan dicoba lagi di menu perubahan lalu
klik perubahan badan usaha, lalu klik data yang ingin diubah

13. Jenis kegiatan apa saja yang termasuk dalam skala non UMK yang tidak mengacu pada
jumlah modal? (Sari Puspitawaty – Kab Kotawaringin Timur)
Jawab:
Untuk kegiatan usaha mengacu kemana bisa dilihat di PP 5. Skala yang tercantum di

47

OSS skala entitas (total investasi di perusahaan tersebut) untuk menentukan UMK atau
Non UMK serta skala bidang usaha per project untuk menentukan risiko bagi sektor-
sektor tertentu.

14. Masih terdapat kasus data perusahaan lain yang tidak terkait dengan perusahaan yang
muncul jika login dengan username dan password perusahaan yang bersangkutan (Sari
Puspitawaty – Kab Kotawaringin Timur)
Jawab:
Untuk kasus ini dibutuhkan penanganan teknis dari tim teknis. Bisa langsung
menghubungi via email dan WA Bisnis disertai dengan data lengkap (username, kendala)

15. Item pembelian tanah, bangunan gedung dan mesin serta investasi lain-lain apakah
termasuk asset pribadi yang digunakan untuk usaha atau asset perusahaan? (Sari
Puspitawaty – Kab Kotawaringin Timur)
Jawab:
Jika digunakan untuk proyek tersebut oleh perusahaan masuk ke asset perusahan.

16. Mengapa dalam input KBLI muncul pernyataan “tidak dapat menambah KBLI. KBLI yang
dipilih sebelumnya berdasarkan peraturan perundang-undangan termasuk ke dalam
usaha yang didirikan hanya untuk kegiatan tersebut (single purpose company)? (Sari
Puspitawaty – Kab Kotawaringin Timur)
Jawab:
Ada kegiatan yang masuk dalam kegiatan single purpose (kegiatan hanya dapat
dilakukan 1 entitas yang melakukan kegiatan tersebut). Kegiatan dapat dilihat di
peraturan perundang-undangan di masing-masing sektor.

17. Produk PB UMKU untuk tanda daftar gudang tidak muncul padahal sudah diverifikasi
(Lani Yunita – Kab Kubu Raya)
Jawab:
Untuk permasalahan ini bisa diinfo nama perusahaan, ID izin serta KBLI terkait untuk PB
UMKU untuk ditindaklanjuti

18. Apakah hasil pengawasan dilaporkan melalui sistem/akun tersendiri kepada Kadis
DPMPTSP? Bagaimana teknisnya? (Farizman Arizal – Kota Pontianak)
Jawab:
Hasil pengawasan format BAP ada di Perban 5/2021, jika sub sistem pengawasan sudah
siap, hasil BAP bisa diupload di sistem tersebut

19. Jika asas fiktif positif sudah berjalan, misalnya argo Apotek 9 hari dan ketika dilagikan
berkas persyaratan apakah argonya jadi 9 hari juga? (Farizman Arizal – Kota Pontianak)
Jawab: Jika ada perbaikan argonya kembali lagi menjadi 9 hari

20. Bagaimana prosedur proses pencabutan izin berusaha oleh DPMPTSP jika pelaku usaha
tersebut sudah dibuatkan berita acara rekomendasi pencabutan oleh OPD teknis dengan
alasan pelaku usaha menyalahi atau tidak mengikuti aturan yang sesuai? (Farizman Arizal
– Kota Pontianak)
Jawab:
Flowchart dan probis masih dalam pembahasan sedangkan untuk normanya bisa dilihat
di pasal 48 Perban 5 tahun 2021. Bapak/Ibu bisa akses di bagian pengawasan, pilih menu
pencabutan dan mengisi isian yang perlu diisi, kemudian dokumen BAP diunggah untuk
diverifikasi. Kalau benar bisa disetujui pencabutannya

48

21. Apakah Estim masih bisa dipakai karena sampai saat ini masih belum bisa membuat
tiket? (Padli – Kab. Sambas)
Jawab:
Estim masih dipakai dan bisa langsung digunakan untuk membuat tiket. Jika masih
terkendala dapat menghubungi Pusdatin

22. KBLI 91034 (taman wisata alam) disyaratkan perizinan usaha yang sesuai dengan
Peraturan Menteri LHK. Bagaimana tata cara memenuhi persyaratan tersebut? (Zulfadly
Syah – Kab Sambas)
Jawab:
KBLI ini masuk ke KBLI tanpa pengampu. Masih menunggu arahan dari KemenLHK untuk
proses dan tata caranya. Saat ini solusi sementara diakomodir di KBLI 02209 karena
sudah tercakup kegiatan KBLI 91034.

23. Apa yang dimaksud dengan lampiran teknis pada akun OPD Teknis? (Padli – Kab
Sambas)
Jawab:
Dalam pemrosesan perizinan berusaha, DPMPTSP atau OPD teknis dapat melampirkan
lampiran teknis dalam perizinan berusaha. Lampiran teknis harus dikoordinasikan
formatnya dengan kementerian teknis terkait.

24. Apa yang dimaksud dengan nomor PMA dan PMDN pada saat mengisi kode KBLI pada
sektor Perdagangan? (Farizman Arizal – Kota Pontianak)
Jawab:
Pemasukan nomor tersebut terkait dengan KBLI 46 dan KBLI 47 tidak dapat digabungkan
dalam 1 entitas. Yang diinput adalah nomor izin usaha yang diterbitkan
sebelumnya/terdaftar di BKPM.

25. Bisakah pelaku usaha mengurus perizinan di OSS Kab/Kota yang berbeda dengan lokasi
usaha? (Sri Wahyuni – Kab Sukamara)
Jawab:
Jika ingin mengurus perizinan berusaha bisa dilakukan secara online. Input lokasi
usaha/proyek di OSS harus sesuai dengan Kabupaten/Kotanya.

26. Bagaimana mekanisme pemberian persetujuan KKPR di dalam kawasan hutan? (Patrisia
– Kab Katingan)
Jawab:
Ada 2 alur penggunaan/pelepasan kawasan hutan. Yang pertama jika telah memiliki
rekomendasi penggunaan/pelepasan kawasan hutan dari Gubernur dengan mengisi
pemenuhan persyaratan di OSS, kemudian rekan di LHK akan melakukan verifikasi, Jika
diterbitkan maka pelaku usaha bisa meneruskan proses perizinan usahanya. Jika belum
memiliki rekomendasi Gubernur akan ada pihak lain yang terlibat, seperti OPD dan
DPMPTSP Provinsi akan memverifikasi.

27. Kapan aplikasi OSS RBA terintegrasi dengan SIINAS? (Afriansyah Akbar-Kota Pontianak)
Jawab:
Untuk saat ini belum ada update integrasi SIINAS dengan OSS. Untuk saat ini hanya
untuk PB UMKU sudah terintegrasi dengan SIINAS.

28. Apakah perbedaan SPPL dan Sertifikat Standar (SS). Kami mendownload dokumen
SPPL tetapi isinya dokumen SS (Sri Wahyuni – Kab Sukamara)
Jawab:

49

Kami akan mengecek kasus ini lagi lebih dalam. Bisa jadi kesalahan sistem atau di sistem
OSS sudah memiliki perizinan usaha sebelumnya tetapi yang diupload bukan Izin usaha
tetapi SPPL. SS dan SPPL dua hal yang berbeda. SS merupakan salah satu perizinan
berusaha. SPPL adalah surat pernyataan lingkungan hidup.
Pontianak, 8-9 Februari 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Rinita, Sugiyono, Didi, Aziz
Pengajar/Instruktur Teknis: Risma, Sandhi, Ali, Husain, Lely, Clavia

50