Buku Satu Q&A TOT OSS 2022

30. Adakah sanksi yang bisa diberikan (setelah SP1 - SP3 tentunya) kepada pelaku usaha yg
tidak kooperatif terkait pengurusan izin-izin usaha yang wajib dipenuhi (Edrianto Malrano,
DPMPTSP Kab. Minahasa Utara)
Jawab:
Berdasarkan Perban BKPM 5/2021 disebutkan bahwa pengenaan sanksi administratif
bertahap dari peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan perizinan.
Adapun K/L/D/ dapat mengusulkan pemberian sanksi pencabutan terhadap pelaku usaha
yang bukan kewenangannya.

31. Apakah ada regulasi yang mengatur sanksi penutupan/pembekuan usaha terhadap
usaha/perusahaan yang tidak memiliki NIB/SS/Izin (PT)? (Rivo Mokoginta, DPMPTSP
Kota Kotamobagu)
Jawab:
Berdasarkan Perban BKPM 4/2021 disebutkan bahwa pelaku usaha wajib memnuhi
persyaratan dasar dan perizinan berusaha RBA. Apabila perusahaan tidak memiliki NIB,
maka perusahaan tidak dapat mengajukan permohonan perizinan terkait dengan
kegiatan usaha mereka. Perusahaan didorong untuk mengajukan Perizinan Berusaha
sesuai kegiatan usahanya.

32. Bagaimana dengan usaha PMA yang dalam melakukan kegiatan banyak hal yang
dilakukan mengesampingkan kewenangan DPMPTSP Kota karena mereka merasa lebih
terikat dengan Provinsi maupun Pusat. Mohon penjelasannya (J.Jacquest K, DPMPTSP
Kota Bitung)
Jawab:
Pembinaan dilakukan sesuai kewenangan.

33. Pada pemberian Hak Akses OSS, apakah yang dimaksud dengan Organisasi Perangkat
Daerah (Pengawasan) dan Unit Pengolah Data? (Asril Setiawan DAI, DPMPTSP
Kabupaten Boalemo)
Jawab:
OPD disini adalah Dinas-dinas sektoral yang berada di lingkup Prov/Kab/Kota dimana
dengan Hak Akses Turunan yang diberikan dapat mengusulkan pelaku usaha yang
dijadikan sebagai obyek pengawasan.

34. a) terkait dengan LKPM, bagaimana melakukan pengawasan terhadap gerai gerai dari
minimarket (Alfamart, Indomart, Alfamidi), dikarenakan pada saat kami melakukan
pengawasan di lokasi usaha tidak mendapatkan data yang akurat dan mereka
mengarahkan untuk ke kantor pusat, b) bagaimana jika dalam melakukan pengawasan,
pelaku usaha tidak mau untuk bertandatangan dan cap di BAP, mohon penjelasan (Serce
Rumondor, DPMPTSP Minahasa Selatan)
Jawab:
Untuk kasus Alfamart/Indomaret umumnya penyampaian LKPM dilakukan oleh kantor
perwakilan wilayah, namun pada saat dilakukan kegiatan pengawasan dapat diklarifikasi
terkait perizinan yang dimiliki, perkembangan realisasi invesasi (kapan mulai komersial,
apakah ada tambahan aset tetap selama triwulan periode pelaporan, permasalahan, dsb)
b) Idealnya pada pengawasan dilakukan dengan sebelumnya menyampaikan surat
pemberitahuan kepada pelaku usaha sehingga dapat disiapkan personil yang in charge
terhadap proyek investasi serta data-data pendukung. Jika di lokasi tidak terdapat
karyawan/orang yang mewakili perusahaan atau tidak ditemukannya proyek berdasarkan
lokasi pada rencana OSS, dapat dijustifikasikan dengan tanda tangan dan cap dari
Pemda terdekat (Kades /Camat)

101

35. Saya ingin bertanya terkait dengan pengawasan pada pelaku usaha dengan Penanaman
Modal Asing PMA yang kewenangannya dari Pusat, apakah kami selaku DPMPTSP
Kabupaten bisa melakukan pengawasan pada pelaku usaha tersebut yang lokasinya ada
di wilayah kami atau wilayah kabupaten ? (Sanarto Niode, DPMPTSP Kabupaten Bolaang
Mongondow Selatan)
Jawab:
Pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai kewenangan masing-masing.

36. Terkait dengan penjelasan kemarin mengenai teknisnya Pengawasan di Sistem OSS,
apakah proses Pengawasan tersebut akan langsung diterapkan di bulan ke 5 Mei 2022
ini, karena berdasarkan penjelasan kemarin bahwa untuk usulan Pengawasan dan jadwal
itu direncanakan tahun sebelumnya yaitu November 2021 (Sanarto Niode, DPMPTSP
Kab. Bolaang Mongondow Selatan)
Jawab:
Saat ini untuk subsistem Pengawasan dari 9 elemen belum semuanya go-live. Adapun
penerapan baru dapat dilakukan apabila seluruh modul dari 9 elemen subsistem
Pengawasan sudah siap. Seluruh modul akan dipastikan terlebih dahulu telah dibuat
terlebih dahulu secara keseluruhan, baru go live.

Manado, 24-25 Mei 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melisa, Wulandari, Ian, Aziz, Futikha, Ade, Suci
Pengajar/Instruktur Teknis: Nesia, Ekania, Franky, Shiraz, Iqbal, Ade

102

Angkatan 9
PALEMBANG, 8-9 Juni 2022

Hadir 113 peserta dari wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu
(3 provinsi, 38 Kabupaten/Kota)

103

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 9 Tahun 2022.

1. Bagaimana cara mengambil lagi data Perizinan Berusaha yang diterbitkan sistem OSS
1.0 dan 1.1? (Desi Nurmala, SH, SE, DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ilir)
Jawab:
Bisa melalui NSWI menggunakan Hak Akses Walidata. Bila lupa hak akses dapat ber-
email ke BKPM.

2. Terkait adanya persoalan OSS harus menghubungi WA, Instagram dan email, apakah
mampu cepat menjawabnya? kita sudah pernah coba, baru 1 bulan karena antri tidak
cepat, lambat jadi bertentangan dengan percepatan usaha sejak OSS ini dilaksanakan,
contoh pergantian email, lupa password dulu cepat, sekarang makin baik lambat. Terima
kasih (Candra Irawan, ST, M.Sc, DPMPTSP Batang Hari)
Jawab:
Disarankan menyampaikan masalah melalui WA dan bagi yang sudah menyampaikan
disarankan dapat mengirimkan ulang bila belum terjawab.

3. Untuk penarikan data di Dashboard Pelaporan, khususnya di detail proyek kami
menemukan KBLI dengan resiko Menengah Tinggi/Tinggi yang sudah terverifikasi tidak
masuk di tanggal verifikasinya, namun malah muncul di tanggal pengajuannya, apakah
hal ini memang seperti itu? atau dapat diperbaiki, karena kami kesulitan untuk melakukan
rekap. (Muhammad Fajar Kurniawan, DPMPTSP Kab. Bungo)
Jawab:
Data yang ditampilkan pada Dashboard berdasarkan tanggal permohonan berbeda
dengan tanggal proses perizinan, sehingga tidak dapat dibandingkan apple to apple.

4. Mohon solusi untuk pelaku usaha yang lupa hak akses atau hilang email saat migrasi
OSS 1.1 ke OSS RBA agar tidak bersurat ke Kemeninves untuk pengiriman ulang Hak
akses-nya. Adakah Pusdatin/BKPM ingin menambah menu untuk resend atau ubah data
email akses via DPMPTSP agar percepatan berusaha bisa dijalankan dengan optimal?
(Zulkarnain, A.Md, DPMPTSP Musi Banyuasin)
Jawab:
Ada beberapa kemungkinan penyebab data tidak masuk: (1). ada kesalahan penulisan
email saat pendaftaran. (2). email terbaca sebagai spam, sehingga masuk ke folder
spam. (3). terjadi kesalahan sistem dalam mengirimkan email. Solusi bisa cek folder
spam email, kalau masih belum diterima bisa dengan menghubungi Kontak OSS dan
meminta perubahan email dengan melampirkan bukti identitas pendaftar.

5. Pada menu Pelacakan kita bisa melihat/download data dan perizinan berusaha yang
dimiliki suatu perusahaan akan PB-UMKU yang dimiliki tidak bisa dilihat/download.
(Hartoni, DPMPTSP Kab. Kepahiang)
Jawab:
Data perizinan terkait UMKU dapat di download melalui Dashboard yang telah
disediakan dengan men-download detail data perizinan.

6. Bagaimana mengajukan perubahan user apabila terjadi pergantian petugas
Helpdesk/Tenaga Pendamping? (Sara Try Hirma, DPMPTSP Kab. Musi Rawas).
Jawab:

104

Jika user yang dimaksud adalah Hak Akses Turunan maka dapat dilakukan penonaktifan
pada user lama dari Hak Akses Utama dan dibuatkan user baru sebagai pengganti.

7. Izin bertanya, untuk mekanisme perubahan/pergantian email baik perorangan/badan
usaha pada akun OSS RBA, apakah memang harus menghubungi Kontak OSS / WA
Bussines? karena setelah dicoba ternyata tidak ada respon atau balasannya. Kenapa
tidak diberikan hak/previllege kepada Helpdesk Kabupaten untuk perubahan/pergantian
email? karena hal berpengaruh pada pelayanan perizinan yang terkesan lambat.
(Muhammad Fajar Kurniawan, DPMPTSP Kab. Bungo).
Jawab:
Penggantian email pada akun dapat dilakukan langsung setelah login pada bagian profile
pelaku usaha.

8. Terdapat pelaku usaha yang ingin mengajukan usaha dengan nomor KBLI 87904
(Aktivitas Sosial di Dalam Panti untuk Bina Remaja). Namun pada informasi KBLI yang
ada tercantum "Menunggu Konfirmasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dari
Kementerian/Lembaga terkait" dan pelaku usaha tersebut tidak bisa mengajukan
perizinan. Apa yang harus dilakukan pelaku usaha agar izinnya dapat terbit? (Meisya
Pradinda,S.SI, DPMPTSP Kab. Muara Enim).
Jawab:
Akan kami lakukan pengecekan ke pengampu dari KBLI tersebut dan akan coba kami
koordinasikan pada PIC K/L tersebut.

9. Terkait sub sistem pengolahan data, apakah bisa menarik data perizinan/realisasi
investasi per sektor kegiatan usaha (misal sektor esdm, industri, dll)? (Khadarudin
Riawan, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan).
Jawab:
Untuk data realisasi saat ini tidak bisa di ambil melalui OSS RBA, sedangkan untuk data
sektor nanti akan kami tambahkan field sektor tersebut dalam detail data sehingga dapat
dilakukan pengelompokan sendiri dari masing2 PTSP.

10. Mohon izin Bapak/ibu narasumber, kami PTSP di daerah mengusulkan diadakan lagi
Helpdesk di PTSP Provinsi sebagai perwakilan BKPM yang mengakomodir permasalahan
permasalahan pada PTSP Kabupaten/Kota seperti yang telah berjalan selama 2 tahun
(2020-2021) jadi kami lebih cepat menyelesaikan yang dihadapi Pemohon di daerah
karena mereka beranggapan PTSP bisa dan harus bisa menyelesaikan permasalahan
mereka, seperti username tidak terkirim ke email, PB-UMKU belum terkirim sedangkan
statusnya sudah terkirim, dll. (Firmansyah, DPMPTSP Kab. Lubuk Linggau).
Jawab:
Terima kasih atas usulannya, kami catat sebagai usulan.

11. Untuk KBLI 55900 (Penyediaan Akomodasi Lainnya), kami kesulitan untuk memilih ruang
lingkup rumah kost dan rumah kontrakan, karena dalam uraiannya tidak tersedia ruang
lingkup untuk rumah kost dan rumah kontrakan, mohon penjelasannya. (Teddy Agustian,
DPMPTSP Kota Parabumulih).
Jawab:
Perlu dikonfirmasi lebih lanjut dengan pengampunya.

12. Menu pelacakan pada akun master (Akun Kepala) hanya bisa mencetak/download NIB,
SS/Izin, tapi PB-UMKU yang sudah terbit tidak ada, mohon untuk ditambahkan PB-UMKU
nya sehingga ketika kita melakukan pelacakan kita bisa melihat keseluruhan perizinan
yang dimiliki oleh suatu perusahan. (Hartoni, DPMPTSP Kab. Kepahiang).

105

Jawab:
Ini menjadi catatan dan masukan sebagai usulan.

13. Pada Akun DPMPTSP Kabupaten Lebong serta Akses turunan untuk Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Lebong, pada menu Dashboard terdapat data berikut: Data NIB, SS
dan Izin = 68; Permohonan yang Belum Memenuhi Persyaratan = 24; Verifikasi
Pemenuhan Persyaratan = 0; Verifikasi Perbaikan Persyaratan = 0; Persetujuan
Permohonan = 0; Penerbitan Perizinan Usaha = 8; Pengembalian Permohonan = 0;
Penolakan Permohonan = 0; Penerbitan Secara Otomatis = 60; Sedangkan pada saat
kami melakukan pengecekan data pada Akun unit Pengolahan Data filter data 04-08-
2021 s/d 06-06-2022 terdapat 471 proyek. Dari data yang masuk pada akun OPD
Perizinan tersebut, apakah ini hal yang normal Verifikasi Pemenuhan Persyaratan = 0?
Ataukah ada kesalahan pada sistem? Terima kasih sebelumnya. (Hendri Okvianto,
DPMPTSP Kabupaten Lebong).
Jawab:
Ini akan menjadi catatan bagi BKPM untuk dicek lebih lanjut (antara jumlah NIB pada
Dashboard dengan jumlah yang muncul di beranda rumah DPMPTSP Kabupaten
Lebong).

14. Apakah untuk perizinan berusaha Optik melalui sistem OSS tidak ada verifikasi
pemenuhan persyaratan dari penerima Akses turunan dalam hal ini Dinkes? keluaran
dari OSS apa hanya berupa NIB saja? Dinkes mengeluarkan rekomendasi yang seperti
apa? mohon penjelasannya. (Zubaidah, DPMPTSP Kabupaten Lahat).
Jawab:
KBLI 46430 masuk ke kewenangan Perdagangan dan risiko Rendah sehingga PB-nya
berupa NIB.

15. Pada saat pengisian/peng-upload-an awal data Izin Apotik sudah benar, tapi ketika akan
diverifikasi oleh Kepala Dinas, data yang keluar adalah data orang lain (Ainiah, DPMPTSP
Kabupaten Muaro Jambi)
Jawab:
Perlu dilakukan pengecekan sistem.

16. Dalam proses verifikasi seringkali terdapat kendala dimana pelaku usaha diwajibkan
mengunggah PNBP padahal dalam proses verifikasi KLD teknis telah memilih “Tidak”
pada kewajiban menyetorkan PNBP. Pada saat diajukan ulang ternyata muncul lagi
sehingga proses verifikasi menjadi terhambat. Bagaimana mengatasi masalah tersebut?
(Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP Prov. Sumsel)
Jawab:
Saat verifikasi seharusnya dipilih "Tidak Memerlukan PNBP" sehingga tidak perlu ada SP
yang diupload pelaku usaha. Jika sudah terlanjur mungkin salah satu cara bisa diupload
saja dalam field bukti PNBP semacam keterangan sehingga permohonan bisa
dilanjutkan.

17. (a). Bagaimana menghadapi pemohon yang mengajukan permohonan izin dengan Risiko
Tinggi yang harus diverifikasi (kewenangannya Pusat) atau Menteri/Kepala BKPM?
Apakah kita membantu sebatas NIB saja atau diarahkan langsung untuk mengurus NIB
ke Pusat (Menunggu Verifikasi Pusat)? (b). Persyaratan apa yang harus dilengkapi
pengusaha dalam melakukan proses perizinan? SOP yang dikeluarkan di daerah atau
persyaratan Berusaha di sistem OSS yang diterbitkan di sistem KBLI? karena terjadi
konflik di lapangan, yang seharusnya Risiko Tinggi, di KBLI tertulis Risiko Rendah (Usaha
Karaoke). (c). Untuk bidang usaha Perkebunan, apakah bisa memperpanjang atau

106

melakukan pembaruan penerbitan Izin Lokasi (PKKPR) lagi? karena pelaku usaha
mengupload Izin Lokasi lama yang statusnya sudah tidak berlaku, tapi dalam sistem OSS
(PKKPR sudah terverifikasi otomatis). (Ortis Fernandes F.D, DPMPTSP Bengkulu
Selatan)
Jawab:
(a). Sebaiknya dibimbing permohonan sampai terbit NIB, upload persyaratan Izin. (b).
Sesuai PP 5, sudah ditetapkan KBLI 93292 (Karaoke) risiko Menengah Rendah. Untuk
evaluasi tingkat risiko KBLI silahkan bersurat ke Kemenparekraf sebagai K/L pengampu.
(c). Perbaruan Izin lokasi dilakukan dengan mengajukan PKKPR baru. PKKPR yang terbit
otomatis harus sesuai kondisi pasal 181 PP 5/2021, jika tidak sesuai maka harus diproses
melalui PKKPR verifikasi.

18. Setelah menambah KBLI pelaku usaha dan saat ingin dilanjutkan "proses perizinan
berusaha" di pojok kanan KBLI tersebut muncul tulisan “PKKPR Menunggu Verifikasi
Persyaratan”. Setelah ditunggu 1 bulan data OSS pelaku usaha tidak berubah masih
menunjukkan tulisan "PKKPR Menunggu Verifikasi Persyaratan", KBLI tidak bisa dirubah,
apa jalan keluarnya Bapak/ibu (Kemas Muhammad Zalyadri,S.TP, DPMPTSP Sumatera
Selatan)
Jawab:
Untuk PKKPR kewenangan pusat masih menunggu verifikasi Kementerian ATR/BPN.
Pastikan data usaha yang diajukan bukan data migrasi karena jika data migrasi maka data
tidak akan masuk ke GISTARU. Jika data migrasi maka disarankan membuat proyek
baru.

19. Untuk perubahan skala usaha dari Non UMK ke UMK, apakah bisa dari Akun pelaku
usaha sendiri atau harus mengajukan melalui WA atau Email OSS. (Dwi Andariningsih,
DPMPTSP Kota Bengkulu)
Jawab:
Jika nilai investasi yang sudah diinput masih kurang 5 M maka bisa dilakukan mandiri di
menu Profil. Jika lebih dari 5 M harus dilakukan perubahan melalui surat permohonan.

20. Di dalam proses migrasi ke OSS RBA seringkali pelaku usaha tidak memperoleh Hak
Akses baru untuk yang memiliki lebih dari 1 BU, salah satu Hak Akses tidak muncul, dan
untuk menggunakan menu lupa password yang terjadi adalah hanya bisa menggunakan
username dimana pelaku usaha belum memperoleh username, dan ternyata mereka
tidak memiliki atau lupa email beserta password email, sehingga tidak dapat pula
mengakses email yang ditautkan ke OSS, bagaimana solusi terhadap permasalahan ini?
Apakah bisa meminta reset melalui kontak center? (Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP
Prov. Sumsel)
Jawab:
Bisa minta dilakukan perubahan email ke email yang baru dengan surat permohonan
yang ditandatangani pemilik akun. Surat bisa dikirimkan ke [email protected] atau WA
OSS.

21. (a). Bagaimana pendaftaran perizinan berusaha sektor Perkebunan untuk BU dengan
luasan usaha tidak berlokasi dalam 1 hamparan? Jika didaftarkan per-lokasi bagaimana
menentukan parameter kewajiban dokumen lingkungannya? Sementara jika ditotalkan
secara keseluruhan luasan mencapai diatas 3000 ha. (b). Bagaimana dengan
mendaftarkan luas usaha Perkebunan untuk BU dengan luasan kurang dari 1.200 ha?
karena dalam hal pendaftaran luasan usaha Perkebunan dibawah 1.200 ha ditolak di
OSS karena tidak sesuai dengan PP 26/2021. (c). Apakah untuk perusahaan yang
mengalami perubahan luasan usaha juga harus didaftarkan di OSS, sementara

107

perusahaan tersebut sudah berdiri jauh sebelum OSS diberlakukan? (Herbowo,
DPMPTPSPKUKM Tebo Jambi)
Jawab:
(a). Batasan luas minimum seharusnya hanya berlaku untuk kegiatan Perkebunan yang
terintegrasi dengan industri. Luasan minimum dinilai untuk 1 hamparan. (b). Terkait
validasi luas lahan minimum ini sudah masuk agenda prioritas perbaikan. (c). Jika
penambahan harus diajukan pengembangan sehingga penambahan lahan dan kapasitas
mendapatkan perizinan berusaha termasuk perizinan tata ruangnya.

22. Bagaimana jika Pelaku Usaha versi 1.1 lupa User dan Password untuk migrasi ke OSS
RBA. Karena disaat migrasi ke OSS RBA harus menggunakan User dan Password yang
lama. Mohon penjelasan (Asneli Welda Devi S.A.P, DPMPTSP Kabupaten Lahat)
Jawab:
Bisa minta dilakukan perubahan email ke email yang baru, dengan surat permohonan
yang ditandatangani pemilik akun. Surat bisa dikirimkan ke [email protected] atau WA
OSS.

23. Terkait Fiktif Positif, apakah berlaku juga pada persyaratan dasar perizinan berusaha?
salah satunya izin lingkungan yaitu PKPLH dan SKKL, mengingat DPMPTSP sendiri tidak
terlibat langsung dalam pemberian persetujuan, dan hanya bisa memantau dari
Dashboard PTSP (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)
Jawab:
Seharusnya juga berlaku untuk persyaratan dasar. Terkait PKPLH dan SKKL terbit atas
nama OPD teknis sehingga tanggung jawab time keeper ada di OPD teknis.

24. Untuk lahan perkebunan yang sudah memiliki HGU apakah harus mengikuti KKPR
melalui OSS juga, atau hanya cukup dengan menginput HGU nya saja untuk luasan di
bawah 1200 Ha? (Dinni Vevi Khinanda, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Cukup HGU jika memang HGUnya memiliki peruntukan yang sama dengan kegiatan
yang akan dilakukan.

25. Untuk pemohon yang lupa email, username dan passwordnya pada saat mendaftar di
OSS versi 1.1 ingin migrasi data ke RBA, bagaimana caranya? (Dinni Vevi Khinanda,
DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Bersurat ke [email protected] atau WA OSS untuk perubahan email ke email yang baru.
Username dan password akan dikirmkan ke email yang baru.

26. Apa perbedaan antara Usaha Pendukung dan PB-UMKU? kemudian karena PB-UMKU
merupakan penunjang kegiatan usaha, apakah wajib menyelesaikan perizinan berusaha
nya terlebih dahulu baru kemudian mengajukan PB-UMKU? Mengingat beberapa
kejadian contohnya untuk Bidang Usaha Konstruksi yang merupakan kewenangan
Kementerian yang statusnya masih menunggu verifikasi, tapi sudah dapat SBU nya yang
merupakan PB-UMKU (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)
Jawab:
PB-UMKU bisa diajukan sebelum atau setelah PB terbit. Namun sebelum mengajukan
PB-UMKU, pelaku usaha harus menginput data perizinan berusaha-nya tapi tidak harus
menunggu PB-nya terbit.

27. Mohon pencerahan terkait PB-UMKU contohnya IUPTLS, kalau dilihat dari Pertek yang
dikirim oleh Tim Teknis ada masa berlaku 5 tahun, tapi kenapa di OSS tidak ada

108

keterangan itu? sehingga pelaku usaha merasa PB-UMKUnya berlaku selamanya tidak
ada batas waktu (Siti Jariah, DPMPTSP Prov. Jambi)
Jawab:
Akan diinfokan sebagai masukan ke PIC ESDM.

28. Bagaimana cara pengintegrasian Izin Pengelolaan LB3 yang sudah terbit kedalam
Persetujuan Lingkungan ? (Desi Nurmala, SH, DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ilir)
Jawab:
Masuk sebagai Pertek PL.

29. Untuk pengajuan PBG dan SLF melalui sistem OSS, pelaku usaha telah memiliki IMB
yang lama tetapi belum memiliki SLF, pada saat pengisian data usaha SLF dipilih tidak
ada, bagaimana proses pengajuan agar bisa diajukan melalui sistem OSS dan SIMBG
(bersamaan)? disebabkan tidak adanya status pengajuan berjalan atau notifikasi
permohonan persyaratan dasar tersebut? atau cukup dengan meng-upload IMB yang
lama (tanpa SLF)? (Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP Prov. Sumsel)
Jawab:
Ajukan SLF ke SIMBG. Proses layanan PBG dan SLF dilakukan di SIMBG.

30. Apa penyebab permohonan KKPR tidak mendapatkan notifikasi pembayaran PNBP dari
GISTARU dan apa solusinya? (Desi Nurmala, SH, DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ilir)
Jawab:
Ada beberapa kemungkinan: 1. Permohonan tidak masuk di GISTARU karena status data
migrasi, solusinya dibuatkan data usaha baru (bukan migrasi). 2. Setelah DPUPR mem-
validasi terkadang ada antrian ke SIMPONI untuk create kode billing PNBP, solusinya
coba kirimkan lagi notifikasi dari DPUPR.

31. Mengapa untuk Sertifikat Standar Jasa Konstruksi tidak terverifikasi oleh Kementerian?
(Desi Nurmala, SH, DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ilir)
Jawab:
Dikarenakan banyaknya permohonan, ada kemungkinan dilakukan filtering sesuai kriteria
prioritas seperti sudah memiliki SBU versi baru (sesuai ketentuan baru).

32. Bagaimana cara mendapatkan Hak Akses sebagai Tenaga Pendamping OSS ? (Jerry
Gustian Pratama, DPMPTSP Prov. Bengkulu)
Jawab:
Hak Akses akan didistribusikan oleh Kedeputian Dalaks BKPM.

33. Banyak pelaku usaha yang belum memahami bagaimana tahapan cara membuat NIB dan
melakukan proses perizinan melalui OSS RBA, mohon penjelasannya terima kasih.
(Nyimas Aminah, S.Kep, M.Si, Dinkes Prov. Sumsel)
Jawab:
Silahkan diarahkan untuk membaca Panduan dalam sistem OSS. Atau dapat dibimbing
dalam penginputan.

34. Kenapa pada saat migrasi sistem dari OSS versi 1.1 ke OSS RBA, waktu memasukkan
Nomor AHU mendapatkan notifikasi Data AHU tidak ditemukan? Padahal semua data
sudah fix dan bahkan pelaku usaha sudah mendaftarkan perubahan AHU yang baru, tapi
tetap saja data AHU nya tidak ditemukan (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)
Jawab:
Dapat dilakukan sinkronasi data AHU oleh Helpdesk Kabupaten/Kota atau Provinsi jika
sudah mendapatkan Akses Admin.

109

35. Untuk perizinan berusaha yang verifikasi pemenuhan persyaratannya melalui Akun akses
turunan dan persetujuan permohonannya melalui DPMPTSP dalam hal ini resiko
menengah tinggi dan tinggi, pertanyaan: apakah pelaku usaha masih melampirkan
persyaratan/rekomendasi/dokumen pendukung lainnya untuk proses persetujuan
pemohonan ke DPMPTSP? (Zubaidah, DPMPTSP Kabupaten Lahat)
Jawab:
Persyaratan cukup yang diupload pelaku usaha di OSS sesuai lampiran PP 5/2021.
Persyaratan harus sesuai dengan NSPK K/L sebagai dasar hukumnya.

36. Ketika mendaftar OSS yang ada PKKPR ternyata lokasi yang dituju tidak masuk ke
website ATR/BPN sehingga OPD terkait tidak mau melanjutkan proses PKKPR, kebetulan
kami masih RTRW BELUM RDTR, pernah ditanyakan juga ke subsistem Perizinan, cuma
dilihat tapi tidak ada solusi, bagaimana koordinasi Kementerian Investasi/BKPM dan
Kementerian ATR/BPN terhadap kejadian seperti itu? sebab menghambat investasi, terus
apakah boleh proses dilakukan secara manual? kalau secara online macet, dll. Terima
kasih. (Candra Irawan.ST.MSc, DPMPTSP Kab. Batang Hari)
Jawab:
Permohonan PKKPR harus masuk ke sistem GISTARU untuk divalidasi OPD PUPR. Jika
tidak masuk maka harus dicek apakah data migrasi. Jika data migrasi, silahkan buat
proyek baru. Jika bukan data migrasi, silahkan klik Pengajuan ulang di menu Pelacakan.
Jika masih tetap tidak terkirim, maka perlu dilakukan pengecekan teknis lebih lanjut.
Mohon diinfo NIB, KBLI dan Lokasi yang diajukan.

37. Mohon penjelasan alur proses perizinan mulai dari pembuatan NIB sampai dengan
terbitnya izin/sertifikat standar, mengingat masih banyak pelaku usaha yang belum
memahami proses perizinan melalui OSS RBA. (Terry Suciati, Dinas Kesehatan Prov.
Sumsel)
Jawab:
Sudah disimulasikan dan untuk lebih jelasnya silahkan cek di menu Panduan OSS.

38. Mohon penjelasan lebih detil terkait PKKPR, mengingat hal tersebut yang saat ini masih
menjadi permasalahan yang belum tuntas, karena kami pun belum terlalu paham pada
saat OPD Teknis dan Pelaku Usaha bertanya pada kami. Contoh untuk PKKPR yang
perizinan berusaha-nya merupakan kewenangan Pusat, untuk pembayaran PNBP-nya
harus kemana? Apakah di daerah atau langsung ke pusat? karena pada saat pelaku
usaha bertanya ke BPN, jawaban mereka pun tidak jelas. Kemudian pada Dashboard ada
banyak Hak akses turunan, banyak yang double, ada yang memerlukan verifikasi, ada
yang sudah efektif, sehingga OPD teknis bingung dan banyak bertanya pada kami
terhadap 2 permohonan yang sama dengan PKKPR yang berbeda. (Juwita Florentina,
DPMPTSP Kab. Oku Timur)
Jawab:
Pertama, PNBP dibayarkan ke Loket Kantah setempat; kedua, jika ID permohonan sama
persis maka cukup diperiksa salah satu, namun jika ID permohonan beda namun konten
substansinya sama, maka dapat ditolak salah satu. PNBP didalamnya sudah termasuk
untuk Tarif Pertek dan KKPR.

39. Masalah Limbah B3 tidak muncul di PB-UMKU kegiatan usaha ketenagalistrikan, apakah
memang Limbah B3 bukan merupakan PB-UMKU ? karena dengan adanya Permen LHK
nomor 22 tahun 2021, Limbah B3 sudah terintegrasi ke Persetujuan Lingkungan, jadi
untuk permohonan izin Limbah B3, apa yang harus kami terbitkan? Terima kasih
sebelumnya. (Hendri Okvianto, DPMPTSP Kab. Lebong)
Jawab:

110

Bila pendukung maka dapat diajukan melalui PB-UMKU, bila termasuk dalam kegiatan
yang komersial maka seharusnya sudah terintegrasi pada saat pengajuan PBnya.

40. Saya mau menanyakan regulasi terkait PKKPR, untuk izin PKKPR apakah resiko
menengah rendah dan non-UMK bisa menerbitkan PKKPR otomatis? misal seperti usaha
tambak udang dan Pertashop. (Najamudin Alwin, DPMPTSP Kab. Kaur)
Jawab:
KKPR dapat terbit otomatis apabila sesuai dengan kondisi yang tercantum dalam pasal
181 PP 5/2021.

41. Terkait KKPR dari User pemohon telah terkirim ke OPD teknis PUPR (tata ruang), tetapi
di User OPD teknis tidak muncul, dan jika muncul juga OPD teknis tidak bisa Verifikasi,
jadi bagaimana solusinya? Mohon pencerahannya. (Efri Rafik Suraztian, DPMPTSP Kab.
Lubuklinggau)
Jawab:
Apabila data migrasi, KKPR memang tidak terkirim. Solusinya adalah membuat
pengajuan baru lagi sehingga KKPR akan terkirim.

42. Ada PT mengurus KKPR, dalam proses pengurusan KKPR PT tersebut, langkah yang
dilakukan adalah: 1. Pemohon melakukan Input di OSS; 2. PUPR memvalidasi; 3. BPN
melakukan monitoring lapangan dan mengeluarkan SPS; 4. PUPR memverifikasi
kemudian diteruskan ke PTSP; 5. PTSP melakukan Pencetakan KKPR. Nah yang jadi
permasalahan, ketika PUPR akan memvalidasi, Pemohon melakukan koordinasi dengan
BPN untuk mengeluarkan SPS melalui sistem GISTARU BPN tanpa melalui sistem OSS.
Jadi alhasil KKPR di OSS tidak jalan. Pertanyaannya "Bagaimana Cara Memperbaiki Alur
Pendaftaran KKPR PT. Tersebut?" (Tomi Regolusi, DPMPTSP Kab. Seluma)
Jawab:
Sudah dilakukan rekonsiliasi data antara sistem GISTARU dan sistem OSS sehingga
seharusnya datanya sudah sama. Namun apabila belum, maka dapat dilaporkan saja ke
Kantah-nya untuk dilakukan rekonsiliasi lagi.

43. Ada PT Perkebunan dengan Luas HGU, misal 120H. Ketika diukur ulang dalam 120H
tersebut terdapat Pemukiman Penduduk. Jadi PT tersebut akan melakukan penyempitan
lahan HGU menjadi 80H. Pertanyaanya, apa saja syarat yang dibutuhkan untuk
pengurusan Izin Perkebunan tersebut? (Tomi Regolusi, DPMPTSP Kab. Seluma)
Jawab:
Dapat melakukan pengajuan HGU baru (pemutakhiran IUP).

44. Bagaimana jika pemohon lupa password dan reset tidak masuk ke email? (Inneke,
DPMPTSP Kota Palembang)
Jawab:
Eskalasi ke Pusat melalui surat permohonan perubahan data, atau dapat dibantu oleh
Helpdesk setempat setelah diberikan Hak Akses nanti.

45. Pada versi 1.1 Modal Usaha dalam Akte 500 Juta. Saat Pelaku Usaha migrasi ke OSS
RBA Modal per-KBLI, sedangkan Modal Izin Jasa Kontruksi (SIUJK) di atas 1M. Apakah
Pelaku Usaha harus Perubahan Akte dan AHU? (Asneli Welda Devi S.A.P, DPMPTSP
Kab. Lahat)
Jawab:
Perlu dibedakan Modal dalam Akta dan Nilai investasi. Modal dalam Akta merupakan
modal sendiri. Sedangkan tidak semua nilai investasi berasal dari modal sendiri, namun
juga dapat dari pinjaman maupun laba ditanam lagi. Sehingga, nilai investasi tidak harus
sama dengan modal di Akta.

111

46. Apakah Perizinan Berusaha wajib melalui OSS? jika wajib, dasar hukum yang
mewajibkan dan punishment jika tidak melakukan hal tersebut? (Fauzil Ansyori, Dinas
Kesehatan Kab. Muara Enim)
Jawab:
Ya, sesuai PP 5 Tahun 2021. Untuk punishment, apabila perusahaan tidak memiliki
perizinan yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan, maka dapat dibekukan/
dilarang beroperasi karena dianggap illegal.

47. Untuk 2 KBLI terintegrasi, apakah harus pada proyek atau lokasi yang sama? atau bisa
dibuat pada 2 proyek/lokasi yang berbeda? sehingga permohonan bisa ter-submit pada
OSS? Contoh KBLI 10431 (Industri CPO) Pabriknya di Kabupaten A namun untuk Kebun
(KBLI 01262) di Kabupaten B, apakah bisa demikian? (Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP
Prov. Sumsel)
Jawab:
Bisa, untuk kelayakan proyak akan dievaluasi melalui verifikasi lebih lanjut.

48. (a). Bagaimana pelaku usaha yang lokasi usaha di sungai (Penggalian) dalam
mendapatkan KKPR? sedangkan pilihan KKPR hanya laut dan darat; (b). Mohon info PB-
UMKU untuk Suket K3. Saat ini yang ada di OSS hanya K3 sektor Kesehatan; (c).
Persetujuan Lingkungan saat ini wewenang proses di OPD teknis, apa peran DPMPTSP?
(d). Untuk pelaku usaha yang lupa password atau email harus membuat surat pernyataan
ke OSS dan prosesnya lama, saran untuk dilimpahkan ke Provinsi agar proses lebih
cepat (Novi Widyastuti, DPMPTSP Prov. Sumsel)
Jawab:
(a). Lokasi sungai termasuk ke dalam KKPR darat; (b). Masih dalam konfirmasi; (c).
DPMPTSP hanya view only; (d). Saat ini sudah ada Helpdesk yang akan segera diberikan
fitur Admin (Hak akses) sehingga dapat meminimalisasi eskalasi ke pusat.

49. Salah satu kendala dalam proses pelayanan banyaknya pelaku usaha lupa username/
password OSS dan email yang digunakan, sedangkan untuk meminta perbantuan pada
Admin OSS baik melalui email atau WA penyelesaian lama sekali berbulan-bulan, untuk
hal seperti seharusnya bisa di selesaikan melalui Akun Kepala Dinas (Master) seperti
OSS Sebelumnya. (Hartoni, DPMPTSP Kab. Kepahiang)
Jawab:
Saat ini sudah ada Helpdesk yang akan segera diberikan fitur Admin (Hak akses)
sehingga dapat meminimalisasi eskalasi ke pusat.

50. Terkait TDG, bagaimana jika ada PTSP yang mewajibkan perusahaan untuk memiliki
KBLI 52101 (Pergudangan) sedangkan kegiatannya hanyalah penunjang kegiatan utama,
dan sudah ada pilihan kegiatan pendukung PB-UMKU? (Khadarudin Riawan, DPMPTSP
Prov. Sumatera Selatan)
Jawab:
Di menu pendukung PB-UMKU dapat memilih KBLI 52101. Namun apabila tetap diminta
agar menjadi kegiatan utama, dapat diberikan penjelasan lagi mengenai perbedaan
kegiatan utama dan kegiatan pendukung.

51. Mohon arahan dengan siapa dan bagian apa untuk konsultasi OSS mengenai
Pencabutan Non Likuidasi? karena data bisa dihapus tapi tetap tidak bisa menambah
KBLI-nya (Siti, DPMPTSP Prov. Jambi)
Jawab:
Pencabutan Non Likuidasi ada di Sub Sistem Pengawasan. Tidak bisa menambah KBLI

112

perlu dicek: 1. Apakah KBLI tersebut sudah tercantum di dalam Akta dan AHU Onlinenya,
dan 2. KBLI tersebut tidak single purpose.

52. Di sistem perizinan berusaha OSS untuk IUP-P (izin usaha perkebunan untuk
pengolahan), perusahaan harus memenuhi kebutuhan bahan baku paling rendah 20%
kebutuhan bahan baku. Apakah bisa pemenuhan 20% bahan baku cukup dengan
kerjasama kemitraan dengan petani saja? atau harus tetap ada memiliki kebun sendiri?
(Agoes Sukarman, SE, DPMPTSP Kab. Muaro Jambi)
Jawab:
20% tersebut adalah kebun milik sendiri.

53. NIB Nomor 0205220000013 a.n. PT. Karta Mulia Media dengan NPWP 65.007.056.8-
306.000. email : [email protected]. Permasalahan: 1. Pelaku Usaha tidak
dapat login menggunakan akun yang telah dibuatnya. 2. Nomor NIB tersebut di atas saat
dilakukan pengecekan ternyata terdata atas perusahaan PT. Rekayasa Mulia Raharja
NPWP 63.798.655.5-721.000 NIK. 6471016304830002 yang berdomisili di Balikpapan
Utara. Mohon dibantu penyelesaian masalah ini, karena pelaku usaha sendiri telah
melakukan koordinasi dengan Lembaga OSS Pusat, sudah 2 minggu tapi tidak ada
jawaban juga. (Ari Juanda, S.Kom., M.Si, DPMPTSP Kota Palembang)
Jawab:
Sudah diteruskan ke Tim Teknis untuk ditindaklanjuti.

54. Para narasumber yang terhormat kami mau bertanya, bagaimana cara menghubungi
verifikasi sertifikat standar (kalau v.1.1 SIUJK) terkait SBU yang telah diupload oleh
pemohon (CV/PT Konstruksi) dan proses PB-UMKU untuk mendapatkan SBU (sertifikat
badan usaha)? (Efri Rafik Suraztian, DPMPTSP Kota Lubuklinggau)
Jawab:
Verifikasi Sertifikat Standar (d/h SIUJK) ada di Dirjen Bina Konstruksi PUPR. Untuk
mendapatkan SBU, dapat mengajukan perizinan berusaha terlebih dahulu dengan
memilih KBLI yang dimaksud, namun tidak perlu sampai menu pemenuhan persyaratan.
Kemudian klik menu PB-UMKU untuk mengajukan permohonan SBU.
WA Bisnis PUPR: 081383110575

55. (a). Apakah kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan mengikuti kewenangan izin
usahanya? Bagaimana untuk adendum izin lingkungan dan dokumen lainnya seperti
Limbah B3, SLO, dan IPAL sekarang sudah terintegrasi dengan dokumen Persetujuan
Lingkungan? (b). PKKPR pada saat verifikasi di sistem GISTARU masih sering error. (c).
Bagaimana untuk perpanjangan HGU, apakah juga menggunakan PKKPR? sedangkan
ada batasan minimum untuk luas lahan perkebunan. (d). Untuk izin yang sudah
terverifikasi pada sistem OSS RBA, kemudian kita melakukan perubahan data pada KBLI
tersebut, izin yang lama/terverifikasi statusnya hilang (permohonan baru). (Rozzie
Syafitrah, DPMPTSP Provinsi Bengkulu)
Jawab:
(a). Untuk adendum akan dikonfirmasi lebih lanjut. (b). Sistem ini kami usahakan untuk
dioptimalkan. (c). Tidak diperlukan PKKPR baru. (d). Kami sedang membuat bisnis proses
baru untuk menu Perubahan ini.

56. Dimana dan bagaimana cara mengambil Nomor Izin Penanaman Modal karena seperti
kita ketahui bersama bahwa KBLI 46 dan 47 tidak bisa digabung langsung tetapi dalam
aplikasi diminta Nomor Izin Penanaman Modal. (Firmansyah, DPMPTSP Kota Lubuk
linggau)
Jawab:

113

Kalau tidak ada izin sebelumnya maka harus pilih salah satu.

57. Terkait pertanyaan luas minimum yang tadi, jika perusahaan punya lahan dengan luasan
3000 tetapi berada di desa berbeda, bagaimana cara penginputannya? (Dinni Vevi
Khinanda, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Seharusnya penghitungan minimum luas lahan adalah satu hamparan.

58. Untuk pendaftaran NIB Koperasi pelaku usaha sering kesulitan karena gagal saat
pendaftaran, Padahal sudah ada AHU dan Nomor Induk Koperasi, Bagaimana untuk
mengatasi masalah tersebut? (Yuly, DPMPTSP Kota Jambi)
Jawab:
Cek data Penanggungjawab di AHU serta cek NIK dan SK, bila masih kosong di sistem
Kemenhumham, diminta untuk dilengkapi terlebih dahulu.

59. Pada KBLI 47302 (Perdagangan Eceran BBM, BBG, dan LPG Selain Di Sarana
Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara), pada saat proses
pengajuan, pada tahap pengisian data bidang usaha yakni jenis kegiatan usaha, hanya
ada pilihan jenis kegiatan yakni utama, dan setelah pada saat ruang lingkup kegiatan ada
notifikasi bahwa KBLI tersebut wajib berbadan usaha, sedangkan usaha tersebut selama
ini dilakukan oleh perseorangan, sehingga demikian pelaku usaha perseorangan tidak
bisa lanjut, sedangkan sebelumnya KBLI tersebut sukses diproses. Pada tahap lengkapi
data usaha pemohon memilih jenis kegiatan usaha yakni pendukung. Mohon arahan, apa
dalam sistem tidak lagi diakomodir untuk perseorangan untuk KBLI 47302? (Hermanto
Munthe, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur)
Jawab:
KBLI 47302: Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan
Liquefied Petroleum Gas (LPG) Selain Di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi
Darat, Laut, dan Udara. Sesuai Permen ESDM Nomor 5 Tahun 2021 saat ini KBLI
tersebut hanya bisa dilakukan oleh badan usaha.

60. Bagaimana integrasi OSS RBA dengan penerbitan PBG, SLF dan SKBG di dalam
simbg.pu.go.id (Candra Irawan, DPMPTSP Kab. Batang Hari)
Jawab:
Belum terintegrasi. Pengjuan PBG dan SLF masih melalui SIMBG di luar OSS.

61. Mohon informasinya bapak/ibu narasumber terkait KBLI dimana SS nya harus diverifikasi
Prov. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah ketika SS tersebut akan diverifikasi harus
dengan PKKPR yang telah membayar PNBP dan tidak boleh PKKPR yang terbit secara
otomatis? (Maryani, SE, DPMPTSP Kota Jambi)
Jawab:
PKKPR baik yang terbit secara otomatis maupun yang tidak itu sama-sama PKKPR yang
legal. Namun perlu dilihat PKKPR otomatisnya itu apakah memang benar-benar sesuai
dengan kondisi yang ada pada pasal 181 PP 5/2021, bisa dengan mengecek dokumen
yang diupload.

62. Pada saat memproses perizinan berusaha (KBLI 10431 Industri Minyak Mentah Kelapa
Sawit (Crude Palm Oil)) diminta pengisian dokumen lingkungan persetujuan PKPLH, dan
telah mengisi semua data dokumen PKPLH yang sudah dimiliki, dan upload file UKL-UPL
nya, dan sudah men-ceklis disclaimer, dan klik tombol terbitkan perizinan berusaha,
hanya tampil loading mohon tunggu terus menerus, dan dicoba berulang kali tetap sama.
Terima kasih (Rahmatullah Assiddiq, S.Kom, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)

114

Jawab:
Perlu dicek apakah semua data proyek sudah tervalidasi risikonya. Dicoba beberapa.
Selanjutnya perlu bersurat untuk ditindaklanjuti dengan Tim Pengembang.

63. Bagaimana kalau ada usaha belum ada KBLI, apakah harus masuk didalam OSS RBA?
(Candra irawan, DPMPTSP Kab. Batang Hari Jambi)
Jawab:
Coba cari lagi dengan kata kunci lain atau sinonimnya, kemudian pilih yang sesuai atau
mendekati. Bila belum ada maka dapat diusulkan.

64. Sebuah Perusahaan A. Sudah memiliki Izin Usaha Perkebunan dan izin lokasi manual di
2 lokasi yakni Desa A dan Desa B di satu Kecamatan, sebelum adanya OSS. Hendak
mengurus HGU, pihak BPN, meminta NIB, dan PKKPR OSS. Perusahaan mengajukan by
sistem OSS, dan sudah mendapat 1 PKKPR, di 1 Desa yakni Desa A. Pihak BPN meminta
PKKPR-nya wajib menjelaskan 2 Desa dalam 1 produk PKKPR, dan minta penjelasan
kepada perusahaan dan DPMPTSP. Pada saat pengisian di sistem OSS tidak
mengakomodir pengisian 2 Desa sekaligus, dengan demikian perusahaan mencari solusi
dengan menuliskan pada input data usaha pada kolom alamat menyebutkan 2 Desa
tersebut Desa A dan Desa B, dan tahapan pada klik Desa/Kelurahan. Hanya memilih 1
Desa, dan akhirnya terbit PKKPR, dan pihak BPN mempertanyakan produk tersebut,
kenapa pada alamat lengkap ada 2 Desa (A&B) tetapi secara lengkap Desa/Kelurahan
tetap terpilih 1 yakni Desa A Kecamatan tertentu, Mohon penjelasan, apakah boleh
diakomodir penginputan/pemilihan 2 Desa sekaligus di 1 Kecamatan? Jika boleh tolong
ditunjukkan dan jika tidak boleh, apakah kedepan bisa disiapkan pada sistemnya?
(Hermanto Munthe, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung)
Jawab:
Sebagai contoh terdapat kasus yang lalu terdapat 1 KKPR di dalamnya melingkupi dua
Desa, namun hal ini perlu dirapatkan terlebih dahulu.

65. Untuk permohonan pelaku usaha yang mengajukan kegiatan berusaha PT Perseorangan,
pada proses penginputan data NPWP, saat ini KPP Pajak belum bisa menerbitkan untuk
PT Perorangan, sehingga tidak dapat diperoleh NPWP atas PT tersebut, bagaimana
mekanisme pengajuan perizinan berusaha mengingat bentuk badan usaha ini masih
tergolong baru? (Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)
Jawab:
Akan difollow up dengan usulan untuk dibuat tidak mandatory atau didorong ke DJP agar
bisa segera memproses penerbitan NPWP.

66. Apakah Hak Akses Turunan Pengawasan yang diberikan ke OPD teknis oleh DPMPTSP,
hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh OPD teknis langsung dapat dipantau oleh
Akun Pengawasan DPMPTSP? Mohon pencerahannya. (Zulkarnain, A.Md, DPMPTSP
Musi Banyuasin)
Jawab:
Hasil penilaian oleh OPD teknis nantinya akan digabung dengan penilaian dari DPMPTSP
dan bisa dicetak.

67. Apakah Sub Sistem Pengawasan sudah bisa diakses melalui OSS dan Sumber Data
Penyusunan Rencana Inspeksi Tahunan? (Elsih Setiati, DPMPTSP Kota Bengkulu)
Jawab:
Sudah disediakan short-list yang dapat diusulkan di tahun ini oleh OPD teknis ataupun
Koordinator.

68. (a). Bagaimana cara melihat nilai investasi awal pelaku usaha dan nilai realiasi?

115

dikarenakan sewaktu turun BAP, pelaku usaha selalu beralasan aplikasi OSS pelaku
usaha terletak di Pusat. (b). Pemilihan perusahaan yang baik untuk dilakukan
pengawasan/BAP, atau melihat data pelaku usaha yang mana yang belum mengirimkan
LKPM? (Kemas Muhammad Zalyadri, S.TP, DPMPTSP Kab. Muaro Jambi)
Jawab:
(a). Disarankan sebelum melakukan pengawasan dipersiapkan data rencana penanaman
modal dan realisasi terakhir pada menu Profil, menggunakan Hak Akses yang dimiliki. (b).
Pemilahan perusahaan dilakukan sesuai kriteria tahun penerbitan, nilai investasi, tingkat
risiko dan sudah ada short-list awal.
69. Terkait pemberian izin Alfamart atau Indomaret yang memiliki resiko Rendah dan terbit
otomatis sehingga membebaskan pelaku usaha melakukan usaha di mana pun sesuai
kemauan mereka, apa kewenangan pelayanan dan informasi dengan daerah terkait itu?
karena daerah mempunyai Peraturan Bupati (Perbup) yang mengatur pasar tradisonal
dan modern. Jika Perbup itu bisa diterapkan, apakah pemerintah daerah bisa menindak
lanjutkan ke pelaku usaha? (Dinni Vevi Khinanda, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Apabila ada ketidaksesuaian dengan ketentuan dapat dilakukan Pengawasan.

70. Saran: Layanan Kontak OSS. Untuk pencabutan KBLI baiknya diberdayakan lagi
Helpdesk yang ada di Provinsi masing-masing karena itu sangat membantu dan fast
response, selain untuk Pencabutan kami juga bisa langsung Konsultasi via telepon.
(Ferry, DPMPTSP OKU Selatan)
Jawab:
Terima kasih atas saran masukannya.

71. Modal Usaha berapa yang bisa dan harus dilakukan Pengawasan? Apakah modal usaha
di bawah 1M harus dilakukan Pengawasan? (Selka Firma Kurniati, DPMPTSP Kab. Ogan
Komering Ulu)
Jawab:
Sudah dijelaskan ada prioritas dalam Pengawasan. Bahwa pemilahan perusahaan
dilakukan sesuai kriteria tahun penerbitan, nilai investasi, tingkat risiko, dan sudah ada
short-list awal.

72. Untuk perizinan berusaha resiko rendah, pelaku usaha bisa memproses sendiri
perizinannya melalui sistem OSS tanpa ke PTSP/dinas terkait. Pertanyaan: apakah perlu
dilakukan pengawasan terhadap kegiatan usahanya? mohon penjelasannya (Zubaedah,
DPMPTSP Kab. Lahat)
Jawab:
Untuk kegiatan usaha resiko rendah bisa dilakukan Pengawasan, namun ada target
realisasi investasi yang perlu diperhatikan sebagai prioritas.

73. Izin bertanya, yang pertama terkait dengan sulitnya daerah kami untuk mencapai target
realisasi investasi dengan beberapa alasan sebagai berikut: (a). adanya perusahaan yang
berada di lintas 3 Kabupaten seperti PLN yang berada di Kabupaten Rejang Lebong,
Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang, sehingga realisasinya tidak tercapai; (b).
adanya perusahaan yang masih meng-induk ke Pusat, contohnya SPBU Kelobak milik
Pertamina Coco yang pelaporan LKPM-nya masih meng-induk ke Pusat, namun nyatanya
realisasi investasi untuk lokasi yang di Kabupaten Kepahiang tidak pernah terdeteksi di
sistem LKPM maupun NSWI; (c). adanya Tower Cellular yang sulit untuk kooperatif
dalam memberikan data realisasi investasi saat kegiatan Pengawasan; (d). Adanya target
realisasi investasi yang dirasa sangat besar bagi Kabupaten Kepahiang, karena potensi
yang ada bahkan tidak sampai target, dan melihat dari realisasi investasi 3 tahun terakhir

116

yang tidak mencapai target. Tidak tercapainya realisasi investasi ini berpengaruh pada
indikator kinerja utama Kepala Dinas yang dinilai kurang baik, karena realisasi investasi
tidak mencapai target; (e). Terkait dengan RSUD, BLUD, apakah bisa untuk dilaporkan
realisasi investasinya? (Medi Ariansyah, DPMPTSP Kab. Kepahiang)
Jawab:
(a). Perlu peran dari masing-masing DPMPTSP untuk koordinasi lebih lanjut. Disarankan
proyek yang didaftarkan tersebut dipecah sesuai lokasi; (b). Perlu diidentifikasi entitas
perusahaan sesuai lokasi usahanya, selanjutnya dilakukan pembinaan lebih lanjut; (c).
Sama dengan jawaban (b); (d). Target ini sudah ditetapkan secara nasional berdasarkan
data potensi realisasi investasi sesuai lokasi; (e). Bisa diwajibkan menyampaikan LKPM
selama pelaku usaha memiliki modal usaha diatas 1 M.

74. Menurut informasi dari Bu Nesia, Akun Tenaga Pendamping akan didistribusikan melalui
Dalaks, kapankah realisasinya? sedangkan Dalaks sendiri belum memiliki Akun.
Bagaimana mendapatkan Hak Akses Pengawasan untuk Dalaks dan OPD? (Khadarudin
Riawan, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)
Jawab:
Akun Dalaks dan OPD dapat dibuat melalui Akun Pengelola Hak Akses/Administrator.

75. Apakah dalam melaksanakan Pengawasan selain sektor pengampu dan PTSP juga boleh
melibatkan OPD lain? contoh POLPP yang mempunyai tupoksi dalam hal menegakkan
peraturan daerah dan PUTR terkait Tata Ruang. (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku
Timur)
Jawab:
Dalam Pengawasan dapat melibatkan instansi diluar kewenangan Pengawas dan
Koordinatornya. Jadi jikalau ingin mengundang OPD lain dapat dilakukan di fitur
Undangan Pengawasan.

76. Apakah setiap melakukan pengawasan kepada pelaku usaha (di daerah Kabupaten pada
khususnya) diharuskan untuk mengajak instansi lain diluar DPMPTSP? atau bisa hanya
dilakukan Pengawasan oleh tim DPMPTSP Kabupaten saja? (Selka Firma Kurniati,
DPMPTSP Kab. Ogan Komering Ulu)
Jawab:
Yang perlu berangkat dalam inspeksi adalah kewenangan koordinator dan kewenangan
pengawas. Jika dirasa butuh support dari instansi diluar kewenangan pengawas dan
koordinator dapat dilakukan "undangan".

77. Bagaimana jika pelaku usaha di daerah Kabupaten kami dengan kegiatan usaha risiko
menengah tinggi dan tinggi modalnya dibawah 5 milyar, atau UMK? karena di daerah
kami jarang sekali pelaku usaha Non UMK (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)
Jawab:
Ketika mengusulkan proyek, bisa dengan pilihan kriteria data di nomor 2 untuk data OSS
RBA, jika data migrasi maka ada di point nomor 3.

78. Dalam sub sistem Pengawasan, apakah hanya pelaku usaha risiko menengah tinggi dan
risiko tinggi saja? (Elliya Agus, SE, ME, DPMPTSP Kab. Merangin)
Jawab:
Dalam sistem Penjadwalan yang menjadi data prioritas adalah kegiatan usaha resiko MT
dan T dan nilai investasi >5M. Jika dirasa perlu dilakukan Pengawasan diluar kriteria
tersebut dapat dilakukan dengan memilih kriteria kegiatan nomor 2 atau 3 ketika berada
di menu Ajukan Usulan Proyek.

117

79. Untuk CV banyak KBLI yang didaftarkan, dan waktu memasukkan KBLI nilai investasi
dimasukkan sama semua, pada waktu Pelaporan sering kali pelaku usaha memasukkan
realisasi sama dengan perencanaan, jadi kita lagikan LKPM-nya, bagaimana menyikapi
hal ini? karena banyak pelaku usaha yang membuat NIB sering dibantu langsung oleh
Notaris, jadi semua KBLI didaftarkan, dan bidang Pengawasan pun semua KBLI ditagih
LKPM-nya. (Ambar Wahyu Bagus S.Kom, DPMPTSP Kab. Batang Hari)
Jawab:
Diberikan penjelasan lebih lanjut, bila ada beberapa KBLI yang memiliki 4 digit sama
maka pelaporannya dapat digabungkan. Selanjutnya diberikan Pembinaan lebih lanjut
untuk dapat melaporkan LKPM untuk masing-masing KBLI.

80. Apakah Koordinator dalam hal ini DPMPTSP bisa memproses melalui sistem
Pengawasan sendiri tanpa Tim Pengawasan dalam hal ini OPD teknis? dengan
memenuhi ketentuan2 khususnya dalam hal verifikasi dan realisasi investasi yang
dilakukan pelaku usaha? Ataukah wajib melibatkan Tim Pengawas (K/L/D teknis)? (Arika
Putri Agissa, S.M, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)
Jawab:
Sesuai ketentuan atau pedoman pelaksanaan, Pengawasan dilakukan secara bersama-
sama (terkoordinasi dan terintegrasi).

81. Dalam penyusunan jadwal Pengawasan saat memilih kriteria resiko tinggi dan di atas 5M
tidak ada data yang muncul, apakah bisa mengusulkan untuk pengawasan pelaku usaha
yang dilakukan tahun lalu dikarenakan masih belum menyampaikan kewajibannya. (Elliya
Agus, SE, ME, DPMPTSP Kab. Merangin)
Jawab:
Jika tidak ada, maka bisa melihat di usulan proyek kriteria point nomor 2.

82. Izin bertanya pak, terkait dengan data realisasi investasi, dimana terdapat perbedaan
jumlah nilai realisasi investasi yang terdapat pada LKPM yang telah dilaporkan dan sudah
disetujui oleh BKPM pada laman “lkpmonline” dengan jumlah realisasi investasi yang
terdapat pada NSWI? mohon penjelasannya pak. (Medi Ariansyah, S.Pd, DPMPTSP Kab.
Kepahiang)
Jawab:
Pada menu Pelaporan yang terbaru di OSS RBA disediakan fitur untuk menyesuaikan
nilai total realisasi.

83. User tidak masuk di email, setelah di reset pun tetap tidak masuk ke email, bagaimana
cara mendapatkan username dan passwordnya? (Dinni Vevi Khinanda, DPMPTSP Kab.
Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Ada beberapa kemungkinan penyebab data tidak masuk:
1. ada kesalahan penulisan email saat pendaftaran
2. email terbaca sebagai spam, sehingga masuk ke folder spam
3. terjadi kesalahan sistem dalam mengirimkan email
Solusi bisa cek folder spam email, kalau masih belum diterima bisa dengan menghubungi
kontak oss dan meminta perubahan email dengan melampirkan bukti identitas pendaftar.

84. Mohon maaf pak, mungkin pertanyaan ini OOT, yang kami pertanyakan ada beberapa:
(a). Banyak keluhan pelaku usaha yang membuat akun pada OSS, tetapi setelahnya akun
tersebut tidak dapat diakses, bahkan NIB yang telah terbitpun menjadi milik pelaku usaha
lain; (b). Untuk forget password banyak yang tidak mendapatkan respon dari apps OSS;
(c). Bagaimana proses penerbitan KKPR setelah PUPR mengupload data hasil Forum

118

Tataruang dan Pertek yang telah disetujui oleh ATR/BPN? (d). Minta tolong dong, kalau
bisa DPMPTSP mendapatkan fitur untuk melakukan reset password/penggantian email
ataupun Username, tentunya dengan ketentuan yang tidak menyalahi peraturan dan
ketentuan dari BKPM, karena sampai kita mengajukan pertanyaan ke Pusat pun (CS baik
wa maupun email) sampai sekarang belum mendapatkan jawaban.
Jawab:
(a). Mohon dapat diinfokan username dan NIB yang tertukar. (b). Akan dilaporkan ke tim
teknis. Silahkan menghubungi Helpdesk pusat (via WA, email), atau Helpdesk daerah
untuk dilakukan resend password. (c). Dari Dinas PUPR klik simpan di GISTARU,
kemudian permohonan akan masuk ke DPMPTSP. DPMPTSP masuk ke GISTARU
melalui OSS dengan klik tombol Proses Verifikasi. Selanjutnya Proses Penerbitan. (d).
Akan coba diusulkan dibuat prosedur perubahan email oleh Helpdesk daerah yang lebih
aman.

85. Untuk perkebunan KBLI 01262 (Perkebunan Buah Kelapa Sawit) ada 2 pilihan di
penginputan KBLI dengan luasan minimun 1.200 Ha s/d 6.000 Ha dan luasan minimum
6.000 Ha s/d 100.000 Ha. Pertanyaannya untuk luasan di bawah 1.200 Ha bagaimana
cara penginputannya? (Dinni Vevi Khinanda, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Ini masih menjadi agenda penyesuaian karena sempat terjadi perbedaan persepsi dalam
internal Kementan terkait batasan luas lahan. Akan segera diperbaiki di OSS bahwa luas
lahan minimum ini hanya berlaku untuk perkebunan yang terintegrasi dengan kebun.

86. Ketika memilih KBLI pelaku usaha diminta menginput Nomor Izin Penanaman Modal,
padahal KBLI yang diinput adalah Perdagangan Eceran dan jenis pelaku usahanya
adalah UMK PMDN dan tidak pernah mengurus/mempunyai Nomor Izin Penanaman
Modal, apa yang harus dilakukan? (Ari Juni Karya, DPMPTSP Kab. Banyuasin)
Jawab:
Ini terjadi biasanya karena pelaku usaha sudah memiliki KBLI 46xxx. Sehingga tidak
dapat mengajukan KBLI 47XXX kecuali telah memiliki Izin Penanaman Modal yang lama.

87. Izin bertanya, seringkali pelaku usaha datang ke DPMPTSP untuk meminta bantuan
dalam proses perubahan data dan BU, pada saat penginputan nomor AHU pada sistem
seringkali gagal dan not found atau data tidak bisa dimunculkan, pada saat mengirimkan
data pada kontak center OSS respon yang lama dan tidak pasti seringkali dikeluhkan
pelaku usaha. Bagaimanakah solusi terhadap penyelesaian permasalahan ini sehingga
pelaku usaha dapat memperoleh kepastian? disebabkan terkadang pelaku usaha
membutuhkan solusi yang cepat karena sifatnya yang urgent, apakah ada solusi lainnya
yang bisa dilakukan oleh pelaku usaha pada khususnya? (Arika Putri Agissa, S.M,
DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)
Jawab:
Jika nanti tenaga Helpdesk sudah mendapatkan Hak akses maka dapat dilakukan
sinkronisasi data AHU melalui Akun Helpdesk.

88. Apakah untuk menu Pelaporan tidak bisa diakses melalui Hak Akses turunan untuk
bidang Perizinan? (Dinni Vevi Khinanda, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Barat)
Jawab:
Tidak bisa. Menu Pelaporan (Dashboard) hanya bisa diakses melalui Akses turunan untuk
Bidang Pengolahan Data.

89. Permasalahan yang paling sering terjadi di daerah kami adalah ketika pelaku usaha tidak
bisa login dikarenakan lupa email yang didaftarkan di OSS, dan kalaupun ingat email

119

tersebut tidak bisa lagi diakses pemohon, apa yang harus dilakukan pelaku usaha agar
segera mungkin mendapatkan Hak Akses dan melakukan pergantian email? sementara
untuk mendapatkan jawaban melalui WA atau email menunggu waktu yang lama. (Dwi
Andariningsih, DPMPTSP Kota Bengkulu)

90. Terhadap pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko, apakah perlu dibentuk Tim
Pengawasan Kabupaten dan dibuat SK Kepala Daerah? mengingat posisi DPMPTSP
merupakan Koordinator. (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)

91. Masih banyak OPD teknis belum mendapatkan Hak Akses turunan untuk Pengawasan
terintegrasi. Jadi sulit untuk menuangkan di sistem Pengawasan OSS. Bagaimana untuk
pembuatan Hak Akses tersebut? (H. Eko Agusrianto, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)

92. Bagaimana jika dalam long-list obyek pengawasan, ternyata pelaku usaha yang risiko
menengah tinggi dan tinggi modalnya merata dibawah 5 milyar (UMK), Apakah masih
tetap dimasukkan dalam short-list obyek yang akan dilakukan pengawasan? Atau ada
kriteria yang lain yang dijadikan dasar? Mengingat di kabupaten kami sedikit sekali
pelaku usaha Non UMK (Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)

93. Assalamualaikum Bapak/ibu Narasumber. Izin bertanya mengenai Hak Akses Tenaga
Pendamping yang sudah diajukan di bulan Maret 2022 melalui email bagaimana
kelanjutannya ya pak? Sampai sekarang belum ada balasan terkait pengajuan Hak Akses
Tenaga Pendamping tersebut. (Sri Winarsih, DPMPTSP Kab. Tanjung Jabung Timur)

94. Bagaimana cara mengakses Akun OSS yang telah diblokir, dan mengapa saat pada
daftar ulang menggunakan email yang baru tidak bisa? (Desi Nurmala, SH, DPMPTSP
Kab. Ogan Komering Ilir)

95. Assalamualaikum, saya mau bertanya terkait KBLI 46 dan 47 di dalam OSS. Bagaimana
cara melanjutkan pengisian data proyek untuk OSS yang migrasi dari Versi 1.1 ke OSS
RBA? karena di dalam OSS RBA ada permintaan pengisian Nomor Penanaman Modal,
mohon petunjuk cara penghapusan salah satu KBLI tersebut, sudah pernah dihapus
melalui Non Likuidasi tetapi tetap diminta Nomor Penanaman Modal, dan sampai
sekarang di Kota Jambi untuk semua pelaku usaha yang migrasi dan mempunyai KBLI 46
dan 47 belum bisa melanjutkan pengisian data proyek. (Maryani, DPMPTSP Kota Jambi)

96. Terkait dengan banyaknya/seringnya laporan pelaku usaha untuk kasus lupa password
dan email, apakah memungkinkan jika DPMPTSP diberikan kewenangan atau fungsi
untuk mereset email dari akun pelaku usaha? (Riki Kurniawan, DPMPTSP Prov. Sumsel)

97. Pada proses validasi data didalam proses pencabutan secara likuidasi, apakah
memerlukan persetujuan LKPM periode terakhir untuk semua kegiatan berusaha
terdaftar, ataukah pencabutan tersebut hanya berlaku untuk pencabutan secara non
likuidasi? (Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)

98. Apakah Tenaga Pendamping sama dengan Helpdesk? atau memiliki tugas dan fungsi lain
dengan Helpdesk? (Wendi Arman, S.Ak, DPMPTSP Prov. Bengkulu)

99. PKKPR sudah proses validasi PUPR dan telah dikeluarkan Pertek oleh ATR BPN tetapi
status permohonan masih verifikasi persyaratan, mohon petunjuk. (Dwi Andariningsih,
DPMPTSP Kota Bengkulu)

120

100.Permohonan perizinan berusaha perpanjangan tidak bisa dilakukan di OSS karena masih
berlakunya izin, tetapi peraturan Permenkes mewajibkan pelaku usaha untuk
perpanjangan izin 6 bulan sebelum habis berlaku. Mohon penjelasan bagaimana pelaku
usaha supaya bisa upload permohonan perpanjangan izin berusaha? (Nyimas Aminah,
S.Kep, M.Si, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan)

101.Mohon penjelasannya Bapak/ibu, dasar penunjukan Tenaga Pendamping dan Tupoksi-
nya? (Zubaidah, SE, DPMPTSP Lahat)

102.Kesalahan pengisian nama Badan Usaha saat mendaftar, namun entah kenapa akun-nya
jadi, namun salah tujuan, Nama Badan Usaha (Benar) : KELOMPOK TANI MEKAR JAYA
Nama Badan Usaha (yang terdaftar salah) : MEKAR JAYA. Sebelumnya KELOMPOK
TANI MEKAR JAYA ini sudah memiliki NIB dan Sertifikat Standar (Resiko Menengah
Rendah) NIB : 1301220016819, namun beberapa bulan kemudian malah mendapatkan
email pembatalan Hak Akses. Berikut akun username lama dan username baru-nya yang
salah, username lama (benar): kelompok41101302022u username baru (salah):
mekar98811722022w .Sebelumnya sudah konsultasi melalui Kontak OSS namun belum
mendapat tanggapan. Mohon bantuannya Pak/bu berikut email pelaku usaha-nya:
[email protected] Nomor HP Operator DPMPTSP Kabupaten Bungo: 0813-
1111-2393 (Fajar). (Muhammad Fajar Kurniawan, DPMPTSP Kab. Bungo)

103.Kenapa pada Dashboard Verifikasi Pemenuhan Persyaratan dari Hak Akses PTSP tidak
sinkron, pada angka tertulis 5 tapi begitu dibuka ada 21, mohon untuk disinkronkan
(Juwita Florentina, DPMPTSP Kab. Oku Timur)

104.Apakah di dalam proses validasi data izin lokasi pada saat proses migrasi data dapat
mengunggah Izin Lokasi terbitan OSS 1.1? atau didalam proses penyesuaian perizinan
berusaha yang telah berlaku dengan mengunggah Izin Usaha terbitan OSS 1.1 yang
telah berlaku efektif? (Arika Putri Agissa, S.M, DPMPTSP Prov. Sumatera Selatan)

105.Bagaimana kalau BKPM mengadakan acara TOT lagi yang khusus tentang sub sistem
Pengawasan? karena kami masih kesulitan meng-akses Akun Turunan Pengawasan, dan
juga untuk Akun Turunan OPD kami belum ada.
Satu lagi untuk NSWi sebagai wali data, mengapa hanya sampai bulan Juli 2021?
sedangkan untuk pengambilan data yang setelah 2021 sampai sekarang tidak bisa di
akses lagi. (Achmad Faisal Adryan, DPMPTSP Kab. Rejang Lebong)

106.Ketika melakukan migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS RBA KBLI 01262 (Perkebunan Buah
Kelapa Sawit) saat pemilihan bidang usaha, dipilih bidang usaha anda untuk batasan luas
minimum, hanya ada pilihan minimum 1.200 Ha, padahal luas lahan perusahaan tersebut
hanya 520 Ha, untuk bisa melanjutkan harus bagaimana? (Ari Juni Karya, DPMPTSP Kab.
Banyuasin)

107.Mohon info nomor kontak para narasumber? (Hartoni, DPMPTSP Kab. Kepahiang)

108.Jika universitas negeri ingin membuat Akun OSS berupa BLU, SK penetepannya dari
Kemendikbudristek atau hanya berdasarkan SK Rektor saja? (Ambar Wahyu, DPMPTSP
Kab. Batang Hari)

Palembang, 8-9 Juni 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melona, Usa, Ian, Sugeng, Futikha
Pengajar/Instruktur Teknis: Nesia, Aditta, Budi, Fany, Rohadi, Harits

121

TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada yang terhormat,
• Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM
• Bapak Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM
• Bapak Staf Khusus Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM
• Bapak Staf Ahli Kementerian Investasi/BKPM
• Bapak/Ibu Pimpinan dan Pengajar/Instruktur Teknis dari unit kerja:

• Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha
• Pusat Data dan Informasi
• Direktorat Wilayah I
• Direktorat Wilayah II
• Direktorat Wilayah III
• Direktorat Wilayah IV
• PT. Indosat
• Pejabat dan Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM
Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission (OSS) Tahun 2022 yang
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM
dapat berjalan baik dan lancar, serta penyusunan Buku Satu Questions and Answers
(Q&A) yang meliputi Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission (OSS)
Angkatan 1 s.d. Angkatan 9 Tahun 2022 ini dapat diselesaikan.

122