Buku Satu Q&A TOT OSS 2022

Angkatan 5
SURABAYA, 30-31 Maret 2022

Hadir 96 peserta dari wilayah Jawa Timur
(1 provinsi, 35 Kabupaten/Kota)

51

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 5 Tahun 2022.

1. Bagaimana dengan kendala pendaftaran KOPERASI yang masih belum optimal? data
tidak ditemukan, ketika sudah dapat melakukan pendaftaran maupun migrasi di OSS
hanya terdapat notifikasi gagal yaitu kesalahan sistem OSS. (Nur Laily Fauziah-
DPMPTSP Kab. Pasuruan)
Jawab:
Pendaftaran Koperasi lintas beberapa database, jadi beban integrasinya ada 2 (dua) dan
beban alurnya juga ada 2 (dua) dari Kemenkop dan AHU. Ke depannya OSS akan
menarik data NIK dan AHU tapi masih dalam tahap perencanaan. (Ari Tjahjono-Pusdatin
dan Helmi -PSPB)

2. Mohon info terkait Dashboard Pelaporan, data pada sebaran perizinan berdasarkan jenis
dan status perizinan menunjukkan total nilai yang sama, tapi NIB terbit dan sebarannya
angkanya beda jauh, apakah ini mencerminkan kalau NIB terbit dari KBLInya sedangkan
status perizinan per jenis usahanya. Mohon penjelasan. Jadi jika kita ingin tahu jumlah
izin yang diterbitkan per sektor usaha misal Kesehatan, kami harus mengacu pada angka
yang mana dan bagaimana memilih detailnya, pada detail perizinan berusaha atau yang
detail proyek? (Ulvia Zulvia-DPMPTSP Kota Surabaya)
Jawab:
Terbit NIB, data yang ditampilkan, 1 NIB 1 kegiatan usaha, tambah bidang usaha, 1 NIB 2
Bidang Usaha, terverifikasi belum terverifikasi karena belum memenuhi persyaratan SS,
yang membedakan ada dibawahnya, status berdasarkan jumlah proyek. Perlu filter
tambahan, masukan perlu pilihan sektor agar lebih spesifik, hak akses yang diberikan
baru 1. (Ari Tjahjono - Pusdatin)

3. Ada salah satu pemohon entri data OSS RBA pada akun Kepala DPMPTSP munculnya
6147 atas nama EKO YUWONO dengan KBLI sama, bagaimana cara untuk melakukan
penghapusan KBLI pada akun Kepala Dinas karena pada akun pelaku usaha hanya
muncul 2 KBLI dengan 2 lokasi yang beda? (Widya Trisnawati-DPMPTSP Kabupaten
Trenggalek)
Jawab:
Ada kemungkinan kebocoran data atau bug pada sistem, namun umumnya sudah
tercapture dan sedang dalam penanganan permasalahan, hanya masalah waktu, data
akan segera kembali normal. (Ari Tjahjono-Pusdatin)

4. Masukan agar data unduh detail NIB ditambah Kecamatan dan Kelurahan. (Zainul Fanani-
Dpmptspnaker Kota Mojokerto)
Jawab:
Akan diteruskan ke tim data untuk ditambahkan informasi Kelurahan dan Kecamatan. (Ari
Tjahjono-Pusdatin)

5. Mohon ijin bertanya bapak/ibu, ada salah satu pemohon yang datang ke kantor kami
bidang usahanya SPBU terdaftar sebagai UD, pemiliknya meninggal dunia, apakah nama
pemiliknya bisa langsung dirubah dengan Nama pemilik baru atau daftar NIB baru? (Nur
Kholifah - DPMPTSP Kab. Lamongan)
Jawab:
Untuk saat ini belum ada peralihan NIB bagi pelaku usaha perorangan karena UD
diperlakukan sebagai kegiatan perseorangan, yang dapat dilakukan adalah cabut NIB
pengurus yang lama dan secara paralel dapat mendaftar NIB dengan pengurus yang
baru. (Ari Tjahjono - Pusdatin)

52

6. Mohon untuk bisa ditambahkan KBLI/nama usaha/data lainnya di data yang muncul di
menu pelaporan (excel) agar data yang disajikan dapat lebih lengkap.
Kegiatan usaha yang memerlukan PNBP apakah dapat diidentifikasi dari KBLI atau
berpedoman di regulasi apa?
Untuk daftar permohonan perizinan berusaha di semua menu/folder apakah dapat dilist
dari atas ke bawah berdasarkan tanggal/ tanggal terbaru ada di bagian paling atas list?
Di isian perekaman data pelaku usaha, pertanyaan 'apakah perlu bangunan?' mestinya
diganti 'apakah perlu kegiatan pembangunan?' agar tidak bias arti.
Satuan kapasitas terkadang tidak relevan dengan kegiatan usaha
Teridentifikasi permasalahan: di akun pelaku usaha statusnya verifikasi persyaratan
namun dicek di akun PTSP dan PD teknis tidak ada data dimaksud. Bagaimana bisa
terjadi seperti itu?
Mohon ada pelatihan pembuatan peta polygon.
Bagaimana cara merubah salah masuk di menu non UMK padahal kenyataannya adalah
pelaku usaha UMK? (Virda Ardiyanie-Dinasnaker PMPTSP Kota Malang)
Jawab:
Akan kami sampaikan ke pimpinan dan tim data untuk dianalisa terlebih dahulu.
Saat ini belum dipasang di sub sistem pelayanan informasi, karena sebagian besar ada di
NSPK masing-masing sektor, pengampu persyaratan dasar dan PB UMKU, dan akan
kami usulkan kesediaan datanya
Idealnya data ditampilkan untuk tanggal terlama yang paling atas, khususnya untuk yang
akan di follow up untuk diverifikasi dan notifikasi persetujuan/penolakan.
Kalau tidak salah pertanyaannya adalah "Apakah Anda akan melakukan pembangunan
gedung?", ini artinya jika gedung untuk kegiatan usaha sudah ada, maka pilih Tidak, jika
belum ada dan akan membangun (investasi bangunan) maka pilih Ya
Mungkin dapat diinfokan untuk KBLI dan jenis produk/jasa apa dan usulannya harus ada
satuan kapasitas apa
Perlu pengecekan lebih lanjut atas data yang bermasalah, bisa jadi hanya case by case
Usulannya akan disampaikan ke pimpinan
Setelah login, klik pada nama akun dikanan atas dan klik Lihat Profil, kemudian klik tab
menu Ubah Status Usaha dan Simpan/Ubah (akan ada validasi otomatis by sistem
menghitung total investasi yang terdaftarkan). (Ari Tjahjono - Pusdatin)

7. Terkait profile pelaku usaha (Misal: nama PT tidak sama dengan nama di Akta dan
alamatnya juga tidak sama), bagaimana solusinya? Padahal sudah benar saat menginput
datanya. (Alifa Zahronita Kirana - DPMPTSP Kab. Gresik)
Jawab:
Alamat bisa diubah dengan perubahan badan usaha. (Helmi - PSPB)

8. Untuk kegiatan usaha yang lama yang ada KBLI 46 dan KBLI 47, lalu ketika akan dicabut
muncul kolom untuk memasukkan nomor izin prinsip penanaman modal bagaimana
solusinya? Karena setelah dicabut salah satu KBLI tetap diminta untuk memasukkan
nomor tersebut. (Anggi Friscasari - DPMPTSP Kota Kediri)
Jawab:
Berdasarkan peraturan KBLI 46 dan KBLI 47 tidak dapat digabung. (Helmi - PSPB)

9. Bagaimana bila problemnya terkait sistem? Seperti contoh di Kabupaten Pamekasan
Pelaku Usaha yang membuat OSS sendiri awalnya dia Non UMK, namun sebenarnya
UMK. Kami sebagai pendamping sudah berusaha untuk merubah baik menghubungi CP
OSS tapi tetap tidak bisa atau belum teratasi sampai saat ini. Karena beliau UMK-nya
kisaran 4M sehingga bisa ditambahkan untuk LKPM-nya. Mohon bimbingannya. (Deddy
Setiadi DPMPTSP Kab. Pamekasan)

53

Jawab:
Dapat melakukan perubahan secara mandiri dengan klik profil dan ubah skala usaha,
akan ada validasi sistem membaca total investasi yang sudah didaftarkan. (Helmi-PSPB)

10. Alur proses PKKPR dari pelaku usaha ke PUPR dan ATR BPN, bagaimana untuk
Perdagangan besar dan eceran? Ada kasus CV, awalnya di akta ada perdagangan besar
dan eceran, kemudian disarankan ubah Akta dan pembaruan AHU, dan sudah dilakukan.
Kemudian perubahan data badan usaha di OSS dan KBLI baru masuk dengan
menyisakan hanya KBLI perdagangan eceran, tapi setelah diinput KBLI Perdagangan
eceran 3 bisa input tanpa masalah, input ke empat KBLI 47599 nyangkut di nomor
perizinan berusaha. (Katerin Purwantini – DPMPTSP Kab. Ngawi)
Jawab:
Dari OSS ke Gistaru. Sistem ATR tersebut memilah-milah kewenangan daerah dan
meneruskan ke Dinas yang berwenang. Diverifikasi untuk penerbitan SPS, menunggu
antrian, proses 20 hari.
Data Akta tidak akan mempengaruhi pemprosesan di sistem OSS. Jika ada bug data
perlu dikoordinasikan dengan tim teknis. (Helmi - PSPB)

11. NIB versi 1.1 nama PT. A pada waktu migrasi ke OSS - RBA muncul nama perorangan di
NIB, padahal di waktu pemberitahuan di email atas nama PT. A. Bagaimana menanggapi
solusi seperti ini? (Musayyidi DPMPTSP dan TK Kab. Bondowoso)
Jawab:
Di sistem akan muncul ubah penanggung jawab kalau PT, kalau perorangan tidak akan
muncul menu tersebut. (Helmi - PSPB)

12. Pada saat menginputkan KBLI 47 terdapat nomor izin penanaman modal, mohon
dijelaskan bagaimana mendapatkan nomor tersebut, karena ada kasus juga pelaku usaha
sudah mencabut non likuidasi KBLI 46 yang sebelumnya dan ingin menambahkan KBLI
47 tidak bisa lanjut ke proses karena ada notifikasi nomor izin penanaman modal.
(Aditya-DPMPTSP Kota Madiun)
Jawab:
Dalam PP 24 untuk KBLI 46 dan KBLI 47 tidak boleh gabung, akan dimintakan input ijin
usaha, sudah punya ijin atau belum, dibuat bukan untuk dihindari tapi harus diisi. (Helmi-
PSPB)

13. Mohon kemudahan, dulu waktu OSS 1.1 user / Hak akses PTSP Dinas masing-masing
bisa diberi untuk melihat email yang digunakan dengan menggunakan NIK / NPWP /
NAMA PERUSAHAAN, jadi agar cepat kami melakukan pelayanan kepada pelaku usaha.
(Niki Perwirasari – DPMPTSP Kab. Lamongan)
Jawab:
Untuk melihat data perusahaan PTSP bisa melihat di menu Pelacakan di masing masing
akun PTSP. (Helmi - PSPB)

14. Sering terjadi gagal login untuk akun OSS 1.1,saat Pemohon akan mengganti hak
aksesnya. (Uswatul Hasanah - DPMPTSP Kab. Probolinggo)
Jawab:
User adalah kode unik, perbaikan pasword bisa pilih sendiri, keluhan email, user
password banyak yang lupa, pengurusan 1.1. banyak melalui pihak 3. (Helmi - PSPB)

15. Dalam hal kegiatan usaha masuk skala usaha UMK dan mendapat Self Declare atau
Pernyataan Mandiri sebagai pengganti KKPR apakah Pernyataan Mandiri tersebut dapat
diterima sebagai pengganti KRK/PKKPR dalam Persetujuan Bangunan Gedung? (Bunga

54

Sukmana - DPMPTSP Kab. Nganjuk)
Jawab:
Yang berlokasi di KEK dan KI terbit otomatis, di luar kawasan harus diverifikasi, khusus
UMK cukup surat pernyataan. (Helmi - PSPB)

16. Untuk Hak Akses Pengawasan, apa memang belum bisa digunakan atau bagaimana?
Karena di akun Hak akses pengawasan kami hanya muncul Selamat Datang. (Syaiful
Anwar, ST - Dpmptspnaker Kota Batu)
Jawab:
Perlu dicek satu-satu, kemarin Pasuruan belum ada perubahan. Seharusnya paling tidak
ada sebuah fitur terkait likuidasi, non likuidasi, dan pembatalan. (Ariawan–Dalaks)

17. Di wilayah kami (Kabupaten Madiun) ada Tim Pengawasan, Tim tersebut terdiri dari OPD-
OPD. Apakah boleh semua Tim Pengawasan dari OPD lain kami buatkan hak akses
turunan? Jika boleh, apakah nanti isi dari Hak akses turunan tersebut sama dengan isi
Hak akses koordinator pengawasan? (Anggun Purnaningtyas-DPMPTSP Kab. Madiun)
Jawab:
Untuk unit pengawasan DPMPTSP hanya bisa 1 akun, namun untuk OPD pengawasan
bisa lebih dari 1. Namun demikian bagi kebijakan pemberian Hak Akses bagi OPD
pengawas diserahkan ke masing-masing Kebijakan Kepala Dinas DPMPTSP masing -
masing. (Ariawan–Dalaks)

18. Kami dari Dinas Perindag telah diberikan akun Hak akses pengawasan, namun menu
yang ada tidak sama dengan yang dijelaskan oleh sub sistem pengawasan? Apakah
usulan pengawasan dari DPMPTSP atau dari OPD teknis? Kami informasikan menu
pengawasan OPD hanya pencabutan dan pengaduan. (Yudha Hermawan-Disperindag
Jatim)
Jawab:
Sub Sistem Pengawasan masih belum naik production. Senin sosialisasi provinsi dan
kabupaten kota. Bisa dari keduanya. Dari OPD atau DPMPTSP bisa. Tampilan OPD
pengawas bisa melihat sesuai sektornya. (Ariawan–Dalaks)

19. Apakah OPD Teknis juga harus memiliki akun pengawasan? Apakah undangan/ jadwal
pengawasan juga terkirim ke akun pelaku usaha? Apakah Pelaku usaha dapat menolak
jadwal yang ditentukan?
Pelaku usaha harus mengisi berita acara hasil pemeriksaan? (Achmad-DPMPTSP Kab.
Bondowoso)
Jawab:
Belum ada mekanisme penolakan pelaku usaha atas jadwal pengawasan rutin dalam
sistem OSS RBA-subsistem pengawasan, mengingat secara normanya Peraturan Kepala
BKPM Pasal 14 ayat (10) dan (11), dinyatakan bahwa : (10) Dalam hal Pelaku Usaha di
lokasi Proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan
dilengkapi dengan keterangan penolakan dari Pelaku Usaha. (11) BAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (10) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh
pelaksana inspeksi lapangan. (B) OPD Teknis juga harus memiliki akun pengawasan.>>
benar (C) Apakah undangan / jadwal pengawasan juga terkirim ke akun pelaku usaha. >>
benar, Peraturan Kepala BKPM No. 5/ 2021 Pasal 12 ayat (6) dinyatakan bahwa Surat
pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada Pelaku Usaha oleh
Sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin
sesuai format pada Sistem OSS.
Pelaku Usaha memberikan informasi terkait pertanyaan yang dibutuhkan dan
menyiapkan data dukung. Isian BAP hanya diinput oleh Tim Pengawasan dan

55

Koordinator Pengawasan. Penanggung Jawab Usaha melakukan penandatanganan BAP.
(Ariawan–Dalaks)
20. Fokus pengawasan untuk resiko menengah tinggi dan tinggi, bagaimana dengan resiko
menengah rendah? Resiko rendah? Resiko rendah non UMK? Mekanisme obyek dan
wewenang pengawasannya? Karena hal ini terkait target pengawasan yang juga melekat
pada dinas teknis dan unit perizinan. (Nur Laily Fauziah-DPMPTSP Kabupaten Pasuruan)
Jawab:
Bagi UMK risiko rendah dan menengah rendah kriterianya K3L. Kalau terkait
permasalahan lingkungan bisa masuk masalah pidana. Perlu dilihat sejauh mana kondisi
penyimpangan pelaku usaha dilapangan. (Ariawan–Dalaks)

Surabaya, 30-31 Maret 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Chellyvia, Marchamah, Sugiyono, Nirmala, Usa, Sugeng,
Fatmawati
Pengajar/Instruktur Teknis: Helmi, Fery, Ari, Ali, Ariawan, Alwan

56

Angkatan 6
BALIKPAPAN, 11-12 Mei 2022

Hadir 101 peserta di wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan
(3 provinsi, 31 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

57

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 6 Tahun 2022.

1. Apakah bisa mengajukan akun yang bisa melihat dashboard data, sementara di kami
hanya bisa di akun Kadis. jadi untuk akun yang lain tidak bisa melihat data OSS. (Rosana
- DPMPTSP Kota Samarinda)
Jawab:
Bisa, nanti dibuat dari akun pengelola hak akses dan memilih menu Administrator, pilih
tambah data di hak akses turunan. Setelah muncul tambah hak akses turunan, dipilih unit
kerjanya Unit Pengolahan Data dan dipilih data perizinan mana yang mau ditampilkan di
akun turunan pengolahan data tersebut.

2. Kami dari DPMPTSP Kota Balikpapan yang hadir dalam TOT ini tidak semuanya memiiki
hak akses OSS, dan yang hadir saat ini serta memiliki hak akses pun memiliki hak akses
yg berbeda-beda jenisnya.
Untuk Tenaga Pendamping kami dari tanggal 30 Maret 2022 sudah mengajukan
permohonan hak akses ke email tu.ditwil2. Namun, sampai saat ini Tenaga Pendamping
kami belum ada diberikan Hak akses OSS. (Astri Rezeki, ST. DPMPTSP Kota Balikpapan)
Jawab:
Hak akses diberikan kepada verifikator bisa dibuat hak akses turunannya lebih dari satu.
Akan tetapi untuk persetujuannya hanya dibuat 1. Tenaga pendamping OSS akan
menyatu dengan tenaga pendamping DAK akan tetapi memang tidak dapat diberikan hak
akses dari pengelola hak akses. Harus melalui Kementerian Investasi di unit Dalaks.

3. Jalur hauling, usaha jasa pertambangan tidak ditemukan pada KBLI 2020 apakah
diproses diluar OSS RBA? (Rani Nur Ainun Oktaviani - DPMPTSP Prov. Kaltim)
Jawab:
Izin Usaha Jasa Pertambangan 09100 sekarang di OSS, akan tetapi saat ini ESDM belum
mengeluarkan NSPKnya. Hal ini menyebabkan status perizinannya masih dihold.

4. Adakah chat khusus atau kontak khusus buat PTSP ke BKPM yang responnya cepat
terhadap permasalahan OSS? (Murjani – DPMPTSP Kota Banjarmasin)
Jawab:
Permasalahan masuk bisa ke PIC Narasumber untuk dibantu akselerasi penyelesaiannya.
Terkait kontak dan WA bisnis, memang banyak yang mengantri sehingga direply sesuai
antrian.

5. Adakah jalur pelaporan yang lebih fast respon terkait permasalahan yang sering
ditemukan, misal minta kirim ulang username dan password karena Email dan Username
Pelaku Usaha yang tidak ditemukan oleh sistem karena pelaku usaha sudah mendaftar di
OSS 1.0 ataupun OSS 1.1, juga permasalahan terkait perubahan email. Karena baik
melalui jalur WA ataupun email respon-nya lumayan lama, ada yang sampai seminggu
atau 2 minggu lebih baru dapat balasan, itupun kadang-kadang belum terselesaikan
sepenuh nya (Muhammad Fahrur Arifin – DPMPTSP dan TK Kab. Hulu Sungai Utara)
Jawab:
Bisa koordinasi dengan para narasumber untuk mempercepat penanganan
permasalahan. Jika ada hal yang bisa kami bantu akan diusahakan segera. Nomor kontak
akan dishare di layar

6. Untuk PT Perseorangan apakah boleh memiliki KBLI 46xxx dan 47xxx, karena diminta
nomor izin penanaman modal (Erlina Syamsu, S.Far.,Apt.,M.Kes - Dinas Kesehatan Kota
Banjarmasin)

58

Jawab:
Perlu dilakukan pencabutan non likuidasi untuk salah satu KBLI karena KBLI 46 dan 47
harus terpisah. Izin Penanaman Modal ini grandfather clause jika pelaku usaha sudah
punya perizinan sebelumnya.

7. 1. Perusda/Perumda (perusahaan umum daerah) termasuk kategori apa? (yang ada
hanya perusahaan umum).
2. Apa bisa meminta data per gender, jumlah tenaga kerja, jenis tenaga kerja, dan
pemuda (40 tahun kebawah) karena data data ini sering diminta oleh Dinas Pariwisata,
Dinas UMKM dan Bappeda.
3. Ada peraturan yang tidak ada linknya, mohon dilengkapi contoh: Surat Sekretariat
Jenderal Kementerian Perdagangan Nomor 1275/SJ-DAG/SD/10/2021 di menu regulasi
bidang Perdagangan.
4. Permasalahan terkait hak akses tidak terkirim ke email, merubah skala usaha, email
lupa, PTSP Kabupaten / Kota diberi kewenangan seperti pada OSS 1.1 untuk
menyelesaikan tersebut tanpa ke BKPM, karena 50% masalah OSS hanya terkait hal
tersebut.
5. Tolong pada KBLI hotel bintang, restoran dan bar ditambah PB UMKU nya SKPL MB
Gol A dan BC, dimenu KBLI sekarang tidak ada.
6. Tolong sediakan informasi dimana kita bertanya untuk kegiatan usaha yang tidak ada
secara jelas tersebut didalam KBLI, contoh sanggar senam termasuk KBLI yang mana?
7. Apakah bisa hak akses turunan dapat diberikan lebih dari 1 untuk verifikasi
pemenuhan persyaratan perizinan berusaha, karena di PTSP daerah lebih dari 1 orang
untuk verifikasi perizinan tergantung tupoksi masing masing.
8. Siapa yang memberi Hak akses untuk tenaga pendamping? apakah melalui hak akses
utama atau berbeda? (Hendra – DPMPTSP Kota Balikpapan)
Jawab:
1. Belum diakomodir oleh sistem OSS
2. Di isian baru disediakan isian jumlah tenaga kerja dan gender, belum bisa ditarik detail
data lainnya. Untuk umur dan jenis tenaga kerja belum tersedia. Mungkin jika nanti
menjadi prioritas bisa saja ditambahkan
3. Untuk surat edaran belum ditambahkan. Karena belum ada revisi PP 5/2021, dibuat
diskresi berupa surat edaran, semoga tahun ini bisa kita akomodir untuk menambahkan
di sistem
4. di helpdesk email banyak permasalahan terkait hak akses. Fitur baru di hak akses
turunan dapat diberikan penambahan untuk perubahan email, passoword, dll. Akan tetapi
kemarin memang karena belum ada proses bisnisnya sehingga masih dalam tahap
perencanaan.
5. Nanti akan kami coba konfirmasi karena di Permenparekraf 4/2021 tidak ada
kewajiban SKPL MB Gol A dan BC. Yang diwajibkan hanya sertifikat laik sehat.
6. 85410 bisa dimasukkan jika uraiannya sesuai.
7. Hak akses verifikator bisa untuk lebih dari 1 orang untuk OPD teknis, untuk PTSP
Persetujuan hanya 1, Kepala Dinas 1.
8. Nanti akan dibuatkan oleh Kementerian Investasi.

8. Hak Akses Turunan yang sudah dibuat sebelumnya tidak muncul pada menu daftar hak
akses turunan akun DPMPTSP Kota Bontang. Kami sudah mengirimkan surat melalui
email ke [email protected] dan [email protected] namun
sampai saat ini belum ada solusi dari kendala tersebut. Mohon bantuannya. (Eka Nofia
Sari - DPMPTSP Kota Bontang)
Jawab:
Bu Eka bisa nanti kita lacak bersama-sama

59

9. Yang bisa membuka menu Dashboard hanya akun Kadis. apakah akun bisa ditirunkan
lagi untuk di DPMPTSP hak aksesnya bagaimana selain Kadis? (Rosana,ST - DPMPTSP
Kota Samarinda)
Jawab:
Hak Akses Turunan dibuat saja untuk pengelola data, Unit Pengolahan Data.

10. Sub Sistem Pelayanan Informasi, mengenai terminal khusus yang masuk dalam
PBUMKU, apakah perlu untuk membuat KBLI baru atau tetap mengikuti KBLI awal saja?
(Ayu Arini Sadoso - DPMPTSP Kab. Penajam Paser Utara)
Jawab:
Terminal Khusus KBLI 2017 ada konversi ke KBLI 2020. Di PB UMKU ada KBLI Konversi
juga sehingga ketika di Akta sudah ada KBLI 2017, bisa dikonversi tapi kalau belum ada
KBLI 2017 belum bisa.

11. Persyaratan untuk mendapatkan fasilitas tax holiday apa saja? dikarenakan pada menu
fasilitas tax holiday tidak tercantum persyaratannya (Fatimah Agustina, S.Hut - DPMPTSP
Prov. Kaltim)
Jawab:
Mengacu PMK 130/2020. Nanti dapat kami tambahkan di SPI jika memang dibutuhkan

12. Mohon penjelasan atau detail perusahaan pada bagian (menu) Pengolahan Data di
Provinsi Kalimantan Timur masih belum lengkap antara kontak narahubung perusahaan
dan email serta alamat yang tercantum tidak terintegrasi menyeluruh. Data yang tersedia
pada menu tersebut masih terpisah (detail data NIB, Detail Data Proyek, Detail Data
Perijinan Berusaha) (Taufik, S.Kom - DPMPTSP Prov. Kaltim)
Jawab:
Perlu melakukan download data terlebih dahulu untuk mendapatkan semua info yang
dibutuhkan

13. Apakah user untuk pengolah data boleh dengan pejabat yang sama? (Rani nur ainun
oktaviani - DPMPTSP PROV. Kaltim)
Jawab:
User pengolahan data hanya untuk SDM yang mengolah data. NIK yang didaftarkan
harus berbeda

14. 1. Apa perbedaan antara detail proyek dengan detail perizinan berusaha, mengapa
jumlah detail proyek dan detail perizinan berusaha tidak sama?
2. Regulasi untuk acuan pelaporan data menggunakan regulasi yang mana (untuk
laporan ke Bupati, Gubernur dan Kementerian)
3. Apakah ada template baku/bentuk laporan pengolahan data
4. Kontak person yang dapat dihubungi terkait: - SPI - Pemanfaatan Data - Sistem
Perizinan Berusaha - Pengawasan
5. Kontak person Narasumber untuk pelatihan teknis ke OPD (Muhammad Syafii -
DPMPTSP Kab. Nunukan)
Jawab:
1. Detail data proyek men-generate dan mem-breakdown kegiatan yang ada. Jumlahnya
pasti lebih banyak dibandingkan detail data perizinan.
2. Regulasi untuk acuan pengolahan data tidak ada, kita buat berdasarkan kebutuhkan
K/L dan Daerah.
3. Tidak ada, bisa customize sesuai kebutuhan
4. Bisa diberikan nomor narasumber

60

15. Ada pelaku usaha yang berminat menanamkan modal di Kabupaten Paser dan saat ini
mereka mencoba mengajukan permohonan berusahanya, tetapi terkendala tidak
menemukan KBLI yang cocok? Pelaku usaha ini berminat untuk masuk ke dalam
Rencana pembangunan Jalan Umum dan Jalan Khusus Tambang (dimana rencananya
investasi ini membentang dari Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur ke Kabupaten
Balangan Provinsi Kalimantan Selatan. Dimana pembangunan jalan tersebut akan ada
juga pembangunan Jembatan. Melihat data tersebut KBLI yang bisa kami pertimbangkan
dan kita sarankan ke pelaku usaha adalah sebagai berikut :
42101 - Konstruksi Bangunan Sipil Jalan
42102 - Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass
43120 - Penyiapan Lahan
52213 - Aktivitas Jalan Tol
52219 - Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya
Melihat data KBLI tersebut di atas, apakah ada salah satu atau semua harus diambil
dalam Rencana investasi tersebut, atau ada mekanisme khusus terhadap Rencana
investasi tersebut? Terima kasih.
Perizinan Berusaha – Untuk Mendukung Kegiatan Usaha (PB-UMKU), disaat ada izin
pertambangan, dalam menjalankan usahanya agar bisa berjalan lancar mereka perlu
membangun fasilitas kegiatan seperti jalan, aspal mix, kesehatan dan mungkin juga
pemanfaatan mineral bukan logam (batuan) untuk pembangunan jalan. Sementara
kegiatan pertambangan hanya mememiliki 1 (satu) kegiatan usaha. Dalam rangka hal
tersebut semua itu diperlukan adanya perizinan, bagaimana proses melalui OSS yang
harus dilakukan pelaku usaha dan bagaimana langkah2 yang harus diambil oleh
DPMPTSP? Jika tidak di temukan di OSS apakah izin bisa diberikan secara manual?
(Sumargo – DPMPTSP Kab Paser)
Jawab:
Jika pelaku usaha melakukan semua kegiatan usaha maka perlu diinput semua. Akan
tetapi untuk sektor PUPR memang masih perlu diinput satu-satu KBLInya. Kalau di
Industri, ada kegiatan dalam 1 lini produksi, tapi kalau PUPR masih satu-persatu.
Di dalam sistem OSS ada kategori-kategori permohonan. Ada kegiatan Utama yang
menghasilkan profitnya. Ada kegiatan Pendukung, tidak berorientasi profit tapi
kegiatannya dan perizinannya dibutuhkan oleh pelaku usaha. Sehingga ketika pelaku
usaha membutuhkan perizinan berusaha yang mendukung kegiatan dan dilakukan
penerbitan oleh pemerintah, bisa mengajukan pendukungnya. Kegiatan Utama perlu ada
di Akta, kalau pendukung yang tidak berorientasi profit ini tidak perlu dicantumkan di
Akta.

16. Waktu Itu ada Pelaku Usaha yang memohon Perizinan Berusaha dengan KBLI 52291 -
Jasa Pengurusan Transportasi. Saat itu sudah di berikan Rekomendasi Teknis Oleh OPD
Teknis dan sudah disetujui oleh Kepala Dinas DPMPTSP Prov. Kaltim, dan pada saat
Pelaku Usaha mengecek data Sertifikat Standar tersebut status pada sistemnya sudah
"Izin Terverifikasi" Namun ketika dibuka Sertifikat Standarnya statusnya masih "Belum
Terverifikasi". Pertanyaan saya, bagaimana caranya mengatasi permasalahan tersebut?
apakah hanya perlu ditunggu atau ada yang harus dilakukan oleh Pelaku Usaha atau
DPMPTSP agar Sertifikat Standar tersebut berubah statusnya menjadi "Telah
Terverifikasi" Terima Kasih Sebelumnya (Abdul Gapur - DPMPTSP Provinsi Kalimantan
Timur)
Jawab:
Verifikator tugasnya melakukan verifikasi. Setelah diverifikasi oleh OPD Teknis, Unit
Perizinan bisa melakukan persetujuan, selanjutnya Kepala Dinas melakukan penerbitan
perizinan.

61

17. Mohon diberikan kejelasan terkait persyaratan yang di upload untuk KBLI 86101, karena
di akun pemohon tidak ada tombol upload atau sejenisnya, hanya ada catatan, sehingga
pemohon tidak tahu harus upload apa dan upload nya dimana?
Mohon diberikan PIC untuk Kementerian PUPR dan Kementerian LHK, karena untuk KBLI
yang kewenangannya Kementerian, baik itu Sertifikat Standar ataupun Persetujuan
Lingkungan pelaku usaha tidak pernah diproses, statusnya hanya terkirim saja
(Muhammad Fahrur Arifin – DPMPTSP dan TK Kab. Hulu Sungai Utara)
Jawab:
Jika di menu persyaratan ada 1, misal di SPI tertulis 5, pelaku usaha bisa melakukan
perubahan data. Pemenuhan persyaratan akan muncul setelah pelaku usaha
menerbitkan KKPR. Jadi KKPR bisa disimpan dulu untuk nanti bisa diupload saat
verifikasi ulang.

18. Mohon informasi nya terkait Akun Helpdesk/Tenaga Pendamping Daerah, apakah akan
diberikan? (Wahyu – DPMPTSP Prov Kaltim)
Jawab:
Tidak bisa dibuatkan dari pengelola hak akses, tapi akan dibuatkan oleh Kementerian
Investasi/BKPM

19. Kenapa SLA untuk Apotek dan Toko Obat langsung nol hari kerja, karena setiap saya
memverifikasi persetujuan/penolakan/perbaikan selalu begitu (Erlina Syamsu,
S.Far.,Apt.,M.Kes - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)
Jawab:
SLA belum semua ditanam, sehingga beberapa Bidang Usaha mungkin sudah memiliki
SLA, yang lainnya mungkin belum. Masih on going process untuk upload SLA semua
bidang usaha.

20. Untuk Perizinan Sektor Industri terkait verifikasi persyaratan, apakah pengusaha wajib
memiliki Akun SIINAS dulu baru bisa diverifikasi sertifikat standar/izinnya. Karena admin
Dinas Perindustrian di tempat kami tidak mau memverifikasi persyaratan sebelum
pemohon memiliki Akun SIINAS ?
Bagaimana untuk proses PKKPR yang menjadi kewenangan Pusat, karena pemohon
banyak yang mengadu bahwa untuk tagihan PNBP tidak muncul pada permohonan
PKKPR nya. Kasus terbaru, dari pelaku usaha (SPBU), sudah meyampaikan ke BPN
namun dari BPN menyatakan bukan kewenangan kami. Mohon penjelasan?
Untuk Perusahaan yang berbentuk PT/CV biasanya di Akta Notaris tercantum banyak
KBLI, apakah semua KBLI yang tercantum perlu dimasukkan ke NIB?
Ijin menyampaikan saran, agar dilaksanakan pelatihan bagi Admin di Dinas Teknis karena
banyak yang belum paham terkait proses verifikasi di OSS RBA.
(Rochman Bagus Jatmiko - DPMPTSP Kab. HSS, Prov. Kalsel)
Jawab:
Saat ini OSS belum terintegrasi di SIINAS, akan tetapi memang dari Kementerian
Perindustrian meminta membuat akun SIINAS untuk realisasi pelaporan produksinya
PKKPR ada sistem Gistaru dan GeoKKP Pertek. Saat pelaku usaha mengisikan
permohonan di OSS, akan dilakukan validasi di GeoKKP Pertek dan kemudian dilakukan
notifikasi kode biling dan SPS PNBP KKPR dan PNBP Pertek. Selanjutnya ada notifikasi
pembayaran di Simponi, jika pelaku usaha sudah melakukan pembayaran PNBP maka
akan diproses Pertek-nya dan kemudian dilakukan analisis KKPR dan notifikasi Pertek di
Sistem KKPR Gistaru untuk dilanjutkan ke penerbitan PKKPR di Sistem OSS.

62

KBLI sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan.
Baik, terima kasih

21. Apakah pada menu Pelacakan -> Perizinan Berusaha bisa diperjelas lagi keterangannya
untuk persetujuannya dilakukan oleh DPMPTSP mana, misal apakah itu
BKPM/Kemeninves atau DPMPTSP Prov. Misal dengan adanya Perpres 55/2022 terkait
Pendelegasian Kewenangan PB bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang
awalnya adalah Kewenangan Kementerian dirubah menjadi Kewenangan Provinsi. Pelaku
Usaha yang melakukan proses perizinan berusaha sebelum terbit PP tersebut dan masih
proses verifikasi setelah terbit PP tersebut bingung ini yang verifikasi persetujuan apakah
BKPM/Kemeninves ataukah cuma DPMPTSP Provinsi karena waktu dilacak statusnya
misal cuma "Persetujuan Deputi" tanpa ada keterangan jelas ini Deputi mana
(Muhammad Fahrur Arifin – DPMPTSP dan TK)
Jawab:
Menu Pelacakan belum ada informasi jelas instansi dan jabatannya sudah sampai mana,
nanti akan kami jadikan masukan. PB Bidang Pertambangan Minerba akan dikoordinir
untuk didelegasikan kewenangannya. Jika saat ini sudah diproses di pusat, akan
dilanjutkan di pusat karena masih ada masa peralihan sehingga masih bisa dilanjutkan.

22. Untuk KKPR Laut apakah sudah terintegrasi dengan sistem OSS untuk verifikasinya?
Apakah sudah ada PKKPR Laut yang sudah terbit, bagaimana bentuk hasil verifikasi
PKKPR Laut yang telah diverifikasi?
Di Provinsi Kaltim sebelum ada OSS terdapat perizinan yang tidak memakai KBLI dan
saat ini dihentikan dikarenakan tidak ada KBLI nya, bagaimana cara agar perizinan
berusaha tersebut bisa mendapatkan KBLI dan bisa berproses di OSS?
Terdapat beberapa Sertifikat Standar yang tidak sesuai dengan KBLI yang ada pada TAB
Data Usaha, bagaimana solusinya, dan harus dilaporkan kemana?
Pada akun dinas teknis provinsi masih terdapat data kabupaten/kota yang masuk,
bagaimana solusinya dan kemana harus melaporkannya?
(Rachmadian Noviansjah - DPMPTSP Prov. Kaltim)
Jawab:
Pencetakan NIB perlu melakukan pemenuhan persyaratan PKKPR Laut. Nanti akan
dilakukan verifikasi oleh KKP dengan tahapan pelaku usaha melakukan pemenuhan
persyaratan PKKPR Laut. KKP menerima permohonan, jika ada perbaikan akan dilagikan,
jika sudah benar akan diberikan tagihan PNBP. Selanjutnya pelaku usaha melakukan
pembayaran PNBP dan Upload bukti bayar untuk diproses selanjutnya oleh verifikator.
Jika sudah diproses akan diterbitkan PKKPR Laut di akun pelaku usaha disertai lampiran
teknis yang ada.
Sudah ada 40 KKPR Laut yang terbit.
Perlu mendaftar baru.
Bisa coba divalidasi ulang dan perbaikan.
Bisa kita cek bersama-sama.

23. Apakah 1 OPD Teknis dapat menggunakan 3 akun yaitu akun verifikasi, akun
pengawasan dan akun pengolahan data? dan untuk 3 akun tersebut apakah 1 Pejabat
yang sama atau harus Pejabat yang berbeda di tiap akun tersebut? (Abdul Gapur -
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur)
Jawab:
1 KTP hanya bisa memiliki 1 hak akses turunan.

24. User Pelaku usaha di non aktifkan oleh sistem, dan saat mencoba masuk sistem oss
ditolak, dan disarankan untuk mendaftar, akan tetapi saat PU mencoba melakukan

63

pendaftaran ulang, sistem menolak, dengan jawaban bahwa PU telah terdaftar. kasus
seperti ini sudah beberapa PU yang melaporkan ke DPMPTSP Kutai Timur. PU juga telah
berkonsultasi melalui email kontak.oss.go.id, hasilnya nihil. Akun PU di non aktifkan oleh
sistem setelah DPMPTSP melakukan Persetujuan untuk Izin Apotik, jawaban yang
diberikan oleh sistem adalah karena PU dianggap melebihi batas waktu pemenuhan
komitmen (lebih dari 30 hari) (Arianto Relax - DPMPTSP Kabupaten Kutai Timur
Kalimantan Timur)
Jawab:
Akan dilakukan pengecekan dengan NPWP dan NIK

25. Pada akun OSS Kepala DPMPTSP, di menu persetujuan permohonan, muncul Perizinan
PKKPR Darat, dengan tombol proses verifikasi ATR/BPN, namun tidak dapat dilakukan
tindakan apapun. Apa yang harus dilakukan? Mohon bantuannya. (Rizal Muhtadi, S.T.-
DPMPTSP Kota Bontang)
Jawab:
Bisa lihat di akunnya GISTARU, bisa cek muncul atau tidak di menu permohonan. Jika
permohonannya tidak muncul, coba masuk ke permohonan PT lain ada atau tidak. Bisa
juga melakukan pengecekan lagi ke Dinas Tata Ruang atau PUPR untuk memastikan
memang sudah dilakukan verifikasi.

26. Kapan waktu timer fiktif positif mulai jalan?, apakah setelah pelaku usaha melakukan
proses pemenuhan persyaratan ataukah setelah verifikasi dari dinas teknis?, dan kapan
batas waktu sehingga izin/SS itu bisa terbit otomatis (Fiktif Positif)? (Muhammad Fahrur
Arifin – DPMPTSP dan TK Kab. Hulu Sungai Utara)
Jawab:
Belum ada tanggal pasti implementasi fiktif positif. SLA berjalan setelah permohonan
masuk ke dinas teknis sampai ke penerbitan Kepala Dinas.

27. Bisa disajikan dashboardnya unit perijinan sebelum ke pengolah hak akses (Kadis)?
(Rosana,ST - DPMPTSP Kota Samarinda)
Jawab:
Data NIB, SS, dan Izin untuk mencetak data pelaku usaha. Permohonan Belum
Memenuhi Persyaratan: untuk risiko MT dan T permohonannya ada disini. Ini data
potensi pelaku usaha, tapi belum memenuhi pemenuhan persyaratannya. Tidak bisa
diapa-apakan, hanya dilihat data saya Folder Pemenuhan Persyaratan: Disinilah yang
perlu dilakukan verifikasi permohonan pelaku usaha Folder Verifikasi Perbaikan
Persyaratan: ini pelaku usaha yang perlu melakukan perbaikan persyaratan Persetujuan
Permohonan: Untuk unit PTSP permohonan yang perlu dilakukan persetujuan Penerbitan
Perizinan Berusaha: Folder untuk Kepala Dinas yang sudah menerbitkan perizinan
berusaha Pengembalian Permohonan: Permohonan yang dilagikan DPMPTSP Penolakan
Permohonan: permohonan yang ditolak Penerbitan Secara Otomatis: Penerbitan
perizinan dengan tingkat risiko menengah rendah

28. Bagaimana cara mengubah KBLI dari Perdagangan Eceran menjadi Perdagangan
Besar?, sedangkan apabila menunggu laporan LKPM memakan waktu yang lama karena
sudah ada jadwalnya (Dwi Yuli Anggraini, S.Kom – DPMPTSP Kota Banjarmasin)
Jawab:
Perlu dilihat dari perizinan yang sudah dimiliki oleh pelaku usaha sebelumnya apakah
sudah memiliki KBLI efektif untuk 46 dan 47. Jika belum memiliki keduanya, memang
perlu memilih salah satu dan memohonkan penghapusan untuk 46 atau 47 di sistem.

29. Terkait alur proses PKPLH & Amdal di OSS RBA untuk kategori KBLI Menengah Tinggi

64

dan Tinggi, mohon dijelaskan lebih lanjut? Apakah integrasi/SSO atau pelaku usaha
harus datang ke Dinas Teknis atau Kementerian/Dinas Lingkungan Hidup? (Wahyu Ilahi -
DPMPTSP Prov. Kaltim)
Jawab:
Pelaku usaha tingkat usaha rendah akan terbit NIB + SPPL. Tingkat risiko menengah
rendah, NIB + SPPL atau NIB + SS + SPPL + PKPLH otomatis. Risiko Menengah Tinggi
NIB dan SS belum terverifikasi + SPPL. Selanjutnya, Amdal atau UKL/UPL diproses oleh
pelaku usaha ke Kementerian KLHK/Dinas LHK untuk diverifikasi. Begitu juga dengan
tingkat risiko Tinggi, NIB + SPPL diterbitkan dahulu kemudian diproses lebih lanjut
persetujuan lingkungannya

30. Mengenai Terminal Khusus yang masuk dalam PB-UMKU, apakah perlu untuk membuat
KBLI baru atau hanya mengikuti KBLI awal saja? (Ayu Arini Sadoso - DPMPTSP Kab.
PPU)
Jawab:
Terminal Khusus PB UMKU terbuka untuk semua KBLI.

31. Bagaimana jika pada proses verifikasi pemenuhan persyaratan, misal usaha tersebut
menurut sistem OSS harus memerlukan SKKL (Amdal), namun oleh Dinas Teknis dinilai
hanya perlu PKPLH (UKL-UPL) setelah ditelaah menurut aturan yang ada? Terimakasih
(Dwi Marsela, S.H.-DPMPTSP Kota Banjarmasin)
Jawab:
Parameter Lingkungan Hidup yang muncul di Akun pelaku usaha dipilih oleh pelaku
usaha. Jika parameternya berbeda, pelaku usaha bisa melakukan perubahan data dan
validasi lagi untuk menyesuaikan pilihan parameter kewajiban lingkungannya

32. Pada Akun hak akses turunan Dinas Teknis, permohonan Persetujuan Lingkungan masuk
juga pada Akun dinas teknis selain Dinas Lingkungan Hidup. Apa memang demikian?
(Eka Nofia Sari, S.T. - DPMPTSP Kota Bontang)
Jawab:
Masuknya sesuai dengan role atau peran yang diberikan oleh Pengelola Hak Akses.

33. Pertanyaan:
• Mohon dapat diberikan Nomor WA para narasumber.
• Pada data migrasi sering diminta pengisian Izin Penanaman Modal, apa yang diisi
terkait hal ini? ada informasi hal ini muncul karena ada data bergabung KBLI 46xxx
dan 47xxx, tetapi setelah dicabut salah satunya masih tidak bisa juga dan diminta data
Izin Penanaman Modal
• Jika perizinan berusaha ditolak, maka untuk mengajukan lagi oleh pelaku usaha, akan
membuat KBLI dan lokasi usaha sama menjadi ganda/double ? bagaimana solusinya ?
• Beberapa kasus terakhir untuk Perorangan, username tidak terkirim ke nomor
whatsapp, mohon solusinya ?
• Bagaimana tracking perizinan PB UMKU?
• Dulu kegiatan usaha selama KBLI 2 digit awal sama bisa ditambahkan, apakah
sekarang dikunci harus 5 digit di AHU, jika tidak ada harus merubah melalui Notaris?
• Bagaimana cara tracking PB UMKU dari sisi PTSP?
• Bagaimana proses pembatalan PB UMKU (kasus pemohon menginput beberapa kali
PB UMKU kegiatan yang sama, atau isian di PB UMKU tidak lengkap) dan juga
pencabutan non likuidasi PB UMKU?
• Tolong dibuatkan jalur komunikasi antara PTSP dengan BKPM secara khusus dan jika
ada informasi terbaru tolong kami diinformasikan (misal ada perbaikan, penambahan
menu, dll)

65

• Apakah bisa Hak Akses Turunan dapat diberikan lebih dari 1 untuk verifikasi
perizinan?, karena di PTSP daerah lebih dari 1 orang untuk verifikasi perizinan
tergantung tupoksi masing-masing.

• Untuk kegiatan Developer Perumahan, izin lingkungannya apa yang digunakan ?
(aturan PP no 5 dan Pemen LH no 4 2021 berbeda), (KBLI 68111 hanya SPPL,
sedangkan KBLI 41011 di Permen LH filternya berdasarkan luasan usaha, padahal
KBLI tersebut KBLI Kontraktor Konstruksi yang izinnya dulu adalah SIUJK yang hanya
berupa kantor saja untuk lokasi usahanya).

• Mohon di sisi Akun PTSP menu pemrosesan perizinan berusaha dipisahkan dengan
pemrosesan PBUMKU

• Bagaimana alur proses izin yang terbit otomatis dengan menggunakan data upload-an
yang tidak benar?

• Kapan berlaku fiktif positif ? bagaimana jika masalahnya dari system, bukan dari
verifikasi (contoh PB UMKU lampiran teknisnya tidak keluar (hanya lembar pertama
saja), sedangkan koordinasi dengan pusat tidak ada respon) apakah tetap terbit?

• Untuk resiko menengah tinggi pada lampiran NIB terdapat bahasa rancu pada kolom
perizinan berusaha karena ada bahasa Sertifikat Standar Belum Terverifikasi dan ada
juga Sertifikat Standar Telah Terverifikasi. Tolong diseragamkan saja menjadi
Sertifikat Standar Belum Terverifikasi.

• Banyak pelaku usaha di satu lokasi kegiatannya berbeda. Seperti rumah makan, LPK
dan perdagangan. Untuk sektor non UMK bagaimana PKKPR nya bagi daerah yang
belum punya RDTR? Apa bisa di 3 KBLI sektor berbeda di lokasi yang sama terbit
PKKPR-nya?

• Beberapa kasus terjadi file yang diupload di persyaratan oleh pelaku usaha tidak
terbaca di Hak Akses PTSP. Mengapa seperti itu? apa solusinya?

(Hendra - DPMPTSP Kota Balikpapan)
Jawab:
• Akan dishare.
• Izin Penanaman Modal: Grand father clause. Nanti kita cek bersama-sama untuk

dilakukan perbaikan di database.
• Akan ada pengembangan yang ditolak akan dibuat 1 folder tong sampah atau

langsung hilang. Saat ini masih dibuat proses bisnisnya
• Bisa diinfokan
• Sedang dilakukan pengembangan di OSS
• Betul, saat ini sudah dikunci 5 digit awal sesuai Akta.
• Sesuai nomor 5
• Belum ada di OSS. Rencana akan dikembangkan di OSS 2022 menunggu perizinan

PB UMKU di OSS fix semua
• Akan dipertimbangkan.
• Di PTSP 1 akun untuk persetujuan. Verifikasi yang dilakukan unit teknis bisa dibuat

beberapa.
• Kedua KBLI tersebut berbeda karena 41011 adalah untuk kontruksi-nya.
• Dicatat sebagai masukan selanjutnya.
• Perlu dikoordinasikan dengan Tim Dalaks.
• Belum ada informasi pasti, namun perlu bersiap.
• Telah terverifikasi artinya memang sudah diverifikasi oleh Tim Perizinan. Jika belum

terverifikasi artinya belum dilakukan pemenuhan persyaratan atau belum dilakukan
verifikasi oleh Tim Verifikasi (Verifikator).
• 1 pelaku usaha yang sama bisa saja mendapatkan KKPR untuk kegiatan yang
berbeda-beda di 1 lokasi usaha jika memang sesuai dengan tata ruangnya.
• Bisa jadi pelaku usaha tidak mengupload file yang sesuai, jadi perlu dilakukan

66

pengecekan agar perizinan yang diterbitkan sah.

34. Bagaimanakah cara pemrosesan KKPR Darat dengan Penilaian? (Rabiatul Adawiah -
DPMPTSP dan TK Kab. Hulu Sungai Tengah)
Jawab:
Penilaian KKPR Darat melibatkan 3 instansi: Kantor Pertanahan, Dinas Tata Ruang/PUPR,
dan DPMPTSP. Pelaku usaha melakukan permohonan di sistem OSS dan dilihat apakah
pelaku usaha memerlukan penilaian atau tidak. Jika permohonan PKKPR Penilaian maka
akan diterbitkan Surat Perintah Setor (SPS) atas PNBP Pertek.

35. Apa saja syarat Penyalur Alat Kesehatan/Distributor Alat Kesehatan? Apakah lewat PB-
UMKU? (Erlina Syamsu, S.Far.,Apt.,M.Kes-Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)
Jawab:
KBLI 46691, ada persyaratan yang perlu dilakukan pemenuhan. PB UMKU sesuai
kebutuhan.

36. Pertanyaan:
• Mohon informasi terkait persyaratan utama atas pengajuan Tax Holiday dan Tax
Allowance agar pelaku usaha dapat mengajukan melalui OSS RBA?
• Apakah pelaku usaha bisa mengajukan salah satu saja atau bisa keduanya terhadap
Tax Holiday dan Tax Allowance? Berapa kali pelaku usaha dapat mengajukan Tax
Allowance dan Tax Holiday?
• Berapa lama proses pengajuan untuk Tax Holiday dan Tax Allowance?
(Taufik, S.Kom - DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur)
Jawab:
• Eligible TA 78/ 2019, TH PerBKPM 7/2020. Ada syarat investasinya berupa nominal,
ada kemitraan dengan UMKM, terdapat pula analisa proyek.
• Pengajuan Tax Holiday dan Tax Allowance harus pilih salah satu. Proses
pengajuannya dilakukan saat sudah selesai input KBLI dan informasi kegiatan
usahanya. Proses pengajuan fasilitas perpajakan ini bisa dilakukan dengan
melengkapi data-data yang dibutuhkan di OSS.
• Verifikasi yang dilakukan oleh Tim Fasilitas juga cukup cepat karena ada fiktif positif
juga 5 hari.

37. Pertanyaan:
Apakah ada peran DPMPTSP tentang tata cara menonaktifkan NIB atau KBLI yang tidak
sesuai saat Inspeksi di lapangan? Contoh: Pelaku usaha melanggar aturan, sudah
dilakukan teguran namun masih melakukan pelanggaran. Adakah menu menon-aktifkan
KBLI oleh PTSP atau pembekuan NIB sementara, sehingga bila scan barcode bisa
ketahuan bahwa NIB atau KBLI dibekukan.
Pada menu Pelacakan akun DPMPTSP, untuk perorangan susah dilacak nama usahanya,
karena di NIB tidak ada informasi tentang nama usaha/merk dagangnya. Misal: Warung
Wong Solo, Kafe Kopi. Masukan: Sebaiknya filter pencarian dan pelacakan sebaiknya
bisa dicari dari Nama Usaha/Kegiatan sehingga mempermudah pengawasan di daerah.
(Murjani - DPMPTSP Kota Banjarmasin)
Jawab:
Saat ini di OSS belum ada menu pembekuan NIB. Akan tetapi dari menu pengawasan
bisa ada rekomendasi pemberian sanksi ke depannya. Saat ini pemberian sanksi bisa
dilakukan manual seperti sebelumnya.
Nama PT dan Merek Dagang biasanya berbeda. Kami biasanya mencari terlebih dahulu
di internet. Bisa melalui KBLI dibuka detail data dan dilihat Nama Usahanya

67

38. Pelaku usaha ketika melakukan Pelaporan LKPM melalui OSS dan masuk alamat:
https://lkpmonline.bkpm.go.id/lkpm_perka17/sso_validate_token.jsp?endpoint=set&token
= dengan kalimat "INVALID TOKEN" (Fajar Trisna Sanubari-DPMPTSP Kab. Tabalong)
Jawab:
Banyak penyebab terjadinya. Masih ada 2 sistem yaitu OSS dan SPIPISE, bisa jadi nama
perusahaan dan/atau NPWP berbeda. Solusinya jika menyampaikan invalid token saat isi
OSS di LKPM, perlu kami perbaiki satu persatu. Bisa menyampaikan ke
lkpmonline.bkpm.go.id jika masih mengalami kendala.

39. Sekedar saran dan permintaan dari para pelaku usaha di Provinsi Kalimantan Timur agar
pelaporan LKPM Online bisa lebih mudah dengan adanya Aplikasi yang dibuat khusus
oleh Kementerian Investasi/BKPM yang berbasis iOs maupun Android agar para pelaku
usaha di daerah dapat melakukan pelaporan LKPM melalui Handphone/Tablet/iPad tanpa
harus membuka laptop karena domisili perusahaan tidak seluruhnya tercover oleh
jaringan internet yang memadai, termasuk didalamnya ada fitur verifikasi untuk para
aparatur di DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota (Taufik, S. Kom -
DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur)
Jawab:
Sarannya akan ditampung. Saat ini masih berfokus pada pengembangan menu
pengawasan di website OSS. Bisa juga membuka website dengan handphone dan
verifikasi juga bisa, tapi tidak dari aplikasi akan tetapi dari web LKPM.

40. Apakah bisa dari Pusdiklat atau Pusdatin membuatkan Akun Trainer untuk praktek hari
kedua dikarenakan kebanyakan dari kami ini tidak semuanya memiliki Hak Akses Admin,
mengingat hari kedua ada latihan teknis dan studi kasus, dan apakah 1 hak akses bisa
dibuka secara berbarengan (Ririn Eka - DPMPTSP Kota Balikpapan)
Jawab:
Belum dapat dibuatkan untuk akun dummy Sistem Pengawasan karena sedang
pengembangan menu LKPM, khawatir mengganggu production.

41. Apakah pengawasan dilakukan terhadap kegiatan usaha dilakukan berdasarkan
kewenangan pada PP 5 Tahun 2021 atau berdasarkan lokasi kegiatan usaha? (Idrus, S.E.
– DPMPTSP Kota Bontang)
Jawab:
Kewenangan berdasarkan PP 5/2021, sesuai kewenangan penerbitan perizinan
berusaha.

42. "MASUKAN => Pada Dashboard Pelaporan Data (Pengelola Data), saat meng-Unduh
Detil Perizinan Berusaha, kami kesulitan dalam membuat Perhitungan Rencana Investasi,
Nilai Investasi dan Tenaga Kerja. Masalahnya adalah beberapa Pelaku Usaha saat
menginput KBLI Usahanya terkadang berulang-ulang dengan KBLI yang sama
(semuanya sama isinya) padahal kegiatannya cuma 1 saja. Dan lagi Pelaku Usaha yang
memiliki lebih dari 1 kegiatan usaha (misal kegiatan usahanya ada 2) sedangkan Tenaga
Kerjanya cuma 1, sehingga saat pengisian data untuk 2 kegiatan usaha (2 KBLI), maka
jumlah Tenaga Kerjanya menjadi 2. Sehingga pada Dashboard Pelaporan, jumlah Tenaga
Kerja menjadi membengkak. Mohon hal ini dapat menjadi perhatian" (Syahrani –
DPMPTSP Kab. Nunukan)

43. Pada menu Fasilitas Berusaha, misal pada Tax Holiday sebaiknya kolom persyaratan
sudah ada isinya, sehingga mempermudah pelaksana untuk mengimplimentasikan.
Selain itu, luasan area untuk berusaha harap bisa dicantumkan dalam tabel hasil
download Dashboard (Siti Patimah – DPMPTSP Kota Balikpapan)

68

44. Apakah di menu OSS sudah ada disediakan informasi untuk mengecek /validasi terhadap
izin yang terbit seperti: NIB untuk membantu teman-teman pejabat pengadaan (ULP)
dalam fungsi pengawasan tanpa harus login di OSS RBA tersebut? Ini sekalian
menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang ikut tender. Jika
belum ada, bisakah disediakan menu tersebut tanpa harus login?. Terima kasih (Dehen
N. Adam – DPMTPSP Kota Tapin)

45. Pertanyaan:
Mohon info KBLI berapa yang merujuk kepada usaha jasa pemanfaatan sungai / kanal
khusus untuk pengangkutan batubara?
Banyak pelaku usaha Jasa Konstruksi menanyakan cara mendapatkan Sertifikat Badan
Usaha (SBU) Konstruksi melalui OSS RBA, apakah bisa dibuatkan video toturial-nya dari
pembuatan NIB sampai pengajuan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi ataupun
Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi di PBUMKU. Terima Kasih.
(Medie Andriansyah – DPMPTSP Kab. Tapin)

46. Beberapa case perizinan berusaha telah diverifikasi oleh DPMPTSP, akan tetapi pada
akun pelaku usaha statusnya belum terverifikasi, bagaimana kami selaku DPMPTSP
menyikapinya (Rani Nur Ainun – DPMPTSP Prov Kaltim)

47. Dalam menu pelacakan NIB. 9120406121385 untuk Bidang Usaha KBLI 47721 pelaku
usaha tersebut di status NIB Terbit dan Izin Terbit? Tapi saat Izin mau dicetak bentuknya
masih Draft, bagaimana cara merubah Draft tersebut menjadi Izin di dalam Sistem OSS
sehingga nanti pelaku usaha dapat mencetak izinnya melalui akun yang dimiliki?
(Sumargo – DPMPTSP Kab. Paser)

48. Pada OSS versi 1.0 boleh memasukan KBLI 46xxx Dan 47xxx, akan tetapi pada saat OSS
RBA ini ketika akan memasukan salah satu KBLI, misalkan 46xxx, tetapi dicari Izin
Penanaman Modal, bagaimana solusinya? (Dwi Yuli A – DPMPTSP Kota Banjarmasin)

49. Mohon penjelasan detail untuk alur/mekanisme/SOP PB UMKU Sertifikat Badan Usaha
(SBU) konstruksi (Rizal Muhtadi – DPMPTSP Kota Bontang)

50. Kami dari DPMPTSP Kabupaten sering sekali terkendala dengan adanya pelaku usaha
yang lupa username dan pasword OSS dan bahkan password email meraka juga
terkadang tidak tahu. Saat kami coba proses membuatan NIB ada pemberitahuan kalau
NIK KTP sudah memiliki hak akses, pertanyaan dari kami apakah bisa reset akun OSS
atau ada cara yang lain? Mohon bantuannya karena itu adalah kendala yang sering kami
hadapi. (Wahyudi – DPMPTSPNaker Kab. HSU)

51. Untuk izin yg penerbitannya secara otomatis apakah sudah dapat dikatakan izin-nya
legal? dan kalau ilegal, bagaimana tindak lanjutnya dari dinas terkait untuk menindak
lanjutinya? Terima kasih (Akhmad Sofiyan – Dinkes Prov Kaltim)

52. Misal apabila SS/Izin Pelaku Usaha Sudah Terverifikasi oleh Dinas Teknis & Unit Perijinan
tapi belum diverifikasi oleh Kepala Dinas, kemudian Pelaku Usaha dengan tidak sengaja
nge-klik Tombol Pengajuan Ulang pada Menu Pelacakan -> Perizinan Berusaha. Apakah
Proses akan lagi ke Proses Persetujuan Dinas Teknis atau bagaimana? (Muhammad
Fahrur Arifin – DPMPTSPNaker Kab. HSU)

69

53. Bagaimana cara verifikasi teknis dari sektor kelautan dan perikanan bagi perizinan
berusaha di laut?
Sebaiknya acara pelatihan OSS seperti ini lebih sering dilaksanakan untuk OPD teknis
yang terdapat di Provinsi atau Kabupaten/Kota sehingga mempercepat proses usaha
perizinan berusaha. (Ismail – Dinas Kelautan Perikanan Prov Kaltim)

54. Pertanyaan :
• Bagi penerima Akun Hak Akses Turunan, apakah masih perlu dituangkan dalam
bentuk SK? Dan apakah OPD Teknis (selain Dinas LH, Tata Ruang/PUPR) WAJIB atau
TIDAK di buatkan/diberikan Hak Akses Turunan? Referensi Dasar Hukumnya dan
Pasal berapa?
• Terkait Persyaratan Dasar (PBG), pada input kegiatan usaha ada pertanyaan, “Apakah
anda akan melakukan pembangunan Gedung.?”. Apakah pertanyaan ini hanya bagi
Pelaku Usaha yang kegiatan usahanya Belum Ada Bangunan (berada di Tanah
Kosong) atau berlaku juga bagi yang statusnya Sewa / Kontrak?
• Apakah Aplikasi/Sistem Teknis yang lain seperti SIINAS (Kemen Perindustrian),
AMDALNET (Kemen Lingkungan Hidup, sudah ter-Integrasi dengan OSS / berjalan?
• Terkait Pasal 181 PP 5 Tahun 2021, contoh kasus, ada perusahaan yang sudah
memiliki HGU tapi pada saat mengupdate izinnya di OSS RBA masih diminta untuk
mengurus KKPR Berusaha. Mohon penjelasannya.
• Pada Pasal 181 ayat 2 menyebutkan "Sistem OSS menerbitkan PKKPR atas lokasi
usaha dan atau yg diperlukan rencana perizinan berusaha bagi UMK” (berdasarkan
pernyataan pelaku usaha) tapi kenapa Sistem OSS menerbitkan KKPR UMK dalam
bentuk “PERNYATAAN PELAKU USAHA”. Mohon Penjelasannya.
• Terkait FIKTIF POSITIF, misal pengajuan PB Pelaku Usaha pada Posisi Verifikasi OPD
Teknis, namun OPD Teknis telat/lama dalam melakukan verifikasi, apakah pada posisi
ini FIKTIF POSITIF sudah berlaku? Jika Iya, Status FIKTIF POSTIF nya seperti apa?
Apakah hanya Verifikasi Persyaratan sudah dianggap terpenuhi atau PB-nya status-
nya langsung menjadi TERVERIFIKASI / TERBIT?
• Terkait PB UMKU, jika suatu perusahaan Perkebunan memiliki TUKS yang berada di
lokasi lain, jauh dari lokasi perkebunan, apakah TUKS tersebut sebagai PB UMKU atau
Pendukung PB UMKU, mohon penjelasannya.
(Syahrani – DPMPTSP Kab. Nunukan)

55. Bagaimana jika syarat di OSS tidak sama dengan NSPK OPD teknis, karena dari Dinas
Kesehatan antara isian di aplikasi dengan syarat-syarat di Permenkes 14 tahun 2021
(pertanyaan titipan dari DKK ) (Rosana - DPMPTSP Kota Samarinda)

56. Untuk pengajuan KPPR apabila permohonan pelaku usaha ditolak oleh OPD teknis dan
setelah dilakukan perbaikan lagi oleh pelaku usaha, hasil perbaikan tidak pernah terbaca
lagi di Akun OPD teknis? mohon arahan (Ali Firmansyah - DPMPTSP Kab. Berau)

57. Apakah ada kontak yang dapat dihubungi terkait kendala teknis IT pada sistem OSS?
Karena jalur konsultasi yang ada, responnya lambat. (Sofyansyah - DPMPTSP Kota
Bontang)

58. Di Akun Administrator PTSP pada beranda untuk "Verifikasi Pemenuhan Persyaratan"
tertera angka 11 pada bagian Pojok Kanan tapi setelah dibuka ada 49 data pemohon?
Apa yang menyebabkan hal tersebut, terima kasih. (Sumargo - DPMPTSP Kab. Paser)

59. Bagaimana cara mengupdate Akta pendirian pelaku usaha yang telah dirubah sedangkan
dalam Akta sebelumnya perizinannya masih berstatus aktif? (Ayu Arini S - DPMPTSP

70

Kab. PPU)

60. Mohon penjelasannya untuk menu proses verifikasi PKPLH, dalam akun Perangkat
Daerah Teknis hanya muncul : Nomor Persetujuan, Tanggal Persetujuan, masukkan link,
judul persetujuan, status (disetujui, perbaikan, penolakan) keterangan: dengan ini
menyatakan pemenuhan persetujuan lingkungan pelaku usaha telah diverifikasi sesuai
ketentuan. Kenapa tidak ada pilihan untuk melakukan verifikasi terhadap data yg diupload
oleh pemohon (sehingga Perangkat daerah Teknis dapat melakukan verifikasi apakah
data yg diupload telah lengkap/benar)? (Siti Patimah - DPMPTSP Kota Balikpapan)

61. Apakah bisa untuk HAK AKSES UNIT pada DPMPTSP bisa diperbanyak (Misal, Unit
Perizinan)? Karena pada DPMPTSP masing-masing JFAK sudah dibagi menangani
Perizinan Per Sektor. (Syahrani - DPMPTSP Kab. Nunukan)

62. Pertanyaan :
• Terkait kewenangan perizinan berusaha sektor perindustrian. Apabila pelaku usaha
salah dalam menginput data lokasi usaha, yang seharusnya lokasi usaha berada di
dalam wilayah Kab/Kota (Kewenangan Kab/Kota) tetapi yang diinput adalah lintas
Kab/Kota (Kewenangan Provinsi), maka permohonan verifikasi akan masuk ke akun
teknis di Provinsi. Apakah Provinsi tetap harus melakukan verifikasi teknis?
• Apakah perizinan berusaha untuk industri dengan tingkat risiko menengah rendah
akan terbit secara otomatis? Di akun kami (dinas teknis) ada beberapa perusahaan
dengan tingkat risiko menengah rendah yang masuk dalam 'verifikasi pemenuhan
persyaratan'. Apakah dalam hal ini seharusnya masuk dalam pengawasan persyaratan
mandiri? Atau apakah ada industri tertentu dengan tingkat risiko MR yang perlu
dilakukan verifikasi teknis? Mohon penjelasannya. Terima kasih.
• Kapan Perusahaan Industri perlu/harus melakukan migrasi atau pendaftaran melalui
OSS RBA? Untuk perusahaan yg memiliki perizinan berusaha melalui OSS (sebelum
OSS RBA) dan IUI yang diterbitkan sebelum OSS.
• Jika ada industri besar dengan tingkat risiko tinggi mengajukan permohonan verifikasi
teknis (sektor perindustrian) atau masuk dalam menu 'verifikasi permohonan
persyaratan', namun masih belum memenuhi persyaratan dasar atau persyaratan
lingkungan. Apa yang harus dilakukan tim verifikator sektor perindustrian? Mohon
arahannya.
(Renny Ariani-Dinas Perindagkop UKM Prov Kaltim)

63. Pertanyaan :
• Untuk beberapa KBLI, Pelaku Usaha diwajibkan untuk memiliki PKKPRL sebagai
persyaratan dasar Perizinan Berusaha. Untuk Perizinan Berusaha yang menjadi
kewenangan Gubernur, verifikasi pemenuhan persyaratan pemohon termasuk
PKKPRL dilakukan oleh OPD teknis terkait yang dalam hal ini adalah Dinas Kelautan
dan Perikanan. Akan tetapi berdasarkan PERMENKP No. 28/2021 penerbitan PKKPRL
merupakan kewenangan Menteri. Bagaimanakah selanjutnya tahapan verifikasi
PKKPRL yang harus dilaksanakan oleh OPD teknis terkait?
• Bagaimana tahapan permohonan Perizinan Non Berusaha apabila pemohon
merupakan OPD? Apakah melalui OSS juga atau melalui cara lain?
(Nani – Dinas Kelautan Perikanan Prov Kaltim)

64. Pertanyaan :
• Ada kasus migrasi OSS 1.1 ke OSS RBA yang dimana di aktanya sudah terlanjur
memasukan Perdagangan Besar dan Perdagangan Eceran, tentu itu tidak bisa
digabung. Setelah masuk ke RBA, PU ingin memproses KBLI Perdagangan Eceran

71

saja misal 47111 atau Perdagangan Sembako. Namun ketika proses isi/tambah
bidang usaha setelah memasukan KBLI Perdagangan Eceran muncul kolom yang
meminta masukan nomor izin penanaman modal. Itu maksudnya nomor apa?, ini juga
terjadi di teman-teman tenaga pendamping di daerah lain dan masih belum paham
terkait masalah tersebut.
• Terkait migrasi juga, ada PU CV yang merubah sedikit nama CVnya misal dari khafit
jadi khafid, perubahan sudah dilakukan pada Akta dan AHU, saat migrasi PU mencoba
melakukan penarikan ulang AHU namun gagal, kemudian ke menu Perubahan, menu
Perubahan badan usaha juga gagal dengan keterangan data tidak ditemukan, padahal
NIB juga sudah terbit. Apakah ini ada permasalahan pada sistem?, karena AHU di cek
sudah update AHU perubahan.
(Dwi Ahmad Nur - DPMPTSP Kab. Tanah Bumbu)

65. Bagaimana status/prosesnya di OSS jika pemohon mengajukan permohonan PKKPR
secara manual melalui BPN? (Didit Arya - DPMPTSP Kab. Tana Tidung)

66. Ada industri besar berdiri di Kawasan Industri, PMDN, dengan tingkat risiko menengah
tinggi. Di akun mereka draft Sertifikat Standar Provinsi Kaltim yang harus melakukan
verifikasi Sertifikat Standar. Permasalahannya Industri ini tidak muncul dalam menu
verifikasi pemenuhan persyaratan kami. Pertanyaannya bagaimana kami harus
menindaklanjuti? (Renny Ariani – Dinas Perindagkop UKM Prov. Kaltim)

67. Apakah pernyataan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terbit secara otomatis
dari OSS dapat digunakan untuk persyaratan KKPR dalam persyaratan permohonan
PBG, mengingat lokasi yang dimohon berada dalam kawasan cagar alam. (Najaludin -
DPMPTSP Kab. Paser)

68. Pertanyaan :
• Dalam menu pengembangan usaha, saat penambahan KBLI tertentu terdapat izin
Penanaman Modal yang harus diinput, apa yang dimaksud Izin Penanaman Modal dan
bagaimana cara pengurusannya?
• Untuk verifikasi perizinan dasar khususnya KKPR yang menjadi kewenangan pusat,
bagaimana cara trackingnya, prosesnya, karena ada pemohon 2 bulan lebih statusnya
masih diteruskan Kementerian ATR/ BPN yang tampil di akunnya, sehingga pemohon
tidak bisa melanjutkan step berikutnya selama KKPR belum diverif.
• Mohon diinfokan kontak langsung jika ada kendala Perizinan Dasar (KKPR dan
Persetujuan Lingkungan) serta bagian Pelayanan Perizinan OSS BKPM karena untuk
Pengaduan dan info lainnya melalui WA Helpdesk OSS respon lama bahkan tidak ada
respon sama sekali, padahal PTSP dan pemohon sangat menunggu jawaban serta
solusi kendala.Terima kasih
(Winari – DPMPTSP Kab. Bulungan)

69. Di menu verifikasi pemenuhan persyaratan ada beberapa file perusahaan yang tidak ada
fitur untuk kami memilih apakah dokumen ini disetujui atau ditolak atau dilagikan, hanya
ada pilihan bahwa dokumen ini telah diverifikasi sesuai ketentuan. Padahal perusahaan
ini belum memenuhi persyaratan umum dari sektor perindustrian. Khawatirnya kalau
peraturan yg semestinya dijalankan maka perusahaan ini dapat saja sertifikat standar-nya
disetujui secara otomatis. (Renny Ariani – Dinas Perindagkop UKM Prov Kaltim)

70. Mohon kejelasan terkait perizinan di sektor pendidikan, salah satunya KBLI 85132,
dimana keterangan pada KBLI ini "”Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB"", sedangkan
KBLI ini memiliki resiko tinggi, dan saat terbit NIB KBLI tersebut masuk kedalam list

72

""permohonan belum melengkapi persyaratan"", keterangan untuk persyaratannya
berbunyi seperti ini ""Lembaga OSS hanya menerbitkan NIB””. Permohonan Perizinan
Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan
perundangan, ke dan diterbitkan oleh: Bupati/Walikota cq. Kepala Dinas Pendidikan
melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota, jadi apakah perlu Izin terbit diluar OSS tersebut di
upload sebagai persyaratan pemenuhan izin di OSS-nya, atau diabaikan saja?, terima
kasih (Ana Fitriana – DPMPTSP)

71. Pertanyaan:
• Dalam system OSS ada penerbitan KKPR secara otomatis terlebih dahulu karena
masuk kawasan industri, padahal area/kawasan tersebut sudah masuk kawasan PSN
yang Persetujuan KKPR nya diterbitkan secara manual oleh Kementerian/ATR
belakangan. Apa memang tidak diblok di sistem OSS. Mekanisme proses pencabutan
KKPR yang terbit diatas PKKPR PSN kewenangan pusat ya?
• Hak akses akun untuk tenaga pendamping dana DAK sekaligus Help Desk OSS kapan
dapat diberikan oleh BKPM ya karena sudah mau memasuki akhir semester I 2022.
• Kapan ya sub sistem pengawasan di OSS RBA dilaunching atau ditanam, supaya
PTSP di daerah bisa implementasikan
(David Gunawan – DPMPTSP Kalimantan Utara)

72. Jelaskan tentang KBLI JPT (single purpose company) mohon penjelasan. (Faisal -
DPMPTSP Kab. PPU)

73. Pertanyaan:
• Bagaimana cara memunculkan Lagi NIB perorangan mikro yang pada OSS1.1 boleh
lebih dari satu NIB, setelah mutasi ke OSS RBA setelah memilih salah satunya tidak
dapat dilihat lagi.
• Bagaimana cara merubah skala usaha dari Non UMK ke UMK untuk izin usaha
perorangan yang pada OSS 1.1 sudah terlanjur didaftarkan usaha menengah besar?
• Bagaimana cara push permohonan PKKPR, apabila tidak dapat dibaca pada akun
turunan?
(Alimudin – DPMPTSP Kutai Barat)

74. Pertanyaan:
• Sebagaimana penyampaian materi, pengisian data usaha diisikan per kegiatan/lokasi
sehingga memungkinkan pengisian KBLI yang sama untuk 2 atau lebih di lokasi
berbeda. Terkait kegiatan usaha Jasa Konstruksi, misalkan ada kegiatan
pembangunan Jalan di lokasi A, B dan C. Bagaimana hasil terbitan NIB-nya, apakah
tampil per lokasi? Jika tampil per lokasinya, bagaimana jika kegiatan di lokasi A sudah
selesai dilaksanakan, apakah data di lokasi tersebut akan terhapus otomatis atau ada
tahapan tindaklanjutnya?
• Terkait PKKPR Laut, apakah permohonannya diproses oleh Kementerian Kelautan
atau DPMPTSP Prov/Kab/Kota? Pada bulan April yang lalu ada masuk permohonan
PKKPR Laut ke DPMPTSP Prov, sedangkan pada subsistem Pelayanan Informasi di
menu Perizinan Dasar diinformasikan bahwa permohonan PKKPR Laut diteruskan ke
Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mohon Pencerahannya.
(Adam Indra Wijaya – DPMPTSP Prov Kalsel)

75. Pertanyaan:
• Penjelasan masalah aplikasi Gistaru yg datanya sering tidak muncul di Gistaru.
• Seringnya terjadi data yang sudah disetujui tapi hasil cetak di OSS belum terverifkasi

73

mohon penjelasannya.
• Hasil upload pelaku usaha muncul malah data upload perusahaan yg berbeda mohon

penjelasan.
• Kapan implementasi fiktif positif diberlakukan dan apakah berlaku pada pemohon

sebelumnya atau hanya untuk permohonan baru?
• Apakah PKKPR non usaha masuk di OSS RBA?
(Rozan – DPMPTSP Kab. PPU)

76. Dari akun OSS pemohon ada instruksi untuk melakukan pembayaran PNBP, tapi di email
dan akun pemohon tidak ada informasi/notifikasi terkait nominal pembayaran PNBP.
sudah ditanyakan di BPN Kota, tidak ada kepastian jawaban, apa yang harus dilakukan?
atau ada kontak yang bisa dihubungi? (Idrus – DPMPTSP Kab Bontang)

77. Materi pelatihan periode ini, boleh dibagikan? untuk disampaikan lagi ke rekan di kantor
(Rizal – DPMPTSP Kota Bontang)

78. Saat ini akun Unit Perizinan tidak dapat melakukan verifikasi permohonan. Usulan agar
Akun unit perizinan yang melakukan verifikasi berkas permohonan, sedangkan Akun
Kepala DPMPTSP untuk verifikasi persetujuan SS atau Izin. (Alimudin – DPMPTSP Kutai
Barat)

79. Untuk KBLI seperti Konstruksi Sipil Jalan 42101 bisa divalidasi resiko setelah semua total
modal usaha dan investasi 1.4M? Atau juga 56210 Catering harus 1.5M baru bisa di
validasi. Jadi bagaimana kalau usaha perorangan menginginkan KBLI tersebut,
sedangkan modal usaha di bawah standar?, apakah ada KBLI Catering sesuai yang
modal di bawah standar? (Isnaningsih – DPMPTSPTK Kab Balangan)

80. Yang mengajukan KKPR jalan pemerintah, apakah pemerintah atau pelaku usaha
(kontraktor)? (Rosi Dwi Sasmitha – DPMPTSP Kab Mahakam Ulu)

81. Apakah Link staging bisa digunakan seterusnya untuk membantu kami dari DPMPTSP
melakukan demo kepada pelaku usaha? (Wahyu - DPMPTSP Prov Kaltim)

82. Jika ada perusahaan yang merubah status permodalan dari semula PMA menjadi PMDN,
apakah ada cara untuk merubah status tersebut di OSS? (Adam Indra W - DPMPTSP
Prov Kalsel)

83. Bila dari pelaku Usaha sudah dilakukan kepatuhan yang berkali-kali dan masih tidak
mengikuti peraturan yang berlaku, apa tindakan yang harus dilakukan OPD Teknis atau
DPMPTSP (Muhammad Lukman – Disperindagkop)

84. Apakah pengawasan dapat dilakukan terhadap perizinan berusaha yang terbit sebelum
berlakunya OSS? (Kurnia - DPMPTSP Kab. Mahakam Ulu)

85. Pertanyaan:
• Terkait Pengawasan, bagaimana PTSP yang belum input Data Pengawasan (kegiatan
usaha yang akan di lakukan pengawasan), solusinya seperti apa? Dan bagaimana cara
mengisi/input data pengawasan tersebut?
• Pemahaman saya terkait Pengawasan, dalam melakukan pengawasan lapangan harus
dilaksanakan bersama, PTSP dan OPD Teknis. Tugas pengawasannya, OPD Teknis
berwenang mengawasi kesesuaian kegiatan usaha dan administratif. Sedangkan
PTSP hanya berwenang dalam hal Penanaman Modal-nya (LKPM, Realisasi, Tenaga

74

Kerja, Kemitraan). Apakah benar pemahaman saya?
(Syahrani – DPMPTSP Kab Nunukan)

86. Untuk OPD Teknis apakah input data hasil pengawasannya melalui hak akses turunan
atau memerlukan fitur lain (Rosana - DPMPTSP Kota Samarinda)

87. Pertanyaan:
• Bagaimana cara pelaku usaha yang terkendala dalam migrasi data dan pelaporan
LKPM Online meskipun persyaratan serta kelengkapan data telah di isi lengkap oleh
pelaku usaha?
• Berapa lama proses pengajuan permohonan hak akses OSS yang telah diajukan
melalui email maupun WhatsApp Bisnis di Kementerian Investasi?
(Rosana - DPMPTSP Kota Samarinda)

88. Dalam pemaparan ada penginputan hasil pengawasan, mohon untuk simulasi untuk
penginputan by system tersebut, karena di menu Kabid tidak ada menu Pelaporan hasil
pengawasan (Rispa Rafliana - DPMPTSP Kab Kutai Timur)

89. Pertanyaan:
• Pada akun unit pengawasan kami untuk menu pelaporan dan menu sanksi tidak
muncul seperti dijelaskan oleh Narsum, bahwa untuk surat tugas kegiatan
pengawasan akan dikirimkan ke email pelaku usaha, pertanyaannya adalah
bagaimana jika email yang dicantumkan pada data pelaku usaha tersebut tidak aktif?
• Bagaimana jika DPMPTSP tidak melakukan validasi terhadap permohonan
pencabutan yang diajukan, apakah sistem OSS akan menerbitkan secara otomatis
pencabutannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
(Fatimah Agustina – DPMPTSP Prov Kaltim)

90. Untuk Kegiatan Penjadwalan Pengawasan, Apakah yang melakukan Input Pertama
Penjadwalan adalah OPD Teknis? Apakah DPMPTSP Kab./Kota bisa melakukan
Penjadwalan Pengawasan dan Mengundang OPD Teknis? Kalau yang melakukan
Penjadwalan Pengawasan adalah DPMPTSP Kab./Kota, maka siapa yang melakukan
Persetujuan Pengawasan? Apakah DPMPTSP Prov.? (Muhammad Fahrur Arifin –
DPMPTSPTK Kab. Hulu Sungai Utara)

91. Apakah akun pengawasan ini modulnya dapat dilihat dari akun Kepala Dinas selaku
pengelola hak akses? Atau harus akun tersendiri? (Kurnia - DPMPTSP Kab. Mahakam
Ulu)

92. Pertanyaan:
• Bagaimana cara Pencabutan Perizinan (NIB) oleh Koordinator (DPMPTSP
Prov/Kota/Kab Karena Perusahaan tidak Patuh?
• Kalau Pengawasan Rutin tidak mengundang OPD teknis bagaimana cara penjadwalan
surat tugas?
(Rizali Ansyari – DPMPTSP Kotabaru)

93. Pertanyaan:
• Pengawasan kewajiban perizinan berusaha yang sudah ditetapkan waktunya (seperti
3 atau 6 bulan) seperti mengurus sertifikat pelatihan P-IRT masuk menu pengawasan
yang mana?
• Jika perizinan berusaha dan PB-UMKU-nya beda kewenangan (contoh Provinsi dan
Kab/Kota) bagaimana pengawasannya?

75

• Jika PKKPR terbit otomatis tetapi diketahui tidak benar, siapa yang melakukan
pengawasan? bidang Dalak atau masih Perizinan?

• Bagaimana jika data migrasi dan isian nilai investasinya tidak sesuai (pemohon isi 0),
saat pengawasan dan laporan LKPM tidak sesuai dengan realiasi, sedangkan jika
merubah di OSS maka akan mengikuti aturan baru dan izinnya bisa tidak langsung
berlaku efektif

• Bagaimana jika pemohon ingin menambah KBLI single purpose karena telah
melakukan perubahan Akta, sedangkan telah memiliki kegiatan usaha yang telah
berlaku. Apakah masuk menu non likuidasi atau likuidasi? sedangkan mereka ingin
NIB nya tetap (tidak dicabut) jika masuk menu likuidasi

• Kami ada kasus kegiatan usaha yang diprotes oleh warga sekitar sehingga minta
dicabut izin usahanya, bagaimana prosedur pencabutannya ?

(Hendra – DPMPTSP Kota Balikpapan)

94. Pertanyaan:
• DPMPTSP Kota Balikpapan sudah mengangkat Tenaga Pendamping BKPM yg
dibayarkan dengan anggaran DAK Non Fisik - Fasilitasi Penanaman Modal an. Aji
Kintan Amara. Sejak tanggal 30 Maret 2022, Tenaga Pendamping kami sudah
mengajukan Hak akses melalui email [email protected] berdasarkan surat dari
BKPM No. 80/A.9/B.1/2022 tanggal 25 Maret 2022 perihal Persiapan Penyampaian
LKPM Triwulan I Tahun 2022, poin 4 untuk membuat Permohonan Hak Akses Tenaga
Pendamping dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diminta sesuai surat
yang kami terima. Namun, sampai sekarang email untuk Permohonan Hak Akses
Tenaga Pendamping tersebut belum ada jawaban dan tindak lanjut dari BKPM. Mohon
agar ada kejelasan.
• Sejauhmana tugas Tenaga Pendamping? Lebih fokus ke sub sistem OSS yang mana?
• Apakah ke depannya akan ada aplikasi ESTIM lagi yang bisa menjadi sarana untuk
berkomunikasi antara Tenaga Pendamping di DPMPTSP Kab/Kota dengan BKPM
dalam menyelesaikan kendala dan permasalahan OSS yang dihadapi pelaku usaha?
(Astri Rezeki – DPMPTSP Kota Balikpapan)

95. Apakah bisa akun pengawasan dibuat lebih dari 1 akun dan bagaimana cara
menambahkan akunnya, dikarenakan saat kami ingin menambah akun pengawasan
untuk unit Dalaks malah ada pemberitahuan akun tidak bisa ditambahkan (Fatimah
Agustina - DPMPTSP Prov Kaltim)

96. Pertanyaan:
• Jika ada laporan dari masyarakat ingin mencabut izin usaha orang lain karena
menyalahi aturan atau mengganggu kenyamanan masyarakat. Apa yang harus
dilakukan masyarakat terkait pencabutan likuidasi?
• Syarat pencabutan likuidasi salah satunya harus ada Akta pembubaran sedangkan jika
pelaku usaha melakukan pencabutan likuidasi karena kesalahan input seperti salah
input jenis badan usaha. Bagaimana solusinya?
• Syarat pencabutan non likuidasi adalah harus melaporkan LKPM triwulan terakhir
sedangkan jika pelaku usaha melakukan pencabutan non likuidasi karena KBLI
tersebut sudah tidak berjalan lagi. Apakah tetap melaporkan LKPM?
• Terkait Tenaga Pendamping apakah nantinya Tenaga Pendamping akan mendapatkan
hak akses seperti ESTIM?
(Aji Kintan Amara – DPMPTSP Kota Balikpapan)

97. Pertanyaan:
• Apa sajakah tahapan yang harus dilaksanakan PTSP di daerah sebelum kegiatan

76

pengawasan ke lapangan dilakukan?
• Apakah Hak Akses Pengawasan untuk OPD Teknis sudah bisa dibagikan?
• Apakah pemegang Hak Akses Verifikator Perizinan dengan pemegang Hak Akses

Pengawasan untuk OPD Teknis bisa orang yang sama, atau harus berbeda?
• Sampai sejauh mana batasan kegiatan usaha yang harus diawasi?
• Bagaimana dengan kegiatan usaha yang melanggar aturan tapi tidak memiliki NIB

atau proses perizinan di OSS nya belum selesai semua?
• Bagaimana apabila proses perizinan sudah selesai semua, namun dokumen yang

diupload Pelaku Usaha ternyata salah dan tidak terverifikasi dengan benar oleh Tim
Verifikator Perizinan dikarenakan Izin terbit otomatis atau karena fiktif positif?
• Shortlist nilai rencana investasi > 5 M, termasuk tanah dan bangunan atau tidak?
Bagaimana dengan pengisian nilai rencana investasi yang tidak sesuai dengan kondisi
real di lapangan?
• Tugas koordinator salah satunya menyamakan tanggal pengawasan ke lapangan,
apabila salah satu pengawas tidak dapat hadir, apakah bisa dilakukan secara virtual
ataupun hybrid?
• Surat pemberitahuan pengawasan dikirimkan ke email Pelaku Usaha, bagaimana
memastikan Pelaku Usaha noticed atas email yg dikirim?
• Apakah sebelum dilakukan pengawasan ke lapangan, Pelaku Usaha harus menjawab
surat pemberitahuan tersebut terlebih dahulu?
• Apakah akan ada pelatihan khusus dari BKPM untuk Tim Pengawasan DPMPTSP dan
OPD Teknis Pengawasan yg sudah memiliki Hak Akses Pengawasan sebelum
kegiatan pengawasan berjalan?
• Apabila sub sistem pengawasan di OSS belum siap 100 %, bagaimanakah teknis
pengawasan harus dijalankan?
• Koordinator pengawasan DPMPTSP dengan petugas yang mereview LKPM serta
verifikator pencabutan likuidasi apakah harus orang yang sama?
• Sehubungan dengan Hak Akses Pengawasan yang diberikan ke DPMPTSP Kota
hanya diizinkan 1 saja. Apakah bisa diberikan lebih dari 1 Hak Akses Pengawasan
agar tugas bisa dibagi-bagi?
• Apakah koordinator pengawasan harus ke lapangan? Apabila tidak, bagaimana cara
koordinator pengawasan melakukan penilaian kepatuhan administrasi?
• Untuk pembobotan penilaian kepatuhan teknis dan administrasi apakah untuk setiap
kriteria harus diisi, atau bisa salah satunya 0, yang pasti total keseluruhannya 100?
• Apakah ada pelatihan khusus untuk memberikan nilai tersebut? Karena bisa jadi
standar yang dimiliki untuk setiap individu dalam menentukan pembobotan berbeda?
• Bagaimana apabila permasalahan perusahaan lebih dari 1? Apakah bisa ditambahkan
lebih dari 1?
• Bagaimana cara mengaudit kegiatan usaha yang benar? Apakah tim pengawasan
hanya meminta data ke perusahaan dan langsung mempercayai data yang diberikan
oleh Pelaku Usaha begitu saja? Apakah ada pelatihan untuk hal ini?
• Bagaimana cara penerapan sanksi untuk Pelaku Usaha yang melanggar aturan
sehingga izinnya harus dicabut?
(Astri Rezeki – DPMPTSP Kota Balikpapan)

98. Mohon dibagi nomor kontak para narasumber, sehingga kalau setelah kegiatan ToT ini
berakhir dan masih ada pertanyaan, bisa bertanya lebih lanjut, terima kasih (Muhammad
Fahrur – DPMPTSPTK Kab. Hulu Sungai Utara)

99. Pertanyaan:
• Saat shortlist pengawasan muncul di OSS dan hanya memunculkan 1 atau beberapa
KBLI pada satu Perusahaan, apakah KBLI yg tidak ada di dalam shortlist tetap diawasi

77

juga saat ke lapangan atau tidak?
• Di bagian menu akses pengawasan ada pemberitahuan untuk menginput seperti ini:

o 2 minggu pertama: Waktu untuk menerima usulan dari OPD
o 2 minggu kedua: Waktu untuk melakukan verifikasi proyek serta jadwal dan

menambahkan proyek serta jadwal
• Apakah usulan dari OPD ini berdasarkan proyek saja? Artinya tidak semua KBLI yg

ada dalam 1 perusahaan diawasi dalam 1 waktu. Jadi usulan difokuskan pada resiko
menengah dan tinggi atau skala usaha yg sedang dan besar saja?
• Verifikasi proyek yang disebut seperti apa? Karena kami tidak mungkin memastikan
jadwal yang diajukan dalam 1 tahun ke depan sudah pasti dapat dijalankan sesuai
jadwal.
• OPD Teknis mana saja yang harus diberi hak akses pengawasan? Kalau standar sama
seluruh Indonesia sesuai PP 5, apakah bisa ditetapkan terlebih dahulu oleh BKPM
sebelum hak akses pengawasan diturunkan ke OPD Teknis? Apakah termasuk
Kepolisian dan Kejaksaan? Sampai mana batasan Kepolisian dan Kejaksaan dalam
melakukan proses pengawasan bersama PTSP?
• Apakah menu Daftar LKPM dalam akses pengawasan belum sempurna datanya?
Karena tadi saya mencoba membandingkan data LKPM Triwulan I Tahun 2022 (PT.
Kilang Pertamina Balikpapan) yg sudah disetujui BKPM dan direlease oleh BKPM,
dengan data yang ada di menu Daftar LKPM pada akses pengawasan, hasilnya tidak
sama. Tambahan realisasi investasi pada Tw 1 Tahun 2022 tidak muncul angkanya.
Hanya total realisasi investasi keseluruhan saja yang muncul angkanya. Saat diklik
Cetak LKPM, angkanya muncul pada cetakan, tapi angkanya tidak sama dengan
angka pada tabel di depan.
(Astri Rezeki - DPMPTSP Kota Balikpapan)

100.Pertanyaan:
• Kapan pemberlakuan Pelaporan LKPM Online untuk Pelaku Usaha sektor UMKM yang
akan dilakukan setiap semester (6 bulan sekali) sesuai dengan peraturan terbaru?
• Berapakah nilai minimum rencana investasi yang diwajibkan pelaporan LKPM untuk
sektor UMKM?
• Siapa yang memiliki kewenangan dalam melakukan Review atas Pelaporan LKPM
Online untuk Pelaku Usaha sektor UMKM? Apakah ini adalah kewenangan dari
DPMPTSP Provinsi atau DPMPTS Kabupaten/Kota?
(Taufik – DPMPTSP Prov Kaltim)

101.Apakah PTSP daerah bisa mengakses data perizinan yang telah terbit di daerah, yang
menjadi kewenangan Pusat dan Provinsi, karena terkait dengan pengawasan dan aduan?
(Sofyansyah - DPMPTSP Kota Bontang)

102.Bagaimana pengawasan untuk kegiatan usaha yang lokusnya di Kota/Kab namun
kewenangannya bukan kewenangan Kota/Kab (Ida Maria Ulfa – DPMPTSP Kota
Balikpapan)

103.Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa Pengawasan Rutin terjadwal yang kita buat juga
bisa di akses atau harus dikirim ke Pelaku usaha yg bersangkutan. (Juliansyah –
DPMPTSP Kab. Paser)

Balikpapan, 11-12 Mei 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melona, Ian, Janette, Didi, Aziz, Husen, Fatmawati

Pengajar/Instruktur Teknis: Risma, Puspita, Albert, Franky, Hunung, Clavia

78

Angkatan 7
MEDAN, 18-19 Mei 2022

Hadir 101 peserta dari wilayah Sumatera Utara
(1 provinsi, 33 Kabupaten/Kota)

79

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 7 Tahun 2022.

1. Selama ini kami mendapat keluhan dari pemohon bahwasanya link barcode dari izin OSS
yang sudah terbit tidak dapat terbaca. Mohon solusinya (Radna Dewi, DPMPTSP Provinsi
Sumatera Utara).
Jawab:
Sejauh ini fungsi scan QRcode pada produk Izin yang diterbitkan melalui OSS RBA
masih bekerja dengan baik, sebagai contoh dengan menggunakan app Barcode Scanner
yang dapat didownload melalui PlayStore pada HP Android. Pastikan image QRCode
pada produk Izin diperbesar secukupnya supaya app Barcode Scanner dapat membaca
lebih jelas dan menampilkan link yang akan didirect ke form OSS. Atau menggunakan
fitur google lens pada HP Android untuk scanning image QRCode pada produk Izin

2. Apakah di dashboard Unit Perizinan/PTSP muncul data utk verifikasi perizinan dasar/
Lingkungan untuk penerbitan PKPLH, apakah unit perizinan/PTSP masih dilibatkan
/diperlukan verifikasi untuk penerbitan PKPLH, apakah verifikasi hanya dilakukan oleh
OPD Teknis/DLH? (DTM Sofyan, DPMPTSP Kab Asahan)
Jawab:
Untuk verifikasi perizinan dasar dalam hal ini PKPLH hanya dilakukan oleh Dinas
Lingkungan Hidup

3. Terkait dengan pencabutan likuidasi, pemohon telah melakukan proses pencabutan
likuidasi dan diarahkan pada menu Pelacakan untuk melanjutkan proses likuidasi. namun
setelah di klik pada submenu Pengawasan dan likuidasi oleh pelaku usaha, halaman
dialihkan ke menu Login. bagaimana penanganan dengan kendala seperti ini? (M. Azmi
FAdhilah Lubis, DPMPTSP Kab Simalungun).
Jawab:
Untuk kasus ini perlu perbaikan secara teknis, akan segera di perbaiki Tim Pengembang.

4. Sebagai Validator di kabupaten yang sudah mempunyai hak akses turunan OSS kami
sering kewalahan pada saat memvalidasi permohonan pelaku usaha karena antara
DPMPTSP-nya dengan validator belum sinkron terkait pemberian pemahaman tentang
tata cara penginputan data di Portal OSS, seperti Luas Lahan, maupun tipe jenis usaha
(Frengky Pardede, Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Toba)
Jawab:
Saran kami perlu didiskusikan hal tersebut dengan DPMPTSP Kab. Toba agar diperoleh
kejelasan terkait tata cara input data yang ada di sistem OSS.

5. Apakah kegiatan usaha dengan tingkat Resiko Tinggi sudah pasti wajib UKL/UPL/Amdal
dan butuh PKPLH? (DTM Sofyan, DPMPTSP Kab Asahan).
Jawab:
Kegiatan usaha dengan resiko Tinggi mengacu pada lampiran Peraturan Menteri LHK
nomor 4 tahun 2021.

6. Saat proses penerbitan berusaha, OSS menerbitkan perizinan dasar/Lingkungan terbit
secara otomatis/SPPL, namun berdasarkan penapisan yang dilakukan oleh OPD
Teknis/DLH kegiatan usaha dimaksud wajib UKL/UPL/Amdal, dan diperlukan verifikasi
PKPLH, karena kegiatan usaha SPPL, maka tidak muncul di Dashboard OPD Teknis/DLH
untuk verifikasi PKPLH, bagaimana caranya merubah status SPPL menjadi PKPLH?
Apakah perubahan status ini dilakukan oleh OPD/Teknis atau PTSP atau pelaku usaha?,

80

dan bagaimana langkah2nya?. (DTM Sofyan, DPMPTSP Kab Asahan)
Jawab:
Mapping risiko Menengah Tinggi dan Tinggi di OSS mengikuti Permen LHK 4/2021.
Sedangkan risiko Rendah dan Menengah Rendah mengikuti ketentuan PP 5/2021,
sehingga risiko Rendah SPPL dan Menengah Rendah SPPL atau PKPLH Otomatis. Jika
terdapat risiko Rendah dan Menengah Rendah membutuhkan selain itu nanti akan
diakomodir setelah OSS terintegrasi dengan Amdal.net.

7. Terkait dengan akun OSS versi lama ketika login pada OSS RBA diarahkan untuk
memasukkan email untuk mendapatkan akun yang baru, namun pelaku usaha
memasukkan email baru yang berbeda dengan email akun yang lama, namun tidak
mendapatkan notifikasi pada email untuk mendapatkan akun baru. Bagaimana
penanganannya? (M. Azmi Fadhilah Lubis, DPMPTSP Kab Simalungun).
Jawab:
Ada beberapa faktor yang menyebabkan akun yang baru belum masuk ke email yang
baru, diantaranya sebagai berikut :
- email yang diinput tidak valid/typo
- email yang dikirim masuk ke spam, bukan inbox
- ada permasalahan di oss pada mail server terkait pengiriman hak akses ke email
- ada permasalahan di mail server pemohon (domain perusahaan) prosedurnya,
mohon dapat mengirimkan email ke [email protected] termasuk menginfokan lagi
email yg benar, dan akan dikirimkan ulang oleh helpdesk.

8. Bagaimana proses verifikas perizinan PB-UMKU (SPP-IRT) di OSS dengan tingkat resiko
rendah/menengah rendah, dan status di BPOM belum terverifikasi? siapa yg verifikasi
SPP-IPRT? apakah di Akun Unit Perizinan di OSS? atau di BPOM?
Saat verikfikasi Izin Apotek/Toko Obat, data persyaratan yang yang diunggah/upload
pemohon sering tertukar dengan daerah lain saat dilakukan verifikasi oleh OPD Teknis
dan unit Perizinan, bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
Saat membuka Dashboard PTSP Kab. Asahan data Sebaran Perizinan dan Status
Perizinan, yang muncul adalah data Kab. Dairi. Mohon solusinya (DTM Sofyan, DPMPTSP
Kab Asahan)
Jawab:
SPP-IRT diajukan melalui OSS pada menu PB UMKU sesuai KBLI terkait, dan
pemenuhan persyaratannya akan diarahkan secara otomatis ke sistem SPP-IRT BPOM,
pada sistem BPOM pelaku usaha melengkapi data permohonan melalui 5 step dan klik
tombol penerbitan yang secara otomatis akan terkirim lampiran data teknisnya ke OSS,
sehingga terbit PB UMKU (merging format standar OSS dan lampiran data teknis dari
sistem SPP-IRT BPOM) tanpa verifikasi.
Terkait permasalahan ini, kami membutuhkan detail informasi untuk ditindaklanjuti
Perlu diperjelas username akun yang digunakan, untuk akun ptsp_ossk1209-1 ketika
dicek sudah sesuai, ditandai dengan Dashboard menampilkan sebaran Kec. Kisaran
Timur, Kisaran Barat, Pulo Bandring, dan lain sebagainya. Selain itu untuk hasil download
detail data perizinan juga terbaca kewenangan Kab. Asahan.

9. Apakah data yang terserdia pada dashboard oss hak akses PTSP termasuk data oss dari
versi sebelumnya atau hanya data yang sudah migrasi ke OSS RBA?
Untuk Nama Usaha perorangan yang migrasi dari versi 1.1, kenapa yang muncul di
Dashboard Pelaporan masih menggunakan nama usaha dari versi 1.1 bukan nama
otomatis nama si pemilik sesuai KTP? (Rizal, DPMPTSP Kota Medan).
Jawab:
Dashboard OSS RBA hanya menampilkan data dari OSS RBA atau data OSS yang

81

mengalami update melalui sistem OSS RBA, untuk data lama (OSS 1.0 dan 1.1) bisa
diakses melalui portal NSWI menggunakan hak akses walidata PTSP masing-masing.
Penggunaan nama pelaku usaha sebagai nama perusahaan untuk jenis pelaku usaha
perorangan baru dimulai saat OSS RBA. Untuk data yang dimigrasi, untuk menjaga
konsistensi produk dari data sebelumnya maka data dibuat tetap, kemungkinan karena
ada elemen yang diupdate, data permohonan ini terbawa masuk ke Dashboard.

10. Kenapa sering terjadi kegagalan proses untuk persyaratan dasar (PKKPR) di pelaku
usaha, dalam menerima notifikasi pembayaran PNBP? (DTM Sofyan, DPMPTSP Kab
Asahan).
Jawab:
Kondisi ini bisa terjadi karena permasalahan teknis. Untuk hal ini memang masih
ditingkatkan performa sistem antara Gistaru dengan OSS. Umumnya terjadi karena data
hasil migrasi.

11. Tanda Daftar Gudang apakah masih memerlukan PBG/IMB sebagai Persyaratan?
(M. Azmi Fadhilah Lubis, DPMPTSP Kab Simalungun).
Jawab:
Untuk tata cara dan proses Tanda Daftar Gudang sudah kami sampaikan di bahan
paparan yang sudah dibagikan

12. Status di sub sistem perizinan salah satunya ada MASIH BERLAKU, kenapa pada data
pelaporan tidak ditemukan status tersebut? (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Saat ini Dashboard Data pada OSS RBA memang dibuat hanya menampilkan 3 status
(sudah verifikasi, terbit otomatis, dan belum verifikasi). Pemilihan status ini untuk
menggambarkan permohonan-permohonan baru yang memang diajukan atau diverifikasi
melalui sistem OSS RBA baik otomatis maupun manual.

13. Apa perbedaan notifikasi (persetujuan, perbaikan, penolakan) yang dilakukan oleh OPD
teknis, PTSP, dan Pengelola Hak Akses? Apakah persetujuan yang sudah dilakukan oleh
OPD terkait persyaratan bisa ditolak atau dinotif perbaikan oleh DPMPTSP?
Bagaimana mengajukan PB untuk KBLI yang sama di lokasi yang sama? seperti untuk
angkutan penyeberangan antar kab/kota untuk penumpang KBLI 50216 yang
dilaksanakan oleh ASDP di Danau Toba yang mengoperasikan beberapa kapal angkutan
penyeberangan (yang membedakan adalah lintasan kapal)
(Golongan Kemit, DPMPTSP Provinsi Sumatera Utara)
Jawab:
Jika diperlukan 2 perizinan berusaha berisiko, maka dapat dilakukan pengembangan
usaha dengan lokasi yang sama dan KBLI yang sama.

14. PB-UMKU SPP-IRT kenapa tidak muncul di Dashboard/akun DPMPTSP? padahal pada
setiap SPP-IRT terbit dengan tercantum tanda tangan elektronik Kepala DPMPTSP?
Siapa/Instansi mana yang sebenarnya melakukan verifikasi untuk PB-UMKU SPP-IRT?
Kapan Fiktif Positif mulai diberlakukan? jika sudah berlaku mengapa sampai saat ini
masih muncul perizinan yang masih belum otomatis berlaku?
(Ridwan Kurniawan Efendi, SE, DPMPTSP Kota Padang Sidempuan)
Jawab:
PB-UMKU diproses oleh BPOM melalui OSS dan pemenuhan persyaratannya akan
diarahkan secara otomatis ke sistem SPP-IRT BPOM.
Fiktif positif hingga saat ini masih belum diberlakukan. Kami akan menginfokan jika sudah
diberlakukan.

82

15. Mohon utk menambahkan tabel alamat, kelurahan dan sektor pada Pelaporan detail
perizinan (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Masukan akan ditampung dan diteruskan untuk dibahas di internal Tim Data BKPM.

16. Pada OSS Izin Apotik termasuk kategori Menengah tinggi sehingga harus memiliki
Sertifikat Standar. Pertanyaannya pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 di pasal 14
tentang Apotek, Masa Berlaku Izin Apotik sama dengan berlakunya Surat Izin Apoteker di
OSS. Masa Berlaku Izin Apotek sampai dengan 5 Tahun, hal ini tidak sama dengan Surat
Izin Apotekernya, mohon penjelasannya? (Fajrin Syarif, SE, M.Si, DPMPTSP Kab. Batu
Bara).
Jawab:
Untuk izin apotik terdapat penyeragaman izin sesuai dengan SE Kemenkes Tanggal 18
Nov 2021.

17. Bolehkah menerbitkan PKKPR Non Berusaha yang bertujuan untuk syarat pemecahan
Sertifikat Tanah yang dimintakan oleh BPN? (Rofi Akbar Bay, DPMPTSP Kab.
Labuhanbatu Utara)
Jawab:
Pertanyaan akan diteruskan kepada Kementerian ATR/BPN terkait PKKPR dan
pemecahan Sertifikat Tanah

18. Bagaimana memberlakukan fiktif positif untuk PB-UMKU pengusahaan sumber daya air?
sedangkan ada salah satu persyaratan permohonan yang membutuhkan studi kelayakan
yang harus mendapat persetujuan dari instansi berwenang. Untuk izin pengusahaan
sumber daya air agar menjadi pertimbangan terkait rentang kendali terhadap waktu.
Saran: Dinas SDA, CK & TR Provsu merupakan OPD teknis yang mengeluarkan
rekomendasi terkait Izin Pengusahaan Sumber Daya Air dan rekomendasi terkait tata
ruang. Mohon disediakan filter agar mudah mencari permohonan pengusahaan sumber
daya air misalnya, tanpa harus membuka satu persatu pemohon yang masuk, karena
permohonan sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat masuk kedalam akun yang
sama. Terima kasih (Henny Sahara, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Utara)
Jawab:
Fiktif positif saat ini belum diberlakukan. Jika pun sudah diberlakukan dan ada kesalahan
penerbitan, maka mengacu ke mekanisme Pengawasan. Terima kasih, saran akan kami
tampung.

19. Mohon penjelasan terkait lampiran teknis yang diunggah pada saat verifikasi persyaratan
oleh OPD Teknis atau notifikasi persetujuan oleh PTSP. Dokumen apa yang diunggah?
Jawab:
Lampiran teknis yang diunggah saat verifikasi sesuai dengan pemberitahuan/Surat dari
masing-masing sektor.

20. Case KBLI 46 dan 47, walaupun sudah dihapus melalui Pencabutan dengan status
disetujui, namun informasi Izin Penanaman Modal tetap muncul, mohon penjelasannya
(Rizal, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Kasus ini merupakan kendala teknis di dalam subsistem Pengawasan. Bapak/Ibu dapat
bersurat ke BKPM untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut.

83

21. Dimana kita ketahui informasi tentang KBLI Single Purpose? (Rizal, DPMPTSP Kota
Medan)
Jawab:
Dapat dicek di menu KBLI. Contoh KBLI 52291 JPT akan tercantum KBLI single purpose.
Kedepannya kami jadikan masukan.

22. Izin bertanya, pada OSS di status “Belum Memenuhi Komitmen” ini maksudnya
komitmen apa yang belum dipenuhi? (Tiurmauli, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov.
Sumatera Utara)
Jawab:
"Belum Memenuhi Komitmen" adalah status perizinan di OSS 1.1. Sedangkan di OSS
RBA hanya ada "Belum Terverifikasi". Intinya jika KBLI tersebut memiliki Resiko MT/T
maka ada persyaratan dasar atau persyaratan teknis yang belum dipenuhi. Namun jika
Resiko R/MR tidak perlu verifikasi.

23. Pada saat pemilihan jenis kegiatan usaha, apa perbedaan Kegiatan Utama dengan
Kegiatan Pendukung?
Dapatkah pelaku usaha jenis Non-Perorangan menambah KBLI yang tidak tercantum
dalam Akta pendirian/perubahan? misalnya pelaku usaha memilih jenis kegiatan Usaha
Pendukung, lalu memasukkan KBLI yang tidak terdapat dalam Akta perusahaan, KBLI
yang tercantum dalam cetak NIB/SS/Izin sebaiknya ada keterangan jenis kegiatannya
apakah utama atau pendukung?
Respon permasalahan/kendala melalui email [email protected] terasa sangat lama, tidak
bisakah layanan perbantuan teknis seperti Help Desk diserahkan ke Admin OSS di
daerah untuk mempermudah layanan bagi pelaku usaha?
(Ridwan Kurniawan Efendi, SE, DPMPTSP Kab. Padang Sidempuan).
Jawab:
Kegiatan pendukung merupakan kegiatan yang bukan ditujukan untuk menghasilkan
pendapatan, hal ini berbeda dengan kegiatan utama.
PT, CV, Firma, Persekutuan Perdata, Koperasi harus ada maksud dan tujuan pada sistem
AHU.
Masukan akan kami tampung. Saat ini sudah ada layanan WA Business selain email
untuk menangani permasalahan terkait OSS. Masukan terkait Help Desk daerah akan
kami sampaikan kepada pimpinan.

24. Mohon pencerahannya terkait PKKPR, dimana SS untuk Jasa Konstruksi dari Kabupaten
kami banyak menunggu verifikasi dari Kementerian Tata Ruang, namun sampai saat ini
belum terverifikasi (Herianto Cibro, SP, DPMPTSP Kab Pakpak Bharat)
Jawab:
Verifikasi PKKPR dilakukan jika lokasi usaha memang belum ada kepastian tata ruangnya.
Jika pelaku usaha dapat mengupload dokumen kepastian tata ruangnya, maka KKPR-nya
akan terbit otomatis. Jika memang tetap perlu verifikasi maka perlu dicek terlebih dahulu
kewenangannya ada dimana. Jika di daerah, maka Dinas Tata Ruang dapat melakukan
verifikasi bersama dengan instansi terkait lainnya.

25. Segmentasi skala usaha bagi NIB yang memiliki lebih dari 1 KBLI, apakah berdasarkan
akumulasi dari modal masing-masing KBLI? (Fatiya Rochimah, DPMPTSP Kab. Asahan)
Jawab:
Untuk Non UMK dan UMK, iya dari akumulasi seluruh investasi KBLI.

26. Bagaimana mendapatkan atau mengetahui informasi detail terkait persyaratan perizinan
berusaha yang ada di OSS? hal ini sering membingungkan pelaku usaha dan OPD teknis

84

juga tidak bisa menjelaskan. Contoh untuk persyaratan PB-UMKU Pemanfaatan Jalan
Provinsi ada persyaratan: analisis resiko, studi lingkungan, form pernyataan. (Golongan
Kemit, DPMPTSP Prov. Sumatera Utara)
Jawab:
Detail persyaratan perizinan berusaha yang ada di OSS dapat dilihat di Peraturan
Menteri pada sektor masing-masing.

27. Pada Lampiran Permenkes 14 tahun 2021 menyebutkan: Izin Berusaha Rumah Sakit
memuat Penetapan Kelas Rumah Sakit. Namun pada cetak NIB maupun Izin yang terbit
dari OSS sama sekali tidak tertera Status Kelas Rumah Sakit. Dimanakah pada Izin
Berusaha untuk Rumah Sakit mencantumkan Kelas Rumah Sakit tersebut? sebagaimana
disebutkan pada Lampiran Permenkes No. 14 Tahun 2021. (Ridwan Kurniawan Efendi,
SE, DPMPTSP Kab. Padang Sidempuan).
Jawab:
Kami sudah mengikuti rapat pembahasan dengan Kemenkes terkait perizinan rumah
sakit. Nantinya akan ada di lampiran data teknis.

28. Bagaimana mekanisme proses persyaratan PB yang mempersyaratkan PB-UMKU, misal
KBLI tentang konstruksi, mana yang lebih dulu diproses?
Kenapa sering terjadi SS/Izin yang sudah disetujui tapi statusnya masih belum
terverifikasi? (Rizal, DPMPTSP Kota Medan).
Jawab:
Khusus untuk saat ini, saat PB belum selesai diterbitkan, pelaku usaha bisa ajukan PB-
UMKU.
Perlu dilakukan pengecekan lebih lanjut. Pelaku usaha juga dapat bersurat ke
Kementerian Investasi/BKPM.

29. Untuk perpanjangan Izin Radiologi Rumah Sakit Umum Daerah divalidasi oleh OPD Dinas
Perindustrian atau KKPR? Apakah harus ada Pertek dari BPN atau tidak (Frenky
Pardede, ST., Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kab. Toba)

Jawab:
Kalau yang dimaksud adalah Izin Radiologi Diagnostik, hal tersebut kewenangan
BAPETEN.

30. Dokumen teknis serta templatenya dalam tahapan persetujuan verifikasi masih ada rancu
antar DPMPTSP dengan Dinas/OPD Teknis. Mohon kiranya dibuatkan Surat Edaran
untuk dapat memperjelas siapa yang membuat dokumen teknis dan siapa yang
mengupload, apakah DPMPTSP atau Dinas/OPD Teknis? serta bagaimana template-nya
untuk semua sektor, mengingat banyaknya sektor di perizinan berusaha. Untuk saat ini
template yang tersedia surat edaran masih sektor kesehatan, seperti Izin Apotek dan
Toko Obat (Ridwan Kurniawan Efendi, SE, DPMPTSP Kota Padang Sidempuan)
Jawab:
Terkait dokumen teknis dan template-nya dan tahapan persetujuan verifikasi dapat dilihat
pada peraturan dan informasi dari K/L pengampu sektor masing-masing.

31. Mohon arahan dari bapak/ibu terkait nomor izin penanaman modal, terima kasih.
(Yulita Farisa Harahap, DPMPTSP Kota Pematangsiantar)
Jawab:
Terkait dengan Nomor Izin Penanaman Modal, di sistem OSS di-generate langsung dari
sistem OSS, baik untuk NIB, SS maupun Izin.

85

32. Bagaimana cara menghapus PB-UMKU yang sudah sempat dipilih/dimohonkan namun
belum diajukan/dilakukan upload? (Rizal, DPMPTSP Kota Medan).
Jawab:
Penghapusan PB-UMKU belum bisa dilakukan penghapusan dari sisi pelaku usaha,
silahkan bersurat kepada Kementerian Investasi/BKPM.

33. Sebenarnya ini pertanyaan pengusaha di kota kami, pertanyaannya adalah kenapa di
Lampiran NIB terbit (Perorangan) tidak dilampirkan Nama Usaha? (Anri Alamsyah
Harahap, DPMPTSP Kota Sibolga)
Jawab:
Karena pada versi OSS sebelumnya, Nama Usaha ditulis menjadi PT.xxxxx, CV. xxxx,
namun sekarang tidak mengikuti nama usaha, sehingga menimbulkan kerancuan antara
perorangan dan non perorangan.

34. Ketika Pemohon melakukan pendaftaran akun, ada notifikasi dari OSS "Provinsi,
Kabupaten, Kecamatan tidak sesuai dengan data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri".
Pemohon lalu melapor ke Dukcapil, dan Dukcapil melakukan pengecekan dan menyuruh
Pemohon menunggu 1x24 jam. Setelah 1x24 jam Pemohon melakukan pendaftaran lagi
di OSS tetapi hasilnya tetap sama. Mohon penjelasan dan bantuannya Pak/Bu.
Perusahaan CV lama sebelum OSS, sudah ada SK Kemenkumham-nya, lalu diubah
namanya dan keluar SK Kemenkumham yang baru. Tetapi pada saat pendaftaran ada
notifikasi "Data AHU Tidak Ditemukan". Mohon bantuannya Pak/Bu untuk solusinya.
Apakah bisa dicabut lagi atau bagaimana solusi baiknya? (Romei Sianturi, DPMPTSP
Kota Pematangsiantar)
Jawab:
OSS memanfaatkan data Dukcapil, sehingga jika ada ketidaksinkronan harus diperbaiki
dan diminta bukti/foto datanya.
Mohon kami diberikan data yang lebih detail terkait permasalahan tersebut

35. Jika pada saat Pengawasan Perizinan ditemukan ada KBLI yang tidak sesuai dengan
lokasi yang ada di data, apakah KBLI yang tidak sesuai dapat dicabut dan bagaimana
cara mekanisme pencabutan KBLI yang dimaksud?
Jika pada saat Pengawasan Insidental didapat KBLI yang tidak sesuai dengan tata ruang,
bagaimana tata cara atau mekanisme pencabutan KBLI tersebut? (Baringin Hot Bonar,
DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Dilakukan pembinaan kepada Pelaku Usaha agar Pelaku Usaha melakukan usahanya
sesuai perizinan yang dimiliki. Apabila ada KBLI yang ada di Perizinan yang dimiliki tetapi
tidak dijalankan, maka KBLI tersebut dapat diajukan pencabutannya sebagai Pencabutan
Non Likuidasi atas permohonan pelaku usaha.
Pengawasan Insidental dilakukan apabila ada keadaan tertentu seperti: pengaduan
masyarakat, pengaduan pelaku usaha, indikasi kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan
perizinannya, hal-hal lain yang sangat mendesak seperti pencemaran lingkungan, atau
hal lain yang membahayakan keselamatan masyarakat, dan lain-lain. Atas kegiatan
pengawasan, baik pengawasan rutin ataupun insidental, diberikan rekomendasi
pengawasan, apakah perlu pembinaan, minta kepada pelaku usaha untuk dilakukan
perbaikan, ataupun memang harus dikenakan sanksi. Apabila pelaku usaha tersebut
memang harus dikenakan sanksi, maka K/L/D sesuai kewenangannya dapat langsung
mengenakan sanksi sesuai PERMEN masing-masing K/L/D pengampu, dan
mencatatkannya dalam OSS atas sanksi tersebut.

36. Dalam hal permohonan PB telah disetujui OPD Teknis dan saat proses persetujuan oleh

86

PTSP ditemukan persyaratan yang tidak/belum sesuai ketentuan, jika PTSP lakukan
perbaikan statusnya akan langsung lagi ke pelaku usaha, apakah bisa prosesnya diubah
dengan pengembalian cukup ke OPD Teknis, hal ini karena banyak ditemukan hasil
upload dokumen yang masuk ke PTSP berasal dari daerah lain.(Rizal, DPMPTSP Kota
Medan)
Jawab:
Untuk hal ini sebaiknya didiskusikan dengan OPD teknis terkait, namun komunikasi antar
PTSP dengan OPD belum bisa dilakukan melalui sistem, perbaikan yang dilakukan akan
langsung terkirim ke pelaku usaha.

37. Kenapa setelah melakukan migrasi dari OSS 1.1 ke OSS RBA, NIB telah terverifikasi ke
RBA, akan tetapi KBLI tidak muncul dalam lampiran NIB?
Verifikator Perizinan dalam Hak Akses Turunan masuk dalam unit Perizinan DPMPTSP
atau masuk dalam OPD Perizinan? (Rofi Akbar Bay, DPMPTSP Kab. Labuhanbatu)
Jawab:
Bisa dilakukan pengulangan proses di KBLI tersebut dengan cara masuk ke menu
Perubahan data usaha, lalu proses ulang. Nanti KBLI-nya akan muncul di NIB.
Verifikator Perizinan dapat dibedakan untuk DPMPTSP maupun OPD pada saat
pembuatan Hak Akses Turunan.

38. Pada Kota Medan sudah melakukan pengawasan secara manual sehubungan aplikasi
sistem pengawasan baru selesai, apakah bisa dimasukkan ke dalam aplikasi OSS yang
dilakukan secara manual? (Baringin Hot Bonar, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Tidak ada menu untuk upload atas kegiatan pengawasan yang sudah dilakukan.
Perekaman penilaian atas pengawasan dilakukan secara inline dengan penjadwalan
pengawasan dalam subsistem pengawasan.

39. Permasalahan terkait KBLI 46 dan 47 terkait permintaan Nomor Izin Penanaman Modal.
Verifikasi Sertifikat Standard khususnya KBLI 41 dan 42 setelah persyaratan sbu sudah
di-upload ke dalam OSS.
Hak akses utk kewenangan penghapusan kbli
(Fadli Azhari Nasution, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
KBLI 46 dan 47 tidak bisa digabung dalam 1 NIB, oleh karena itu muncul pertanyaan Izin
lama. Jika perusahaan punya Izin lama yang masih berlaku, maka dapat melakukan
kegiatan 46 dan 47.
Kewenangan penerbitan SS konstruksi ada di Pusat/Kementerian PU.
Untuk kewenangan penghapusan KBLI perlu kebijakan dari pimpinan BKPM.

40. Bagaimana mekanismenya saat ini jika ada pencabutan karena sanksi? jika proses
sanksinya diluar OSS telah selesai dilakukan, untuk data di OSSnya bagaimana caranya
agar tercabut? (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Sanksi dapat dikenakan sesuai dengan peraturan teknis terkait sesuai kewenangan
masing-masing K/L/D. Usulan pencabutan karena sanksi pada sistem OSS bisa diajukan
dalam waktu dekat. Saat ini progressnya sudah 95% siap go live.

41. Saat melakukan pengajuan Non-Likuidasi ada validasi NPWP (Perorangan), dengan
notifikasi NPWP Tidak Valid karena nama tidak sesuai (karena dulu saat input OSS versi
1.1 menggunakan Nama Usaha/Toko), padahal sudah dilakukan migrasi ke RBA dan
tampilan di NIB sudah sesuai nama di KTP dan NPWP (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)

87

Jawab:
Mohon agar ber-email ke [email protected] dengan melengkapi NIB, KTP Direktur, Akta
dan NPWP.

42. Apa kriteria perusahaan yang harus dimasukkan dalam usulan proyek rencana inspeksi
pengawasan? Data ini terkait jumlah pelaku usaha yang akan dikunjungi yang nantinya
akan berkaitan dengan penganggaran.
Apakah ada sanksi bagi K/L/D (OPD) yang tidak melaksanakan pengawasan?
Bagaimana mekanisme Pengawasan Insidentil dalam sistem OSS? karena hal-hal krusial
perlu tindakan cepat terutama jika berkaitan dengan masyarakat. (Henny Sahara, Dinas
Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Utara)
Jawab:
Data awal sudah ada (short list) dari OSS, K/L/D hanya tinggal melakukan penyesuaian.
Apabila ada yang memang harus ditambahkan maka silahkan langsung menambahkan
dalam OSS. Kriterianya diserahkan ke masing-masing K/L/D.
Kegiatan pengawasan adalah amanat UUCK dan PP 5/2021. Dimana konsep perizinan
berusaha saat ini adalah "Trust But Verified". Apabila Pelaku Usaha hanya dikunjungi
oleh DPMPTSP, maka nilai kepatuhannya hanya bisa diisi atas kepatuhan administratif,
dan nilainya menjadi tidak lengkap.
Pengawasan Insidental adalah pengawasan yang dilakukan karena keadaan tertentu, bisa
dilakukan sewaktu-waktu, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha,
setelah dilakukan maka Pengawas bisa menginput hasil BAP dan ST ke dalam OSS.

43. Dalam pelaksanaan pengawasan, pelaku usaha akan mendapat notifikasi pada OSS
tentang pemberitahuan kunjungan, apabila pelaku usaha tidak login pada OSS untuk
waktu tertentu sampai batas waktu penjadwalan pengawasan, adakah cara lain secara
sistem, pemberitahuan dimaksud kepada pelaku usaha? (Mhd Badrun, DPMPTSP Kab.
Asahan)
Jawab:
Koordinator/pengawas dapat menghubungi/melakukan komunikasi dengan Pelaku Usaha
terkait rencana kegiatan kunjungan tersebut.

44. Materi Demo yang disampaikan Pak Yusuf, menu Pengawasan di OSS nya ada 6 menu,
ketika saya masuk sebagai pemegang Akses Pengawasan Kabupaten, menu pada OSS
nya hanya 5, kok bisa beda Pak? (Mhd Badrun, DPMPTSP Kab. Asahan)
Jawab:
Untuk yang bapak/ibu lihat saat uji coba ada beberapa menu yang masih dalam proses
pengembangan, sedangkan yang bapak/ibu lihat pada oss.go.id adalah menu yang sudah
bisa bapak/ibu gunakan.

45. Banyaknya menu subsistem pengawasan, membutuhkan Bimtek yang berkelanjutan,
mohon kiranya ada Bimtek khusus Pengawasan (Mhd Badrun, DPMPTSP Kab. Asahan)
Jawab:
Bimtek pengawasan akan segera diagendakan oleh unit Kedeputian Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

46. Izin bertanya Bapak/ibu perihal Sub Sistem Pengawasan OSS. Kami dari Kabupaten Batu
Bara sudah mempunyai Akun pengawasan. Setelah kami periksa, cek, dan mengikuti apa
yang Bapak/ibu arahkan ternyata tidak bisa kami terapkan di Akun pengawasan kami
(Kab. Batu Bara) karena OPD/Usulan Kementerian tidak ada masuk ke Akun pengawasan
di Kab. Batu Bara sehingga tidak bisa memberikan undangan pengawasan dan
melakukan pengawasan rutin seperti yang Bapak/Ibu praktikkan. Mohon petunjuknya

88

Bapak/Ibu bagaimana caranya agar mendapat usulan proyek Pengawasan (Mhd. Taufik
Damanik, S.Kom, DPMPTSP Kab Batu Bara)
Jawab:
Akan di-show lagi atas perbaikan subsistem penjadwalan tersebut.

47. Ada dilema di lapangan dalam menjalankan pengawasan. Contoh kasus ketika kita
melakukan kunjungan dan menemukan permasalahan atas kepatuhan pelaku usaha.
Kalau setelah diberikan peringatan secara berjenjang namun pelaku usaha tetap tidak
patuh yang berujung pada pencabutan izin "secara paksa" apakah ini tidak bertentangan
dengan semangat kemudahan berusaha yang digaungkan pemerintah? (Mhd Badrun,
DPMPTSP Kab. Asahan)
Jawab:
Kemudahan berusaha diberikan tetapi tetap harus diperketat pengawasan. Kita
memberikan kemudahan kepada Pelaku Usaha, tetapi Pelaku Usaha juga harus berusaha
sesuai ketentuan yang berlaku. Rekomendasi pengawasan pun dilihat apakah
perusahaan cukup dilakukan pembinaan, apakah ada niat baik perusahaan untuk
melakukan perbaikan, atau memang Pelaku Usaha tidak ada usaha perbaikan sehingga
memang harus dikenakan sanksi.

48. Apakah beda antara jenis kegiatan pada pilihan KBLI Pendukung dan Pendukung UMKU,
apakah ada regulasi yg mengatur ini? (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)
Jawab:
Pendukung: Perban 4/2021 pasal 30 PB-UMKU dibuat untuk memudahkan jika di suatu
lokasi tidak ada kegiatan utama namun memerlukan PB-UMKU sebagai "rumah" kegiatan
usaha KBLI-nya.

49. Mengapa tampilan Sub Sistem Pengawasan OSS pada saat uji coba berbeda dengan
tampilan menu Pengawasan di oss.go.id? Lalu kapankah Sub Sistem Pengawasan mulai
berlaku? (Retni Triodari Lestari, S. AP, DPMPTSP Kab. Deli Serdang)
Jawab:
Menu yang tampil pada saat uji coba ada kemungkinan masih dalam proses
pengembangan, dan yang tampil pada oss.go.id adalah tampilan menu yang sudah siap
digunakan.

50. Apabila Likuidasi tersebut dilakukan karena sanksi oleh Pemda, bagaimana pembiayaan
pembubaran Akta notaris perusahaan tersebut, apakah ditanggulangi oleh Pemda atau
perusahaan itu sendiri? Terima kasih (Martin Hia, DPMPTSP Kab. Nias Barat)
Jawab:
Pencabutan perizinan berusaha atas sanksi tidak diperlukan verifikasi data berupa Akta
pembubaran. Pencabutan dikenakan atas 1 atau seluruh perizinan berusaha yang dimiliki
Pelaku Usaha tersebut.

51. Bagaimana solusinya bagi pelaku usaha yang ingin membuat perizinan berusaha namun
KBLI-nya belum ada ruang lingkupnya? Misalnya untuk KBLI 96910? (Retni Triodari
Lestari, S. AP, DPMPTSP Kab. Deli Serdang)
Jawab:
KBLI tanpa pengampu dibahas intens antara Kemenko Perekonomian dengan BKPM,
Setkab, dan K/L terkait sesuai sektor. Untuk Pemakaman masih dibahas dengan Dagri,
belum ada keputusan. Sehingga belum dapat diajukan perizinannya.

52. Dalam hal pengawasan/inspeksi, apakah hanya dilakukan untuk izin usaha dengan tingkat
risiko menengah tinggi dan tinggi, serta invetasi di atas 5 Milyar? Bagaimana dengan

89

risiko rendah dan menengah rendah, atau investasi dibawah 5 milyar? (Ridwan
Kurniawan Efendi, SE, DPMPTSP Kota Padang Sidempuan)
Jawab:
Bisa dilakukan, dengan menambahkan proyek secara mandiri, dengan menggunakan
menu Penjadwalan > Pengawasan Rutin > Usulan Proyek > tambah data > lalu klik lanjut
setelah memilih sektor untuk Akun koordinator, jika Akun OPD akan langsung terpilih
otomatis > lalu pilih kriteria point 2.

53. Dalam hal pelaku usaha akan mendaftarkan permohonan izin usahanya melalui OSS RBA
kami sebagai Tim Teknis setelah diinformasikan oleh DPMPTSP untuk memverifikasi
maka akan kami verifikasi permohonan tersebut. Pertanyaan kami dalam hal ini kami
belum ada melihat fakta dokumen yang jelas keabsahan dari data tersebut benar atau
tidak dikarenakan kami belum turun ke lapangan, sementara si pelaku usaha sudah bisa
melakukan kegiatannya dengan SS yang telah dimilikinya. Memang di satu sisi sudah
memudahkan pelaku usaha tapi dilapangan belum. Apabila misal seperti Tenaga Ahli
tidak sesuai dengan yang diinput, fakta berbeda di lapangan, tindakan atau sanksi apa yg
harus kami berlakukan (Rosmerry Nadeak, SH, Dinas Perhubungan Prov. Sumatera
Utara)
Jawab:
Setelah Pelaku Usaha memperoleh perizinan berusahanya maka ditindaklanjuti dengan
mekanisme pengawasan. Ketentuan teknis tata cara pengawasan perizinan berusaha
dapat mengacu pada PP No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan Kementerian sebagai turunan
dari PP No. 5 tersebut. Untuk mekanisme pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko
dalam subsistem pengawasan dapat mengacu pada Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Di
dalamnya mengatur terkait kegiatan pengawasan dan sanksi.

54. Apakah Kegiatan Pengawasan pada Kegiatan Sumber Dana DAK Non Fisik FPM sudah
menggunakan Sistem OSS? (Mulyani Saritsa, DPMPTSP Kota Tebing Tinggi)
Jawab:
Subsistem Pengawasan saat ini sudah bisa dipergunakan, maka disarankan kepada
DPMPTSP untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengawasan menggunakan subsistem
Pengawasan di OSS.

55. Kalau fungsi pengawasan ada di OPD Provinsi, Dinas Kelautan dan Perikanan Provsu
memiliki bidang Pengawasan yang melakukan tertib terhadap perundang-undangan di
bidang Kelautan termasuk penangkapan ikan, budidaya, pemanfaatan ruang laut. Apakah
bisa dilakukan di Provinsi? (Seri Masnita Br Tarigan, Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sumatera Utara)
Jawab:
Pengawasan dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi. K/L Pengampu atas KBLI
yang dilakukan Pelaku Usaha tersebut dapat melakukan Pengawasan dengan
mengundang K/L/D terkait lainnya. Sehingga Pelaku Usaha tidak dilakukan pengawasan
berkali-kali oleh K/L/D berbeda.

56. Fungsi pengawasan dilakukan oleh siapa? Dan kalau Pusat yang mengeluarkan izin
usaha, siapakah yg berwenang untuk melakukan pengawasan? (Seri Masnita Br Tarigan,
Dinas kelautan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara)
Jawab:
Untuk Pengawasan itu bisa dilakukan oleh pengampu yang menerbitkan izin, dan
pengampu bisa mengundang instansi lain untuk melakukan Pengawasan Rutin.

90

57. Bagaimana jika di daerah tidak ada jenis usaha/pelaku usaha yang memenuhi syarat
untuk masuk dalam Pengawasan Rutin? (Albert Hadisaro Hura, DPMPTSP Kab. Nias)
Jawab:
Bapak/ibu bisa menambahkan secara mandiri dengan menggunakan menu Penjadwalan
> Pengawasan Rutin > Usulan Proyek > tambah data > lalu klik lanjut setelah memilih
sektor untuk Akun Koordinator, jika Akun OPD akan langsung terpilih otomatis > lalu pilih
kriteria point 2.

58. Bagaimana cara mencabut NIB yang sudah terbit namun tidak sesuai dengan keadaan di
lapangan (berdasarkan hasil pengawasan OPD Teknis)? Seperti NIB yang terbit namun
tidak ada usahanya (KBLI rumah/warung makan) (Retni Triodari Lestari, S. AP, DPMPTSP
Kab. Deli Serdang)
Jawab:
Implementasi sanksi dapat dikenakan atas hasil kegiatan inspeksi lapangan. Untuk
kegiatan usaha dengan risiko Rendah output pengawasannya adalah pembinaan. Untuk
mekanisme sanksi sendiri dapat dilihat pada Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang
Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

59. Dinas ESDM Provinsi Sumatera Utara sebagai OPD Verifikasi terhadap Perizinan
Berusaha (PB) yaitu Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan PB-UMKU
yaitu Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri. Pertanyaan kami
adalah terbitnya 24 perizinan berusaha berbasis risiko bidang ketenagalistrikan melalui
Online Single Submission (OSS) (IUJPTL dan IUPTLS) dan terus bertambah sampai
dengan saat ini tanpa melalui verifikasi pemenuhan pesyaratan dari verifikator Dinas
ESDM Prov. Sumatera Utara dan Persetujuan dari DPMPTSP Prov. Sumut. Contoh salah
satu Badan Usaha menyampaikan permohonan tanpa menyampaikan persyaratan di
tanggal 18 Februari 2022 dan langsung terbit di tanggal yang sama (Bayu Dame Malau,
Dinas ESDM Prov. Sumut)

60. Batas Luas lahan untuk Perkebunan Sawit adalah 100.000 Ha untuk 1 perusahaan,
sesuai PP No. 26/2021. Bagaimana untuk kegiatan yang sudah berjalan sebelum OSS
RBA PP 26/2021. Seperti PT PN 3 dan 4 di Sumut lahan sawitnya lebih dari 100.000 Ha.
Karena saat ini di akun mereka terkendala tidak bisa mengajukan permohonan perizinan
PB-UMKU (Yoyon Haryono, DPMPTSP Prov. Sumatera Utara)

61. Apakah dalam pelaksanaan verifikasi izin usaha, hanya mengikuti persyaratan yang ada
di OSS, atau juga harus sesuai dengan persyaratan/indikator yang ada di
Permenparekraf no 4/2021, tentang standar usaha pariwisata? (Dalam hal ini perizinan di
bidang Pariwisata) (Matius Waruwu, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Prov. Sumut)

62. Apakah akun OSS RBA terintegrasi dengan akun BPOM untuk pendaftaran P-IRT? Salah
satu akun pelaku usaha tidak bisa login ke akun BPOM, apakah perlu membuat akun lagi
pada aplikasi BPOM? (Yoyon Haryono, DPMPTSP Prov. Sumatera Utara)

63. Bagaimana cara menerbitkan PKKPR untuk kegiatan non-berusaha? Misalnya untuk
pembangunan rumah Ibadah? (Retni Triodari Lestari, S. AP, DPMPTSP Kab. Deli
Serdang)

64. Pada akun NSWI, menu aplikasi tidak berfungsi/tampilannya putih (blank), dimana jika
dibandingkan dengan akun NSWI daerah lain yang menu aplikasinya berfungsi dengan
baik yaitu menampilkan daftar perizinan berusaha di daerah. Mohon diperbaiki.( Roymon
D Sihombing, DPMPTSPK Kab. Dairi)

91

65. Bagaimana cara melakukan perubahan Nama Koperasi (data migrasi) sama hal juga
seperti Yayasan, karena pada kolom Perubahan-Badan Usaha di kolom Nama tidak bisa
diubah karena diblok (Laila, DPMPTSP Prov. Sumatera Utara)

66. Izin bertanya, ada akun pelaku usaha berbeda di Profil dan pada saat input KBLI masuk
ke Non UMK tapi di Profil UMK itu bagaimana cara mengatasinya? Terimakasih (Shuven
Banurea, Dinas PMPTSP Kab. Pakpak Bharat)

67. Kenapa parameter risiko Skala Usaha KBLI pada sistem OSS-RBA yang memiliki lebih
dari 1 (satu) KBLI tidak dilihat atau berdasarkan dari Total Nilai Investasi seluruh
proyek/kegiatan usaha yang diajukan? Contoh konkrit: terdapat sebuah Perusahaan
Perseorangan yang memiliki 4 (empat) jenis kegiatan yang sudah berjalan dengan total
nilai investasi sebesar Rp. 5,3 milyar, yakni: (1). 55120-Hotel Melati, dengan total nilai
investasi sebesar Rp. 4,5 milyar. (2). 56101-Restoran, dengan total nilai investasi sebesar
Rp.300.000.000,00. (3). 93292-Karaoke, dengan total nilai investasi sebesar Rp.
500.000.000,00. (Putra Setiawan BW, SH, DPMPTSP Kab. GunungSitoli)

68. Ada Perusahaan di dalam kegiatan usaha ada KBLI 46 dan KBLI 47. Setelah dihapus
KBLI 47 dari Pencabutan Non Likuidasi dan Penambahan KBLI 46 tetap tidak bisa masih
diminta Data Penanaman Modal. (Laila Rahmayani, DPMPTSP Prov. Sumatera Utara)

69. Mohon untuk pemberian Hak Akses turunan bisa dibuatkan berdasarkan KBLI dengan
kewenangan verifikasi atau persetujuan, hal ini untuk memberdayakan pegawai yang
tersedia (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)

70. (a). Bagaimana pelaku usaha tahu apakah ia harus mengurus PB-UMKU atau tidak?
Pengalaman di lapangan, ada usaha wisata di bantaran sungai milik perseorangan, sudah
memiliki NIB (resiko rendah). Kemudian timbul konflik di lapangan dan sudah melibatkan
pengacara. Setelah adanya pengaduan, Dinas baru mengetahui bahwa pelaku usaha
hanya memiliki NIB, tidak memiliki izin pengusahaan sumber daya air (PB-UMKU). (b).
Saat ini perusahaan/pemohon banyak yang ingin melakukan perpanjangan, tapi dalam
menu OSS belum tersedia menu perpanjangan. Apakah semua permohonan
perpanjangan PB-UMKU harus mengajukan permohonan baru? Jika merujuk ke
PermenPUPR 06 tahun 2021, persyaratan permohonan baru lebih menyulitkan bagi
pemohon. (c). Saran, komentar verifikasi harapannya tidak hilang setelah pemohon
memperbaiki persyaratan agar dapat dijadikan sebagai pedoman, dan tercatat secara
periodik. Terima kasih (Henny Sahara, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata
Ruang Provinsi Sumatera Utara)

71. Apakah status perizinan yang status masih berlaku bisa diverifikasi oleh Pemda? karena
banyak yang diupload dokumen yang tidak sesuai. (Rizal, DPMPTSP Kota Medan)

72. Jika ada Pelaku Usaha mengajukan PB-UMKU Tanda Daftar Gudang (TDG), namun
IMB/PBG (Perizinan Dasar) yang dimiliki peruntukannya bukan untuk Gudang (misalnya
Ruko), apakah TDG tersebut boleh disetujui DPMPTSP? atau pelaku usaha harus terlebih
dahulu merevisi IMB/PBG-nya agar sesuai peruntukannya sebagai Gudang? (Ridwan
Kurniawan Efendi, SE, DPMPTSP Kota Padang Sidempuan)

73. Untuk bidang Koperasi Simpan Pinjam, darimana kemana diawali oleh Pengusaha
pengurusan izinnya? apakah diawali dari OSS (BKPM) atau dari ODS (Kementerian
Koperasi) atau dari SABH (Kemenkuham)? Mohon pencerahan step by step

92

prosedurnya. Terimakasih (Martin Hia, DPMPTSP Kab. Nias Barat)

74. Selamat sore, saya ingin bertanya, apakah setiap Akun Hak Akses berbeda tampilan
Dashboard-nya ya Pak/bu? soalnya tampil di Akun Hak Akses kami berbeda dengan
yang ditampilkan di infokus. (Erikson Saragi, SP, Dinas Ketahanan Pangan dan
Peternakan Prov. Sumatera Utara)

75. Apakah Hak Akses Tenaga Pendamping bakal ada? soalnya kemarin sudah diusulkan.
Terus apa sajakah yang menjadi kewenangan dari Tenaga Pendamping? (Fachri Azhari
Siregar, DPMPTSP Kab. Tapanuli Tengah)

76. Mengapa pada detail informasi PB-UMKU dalam hal ini Persetujuan Hasil Analisis
Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) tidak menampilkan parameter dan kewenangan
Kabupaten/Kota, serta tidak menampilkan persyaratan pada jenis PB-UMKU dimaksud?
Sedangkan kenyataan pada regulasi NSPK yang ada (Permenhub PM 17 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas) parameter dan kewenangan
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) pada jalan
desa/kabupaten/kota diterbitkan oleh Bupati/Walikota (Putra Setiawan BW, SH,
DPMPTSP Kab. GunungSitoli)

77. Apa ada Helpdesk terkait perizinan berusaha yang bisa cepat memberikan balasan dan
solusi apabila terjadi suatu kendala dalam proses perizinan berusaha? Karena ketika
ingin menanyakan solusi atas suatu kendala, misalnya melalui kontak Whatsapp OSS,
PTSP daerah atau pelaku usaha dihadapkan kepada BOT CHAT, yang terkadang apa
yang kita tanyakan tidak mendapat solusi, dan juga ketika melaporkan suatu kendala
melalui email OSS, kami tidak tahu kapan akan dibalas. Kami mohon semoga Helpdesk
yang ada bisa dengan cepat merespon kendala-kendala terkait perizinan berusaha dan
memberikan solusi terbaik.
Bagaimana jika ada kesalahan Nama Badan Usaha, apa ada cara yang lebih cepat selain
melalui email OSS? (Albert Hadisaro Hura, DPMPTSP Kab Nias)

78. Apakah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atas lokasi usaha yang
telah disetujui/terbit otomatis pada Sistem OSS dapat dijadikan pemenuhan persyaratan
kesesuaian tata ruang pada permohonan Persetujuan Bangunan Gedung atas Bangunan
tempat Pelaku Usaha melaksanakan kegiatan usahanya?
Pada umumnya hampir seluruh jenis kegiatan usaha membutuhkan bangunan dalam
menjalankan kegiatan usahanya. Apakah ada akibat hukum/sanksi jika Pelaku Usaha
terindikasi tidak jujur dalam penginputan jawaban kebutuhan akan bangunan untuk
pelaksanaan kegiatan usaha yang dimohonkan dalam Formulir Perekaman Data Pelaku
Usaha? (dalam hal ini mayoritas pelaku usaha yang belum memiliki PBG/SLF Bangunan
Tempat Usaha menjawab *TIDAK* dengan pertimbangan/alasan untuk menghindari
pemrosesan permohonan Persetujuan Bangunan Gedung/SLF melalui SIMBG). (Putra
Setiawan BW, SH, DPMPTSP Kab. GunungSitoli)

79. Dengan adanya OSS RBA dapat memudahkan pelaku usaha untuk mendapat izin, tapi di
satu sisi sistem OSS RBA belum bisa optimal dalam penginputan data karena sistem
yang bekerja, sementara untuk memverifikasi suatu permohonan ditentukan dengan limit
waktu penyelesaian, yang menjadi pertanyaan apakah jika terjadi error dalam sistem,
waktu untuk memverifikasi bisa diperpanjang atau tidak? karena pernah juga terjadi
permohonan tersebut sudah tidak muncul lagi di sistem.
Di OPD Teknis kami masih terdapat satu Akun dalam sistem untuk OSS RBA, sementara
dalam hal pengawasan kami belum memiliki Akun utk pengawasan. Pertanyaan: kepada

93

siapa kami dapat memperoleh Akun tersebut karena setiap OPD Teknis juga wajib
menginput setiap kegiatan yang berlangsung di lapangan, demikian juga dengan berita
acara dan sebagainya harus masuk dalam link OSS RBA. (Rosmerry Nadeak, SH, Dinas
Perhubungan Sumatera Utara)
80. Bagaimana cara mendaftarkan PBG? Pada saat masuk ke sistem OSS lupa email dan
password, bagaimana cara mendapatkannya lagi? Bisakah DPMPTSP Kab/Kota
memulihkan Akun tersebut? Bagaimana cara mendaftarkan dan memverifikasi LKPM
lewat OSS? Bagaimana cara mendaftarkan Hak Akses Tenaga Pendamping? (Choirullah
Siregar, SE, DPMPTSP Kab. Padang Lawas Utara)
Medan, 18-19 Mei 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Rinita, Usa, Sugiyono, Nirmala, Sugeng, Wing, Ade
Pengajar/Instruktur Teknis: Aghita, Hirzi, Ari, Budi, Tia, Alwan

94

Angkatan 8
MANADO, 24-25 Mei 2022

Hadir 106 peserta dari wilayah Sulawesi Utara dan Gorontalo
(2 provinsi, 21 Kabupaten/Kota, 2 KEK)

95

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 8 Tahun 2022.

1. Kalau bisa dibuat Sosialisasi OSS RBA dengan mengundang Notaris. Karena masih
banyak Notaris yang sudah mengeluarkan Akta pendirian tetapi tidak sinkron dengan
OSS RBA. (Ryke Sumampouw, SE, DPMPTSP Kota Bitung)
Jawab:
Kementerian Investasi/BKPM telah beberapa kali memberikan Sosialisasi kepada para
Notaris

2. Pendamping DAK untuk DPMPTSP Minahasa Selatan belum mendapatkan Hak Akses.
(Indra Karisoh, DPMPTSP Minahasa Selatan)
Jawab:
Hak Akses akan dibuatkan secara khusus berbeda dengan Hak Akses turunan, sedang
ditangani di PSPB dan diinventarisir oleh Dalak.

3. Bagaimana cara melihat seluruh izin usaha di OSS yang sudah ter-migrasi ataupun yang
belum? (Anugerah Rama Paputungan, DMPTSP Kotamobagu)
Jawab:
Hal ini belum diakomodir untuk pemisahan data antara yang sudah maupun belum
termigrasi. Hal ini menjadi catatan sebagai bahan masukan.

4. Bagaimana NIB yang migrasi ke versi baru tapi pelaku usaha sudah lupa username dan
password? Dan tatacara /Juknis pemberian penilaian pengawasan ? (Johnly Sumampow,
DPMPTSP Provinsi Sulut)
Jawab:
BKPM belum mengakomodir untuk permohonan username dan password secara mandiri
di OSS. Untuk sementara permintaan dapat diajukan melalui email.

5. (a). Singkronisasi data AHU, ODS (Online Data Sistem) ke Sistem OSS untuk Badan
Usaha KOPERASi sering bermasalah, dimana Data AHU dan ODS untuk Badan Usaha
KOPERASI tidak dapat dilakukan penarikan data ke Sistem OSS. (b). Untuk Data OSS
1.0 dan OSS 1.1 yang akan dilakukan migrasi ke OSS RBA yang didalamnya terdapat
kegiatan Usaha Perdagangan Eceran dan Perdagangan Besar yaitu 47 dan 46, selalu
dimintakan penginputan Nomor Izin Penanaman Modal. Sedangkan Nomor Izin
Penanaman Modal tersebut berdasarkan informasi dari BKPM bahwasanya izin tersebut
merupakan izin SPIPISE. Yang jadi masalahnya Izin SPIPISE-nya harus didapat dari mana
sedangkan mereka tidak mengantongi/memiliki izin tersebut. (c). Selain Fitur Menu
KONTAK Pengaduan yang ada di sistem OSS berupa WhatsApp dan Email, bagaimana
cara Pelaku Usaha untuk mendapatkan User dan Password OSS serta email yang sudah
dilupa secara cepat? (d). Di saat mendaftar ataupun melakukan migrasi data, user dan
password tidak terkirim ke email yang sudah didaftarkan. (e). User dan Password OSS
yang dimilik Pelaku Usaha, setelah login yang tampil ternyata Nama Perusahaan lain
bukan perusahaan yang seharusnya milik dari Pelaku Usaha tersebut. (f). Untuk KUB
atau Kelompok Usaha Bersama yang dimiliki oleh sekelompok Nelayan pada OSS harus
memilih Badan Hukum seperti apa? Sebab di OSS sebelumnya baik OSS 1.0 dan OSS
1.1 pelaku usaha Nelayan tersebut milihnya Badan Hukum Lainnya (Selain PT, Yayasan
dan Koperasi). Tapi setelah dilakukan Migrasi ke OSS RBA, Nama dari KUB tersebut
tidak terbaca di sistem yang ada di KKP yaitu SIMKADA ataupun SILAT. (g). Apakah izin
yang akan dikeluarkan harus ada Pertek dari OPD Teknis? Karena untuk izin dari sektor
Perikanan berupa SIUP dan SIPI sekarang ini tidak ada lagi Pertek dari Tim Teknis.

96

(Adrianto Lakoro, S.SI, Dinas Penanaman Modal, ESDM Dan Transmigrasi Provinsi
Gorontalo)
Jawab:
(a). Perlu diinformasikan data pelaku usaha lebih lanjut untuk pengecekan. (b). Perlu
dilakukan Pencabutan Non Likuidasi untuk salah satu KBLI karena KBLI 46 dan 47 harus
terpisah. Izin Penanaman Modal ini grandfather clause jika pelaku usaha sudah punya
perizinan sebelumnya. (c). dan (d). Penanganan lupa Hak Akses sementara ditangani
melalui email atau pun melalui whataapp business. (e). Perlu ditangani lebih lanjut, untuk
dilaporkan data perusahaannya apa saja. (f). untuk KUB sementara diarahkan untuk
membentuk badan usaha yang resmi. (g). Mengikuti persyaratan standar usaha dari
masing-masing Permen Sektoral.

6. Bagaimana cara merubah bentuk Badan usaha yang sebelumnya di daftar bentuk badan
usaha CV (oleh pelaku usaha di daftar OSS masih Versi 1.1) dan salah mendaftarkan
bentuk badan usaha yang sebenarnya berbentuk badan usaha PT. (Helma Paputungan,
SH, DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow).
Jawab:
Pelaku usaha harus mengajukan pencabutan NIB lama kemudian ajukan yang baru
dengan bentuk usaha PT.

7. Bagaimana cara yang cepat dan efektif untuk masalah migrasi data dari OSS 1.1 ke OSS
RBA untuk kasus pelaku usaha sebelumnya pakai 1 email yang sama untuk lebih dari 1
perusahaan (ada PT, CV, Perorangan)? *banyak terjadi saat daftar lagi muncul notif
Badan Usaha sudah memiliki Hak akses. (Christian L. Koyongian, DPMPTSP Kota
Bitung).
Jawab:
Caranya email lama dipakai untuk perusahaan yang terakhir dimigrasi. Lalu yang lain
memakai email baru. Atau cara lain bisa juga seluruhnya diubah ke email baru. Bila
sudah terlanjur maka dapat mengajukan perubahan email untuk migrasi email beberapa
entitas yang belum migrasi.

8. Apakah di Dashboard Unit Perizinan/PTSP muncul data untuk verifikasi perizinan dasar/
Lingkungan untuk penerbitan PKPLH? Apakah unit perizinan/PTSP masih dilibatkan
/diperlukan verifikasi untuk penerbitan PKPLH? Apakah verifikasi hanya dilakukan oleh
OPD Teknis/DLH? (DTM. Sofyan, SS, DPMPTSP Kab.)
Jawab:
Hanya dilakukan oleh Dinas LH.

9. Kenapa fitur penggantian/perubahan email yang dulunya ada pada User DPMPTSP OSS
1.1 tidak dihilangkan pada OSS RBA? Sampai saat ini kami selaku User daerah kesulitan
untuk membantu masyarakat yang lupa password dan email yang sudah tidak aktif (Rivo
Mokoginta, DPMPTSP Kota Kotamobagu)
Jawab:
Kebijakan saat ini masih seperti ini dikarenakan penggantian email sifatnya sangat
rahasia sehingga permintaan perubahan email harus ada dokumentasi permintaan resmi
dari pelaku usaha. Dengan demikian unutk memudahkan kontrol dan dokumentasi ini
maka kebijakan sementara ini perubahan terkait username dan email dilakukan di Pusat.

10. Jika Hitungan PNBP tidak keluar, apa yang harus dilakukan OPD Teknis, apa bisa
menggunakan perhitungan manual? Jika bisa bagaimana cara menghitungnya? (Richard
V. Monoarfa, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
Jawab:

97

Tidak disarankan untuk menghitung manual karena SPS akan ter-generate otomatis dari
koneksi sistem OSS, GISTARU, dan Geo KKPweb. Bila dari sistem Gistaru tidak muncul
perhitungan PNBP, maka perlu difollow up dengan Tim GISTARU.

11. Untuk pendaftaran NIB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten, masuk dalam kategori
jenis badan usaha apa? dan persyaratan apa saja? (Indra Karisoh, DPMPTSP Kab.
Minahasa Selatan)
Jawab:
Jika masuk BLU maka dapat diajukan di OSS. Syarat silahkan cek di portal OSS dengan
KBLI rumah sakit. KBLI 86801 kelas B, C dan D, sebagai BLU sesuai ketentuan
Permenkes 14/2021.

12. Mohon bertanya, untuk 1 perusahaan ada banyak KBLI, yang mau ditanya apakah tiap
KBLI harus ada KKPR sedangkan KKPR hanya boleh 1 untuk 1 Perusahaan sebagai
pengganti Izin Lokasi, mohon penjelasan. (Ir.Vilma V Rikumahu,MSi, DPMPTSP Kota
Bitung)
Jawab:
1 KKPR dapat lebih dari 1 KBLI, namun sistem masih dalam tahap pengembangan.

13. Dalam proses KKPR proses verifikasi hanya terdapat upload dokumen teknis PUPR untuk
Persetujuan, User PUPR sering tidak terintegrasi dengan sistem ATR BPN sehingga
proses PNBP seperti di bypass dan mengakibatkan SPS tidak terbit. Berkaitan dengan itu
DPMPTSP daerah serba salah harus memberikan persetujuan sesuai SLA atau tidak
memberikan persetujuan karena tidak ada PNBP. Mohon pencerahannya. (Rivo
Mokoginta, DPMPTSP Kota Kotamobagu)
Jawab:
Idealnya PNBP tetap harus lewat sistem. Namun untuk saat ini sistem terkadang
terkendala, maka dikonfirmasi ke OPD dan BPN bahwa memang sudah ada pembayaran
PNBP. Sehingga proses pemberian SPS diluar sistem, sehingga harus dikonfirmasi ke
ATR untuk memastikan apakah sudah dibayar PNBP-nya.

14. Mohon penjelasan untuk KBLI single purpose, apakah bisa mengajukan KBLI usaha
pendukung yang bukan merupakan single purpose (Asril Setiawan Dai, DPMPTSP Kab.
Boalemo)
Jawab:
Secara substansi, asal kegiatan pendukung itu tidak komersial boleh diajukan namun
memang sistem sepertinya masih belum mengakomodir itu. Jika pendukung bersifat
komersial, maka KBLI tersebut seharusnya tidak diajukan karena kegiatan utamanya
single purpose.

15. NIB.81200150200470010. KBLI. 10120 Lokasi Desa Winetin Kec.Talawaan. Persetujuan
PKPLH sudah di setujui, tetapi cetakan yang muncul Sertifikat Standar. (Daisy Joseph,
DPMPTSP Kab. Minahasa Utara)
Jawab:
Akan dicatat untuk dilaporkan penanganan oleh Tim Pengembang.

16. Dalam mengupload berkas RDTR yang sesuai PP. 181, bagaimana sistem menyaring
berkas yang diunduh? karena banyak Pelaku Usaha yang mengupload tidak sesuai
dengan dokumen yang diminta namun terbit secara otomatis (Hendra Senduk,
DPMPTSP Kab. Minahasa)
Jawab:
Pasal 181 akan dilakukan pengetatatan di OSS. Skema sedang disusun. Akan ada proses

98

verifikasi atas dokumen yang benar, dan komitmen trust dengan pengetatan di
pengawasan, bila terjadi pelanggaran dapat dicabut dengan didahului pembinaan.

17. Khususnya di PBUMKU, apakah persyaratan misalnya untuk perizinan TDG hanya sesuai
dengan yang diunggah di pemenuhan persyaratan atau bisa ada tambahan persyaratan
dari PTSP masing2? (Honny David Kansil, SE, DPMPTSP Kota Manado)
Jawab:
Seharusnya sesuai PP 5 dan NSPK.

18. Terkait KKPR terbit otomatis untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), bagaimana jika
dalam penyampaian Pernyataan Mandiri oleh Pemohon tidak sesuai dengan kondisi yang
ada di lapangan dan peruntukan ruang di RTRW? apakah KKPR tersebut dapat
dibatalkan? serta bagaimana mekanisme pemberian sanksi. (Usman Alhabsyi, Dinas
PUPR Kotamobagu)
Jawab:
Dapat dilakukan pembinaan, jika pembinaan tidak diindahkan oleh pelaku usaha, dapat
diiusulkan untuk pencabutan NIB (mohon konfirmasi Tim Pengawasan)

19. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan PP No 5 tahun 2021 dan Permenkes tahun
2021 tidak memberikan Izin Usaha Apotik kepada pelaku usaha perseorangan selain
kepada Apoteker, bagaimana dengan pemilik usaha sebelumnya yang bukan Apoteker
terdaftar sebagai NIB? permasalahannya pengambilan obat tidak dapat dilakukan oleh
pemilik apotik yang memiliki NIB karena rata-rata pemilik apotik bukan ber-profesi
Apoteker, kendalanya pemilik Apotik tidak diijinkan pembelian di PBF karena pemilik
apotik bukan Apoteker? (Rahmawati Sahada, DPMPTSP Kab. Bolsel)
Jawab:
Saat ini untuk Apotek perseorangan maka harus diajukan oleh Apotekernya.

20. Mohon diberikan simulasi terkait proses Verifikasi KKPR sampai dengan penerbitan SPS
(Rivo Mokoginta, DPMPTSP Kota Kotamobagu)
Jawab:
Silahkan cek di bit.ly/videopkkpr

21. Saya ingin bertanya terkait dengan Hak Akses OSS untuk Tenaga Pendamping yang
sempat diajukan kemarin, tapi sampai saat ini belum ada informasi lebih lanjut mengenai
Hak Akses tersebut. (Sanarto Niode, DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow
Selatan)
Jawab:
Hak akses sudah dibuatkan dan akan segera dikirimkan dalam waktu dekat. Hak Akses
sudah dibuat oleh PSPB, selanjutnya Hak Akses tersebut akan diberikan melalui Unit
Dalaks.

22. Terkait Reset Akun OSS PU, yang sudah di-lupa. Untuk cara tercepat mereset Akun
tanpa harus mengirim pernyataan melalui email [email protected]. Apakah ada cara lain?
(Abdulatif Patue, DPMPTSP Kab. Gorontalo)
Jawab:
Jika sudah lupa email yang didaftarkan, dapat dikirimkan surat permintaan resmi ke WA
OSS.

23. Izin bertanya Pak, kami dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato sampai saat
ini banyak terkendala pada pengurusan KKPR, kendala yang kami hadapi yakni pada
system OSS RBA data pelaku usaha yang sudah mengajukan permohonan KKPR tidak

99

masuk di OPD teknis khususnya GISTARU Tata Ruang (Noor Usman Ismail, S.Kom,
Dinas Penanaman Modal Kabupaten Pohuwato)
Jawab:
Jika data migrasi maka disarankan membuat proyek baru di menu Pengembangan. Jika
bukan migrasi maka silahkan dicoba klik pengajuan ulang di menu Pelacakan.

24. Bagaimana cara/prosedur penggantian Email? karena email sebelumnya oleh pelaku
usaha sudah lupa dan ingin merubah Data Usaha. (Helma Paputungan, SE, DPMPTSP
Kabupaten Bolaang Mongondow)
Jawab:
Jika pelaku usaha masih bisa log in (masih tahu username dan password) maka
penggantian email bisa dilakukan mandiri oleh pelaku usaha melalui menu Perubahan
Profil.

25. Bagaimana terkait dengan izin usaha Jasa Kontruksi yang SBU nya terbit melalui OSS?
(Helma Paputungan, SE, DPMPTSP Kabupaten Bolaang Mongondow)
Jawab:
Nomenklatur IUJK sudah tidak ada lagi, adanya adalah Sertifikat Standar. Pelaku usaha
mengajukan SBU di menu PB-UMKU kemudian dilanjutkan pemenuhan persyaratan
Sertifikat Standar.

26. (a). Untuk pembatalan Izin/SS yang belum terverifikasi melalui sistem OSS pada menu
Pembatalan prosesnya tidak bisa dilakukan karena sistem meminta validasi LKPM
terlebih dahulu. (b). HA PU setelah migrasi data dari OSS versi 1.1 ke RBA setelah dapat
HA baru, untuk melakukan perubahan, pengembangan, terjadi error. (Abdulatif Patue,
DPMPTSP Kab. Gorontalo)
Jawab:
(a). Pengawasan. (b). Mohon konfirmasi errornya seperti apa.

27. Ada permohonan KKPR Darat yang masuk dalam OSS dan sudah diverifikasi oleh PUPR
tapi tidak masuk ke sistem Gistaru sehingga tidak bisa verifikasi ATR/BPN, di akun
pemohon KKPR Darat tapi di menu penerbitan perizinan hanya sertifikat standar
sehingga tidak masuk di sistem Gistaru, contoh kasus izin pembangunan perumahan
(Risna M Hasan, Dinas PUPR Kab. Gorontalo)
Jawab:
Seharusnya verifikasi PUPR melalui SSO antara OSS dan GISTARU sehingga verifikasi
PUPR seharusnya tidak dilakukan, hanya di OSS saja.

28. Apakah kami dari Dinas Kesehatan juga nantinya akan menjadi Trainer OSS? (Siska
Ismail,S.Si, Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo)
Jawab:
Sebenarnya OPD dan PTSP diharapkan bisa memiliki pemahaman yang sama terkait
OSS sehingga bisa memberikan arahan kepada pelaku usaha.

29. Bagaimana pelaku usaha yang tidak bisa melaporkan LKPM dalam sistem OSS, contoh
kasus usaha retail Alfamart dan Indomaret (Risna Hasan, Dinas PUPR Kab. Gorontalo)
Jawab:
Dipastikan terlebih dahulu apakah titik proyek yang akan dilaporkan sudah terinputkan
oleh pelaku usaha sebagai salah satu rencana investasi pada akun OSS perusahaan. Hal
ini dikarenakan retail seperti Alfamart / Indomaret memiliki banyak lokasi proyek yang
tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

100