The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022
telah melaksanakan pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission
(OSS) secara offline/tatap muka sesuai arahan pimpinan. Peserta pelatihan
merupakan pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas teknis terkait, KEK,
dan KPBPB sesuai dengan lokasi wilayah. Untuk mendukung pelatihan TOT OSS
2022 ini Pusdiklat menyediakan fasilitas berupa swab test antigen dan WiFi
bandwidth kapasitas 150 MBps untuk praktek penggunaan sistem OSS oleh
seluruh peserta. Kegiatan pelatihan dibuka oleh para Staf Ahli Kementerian
Investasi/BKPM didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi setempat dan para
pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM.
Dalam Pelatihan TOT OSS disampaikan materi pelatihan oleh Pengajar/Instruktur
Teknis dari Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (PSPB), Pusat
Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin), Kedeputian Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalaks) dan PT. Indosat Tbk. Materi Sub Sistem
Pelayanan Informasi dan Dashboard Pemanfaatan Data OSS disampaikan oleh 2
pengajar unit Pusdatin. Materi Sub Sistem Perizinan Berusaha OSS disampaikan
oleh 2 pengajar unit PSPB. Materi Sub Sistem Pengawasan OSS disampaikan
oleh 1 pengajar unit Dalaks serta 1 instruktur PT Indosat Tbk (pada Angkatan
10-13) atau 1 instruktur PT Telkom Tbk (pada Angkatan 14-18). Para pejabat
fungsional Pusdiklat bertindak sebagai Moderator Pelatihan.

Buku Dua Tanya Jawab Pelatihan TOT OSS 2022 merupakan rangkuman tanya-
jawab yang berlangsung dalam Pelatihan TOT OSS 2022 Angkatan 10-18 yang

berlangsung di 9 lokasi meliputi 22 provinsi, 345 kabupaten/kota, 11 KEK, 1
KPBPB, dan diikuti lebih dari 900 peserta. Antusiasme peserta pelatihan
seringkali menimbulkan pertanyaan yang belum sempat dijawab langsung oleh
Pengajar/Instruktur Teknis. Buku ini diharapkan menjadi salah satu sumber
belajar dalam pengelolaan/manajemen pengetahuan (knowledge management)
terkait sistem perizinan berusaha. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik
sesuai harapan bersama. Tetap sehat dan tambah semangat!

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by data.pusdiklatbkpm, 2022-12-13 23:24:02

Buku Dua Q&A TOT OSS 2022

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022
telah melaksanakan pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission
(OSS) secara offline/tatap muka sesuai arahan pimpinan. Peserta pelatihan
merupakan pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas teknis terkait, KEK,
dan KPBPB sesuai dengan lokasi wilayah. Untuk mendukung pelatihan TOT OSS
2022 ini Pusdiklat menyediakan fasilitas berupa swab test antigen dan WiFi
bandwidth kapasitas 150 MBps untuk praktek penggunaan sistem OSS oleh
seluruh peserta. Kegiatan pelatihan dibuka oleh para Staf Ahli Kementerian
Investasi/BKPM didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi setempat dan para
pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM.
Dalam Pelatihan TOT OSS disampaikan materi pelatihan oleh Pengajar/Instruktur
Teknis dari Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (PSPB), Pusat
Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin), Kedeputian Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalaks) dan PT. Indosat Tbk. Materi Sub Sistem
Pelayanan Informasi dan Dashboard Pemanfaatan Data OSS disampaikan oleh 2
pengajar unit Pusdatin. Materi Sub Sistem Perizinan Berusaha OSS disampaikan
oleh 2 pengajar unit PSPB. Materi Sub Sistem Pengawasan OSS disampaikan
oleh 1 pengajar unit Dalaks serta 1 instruktur PT Indosat Tbk (pada Angkatan
10-13) atau 1 instruktur PT Telkom Tbk (pada Angkatan 14-18). Para pejabat
fungsional Pusdiklat bertindak sebagai Moderator Pelatihan.

Buku Dua Tanya Jawab Pelatihan TOT OSS 2022 merupakan rangkuman tanya-
jawab yang berlangsung dalam Pelatihan TOT OSS 2022 Angkatan 10-18 yang

berlangsung di 9 lokasi meliputi 22 provinsi, 345 kabupaten/kota, 11 KEK, 1
KPBPB, dan diikuti lebih dari 900 peserta. Antusiasme peserta pelatihan
seringkali menimbulkan pertanyaan yang belum sempat dijawab langsung oleh
Pengajar/Instruktur Teknis. Buku ini diharapkan menjadi salah satu sumber
belajar dalam pengelolaan/manajemen pengetahuan (knowledge management)
terkait sistem perizinan berusaha. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik
sesuai harapan bersama. Tetap sehat dan tambah semangat!

2


ISI - BUKU DUA

▪ Pengantar
▪ TOT – OSS

✓ Palu, 15-16 Juni 2022
✓ Bali, 23-24 Juni 2022
✓ Padang, 29-30 Juni 2022
✓ Jayapura, 3-4 Agustus 2022
✓ Ambon, 10-11 Agustus 2022
✓ Makassar, 24-25 Agustus 2022
✓ Cilegon, 31 Agustus-1 September 2022
✓ Surakarta, 1-2 September 2022
✓ Jakarta, 7-9 September 2022

2


PENGANTAR

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM pada tahun 2022
telah melaksanakan pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission
(OSS) secara offline/tatap muka sesuai arahan pimpinan. Peserta pelatihan
merupakan pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Dinas teknis terkait, KEK,
dan KPBPB sesuai dengan lokasi wilayah. Untuk mendukung pelatihan TOT OSS
2022 ini Pusdiklat menyediakan fasilitas berupa swab test antigen dan WiFi
bandwidth kapasitas 150 MBps untuk praktek penggunaan sistem OSS oleh
seluruh peserta. Kegiatan pelatihan dibuka oleh para Staf Ahli Kementerian
Investasi/BKPM didampingi Kepala DPMPTSP Provinsi setempat dan para
pejabat Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM.

Dalam Pelatihan TOT OSS disampaikan materi pelatihan oleh Pengajar/Instruktur
Teknis dari Direktorat Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha (PSPB), Pusat
Pengolahan Data dan Informasi (Pusdatin), Kedeputian Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal (Dalaks) dan PT. Indosat Tbk. Materi Sub Sistem
Pelayanan Informasi dan Dashboard Pemanfaatan Data OSS disampaikan oleh 2
pengajar unit Pusdatin. Materi Sub Sistem Perizinan Berusaha OSS disampaikan
oleh 2 pengajar unit PSPB. Materi Sub Sistem Pengawasan OSS disampaikan
oleh 1 pengajar unit Dalaks serta 1 instruktur PT Indosat Tbk (pada Angkatan
10-13) atau 1 instruktur PT Telkom Tbk (pada Angkatan 14-18). Para pejabat
fungsional Pusdiklat bertindak sebagai Moderator Pelatihan.

Buku Dua Tanya Jawab Pelatihan TOT OSS 2022 merupakan rangkuman tanya-
jawab yang berlangsung dalam Pelatihan TOT OSS 2022 Angkatan 10-18 yang
berlangsung di 9 lokasi meliputi 22 provinsi, 345 kabupaten/kota, 11 KEK, 1
KPBPB, dan diikuti lebih dari 900 peserta. Antusiasme peserta pelatihan
seringkali menimbulkan pertanyaan yang belum sempat dijawab langsung oleh
Pengajar/Instruktur Teknis. Buku ini diharapkan menjadi salah satu sumber
belajar dalam pengelolaan/manajemen pengetahuan (knowledge management)
terkait sistem perizinan berusaha. Semoga dapat memberikan manfaat yang baik
sesuai harapan bersama. Tetap sehat dan tambah semangat!

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Kementerian Investasi/BKPM,

Afrida Wirjandini

3


Angkatan 10
PALU, 15-16 Juni 2022

Hadir 101 peserta dari wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara
(2 provinsi, 30 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

4


Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 10 Tahun 2022.

1. Tolong dijelaskan dimana kewenangan Menteri, Provinsi dan Kab/Kota, terkait
KBLI 03254, dan jelaskan kriteria jenis usahanya dengan menggunakan teknologi
dan lintas provinsi atau kabupaten/kota pembesaran crustacea air payau.
Kewenangan tergantung lokasi usaha, kalau di kabupaten/kota maka kewenangan
menjadi Bupati/Walikota, tapi kalau lintas kabupaten/kota maka menjadi
kewenangan Gubernur, tapi kalau lintas provinsi maka menjadi kewenangan pusat.
(Agusrianto, S.Pi, M.Si - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah)
Jawab:
Ini terkait lokasi usahanya, kewenangannya menyesuaikan lokasi usahanya, dan
sudah terakomodir di sistem OSS. Bagi kegiatan usaha yang berada di lintas
kabupaten/ kota untuk hamparan lokasi usahanya, maka bisa memilih tombol
lokasi usaha lintas kabupaten/kota sehingga nanti akan diterbitkan perizinannya
oleh pemerintah setingkat lebih tinggi, yakni Pemerintah Provinsi.

2. Pertanyaan:
a. Jika SIMBG tidak terintegrasi dengan sistem OSS, apakah untuk pemrosesan

pengajuan PBG nya manual? Dan mohon dijelaskan tatacara pengajuannya.
b. Mohon dijelaskan tatacara pengajuan Pemanfaatan Air Tanah, karena jika dicek di

PB-UMKU yang ada hanya Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Wilayah Sungai
Sesuai Kewenangan). Saat ini semua diminta dari sistem, tapi kalau sistem belum
tersedia bagaimana solusi pemberian izinnya? (Rohana Jusuf Djafara, SH -
DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah)
Jawab:
a. PBG tidak mempengaruhi proses verifikasi penerbitan perizinan. NIB di proses
dahulu untuk menjadi dasar penerbitan PBG nya. Pelaku usaha memproses di
SIMBG sendiri. Sudah berbasis secara elektronik. Terkait PBG dan SLF ini karena
memang menjadi persyaratan yang hanya diproses bagi pelaku usaha yang
membutuhkan, sehingga yang menyewa gedung tidak perlu memproses PBG
karena PBG pasti sudah dimiliki oleh pemilik gedungnya.
b. Izin pengusahaan sumber daya air masih disiapkan bisnis proses PB UMKUnya dan
masih dibicarakan dengan Kementerian ESDM. Kalau untuk pemanfaatan air tanah
ada di sektor PUPR dan sudah bisa diproses. Ada di bagian informasi di bagian
sektor ESDM dan PUPR apakah sudah tersedia atau belum.

3. Mohon dijelaskan mengenai kewenangan sesuai dengan lampiran pada PP No.5
tahun 2021 terkait parameter yang berada diperairan pesisir dan pulau-pulau kecil
selain kewenangan Menteri. Sebagai contoh kegiatan reklamasi yang berada di
pesisir akan tetapi PKKPRL dikeluarkan oleh Menteri.(Adry Yanti, S.Kel - Dinas
Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah)
Jawab:
Kewenangan Kelautan sesuai dengan Permen KP 28/2021. Bagi daerah yang sudah
memiliki Perda tentang RZWP3K maka kewenangan dapat pendelegasian dari

5


pusat. Namun pendelegasian dapat dikecualikan bagi kriteria tertentu contoh PMA,
dsb.

4. Pada informasi lokasi usaha kemudian Kawasan Ekonomi Khusus, untuk KEK Palu
masih tertera CP pengelola kawasan yang lama. Pertanyaannya, bagaimana cara
merubah CP Pengelola kawasan yang lama tersebut dan menggantikannya CP
Pengelola kawasan yang baru. (Ahmad Rifai - Administrator KEK Palu)
Jawab:
Terima kasih, hal tersebut bisa disampaikan ke kami agar diubah.

5. Bagaimana cara mengukur Nilai Investasi untuk usaha budidaya, karena tanah dan
bangunan tidak termasuk nilai investasi. Sedang kenyataan dilapangan jika dilihat
secara nyata mereka menggunakan teknologi intensif, dan ada bangunan di dalam
usaha tersebut?
(Agusrianto - Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Tengah)

Jawab:
PP 7/2021 terkait permodalan, untuk tanah dan bangunan memang dikeluarkan dari
permodalan. Kalau teknologi bisa dimasukkan dalam mesin dan peralatan atau
investasilainnya. Namun ada pengecualian untuk konstruksi pembangunan rumah
terpadu. Jadi, tanah dan bangunannya masuk ke permodalan.

6. Bagaimana pengurusan KKPR untuk kegiatan yang berbeda tetapi berada
dilokasiyang sama? (Adi Mulyanto Pakamundi - DPMPTSP)
Jawab:
Bisa dengan memilih ceklis lokasi usaha sama dengan sebelumnya ketika
mengisikan perekaman data usaha.

7. Pertanyaan:
a. Bagaimana cara atau solusinya yang Pelaku Usaha masih di OSS 1.1 dan ingin ke

OSS RBA tetapi pelaku usaha sudah lupa Email password nya sama sekali dan tidak
ada lagi verifikasi No Hp saat pembuatan password dan sehingga pelaku usaha
kesulitan untuk masuk di akun lama, dan bagaimana kalau ingin mengganti email
agar lebih cepat tanggap, pelaku usaha sudah hubungi kontak oss untuk
pergantian hak akses tetapi sudah sampai 2 bulan belum terganti email
perusahaan yang baru. Apakah ada solusi lain jika kami menemukan permasalahan
seperti ini.
b. Apakah Penginputan PB UMKU SBU Konstruksi harus di input oleh dari Tim
Assosiasi?
c. Pada PT perorangan yang di akta-nya hanya berlaku 1 tahun, jika sudah lebih dari
setahun apakah perizinan di OSS RBAnya otomatis akan tidak aktif NIB nya?
d. Apakah boleh NIB perdagangan lebih dari 20 sampai 50. Tujuan pelaku usaha
hanya untuk pengadaan saja? (Asrudin Bakara, SM - DPMPTSP Kab. Banggai
Kepulauan)
Jawab:
a. Baik, kami akan follow up ke tim teknis. Silakan berikan kontak detail ke kami.

6


b. Diinput oleh pelaku usaha yang memiliki badan usahanya
c. Sertifikat PT Perseorangan tidak tertulis berlaku setahun. Tidak ada mekanisme

pencabutan NIB otomatis juga di OSS.
d. Diperbolehkan sejauh memang dilakukan kegiatan usahanya oleh pelaku usaha

tersebut. KBLI yang bisa diproses di OSS sesuai dengan KBLI yang disahkan oleh
Kemenkumham.

8. Pertanyaan:
a. Terdapat KBLI yang ketika diinput membutuhkan Izin Penanaman Modal, mohon

diberi solusi atas kendala tersebut.
b. Proses Verifikasi Sertifikat Standar kewenangan Kementrian butuh waktu lama,

sedangkan pemohon membutuhkan SS tersebut untuk digunakan dalam proses
Lelang Proyek. Mohon solusi.
c. Apakah PB-UMKU diwajibkan kepada pelaku usaha untuk dimiliki? (Halisman-
DPMPTSP Kab. Kolaka Utara)
Jawab:
a. Biasanya terjadi ketika sebelum OSS RBA berlaku terkait KBLI 46 dan 47, di OSS
RBA akan muncul Izin PM karena KBLI tersebut tidak boleh digabung dalam 1
perusahaan. Kemudian bisa juga terjadi bagi PMA yang dulu modalnya kurang
dari 10 M di luar tanah dan bangunan. Nomornya adalah yang diterbitkan oleh
SPIPISE.
b. Untuk follow up verifikasi bisa menghubungi K/L terkait.
c. Tidak harus, disesuaikan dengan persyaratan perizinan berusahanya.

9. Pertanyaan:
a. Perizinan berbasis risiko tidak implementatif sebab harus menetapkan risiko di

setiap KBLI yang banyak, ada ribuan, sedangkan dalam satu KBLI di satu lokasi
belum tentu memiliki tingkat risiko yang sama.
b. Kalau daerah belum memiliki RDTR dan RDTR digital yang ditanam di OSS RBA,
permohonan untuk mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang diajukan kepada
pemerintah pusat. Dengan begitu, pemerintah pusat akan memberikan persetujuan
berdasarkan RT/RW, bukan RDTR sehingga bisa saja lokasi yang diberikan tidak
sesuai dengan kondisi lingkungan dan sosial di daerah.
c. Aplikasi OSS juga belum optimal bisa digunakan. Bug dan error kerap kali terjadi
saat sistem dijalankan misalnya jaringan data yang tidak stabil dalam hal koneksi,
error saat akan mencetak izin, hilangnya KBLI yang jelas sudah tidak ada masalah,
masalah login dan lain sebagainya. (Daud Sarapang Tipa, ST - DPMPTSP Kab.
Banggai Kepulauan)
Jawab:
a. Penetapan risiko sudah dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif
sehingga sudah dapat diterapkan untuk perizinan berusaha di Indonesia.
b. RDTR yang belum ditanam selama ini memakai skema persetujuan. Untuk yang
belum ada RDTR sama sekali maka harus persetujuan. Persetujuan KKPR sesuai
dengan kewenangannya. Salah satu tahapannya adalah Forum Tata Ruang dan
melibatkan lingkungan sosial dan keamanan. Daerah yang punya RDTR sudah
tertanam di Gistaru tapi belum ada di OSS misalnya, itu karena ada perbedaan data
coding jadi harus menyesuaikan. contoh: kota Medan. Selanjutnya Bapak/Ibu bisa
bersurat ke ATR/BPN untuk integrasi OSS

7


c. Perbaikan dan pengembangan system OSS terus dilakukan untuk mendukung
optimalisasi penggunaan aplikasi perizinan berusaha yang terintegrasi secara
elektronik.

10. Pada saat penginputan KBLI bidang usaha perdagangan besar diminta Nomor
Penanaman Modal, untuk mendapatkannya bagaimana dan bisakah melakukan
penginputan tanpa menggunakan Nomor Penanaman Modal? (Andry Suhendra
Piet- DPMPTSP Kab. Kolaka Timur)
Jawab:
KBLI 46 dan 47 tidak bisa digabung sehingga perlu memilih salah satu.

11. PB UMKU ISR hanya bisa diakses oleh KBLI 60102, 60202, 61200, 61300, sementara
informasi dari pihak Balai Monitoring Kemnkominfo banyak kegiatan usaha lain
yang wajib membutuhkan izin stasion radio, sebagai contoh kapal penangkap ikan
menggunakan frekuensi radio untuk sarana komunikasi. Bagaimana tatacara
perizinan tersebut berdasarkan PB berbasis resiko? (Irawan - DPMPTSP Prov.
Sulteng)
Jawab:
Baik, terkait hal ini akan kami follow up ke Kominfo.

12. Untuk H ak akses turunan D inas K esehatan peranan dan wewenangnya?
Simulasinyapengurusan surat izin praktik tenaga kesehatan. (Eka Yuniawan, AMKg
- Dinas Kesehatan Kabupaten Muna Barat)
Jawab:
Dapat di create dari akun pengelola hak akses di Kepala Dinas-nya, begitu juga
untuk Dinas Kesehatan. Untuk perizinan dan pengawasan, OPD juga diberikan
akses untuk pengawasan. Simulasi sudah ada di OSS PB UMKUnya.

13. Cara membuka Data OSS yang terbit Tahun 2019-2020 sebelum OSS RBA (Sovian
Simin - DPMPTSP Kab. Kolaka)
Jawab:
Di beranda ada link untuk melihat, mengunduh perizinan yang efektif di OSS 1.1

14. Bagaimana jika pelaku usaha yang sebelumnya sudah memiliki akun di OSS 1.1,
kemudian pada saat login ke OSS RBA mengalami kendala karena pelaku usaha
tersebut melakukan pindah wilayah KTP atau data Dukcapil sudah tidak sesuai
dengandata usaha di versi 1.1? Apakah data Dukcapil harus disesuaikan kembali ke
data Dukcapil saat OSS 1.1? (Nitrawati Bahir, S.Si - DPMPTSP, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kab. Konawe Kepulauan)
Jawab:
Diarahkan untuk melengkapi surat rollback atau surat permohonan perubahan
datadan melengkapi data pelaku usaha bermaterai 10.000. Bila tatap muka
langsung bisa, tapi kalau tidak bisa ya melalui [email protected] dilengkapi surat
permohonan bermaterai dan KTP

8


15. Bagaimana menghapus proyek di OSS yang tidak termuat KBLInya? pelaku usaha
melakukan penginputan dengan kondisi jaringan internet yang tidak stabil, data
yang ter-input menjadi ganda dan tidak bisa dihapus. (Syahril Karman - DPMPTSP
Buton Utara)
Jawab:
Sering terjadi, bisa bersurat ke [email protected], menampilkan screenshot, nama
perusahaan,fotocopy KTP pengurus dilengkapi dengan surat pernyataan dan
materai, nanti akan dibantu penghapusan.

16. Misalnya ada pelaku usaha yang mendaftar izin perseorangan sebelumnya
namun saat ini si pelaku usaha sudah merubah badan usahanya menjadi PT.
Bagaimana dengan perizinannya apakah perlu melakukan perubahan atau harus
mendaftar baru? (Andry Suhendra Piet - DPMPTSP Kab. Kolaka Timur)
Jawab:
Tidak bisa diubah. Kalau perorangan kan hanya NIK, kalau Badan Usaha harus
validasi NPWP, SK AHU, nama pemegang saham.

17. Simulasi pemberian izin trayek dan angkutan bagi kendaraan umum. (Ali Moctar
Jaya, S.STP., M.Sc - Dinas Perhubungan Kab. Muna Barat)
Jawab:
Izin trayek dan angkutan bagi kendaraan umum masuk ke PB UMKU.

18. Selain Izin tidak keluar apakah dampak lain apabila OPD Teknis belum
memverifikasipemenuhan persyaratan? (Erwin - DPMPTSP Kab. Buton)
Jawab:
Jika Fiktif Positif sudah diberlakukan maka produk perizinan berusahanya akan
diterbitkan secara otomatis sehingga pelaku usaha mendapatkan dokumen
perizinan yang sah berlaku.

19. Apakah berbeda Pemegang Hak Akses PTSP dengan Pengelola Hak Akses PTSP?
(La Ode Muhammad Masrul - DPMPTSP Muna Barat)
Jawab:
Pengelola Hak Akses adalah Akun yang bisa membuat Hak Akses Turunan di OSS.
Sedangkan Pemegang Hak Akses adalah bisa Pelaku Usaha, OPD, Unit yang
memiliki tugas verifikasi dan pengawasan.

20. Pada sebagian pelaku usaha (tenant) lama yang ada di KEK ketika melaksanakan
migrasi data ke OSS RBA hasilnya pada rekap list perizinan tidak masuk
tenant kawasan. Apakah penyebabnya dan bagaimana cara membetulkannya di
pelaku usaha? (Ahmad Rifai - Administrator KEK Palu)
Jawab:
Silahkan diinfokan nama pelaku usahanya untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut
karena seharusnya tidak ada perubahan kewenangan perizinan.

9


21. Ada pula beberapa pelaku usaha yang diluar kawasan/ kewenangan PTSP daerah
kota kemudian masuk dalam list perizinan di kawasan, contohnya Rumah Sakit
Bhayangkara. Apa yang menyebabkan hal demikian? (Ahmad Rifai - Administrator
KEK Palu)
Jawab:
Akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Silahkan bersurat kepada Direktur
Pengembangan Sistem Perizinan Berusaha.

22. Bagaimana mekanisme pengajuan fasilitas di OSS RBA, mohon penjelasan jika ada
waktu bisa di paparkan kembali.
Jawab:
Pengajuannya seperti mekanisme biasa. Pelaku usaha setelah login ke Dashboard
pertama kali bisa memilih menu Fasilitas. Setelah itu memilih fasilitas yang
diinginkan dan melengkapi data dukung yang dibutuhkan sesuai masing-masing
Fasilitas. Untukdi KEK dapat memilih submenu “Tax Holiday atau Tax Allowance di
KEK"

23. Sesuai PP 40/2021 bahwa dokumen lingkungan di KEK berupa RPL-RKL Rinci,
Juknis penyusunan dokumen tersebut hingga sekarang belum terbit, apa yg
menjadi dasar hukum penyusunan RPL-RKL Rinci oleh pelaku usaha? Apakah
penyusunan dokumen lingkungan dibuat per KBLI apabila PU memiliki lebih dari
satu KBLI? (Delvi Dian Susanti - Administrator KEK Palu)
Jawab:
Juknisnya sudah dibahas dengan pihak terkait terutama KLHK dan Perwakilan KEK
tapi belum dapat info lebih jelas terkait proses bisnis saat ini. Namun RKL RPL rinci
itu mengikuti RKL-RPL Kawasan jadi bisa mengikuti yang sudah ada sebelumnya.

24. Penerbitan SP-PIRT seragam terbit September 2021 walau pendaftaran tahun 2022.
Ini bagaimana?(Daud Sarapang Tipa, ST - DPMPTSP Kab. Banggai Kepulauan)
Jawab:
SP-PIRT PB UMKU bisa dilakukan di OSS RBA yang sekarang.

25. Sistem Validasi/Verifikasi OSS di luar kewenangan Kabupaten/Kota menunggu
waktu yang lama. (Daud Sarapang Tipa, ST - DPMPTSP Kab. Banggai Kepulauan).
Jawab:
Bisa jadi verifikatornya belum melakukan verifikasi. Kalau sudah lengkap
pemenuhan persyaratannya maka pasti akan diupload dan masuk notifikasinya.

26. Perbantuan OSS belum maksimal. (Daud Sarapang Tipa, ST - DPMPTSP Kab.
Banggai Kepulauan).
Jawab:
Untuk layanan perbantuan ada 4 cara: email, konsultasi langsung, whatsapp dan
telepon. Mungkin yang lambat dari email. Mohon maaf ini karena keterbatasan
SDM kami. Dan pertanyaan yang masuk dijawab dari bawah.

10


27. KBLI 86101 (Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah) wajib BLU. Bagaimana dengan
Rumah Sakit Pemerintah yang belum BLU, apakah tetap wajib untuk terlebih
dahulu mengurus BLU atau Izin Operasional boleh terbit secara offline?
Jawab:
RS pemerintah memang harus BLU dan harus mengurus perizinan.

28. KBLI 56210 Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering), mengapa
harus wajib pelaku usaha memiliki modal diatas 10.000.000.000 sedangkan
kenyataan sebenarnya tidak seperti itu?
Jawab:
PMDN bisa masuk. Mungkin ini kategori modalnya PMA maka wajib di atas 10 M.
Namun untuk KBLI 56290 juga terkait dengan jasa boga tapi boleh dilakukan
penanaman modal untuk usaha mikro.

29. NIB resiko rendah dan menengah rendah yang terbit secara otomatis, kadang
membuat kesesuaian tata ruang di daerah Kabupaten/Kota tidak sesuai untuk
peruntukannya.
Jawab:
Yang perlu diperhatikan untuk penerbitan otomatis adalah yang UMK, selain itu
tidak. Jika memang tidak sesuai dengan KKPR maka dapat dilaporkan saja dan
selanjutnya dapat diberikan pembinaan.

30. OSS mengklaim Terintegrasi Secara Elektronik. Kenyataannya contoh NIK
(Dukcapil), Pendaftaran NPWP (Pajak), dll belum bisa terlaksana, sehingga saran
dari kamibahwa OSS bukan Terintegrasi tapi Terkoneksi.
Jawab:
OSS sudah terintegrasi dengan Dukcapil. Contoh ada beberapa item dalam KTP
yang kita cocokkan dengan sistem Dukcapil. Misalnya nama harus 100% sesuai
dengan KTP agar dapat divalidasi. Kalau NPWP sebenarnya OSS tidak memeriksa
datanya. Kita justru menarik NPWP dari Akta yang diinput. Kalau datanya tidak
sama makaperlu disamakan di KPP setempat.

31. Untuk penginputan Badan Usaha Koperasi dan BUMDES bagaimana solusi yang
harus ditempuh apabila sembari menunggu validasi dari Kementerian UMKM?
Apakah diarahkan ke Notaris pembuatan SK AHU? (Liza Susanti - DPMPTSP Kab
Sigi)
Jawab:
BUMDES belum bisa. Masih menunggu.

32. Apakah Keminves/BKPM dapat memberikan akun dummy pada sistem staging,
berupa akun verifikator dan dua tipe akun pelaku usaha? Agar kami dapat berlatih
untuk melakukan simulasi dalam proses perizinan berusaha. (Muhammad Fachry
Haswanto - DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah)

11


Jawab:
Dihilangkan untuk sementara.

33. Untuk penginputan Berita Acara Pengawasan kolom pengisian dan upload pada
Hak Akses saya tidak muncul. Yang ada hanya Beranda, Pelaporan, Pengaduan,
Pencabutan, Penjadwalan dan Profil. Sedangkan di layar narsum dari Indosat
tampilkan ada 7 aplikasi berawal dari Beranda dan seterusnya? (Dewi Suratmi,
S.Sos - DPMPTSP Kota Palu)
Jawab:
Di Akun OPD Teknis ada 6 tab. Sementara Akun koordinator ada 7 tab. Saat ini
linknya adalah staging jadi belum sesuai dengan apa yang Bapak/ibu miliki saat ini.
Karena yang ditampilkan saat ini belum go live.

34. Bagaimana kalau teman-teman dinas teknis tidak memiliki biaya untuk turun
pengawasan bersama? Berarti pertanyaan teknis di BAP tidak dapat diisi?(Febrian
Budjalemba, ST - DPMPTSP Prov. Sulteng)
Jawab:
Pengawasan bisa dilakukan melalui mekanisme kunjungan atau inspeksi
lapangandan laporan. Kalau tidak bisa melakukan inspeksi lapangan maka bisa
menggunakan mekanisme laporan.

35. Sanksi bagi pelaku usaha sebaiknya diteruskan kepada DPMPTSP yang menjadi
wilayahnya. Sehingga DPMPTSP bisa membantu permasalahan yang dihadapi
pelaku usaha yang mendapatkan teguran. (Febrian Budjalemba, ST - DPMPTSP
Prov. Sulteng).
Jawab:
Hal tersebut adalah kewenangan masing-masing daerah.

36. Apakah ada turunan Hak akses lagi atau penambahan Hak akses selain Hak akses
yang kami terima, karena di tampilan Subsistem Pengawasan OSS yang
ditampilkan Narsum beda dengan tampilan di akses Kota? (Dewi Suratmi, S.Sos -
DPMPTSP Kota Palu)
Jawab:
Karena masih sistem staging atau penjembatan sebelum go live. Ada beberapa
fitur yang belum di-launching.

37. Alur Pengawasan di KEK belum dijelaskan secara detail karena terdapat perbedaan
dengan alur Pengawasan dengan DPMPTSP. (Wahyu Rustiantoro – KEK Palu)
Jawab:
Alur Pengawasan itu sama.

38. Hak akses turunan Pengawasan tidak bisa dibuatkan turunan ke OPD/Lembaga
teknis guna menilai kelayakan pelaksanaan perizinan? (Wahyu Rustiantoro – KEK
Palu)

12


Jawab:
Hak akses memang tidak bisa diturunkan di KEK.

39. Pertanyaan:
a. Siapa yang memiliki Hak akses Pengawasan?
b. Tenaga pendamping DAK posisinya dimana dalam Subsistem Pengawasan?(La Ode

Muhammad Masrul - DPMPTSP Muna Barat)
Jawab:
a. Kabid Pengawasan dapat menurunkan Hak aksesnya.
b. Terserah Pemda. Bisa dari staff ataupun outsourcing.

40. Pertanyaan:
a. Untuk melakukan pengawasan lapangan, apakah pelaku usaha terlebih dahulu yg

menyurat ke DPMPTSP?
b. Mohon dipandu cara pelaporan LKPM
c. Dimana kami bisa melihat SHORT LIST data kegiatan perusahaan?
d. Cara mengajukan pencabutan KBLI Non Likuidasi? (Halisman - DPMPTSP Kab.

Kolaka Utara)
Jawab:
a. Pengawasan rutin sebenarnya terjadwal sehingga pelaku usaha akan dinotifikasi
melalui OSS setelah jadwal pengawasan tersusun di bulan Desember setiap tahun.
Kalau yang insidental tergantung kondisinya. Boleh dari Pelaku Usaha atau
DPMPTSP. Contohpengawasan langsung dari pelaku usaha karena ada insiden.
b. Kami sedang memperbaiki pelaporan LKPM yang baru. Ada penambahan untuk
fitur pengurangan investasi dan jumlah tenaga kerja jika ada kesalahan input oleh
Pelaku Usaha.
c. Bisa dilihat di Beranda Hak akses Pengawasan di OSS.
d. Klik panduan non likuidasi di SPI.

41. Apabila izin perusahaan dicabut karena telah lama tidak beroperasi, bagaimana
prosedur yang harus dilakukan, apakah sama seperti semula? dan bagaimana bila
perubahan status perusahaan yang awalnya PMA menjadi PMDN? (Anda Ryan
Syah, S.Pd. - DPMPTSP Prov. Sulawesi Tengah)
Jawab:
Bisa mengajukan permohonan likuidasi, menunjuk likuidator dan diajukan melalui
OSS. Boleh saja merubah status dari PMA ke PMDN. Syaratnya adalah pihak asing
harus keluar melalui RUPS. Sehingga tidak ada saham asing di dalamnya. Akta
perusahaan diubah dan kemudian dapat mengajukan perubahan, dilakukan di OSS.

42. Siapa yang menjadi Koordinator (ketua) pengawasan OSS di DPMPTSP
Kabupaten? Apakah Bidang Pengendalian atau Bidang Pelayanan? (Muh. Iqbal
Supa, S.Sos - DPMPTSP Kab. Banggai Laut)
Jawab:
Koordinator untuk Subsistem Pengawasan pada DPMPTSP Kabupaten itumelekat
pada bidang apa? Koordinator ada di BKPM dan PTSP namun untuk Sub Bidang-
nya melekat pada BidangPengawasan.

13


43. Peraturan Kementerian Investasi/BKPM nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan
Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko adalah Pelaksana PP
No. 5 Tahun 2021. Y ang jadi pertanyaan kami apakah masih perlu Pemda
dalam hal ini DPMPTSP membuat Perkada tentang SOP Pengawasan jika dilihat
dari lampiran Perka tersebut semua pelaksanaan Pengawasan sudah terlampir?
Hal ini terkait Audit KPK. (Siska-DPMPTSP)
Jawab:
Pengawasan pencabutan laporan LKP sudah diatur dalam Peraturan tersebut.
Terkait penerbitan Perkada turunan sah-sah saja selama tidak bertentangan.

44. Untuk sistem pengawasan di lapangan apakah dikenakan kepada semua pelaku
usaha yang nilai investasinya dibawah 5 milyar? (Abd. Manan - DPMPTSP Kab.
Banggai Laut)
Jawab:
Semua nilai investasi dapat dikenakan pengawasan. Namun diprioritaskan untuk
KBLI risiko tinggi. Sedangkan untuk usaha mikro jika ada laporan maka dapat
dilakukan pengawasan insidental. Untuk pelaksanaan saat ini masih manual karena
sistem belum ready.

45. Boleh dapatkan contoh format untuk Pengawasan OSS? (Siska, S.Sos, M.Si-
DPMPTSP)Jawab:
Terkait dana DAK dalam pengawasan dapat digunakan untuk pengawasan
kunjungan ke perusahaan langsung misalnya. Dan laporannya harus tetap
disiapkan. Adapun format laporan ada dalam sistem berupa pdf.

Palu, 15-16 Juni 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Rinita, Chellyvia, Nirmala, Aziz, Fatmawati, Putri
Pengajar/Instruktur Teknis: Zuli, Ekania, Sulastri, Almira

14


Angkatan 11
DENPASAR, 23-24 Juni 2022

Hadir 105 peserta dari wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
(3 Provinsi, 41 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

15


Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 11 Tahun 2022.

1. Untuk UPT pada OPD, bagaimana cara pendaftaran NIB dan apa bentuk badan
usahanya?
Jawab:
Persyaratan yang ditanam di sektor industri sesuai dengan PP 5/2021, untuk
dokumenteknisnya mungkin bisa dikoordinasikan dengan kementerian terkait

2. Bagaimana dengan izin sektor pariwisata yang sudah terbit sebelum OSS RBA
berlaku selama menjalankan usaha, apakah perlu mengurus sertifikat standar dari
LSUP
Jawab:
Tetap harus, diajukan di luar OSS

3. Pada Dashboard Pelaporan data yang kami coba download rutin setiap Bulan
sering berubah untuk hasilnya apabila di download pada waktu yang berbeda.
Sebagai contoh di OSS kami pada Bulan 1-28 Februari 2022 (Serapan Tenaga Kerja
2.355 orang, Rencana Investasi Rp, 483.924.054.619) yang didownload per akhir
bulan Februari. Apabila kami coba download ulang data yang sama untuk 1-28
Februari 2022 dengan WAKTU DOWNLOAD yang berbeda pada bulan April
datanya BERUBAH menjadi (Serapan Tenaga Kerja 2.333 orang, rencana investasi
479.239.053.620), apa penyebabnya padahal data yang di download sama cuma
waktu Downloadnya berbeda? mohon penjelasannya.
Jawab:
Saat ini data yang disajikan bersifat dinamis, izin yang tampil ada 3 status yaitu:
terbit otomatis, terbit verifikasi dan menunggu verifikasi persyaratan. Hasil akses
data bisa berbeda diwaktu yang berbeda untuk periode yang sama, dikarenakan
banyak hal, salah satunya ada pencabutan/pembatalan perizinan berusaha, dll.

4. Bagaimana proses pengaplikasian sistem OSS ke badan badan usaha yg akan
melakukan usulan pembuatan baru dan perpanjangan SBU.
Jawab:
Proses permohonannya hampir sama dengan bidang usaha lainnya, registrasi,
daftar KBLI/kegiatan usahanya untuk kegiatan konstruksi hingga step penerbitan
NIB, kemudian ajukan PB UMKU untuk SBU nya yang akan diverifikasi oleh LSBU,
dan setelah terbit menjadi persyaratan untuk verifikasi perizinan berusaha atas
KBLI konstruksinya yang akan diverifikasi dan dinotifikasi persetujuannya oleh
PUPR atau Dinas yang berwenang.

5. Dapatkah kami diberi wewenang Hak akses untuk mengatasi keluh kesah pelaku
usaha yang lupa password dan email, karena pelaku usaha hanya tahunya urusan

16


ini di DPMPTSP Kabupaten/Kota.
Jawab:
Saat ini memang akun yang sudah diberikan kepada pendamping DAK di
Kabupaten/Kota masih terbatas fiturnya. Sebelumnya di OSS v1.1 pernah ada fitur
untuk aktivitas Hak akses, namun dikarenakan terjadi insiden sengketa yang
diadukan pelaku usaha dan terindikasi ada penyalahgunaan wewenang
pemanfaatan fitur Hak akses, maka saat ini ditiadakan. Namun akan kami
sampaikan kembali ke pimpinan mengingat sangatmemudahkan di daerah
membantu menyelesaikan permasalahan Hak akses.

6. Pertanyaan:

a. Apakah kalau Username dan Password terjadi masalah tidak bisa

diakses? Apa yang harus kami buat? mohon petunjuknya.

b. Mengenai distributor minuman beralkohol kelas C dan B itu wewenang daerah

atauKementerian? mohon petunjuknya.

c. Mohon petunjuknya mengenai KKPR yang terbit otomatis tanpa diverifikasi oleh

Tim Teknis.

Jawab:

Klik Lupa Password dulu. Verifikasi password akan terkirim ke email. Apabila

email username-nya juga lupa, perlu bersurat ke Keminves/BKPM.

7. Pertanyaan:
a. Bagaimana tata cara penarikan nomor Berita Acara Pengawasan pada OSS RBA?
b. Bagaimana cara input Jadwal Pengawasan pada Hak Akses Pengawasan?

Jawab:
a. BAP tidak memiliki nomor dokumen, tapi memiliki nomor kegiatan pengawasan

yangdapat dilihat pada menu Penjadwalan > Pengawasan Rutin > Pelacakan
b. Klik Penjadwalan > Pengawasan Rutin > Usulan Proyek atau klik Penjadwalan >

Pengawasan Rutin > Usulan Jadwal

8. Apabila Usaha Mikro (UMK) untuk kegiatan Tambak Udang KBLI 03254 dengan
Tingkat Risiko Rendah, namun dalam faktanya terkait dengan Kesesuaian
Pemanfaatan Ruang (KKPR) ditemukan bahwa lokasi tersebut tidak sesuai dengan
RTRW/RDTR maka akan dilakukan pembinaan oleh Menteri/Pemerintah Daerah
(PP 21 Tahun 2021 Pasal 150 ayat 6). Bagaimana mekanisme tindaklanjutnya dan
bagaimana terhadap Perizinan yang sudah terbit melalui OSS tersebut?
Jawab:
Dilakukan pembinaan, dengan koordinasi dengan ATR/BPN setempat

9. Pertanyaan:
a. Bagaimana cara penarikan nomor BAP pada sistem Pengawasan OSS?
b. Bagaimana cara penginputan jadwal pengawasan rutin pada sistem?
c. Tatacara Verifikasi LKPM yang dikirim oleh pelaku usaha?

17


d. Apakah boleh melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang belum
mendaftarkan perizinan pada sistem OSS tetapi memiliki perizinan lama?
Jawab:

a. BAP tidak memiliki nomor dokumen, tapi memiliki nomor kegiatan pengawasan
yangdapat dilihat pada menu Penjadwalan > Pengawasan Rutin > Pelacakan

b. Klik Penjadwalan > Pengawasan Rutin > Usulan Proyek atau klik Penjadwalan
>Pengawasan Rutin > Usulan Jadwal

c. Klik Pelaporan LKPM > Pelaporan LKPM-UMK/Pelaporan LKPM-Non UMK >Lakukan
pecarian Laporan LKPM > Pilih Laporan LKPM > Periksa Formulir Pelaporan LKPM
> Berikan Hasil Verifikasi (Setujui/Perlu Perbaikan)

d. Tidak, dikarenakan pengawasan dengan mekanisme OSS RBA, berdasarkan
perizinan berusaha yang telah memiliki NIB.

10. Pertanyaan:
a. Mengenai Distributor minuman beralkohol tipe C dan itu wewenang daerah

ataukah Kementerian?
b. Mohon petunjuknya mengenai KKPR yang terbit otomatis tanpa persetujuan

dari Tim Teknis.
Jawab:
Berdasarkan PP 5 Tahun 2021 Lampiran I Sektor Perdagangan, merupakan
kewenangan Menteri.

11. Kami DPMPTSP Kabupaten sebagai Koordinator Pengawasan, hal apa yg harus
kami lakukan?

a. Kami belum bisa melihat usulan OPD, terkait usulan proyek pengawasan.
b. Apakah OPD terkait perlu dibuatkan Hak akses pengawasan?
c. Jika sistem belum bisa kami pergunakan, apakah boleh kami melakukan

pengawasansecara manual?
Jawab:
a. Bisa jadi belum ada usulan kegiatan pengawasan, silahkan dicek.
b. Iya, perlu
c. Apabila mekanisme pengawasan ini sudah diterapkan, tidak diperkenankan
melakukan pengawasan di luar sistem OSS RBA.

12. Pada simulasi Subsistem Pengawasan dijelaskan OPD Pengawas mengusulkan
proyek pengawasan rutin pada sistem, dalam hal ini DPMPTSP bertindak sebagai
Koordinator yang menyetujui atau menolak usulan tersebut. Apakah DPMPTSP
hanya menunggu usulan pengawasan dari OPD Pengawas untuk dapat melakukan
inspeksi lapangan? Apakah DPMPTSP bisa melakukan usulan proyek seperti yang
dilakukan OPD Pengawas? Jika bisa, siapa yang menyetujui usulan tersebut?
Jawab:
DPMPTSP sebagai Koordinator dapat mengusulkan Pengawasan sama seperti
Pengawas tetapi untuk khusus Koordinator jika melakukan pengusulan

18


pengawasan tidak diperlukan adanya verifikasi karena sistem akan menyetujui
secara otomatis.

13. Dalam Subsistem Pengawasan DPMPTSP selaku Koordinator Pengawasan dalam
pelaksanaan pengawasan melibatkan OPD terkait dari sektor usaha yang akan di
awasi, namun ketika dalam pengawasan tersebut untuk menentukan penilaian
kepatuhanberusaha, terkait kewajiban dan tanggung jawab salah satunya mungkin
Usaha dengan Risiko Tinggi, yang mewajibkan SLF/PBG, pertanyaan saya apakah
perlu kita melibatkan OPD dari PUPR untuk ikut dalam pengawasan? Mohon
penjelasan.
Jawab:
Silahkan jika dirasa perlu

14. Pertanyaan:
a. Agar ada fitur menyimpan data Pelaksana Pengawasan sehingga tidak perlu diketik

berulang setiap ada penjadwalan.
b. Agar ada fitur notifikasi ke email jika ada surat undangan sehinga tidak perlu

secara manual memeriksa ke Sistem OSS.
c. Proses penjadwalan lumayan ribet dan memakan waktu yang lama karena jadwal

dibuat satu persatu pelaku usaha. Yang kami lakukan sekarang dengan sistem kami
yaitu kita tentukan tanggal penjadwalan terlebih dahulu baru kita centang pelaku
usaha mana saja yang akan masuk di tanggal tsb.
Jawab:
Saat ini tidak ada fitur tersebut.

15. Dalam p enyampaian LKPM nanti di TW 2 sesuai info dari BKPM sudah bisa di
akses melalui akun Pengawasan OSS RBA, berarti Verifikator cuma 1 orang yang
menyetujui maupun mereview kepada pelaku usaha terkait kesesuaian LKPM?
Mohon petunjuk.
Jawab:
Iya, silahkan buat turunan hak akses pengawasan juga jika diperlukan.

16. Apakah pencabutan/pembatalan KBLI memerlukan verifikasi/konfirmasi dari
Admin pusat OSS BKPM?
Jawab:
Pencabutan/Pembatalan berdasarkan permohonan pelaku usaha, terbit otomatis
tanpa verifikasi Admin.

17. Setiap pelaku usaha harus memiliki ijin. Apakah Pembudidaya Rumput Laut harus
memiliki NIB? Apakah mengurus NIB harus melalui OSS secara mandiri?

19


Jawab:
Setiap pelaku usaha dapat memohonkan perizinan berusaha secara mandiri, jika
DPMPTSP ingin membantu itu hal yang bagus.

18. Apakah di dalam satu NIB bisa memiliki API-U dan API-P karena di sistem OSS
hanyamenampilkan salah satu API saja?
Jawab:
Pelaku usaha harus memilih salah satu.

19. Kami di Buleleng, ada satu kasus, pelaku usaha Pertashop yang mendapatkan
KKPR yang diterbitkan otomatis melalui OSS dan tanpa adanya pembayaran PNBP.
Kemudian setelah dilakukan klarifikasi ke pelaku usaha, ditemukan bahwa keadaan
tanah di dalam sertifikat masih "pertanian". Tidak pernah ada Pertek dari BPN
diterbitkan untuk penggunaan lahan sebagai Pertashop. Bagaimana legalitas KKPR
yang terbit secara otomatis? Bagaimana alur prosesnya sehingga terbit otomatis?
Apakah KKPR yang terbit secara otomatis dan ditemukan tidak sesuai dengan tata
ruang atau ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dibatalkan?
Jawab:
Silahkan dilaporkan ke ATR/BPN untuk dijadikan tinjauan. Untuk UMK terbit
otomatis, lokasi di kawasan, ada RDTR, upload 181, ketika tidak ada kesesuaian
sesuai laporan nanti ditinjau ulang dengan adanya pembinaan.

20. Bagaimana cara merubah NIB UMK Badan Usaha Menjadi UMK Perorangan?
Karena sebelumnya pelaku usaha salah memilih jenis usaha yang seharusnya
Perorangan tetapidipilih Badan Usaha.
Jawab:
Bisa penghapusan dulu atau kita minta arahan untuk Pencabutan yang NIB UMK
Badan Usaha.

21. Mekanisme terkait dengan PNBP, selama ini baru KKPR yang dilakukan PNBP,
namun untuk yang lain seperti KBLI 12011, 12012, 12019 pada pada Tahap
Verifikasi Teknis di sebutkan Persyaratan:

o Bukti bayar PNBP
o Surat keterangan pengecualian berlokasi di kawasan industri (jika ada);
o Surat pernyataan siap beroperasi (bagi industri kecil).

Dalam hal ini untuk KBLI 12011, 12012, 12019 apakah memang di kenakan PNBP?
kalau iya bagaimana kalkulasi besaran PNBP dan ke Nomor Rekening mana pelaku
usaha harus melakukan Pembayaran, mohon penjelasannya.

Jawab:
OSS sudah mengakomodir untuk PNBP, saat proses verifikasi mohon disesuaikan
dengan NSPK masing-masing sektor K/L. Apabila ada ketentuan PNPB dari K/L
maka silakan diproses di OSS akan ada SPS hasil perhitungan aturan PNBP terkait.

20


22. Terkait dengan KKPR dimana dalam PP 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan
Penataan Ruang yang memberi amanat kepada Menteri ATR/BPN untuk penerbitan
KKPR, dalam hal ini dimana posisi OPD Dinas PUPR Kabupaten/Kota terkait dengan
KKPR dalam sistem OSS tersebut?
Jawab:
OPD Tata Ruang melakukan validasi data dahulu sebelum dilakukan Pertek di
Kantah.

23. Perizinan Berusaha OSS untuk kegiatan Tambak Udang (KBLI 03254) dengan
kategori UMK (modal kurang dari 5 Milyar) dan lahan areal tambak udang kurang
dari 10 Ha, dimana hasil validasi tingkat risiko mengacu pada PP 5 Tahun 2021 dan
PermenLHK Nomor 4 Tahun 2021 menunjuk bahwa kegiatan tersebut masuk
kategori risiko rendah. Dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut juga memerlukan
pasokan air laut untuk operasional yang secara kewenangannya Laut menjadi
Menteri. Apakah Pelaku Usaha juga diwajibkan untuk mengurus KKPR Laut atau
KKPR Darat saja mengingat secara keseluruhan fisik kegiatan lokasinya berada di
darat, mohon penjelasan.
Jawab:
Wajib KKPR darat dan laut. Saat ini sementara dimohon masing-masing. Pertama
KKPRdarat, kemudian KKPR laut menggunakan pendukung UMKU. Fitur lintas
darat laut akan disiapkan.

24. Pertanyaan:
a. Bagaimana tindak lanjut untuk PPKR yang terbit otomatis melalui sistem OSS

(contoh kita pernah melakukan ujicoba dengan permohonan dimana pemohon
mengisi datadan mengupload dokumen ternyata PKKP terbit otomatis). Berhubung
dalam PKKPR otomatis tidak melalui penilaian bidang tata ruang dan kantor
pertanahan, serta tidak memuat beberapa informasi ruang yang dibutuhkan,
sehingga Dinas PUPR belum bersedia menggunakan PKKPR otomatis untuk
pengurusan PBG dalam SIMBG.
b. Bagaimana apabila pelaku usaha UMK ingin membangun gedung sementara dari
OSS tidak terbit PKKPR melainkan hanya terbit surat pernyataan usaha terkait tata
ruang. Apa tindak lanjut terhadap surat pernayataan mandiri tersebut?

c. Terhadap pernyataan mandiri menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan
pelestarian fungsi lingkungan, apa bisa langsung digunakan untuk dokumen
pengurusan PBG dalam SIMBG?

d. Untuk persetujuan lingkungan kegiatan berusaha bisa didapat melalui OSS. Untuk
persetujuan lingkungan kegiatan Non Berusaha apa bisa manual/aplikasi daerah?
Jawab:

a. Tidak ada validasi memang, sehingga PKKPR terbit otomats, dari Tim PKKPR (PIC
BKPM) sedang melakukan verifikasi dari dokumen yang diunggah oleh pelaku
usaha tersebut. Ke depan akan ada validasi terkait upload tersebut jika tidak sesuai

21


untuk sekarang sehingga ke pelaku usaha untuk memperbaiki pengisian.
b. Bisa dipergunakan pernyataan mandiri tersebut.
c. UMK memang berupa pernyataan mandiri, bisa dipergunakan. Proses PBG terpisah

dari OSS, kita hanya mengirimkan data saja.
d. Non Berusaha tidak dilakukan di sistem OSS, silahkan diajukan di luar OSS.

25. Pertanyaan:
a. Bagaimana cara menghapus permohonan perizinan berusaha?
b. PKKPR terbit karena mengupload sertifikat tanah tidak memiliki KKPRD yg lama?
c. Email hilang, bagaimana cara mengganti email?
d. Bagaimana cara merubah profil / nama perusahaan?
e. Apakah pernyataan mandiri ditandatangani oleh pemohon atau tidak?
f. Maksud berlokasi di kawasan industri atau kawasan peruntukan industri?

Jawab:
a. Untuk PB OSS RBA jika sudah terverifikasi melalui menu Pencabutan Non

Likuidasi, jika belum terverifikasi melalui menu Pembatalan dan tidak ada
verifikasi. Untuk PB yang didaftarkan di OSS v1.1 untuk penghapusannya masih
melalui bersurat dan email, karena data tersebut belum tentu tidak ada kegiatan,
sehingga belum disediakan tombol delete untuk dilakukan secara mandiri.
b. Yang diupload seharusnya izin lokasi yang lama, dan dikembalikan saja untuk
meminta perbaikan.
c. Untuk email akun untuk saat ini bersurat dan email untuk penggantian email yang
baru.
d. Saat ini belum ada fitur untuk mengubah Nama Perusahaan di OSS, harus bersurat
dan email disertakan bukti Akta dan SK KemKumHam untuk perubahan nama
perusahaan.
e. Tidak perlu ditandatangani.
f. Diperlukan surat pengecualian di kawasan industri yang didapatkan melalui
SIINAS.

26. Pertanyaan:
a. Disaat pelaku usaha yg sudah terdaftar di OSS versi 1.1 dan perizinan usaha sudah

efektif kemudian akan melakukan migrasi ke OSS RBA apakah kegiatan usaha yang
sudah di dapatkan di OSS versi 1.1 masih bisa digunakan atau tetap melakukan
perubahan data usaha di OSS RBA.

b. Bagaimana cara perubahan di sistem OSS RBA apabila perusahaan merubah nama
perusahaannya, contoh PDAM Kab. Lombok Utara menjadi perusahaan Amerta
Dayan Gunung. Apakah NIB yang lama harus di bekukan atau ada proses
perubahan di sistem OSS?

c. Ada perusahaan sudah terdaftar di OSS versi 1.1 kemudian melakukan migrasi ke
OSS RBA. Di saat pengembangan usaha dan memasukkan kegiatan usaha muncul
untuk memasukkan nomor pendaftaran penanaman modal. Nomor yang mana
harus dimasukkan?

d. Bolehkah Kabupaten diberikan kewenangan untuk memproses perubahan atau

22


update email?
Jawab:
a. Jika sudah efektif masih dapat digunakan, jika belum dapat dilakukan
pemutakhiran perizinan berusaha berbasis risiko.
b. Saat ini masih bersurat dan email disertakan dokumen legalitas yang baru.
c. Yang diinput adalah nomor dan tanggal izin usaha yang pernah diterbitkan melalui
sistem SPIPISE (sebelum OSS) dan masih berlaku, atas KBLI atau kegiatan yang
sama dengan yang akan didaftarkan.
d. Selama dapat diberikan Hak akses oleh pelaku usaha dan fiturnya ada di
Dashboard pelaku usaha, dipersilahkan.

27. Dokumen apa yang diupload oleh pelaku usaha untuk persyaratan "Berlokasi di
Kawasan Peruntukan Industri apabila berpotensi menimbulkan pencemaran
lingkungan yang berdampak luas"?
Jawab:
yang diupload adalah surat pengecualian di kawasan industri yang didapat
melaluiSIINAS.

28. Pertanyaan :
a. Kenapa permohonan pemohon di wilayah Denpasar setelah akan lakukan verifikasi

muncul data dari luar daerah?
b. Kenapa pemohon tidak bisa memilih antara Desa atau Kelurahan?
c. Kenapa ijin rumah sakit bisa terbit sebelum dilakukan verifikasi dan waktunya

belumlewat, dengan status terbit sudah terverifikasi?
Jawab:
a. Diperlukan akun daerah tersebut untuk dilakukan pengecekan terlebih dahulu.
b. Data kelurahan dan kecamatan sudah didapatkan dari Kemendagri.
c. Diperlukan akun pelaku usaha untuk dicek lebih lanjut.

29. Bagaimana cara mendapatkan NIB? Padahal sudah memasukkan semua data.
Contoh: Nama Pelaku Usaha: Ni Ketut Narwi
Jawab:
Akunnya akan kami cek notifikasinya seperti apa. Pastikan pengisian data
usahanya lengkap. Setiap step harus tidak boleh diskip baik dari pengisian tambah
usaha (isi KBLI), cek RDTR, validasi risikonya, dan pastikan saat persetujuan
lingkungan tidak di skip, hingga pemenuhan persyaratan.

30. Ada salah satu pengusaha di daerah kami ingin melakukan perubahan "Data Usaha"
berupa email dikarenakan perubahan Direksi perusahaan tersebut. Saat akan
melakukan perubahan Data Usaha dimintakan *Nomor SK*, Nomor SK apa yang di
maksud?

23


Jawab:
Nomor SK memang harus diisi, ada di Akta Perusahaan. Nomor SK ketika diisi akan
ada validasi dengan AHU.

31. Ada kasus, penerbitan Sertifikat Standar yang menggunakan SBU format lama,
belumterverifikasi hingga batas akhir verifikasi, lalu mau diperbaharui karena SBU
dari OSS sudah keluar, tetapi tidak bisa melihat permohonan yang lama, bagaimana
solusinya?
Jawab:
Dulu ketika PMDN diproses di daerah, saat ini semua di pusat, harus mengikuti
ketentuan saat ini.

32. Apakah aplikasi OSS memiliki versi DEMO yang dapat digunakan untuk
Pelatihan/simulasi bagi teman-teman di instansi teknis? apabila belum ada maka
mohon dibuat, dengan rujukan aplikasi LPSE yang memberikan kemudahan para
Trainer untuk mengadakan simulasi mandiri dan sebagai alat training.
Jawab:
Beberapa waktu yang lalu sempat ada list akun uji coba, namun karena ada sesuatu
pengembangan di OSS saat ini sedang tidak ada, kedepannya akan kami usulkan.

33. Pertanyaan:
a. Yang melakukan pelaporan LKPM apakah hanya yang punya modal usaha diatas

1milyar?
b. Apabila username dan password terjadi masalah dan tidak bisa diakses, apa

yang harus kami lakukan?
c. Kami sering mengalami temuan akun permohon selalu berubah undefined,

padahalbaru dipakai. Mohon petunjuknya.
Jawab:
a. sudah disampaikan
b. kami perlu mengetahui akunnya agar kami cek dahulu

34. Bagaimana cara mendaftarkan PB UMKU Tanda Daftar Gudang apabila lokasi
usaha berbeda dengan lokasi Gudang?
Jawab:
Jika gudang berbeda lokasi dengan kegiatan utama, yang pertama harus ada
kegiatan utama, setelah PB selesai, kemudian di pengembangan memilih
pendukung UMKUdengan KBLI sesuai kegiatan utama, kemudian lokasi usaha yang
sesuai diinginkan dengan nilai investasi disesuaikan, baru setelah itu pemrosesan
di PB UMKU untuk TDG.

35. Bagaimana cara penertiban SKPL B atau C dalam ijin minuman beralkohol?
Apakahwajib mendaftarkan PB UMKU?

24


Jawab:
Dapat melalui PB UMKU, cara verifikasi tata cara sama dengan simulasi
kemarin. Untuk panduan yang bisa dibaca di menu Panduan di OSS. Untuk tata cara
verifikasi, tergantung dengan kegiatan usaha. Tidak semua kegiatan usaha
mengajukan PB -UMKU, jika diperlukan silahkan diajukan PB UMKU. Pada menu
Informasi PB UMKU di OSS terdapat informasi PB UMKU sesuai dengan
sektornya dan juga peruntukan untuk KBLI yang mana. Jika ada kesalahan
kewenangan yang berbeda di OSS, TDG seharusnya di Perdagangan tapi
di daerah ini ke OPD lain, mohon dilaporkan ke kami agar kami cek akun-nya.

36. Saya mau tanya terkait minuman beralkohol. Ditempat saya ada beberapa Restoran
PMA melayani penjualan minuman beralkohol. Yang membuat kami bingung untuk
menentukan KBLI apakah mengggunakan 47721 Perdagangan Eceran atau
menggunakan KBLI 56301 yaitu Bar.
Jawab:
Tidak diperlukan KBLI perdagangan, cukup kegiatan usaha utama yaitu
Restoran/Bar.

37. Pertanyaan:
a. Mengapa pada saat penarikan data baku sering berubah, misal pada bulan Januari

1 ada terdapat angka penerbitan 20, pada saat ditarik beberapa waktu kemudian
data menjadi berubah?
b. Pada saat melakukan penarikan data KBLI pada data mentah di Hak Akses turunan
pengolahan data, data pengolahan data dan data perizinan mengalami perbedaan
KBLI. Misal di data pengolahan data terdapat KBLI 46100 ternyata pada akun
perizinan KBLI 46100 tidak ada.
Jawab:
a. Dashboard pelaporan menampilkan data NIB dengan status aktif, apabila terjadi
pengurangan jumlah NIB maka dimungkinkan NIB tersebut sudah tidak aktif.
b. Mohon diinformasikan data KBLI 46100 yang dimaksud apakah diambil dari detail
proyek atau detail perizinan pada dashboard pengolahan data.

Denpasar, 23-24 Juni 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melisa, Wulandari, Janette, Sugiyono, Didi, Husen, Wing
Pengajar/Instruktur Teknis: Ari, Anindito, Ani, Ekania, Melissa, Almira

25


Angkatan 12
PADANG, 29-30 Juni 2022

Hadir 104 peserta dari wilayah Sumatera Barat dan Aceh
(2 provinsi, 42 Kabupaten/Kota, 1 KEK, 1 KPBPB)

26


Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 12 Tahun 2022.

1. Pemenuhan persyaratan izin sektor Perindustrian (Syafriadi Kencana Raistin, SE,
M.Si, DPMPTSP Kota Solok)
Jawab:
Persyaratan yang ditanam di sektor industri sesuai dengan PP 5/2021, untuk
dokumen teknisnya mungkin bisa dikoordinasikan dengan kementerian terkait

2. Kapan estimasi Azas Fiktif Positif untuk resiko Menengah Tinggi dan Tinggi
dijalankan? (Hariz Poetra Aqli, DPMPTSP Kota Banda Aceh)
Jawab:
Masih menunggu arahan pimpinan.

3. Apakah sistem OSS sudah terintegrasi dengan SIMBG Kementerian PUPR? (Eka
Trisna, SS, DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kab. Solok)
Jawab:
Sudah, OSS mengirim data ke SIMBG.

a. Berapa lama waktu atau SOP atau lamanya respon dan jawaban petugas serta
penyelesaian permasalahan yang dihadapi terhadap penggunaan kontak WA
+628116774642 dan [email protected] terkait dengan permasalahan dan kendala
serta penyelesaian permasalahan yang dihadapi.

b. Mohon mencantumkan nomor kontak Helpdesk di Provinsi dan Kabupaten/Kota
serta Helpdesk Kementerian/Lembaga terkait pada menu pelayanan informasi
untuk penyelesaian permasalahan. (Asrul, DPMPTSP Prov. Sumatera Barat)
Jawab:

a. Saat ini SOP balasan email adalah 2 hari. Mohon cantumkan emailnya agar dicek
kembali oleh Tim email.

b. Usulan akan kami tampung untuk ditindaklanjuti ke tim terkait

5. Mohon info untuk Dashboard terhadap realisasi investasi atau LKPM belum
tercantum. (Asrul, DPMPTSP Prov. Sumatera Barat)
Jawab:
Dashboard realisasi dapat diakses melalui NSWI - BI online di menu aplikasi,
dengan login menggunakan hak akses walidata masing-masing. Di aplikasi OSS
RBA belum tersedia Dashboard realisasi karena LKPM RBA rencana baru akan
diterapkan pada pelaporan TW 2 2022, sehingga untuk realisasi sebelumnya (yang
menggunakan aplikasi LKPM online) dapat dilihat di NSWI.

6. Mohon izin terkait kendala pada user OPD Teknis ESDM ptsp_ossp1100-80
permohonan PB UMKU Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Sendiri (IUPTLS) tidak masuk ke Akun OPD teknis ESDM sehingga OPD tidak dapat
melakukan Verifikasi, padahal pelaku usahanya sudah melakukan upload
Pemenuhan Persyaratan dari Hak Aksesnya. (Dani Syahputra, DPMPTSP Aceh)
Jawab:

27


Untuk cek hal ini, kami perlu data Pelaku Usaha (username, NIB, nama PT, nama
PB-UMKU)

7. Berdasarkan hasil monev ke Kabupaten dan Kota, masih terdapat Kabupaten dan
Kota yang belum bisa memproses KKPR yang diajukan oleh pemohon karena
sistem Gistaru, KKP web dan OSS belum terintegrasi. Bagaimana solusi penerbitan
KKPR? Apakah proses manual masih diperbolehkan? (Hasrial Amri SSTP,
DPMPTSP Prov. Sumatera Barat)
Jawab:
OSS-Gistaru-GeoKKPweb sudah terintegrasi

8. Hak Akses Turunan
a. Masih terdapat pemahaman kepatuhan dinas teknis terhadap penggunaan aplikasi

OSS, sehingga penyelesaian perizinan menggunakan Hak Akses tidak
dilaksanakan seperti Hak Akses Turunan bagi KKPR
b. Bagaimana Solusi penyelesaian permasalahan terhadap Dinas Teknis mau
memproses perizinan melalui OSS, namun terkendala integrasi aplikasi
Kementerian dengan OSS seperti aplikasi Gistaru Kementerian PUPR sehingga
pada menu Pelacakan dari Akun pelaku usaha “menunggu verifikasi” namun belum
sampai ke akun dinas teknis “aplikasi Gistaru”
c. Hak Akses bagi Helpdesk atau DPMPTSP yang masih belum kami terima sampai
dengan saat ini, sehingga terhadap pelaku usaha yang mengalami kendala: lupa
password OSS, lupa password email dan update email, penghapusan KBLI serta
kendala lainnya seperti data tidak ditemukan. Saran kami, mohon kiranya terhadap
hal tersebut lebih memfungsikan DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota serta
Helpdesk yang telah ditunjuk melalui Hak Akses Turunan sebagai penyelesaian
permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat daerah, sehingga permasalahan
yang dihadapi tidak menunggu jawaban dari Pusat dan menggambarkan amanat
kemudahan berusaha.
Berapa KBLI dan apa dasar hukumnya terkait dengan PKPLH otomatis? (Asrul,
DPMPTSP Prov. Sumatera Barat)
Jawab:
Dinas teknis menggunakan sistem OSS untuk masuk ke aplikasi Gistaru. Untuk
kendala permasalahan sistem, perlu data lebih lanjut seperti ID permohonan, NIB,
nama pelaku usaha agar dapat ditelusuri. Hak akses bagi Tenaga Pendamping
sedang diblasting oleh unit Dalak.
Di PP 22, KBLI saat ini merujuk ke PP 5 yang skala MR

9. Mengapa akses ke akun PKKPR sering error? Sebaiknya semua perizinan berusaha
dari semua tingkat resiko dari rendah ke tinggi harus diverifikasi terkait lokasi dan
bangunan. (Rusydi, DPMPTSP).
Jawab:
Agar diinfokan kendala detil yang dimaksudkan. Karena merujuk ke pasal 181 PP
5/2021, maka saat ini masih diterapkan untuk UMK hanya perlu Pernyataan. Namun
hal ini sedang direview kembali oleh Kemen ATR/BPN dan Kemeninvest/BKPM.

28


10. Pertanyaan:
a. Dimanakah Dinas LHK mengambil dokumen PKPLH/SKKL?
b. Apakah LHK punya Hak Akses tersendiri ke sistem OSS, kalau ada siapa yang

berwenang atas hal tersebut?
c. Mengapa Dinas LHK di daerah saya menyatakan tidak berwenang lagi atas

PKPLH/SKKL, dan menyatakan hal tersebut sudah satu pintu dengan NIB di
DPMPTSP, sehingga pelaku usaha sering sekali mengeluh dan kami tidak bisa
berbuat apa-apa. (Ahmad Yani, S.T, DPMPTSP Kab. Kerinci).
Jawab:
Dinas LHK yang memproses. Punya, perlu dibuatkan Hak Akses turunannya oleh
DPMPTSP.

11. Kontak WA maupun email yang ada di Dashboard tidak pernah sama sekali
merespon kendala yang kita laporkan. Mohon pencerahan Bapak/Ibu info kontak
layanan yang bisa merespon. Trims. (Tigor Batubara, DPMPTSP Kab. Dharmasraya)
Jawab:
Saat ini SOP balasan email adalah 2 hari. Mohon cantumkan emailnya agar dicek
kembali oleh Tim Email.

12. Untuk pelaku usaha yang telah terdaftar dalam OSS 1.1 dan pada saat melakukan
migrasi data kedalam aplikasi OSS RBA banyak KBLI yang telah terdaftar dalam
OSS 1.1 tidak muncul dalam OSS RBA terutama sektor pekerjaan umum. Apakah
yang menjadi penyebab demikian? (Syamsul Akmal, S.Pd, DPMPTSP Kota Padang
Panjang).
Jawab:
Hal ini dikarenakan untuk bidang usaha tersebut di OSS 1.1 belum efektif

13. Untuk usaha resiko menengah tinggi di OSS dilengkapi dengan PKPLH
terverifikasi, sedangkan merujuk pada Permen LHK No. 4 Tahun 2021 usaha
tersebut termasuk kepada usaha yang hanya dilengkapi dengan SPPL, sehingga
kami dari Dinas LH tidak dapat memproses PKLPLH tersebut, karena tidak mungkin
juga kegiatan skala SPPL diwajibkan untuk membuat dokumen UKL-UPL dan hal ini
bertentangan juga dengan PermenLHK No. 4 tersebut. Bagaimana solusi terhadap
masalah ini, karena list usaha ini tercantum pada OSS Hak Akses turunan pada
Dinas LH. (Nozi Meilani, ST, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup)
Jawab:
Perlu info mengenai KBLI yang dimaksudkan.

14. Apakah DPMPTSP berwenang dalam mencabut KBLI, pergantian password akun
pelaku usaha, pergantian email akun pelaku usaha? Mohon dijelaskan langkah-
langkah untuk memenuhi permohonan pelaku usaha tersebut. (Eva Nofrita,
DPMPTSP Kab. Kerinci)
Jawab:

29


Mencabut KBLI - unit Pengawasan. Perubahan password ada fitur perubahan
password. Perubahan email - perlu ke BKPM pusat.

15. SPPL, PKPLH, dan Andalnet untuk risiko menengah rendah, apakah sudah
merupakan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha? (Rita Susandara, S.Pi, M.Si,
DPMPTSP Kab. Pesisir Selatan)
Jawab:
Untuk resiko MR akan dikeluarkan SPPL dan PKPLH otomatis

16. Bagaimana proses verifikasi PKKPR? Karena banyak pelaku usaha sampai saat ini
stuck di proses PKKPR, sampai saat ini belum terverifikasi. Dan bagaimana cara
menginput polygon yang benar agar tidak selalu ditolak. (Genta Kamsa, DPMPTSP)
Jawab:
Terdapat 3 instansi yang akan melakukan verifikasi KKPR yaitu: Kantah, Dinas
PUTR dan DPMPTSP dengan menggunakan integrasi OSS-GISTARU-
GeoKKPpertek. Belum ada panduan resmi namun dapat dilihat melalui media
search engine misal google.

17. Apakah untuk pendaftaran NIB harus sesuai dengan lokasi KTP pemohon. (Hartati,
SE, MM, DPMPTSP Kota Padang Panjang)
Jawab:
Untuk lokasi usaha bisa diubah-ubah sesuai dengan lokasi usaha

18. Pelaku usaha akan melakukan migrasi data dari OSS Versi 1.1 ke OSS RBA, di
dalam akun yang lama ada 2 jenis perusahaan, yaitu Perseorangan dan Badan
Usaha. Jadi sewaktu akan melakukan migrasi, katanya email sudah digunakan.
Bagaimana solusinya agar pelaku usaha dapat melanjutkan proses perizinannya
dengan OSS RBA? (Ermawati, SE, DPMPTSP Kota Padang Panjang).
Jawab:
Untuk entitas yang sudah migrasi ke OSS berbasis risiko perlu melakukan ubah
email dengan cara menghubungi BKPM pusat lalu entitas kedua baru bisa
melakukan migrasi ke OSS berbasis risiko.

19. Pertanyaan:
a. Belum ada SOP Kontak OSS bagi pelaku usaha yang menyampaikan permasalahan

terkait dengan sistem sehingga sampai berbulan-bulan tak ada jawaban.
b. OSS yang tidak running well saat jam kerja, kiranya dapat dibuatkan pengumuman,

sehingga masyarakat tidak komplain kepada Petugas DPMPTSP.
c. Beberapa perizinan yang bukan kewenangan Dinas Teknis, muncul di Akun Dinas

teknis, juga muncul beberapa PKKPR Darat (proses verifikasi ATR/BPN) muncul di
Akun Kadis PTSP.
d. Untuk Badan Usaha Yayasan sampai saat ini tidak bisa lanjut prosesnya di OSS.
e. Untuk PB UMKU-PIRT, proses verifikasi ada di Dinas Kesehatan Kota dan BPOM,
dan tidak ada peran DPMPTSP, namun di Dashboard Laporan muncul Kewenangan
Kepala DPMPTSP.

30


f. Terkait dengan Bidang Usaha Konstruksi yang merupakan kewenangan pusat,
banyak pelaku usaha menyampaikan kenapa belum diverifikasi oleh Kementerian.

g. Untuk perbaikan persyaratan pada sektor Kesehatan yang telah dikembalikan
kepada pelaku usaha dengan catatan hanya 1 persyaratan yang harus diperbaiki,
namun pemohon harus mengupload ulang semua persyaratan. (Elfi Herawati,
DPMPTSP Kota Padang)
Jawab:

a. Saat ini media yang disediakan oleh BKPM sudah banyak, akan kami sampaikan ke
pimpinan dan koordinasikan dengan unit Pelayanan mengenai keluhan ini. Di saat-
saat tertentu jika loading akses banyak, memang terkadang sistem berjalan lambat.

b. KKPR seharusnya memang persetujuan akhir dilakukan oleh Kadis PTSP
c. Dalam hal apa tidak berprosesnya? Perlu penjelasan lebih detil.
d. Seharusnya ada peran DPMPTSP

20. PT. Nidia Karya beralamat di Jakarta mendapatkan tender pemasangan pipa SPAM
di Kabupaten Sawahlunto Provinsi Sumbar dan mengajukan izin utilitas dengan
KBLI 42202. Sebelumnya Perusahaan tersebut telah mengurus perizinan utilitas di
Jakarta pada pekerjaan yang sama. Pada menu PB-UMKU dengan KBLI 42202
sektor PUPR pemanfaatan bagian-bagian jalan. Setelah di isi data lokasi pekerjaan
di Kab. Sawahlunto pada PB-UMKU untuk verifikasi-nya tidak terkirim ke Dinas
PUPR Prov. Sumbar, melainkan ke alamat di Jakarta. Mohon petunjuknya. (Maman,
DPMPTSP Prov. Sumatera Barat)
Jawab:
Karena sesuai dengan PP 5/2021, KBLI tersebut memang kewenangan Menteri.

21. Untuk jenis Usaha Jasa Konstruksi, sepertinya jenis kegiatan tidak bisa digabung
dengan kegiatan lain, karena keluhan dari pelaku usaha (kontraktor) sampai saat
ini NIB mereka tidak bisa terbit, apakah NIB yang tidak bisa terbit tersebut karena
penggabungan dari Konstruksi dengan kegiatan lain? Untuk saat sekarang Jasa
Konstruksi adalah kewenangan Pusat, kita di DPMPTSP sebagai apa? (Ermawati,
SE, DPMPTSP Kota Padang Panjang)
Jawab:
Sepanjang tidak diatur di peraturan bahwa kegiatan tersebut single purpose maka
kegiatan lain dapat dilakukan.

22. Untuk resiko menengah tingg dan resiko tinggi, setelah mendapatkan NIB, maka
pelaku usaha harus melengkapi dokumen pendukung untuk di upload. Apakah ada
format baku untuk setiap dokumen tersebut, karena pelaku usaha bingung
bagaimana format yang seharusnya yang mereka buat. Apa kami bisa
mendapatkan contoh format yang baku untuk dokumen-dokumen tersebut.
(Hartati, SE, MM, DPMPTSP Kota Padang Panjang)
Jawab:
Sampai saat ini memang belum dipetakan format standar untuk dokumen
persyaratan, agar dokumen persyaratan dapat mengacu kepada peraturan di
sektor tersebut.

31


23. Untuk pelaku usaha yang telah terdaftar dan memiliki KBLI 2017, ternyata sewaktu
akan melakukan penambahan KBLI setelah migrasi, ternyata KBLI nya banyak yang
tidak muncul, dan PKKPR perlu mendapat persetujuan, bagaimana caranya agar
proses perizinannya bisa dilanjutkan, dan untuk idealnya berapa KBLI yang bisa
digunakan, maksimalnya berapa? (Ermawati, SE, DPMPTSP Kota Padang Panjang)
Jawab:
Hal ini dikarenakan di OSS 1.1, bidang usaha tersebut belum efektif. Yang muncul
di NIB berbasis risiko hanya KBLI yang sudah efektif. Perizinan bisa dilanjutkan
dengan mengisi dan melakukan validasi risiko. Apabila tidak diatur di peraturan
perundang-undangan maka belum ada batasan resmi jumlah KBLI yang dapat
dilakukan oleh pelaku usaha.

24. Terkait dengan materi Persetujuan Lingkungan yang sempat dijelaskan tadi,
bolehkah saya dishare materi PL tersebut? karena sangat berguna bagi kami di
Dinas LH. Terima kasih. (Nozi Meilani, ST, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang)
Jawab:
Baik, materi akan dishare.

25. Pertanyaan:
a. Di Kabupaten Sijunjung sering terkendala pelaku usaha selalu lupa email dan

password jadi mohon PIC yang bisa dihubungi di Sumatera Barat.
b. Penghapusan KBLI OSS 1.1 ke OSS RBA misalnya kode 46 dan kode 47 tidak bisa

digabung, bagaimana cara penghapusan lebih cepat gimana karena kita ditunggu
pelaku usaha.
c. Usaha bidang Pemungutan Karet KBLInya ada tapi ruang lingkup data masih belum
di temukan.
d. KBLI bidang pendidikan SMP swasta data belum ditemukan sedangkan sekolah
ingin membuat NIB, tolong solusinya. (Rosniwilis, DPMPTSP Kab. Sijunjung)
Jawab:
Tenaga pendamping sudah disediakan oleh unit Dalak dan Akses Tenaga
Pendamping sudah disediakan dan sedang dalam proses pengiriman ke Tenaga
Pendamping.

26. Karena pada saat ini Amdal.net belum terintegrasi dengan OSS RBA, berarti
pemrosesan PKPLH dan SKKL masih dapat dilaksanakan secara manual kan
bapak/ibu? dengan merujuk pada PP 22 tahun 2021. Kira-kira Amdal.net ini kapan
dapat diakses? (Nozi Meilani, ST, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang)
Jawab:
Selama Amdal.net belum terintegrasi, pemrosesan persetujuan lingkungan dapat
dilakukan seperti biasanya

27. Bagaimana cara melihat keseluruhan data NIB yang telah terbit? (Yulianda,

32


DPMPTSP Kab. Nagan Raya)
Jawab:
Detail NIB diberikan sesuai dengan kewenangan masing-masing daerah. Untuk NIB
RBA dapat dilihat pada Dashboard OSS RBA, sedangkan NIB sebelum RBA dapat
diakses pada portal NSWI.

28. Indikator Kinerja Umum (IKU) Dinas salah satu nya capaian realisasi investasi.
Mohon izin Pak untuk capaian realisasi investasi (LKPM) untuk dapat muncul
Dashboard aplikasi OSS. Nantinya ada 2 versi laporan realisasi, sebelum press
release yang dikeluarkan resmi LKPM hanya setelah verifikasi dan laporan sesuai
yang dilaporkan oleh pelaku usaha. Saat kami melakukan pengawasan dan
pembinaan, pelaku usaha telah menginput di aplikasi, tidak mungkin kita hal yang
sama pada saat pelaku usaha melaporkan secara sistem, namun masih minta
manual. Terima kasih. (Asrul, DPMPTSP Prov. Sumatera Barat)
Jawab:
Saat ini masih menggunakan sistem BI Online untuk melihat data capaian realisasi
perkewenangannya. Untuk saat ini juga data laporan realisasi bisa didapatkan
setelah press release sesuai dengan aturan BKPM, dan saat ini kita hanya bisa
menyajikan data dari hasil press release.

29. Ada pada KBLI tertentu pada saat diinput meminta Nomor Induk Penanaman
Modal. Bagaimana cara memperoleh Nomor Induk Penanaman Modal tersebut.
(Vaulya Rezi, DPMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto).
Jawab:
Izin Penanaman Modal muncul untuk mengakomodir grandfather clause sehingga
pelaku usaha dapat memasukkan nomor izin yang sudah dimiliki sebelumnya ke
dalam OSS dan izin tersebut tercantum di SPIPISE.

30. Pertanyaan:
a. Mengenai fitur sub sistem Pengawasan pada OSS apakah sudah bisa kami

terapkan untuk melakukan pengawasan tahunan?
b. Bagaimana caranya kita sebagai Pengawas mendapatkan data profil awal dan

informasi pelaku usaha pada sistem OSS?
c. Mohon petunjuk dari BKPM RI mengenai cara menentukan skala prioritas

penyusunan rencana inspeksi lapangan yang efektif dan efisien dengan
keterbatasan jumlah personil petugas pengawas sementara jumlah data pelaku
usaha selama 1 tahun yang diatas 1 Milyar berjumlah >3000 pelaku usaha?
d. Mohon petunjuk Narasumber untuk menilai kepatuhan pelaku usaha terhadap
perizinan yang dimiliki khususnya dalam membaca izin usaha (NIB) dan sertifikat
standar yang sudah valid (terverifikasi) dan yang belum valid (belum terverifikasi)?
Terima kasih. (Amelisa Isman, DPMPTSP Kota Padang).
Jawab:
a. Sudah bisa dilakukan namun karena tahap pengembangan dan masih melakukan
sosialisasi jadi belum semua Akun Pengawas dan Koordinator belum ada menu
penjadwalannya.

33


b. Ada di menu Penjadwalan>Pengawasan Rutin>Usulan Proyek lalu klik tambah data,
dan kalau Akun yang menjadi Koordinator bisa pilih sektor usaha, kalau Akun
Pengawas itu sudah terpilih berdasarkan sektor usahanya berdasarkan akun
tersebut lalu pilih kriteria, maka akan muncul kriteria: kriteria pertama (1) yaitu
shorlist yang berisi daftar kegiatan usaha dengan nilai realisasi lebih dari 5 M dan
tingkat resiko menengah tinggi atau tinggi; kriteria kedua (2) berisi kegiatan usaha
yang sumber datanya dari NIB OSS RBA dan migrasi, semua tingkat resiko; kriteria
ketiga (3) dari skala UMK dan non UMK, sumber data OSS NIB 1.1 dan OSS 1.0
yang belum migrasi, yang memiliki tingkat resiko ataupun yang tidak memiliki
tingkat resiko, dan tidak ada batasan investasi. Kriteria 2 dan 3 ini disebut dengan
longlist. Dan bisa juga dari menu Penjadwalan dan Pelacakan Tanpa Jadwal tetapi
di menu Pelacakan Tanpa Jadwal hanya berisi daftar shortlist atau daftar kegiatan
usaha yang memiliki tingkat resiko tinggi atau menengah tinggi dan nilai realisasi
lebih dari 5M.

c. Dengan cara yaitu memilih proyek/kegiatan usaha yang berada di dalam shorlist
atau di menu Penjadwalan - Pelacakan Tanpa Jadwal, karena data tersebut berisi
daftar kegiatan usaha yang memiliki resiko tinggi atau menengah tinggi dan nilai
rencana investasi lebih dari 5M. Data tersebut bisa diunduh dalam file excel
sehingga memudahkan pendataan.

d. Untuk melihat perizinannya bisa dilihat dengan meng-klik tanda panah bawah lalu
pilih Pelacakan perizinan berusaha, maka akan muncul semua perizinan yang
dimiliki kegiatan usaha tersebut.

31. Bisa minta softcopy materi LKPM dari Bapak Abey? Terimakasih. (Amelia Isma,
DPMPTSP Kota Padang).
Jawab:
Bisa, kami akan share.

32. Kami pernah mengirimkan update email dan pencabutan KBLI sangat lama sampai
berminggu-minggu mohon boleh minta bantuan PIC yang bisa bantu kami agar bisa
cepat. Kami sudah wa dan sudah email bahkan sudah telepon ke nomor yang ada di
web OSS tidak ada sama sekali jawaban. (Wahid Yogi Prayitno, DPMPTSP Kab.
Dharmasraya).
Jawab:
Saat ini SOP balasan email adalah 2 hari. Mohon cantumkan emailnya agar dicek
kembali oleh Tim Email.

33. Pertanyaan:
a. Untuk usaha Apotek (risiko tinggi) sedangkan nilai investasinya hanya Rp. 40 juta.

Apakah termasuk kedalam objek pengawasan?
b. Mengapa usaha mikro tidak perlu melapor LKPM? sementara di daerah kami usaha

mikro yang paling banyak menyumbang nilai realisasi investasi. Jadi apabila
dikeluarkan usaha mikro dari kewajiban menyampaikan LKPM maka nilai realisasi
investasi juga sedikit karena memang usaha menengah dan besar tidak banyak.
Bukankah setiap 1 rupiah yang di investasikan untuk membangun suatu usaha

34


tetap dikatakan investasi? (Iradian Ardhi, DPMPTSP Kab. Aceh Besar)
Jawab:
a. Bisa menjadi obyek pengawasan.
b. Dapat disampaikan dengan LKPM Semester.

34. Pertanyaan:
a. Untuk izin konstruksi, validasi izin dimana? karena statusnya SS belum

terverifikasi.
b. Yang melakukan pelaporan LKPM apa hanya yang punya modal usaha diatas 1

milyar?
c. Untuk data pelaporan, apakah bukan yang sudah terbit saja yang dilaporkan,

karena dilihat di Dashboard yang masih menunggu verifikasi pun sudah masuk ke
laporan. (Ruhaena, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab.
Aceh Utara)
Jawab:
a. Perlu di cek PP 5/2021 atau SPI kembali, namun umumnya untuk PUPR ke
Kementerian.
b. Semua kegiatan usaha dibawah 1 miliar pun dapat menyampaikan LKPM per
Semester atau LKPM UMK.
c. Status masih menunggu verifikasi persyaratan yang ditampilkan berguna untuk
monitoring perizinan berusaha yang belum selesai diproses.

35. Kenapa bidang usaha yang skala usahanya diatas 5M izinnya menunggu
persetujuan PKKPR? kemudian proses izin usahanya tidak bisa diproses dan
sampai kapan PKKPR nya disetujui? (Zulkifli, S. Sos, Dinas Penanaman Modal,
Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara)
Jawab:
PKKPR memerlukan verifikasi dari 3 instansi yaitu Kantah setempat, Dinas PUTR
dan DPMPTSP, sehingga apabila telah disetujui baru pelaku usaha dapat
meneruskan perizinan berusahanya.

36. Pertanyaan:
a. Apakah status LKPM Perlu Perbaikan atau Draf pada menu Pelaporan dapat

diperbaiki dan dilaporkan kembali setelah waktu pelaporan telah habis?
b. Apakah NIB bisa dicabut jika pelaku usaha tidak melaksanakan Pernyataan -

pernyataan Mandiri yang ditandatangani secara digital oleh pelaku usaha? (Hirma
Leni Putri, SH, DPMPTSP Kab. Pasaman)
Jawab:
a. Untuk saat ini sudah tidak bisa, karenanya pelaku usaha harus segera
memperbaiki, tetapi jika belum sama sekali melaporkan maka pelaporan LKPM bisa
dilakukan.
b. Dapat diusulkan Sanksi kalau memang tidak menjalankan kegiatannya tidak sesuai,
lalu dilakukan BAP untuk pengawasannya, baru jika memang tidak melakukan
pernyataan2 mandiri maka bisa dilakukan pencabutan usulan atau Pencabutan
KLD.

35


37. Pertanyaan:
a. Mengapa pada saat penarikan data baku sering berubah, misal pada bulan Januari

1 ada terdapat angka penerbitan 20, pada saat ditarik beberapa waktu kemudian
data menjadi berubah?
b. Pada saat melakukan penarikan data KBLI pada data mentah di Hak Akses turunan
pengolahan data, data pengolahan data dan data perizinan mengalami perbedaan
KBLI. Misal di data pengolahan data terdapat KBLI 46100 ternyata pada akun
perizinan KBLI 46100 tidak ada. (Hariz Poetra Aqli, DPMPTSP Kota Banda Aceh).
Jawab:
a. Dashboard pelaporan menampilkan data NIB dengan status aktif, apabila terjadi
pengurangan jumlah NIB maka dimungkinkan NIB tersebut sudah tidak aktif.
b. Mohon diinformasikan data KBLI 46100 yang dimaksud apakah diambil dari detail
proyek atau detail perizinan pada Dashboard pengolahan data.

38. Pertanyaan:
a. Akun Pengawas dan Koordinator di tingkat Daerah (DPMPTSP Kabupaten/Kota)

siapa yang Create atau cara perolehannya, serta Pemegang-nya siapa saja? dan
tingkatannya/level-nya oleh siapa saja? Dan perbedaan antara Akun OPD Teknis
dan DPMPTSP?
b. Untuk Pemegang Akun OPD Teknis, sistem pengawasan tinjauan lapangan-nya
bersama dengan DPMPTSP, bagaimana pola dan pengaturannya, serta SK Tim,
serta yang mengkoordinir, serta cara dan prosedur pengisian ke subsistem
Pengawasan di OSS oleh siapa? apakah langsung oleh OPD Teknis dengan Akun-
nya?
c. Untuk Tanggal Penjadwalan yang diusulkan oleh Pengawas kepada Koordinator,
apakah tidak bisa diubah/revisi jika terjadi jadwal yang tidak pas atau ada hal
berhalangan atau hal lain yang tidak bisa disetujui Pengawas tersebut, bagaimana
solusi atau jalan keluarnya?
d. Apakah setiap Pengawasan yang telah disetujui oleh Koordinator harus dan wajib
dilakukan Kunjungan Lapangan kepada setiap Proyek tersebut.
e. Pada waktu penjadwalan yang telah diusulkan oleh Pengawas di Tolak oleh
Koordinator karena sesuatu hal, untuk tindak lanjut berikutnya/selanjutnya
pengawasan yang ditolak tersebut, bagaimana langkah/solusinya? (Syuhadi,
S.Kom, M.Kom, DPMPTSP).
Jawab:
a. Akun pengawasan atau akun unit pengawasan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dibuat oleh Pemegang Pengelola Hak Akses yang dipegang oleh Kepala Dinas
Provinsi atau Kabupaten/Kota. Akun Koordinator atau akun Unit Pengawasan
DPMPTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota juga dibuat oleh Pemegang Pengelola Hak
Akses yang dipegang oleh Kepala Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Perbedaannya untuk dalam modul Pengawasan rutin akun OPD Teknis hanya bisa
mengundang sesama Pengawas baik dari level pusat atau level daerah (OPD sektor
usaha terkait), sementara akun Koordinator bisa mengundang sesama Koordinator
level pusat dan daerah juga Pengawas level pusat dan daerah (sesuai sektor usaha

36


terkait).
b. Yang mengkoordinir yaitu Koordinator-nya, masing-masing Akun bisa melakukan

prosedur pengisian ke sistem pengawasan, iya bisa oleh OPD teknis dengan
akunnya, tetapi harus keduanya mengisi Formulir BAP.
c. Justru bisa diubah jika belum ada tanggal yang pas atau salah satunya berhalangan
itu bisa disesuaikan melalui menu Usulan Jadwal. Makanya ada pengisian nomor
telepon dan email sehingga bisa melakukan penyesuaian jadwal yang disepakati
bersama.
d. Iya wajib, dilakukan kunjungan dikarenakan kedua pihak harus mengisi penilaian
BAP Hasil Pengawasan.
e. Diusulkan lagi jadwalnya sampai ada kesepakatan tanggal.

39. Pertanyaan:
a. Apakah yang dimaksud dengan hasil kegiatan DAK non fisik yang berbentuk hasil

dari pemutakhiran profil pelaku usaha, melalui sistem OSS? Sesuai dengan Perka
BKPM No 8 tentang Juknis DAK 2022?
b. Apakah Tenaga Pendamping tidak lagi dapat menggunakan Hak Akses Estim? Jika
memang sudah tidak dapat digunakan lagi, apakah ada penggantinya? karena HA
Estim kami bisa langsung terhubung dengan Helpdesk Provinsi sampai dengan
Pengembang secara real time, dan proses pelaporan pun bisa jelas kami
sampaikan. (Hariz Poetra Aqli, DPMPTSP Kota Banda Aceh)
Jawab:
a. Pengawasan dengan menggunakan dana DAK dapat dilakukan dengan
menggunakan menu Penjadwalan yang ada di OSS.
b. Tenaga Pendamping di 2022 sudah tidak menggunakan Hak Akses Estim. Namun di
2022 ini Tenaga Pendamping mendapatkan Hak Akses OSS dengan terlebih dahulu
mengajukan permohonan.

40. Untuk Pemegang Akun Pengawas dan Koordinator di daerah (DPMPTSP dengan
OPD Teknis), bagaimana kaitannya dengan hal Mengundang Instansi terkait?
apakah System mendukung untuk mengundang OPD teknis yang terlibat langsung
dalam Pengawasan tersebut? Atau bagaimana Pola dan Langkah serta Prosedur
Koordinasi-nya? atau hanya untuk Mengundang Instansi K/L? atau bisa juga
Provinsi? (Chandri, DPMPTSP Kota Padang)
Jawab:
Akun Koordinator dan Akun Pengawas (Akun DPMPTSP atau OPD teknis) bisa
mengundang instansi terkait yang terlibat langsung. Untuk yang mengaturnya dari
Koordinator atau dalam hal ini DPMPTSP. Bisa dilakukan undangan ke DPMPTSP
daerah atau OPD teknis daerah.

41. Izin bertanya PT Napal Melintang Energy sudah beroperasi komersial sejak tahun
Februari 2014 dan pelaku usaha baru membuat OSS RBA pada bulan Desember
2021, terkait hal tersebut apakah mereka hanya membuat laporan LKPM komersial
saja pada laporan LKPM Triwulan 1 2022? (Eva Nofrita, DPMPTSP Kerinci).
Jawab:

37


Iya LKPM tahap produksi/tahap komersial.

42. Apakah pengawasan yang dimaksud terkait dengan kegiatan DAK Dalaks?
(Ruhaena, Dpmtransnaker Kab. Aceh Utara)
Jawab:
Bisa dilakukan.

43. Pertanyaan:
a. Bagaimana caranya menentukan apa-apa yang harus di upload dalam Sertifikat

Standar yang izinnya resiko menengah tinggi dan tinggi, karena sewaktu kita
konfirmasi ke OPD teknis mereka juga tidak paham, mohon penjelasannya.
b. Apa izin yang harus dimiliki oleh pelaku usaha di bidang jasa konstruksi, resiko
menengah tinggi, dan apa yang harus di-upload oleh pelaku usaha untuk sertifikat
standar? (Nikmatussadisah, SH, MH, DPMPTSP Kab. Pasaman)
Jawab:
Dari K/L sudah menetapkan NSPK. Persyaratan PB dan PB-UMKU dapat dilihat di
OSS menu SPI (Subsistem Pelayanan Informasi) sesuai KBLI.

44. Pertanyaan:
a. Bagaimana cara menentukan jenis PB UMKU yang dibutuhkan oleh suatu KBLI

yang dipilih karena banyaknya pilihan jenis PB UMKU yang termasuk ke dalam
KBLI tersebut?
b. Mohon kembali penjelasan terkait maksud beserta contoh dari setiap pilihan yang
tersedia pada form jenis kegiatan usaha seperti utama, pendukung, cabang
administrasi, pendukung UMKU?
c. Mengapa pada output sistem OSS RBA saat ini yang ditampilkan hanya tanggal
dicetak izin sementara tanggal penerbitan izin dihilangkan?, Apakah bisa tanggal
persetujuan izin dimunculkan pada outputnya? (Trizia Nova, DPMPTSP Kab.
Pasaman)
Jawab:
Untuk saat ini memang belum ada pemetaan kapan pelaku usaha membutuhkan
PB-UMKU karena PB-UMKU sendiri sifatnya menunjang kegiatan utama jika pelaku
usaha membutuhkannya.

45. Pertanyaan:
a. Penilaian Kepatuhan Teknis, berdasarkan apa Kriteria Penilaian untuk masing-

masing dari 7 kriteria tersebut yang membedakan dan penentuannya sehingga
menjadi totalnya 100%.
b. Untuk skor Nilai Hasil Pengawasan tersebut di-input oleh Koordinator, apa yg
menjadi dasar-nya yang menentukan Nilai Skor tersebut? (Syuhadi, S.Kom, M.Kom,
DPMPTSP Kota Padang)
Jawab:
a. Persyaratan Umum, Persyaratan Khusus, Sarana Usaha, Organisasi SDM, Standar
Produk Barang/Jasa, Sistem Manajemen Usaha, Pelayanan Produk Usaha,
sebagaimana tercantum dalam Penilaian Kesesuaian Standar Usaha dan

38


Pengawasan berdasarkan Lampiran IV PP No 5 Tahun 2021, tetapi dikembalikan
kepada masing2 OPD terhadap nilai bobotnya, tetapi jumlah bobot akhir harus
100%.
b. Pada sistem ada panduannya pada tombol informasi di akhir kalimat kriteria
penilaian.

46. Bapak dan Ibu, bagaimana kita untuk mendapatkan Tata Cara dan Prosedur
Langkah untuk mencoba atau uji coba subsistem Pengawasan ini pada tahun ini
kami di DPMPTSP? (Syuhadi, S.Kom, M.Kom, DPMPTSP Kota Padang)
Jawab:
Tata Cara Pengisian dan Prosedur langkah-langkahnya akan dimasukan ke dalam
menu Panduan. Bapak/ibu bisa juga kami berikan ke panitia.

47. Berdasarkan keluhan pelaku usaha, untuk permasalahan permohonan berusaha di
OSS, disaat ada kendala dalam permohonan usaha, mengenai bantuan Helpdesk
OSS, kami tidak menemukan berapa lama kendala tersebut dapat diselesaikan
secara SOP atau standar pelayanan jika pelaku usaha maupun kita dari PTSP
menyampaikan permohonan bantuan. Mohon informasi dan penjelasannya.
(Ibrahim, DPMPTSP Kota Pariaman)
Jawab:
Saat ini SOP balasan email adalah 2 hari. Mohon cantumkan emailnya agar dicek
kembali oleh Tim Email.

48. Pertanyaan:
a. Kenapa KBLI yang sudah diajukan Pencabutan Non Likuidasi, KBLI nya masih

muncul pada akun pelaku usaha?
b. Apakah pencabutan NIB perseorangan dapat diproses menggunakan menu

Pencabutan Likuidasi? (Dra. YUSNIMAR, Apt, DPMPTSP Kab. Pasaman)
Jawab:
a. Harusnya apabila KBLI yang sudah dicabut tidak muncul lagi dan ada pemutakhiran
di sistem.
b. Dapat.

49. Dalam hal pengawasan perizinan berusaha apakah antara Pemantauan dan
Pengawasan adalah 2 hal yang sama atau berbeda? Jika berbeda dalam hal apa?
(Eka Trisna, SS, DPMPTSP dan Naker Kab. Solok)
Jawab:
Kalau Pemantauan itu untuk melihat perkembangan nilai realisasi investasi
sementara kalau Pengawasan itu untuk melihat sejauh mana pelaku usaha
menjalankan kegiatannya sesuai ketentuannya.

50. Pertanyaan:
a. Mekanisme perizinan berusaha untuk perusahaan daerah yang dimiliki Pemda

bagaimana? Apakah sama dengan badan usaha lainnya? Mohon penjelasannya.
b. Dalam proses PKKPR, terkadang terkendala pada perbedaan pola ruang Pemda

39


yang tertuang dalam RTRW dengan peta yang dimiliki Kantor Pertanahan. Misalnya
suatu lahan masuk kategori tidak produktif dalam RTRW Pemda, sementara dalam
peta Kantah masuk Lahan Baku Sawah (LBS). Bagaimana menyikapi terhadap
permasalahan seperti ini? (Eka Trisna, SS, DPMPTSP dan Naker Kab. Solok).
Jawab:
Saat ini pendaftaran sebagai perusahaan daerah sedang dikembangkan.

51. Semenjak Helpdesk OSS (Pendamping OSS dari BKPM yang ditempatkan di
Provinsi) tidak ada lagi, kami di daerah sering menerima keluhan/pengaduan dari
pelaku usaha terkait respon pusat yang begitu lambat terhadap permasalahan
dalam sistem OSS, misalnya penghapusan KBLI, lupa password dll yang
sebelumnya bisa dihandle hanya oleh Helpdesk Provinsi. Ketika permasalahan
langsung ditangani pusat, waktu penanganan jadi sangat lambat bisa sampai 3
bulan. Kami paham masalah yang ditangani pusat sangat banyak karena mencakup
seluruh daerah di Indonesia. Namun apakah tidak ada upaya percepatan
penanganan oleh pusat, karena tentu ini merugikan pelaku usaha, dan sejatinya
tugas kita memberikan kemudahan berusaha namun yang terjadi pelaku usaha
justru merasa makin sulit hingga muncul istilah OSS (Oh Susah Sekali). (Eka Trisna,
SS, DPMPTSP dan Naker Kab. Solok)
Jawab:
Tenaga Pendamping sudah disediakan oleh dana DAK dan Akses Tenaga
Pendamping sudah disediakan dan sedang dalam proses pengiriman ke Tenaga
Pendamping.

52. Untuk pelaksanaan pengawasan diperlukan data pelaku usaha (kalau bisa, modal >
Rp. 1 M). Gimana cara dan langkah teknis proses tarik data dari OSS RBA? Apakah
bisa dilakukan dengan pakai Akun turunan? (Spero Meilyora, M. Si, DPMPTSP Kota
Padang)
Jawab:
Bisa didapatkan dengan mengakses menu Tambah Data Usulan Proyek dan
memilih kriteria nomor 2 atau 3.

53. Untuk pendaftaran BUMNAG (badan usaha milik nagari) atau BUMDES (badan
usaha milik desa), yang dipilih saat pendaftarannya apa? (Roza Yulanda Syahril. SE,
DPMPTSPNAKER Kab. Solok).
Jawab:
Integrasi antara Kemendes terkait pendaftaran BUMDES masih dalam tahap proses
pendefinisian proses bisnis.

54. Bagaimana caranya mendapatkan Hak Akses untuk Tenaga Pendamping. (Henly
Yosrika Melda, S.H, DPMPTSP Kab. Dharmasraya).
Jawab:
DPMPTSP perlu mengirim data Tenaga Pendamping ke unit Dalaks lalu username
dan password akan di-create serta dikirimkan ke email Tenaga Pendamping
tersebut.

40


55. Mohon penjelasan apakah pelaksanaan Pengawasan Rutin harus melibatkan OPD
teknis dan mohon penjelasan simulasi Usulan Penjadwalan Pengawasan di OSS.
(Kaspul Asral, S.Ag,.M.M, DPMPTSP Kab. Dharmasraya)
Jawab:
Untuk usulan proyek yang akan dilakukan pengawasan itu bisa juga dilakukan oleh
Koordinator, tetapi ketika usulan yang dari Koordinator itu dibuat, ada juga
pemberitahuan kepada OPD teknis untuk ikut dalam pengawasan dikarenakan
Form BAP nya juga harus diisi dari sisi OPD Teknis.

56. Pada halaman oss.go.id ada kontak Whatsapps ataupun [email protected] yang
bisa digunakan oleh siapa saja. Apakah ada kontak selain yang ada pada halaman
yang dikhususkan untuk menangani pengaduan atau kendala yang dilaporkan oleh
DPMPTSP? Terima kasih. (Nanda Ferdian, DPMPTSP Kab. Lima Puluh Kota).
Jawab:
Selain melalui whatsapp atau email [email protected], kendala bisa juga
disampaikan ke Tenaga Pendamping yang ditempatkan di Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang disediakan oleh DAK unit Dalaks. Saat ini Hak Akses Tenaga
Pendamping sudah disediakan dan sedang dalam proses pengiriman ke Tenaga
Pendamping.

57. Dari bagian data, kami kesulitan dalam menarik data IUMK pada OSS versi lama,
bagaimana solusinya. (Yudha Eka Saputra, SE, DPMPTSP Kab. Kepulauan
Mentawai)
Jawab:
Bisa dicoba untuk periode tanggalnya dibuat lebih pendek, karena banyaknya data
serta koneksi yang lemah dapat mempengaruhi waktu generate.

58. Bagaimana cara mendapatkan Hak Akses untuk Tenaga Pendamping dimana
berdasarkan surat Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal Kementerian
Investasi/BKPM No. 80/A.9/B.1/2022 tanggal 25 Maret 2022 poin 4 terkait Hak Akses
sistem OSS bagi Tenaga Pendamping. Bagaimana proses mendapatkannya dan
bagaimana proses implementasinya? Terimakasih. (Wahid Yogi Sutopo, DPMPTSP
Kab. Dharmasraya)
Jawab:
Dalam surat tersebut di poin 4 ada persyaratannya, dapat dikirimkan ke email yang
ada dalam surat tersebut.

Padang, 29-30 Juni 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Marchamah, Usa, Ian, Janette, Didi, Husen, Wing
Pengajar/Instruktur Teknis: Risma, Yuni, Hyananda, Alya, Abey, Kiara

41


Angkatan 13
JAYAPURA, 3-4 Agustus 2022

Hadir 118 peserta dari wilayah Papua dan Papua Barat
(2 provinsi, 40 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

42


Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 13 Tahun 2022.

1. Bagaimana memunculkan KBLI Bidang Usaha yang tidak muncul sedangkan pelaku
usaha telah melakukan Perubahan Akta. (Andri Wijaya, DPMPTSP Prov. Papua)
Jawab:
Pertama Notaris harus mendaftarkan Akta tersebut di AHU (sistem di
Kemenkumham). Untuk memunculkan KBLI tersebut harus tarik ulang data AHU,
bisa masuk ke menu Perubahan > Perubahan Badan Usaha, lalu centang pada
perubahannya, profil, data maksud tujuan, pemegang saham. Di menu ini akan ada
2 kolom, Akta lama di sebelah kiri dan Akta baru di sebelah kanan, contreng
perubahan maksud dan tujuan, lalu klik proses.

2. Bagaimana kalau di menu KBLI tidak terdapat kegiatan yang diambil pelaku usaha?
Contoh: Pelaku Usaha yang menjalankan usahanya di bidang Perdagangan Kayu
Gaharu dimana Pelaku Usaha ini membeli kayu gaharu dari masyarakat setempat.
Mohon jawabnya. (Adi Putra, DPMPTSP Kab. Mappi).
Jawab:
Intinya ketika Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha, mereka harus mengajukan
perizinan berusaha lewat OSS RBA, dimana di OSS RBA untuk pengajuan perizinan
berusaha harus menggunakan KBLI sebagai referensinya, pilihlah KBLI yang paling
mendekati, kalau dilihat dari pertanyaan Bapak terkait Perdagangan Kayu Gaharu
bisa masuk ke KBLI 47216 tentang Perdagangan Eceran Hasil Kehutanan dan
Perburuan.

3. Apakah dalam menu Dasboard, DPMPTSP Provinsi dapat melihat/mengetahui data
selain data usaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi tetapi juga yang
menjadi kewenangan Pemerintah Pusat namun Berlokasi di Provinsi Papua? (Wasti,
DPMPTSP Prov. Papua)
Jawab:
Pada dasarnya Dashboard hanya menampilkan statistik data, jika yang ditanyakan
adalah kewenangan izin, untuk data perizinan yang dihitung dan ditampilkan dalam
detail data hanya yang menjadi kewenangan DPMPTSP terkait, tapi untuk data
proyek tetap bisa dilihat selama memang berlokasi di wilayah DPMPTSP meski
kewenangannya bukan di DPMPTSP, karena data proyek diambil berdasarkan
lokasi proyek.

4. Apakah bisa memberikan Hak Akses pengolahan data lebih dari 1 orang? (Adi
Putra, DPMPTSP Kab. Mappi)
Jawab:
Bisa, yang dibatasi jumlahnya hanya Akses perizinan di DPMPTSP.

5. Apakah bisa kami petugas mendapatkan Hak akses langsung kepada BKPM untuk
membantu dalam hal lupa password, email, dan NIB. (Alfrida Tandi, DPMPTSP Prov.
Papua)
Jawab:
Untuk perubahan password dan email untuk hal ini sudah kita berikan Hak Akses
Helpdesk, jadi nanti silahkan menghubungi Helpdesk, yang email dan call center
tetap melalui pusat.

6. Bagaimana cara mengakses data yang bukan kewenangan Kabupaten/Kota yang

43


lokasi usaha/proyek berada di Kabupaten/Kota? (Adi Putra, DPMPTSP Kab. Mappi)
Jawab:
Pada dasarnya Dashboard hanya menampilkan statistik data, jika yang ditanyakan
adalah kewenangan izin, untuk data perizinan yang dihitung dan ditampilkan dalam
detail data hanya yang menjadi kewenangan DPMPTSP terkait, tapi untuk data
proyek tetap bisa dilihat selama memang berlokasi di wilayah DPMPTSP meski
kewenangannya bukan di DPMPTSP, karena data proyek diambil berdasarkan
lokasi proyek.

7. Dalam Hak akses untuk unit Pengawasan DPMPTSP daftar laporan kegiatan
penanaman modal (LKPM) yang sudah di laporkan Pelaku Usaha pada Tahun 2018
sampai Triwulan I Tahun 2022 tidak bisa dilihat pada Dashboard Hak akses unit
Pengawasan DPMPTSP, mohon petunjuk. (Elia Samon, DPMPTSP Kab. Jayapura)
Jawab:
Untuk saat ini history data yang ditampilkan hanya dari 1 tahun terakhir.

8. Selamat siang. Terkait OSS RBA kami sebagai dinas teknis bangunan perumahan
dan PSU, baik komersil dan MBR. Menu apa yang sekiranya kami bisa gunakan
untuk mengeluarkan rekomendasi kepada pelaku usaha perumahan (developer)?
Terima kasih. (Ichsan Karim, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kab. Merauke).
Jawab:
Untuk pengajuan Izin lokasi melalui Proses PKKPR yaitu dari permohonan pelaku
usaha, kemudian permohonan yang masuk OSS. Dinas Tata Ruang masuk ke Hak
Akses OSS yang terintegrasi dengan sistem Gistaru. Pengecekan data di sistem
Gistaru kemudian pada sistem Geo KKP. Untuk PBG SLF selama ini masih
menggunakan sistemnya PUPR. Kami masih belum tau maksudnya rekomendasi ini
seperti apa. Jika yang dimaksud rekomendasi diluar yang diterbitkan OSS maka
diproses diluar OSS. Daftar yang diterbitkan di OSS bisa dicek di menu SPI.

9. Ada Pelaku Usaha yang mengganti Hak Akses baru dari OSS lama ke OSS RBA,
namun pada saat masuk ke OSS data KBLI banyak yang terdaftar namun nilainya 0
(nol) semua dan nomor KBLI tersebut tidak pernah diinputkan Pelaku Usaha.
Mohon dijelaskan. (Adi Putra, DPMPTSP Kab. Mappi)
Jawab:
Kemungkinan besar ini data migrasi dari OSS 1.1. Ketika OSS 1.1 tidak melakukan
apa-apa, saat di OSS RBA, data lama masih tertarik, kemungkinan data migrasi.
Untuk data lama yang belum efektif, baik dari 1.0 atau 1.1 nilai investasinya
kembali 0, perlu pemenuhan komitmen lagi. Jika ingin membatalkan, ini bisa untuk
yang belum efektif dan terbit. Jika pelaku usaha sudah migrasi, pelaku usaha harus
melaporkan LKPM dahulu sebelum bisa dicabut. Jadi kalau bisa yang diisi di OSS
yang hanya akan dilakukan saja kegiatannya. Jika mau dilaksanakan KBLI tersebut
baiknya dimohonkan baru, jadi bukan data migrasi, karena masih ada kendala
permohonan KKPR inputan data migrasi, saran membuat pengajuan baru jika
memang akan dilakukan kegiatan usaha tersebut.

10. Pertanyaan:
a. Apabila izin berusaha sudah terverifikasi dan izin sudah keluar/disetujui oleh

DPMPTSP,tapi form data teknis tidak ikut terlampir, apa yang harus dilakukan?
b. Terkait perubahan Ijin Distributor Alat Kesehatan Pusat tentang pergantian

penanggungjawab DAK tersebut, karena dulu salah input akhirnya sampai
sekarang belum bisa keluar ijin distributornya. Sudah menghubungi OSS melalui

44


Helpdesk tapi belum ada tanggapan, permasalahan ini sudah sekitar 1 tahun
berjalan dan belum ada jalan keluar. Mohon info dimana kami bisa berkonsultasi?
Terima kasih. (Yuli, Dinas Kesehatan Prov. Papua)
Jawab:
a. Nanti kami akan cek mungkin ada bugs di sistem;
b. Dari pihak Kementerian Kesehatan yang mungkin belum verifikasi detil NIB,
alamat, kami lihat bersama di ID Izin

11. Jika ada perusahaan perkebunan (yang telah memiliki IUP) ingin melaksanakan
penimbunan (pemeliharaan) jalan kebun dengan menggunakan material batuan di
sekitar lokasi usaha untuk kepentingan sendiri untuk mendukung usahanya,
apakah izin pengambilan batuan (izin batuan) termasuk Jenis Kegiatan Usaha
Utama atau Pendukung? (Jemmy Yap, DPMPTSP Prov. Papua)
Jawab:
Untuk pengambilan batu yang dilakukan masyarakat tidak diperlukan izin jika
untuk perbaikan jalan. Kalau perkebunan biasanya fokus perkebunan saja, jika
masuk ke penambangan berarti harus pengajuan. Perusahaan jika mengambil
langsung harus ada izin. Jika sektor minerba ESDM IUP ini, harus pilih utama jika
ingin izin terbit. Mungkin salah satu solusi menggunakan anak perusahaan lalu pilih
kegiatan utama.

12. Pertanyaan:
a. Non Perseorangan untuk usaha Apotek, apakah bisa berbadan usaha CV?
b. Pelaku Usaha Non Perseorangan, apakah bisa mengurus 1 NIB, 1 Badan usaha, tapi

untuk lebih dari 1 Usaha Apotek? (pelaku usaha mau buat 2 usaha Apotek di tempat
yang berbeda)
c. Perbedaan Perseorangan dan Non Perseorangan untuk Izin Usaha Toko Obat dan
Apotek?
d. Izin Persetujuan Bangunan dan SLF sudah keluar duluan, kemudian pemohon
mengajukan Izin Klinik atau Izin Laboratorium. Sementara 2 jenis sarana tersebut
memiliki syarat khusus bangunan kesehatan, contoh: saluran pembuangan limbah,
sementara di bangunan Ruko yang disewa sudah keluar izin OSS dan SLF. Kami
dalam hal ini kesulitan untuk menolak permohonan Izin Klinik atau Laboratorium
tersebut, sehingga akhirnya izin keluar. Apakah ada solusi lain agar secara teknis
bangunan kesehatan dan izin sama-sama bisa memenuhi ketentuan peraturan?
e. Ada pelaku usaha yang mengurus Izin Apotek di Ruko, secara syarat Apotek sudah
terpenuhi dan izin dikeluarkan. Beberapa minggu kemudian yang bersangkutan
mengurus Izin Klinik dengan lokasi dan ruangan yang bersatu dengan Apotek.
Secara aturan PMK Klinik, ada syarat ruangan klinik, namun karena keterbatasan
ruangan di ruko tersebut sehingga syarat Klinik tersebut sulit untuk dipenuhi, kami
sudah sarankan untuk menyewa ruko lain di sebelah Apotek, namun karena
keterbatasan anggaran sulit dilakukan. Apakah kami tetap meng-approve
permohonan Klinik tersebut? (Eduardus P. Tumanggor, Dinas Kesehatan Merauke)
Jawab:
a. Untuk KBLI 47721, di dalam Permenkes No 14/2021 disebutkan bahwa: Apotek
diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan. Pelaku
usaha perseorangan adalah Apoteker. Pelaku usaha non perseorangan berupa
Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi. Pelaku usaha non perseorangan
melampirkan dokumen Surat Perjanjian Kerjasama dengan Apoteker yang
disahkan oleh Notaris.
b. 1 (satu) NIB berlaku untuk 1 pelaku usaha non perseorangan, dan dapat
mengajukan permohonan perizinan 1 KBLI yang sama di beberapa lokasi yang

45


berbeda.
c. Jika dilihat pada Permenkes No 14/2021 tidak ada perbedaan. Salah satu

perbedaan antara Toko Obat dan Apotek adalah toko obat membuat pernyataan
tidak menerima dan melayani resep dokter. Untuk perbedaan lain mohon untuk
membaca kembali peraturan tersebut.
d. Untuk ketentuan PBG dan SLF sebaiknya mengacu ke peraturan yang berlaku,
apakah dapat dilakukan penyesuaian terhadap PBG dan SLF yang telah keluar.
Idealnya izin PBG dan SLF ini mengacu pada dokumen KKPR dimana sudah
tercantum keterangan mengenai KBLI dan luasan lahan yang diajukan oleh pelaku
usaha.
e. Untuk teknis sebaiknya mengacu ke NSPK Klinik yang ada, yaitu Permenkes
Nomor 14 Tahun 2021 dan Permenkes Nomor 8 Tahun 2022.

13. Pertanyaan:
a. Bagaimana caranya membuat Sertifikat Standar Apotek yang ketika dicetak

hasilnya berasal dari sistim OSS? karena kami masih membuat SS secara manual
(Word)
b. Izin Apotek yang dihasilkan dari OSS melalui DPMPTSP Merauke, Format surat
Izinnya berbeda dengan Format Izin Apotek yang dihasilkan dari OSS melalui
DPMPTSP Kabupaten Boven Digoel. Lebih bagus yang dari DPMPTSP Boven.
Kenapa bisa berbeda ya?
c. Kami sudah sering mengalami kondisi dimana ketika verifikasi izin pemohon,
terdapat migrasi data dari luar Papua (contoh dokumen izin dari Jawa). Hal ini
mengakibatkan proses penolakan dan upload ulang yang akhirnya waktu lama.
d. Pemohon Izin Apotek ada yang mengajukan PKPLH dan masuk di sistim OSS LH
dan juga Dinkes. Apakah kami tolak saja? (Eduardus P Tumanggor, Dinas
Kesehatan Kab. Merauke)
Jawab:
a. SS yang diterbitkan oleh sistem OSS RBA telah seragam formatnya sesuai dengan
peraturan yang berlaku dan telah dilengkapi dengan digital signature, sehingga
untuk mendapatkan SS dan tercatat di dalam database tersebut harus melalui
sistem OSS RBA (bukan manual).
b. Kementerian Kesehatan biasanya telah membuat template untuk lampiran teknis.
Mohon untuk mengacu ke NSPK yang telah ada.
c. Seharusnya permohonan yang masuk adalah data permohonan yang sesuai
dengan kewenangan. Jika tidak sebaiknya dilakukan penolakan.
d. Dapat dilakukan penolakan karena bukan kewenangannya, kasus ini pernah terjadi
di LKPM. Memang setelah ditelisik ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari sisi
coding.

14. Pertanyaan:
a. Data yang diinput oleh pemohon yaitu data Tanda Daftar Gudang (data usaha)

terletak pada alamat di Kabupaten Merauke tetapi pada saat alamat gudang,
dokumentasi gudang, dan juga daftar teknis gudang terletak pada alamat yang
diinput terdapat alamat di Jayapura.
b. Data yang ada dalam dashboard OSS yaitu data pemohon (Tanda Daftar Gudang)
pada saat diinput adanya data yang sama (KBLI) sehingga pada saat diverifikasi
secara otomatis semuanya langsung masuk untuk diverifikasi.
c. Pada pernyataan nomor 2 mohon untuk arahannya dikarenakan pen-double-an
data pemohon sehingga dalam Dashboard terjadi penumpukan. (Andreas Bayu
Bangalino, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Merauke).
Jawab:

46


Perlu diperjelas yang dimaksud Dashboard disini adalah Dashboard data atau
halaman pemrosesan perizinan. Bisa disampaikan nama perusahaan atau
NIBnya sebagai contoh kasus untuk dianalisis.

15. Pertanyaan:
a. Kalau dilihat pelatihan ini sebagai TOT seharusnya sebagai TOT semua sisi bisa

dikerjakan oleh kami sebagai TOT baik sebagai Pelaku Usaha, PB UMKU, Dinas
terkait, dan sebagainya. Akan tetapi untuk mengajar aksesnya apakah kita dapat
mengakses OSS pembelajaran ini ataukah kita cukup mengetahui dari sisi kita
masing-masing? Karena keterbatasan akses OSS yang dimiliki oleh kami sebagai
TOT?
b. Untuk dokumen yang tidak bisa diupload dalam kondisi keterbatasan Mbps berarti
apakah kita harus meminta dokumen lengkap secara soft copy lewat email
ataupun hard copy dengan bertemu langsung? (Adi Kurniawan, Dinas Kesehatan)
Jawab:
a. Akun ujicoba dahulu memang ada, namun sekarang karena mirroring dari data
asli, sehingga sensitif maka belum bisa dishare, kedepannya kami berharap ada
akun Bimtek yang bisa dishare.
b. Ada beberapa metode yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha, antara lain dengan
mengecilkan ukuran file pdf atau melakukan upload pada pemenuhan persyaratan
"Persyaratan Izin Lainnya" pada pilihan terakhir dimana disediakan ukuran
maksimal dokumen sebesar 15 MB dengan jenis dokumen: PDF, ZIP atau RAR.

16. Pertanyaan:
a. Untuk permohonan Izin usaha Toko Obat, Apotek, Klinik, Rumah Sakit, kriteria

jenis2 apa saja yang membutuhkan PNBP?
b. Untuk usaha Toko Obat, Apotek (Non Perseorangan) yang berbadan usaha PT,

apakah otomatis menjadi PKP atau bisa juga Non PKP tergantung pendapatan?
(Eduardus P. Tumanggor, Dinas Kesehatan Kab. Merauke)
Jawab:
a. Untuk pengenaan PNBP sebaiknya dicermati di NSPK yang telah ada, misal untuk
Klinik dan Rumah Sakit, dapat mengacu pada Permenkes No 14 Tahun 2021.
b. Terkait Pengusaha Kena Pajak, sebaiknya ditanyakan ke DJP terdekat yang lebih
berwenang untuk menjawabnya.

17. Kalau tadi dijelaskan contoh kasus Tanda Daftar Gudang, lokasi TDG utama ada di
Kabupaten Merauke. Sekarang perusahaan tersebut ingin mempunyai gudang juga
di Kota Jayapura, bukan lokasi produksi. TDG masuk dalam PB UMKU, yang jadi
pertanyaan saya Lokasi TDG di Kabupaten Merauke adalah yang utama, sedangkan
yang di Kota Jayapura merupakan pendukung karena hanya untuk menampung
saja hasil produksi. Kalau PB UMKU TDG Merauke divalidasi oleh Dinas Teknis
Merauke dan DPMPTSP Merauke, kalau TDG PB UMKU Pendukung di Kota
Jayapura yang validasi dari Kota Jayapura atau Kabupaten Merauke? (Stevie
Iswanto, DPMPTSP Prov. Papua).
Jawab:
TDG di Merauke diajukan sebagai permohonan PB UMKU karena lokasi usaha sama
dengan KBLI utama. Sedangkan untuk lokasi di Jayapura, diajukan melalui
"Pendukung UMKU" untuk mengakomodir pengajuan KKPR terlebih dahulu
sebelum dapat mengajukan pemenuhan persyaratan. Lokasi di Jayapura akan
diverifikasi oleh OPD teknis dan DPMPTSP setempat.

18. Apakah proses verifikasi pada PB UMKU berlaku juga fiktif positif/terbit otomatis?

47


(AdiPutra, DPMPTSP Kab. Mappi)
Jawab:
Di dalam Peraturan BKPM No 4/2021 Pasal 48 yang mengatur UMKU tidak
disebutkan terkait ketentuan fiktif positif sebagaimana, misalnya, ketentuan Risiko
Tinggi pada pasal 45 ayat 10. Namun kami juga masih menunggu arahan pimpinan
apakah penerapan fiktif positif dapat diterapkan juga pada PB UMKU untuk
memberikankepastian berusaha kepada pelaku usaha.

19. Apa bisa menyampaikan LKPM diluar waktu penyampaian laporan? (lewat
tanggalpenyampaian LKPM). (Adi Putra, DPMPTSP Kab. Mappi)
Jawab:
Bisa, selama belum masuk ke bulan pelaporan selanjutnya.

20. Pertanyaan:
a. Studi kasus yang terjadi di Kabupaten Bintuni Provinsi Papua Barat terkait PB

UMKU IUPTL kepentingan sendiri tersebut dapat digunakan untuk semua KBLI,
yang menjadi masalah pihak Kementerian ESDM mengharuskan menggunakan
KBLI IUPTL/Distribusi Listrik sedangkan pemohon menggunakan untuk
kepentingan sendiri, mohon tindaklanjutnya.
b. Terkait KBLI 02202 yang telah dicabut NSPK di OSS, sedangkan di lapangan,
kegiatan pengumpulan kayu ini berjalan terus, mohon tindaklanjutnya (Echo
RanteTondok, DPMPTSP Papua Barat)
Jawab:
a. PB UMKU untuk Izin Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri
(IUPTLS) terbuka untuk seluruh KBLI. Untuk penyedia listrik untuk komersial maka
dapat menggunakan KBLI 35113, 35114, 35115, 35116, 35117, 35118, dan
mengajukan Penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik / WILUS dan
perizinan lainnya, bersurat ke Direktur Perizinan Berusaha Non Industri cc
Kementerian ESDM untuk konsultasi.
b. Status KBLI 02202 per 6 Juli 2022 adalah masih menunggu NSPK dari
Kementerian LHK, mungkin bersurat sehingga ada pegangan resmi.

21. Pertanyaan:
a. Mohon izin saya mau menanyakan terkait verifikasi otomatis. Yang menurut

pengalaman yang terjadi bahwa dalam sistem verifikasi akses turunan
menentukan batas verifikasi yang ditentukan, dan kalau kami tidak verifikasi dan
terverifikasi otomatis berarti kami kena temuan administrasi, untuk itu mohon
penjelasan supaya tidak terkena hal tersebut.
b. Untuk sarana Klinik TNI, Polri, yang termasuk dalam sarana pemerintah proses
izinnya seperti apa karena selama ini sarana tersebut tidak ada nomor KBLInya
dalam sistem OSS RBA. Mohon penjelasannya.
c. Bagaimana mekanisme terkait izin proses verifikasi untuk rumah sakit dan klinik
mohon penjelasan tentang hal tersebut. (Susana Kuayo, Dinas Kesehatan Kab.
Merauke).

Jawab:
a. Untuk dasar hukum penerapan fiktif positif sudah kami jelaskan yaitu pada UU

Cipta Kerja dan PP 5/2021 dan Peraturan BKPM No 4 Tahun 2021. Adapun untuk
jangka waktu SLA (service level agreement) masih akan dibahas lebih lanjut. Untuk
pencegahannya kita masih terus sosialisasi, sehingga semuanya akan tahu bahwa
akan ada fiktif positif, dan secara sistem akan ada semacam warning di OSS atau
pengingat bahwa tinggal berapa hari lagi mohon agar dilakukan verifikasi, ini

48


langkah antisipasi.
b. Salah satu bentuk pelaku usaha di sektor kesehatan yang dilayani proses

permohonan perizinannya adalah Pelaku Usaha “Pemerintah” yang berbadan
hukum publik dengan bentuk Badan Layanan Umum (BLU) atau Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD). Nomor KBLI untuk RS dan Klinik Pemerintah adalah
86101 (RS Pemerintah) dan 86104 (Klinik Pemerintah). Untuk Non BLU/BLUD
mengajukan secara manual ke DPMPTSP.
c. Untuk RS mengacu pada Permenkes No 14/2021, sendangkan untuk Puskesmas
dan Klinik mengacu kepada Permenkes Nomor 14 Tahun 2021 dan Permenkes
Nomor 8 Tahun 2022.

22. Pertanyaan:
a. Fungsi pengawasan apakah hanya kewenangan PTSP saja atau harus bersama Tim

Teknis terkait? Kalau gabungan, untuk biaya operasional tim (berhubung lokasi
izin ada yang jarak dekat dan jauh) dibebankan pada DPA SKPD mana?
b. Mekanisme Pencabutan untuk Izin Usaha Apotek, Toko Obat, dan Klinik apakah
diawali dari SKPD Teknis dulu baru dilanjutkan ke PTSP? (Eduardus P. Tumanggor,
Dinas Kesehatan Kab. Merauke)
Jawab:
a. Gabungan, biaya pengawasan dianggarkan di Dalaks DPMPTSP dan bagian
Pengawasan di OPD Teknis terkait.
b. Untuk usulan izin usaha Apotek, Toko Obat dan Klinik, untuk pertama kalau usulan
pencabutannya dapat melalui Dinas Kesehatan setempat terlebih dahulu.

23. Terkait Hak Akses Turunan, apakah boleh petugas verifikasi OPD terdiri dari 2
orangperwakilan masing-masing bidang kerja yang ada di setiap OPD? sehingga 1
OPD yang rata-rata 4 bidang memiliki 8 petugas verifikasi dan 1 petugas
pengawasan, ataukah hanya cukup 1 OPD hanya 1 petugas verifikasi (1 akun/hak
akses turunan) dan 1 petugas pengawasan (1 akun/hak akses turunan)? (Jemmy
Yap, DPMPTSP Prov. Papua)
Jawab:
Untuk Hak Akses Turunan selain dari Perizinan DPMPTSP bisa lebih satu Akun.

24. Terkait Pengawasan Izin P-IRT yang sudah diterbitkan dan apabila dalam waktu 6
bulan ternyata yang bersangkutan tidak memenuhi syarat Keamanan Pangan,
bagaimana mekanisme pencabutan izin tersebut? (Eduardus P. Tumanggor, Dinas
Kesehatan Kab. Merauke)
Jawab:
Dapat dilakukan usulan pencabutan perizinan berusaha.

25. Pelaku Usaha sudah tidak lagi berminat dalam melakukan usaha maka akan
dilakukan pembatalan perijinan berusaha. Pembatalan perijinan berusaha apakah
terhadap NIB, Sertifikat, atau Izin, tidak diterbitkan. Mohon penjelasan. (Minggas
malimongan, DPMPTSP Kab. Keerom)
Jawab:
Tergantung perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan, apabila SS/Izin belum
terverifikasi dilakukan Pembatalan, apabila SS/Izin sudah terverifikasi dilakukan
Pencabutan.

26. Terdapat pelaku usaha perorangan yang mengurus Izin Pemungutan Hasil Hutan
Bukan Kayu Lainnya dengan tingkat resiko Tinggi dan kewenangannya verifikasi di
Kementerian. Pelaku usaha telah lakukan pemenuhan persyaratan sejak tahun

49


2021 dan statusnya terkirim, namun sampai saat ini status perizinan berusahanya
menunggu verifikasi dari Kementerian. Mohon petunjuk, karena tidak ada
Notifikasi dari Kementerian yang menjelaskan terkait masalah belum
terverifikasinya pemenuhan persyaratan dari pelaku usaha yang bersangkutan
(sementara pelaku usaha masih menunggu verifikasi perizinan berusahanya
sampai saat ini). Terima Kasih. (Jemmy Yap, DPMPTSP Prov. Papua)
Jawab:
Untuk KBLI Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (KBLI 0230) seluruhnya masih
menunggu konfirmasi NSPK dari Kementerian LHK.

27. Terdapat Pelaku Usaha klasifikasi UMK yang memiliki beberapa KBLI yang
berbeda, namun waktu mau nambah kegiatan usaha ternyata gagal karena total
nilai investasi (menurut sistem) telah lebih dari 10M, sehingga masuk dalam
kategori Non UMK. Mohon petunjuknya. Terima kasih. (Jemmy Yap, DPMPTSP
Prov. Papua)
Jawab:
Terjadi karena dijumlah total semua kegiatannya di atas 10M, jadi walaupun per
kegiatan usahanya mungkin di bawah 10M tapi secara total nilai investasi pelaku
usaha di atas 10M sehingga sistem OSS muncul Notifikasi untuk mengubah ke Non
UMK. Untuk mengubah ke UMK harus diganti satu per satu diubah sehingga total
di bawah 5M, diubah di profil ada pilihan Non UMK ke UMK.

28. Apakah pada saat mau melakukan Pencabutan Non Likuidasi atau Pembatalan
KBLI harus melakukan Pelaporan LKPM? (Alfian S. Rumansara, DPMPTSP Kab.
Supiori)
Jawab:
Pencabutan Non Likuidasi dan Pembatalan pada sistem OSS dilakukan secara
otomatis by sistem untuk verifikasinya namun harus melaporkan LKPM untuk
keseluruhan proyek yang dimiliki.

29. Bagaimana cara penghapusan data migrasi dari OSS 1.1 yang muncul pada saat
mau melakukan pengembangan kegiatan usaha? (Alfian S. Rumansara, DPMPTSP
Kab. Supiori)
Jawab:
Menu Pembatalan dan Pencabutan Non Likuidasi sudah ada di dalam sistem OSS.
Untuk panduannya bisa di unduh di website OSS.

30. LKPM tahap apa? Untuk pelaku usaha yang baru dapat NIB tapi sudah
komersial sejak lama dengan memiliki perizinan lama, belum OSS. (Walter Philips,
DPMPTSP Kab. Mappi)

Jawab:
Untuk kegiatan usaha yang baru daftar pada sistem OSS namun sudah
komersial sejak lama agar tetap menjadi tahap produksi dapat melakukan hal
berikut:
• Klik buat laporan
• Pilih proyek yang baru ditambahkan (masih tahap konstruksi )
• Klik selanjutnya
• Jawab: Ya pada pertanyaan "apakah sudah siap operasional dan komersial?"
• Jawab: Ya pada pertanyaan " Apakah sudah memiliki izin sebelum sistem

OSS?"

50


Click to View FlipBook Version