hasil migrasi OSS 1.1 ataukah data proyek yang baru ? (Diah Nissa, DPMPTSP
Wonosobo).
Jawab:
Tidak dimunculkan, semua data pada data proyek adalah sampai dengan step
Pernyataan Mandiri.
5. Kriteria yang menjadi Hak Akses Pengawasan itu dilihat dari apa ya? (Suwaji,
DinasKesehatan Prov. Jawa Timur).
Jawab:
Hak Akses diberikan dari A kun Kepala DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
kepada:
a. Unit Perizinan Provinsi/Kabupaten/Kota
b. Unit Pengawasan Provinsi/Kabupaten/Kota
c. Unit Pengolahan Data DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota
d. Unit Perizinan Organisasi Perangkat Daerah
e. Unit Pengawasan Organisasi Perangkat Daerah
6. Mohon dijelaskan alur pengurusan KBLI bidang Konstruksi hingga Sertifikat
Standar terverifikasi, mengingat website untuk mengurus SBU Online hingga saat
ini belum dapat diakses Pelaku Usaha bidang Konstruksi. Di sisi lain untuk
mengurus KKPR bidang usaha Konstruksi KBLI tertentu juga masih ada yang harus
ke pusat. (Ari Purwadi, Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung)
Jawab:
Untuk pengurusan SBU (PB UMKU) untuk saat ini sepertinya sedang ada kendala,
jadi mohon untuk ditunggu updatenya. Contoh kasusnya PKKPR Pusat, kegiatan
Perizinan Berusaha merupakan kewenangan Pusat: Lintas Provinsi, Objek Vital
Nasional, PSN.
7. Mohon semua data yang diinput oleh pelaku usaha dapat ditampilkan semua di
Dashboard Data. Misal: nama usaha. (Nitya Raharjanta. DPMPTSP Kota Yogyakarta)
Jawab:
Diteruskan sebagai masukan.
8. Apakah disiapkan Video Tutorial terhadap semua fungsi yang muncul di
Dashboard, mulai Beranda, Administrator, sampai Pelacakan. Jika ada mohon link-
nya, terima kasih. (Arif Senoaji, DPMPTSP Pemalang).
Jawab:
Sudah ada, download terlebih dahulu.
9. Pada menu informasi apakah pengaduan masyarakat terkait Perizinan Berusaha
wajib diajukan melalui sistem OSS? dan apabila wajib diajukan oleh masyarakat,
apakah harus memiliki Akun/Hak Akses OSS atau tidak untuk mengajukan
Pengaduan?(Velani K S, DPMPTSP Kab. Kudus).
101
Jawab:
Sudah ada, namun memerlukan H ak A kses untuk menghindari laporan yang
sifatnya spam atau hoax.
10. Pertanyaan:
a. Terkait PKKPR Pusat itu apa yang harus kita lakukan kalau kontaknya tidak
bisa dihubungi, karena pelaku usaha jadi menunggu lama dan tidak bisa lanjut
ke prosesSertifikat Standar/Izin.
b. Bagaimana cara merubah nama perusahaan pada akun perorangan agar
namanya sesuai dengan nama pelaku usaha di akun OSS? Karena untuk OSS
versi lama, nama perusahaan Hotel Barata, tapi akun OSS-nya perorangan atas
nama Budi. Di OSS status KSWP jadi tidak valid, karena NPWP Budi
disandingkan dengan nama usaha hotel. Di menu perubahan pelaku usaha juga
tidak bisa. Apakah harus dengan ber-email?
c. Bagaimana solusi jika di akun OSS jika tidak muncul ikon edit (pensil) di menu
Perubahan Data Usaha?
d. Untuk Apotek perorangan, dimana Apoteker menjadi penanggung jawab di
OSS. Kalau Apoteker tersebut pindah tugas di Apotek lain, dia harus
Pencabutan Likuidasi atau Pencabutan Non Likuidasi untuk Izin Apotek-nya?
e. Jika pelaku usaha lama yang sudah mengantongi Izin Industri, apa perlu
penyesuaian ke OSS RBA untuk dapat Sertifikat Standar?. Karena kemarin
infonya ada yang harus ke RBA dan ada yang tidak perlu. (Rina Nur'aini
Widiastuti, S.Ak, DPMPTSP Kota Magelang).
Jawab:
a. Sedang ditanyakan PIC KKPR.
b. Ada perbedaan OSS 1.1 dengan OSS RBA. OSS 1.1 memang mengakomodir
pencantuman nama usaha di dalam NIB, untuk OSS RBA ketika perorangan
maka yang tercantum adalah nama yang terdaftar, dan nama usaha akan
tersimpan di dalam database.
c. Dicek apakah sedang proses Verifikasi? Karena apabila sedang proses
Verifikasi memang tidak bisa perubahan. Dilaporkan agar nanti bisa dibantu
perbaiki.
d. Likuidasi.
e. Tidak perlu, jika IUI nya masih berlaku bisa tetap dipergunakan.
11. Mohon penjelasan bagaimana cara membuat data rekap siapa saja pelaku
usaha yang mengajukan permohonan tetapi statusnya:
a. "Permohonan yang Belum Memenuhi Persyaratan"
b. "Verifikasi Pemenuhan Persyaratan"
c. "Verifikasi Perbaikan Persyaratan"
d. "Pengembalian Permohonan"
e. "Penolakan Permohonan"
(Nitya Raharjanta, DPMPTSP Kota Yogyakarta)
102
Jawab:
Bisa bersurat ke: [email protected] dengan kondisi data dan kebutuhan data
yangdiperlukan.
12. Kami sudah mulai kegiatan pengawasan di tahun 2022 ini, dengan melibatkan OPD
teknis terkait. Namun kami belum bisa melakukan penilaian terhadap pelaku usaha.
Mengingat sistem OSS belum bisa digunakan, kami masih manual. Mohon
petunjuk cara pemberian skor untuk penilaian kepatuhan pelaku usaha, bagaimana
rincian parameter masing-masing item untuk memunculkan skor pada profil pelaku
usaha. (Esti Winarni, DPMPTSP Kab. Purbalingga)
Jawab:
Penilaian kepatuhan ada 2 :
a. Kepatuhan Teknis: diisi oleh K/L/D Pengawas/OPD mengikuti NSPK
masing-masing sektor.
b. Kepatuhan Administratif: diisi oleh Koordinator/DPMPTSP (silahkan mengecek
bahan/ materi TOT OSS untuk panduan pengisian.
13. Partisipasi masyarakat kaitannya Perizinan Berusaha, dalam bentuk apa? baik
dalam sub sistem Pelayanan Informasi, Pelayanan Perizinan, maupun Pengawasan.
(Nanang Syarifudin, SH MH, DPMPTSP Sukoharjo)
Jawab:
Pada subsistem Pengawasan dalam bentuk Pengaduan Masyarakat.
14. Ada pengajuan toko modern (Alfamart dan Indomaret). Lokasi kurang dari 1 km
dari Pasar Tradisional (tidak sesuai Perda 4 tahun 2013 Pemalang), padahal
lokasinya sudah sesuai tata ruang, apa yang harus dilakukan? Ditolak atau
diterima? (Arif Senoaji, DPMPTSP Kab. Pemalang)
Jawab:
Karena UMK maka terbit otomatis. Dilakukan pembinaan ke pelaku usaha atau
diberikan sanksi.
15. Pertanyaan:
a. Apakah ketika suatu proyek pelaku usaha kita rencanakan untuk menjadi usulan
proyek, tapi kemudian dibatalkan, masih bisa diajukan kembali? kemarin kami
mendapati KBLI/proyek pelaku usaha yang dilakukan Usulan Jadwal > Ubah
Jadwal > Ubah Usulan Pengawasan > Pembatalan Penjadwalan, KBLI/proyek
pelaku usaha tersebut tidak muncul lagi/hilang.
b. Kami telah mencoba melakukan Pengawasan melalui OSS, ada beberapa kendala
salah satunya adalah untuk Notifikasi surat pemberitahuan ke pelaku usaha.
Kemarin kami cek tidak muncul baik di email atau di Dashboard pelaku usaha,
tapi di Dashboard kami muncul 3 hari sebelum pelaksanaan Pengawasan.
(Purwadi, DPMPTSP Prov. Jawa Tengah)
103
Jawab:
a. Bisa. Dapat diinfo nomor kegiatan usaha untuk dapat dilakukan pengecekan.
b. Dapat diinfo nomor kegiatan usaha untuk dapat dilakukan pengecekan.Seharusnya
muncul di akun email pelaku usaha.
16. Untuk melakukan permohonan Likuidasi apakah pelaku usaha harus ke Notaris
terlebih dahulu untuk membuat Akta pembubaran? (Intaniar Avalentia, S.Kom,
DPMPTSP Kota Madiun)
Jawab:
Salah satu syarat dapat dilakukan P encabutan adalah sudah ada A kta
pembubaran dan SK Kemenkumham.
17. Jika Koordinator menolak usulan proyek dari OPD Teknis pada Penjadwalan,
apakah bisa diajukan kembali untuk dijadikan objek pengawasan? (Teguh,
DPMPTSP Jateng).
Jawab:
Bisa diajukan kembali.
18. Apakah pelaku usaha risiko Rendah wajib diawasi dengan pengawasan rutin dan
apakah wajib tunduk pada NSPK karena berdasarkan Lampiran III PP no 5 tahun
2021 tingkat risiko Rendah tidak tunduk pada NSPK dan dapat diawasi karena ada
aduan masyarakat. (Velani Khasbullah Shidiq, DPMPTSP Kab. Kudus).
Jawab:
Tidak wajib, dari shortlist di OSS hanya mencakup skala resiko Menengah Tinggi
danTinggi.
19. Pertanyaan:
a. Di Dashboard subsistem Pengawasan di kami tidak muncul short list, penyebabnya
apa?
b. Terkait dengan prioritas Pengawasan dimungkinkan terjadi perbedaan skala
prioritas dengan dinas teknis, maka apakah dinas teknis tetap tidak bisa
melakukan Pengawasan di luar jadwal Pengawasan yang sudah ada di OSS? (Rina
nur'aini widiastuti, S.Ak, DPMPTSP Kota Magelang)
Jawab:
a. Dikarenakan pada lokasi tersebut tidak ada pelaku usaha dengan kriteria skala
resiko MT/T dengan nilai investasi diatas Rp 5 M.
b. Bisa dengan Pengawasan Insidental.
20. Pertanyaan:
a. Parameter penilaian di BAP pada hasil pengawasan? Pengisian nilai dalam angka?
b. Cara mengundang dinas teknis selaku Koordinator? kita bisa mengundang
hanya misal Industri, hanya bisa mengundang Diskumperindag, kalau misalkan
mau menambah DLH bagaimana?
c. Selaku Koordinator, apakah ada Notifikasi jika ada usulan proyek Pengawasan dari
104
OPD/Kementerian? (Adi Dwi Aprayoga, DPMPTSP Kab. Semarang)
Jawab:
a. Silahkan cek pada materi ToT OSS subsistem Pengawasan.
b. Silahkan cek pada materi ToT OSS subsistem Pengawasan.
c. Ada.
21. Bagaimana perlakuan PKKPR yang terbit otomatis, setelah dilakukan pengecekan
dengan RTRW atau RDTR ternyata tidak sesuai peruntukannya? (Nanang
Syarifudin, SH MH, DPMPTSP Sukoharjo)
Jawab:
Dilakukan pengawasan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku usaha
sebelum diberikan sanksi pada menu OSS (Usulan K/L/D).
22. Apakah Pemenuhan Persyaratan untuk PB-UMKU harus juga memenuhi
persyaratan sesuai dengan NSPK dan Pemenuhan Persyaratan Dasar? (Nanang
Syarifudin, SH MH, DPMPTSP Sukoharjo)
Jawab:
Persyaratan yang tercantum di dalam sistem OSS sudah disesuaikan dengan
Lampiran PP 5 maupun PM terkait.
23. Bapak/ibu untuk menu Pengusulan yang sudah diterangkan oleh Narasumber
apakah sudah siap dan akan segera diimplementasikan? Karena saat ini setahu
kami menu Pengusulan tersebut hanya dapat mengisi data dan menetapkan Surat
Tugas untuk Pengawasan. Mohon pencerahannya, terimakasih. (Intaniar Avalentia,
S.Kom, DPMPTSP Kota Madiun).
Jawab:
Subsistem Pengawasan sudah dapat digunakan untuk Penjadwalan Pengawasan.
24. Pertanyaan:
a. Mohon informasi rekapitulasi Jumlah KBLI yang ada di dalam PP 5 Tahun 2021?
b. Mohon informasi Jumlah KBLI yang merupakan kewenangan Kabupaten/ Kota di
dalam PP 5 Tahun 2021? (Nanang Syarifudin, SH MH, DPMPTSP Sukoharjo).
Jawab:
KBLI yang ditanam versi 2020 BPS dan sudah menampilkan sesuai kewenangan
masing-masing berdasarkan tingkat risiko, skala usaha, ruang lingkup dan status
penanaman modal.
25. Apabila ada pelaku usaha yang KBLI nya risiko Tinggi dan kewenangan Pusat,
padahal usahanya menimbulkan gejolak sosial di masyarakat. Bagaimana Pemda
melakukan Pengawasan melalui OSS sub sistem Pengawasan? (Nitya Raharjanta,
DPMPTSP Kota Yogyakarta).
105
Jawab:
Dilakukan pengawasan dan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku usaha
sebelum diberikan sanksi pada menu OSS (Usulan K/L/D).
26. Apakah boleh penerbitan perizinan berusaha yang terbit secara otomatis digugat
oleh LSM melalui PTUN padahal belum dilaksanakan pengawasan dan pembinaan?
(Velani KS, DPMPTSP Kab. Kudus).
Jawab:
Silahkan berkoordinasi dengan Biro Hukum terkait.
27. Bagaimana caranya menghilangkan Nomor Izin Penanaman Modal ketika input
KBLI Perdagangan 46 dan 47, padahal di AHU salah satu KBLI Perdagangan sudah
dihapus? (Dikka Afrilla Virdiany, DPMPTSP Kab Demak).
Jawab:
Silakan untuk bersurat ke WA atau ke Kontak email dengan menjelaskan kendala
dimaksud dan dilampirkan screenshot-nya, karena kendala dimaksud harus
dilakukan cleansing oleh Tim Teknis.
28. Bagaimana akibat ketika fiktif positif sudah berlaku sehingga Perizinan Berusaha
sudah terbit akibat Fiktif Positif? Dalam perjalanannya perizinan berusaha tersebut
tidak sesuai dengan NSPK ataupun persyaratan dasar yang disyaratkan.
Konsekuensi pada OPD Teknis atau konsekuensi pada DPMPTSP? Semisal
konsekuensi hukum atau konsekuensi administrasi? (Nanang Syarifudin, SH MH,
DPMPTSP Sukoharjo).
Jawab:
Dilakukan Pengawasan, bisa diajukan surat peringatan apabila memang tidak
sesuai dengan ketentuan.
29. Apakah dalam OSS sub sistem Pengawasan Hak Akses Pengaduan bisa dipisah
tersendiri? dikarenakan di DPMPTSP Kota Surakarta ada Sub Koordinator
Pengaduan dibawah Koordinator Perizinan. (R Novia Trihananto,ST, DPMPTSP
Kota Surakarta)
Jawab:
Tidak bisa.
30. Pertanyaan:
a. Bagaimana standar pengisian skor nilai dan juga penentuan bobot pada hasil
pengawasan, apakah ada aturan yang bisa menjadi acuannya?
b. Contoh dokumen apa yang diupload baik oleh Koordinator maupun Pengawas pada
hasil Pengawasan?
c. Kapankah sub sistem Pengawasan siap untuk diaplikasikan?
d. LKPM menjadi salah satu syarat untuk Pembatalan atau Pencabutan, bagaimana
jika dalam 1 (satu) NIB ada KBLI yang LKPM-nya belum dikirim atau disetujui,
106
apakah tidak bisa dilakukan Pembatalan atau Pencabutan? Dan bagaimana bagi
para pelaku usaha yang tidak wajib lapor LKPM, apakah LKPM juga menjadi salah
satu syarat pada saat akan melakukan Pembatalan atau Pencabutan? (Anis
Choiriyah, DPMPTSP Kota Madiun).
Jawab:
a. Untuk kepatuhan teknis mengikuti NSPK sektor. Untuk kepatuhan administratif
sudah dibuatkan panduannya pada materi ToT.
b. BAP, Perizinan sebelum OSS, dll.
c. Saat ini sudah siap diaplikasikan.
d. Fitur Pencabutan wajib melaporkan LKPM untuk semua proyek hingga disetujui.
31. Saat Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha resiko MT atau T, dengan
kondisi SS maupun Izin belum terverifikasi, apakah bisa langsung mengajukan PB-
UMKU? dan mungkin atau tidak nantinya PB-UMKU terbit sebelum SS atau Izin
terverifikasi? dan bagaimana melakukan perubahan, membatalkan atau mencabut
PB UMKU yang sudah terbit? (Hayunindra Bayu T, DPMPTSP Kab. Kulon Progo).
Jawab:
PB-UMKU bisa diajukan sebelum SS/Izin terverifikasi; untuk perubahan-
pembatalan- pencabutan sedang dilakukan pembahasan lebih lanjut.
32. Ada perusahaan Distributor Minuman Beralkohol (Minol) sudah beroperasi di
kota A, dan akan membuka cabang lagi u ntuk Gudang Penyimpanan Minol di
Kota B. Apakah pelaku usaha harus mengajukan pengembangan usaha (KBLI
46333)? Atau apakah cukup hanya pengajuan PB- UMKU Gudang-nya saja? (Ari
Indra W, DPMTPSP Blora).
Jawab:
Diajukan dahulu Pendukung UMKU dengan menggunakan KBLI sesuai kegiatan
utama atau Pergudangan untuk lokasi Gudang dimaksud , baru kemudian
mengajukan PB-UMKU TDG.
33. Terkait peta polygon, ada permasalahan terkait peta polygon bagi perusahaan
konstruksi jalan tol, karena luasannya dan bentangannya yang panjang dan lintas
kabupaten/kota. Mohon solusi atau apa yang harus dilakukan DPMPTSP
Kabupaten/Kota terkait pertanyaan pelaku usaha tersebut?
Jawab:
Untuk bidang usaha Konstruksi biasanya lokasi usaha melekat ke Kantor Pusat.
34. Untuk pemenuhan kewajiban pelaku usaha ada jangka waktu pemenuhan. Apabila
terbit otomatis ataupun melalui proses verifikasi, bagaimana implementasi apabila
ditemukan adanya ketidaksesuaian dan sudah dilakukan pembinaan dan sanksi
administrasi yang lain? (Amrin Ma'ruf, DPMPTSP Kab. Banyumas).
107
Jawab:
Terdapat fitur Sanksi usulan K/L/D pada sub sistem Pengawasan.
35. Untuk usaha yang status bangunan Sewa, menurut Bu Gita, Verifikator tidak perlu
meminta PBG dan SLF, pertanyaan:
a. Ketika SLF diurus oleh pelaku usaha dan Tata Ruang serta kondisi Bangunan tidak
sesuai atau memenuhi syarat, lalu status izin yang keluar perlu dicabut/dibatalkan
atau tidak? karena dalam UU Bangunan Gedung suatu Bangunan diharuskan
memiliki IMB/ PBG.
b. Rujukan/dasar regulasi yang menyebutkan banhwa status bangunan sewa tidak
memerlukan PBG dan SLF. (Nanang Syarifudin, SH MH, DPMPTSP Sukoharjo).
Jawab:
a. Yang bertanggungjawab atas suatu bangunan adalah pemilik bangunan tersebut.
Sehingga yang membuat IMB dan SLF adalah pemilik bangunan. Pelaku usaha
sebelum menyewa harus memastikan bangunan tersebut sesuai. Apabila tidak
sesuai, maka kewajiban pemilik bangunan untuk memenuhi syarat, atau kalau tidak
bisa iya pelaku usaha harus mencari tempat lain.
b. PP 5/2021 dan PP 16/2021.
36. Bapak/ibu untuk peta polygon apakah nantinya juga diminta upload file pada akun
UMK? Dan untuk luas tempat usaha, di kota Madiun banyak usaha UMKM seperti
contohnya membuat dan menjual sambel pecel. Biasanya mereka membuatnya di
rumah, lebih tepatnya di dapur. Apakah yang digambar di peta polygon seluruh
luas tanah rumah mereka atau hanya luas tanah yang digunakan usaha saja
(ruangan dapur)? Mohon pencerahannya, terimakasih. (Intaniar Avalentia,
DPMPTSP Kota Madiun).
Jawab:
Polygon tidak diminta di akun UMK.
37. Contoh RTB yang diupload (baru diminta sekitar 1 bulan yang lalu) fisiknya berupa
gambar teknis struktur atau Ass Build Drawing? atau apa? kalau bisa minta contoh
gambar teknis bangunan yang perlu diupload. (Nanang Syarifudin, DPMPTSP
Sukoharjo)
Jawab:
Untuk detail RTB lebih jelas bisa ditanyakan ke PUPR (bisa site plan/masterplan).
38. Apakah Koperasi dan Lembaga Keuangan/BPR perlu melakukan pelaporan LKPM?
karena pada saat pencabutan KBLI muncul Notifikasi LKPM harus valid. (Anis
Choiriyah, DPMPSP Kota Madiun)
Jawab:
Fitur Pencabutan wajib melaporkan LKPM untuk semua proyek hingga disetujui.
39. Untuk Akun perseorangan pada saat Pencabutan Non Likuidasi muncul KSWP
108
valid. Apakah kedepannya perorangan diwajibkan mempunyai NPWP? dan
bagaimana kalau ada kasus Akun perorangan ingin mencabut KBLI tetapi tidak
mempunyai NPWP? (Anis Choiriyah, DPMPSP Kota Madiun)
Jawab:
Tidak.
40. Untuk Kota yang sudah memiliki peta RDTR digital. Bagaimana bila saat validasi
RDTR muncul Notifikasi kegiatan usaha tidak sesuai dengan RDTR? Padahal usaha
tersebut sudah ada sejak lama. (Nitya Raharjanta, DPMPTSP Kota Yogyakarta).
Jawab:
Silakan dikomunikasikan dengan ATR/BPN atau dinas turunannya.
41. Apakah ketika menjadwalkan pengawasan, jadwal pengawasan tersebut terlihat
di Akun pemohon? (Ali Masyhadi, Dinas Penanaman Modal Kab.Temanggung).
Jawab:
Usulan akan muncul di Akun Pengusul dan Koordinator.
42. Terkait Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan beserta Toko Swalayan yang izinnya
risiko Rendah dan/atau Menengah Rendah, bagaimana caranya kita melakukan
pengaturan sejak dini terkait pendirian? kalau menunggu pengawasan pasti sering
terlambat dan bangunan sudah berdiri. Bisakah kita terbitkan bentuk rekom atau
surat keterangan untuk membatasi mengatur toko modern dimaksud?. (Fauzi
Budi Setiawan, ST MT, DPMPTSP Kab. Gresik)
Jawab:
Mungkin bisa diajukan usulan ke Kementerian terkait untuk dipertimbangkan
perubahan tingkat risikonya.
43. Mohon pada halaman penolakan atas KBLI yang diajukan oleh pengusaha, akan
lebih baik ditambah kolom Nama beserta Nomor HP Petugas yang melakukan
penolakan, agar apabila pengusaha melakukan pertanyaan lebih lanjut, langsung
ke Petugas/tim yang melakukan penolakan. Kerap kali pemohon salah sasaran
meluapkan kekecewaannya karena permohonan KBLI-nya ditolak, sementara di
kolom keterangan penolakan-nya, penjelasannya masih bias makna. (Ari Purwadi,
Dinas Penanaman Modal Kab. Temanggung).
Jawab:
Silakan dikomunikasikan dengan pihak yang menolak tersebut apakah
memungkinkan untuk mencantumkan nama pada kolom catatan penolakan.
44. Ketika sudah melakukan Notifikasi penerbitan kegiatan usaha di OSS terjadi
kekeliruan sehingga perlu perbaikan, bisakah menarik dari menu penerbitan ke
menu sebelumnya? (Fauzi Budi Setiawan ST, MT, DPMPTSP Kab. Gresik).
Jawab:
Tidak bisa.
109
45. Pertanyaan:
a. KBLI apa yang digunakan untuk kegiatan usaha Perumahan, apakah
menggunakan KBLI 68111 atau menggunakan 41011?
b. Perizinan dasar (IMB/PBG/SLF) merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh
pelaku usaha, akan tetapi dalam sistem OSS tidak menyatakan secara spesifik
mengenai izin dasar tersebut apakah harus di- upload dalam sistem, yang saya
tanyakan apakah kita selaku Verifikator berhak meminta pelaku usaha untuk
melakukan peng-upload-an perizinan dasar tersebut?
c. Dalam OSS apakah bisa menapiskan jenis Industri Kecil, Menengah, Besar?
mengingat besaran Industri mempengaruhi kegiatan tersebut bisa
diselenggarakan di lokasi tersebut, mengingat terdapat keterkaitan dengan Tata
Ruang Daerah.
d. Pelaku usaha sudah memiliki IMB, akan tetapi belum memiliki Izin Lokasi,
mengingat pada saat itu belum menjadi persyaratan dalam penerbitan IMB,
bagaimana menyikapi hal tersebut? Apakah pelaku usaha diwajibkan untuk tetap
melakukan proses KKPR?
e. Apakah perizinan dasar harus terpenuhi dahulu sebelum perizinan berusaha terbit?
f. 7011-Industri Bubur Kertas (Pulp), KBLI tersebut apakah sesuai dengan kegiatan
usaha pengumpulan dan pemproses jerami menjadi bubur sebagai bahan
pembuatan peralatan seperti gelas garpu?
g. Pada pengisian data kegiatan usaha terdapat isian mengenai bukti kepemilikan
atas hak, bagaimana bila atas hak yang dimiliki terdapat lebih dari satu? Apakah
tidak menjadi masalah bila yang diisikan cuma satu akan tetapi berkas yang di-
upload lebih dari satu? Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. (Ajik
Oke Nur Wicaksono, DPMPTSP Kab. Semarang).
Jawab:
a. 68111.
b. Kalau sudah punya PBG dan SLF, diupload di sistem OSS. Tapi kalau belum punya,
harus mengurus dan pengurusan dilakukan di luar sistem OSS. Apabila sudah jadi,
maka nanti pada saat akses OSS lagi, menyatakan bahwa sudah punya IMB dan
SLF, kemudian upload.
c. Bisa, pada fitur pemilihan Deskripsi Kegiatan.
d. Tetap proses KKPR karena IMB bukan Izin Lokasi.
e. Iya.
f. Pengecekan pada KBLI harus dilihat hasil akhir yang dibuat/diproduksi.
g. Tidak masalah. Apabila ada banyak, maka bisa dimerge menjadi 1 pdf.
46. Bagaimana cara mengatasi verifikasi PB UMKU yang salah masuk ke OPD
lain? contoh di tempat kami TDG yang seharusnya diverifikasi oleh Dinas
Perdagangan akan tetapi masuk di PKPLH. (Velani K S, DPMPTSP Kab Kudus).
Jawab:
Mohon dilaporkan dengan berkirim surat ke email atau ke WA agar diperbaiki
aliran datanya. (meminta contoh kasusnya/screenshot permasalahan).
110
47. Bagaimana mekanisme Dinas jika ingin mengajukan pencabutan izin pelaku
usaha yang sudah terbit? (Ferry Fawzie Nur Maghfy, DPMPTSP Kab. Blitar)
Jawab:
Terdapat fitur Sanksi usulan K/L/D pada OSS subsistem Pengawasan.
48. Terkait kolom "Jangka Waktu Beroperasi".
a. Pertimbangan apa yang sebaiknya dipertimbangkan pelaku usaha saat mengisi
kolom ini?
b. Konsekuensi apa yang dihadapi pelaku usaha saat mengisi kolom ini dengan
jangka waktu s/d Desember 2100?
Pertanyaan diajukan karena terdapat multi tafsir terkait pernyataan "Jangka Waktu
Beroperasi", apakah maksudnya: "Kapan Perusahaan Mulai Beroperasi" atau
"Sampai Kapan Perusahaan Beroperasi" ? Terima kasih. (Boni Indra, DPM Kab.
Temanggung)
Jawab:
a. Pertimbangannya: berapa lama waktu yang dibutuhkan pelaku usaha untuk
dapatmengumpulkan persyaratan2 yang diperlukan.
b. Konsekuensinya pelaku usaha tidak dapat segera beroperasi. Jangka Waktu
tersebut adalah Perkiraan Mulai Beroperasi, bukan Sampai Kapan Perusahaan
Beroperasi.
49. Pertanyaan:
a. Apa yang harus dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten/Kota jika ada pengaduan
terkait kegiatan usaha masyarakat yang kewenangan perizinannya ada di
Pusat? sebagai contoh ada aduan terkait kebisingan yang ditimbulkan oleh
sebuah perusahaan meubel PMA. Langkah apa yang harus dilakukan kepada
perusahaan PMA tersebut?
b. Pada saat pendaftaran perizinan berusaha, tempat usaha dengan status sewa tidak
dipersyaratkan adanya IMB. Pada saat pengawasan, ternyata bangunan yang
disewa tersebut tidak memiliki IMB. Apakah kondisi tersebut termasuk salah
satu bentuk ketidakpatuhan terhadap persyaratan dasar perizinan berusaha?
Haruskah petugas pengawasan menjadikan itu sebagai catatan yang
mengurangi nilai kepatuhan? Terima kasih. (Leny Yuliani SS., M.AP, DPMPTSP Kab.
Bantul)
Jawab:
a. Silahkan berkoordinasi dengan K/L pengampu atau dapat berkoordinasi dengan
Unit Dalaks Wilayah IV agar dapat difasilitasi dengan perusahaan PMA tersebut.
b. Betul, dapat dilakukan pembinaan terlebih dahulu.
50. Pertanyaan:
a. Jika ada pengajuan KKPR dalam satu lokasi yang sama tapi ada 2 kegiatan usaha (2
111
KBLI berbeda) apakah proses KKPR-nya harus berdasarkan masing-masing KBLI?
b. Sehubungan dengan sistem OSS yang masih banyak kendala dan banyak
permasalahan sistem. Misalnya Akun PT. A ketika di-login munculnya informasi
data milik PT lain, permasalahan tersebut terjadi pada beberapa perusahaan.
Permasalahan lainnya seperti perubahan email dari pemohon saja, dari DPMPTSP
kesulitan dalam penyelesaiannya, karena penyampaian melalui Helpdesk yang ada
di portal OSS responnya sangat lama sekali dan sering kali tidak ada titik temu
untuk penyelesaian. Mohon solusi Helpdesk yang bisa membantu jika ada
permasalahan sistem OSS.
c. Apakah Hak Akses turunan sub sistem Pengawasan untuk OPD teknis sudah bisa
diberikan? Dan terkait Penjadwalan Pengawasan Rutin lewat OSS mulai dilakukan
pada akhir tahun ini? Dan untuk data shortlist untuk Pengawasan apakah sudah di
mapping berdasarkan kewenangannya? (Maulinda, DPMPTSP Kab. Batang).
Jawab:
a. Untuk saat ini mengakomodir per proyek.
b. Sudah, lebih lanjut dari Tim Pengawasan. Hak Akses turunan dapat dimintakan
kepada Kepala DPMPTSP. Penjadwalan R utin sudah bisa dimulai tahun ini. Data
shortlist sudah dimapping sesuai kewenangan K/L/D.
51. Menu chat di WA OSS menunggu responnya sangat lama, tapi ketika sudah
direspon sistem cepat sekali mengakhiri percakapan, padahal baru 3 menit sudah
berakhir dan harus mengulang chat dan menunggu dari awal, pelaku usaha tidak
selalu stand by sistem OSS. (Azka, DPMPTSP Kab. Wonsobo)
Jawab:
Kemarin belum ada personil Helpdesk, sekarang sudah ada.
52. Untuk risiko Menengah Rendah yang membutuhkan dokumen UKL UPL sistem
menerbitkan Persetujuan PKPLH otomatis, sedangkan risiko Menengah Tinggi
Persetujuan Lingkungan-nya melalui pemenuhan komitmen dan notifikasi dengan
upload dokumen persetujuan. Peng-upload dokumen Persetujuan Lingkungan ini
ranah siapa? Dinas Lingkungan Hidup atau DPMPTSP? Dan yang diupload ini
apakah Rekomendasi atau Persetujuan Lingkungan/PKPLH-nya.? (Fauzi Budi
Setiawan, ST. MT, DPMPTSP Kab. Gresik).
Jawab:
Sesuai dengan kewenangan pemrosesnya (KLHK/DLHK).
53. Pertanyaan: tidak muncul ketika KKPR
a. Peta Persetujuan KKPR yang sudah diupload
diterbitkan, bagaimana solusinya?
b. Bagaimana mekanisme penerbitan PKPLH?
c. Menu upload dokumen SHP. Seperti yang disampaikan tadi apakah untuk
semua pelaku usaha, atau dari risiko dan skala tertentu?
112
d. Lampiran data teknis apakah mengetik nomor SS dan memberi logo garuda
secara manual? Karena ada yang tidak muncul footnote-nya.
e. Izin Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP menjadi kewenangan Kabupaten, dan
merupakan risiko Tinggi. OSS hanya menerbitkan NIB, izin operasional diurus
manual di Dinas Pendidikan. Bagaimana tindak lanjut untuk permohonan yang
sudah mengupload persyaratan dan masuk ke Akun OPD teknis dan Akun
DPMPTSP? apakah tetap diterbitkan, atau ditolak, atau bagaimana? (Azka Azmi
Kamila, DPMPTSP Kab. Wonosobo)
Jawab:
a. Coba hubungi contact person yang sudah diinfokan.
b. Pemenuhan persyaratan dilakukan secara manual, untuk produk persetujuan
diunggah di sistem OSS melalui Hak Akses turunan.
c. UMK tidak upload dokumen SHP.
d. Data Teknis-nya saja, nanti format, logo dan footnote sudah otomatis akan
muncul setelah Lampiran Teknis di-merged.
e. Sektor Pendidikan, tidak semua KBLI ada PB-nya, sebagian besar hanya terbit NIB
di OSS. Perlu dimintakan kasus dimaksud untuk dapat dilakukan pengecekan di
sistem OSS.
54. Naskah akhir dokumen output ketika pemohon telah selesai menyelesaikan KKPR
adalah Surat Kesesuaian Tata Ruang, hal ini tidak memuaskan pemohon karena di
dalam dokumen tersebut tidak ada tulisan KKPR-nya. Pemohon selalu tanya: mana
KKPR-nya? Sehingga DPMPTSP harus menjelaskan berulang-ulang bahwa
dokumen outputnya ya seperti itu. Mohon untuk menjadi evaluasi. (Ari Purwadi,
Dinas Penanaman Modal).
Jawab:
Untuk format produk yang terbit adalah Persetujuan Kesesuaian Kegiatan
Pemanfaatan Ruang (PKKPR).
55. Mohon Kementerian Investasi/BKPM berkoordinasi dengan kementerian/lembaga
pusat yang lain agar menyediakan petugas teknis yang dapat memberi pelayanan
teknis terkait website lain di luar OSS yang terhubung dengan PB UMKU di tingkat
Kabupaten/Kota (misal: SPPIRT.go.id, Spionam, Apotek, SBUONLINE) dll. Website
tersebut memiliki institusi pembina teknis yang spesifik, di sisi lain, ketika
pemohon mendatangi institusi pembina teknis di tingkat Kabupaten/Kota tidak
dapat dilayani. (Ari Purwadi, Dinas Penanaman Modal).
Jawab:
Biasanya dari K/L terkait yang akan melaksanakan sosialisasi.
56. Bismillahhirohmannirohim Assalammualaikum wr.wb mohon izin bertanya. Sesuai
Surat Menteri PAN-RB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 perihal Status Kepegawaian
di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang
ditandatangani pada 31 Mei 2022. Pemerintah resmi menghapuskan tenaga kerja
honorer dan tidak melakukan perekrutan pegawai non-ASN pada 2023.
113
Dalam hal ini Tenaga Pendamping DAK Non Fisik Fasilitasi Penanaman Modal
masuk kategori non-ASN. Untuk kedepannya status/nasib dan arah tenaga
pendamping bagaimana? Apakah sama seperti Kementerian Desa yang mana
tenaga pendamping akan di transformasi para pendamping-nya dengan
mengangkatnya menjadi ASN (PPPK)?
Baca artikel detiknews, "Mendes Mau Angkat Status Pendamping Desa dari
Honorer Jadi PPPK" selengkapnya https://news.detik.com/berita/d-
5574675/mendes-mau-angkat-status-pendamping-desa-dari-honorer-jadi-pppk
Mohon penjelasannya yang sangat detail dikarenakan Tenaga Pendamping
gerbang pertama di Pelayanan yang mana posisinya sangat fundamental dan
urgent terkait teknis OSS untuk mendampingi pelaku usaha karena kalau boleh
jujur ketika di Pelayanan para Tenaga Pendamping sering menjadi sasaran empuk
pelaku usaha ketika sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terima kasih
Wassalammualaikum wr.wb. (Dandy Ramadhan, S.H, DPMPTSP Kab. Sukoharjo)
Jawab:
Tenaga Pendamping dari DAK Non Fisik Penanaman Modal (DAK NF PM) sistem
kerja berdasarkan perjanjian selama tahun berjalan saja yang melekat pada
anggaran DAK NF PM. Bila di tahun depan anggaran DAK NF PM tidak disetujui
oleh Kementerian Keuangan, maka tidak ada lagi Tenaga Pendamping.
57. Dalam PP 5 tahun 2021 persyaratan dasar sebuah izin usaha ada 3: Persetujuan
Lingkungan, tata ruang, Persetujuan Bangunan Gedung. Untuk yang lingkungan
dan tata ruang sudah termasuk dalam sistem OSS namun untuk PBG ini diluar
system OSS dan tidak mempengaruhi proses izin terbit. Sehingga bukan sebagai
syarat tapi sebagai kewajiban. Bagaimana apabila izin usahanya sudah terbit
namun bangunannya ini tidak memenuhi persyaratan untuk diizinkan, apakah bisa
membatalkan izin usahanya? (Saryadi, DPMPTSP Kab. Gunungkidul)
Jawab:
Bisa dilakukan pengawasan dan peringatan untuk pindah untuk menyesuaikan
peruntukan bangunan gedung, atau pemilik gedung yang akan merubah PBG
dimaksud.
58. Mohon dijelaskan Tutorial Hak Akses Tenaga Pendamping terkait menu-
menunya tersebut. Terima Kasih. (Dandy Ramadhan, S.H., DPMPTSP Kabupaten
Sukoharjo)
Jawab:
Sudah tersedia di OSS menu Panduan Hak Akses Pemerintah Daerah.
59. Mohon pada sub sistem SPI ditampilkan secara detail dan jelas persyaratan yang
harus dipenuhi oleh pemohon izin yang tingkat risikonya Menengah Tinggi dan
Tinggi karena masih banyak KBLI yang list atau daftar persyaratannya belum
detail, sehingga masih membingungkan bagi pelaku usaha maupun tenaga
pendamping OSS. Terima kasih. (Dwi Sulistyawan, DPMPTSP Kab. Wonogiri).
114
Jawab:
Baik diteruskan sebagai masukan.
60. Pelaku usaha melakukan perubahan dari usaha UMK ke Non UMK karena ada
tawaran ketika membuka akunnya di OSS RBA setelah di klik setuju belum
mengisikan data pelaku usaha sudah tersangkut ke PKKPR (padahal perusahan
merupakan perusahaan existing dan telah mempunyai Izin Lokasi dari Bupati)
dan menunggu Verifikasi dari DPUPR dan sampai sekarang data tersebut belum
masuk ke Gistaru, apakah untuk KBLI tersebut bisa dibatalkan? (Eni, DPMPTSP
Kab.Karanganyar).
Jawab:
Kirim surat ke [email protected] karena kemungkinan ID tertukar.
61. Ada pelaku usaha "Koperasi Konsumen Wanita Melati" dengan NIB 2004220021311
beralamat di Kulon Progo DIY dengan status sudah terbit izinnya, akan melakukan
penambahan bidang usaha (baru). Saat akan masuk ke OSS akunnya tidak
ditemukan dan tidak bisa login ke OSS, dan saat dilacak NIB-nya dengan akun
DPMPTSP ternyata NIB sudah dipakai di Koperasi di Kabupaten Kediri Jawa Timur.
Bagaimana solusinya karena Izin yang sudah terbit tiba-tiba berganti? (Hayunindra
Bayu T, DPMPTSP Kab. Kulon Progo).
Jawab:
Kirim surat ke [email protected] karena kemungkinan ID tertukar.
62. Bagaimana cara untuk perubahan AHU melalui OSS? karena yang kami alami
saat ini, ketika perubahan data pelaku usaha ketika dimasukkan data AHU yang
baru yang muncul tetap data AHU yang lama? (Erni Rahayu, DPMPTSP Kab.
Kebumen).
Jawab:
Ke menu Perubahan, pilih Perubahan Badan Usaha, kemudian centang Profil,
setelah itu klik Lanjut.
63. Pertanyaan:
a. Bagaimana cara merubah nama pelaku usaha untuk Yayasan? karena pernah
kejadian di tempat kami, pemohon salah memasukkan nama pelaku usaha Yayasan
tetapi diisi nomor AHU. Hal ini sdh dikonsultasikan berkali- kali ke kontak OSS
tapi sampai sekarang belum ada solusi.
b. Bagaimana solusi untuk PKKPR yang sudah selesai proses rekomendasi FPR
dan sudah masuk di Akun Kepala DPMPTSP tinggal mengirim data ke Server OSS,
tetapi selalu gagal kirim karena ID proyek sudah tidak ditemukan di OSS. Dan
setelah ditelusuri ternyata sebelum proses selesai pelaku usaha melakukan
perubahan data. Hal ini sudah dikonsulkan ke s alah s atu CP KKPR, tapi sampai
115
hari ini belum ada solusi. (Erni Rahayu, DPMPTSP Kab. Kebumen).
Jawab:
a. Kirim surat permohonan perubahan data ke [email protected].
b. Coba hubungi kembali CP KKPR yang tadi nomornya sudah dishare.
64. Perizinan PKRT menurut KBLI ada dalam sektor Industri, perizinannya di OSS
melalui PB-UMKU adalah sektor Kesehatan. Bagaimana dengan perizinan PKRT
ini? karena sektor Kesehatan tidak bisa melakukan Verifikasi perizinan, karena
Notifikasi untuk melakukan Verifikasi perizinan ada di sektor industri? (Yudha
Hermawan, Dinas Perindag Prov. Jawa Timur).
Jawab:
Kalau untuk Verifikasi PB UMKU, dilakukan oleh sektor Kesehatan. Verifikasi oleh
sektor Perindustrian adalah untuk PB-nya.
65. Pertanyaan:
a. Pada menu Pelaporan (sub sistem Pengawasan) untuk UMK dan Perorangan,
realisasi investasinya belum terlapor, padahal laporannya sudah disetujui
BKPM.
b. Pelaku usaha Non UMK sudah disetujui LKPM-nya, tapi belum masuk realisasi
investasinya. Mohon penjelasannya. (Leny Yuliani, SS., M.AP, DPMPTSP Kab.
Bantul).
Jawab:
a. LKPM UMK dikecualikan dari Press Release.
b. Untuk saat ini seluruh LKPM akan dicatat pada Press Release Triwulan III 2022.
Surakarta, 1-2 September 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melisa, Rinita, Chellyvia, Melona, Sugeng, Aziz, Husen
Pengajar/Instruktur Teknis: Ani, Aditta, Anindito, Bramaditya, Tomando, Clavia
116
Angkatan 18
JAKARTA, 7-9 September 2022
Hadir 112 peserta dari wilayah DKI Jakarta, Bangka Belitung, dll
(2 provinsi, 13 Kabupaten/Kota, 1 KEK, dan wilayah lainnya)
117
Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 18 Tahun 2022.
1. Apakah User Turunan untuk unit Perizinan PTSP saat ini sudah dapat dibuat lebih
dari satu seperti yang dijelaskan tadi? (sebelumnya tidak bisa, ada Notifikasi hanya
satu User saja). (Sofrizal, Unit Pengelola PMPTSP Kota Adm. Jakarta Barat)
Jawab:
Untuk Akun Verifikator atau Akun turunan ke OPD teknis bisa lebih dari satu,
namun untuk Akun Kepala/Administrator dan persetujuan perizinan di PTSP hanya
bisa didaftarkan untuk satu user karena sebagai persetujuan atas hasil verifikasi
dari OPD.
2. Apakah ada informasi di Sistem OSS RBA terkait KBLI tanpa pengampu sesuai SE
Kepala BKPM No. 18 tahun 2021 dan yang sudah dikoordinasikan dengan
Kementerian sektor? (Agus Marwanto, DPMPTSP Prov. DKI Jakarta)
Jawab:
KBLI tanpa pengampu tidak ditampilkan di SPI karena masih dalam pembahasan
Kementerian teknis. Setelah KBLI tanpa pengampu diklaim oleh K/L teknis, maka
akan disusun NSPK atas KBLI tersebut. Setelah itu NSPK akan ditampilkan di SPI.
3. Mohon izin bertanya, PKKPR yang terbit otomatis tetapi seharusnya diperlukan
verifikasi, bagaimana pemecahan solusinya? (Ahmad Yani, S.Sos, DPMPPTSP Kab.
Lebak)
Jawab:
PKKPR terbit otomatis karena dua hal: karena pelaku usaha UMK dan upload
dokumen di pertanyaan terkait lahan sesuai pasal 181. Saat ini ada proses
verifikasi atas dokumen yang diupload di pasal 181 dan diperiksa oleh Back Office
di BKPM dengan SLA selama 5 hari.
4. Izin bertanya:
a. Perbedaan level Hak Akses turunan di Dashboard daerah dan Dashboard KPBPB.
b. NIB untuk jenis usaha UD / PO, pada uraian jenis API, selalu muncul API-P,
dilakukan perubahan tidak bisa, tetap API-P. (Ade Irawan, PTSP Badan
Pengusahaan Batam/KPBPB)
Jawab:
a. Untuk Hak Akses turunan di KPBPB saat ini hanya untuk unit Perizinan dan
Pengawasan. Tidak ada Hak Akses turunan untuk OPD (Perizinan), OPD
(Pengawasan), dan belum ada untuk unit Pengolahad Data. Untuk Dashboard
pelaporan saat ini dapat diakses melalui Akun Kepala/Administrator.
b. Harus dicek dulu pada KBLI. Biasanya kalau KBLI sektor Industri akan muncul
pilihan 2 API (API-P dan API-U). Tapi kalau KBLI sektor perdagangan saja,
maka hanya muncul API-U.
118
5. Apakah Akun turunan Perizinan dapat diberikan lebih dari 1 User? Apabila di
daerah OPD teknis seperti Disperindag yang melaksanakan fungsi Perindustrian
dan Perdagangan. (Robertus Erwin, DPMPTSP Kab. Lebak)
Jawab:
Untuk Akun turunan Verifikator di OPD teknis dapat diberikan kepada lebih dari 1
User.
6. Apakah masih bisa menambah Hak Akses Perizinan untuk Petugas Front Office?
(Siti Hamidah, DPMPTSP Kota Tarakan)
Jawab:
Masih bisa.
7. Apakah diperbolehkan untuk Pemohon merubah Koordinat Lokasi yang
dimohonkan di awal (berubah bentuk lahan yang cukup signifikan) tanpa merubah
jumlah luas lahan, sedangkan sekarang prosesnya sudah bayar PNBP, Pertek
BPN sudah terbit dan menunggu rapat Forum Penataan Ruang ? (Suasa Mijil
Taliwongso, DPUPR Kab. Belitung)
Jawab:
Apabila melakukan perubahan data Koordinat Lokasi akan berakibat pengajuan
ulang permohonan dan pembayaran PNBP lagi.
8. Dalam proses penerbitan SS/Izin terdapat kewajiban pelaku usaha untuk
membayar PNBP sebelum persyaratan/komitmen dievaluasi. Apabila pada
akhirnya izin/SS ditolak, apakah Uang PNBP dikembalikan lagi kepada
pemohon? (Aep Saepuloh, DPMPTSP Prov. Jawa Barat)
Jawab:
PNBP tidak dapat dikembalikan lagi.
9. Untuk Persetujuan Lingkungan suatu kegiatan usaha ketika sudah ditetapkan SPPL
oleh sistem OSS apakah diperbolehkan ada kebijakan daerah untuk meningkatkan
dokumen lingkungan-nya menjadi UKL/UPL ketika kegiatan dimaksud ternyata
memiliki resiko yang cukup tinggi? (Ryan Erviandi, DPMPTSP Kab. Purwakarta)
Jawab:
Dapat dilakukan dan diperbolehkan melalui Pengawasan, apabila dinilai dampak
terhadap persetujuan lingkungan-nya tidak sesuai dengan persetujuan lingkungan-
nya (dampak lebih merusak lingkungan).
10. Pertanyaan:
a. Siapa yang memverifikasi PKKPR yang terbit otomatis? Bagaimana bila tidak sesuai
peruntukan ruang? Bagaimana apabila tumpang tindih dengan PKKPR lain?
b. Dalam setiap KBLI ada Persyaratan dan Kewajiban, apa perbedaannya? Siapa
119
yang memeriksa terpenuhinya Kewajiban? Bagaimana apabila tidak dipenuhi?
c. Persetujuan Lingkungan (PKPLH) bagi yang sudah upload UKL/ UPL hanya
terbit "Surat Pernyataan PKPLH", tidak terbit dokumen layaknya PKKPR.
d. Untuk usaha risiko Rendah skala Mikro (Peternakan Ayam atau Minimarket) cukup
NIB saja sudah bisa langsung operasional? Di lapangan kondisi berbeda, butuh
KRK, PBG, izin warga dsb. (Kunto Adjie Wibowo, DPMPTSP Kab. Purwakarta)
Jawab:
a. PKKPR otomatis tidak diverifikasi, jika tidak ada RDTR digital tidak didapat
dilakukan Verifikasi by System. Bagi Pelaku Usaha yang sudah memiliki Izin Lokasi
dan peruntukan sesuai, akan diverifikasi oleh tim OSS sesuai pasal 181 (bukan
kertas putih dan bukan dokumen yang tidak sesuai). Dapat dilakukan Pengawasan
oleh daerah (Dinas Tata Ruang/Kantah), dapat diusulkan Pembatalan/Pencabutan
terhadap PKKPR otomatis yang terbit. Akan dibuat bisnis proses untuk Pelaku
Usaha yang tidak sesuai dan sanksi terhadap perizinan berusaha SS/Izin (dapat
pembekuan/Pembatalan).
b. Setiap KBLI ada persyaratan, untuk risiko R dan MR tidak ada persyaratan, untuk
MT dan T ada persyaratan. Untuk semua kewajiban semua KBLI ada, dan yang
memeriksa adalah dari daerah sampai Kementerian. Pemeriksaan kewajiban dalam
menjalankan kegiatan usaha, dapat dilakukan melalui Pengawasan.
c. Apabila sudah memiliki perizinan sebelumnya (sebelum OSS RBA), tidak akan
diterbitkan ulang, hal ini agar tidak terjadi duplikasi izin yang dimiliki oleh pelaku
usaha. Izin operasional yang masih berlaku, tidak perlu diajukan PB-UMKU.
d. Kemudahan untuk UMK, otomatis akan dapat dan terbit NIB, sertifikat halal, untuk
PB-UMKU diberlakukan normal, walaupun ada akan ada aturannya. Jika UMK
menggunakan rumah tinggal, melalui jalur yang bukan OSS. PBG dan SLF tidak ada
kemudahan perizinannya. Izin warga (izin gangguan) tidak ada lagi perizinannya
atau tidak diterbitkan di OSS.
11. Apabila perusahaan sudah memiliki persetujuan dokumen lingkungan
(UKL/UPL/AMDAL) sebelum berlakunya Persetujuan Lingkungan pada OSS RBA,
apakah pelaku usaha harusmengajukan izin/Persetujuan Lingkungan atau cukup
melakukan upload persetujuan dokumen lingkungan yang sudah ada? (Aep
Saepuloh, DPMPTSP Prov. Jawa Barat)
Jawab:
Cukup diupload bagi izin yang masih dimiliki dan masih berlaku. Dasar hukum
PP 5/2021.
12. Ijin bertanya, PBG dan SLF menjadi persyaratan dasar yang akan ditagih di akhir,
apakah ini memerlukan surat pernyataan komitmen dari pelaku usaha akan
mengurus SLF yang di upload, yang draft-nya dibuatkan oleh PTSP? (Agus Hidayat,
UPPMPTSP Kota Jakarta Pusat)
Jawab:
PBG dan SLF adalah persyaratan dasar yang ditagih di akhir. Dalam pernyataan
terkait K3, maka dianggap sebagai pernyataan terhadap gedung.
120
13. Apakah Fiktif Positif sudah berjalan/berlaku, kemudian yang bertanggung jawab
apakah OPD teknis atau PTSP-nya? (Moch Saeful Amal, UPPMPTSP Kota Jakarta
Selatan)
Jawab:
Menjadi tanggung jawab sesuai alur kewenangannya, OPD teknis dan PTSP.
14. Pertanyaan:
a. Sejauh mana rencana implementasi Fiktif Positif di sistem OSS? kapan akan mulai
diimplementasikan? untuk durasi dihitung dari mulai tanggal permohonan, apakah
ketika perbaikan di pemohon tetap masuk durasi? Atau durasi selesai ketika OPD
teknis melakukan Verifikasi pertama kali?
b. Saran untuk diadakan layanan konsultasi mengenai permasalahan OSS khusus
untuk pemerintah daerah, bisa menggunakan zoom meeting.
c. Untuk jenis badan hukum Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)
memilih jenis badan usaha di OSS apa? Apakah jenis badan hukum lainnya atau
BLU?
d. Untuk persyaratan dasar KKPR (daerah yang belum memiliki RDTR Digital) ada
ditemukan pemohon mengupload dokumen apa saja bahkan kertas kosong,
sehingga KKPR- nya terbit otomatis. Bagaimana pandangan terhadap hal itu?
Dan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap hal itu, apakah OPD teknis,
DPMPTSP, atau pemohon?
e. Untuk Persetujuan Lingkungan, kadang pemohon yang harusnya PKPLH, bisa
memilih SPPL, jadi hanya cukup pernyataan saja. Padahal di Permen LHK 4 tahun
2021 harus PKPLH.
f. Untuk PBG dan SLF, untuk Akun UMK tidak ditanyakan ketika pengisian data
usaha, begitupun untuk Non-UMK yang lahannya sewa. Pada fakta di lapangan
apakah pemohon yang UMK dan sewa menyewa tidak perlu ada PBG dan SLF?
g. Untuk lahan sewa, kadang peruntukan bangunan di IMB/PBG tidak sesuai dengan
kegiatan usaha yang akan dilakukan, apakah perlu melakukan perubahan PBG
terlebih dahulu? (Gisan Rahmat Nugraha, DPMPTSP Prov. Jawa Barat)
Jawab:
a. Sedang dalam pembahasan terkait bisnis proses dengan K/L/D, sistem sudah
disiapkan sampai terdapat arahan lebih lanjut. SLA untuk OPD, PTSP,
diberikan waktu 1-2 hari, jika ada perbaikan SLA akan kembali ke nol karena
posisi di pelaku usaha. Akan dibuat untuk konsep SLA dengan PNBP dan bagi
pelaku usaha sudah disetujui namun tidak membayar PNBP sampai waktu yang
ditentukan, akan tertolak otomatis.
b. Terima kasih sarannya, akan disampaikan ke unit terkait.
c. Badan hukum lainnya.
d. Dokumen yang diupload akan diverifikasi oleh Verifikator sesuai pasal 181,
memastikan yang diupload bukan kertas putih atau dokumen lain. Daerah
sebagai pemeriksa dan dilakukan pengusulan Pencabutan.
e. Daerah dapat melakukan Pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan kondisi
121
kegiatan pelaku usaha dan dilakukan pengusulan untuk Pencabutan dan
pengajuan ulang.
f. Untuk UMK dan Non UMK sewa tidak dipersyaratkan PBG dan SLF. Akan dicek
kembali data tersebut terkirim ke SIMBG.
g. PBG dan SLF dengan kondisi detail dalam sistem SIMBG, OSS akan mengirim data
sesuai isian di data usaha. Di pasal 181, terdapat sewa dan dikirim ke PBG, dan
apakah sesuai atau tidak akan diperiksa PBG.
15. Pada PB UMKU industri kita mengambil NPB (Nomor Pendaftaran Barang), di dalam
PB UMKU tersebut terdapat beberapa isian yang dimana datanya ditarik dari
SNI. Di dalam SNI terdapat banyak merek produk industri. Mengapa hanya bisa
mengajukan 1 merek? Dan bagaimana untuk pengajuan merek yang lain? Terima
kasih (Anggun Purnaningtyas, DPMPTSP Kab Madiun)
Jawab:
Akan dikonfirmasikan ke PIC atau ke Kementerian Perindustrian.
16. Mengapa menu di Dashboard terkait dengan jumlah data terkait detail proyek tidak
sinkron/berbeda dengan data pengunduhan data detail proyek? (Henderi,
DPMPTSP Kab. Bangka Selatan)
Jawab:
Jumlah data proyek yang ada dalam informasi/statistik sebaran proyek seharusnya
sama dengan yang ada dalam detail data proyek karena mengakses ke sumber
data yang sama.
17. Untuk pemohon dalam bentuk PT, mengapa pada saat pengajuan baru untuk KBLI
yang baru diajukan padahal di Akta pendirian belum ada KBLI tersebut. (Pratana
Sembiring, Suku Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Jakarta
Timur)
Jawab:
Untuk penambahan KBLI, harus sudah tercantum di dalam maksud dan tujuan di
Akta.
18. Mohon penjelasan, untuk PKPLH ada SK-nya saja. Apakah ada lampirannya? Kalau
ada bagaimana cara untuk mendapatkan lampiran dari PKPLH tersebut? Terima
kasih atas penjelasannya (Ahmad Yani, DPMPPTSP Kab. Lebak)
Jawab:
PKPLH ada otomatis (MR yang dikategorikan dan ditarik dari Amdalnet), MT
diverifikasi (Amdalnet akan ditarik ke sistem OSS). Kedepannya lampiran PKPLH
akan ditampilkan dan menjadi lampiran teknis standar OSS. Saat ini masih
hardcopy.
19. Bagaimana cara membatalkan Akun OSS yang telah terdaftar, namun belum
122
selesai ke tahap proses perizinan berusaha? (Yuli Suseno, DPMPTSP Kab. Bangka
Tengah)
Jawab:
Proses perizinan berusaha atas nama PT dapat diubah penanggungjawabnya
dengan yang baru, dan untuk penanggungjawab yang lama dapat di-non-aktif-kan
dengan mengajukan surat perubahan data ke [email protected]
20. Pelaku usaha OSS lama, pelaku usaha mempunyai KBLI 46 dan 47. Permasalahan
timbul pada saat migrasi (Erniati, DPMPTSPP Kab. Belitung Timur)
Jawab:
Apabila sudah mempunyai izin sebelumnya yang masih berlaku, dapat diupload.
Jika belum pernah mempunyai izin dapat dilakukan penghapusan terhadap KBLI
dengan mengajukan form perubahan data.
21. Apa perbedaan: Utama, Pendukung, Kantor Cabang Administrasi, Pendukung
UMKU, dan Satu Lini Produksi? serta ada beberapa pemohon PMDN konsultasi
saat pemilihan Bidang Usaha ada pengisian Nomor Izin Penanaman Modal.
Bagaimana solusinya? Terima kasih (Ita Nurulita Alief, UPPMPTSP Kota Adm.
Jakarta Barat)
Jawab:
Jenis kegiatan usaha:
• Utama: kegiatan yang menghasilkan revenue dengan 4 risiko.
• Pendukung: kegiatan yang mendukung kegiatan utama tanpa ada revenue,
untuk dipakai sendiri.
• Kantor Cabang Administrasi: cabang diluar Kantor Pusat namun hanya
pencatatanadministrasi saja, tanpa ada penghasilan/revenue.
• Pendukung UMKU: kegiatan UMKU yang membutuhkan sarana dan
prasarana yangmemerlukan persyaratan dasar PKKPR atau PKKPR Laut.
• Satu Lini Produksi: untuk kegiatan industri dengan KBLI berbeda namun
mempunyai alur proses produksi dan mesin yang sama sehingga dapat dipakai 1
investasi.
Permohonan PMDN dengan kolom Nomor Izin Penanaman Modal, dapat dilihat
kembali apakah terdapat KBLI yang tidak diperbolehkan bersamaan dalam satu
entitas.
22. Bagaimana caranya jika NIK yang telah terdaftar di OSS RBA padahal belum
pernah daftar OSS RBA dari pelaku usaha? (Henderi, DPMPTSP Kab. Bangka
Tengah)
Jawab:
Terdapat data NIK atau Email yang telah dipakai, dapat dikonsultasikan terlebih
dahulu untuk dilakukan pengecekan terhadap NIK dan email yang akan
didaftarkan.
123
23. Masih terdapat permohonan KBLI yang tidak diampu oleh Kemenperin namun
masuk ke Akun sektor Perindustrian, contoh: KBLI 71201 (Jasa Sertifikasi). Sudah
1 tahun muncul di Akun OSS Sudin Perindagkop Jaktim namun tidak kami proses
sebab jenis dokumen yang perlu diverifikasi bukan merupakan kompetensi kami
untuk memverifikasi, diantaranya Standar Penetapan Kemampuan Badan Usaha
Jasa Konstruksi, Memenuhi Standar Lembaga Audit SMK3, Pemenuhan Standar
Perizinan Berusaha Jasa Sertifikasi Peralatan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.
Mohon arahan apakah permohonan ini diabaikan saja atau kami lakukan
penolakan? (Tyas, Sudin Perindagkop UKM Jakarta Timur)
Jawab:
Sesuai yang tertera di SPI, KBLI tersebut adalah 4 pengampu sektor
https://oss.go.id/informasi/kbli-kode?kode=M&kbli=71201 khusus untuk ruang
lingkup khusus Lembaga Sertifikasi Produk, Sistem Manajemen Mutu, HACCP
(Hazard Analysis and Critical Control Points) merupakan sektor Perindustrian.
Terkait yang berada di dalam Dashboard tersebut ruang lingkup lain dapat di-klik
terlebih dahulu "perbaikan".
24. Maaf mohon izin bertanya/penjelasan:
a. Tadi disampaikan untuk pelaku usaha dengan bangunan sewa tidak diperlukan
PBG, haltersebut apa dasarnya, sedangkan PBG termasuk izin dasar?
b. Berdasarkan Perpres No.55 Thn. 2022, bahwa Perizinan Batuan, Mineral Bukan
Logam sudah didelegasikan ke daerah, tetapi untuk validasi PKKPR belum ada
pendelegasiannya dan kapan akan didelegasikan ke daerah?
c. Apabila ada perbaikan data-data di dalam PKKPR, PBG, dan Persetujuan
Lingkungan yang sudah diterbitkan, bagaimana perbaikannya, dan apabila
bersurat tujuannya ke Direktorat apa? Demikian dan terimakasih atas informasi
dan penjelasannya. (Ahmad Yani, DPMPTSP Kab. Lebak)
Jawab:
a. Sewa tidak perlu PBG namun masih perlu SLF.
b. Sudah didelegasikan, sudah disetting di stagging untuk Perpres 55/2022 untuk
Perizinan Batuan dan Mineral Bukan Logam untuk pendelegasian ke daerah.
Akan dicari informasi apakah sudah launching atau belum. PKKPR darat
mengikuti kewenangan PB, untuk PKKPR Laut dan Hutan ke Kementerian
(KKP/KLHK).
c. Kondisi perubahan PKKPR belum ada. PBG begitu ada perubahan akan dikirim ke
SIMBG. Persetujuan Lingkungan melalui surat Pengawasan Daerah dan harus
mengajukan kembali Persetujuan Lingkungan. Jika dari kesadaran Pelaku Usaha,
dapat melalui perubahan data usaha dan pada saat pemilihan Persetujuan
Lingkungan dipilih PL yang sesuai.
25. Jika ada pelaku usaha yang sudah melaksanakan kegiatan usaha sebelum terbit PP
5/2021, apakah harus mendaftarkan pada OSS kegiatan usahanya? Terima kasih
(Agnes Linda Wahyundari, Dinas Kesehatan)
124
Jawab:
Harus mendaftarkan, iya, namun apakah akan termigrasi atau tidak, jika sudah
termigrasi sudah menjadi satu data dan tidak perlu dilakukan perubahan, harus
daftar dilanjutkan, jika belum efektif harus didaftarkan ulang dan diurus kembali,
jika sudah efektif, tidak perlu mengikuti ketentuan yang baru.
26. Ada perusahaan asing yang sudah vakum 5 tahun, belum memiliki NIB .
Sebelumnya hanya memiliki perizinan penanaman modal dari sistem SPIPISE.
Lokasi awal telah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah,dan telah memiliki
persyaratan yang memenuhi persyaratan untuk mendirikan PKS. Hambatan utama
saat pembebasan tanah dan 2 tahun sesudahnya terkendala dengan covid. Dan
saat ini lokasi tersebut telah dialihkan menjadi kawasan khusus Perkebunan.
Bagaimana solusi agar lokasi sebelumnya bisa didirikan PKS? (Nazhira Qisthina,
Dinas Penanaman Modal Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kab. Aceh Utara)
Jawab:
Pengolahan Kelapa Sawit seharusnya tidak dilakukan dalam kawasan khusus
Perkebunan, perlu dibicarakan dan didiskusikan dengan Tata Ruang Daerah,
ATR/BPN dan BKPM terkait permasalahan tersebut. Terkait perizinan penanaman
modal dari SPIPISE, perlu dilihat kembali apakah izin usaha yang masih berlaku,
dapat diajukan permohonan ke OSS dengan meng-upload izin tersebut, namun jika
masih dalam bentuk PPM atau IP, perlu diurus dari awal di OSS sampai terbit izin
sesuai dengan tingkat risiko.
27. Bila akun kita tidak bisa dibuka dikarenakan lupa password email. Bisakah email
yang terdaftar diubah? Terima kasih (Rusmiana, Dinas Kesehatan Kab. Paser)
Jawab:
Dapat mengajukan perubahan email akun OSS, dengan formulir perubahan data di
tandatangan oleh pemilik akun dan yang disampaikan melalui w.a, email
[email protected] atau layanan tatap muka.
28. Apakah perizinan berusaha dapat divalidasi dan verifikasi di Dashbord OSS-
RBA namun tidak memiliki NIB? Di kami ada permohonan masuk OSS RBA tanpa
NIB a.n. MEYTA RAMADHANI EKAWATI, mohon bantuan solusinya (Sofrizal,
UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Akan dicek terlebih dahulu.
29. Dokumen apa saja yang bisa diupload untuk memenuhi KKPR terbit otomatis?
mengingat pelaku usaha telah berjalan dan memiliki IMB yg telah sesuai, dll.
(Sofrizal, UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
125
Jawab:
Kriteria yang masuk ke dalam PKKPR terbit otomatis ada dalam pasal 181 PP 5
tahun 2021. Dokumen yang diupload antara lain: Bukti Lokasi di dalam KEK,
Kawasan Industri, atau KPBPB, Perluasan: dengan izin lokasi di tempat yang sama,
dikuasai sendiri atau pihak lain yang telah mendapatkan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang atas lahan tersebut, Bukti bahwa terletak pada wilayah usaha
minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.
30. Mohon izin usul Pak, pada Pernyataan Mandiri terkait kesesuaian usaha dengan
RDTR memuat titik koordinat latitude-longitude (di isi pelaku usaha saat
permohonan OSS) hal ini untuk memudahkan Pengawasan. (Sofrizal, UPPMPTSP
Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Terima kasih sarannya, akan disampaikan ke pimpinan. Untuk UMK saat ini tidak
ada penginputan titik koordinat, namun pada kebutuhannya tetap diperlukan.
31. Mohon saran terkait pelaku usaha yang mendaftar NIB, seharusnya lokasi
usahanya di luar kawasan tetapi terdaftar di dalam Kawasan Ekonomi Khusus. (Tri
Noviarni, KEK Tanjung Kelayang)
Jawab:
Dapat dilakukan perubahan lokasi usaha dan akan melalui proses verifikasi PKKPR
terlebih dahulu.
32. Mohon di review ulang solusi terkait Perizinan Berusaha yang terbit otomatis (PB
Risiko Tinggi) tanpa dilakukan Verifikasi (Zaky Romadhona, DPMPTSP Kab. Lebak)
Jawab:
Jika di Kawasan industri, KEK/KPBPB dan KI percepatan memang terbit otomatis.
Jika tidak dalam kawasan tersebut, maka akan dicek terlebih dahulu dari sisi
database, jika memang kesalahan sistem dapat diajukan entitas perusahaannya
dan selanjutnya dilakukan pengembalian ke tahap sebelum pemenuhan
persyaratan.
33. Apakah pemohon memungkinkan untuk mengajukan perubahan koordinat lahan
yang berbeda saat pengajuan awal OSS dengan total luas lahan yang dimohonkan
tidak berubah dari pengajuan awal? Status berkas permohonan sudah membayar
PNBP, Pertek BPN sudah ada, dan proses pembahasan dalam Forum Penataan
Ruang. Mohon solusinya (Suasa Mijil, DPUPR Kab. Belitung)
Jawab:
Kondisi yang di tanam saat ini di dalam sistem OSS, tidak bisa.
34. Bagaimana mengatasi masalah jika permohonan KKPR pelaku usaha tidak terbaca
di subsistem Gistaru, status di Akun pelaku usaha PKKPR menunggu verifikasi
126
persyaratan?(Yuli Suseno, Dinas Penanaman Modal, PPTSP dan Tenaga Kerja Kab.
Bangka Tengah)
Jawab:
Perlu dicek terlebih dahulu, apakah data dari migrasi atau bukan migrasi. Saat ini
sistem Gistaru masih belum dapat menerima data dari migrasi, solusinya, pelaku
usaha melakukan pengisian ulang data pengembangan yang baru agar datanya
dapat terkirim ke Gistaru.
35. Terdapat beberapa KBLI dengan sektor Penanaman Modal, namun tidak ada pilihan
OPD pengampu di User turunan. Salah satu contoh KBLI 70209. Dari sejak 2021
masih menggantung tidak bisa di- verifikasi karena tidak ada OPD yang
berwenang. Mohon solusi (Sofriz, UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Sektor penanaman modal terdapat pengampunya, menjadi sektor kewenangan di
BKPM, dengan risiko Rendah dan tidak ada persyaratan.
36. Sejauh mana kewenangan PTSP dalam Pengawasan berdasarkan PP 5/2021?
(Fachrurazi,DPMPTSP Prov. DKI Jakarta)
Jawab:
Kewenangan DPMPTSP sebagai Koordinator dalam Penjadwalan Pengawasan dan
melakukan Penilaian Kepatuhan Administratif kepada pelaku usaha atas
pelaksanaan kegiatan usahanya.
37. Sesuai PP 5/2021 pasal 216 huruf (b) dan (c), Pelaksanaan Pengawasan PBBR
dikoordinasikan oleh DPMPTSP. Seperti apa peran nyata DPMPTSP dalam
melakukan Pengawasan berdasarkan indikator P engawasan sesuai Pasal 213 ayat
3? (Agus Marwanto, DPMPTSP Prov. DKI Jakarta
Jawab:
Kewenangan DPMPTSP sebagai Koordinator dalam Penjadwalan Pengawasan dan
melakukan Penilaian Kepatuhan Administratif kepada pelaku usaha atas
pelaksanaan kegiatan usahanya.
38. Bagaimana alur Pembatalan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi? (Pratana
Sembiring , Suku Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Dan UKM Jakarta
Timur)
Jawab:
Penghapusan KBLI/kegiatan usaha dengan jenis PB berupa SS telah terverifikasi
dilakukan dengan Pencabutan Non Likuidasi. Alurnya: Permohonan -> Validasi
NPWP -> Validasi LKPM atas seluruh proyek yang dimiliki -> Surat Pencabutan SS
diterbitkan sistem OSS secara otomatis.
39. Pertanyaan:
127
a. Bagaimana kami bisa mengontrol atau apakah suatu usaha sebelum NIB-nya terbit
pada suatu lokasi atau ada sistem untuk mengakses? Contoh tiba-tiba kami tidak
ketahui ada usaha yang tidak boleh pada tempat tersebut.
b. Untuk usaha-usaha tertentu yang tidak diizinkan pada suatu daerah tetapi
terverifikasi terbit otomatis, apakah boleh diajukan Pencabutan? (Husnatati,
DPMPTSP Halmahera Selatan)
Jawab:
a. Pengawasan dilakukan terhadap NIB yang sudah diterbitkan melalui sistem OSS.
Upaya preventif terhadap penerbitan NIB pada suatu lokasi dapat dilakukan
pada proses Verifikasi penerbitan SS/Izin (risiko MT dan T). Sedangkan atas
kegiatan usaha risiko R dan MR yang terbit otomatis ditekankan pada upaya
Pengawasan.
b. Bila terbit otomatis dan tidak sesuai -> dapat dilakukan Pencabutan dengan
prosedur sesuai ketentuan berlaku (upaya perbaikan, pembinaan, kunjungan ke
lokasi usaha, pengenaan sanksi, sesuai tahapan pada NSPK).
40. Usulan proyek untuk Pengawasan yang sudah dibatalkan apakah bisa dijadwalkan
ulang? KBLI 47111 di keterangan merupakan kewenangan Kabupaten akan tetapi
tidak bisa diusulkan Pengawasan, terdapat keterangan memiliki dua kewenangan,
mohon penjelasan. (Siti Muryani, DPMPTSP Kab. Gunungkidul)
Jawab:
Bisa, dengan klik tombol Tambah Data Obyek Pengawasan.
41. Pada Pengawasan Rutin Tahunan, Pengawasan dilakukan secara bersama-sama
dengan OPD teknis dan DPMPTSP. Batasan apa saja hal-hal yang diawasi oleh
DPMPTSP?. Batasan apa saja hal-hal yang diawasi oleh OPD teknis? Hal ini
untuk menghindari tumpang tindih pertanyaan yang diajukan pada saat
Pengawasan. Terima kasih (Sofrizal, UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Penilaian teknis (standar kegiatan usaha) oleh OPD teknis. Penilaian administratif
(realisasi investasi, LKPM, dst) oleh DPMPTSP.
42. Pertanyaan:
a. Bagaimana cara pemberian bobot nilai setiap indikator dalam melakukan penilaian
kepatuhan pelaku usaha?
b. Mohon kiranya BKPM dan Kementerian lain untuk menyusun keputusan bersama
dalam melakukan pengawasan terintegrasi dan terkoordinasi. Keputusan
Bersama tersebut dapat dijadikan sebagai dasar hukum tambahan bagi daerah
selain PP 5/2021 dalam melaksanakan aksi. (Aep Saepuloh, DPMPTSP Prov. Jawa
Barat)
Jawab:
Pemberian bobot mengikuti NSPK K/L dan BKPM. Terima kasih atas masukannya.
128
43. Kami banyak keluhan terkait pelaku UMK untuk status LKPM hanya sampai terkirim
(tidak ada status disetujui). Bagaimana solusi terkait LKPM yang belum disetujui
oleh Verifikator? Kemana penyampaian keluhan LKPM tersebut? mengingat pelaku
usaha sudah melakukan kewajibannya. Saran untuk BKPM pelaku UMK
disetujui otomatis (jika tidak dilakukan pengecekan oleh BKPM) sehingga tidak
menghambat untuk Pencabutan KBLI di menu Non Likuidasi. Terima kasih (Ita
Nurulita Alief, UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Verifikator atas LKPM UMK adalah DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai
kewenangan.
44. Setelah dilakukan Inspeksi Lapangan, nilai investasi tidak sesuai dengan di
lapangan. Jika nilai di lapangan melebihi nilai rencana investasi, bagaimana
solusinya? (Nazhira Qisthina, ST, Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan
Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara)
Jawab:
Nilai rencana investasi dapat dilakukan Perubahan Data Badan Usaha di sistem
OSS. Bila nilai di lapangan melebihi, sebenarnya hal yang masih wajar (karena nilai
rencana investasi masih estimasi).
45. Izin, di Jambi ada perusahaan PT. Mutiara Timur Energi bergerak di Industri
Pengolahan Uranium lokasi di kota Jambi. Untuk pengawasannya masuk
kewenangan siapa? Dan bagaimana solusinya untuk perusahaan PMA yang
kebanyakan belum ada progress untuk kurun waktu yang lama, namun secara
perizinan dan LKPM tertib? Terima kasih (Miftahul Jannah, DPMPTSP Prov. Jambi)
Jawab:
Kewenangan sesuai PP 5/2021. DPMPTSP dapat melakukan Inspeksi Lapangan
untuk mengecek kesesuaian realisasi investasi di lokasi usaha dengan yang
disampaikan di LKPM. Selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan evaluasi PB yang
dimiliki pelaku usaha.
46. Pertanyaan:
a. Dalam proses Pengawasan, apakah seluruh Tim Pengawas wajib hadir atau boleh
salah satu unsur (misal DPMPTSP)? Untuk pemberian nilai, apakah harus berdasar
hasil kesepakatan bersama semua Tim Pengawas?
b. Ketika dilakukan Pencabutan, apakah boleh tidak memberitahukan pelaku usaha,
eksekusi sepihak? apakah dalam hal ini ada perlindungan hukum bagi
L ikuidator? demi keamanan dirinya (Mulya Puji Lestari, UPPMPTSP Jakarta Utara)
Jawab:
a. Pengawasan diharapkan dilakukan secara bersama-sama.
b. Likuidator diberikan wewenang oleh Pelaku Usaha atau Pengadilan. Akun OSS
terdaftar atas nama Pelaku Usaha, bukan Likuidator.
129
47. Pertanyaan:
a. Ketika Pencabutan Likuidasi, apakah NIB juga ikut tercabut?
b. Untuk LKPM Non UMK, mengapa tidak ada kolom modal kerja? Bagaimana Pelaku
Usaha ingin melaporkan realisasi Modal Kerja yang dikeluarkan secara rutin?
(RandoRiqabi, DINPMP2KUKM Kab Bangka)
Jawab:
a. Likuidasi adalah Pembubaran Badan Usaha, sehingga NIB akan ikut tercabut.
b. Modal Kerja tidak perlu diisi oleh Pelaku Usaha.
48. Mohon izin bertanya dan penjelasan,
a. Berdasarkan PP 5/2021 DPMPTSP sebagai Koordinator Pengawasan, dalam hal
Pengawasan perizinannya atau hanya LKPM saja? dan selanjutnya Pengawasan
Kesesuaian PKKPR, Persetujuan Lingkungan, dan PBG/SLF, OPD mana yang
melakukannya? karena sering terjadi tumpang tindih Pengawasan dalam
pelaksanaannya.
b. OPD teknis sudah ada Hak Akses, tetapi untuk pelaksanaannya belum bisa
dilaksanakan karena di Dashboard Pengawasan OSS masih kosong terus,
bagaimana hal tersebut? Demikian dan terimakasih atas penjelasannya. (Ahmad
Yani, DPMPTSP Kab. Lebak)
Jawab:
a. DPMPTSP melakukan Pengawasan administratif (LKPM). Sedangkan Pengawasan
PKKPR, Persetujuan Lingkungan, dan PBG/SLF dilakukan oleh OPD teknis
berwenang.
b. Apakah yang dimiliki sudah Hak Akses Pengawasan? Apabila sudah, kemungkinan
perlu penyesuaian sistem (error) akan kami cek terlebih dahulu dan perbaiki.
49. Di dalam Akun Pengawasan sebelum kita turun lapangan harus membuat dulu data
usulan NIB/Perusahaan yang akan di inspeksi. Lalu apabila NIB perusahaan yang
akan kita tuju tidak bisa dimasukkan atau data tidak ditemukan, bagaimana langkah
yang harus kita lakukan? Membuat Surat Pemberitahuan, Surat Tugas dan BAP
manual atau bagaimana?(Anggun Purnaningtyas, DPMPTSP Kab. Madiun)
Jawab:
Data tidak ditemukan kemungkinan bukan kewenangan dari Pemilik Akun.
Kewenangan kegiatan usaha dapat dicek terlebih dahulu di Perizinannya. Sehingga
yang dapat meng-input untuk dimasukkan dalam Rencana Penjadwalan adalah
Pemilik Kewenangan.
50. Ijin bertanya, kami dari Dinkes Kab. Paser mendapatkan Akses turunan, dan kami
sebagai tim Teknis ranahnya melakukan Pengawasan lapangan. Namun dari
kemarin ternyata Akun yang saya dapat menu-nya berbeda. Bagaimana apakah
ada bagian yang harus kami verifikasi di sistem OSS ini? Terima kasih (Nor
Aisyah, Dinkes Kab. Paser)
Jawab:
Menu yang berbeda seperti apa. Perlu dicek terlebih dahulu.
130
51. Bagaimana langkah/prosedur pencabutan KBLI NIB, jika ditemukan penyimpangan
oleh pelaku usaha? contoh: izin lama yang masih berlaku hanya NIB atau izin
OSS v 1.1 belum memenuhi komitmen. (Sofrizal, UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Dapat dilakukan Pencabutan melalui Permohonan dari OPD/DPMPTSP daerah.
52. Kasus pelaku usaha PT Gerindo Jaya. Jika KBLI 46 dan 47 tidak bisa digabung
tetapi NIBPT yang terbit tidak muncul KBLI 47. Sedangkan Pelacakan melalui Akun
Petugas ada KBLI 46 dan 47. Pelaku usaha ingin mencabut KBLI 47 tetapi
Pembatalan/Pencabutan KBLI Non Likuidasi KBLI 47 tidak ada. Bagaimana
solusinya? Terima kasih (Ita Nurulita Alief, UPPMPTSP Kota Jakarta Barat)
Jawab:
Cek terlebih dahulu status Perizinan Berusaha KBLI 46 dan 47 nya.
• Bila dibuat di OSS 1.1 -> Cek status KBLI sudah efektif atau belum efektif.
• Bila kedua KBLI belum efektif -> hanya bisa dicabut dengan mengirimkan surat
ke OSS (karena terbentur KBLI sebaliknya sehingga sistem terblok).
• Bila salah satu KBLI sudah efektif -> dicabut terlebih dahulu dengan
Pencabutan Non Likuidasi, baru KBLI sebaliknya dapat dibuat di OSS RBA.
Yang akan muncul dapat dilakukan Pencabutan Non Likuidasi adalah yang
sudah efektif atau yang dibuat di OSS RBA (R, MR, MT sudah terverifikasi, T
sudah terbit).
Jakarta, 7-9 September 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melisa, Usa, Melona, Ian, Hana, Janette, Didi, Wing
Pengajar/Instruktur Teknis: Helmi, Novi Mono, Husain, Franky, Hunung, Esti
131
TERIMA KASIH
Ucapan terima kasih tak terhingga kami haturkan kepada yang terhormat,
• Bapak Menteri Investasi/Kepala BKPM
• Bapak Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM
• Bapak Staf Khusus Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi/BKPM
• Bapak Staf Ahli Kementerian Investasi/BKPM
• Bapak/Ibu Direktur dan Pengajar/Instruktur Teknis dari unit kerja:
• Direktorat Sistem Perizinan Berusaha
• Direktorat Sistem Layanan Elektronik, Infrastruktur dan Jaringan
• Direktorat Data dan Informasi
• Direktorat Wilayah I
• Direktorat Wilayah II
• Direktorat Wilayah III
• Direktorat Wilayah IV
• PT. Indosat Tbk dan PT. Telkom Tbk
• Pejabat dan Staf Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Investasi/BKPM
Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single Submission (OSS) Tahun 2022 secara
offline yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian
Investasi/BKPM dapat berjalan baik dan lancar, serta penyusunan Buku Dua Questions
and Answers (Q&A) yang meliputi Pelatihan Training of Trainer (TOT) Online Single
Submission (OSS) Angkatan 10 s.d. Angkatan 18 Tahun 2022 ini telah diselesaikan.
Tetap sehat dan tambah semangat.
Terima kasih.
132
133