Buku Dua Q&A TOT OSS 2022

• Sistem akan menampilkan nomor Izin berdasarkan KBLI dan Wilayah
(Kabupaten/Kota)

31. Terkait LKPM untuk verifikasinya pelaporan LKPM, batasan persetujuan
untuk DPMPTSP Kabupaten, batasannya dimana? (Munandar, DPMPTSP Kab.
Fakfak)
Jawab:
Untuk batasan verifikasi sampai dengan TW selanjutnya dibuka.

32. Untuk LKPM UMK sampai saat ini belum bisa dibuka, masih buffering, kendalanya
dimana? apa masih perbaikan oleh BKPM atau ada kendala lainnya?
(Munandar, DPMPTSP Kab. Fakfak)
Jawab:
Masih dalam tahap proses perbaikan.

33. Bagaimana jika kita memberikan konfirmasi perubahan ke pelaku usaha tetapi
tidak dilakukan perubahan sampai batas waktu pelaporan? (Munandar, DPMPTSP
Kab. Fakfak)
Jawab:
Pihak DPMPTSP harus mengkonfirmasi ke pelaku usaha untuk melakukan
perbaikan

34. Untuk pengawasan PMA apakah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan
pengawasan? Terimakasih. (Rian Cahyono, DPMPTSP Kab. Merauke)
Jawab:
Untuk saat ini Pengawasan mengacu pada kewenangan perizinan berusaha.
Apabila kewenangan pusat, maka pengawasan merupakan kewenangan pusat.
Namun tidak menutup kemungkinan DPMPTSP daerah ikut dalam pengawasan
dengan memanfaatkan fitur usulan pengawasan dari K/L/D.

35. Pertanyaan:
a. Pada bagian /menu apa di OSS yang dapat memperlihatkan data terkait rekapan

LKPM, dan realisasi investasi setiap periode pelaporan untuk kegiatan
pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan
kewajibannya.
b. Dalam sub sistem Pengawasan terdapat Pembatalan dan Pencabutan PB, siapa
yang melakukan Pembatalan dan Pencabutan terkait dengan pengenaan sanksi
kepada pelaku usaha?
c. Bagaimana cara memberikan Hak Akses turunan kepada OPD teknis terkait
kegiatan Pengawasan. (Elenda Mustamu, DPMPTSP Prov. Papua)
Jawab:
a. Dapat menggunakan fitur unduh yang ada di verifikator (pada bagian bawah).
b. Yang dapat melakukan Pembatalan dan Pencabutan terkait pengenaan sanksi ialah
yang berwenang menerbitkan perizinan berusahanya.
c. Dari Akun Administrator (Kepala DPMPTSP):
• klik administrator
• klik user management
• tambah data
• pilih bagian OPD (Pengawasan)
• tentukan Sektor Dinas

51

36. Apa perbedaan Pencabutan Likuidasi dan Pencabutan Non Likuidasi? (Peri
Paturu, DPMPTSP Kab. Boven Digoel)
Jawab:
Pencabutan Likuidasi adalah Pencabutan untuk badan usahanya, bisa jadi karena
pailit atau putusan pengadilan. Pencabutan Non Likuidasi adalah pencabutan untuk
kegiatan usaha yang sudah memiliki perizinan berusaha terverifikasi.

37. Pertanyaan:
a. Mohon dijelaskan lagi mengenai Modal Tetap dan Modal Kerja?
b. Apakah tiap OPD harus memiliki Hak Akses turunan untuk Pengawasan selain Hak

Akses Perizinan (Tim Teknis)? (Vita, DPMPTSP Kab. Dogiyai)
Jawab:
a. Modal Tetap merupakan aset perusahaan, yang terdiri dari tanah, bangunan,
mesin, dan lain-lain. Sedangkan Modal Kerja merupakan nilai yang dikeluarkan
dalam 1 turnover kegiatan perusahaan.
b. Iya harus, untuk dapat melakukan pengawasan.

Jayapura, 3-4 Agustus 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Usa, Sugiyono, Ian, Sugeng, Aziz, Husen, Putri
Pengajar/Instruktur Teknis: Andi, Ekania, Budi, Albert, Melissa, Rony

52

Angkatan 14
AMBON, 10-11 Agustus 2022

Hadir 110 peserta dari wilayah Maluku dan Maluku Utara
(2 provinsi, 21 Kabupaten/Kota, 1 KEK)

53

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 14 Tahun 2022.

1. Mengapa sebagian data OSS yang didaftarkan tidak masuk datanya dalam Hak
Akses Data? (Yongky H Karadeit, S.AB, DPMPTSP Kab. Kepulauan Aru)
Jawab:
Dashboard Data dan Informasi hanya akan menampilkan akses informasi sesuai
kewenangan.

2. Mohon izin pak, pada kolom BUPM terdapat KBLI yang sudah diatur sesuai dengan
ketentuan, namun kenapa fitur KBLI Single purpose tidak ditampilkan pak? padahal
informasi tersebut dirasa penting untuk diketahui, karena sebagian pelaku usaha
yang tidak tahu dan bahkan ada hasil migrasi yang bercampur antara KBLI
Single purpose dengan KBLI usaha yang lain yang bahkan sudah sama - sama
efektif. (Iskandar, DPMPTSP Prov. Maluku)
Jawab:
KBLI Single Purpose yang hanya bisa dilakukan 1 perusahaan 1 KBLI. Nanti akan
dikaji apakah perlu ditampilkan di SPI.

3. Pertanyaan:
a. Adakah Juknis/Juklak sebagai panduan dalam pengolahan data OSS RBA?
b. Dalam Pengolahan Data OSS pada Dashboard terutama pada Nama Perusahan

setiap bulannya selalu berubah? (Rahma Rasyid, DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
a. Untuk saat ini belum ada juknis tertulis untuk pengolahan data. Di sistem
Dashboard disediakan video panduan untuk melihat cara mengakses dan melihat
datanya.
b. Data dashboard pengambilan datanya dari sistem OSS sehingga ketika ada
perubahan dan penambahan di sistem OSS maka angka di dashboard akan
berganti.

4. Mengapa ada sebagian NIB yang sudah didaftarkan tetapi datanya tidak terbaca
padaDashbord Data izin? (Yongky H Karadeit.S.AB, DPMPTSP Kab. Kepulauan Aru)
Jawab: :
Bila ada perubahan di OSS RBA maka data Dashboard bisa berubah.

5. Bagaimana tata cara pengolahan data pada Dashboard bagian detail proyek dan
detail perizinan? Mohon diajarkan agar kami dapat membuat analisa yang sesuai
dengan juknis, sedangkan kami belum memiliki juknis pengolahan data juga pak.
(RahmaRasyid, DPMPTSP Kota Ternate)

54

Jawab:
Pengolahan data ini belum ada juknis secara tertulis, namun sudah disediakan
video bagaimana cara mengakses dashboard di situs Dashboard OSS.

6. Kalau pada proses OSS sekitar 2 bulan lalu, Pelaku usaha yang mau mendapatkan
perizinan usaha dengan status bangunan sudah ada dan tidak memerlukan
bangunan ke depannya dan/atau bangunan sewa berarti tidak memerlukan PBG,
sehingga tidak wajib upload Rencana Teknis Bangunan/rencana induk kawasan.
Tetapi sekarang sudah wajib diminta oleh sistem OSS RBA. Pertanyaannya,
dokumen seperti apa yang diupload di situ, supaya proses perizinan bisa
dilanjutkan? (John Kirobers Lehe-Lehe, DPMPTSP Kab. Halmahera Utara).
Jawab:
Rencana Teknis Bangunan yang perlu diupload adalah gambar desain fasad,
denah, dan rincian bangunan gedung yang digunakan. Hal ini berkaitan dengan
PNBP PBG sehingga kebijakan terkini dibutuhkan upload rencana teknis bangunan
tersebut.

7. Pelaku usaha yang punya KBLI Konstruksi yang sudah dapat SBU dari PB UMKU,
kemudian diupload ke menu pemenuhan persyaratan agar dapat status
Terverifikasi, tetapi sudah berbulan-bulan diupload tapi tidak mendapat status
Terverifikasi, apakah di Kementerian PUPR timnya terbatas untuk melakukan
verifikasi? (John KirobersLehe-Lehe, DPMPTSP Kab. Halmahera Utara)
Jawab:
Akan dicek lebih lanjut terlebih dahulu NIB terkait

8. Untuk KBLI Panti Asuhan Swasta tidak bisa diterbitkan NIB, bagaimana solusinya
apakah langsung izin operasional secara manual? (Novi Yolanda, DPMPTSP Kota
Ternate)
Jawab:
KBLI 87024. Ada surat Kemenko tentang KBLI beririsan dan KBLI tanpa pengampu.
KBLI ini tanpa pengampu sehingga sedang dilakukan pembahasan tentang KBLI
tanpa pengampu ini. Kami menyusunnya berdasar pendekatan untuk memetakan
KBLI terkait dan NSPK yang mirip. Ibu dapat bersurat ke Direktur Deregulasi untuk
mengajukan Letter of Intent (LOI).

9. Untuk pelaku usaha Perdagangan Besar seharusnya menambahkan KBLI 52101
sebagai usaha pendukung atau PB-UMKU Tanda Daftar Gudang (TDG)? (Novi
Yolanda, DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
Tanda Daftar Gudang (TDG) harus dilihat dulu sama atau tidak lokasinya dengan
kegiatan utamanya. Misal sama-sama lokasi Gudang dengan Kegiatan Usaha
utama, bisa diajukan PB UMKU TDG. Kalau berbeda, dia perlu tambah KBLI

55

Pergudangan 52101 dengan cara Pengembangan. Baru nanti dia ke PB UMKU TDG.
Untuk mengakomodir lokasi usaha yang berbeda dengan area Gudang perlu input
KBLI Pendukung UMKU terlebih dahulu sebelum pemprosesan PB UMKU TDG nya.

10. Untuk Jasa Konstruksi verifikasi Sertifikat Standar terlalu lama, sampai berbulan-
bulan, sedangkan para pelaku usaha akan mengikuti tender (Novi Yolanda,
DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
Terkait CV Loba yang tadi ditanyakan, sudah saya lakukan pengecekan. Ini ada
banyak KBLI yang dia input. Saya cek status SS belum terverifikasi. Ternyata
memang pelaku usaha belum melakukan pemenuhan persyaratan. KBLI 41016
status menunggu verifikasi, akan kami lakukan pengecekan terlebih dahulu. Bila
sudah memenuhi persyaratan perizinan, namun proses verifikasinya dirasa cukup
lama, maka perlu menghubungi call center Kementerian PUPR.

11. Permasalahan 46 dan 47 sudah diinput di OSS 1.1 dan migrasi ke OSS RBA
terkendaladiminta Perizinan Penanaman Modal, dan sudah dilaporkan LKPM yang
sudah valid tapi tidak bisa melakukan pencabutan salah satu KBLI. (Ismu Sidik,
DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
Apabila pada saat pelaku usaha ditanyakan perizinan sebelumnya, untuk melihat
apakah punya izin yang mencantumkan KBLI 46 dan 47 sebelumnya. Penginputan
perizinan sebelumnya ini untuk melihat apakah kegiatan dimaksud termasuk
kondisi Grand Father Clause atau bukan. KBLI sudah dihapus akan tetapi masih
belum bisa menambah KBLI maka perlu bersurat untuk dibersihkan cache
sehingga mengganggu penginputan. Sebagai info tambahan Pencabutan Non
Likuidasi untuk izin yang sudah efektif, sedangkan Pembatalan untuk SS atau Izin
yang belum terverifikasi.

12. Bagaimana cara pergantian pelaku usaha/pemilik untuk usaha perorangan? Kami
sudah pernah mencoba Pencabutan Likuidasi tapi tetap tidak bisa (Novi Yolanda,
DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
Tidak bisa dilakukan pergantian nama di NIB Perorangan. Pelaku usaha yang baru
perlumengajukan secara terpisah. Bagi pelaku usaha yang eksisting nantinya perlu
mencabut izinnya terlebih dahulu jika ingin menghentikan usahanya. Namun jika
ada kesulitan dalam pencabutan, silahkan mengirim ke email [email protected].

13. Bagaimana cara menghapus/ pencabutan KBLI Lama (dari OSS 1.1) yang masih
tertera pada lampiran NIB di OSS RBA (Hasan Basri Ismail, DPMPTSP Kota
Ternate)
Jawab:

56

Bisa menggunakan Pencabutan Non Likuidasi untuk salah satu KBLI. Jika sudah
ada di Lampiran NIB maka sudah ada izin usaha efekif sehingga perlu melakukan
Pencabutan Non L ikuidasi. Dalam menu tersebut, pelaku usaha perlu
melakukan pelaporan LKPM dan disetujui dengan status valid. Begitu juga dengan
KSWP perpajakannya juga harus valid sehingga dapat dilakukan Pencabutan Non
Likuidasi.

14. Untuk pergantian KBLI 46 ke 47 atau sebaliknya, sudah melakukan penghapusan
tetapi tetap diminta Nomor Izin Penanaman Modal, apa yang dimaksud Nomor Izin
Penanaman Modal? (Novi Yolanda, DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
Izin Penanaman Modal yang telah dimiliki pelaku usaha sebelumnya dan sudah
tertaman di OSS.

15. Mohon izin Ibu, ada tidak pemberlakuan berbeda terhadap pelaku usaha yang
perizinannya keluar dengan melalui pemenuhan persyaratan dan diterbitkan oleh
DPMPTSP, dengan Perizinan Berusaha yang keluar dengan ketentuan fiktif positif?
Plus minusnya seperti apa Ibu? (Iskandar, DPMPTSP Prov. Maluku)
Jawab:
Perizinan Fiktif Positif ini keluar tanpa verifikasi persyaratan karena Izin-nya akan
ada informasi disetujui otomatis oleh sistem karena melewati Service Level
Agreement (SLA)verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha. Fiktif Positif ini
menjadi perhatian kita untuk dapat melihat SLA penerbitan perizinan sehingga
meminimalisir adanya persyaratan yang diupload tidak sesuai.

16. Apakah 1 pelaku usaha yang mempunyai 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa
mendaftarkan UMK dan Non UMK sekaligus? (Yongky H Karadeit, S.AB, DPMPTSP
Kab. Kepulauan Aru)
Jawab:
Kegiatan usaha bisa berbentuk badan usaha atau perorangan, sehingga bisa saja
terdaftar lebih dari satu entitas terdaftar di OSS. Perorangan hanya bisa 1 NIB.
Sedangkan ketika dia memiliki Badan Usaha, maka dia bisa menjadi penanggung
jawab badan usahanya. Jika Perorangan, maka silakan pilih UMK atau Non UMK
tergantung nilai rencana investasi yang dilakukan.

17. Untuk perizinan Dinas ESDM apakah sudah tercover seluruhnya dalam aplikasi
OSS? (Mizda Zul Fitriah, ST, DESDM Prov. Maluku Utara)
Jawab:
Layanan perizinan sektor ESDM pada bulan Agustus akan dapat digunakan oleh
Pemda pada sistem OSS. Sementara di Pusat sudah melakukan pemetaan layanan.

57

18. Bagaimana menyikapi perusahaan yang telah memiliki izin berusaha versi OSS 1.1
dengan kategori KBLI 46206 mikro ingin pindah lokasi usaha di kecamatan yang
berbeda dengan penambahan KBLI 10213 dan 10217 skala usaha mikro (Haryani
Soleman, Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Maluku)
Jawab:
Masuk ke menu Perubahan, dan dipastikan di data AHU sudah tertera KBLI yang
akan didaftarkan, sehingga perlu melakukan pemprosesan izin usahanya kembali.

19. Apakah semua alur proses PB UMKU semua sama dalam OSS? Karena kalau terkait
dengan SPP IRT itu harus lakukan pengisian lagi di website BPOM. Mohon
dijawab Bapak/ibu. (Eka Darmawan Abdulrahman, DPMPTSP Kab. Seram Bagian
Timur)
Jawab:
Proses mekanisme pelayanan di OSS ada yang terintegrasi, ada yang cukup hak
akses. Seperti contoh SPP IRT menggunakan pendekatan integrasi, dimana proses
pemenuhan persyaratan di sistem KL melalui OSS. SPP IRT untuk daerah dilakukan
secara Hak akses di OSS. Jika dia melakukan pemenuhan persyaratan dan
dibutuhkan berkas yang diproses diluar OSS, maka perlu dilakukan untuk
kelengkapan berkas persyaratan.

20. Apakah pada pembuatan Hak akses turunan untuk dinas teknis pada kolom Izin
dasar dan UMKU nya boleh dikosongkan? (Putri Madrawatty Uar, DPMPTSP Kab.
Maluku Tenggara)
Jawab:
Hak akses turunan dibuat dengan menyesuaikan dengan kewenangan di dinas
terkait. Hak akses turunan sudah disediakan untuk PB UMKUnya.

21. Apresiasi terhadap kegiatan TOT OSS, pada kesempatan ini kami ingin sampaikan
beberapa pertanyaan, antara lain:

a. Dalam Pengolahan Data kami belajar sendiri (otodidak) lewat Youtube dan lain-lain,
mohon kalau ada Juklak dan Juknis harap di share agar kami bisa pedomani.

b. Saat pengolahan data khususnya detail data proyek didalamnya terdapat 3 kolom
yang sama yaitu investasi, apakah kami bisa gunakan 1 kolom investasi saja atau
bagaimana, mohon penjelasan.

c. Dalam kolom investasi tersebut sudah termasuk tanah dan bangunan, bagaimana
cara menghitung investasi di luar tanah dan bangunan?

d. Bagaimana cara menampilkan data secara detail terhadap pengurusan NIB, proyek
dan izin per HARI.

e. Dalam memproses Bidang Usaha Minuman Beralkohol sering kami temui bahwa
modal usahanya harus diatas 1M, kalau tidak sampai nilai 1M maka tidak dapat
diproses, padahal kebanyakan di kabupaten banyak pekaku usaha yang jualan
minuman beralkohol, mohon penjelasannya.
(Atty S. Fanulene, S.Sos, DPMPTSP Kab. Kepulauan Tanimbar)

58

Jawab:
a. Saat ini secara tertulis belum ada, yang tersedia adalah video di Dashboard OSS.
b. Bisa disesuaikan dengan kebutuhan pelaporan.
c. Di data detail proyek, ada kolom untuk tanah dan bangunannya. Ada juga total

investasi. Kalau mau nilai investasi diluar tanah dan bangunan tinggal dikurangkan
total dengan investasi tanah dan bangunannya.
d. Untuk tanggal awal dan tanggal akhir tinggal disesuaikan dengan data yang
dibutuhkan.
e. Minol hanya untuk menengah dan besar. Tidak terbuka untuk usaha mikro dan
kecil.

22. Sudah 1 minggu ini saya mencoba pembatalan KBLI 11052 untuk usaha
perorangan, tidak bisa, tertera "koneksi sedang buruk, silahkan coba lagi nanti?
(Novi Yolanda, DPMPTSP Kota Ternate)
Jawab:
Penyebabnya bisa bermacam-macam, bisa saja pada saat itu koneksi sedang tidak
stabil. Mohon dikirim detil perusahaannya atau dilakukan pemprosesan dengan
mengecek koneksi stabil.

23. Fungsi Operator/tim teknis terkait Penilaian Persyaratan Teknis pemberian
perijinan berusaha pengelolaan hasil hutan? (Astrid Mailoa, Dinas Kehutanan)
Jawab:
Fungsinya untuk melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan perizinan sesuai
kegiatan yang dimaksud.

24. Maaf melanjutkan pertanyaan dari pelaku usaha dengan status PMDN membuka
cabang di Maluku di Lampiran NIB terdaftar KBLI 46206 alamat Jakarta belum
terverifikasi dan KBLI 10293 alamat Maluku juga belum terverifikasi karena ingin
melakukan ekspor produk dengan KBLI 10293. Apakah boleh hanya melengkapi
data KBLI 10293 untuk diverifikasi? (Haryani, DKP Prov. Maluku)
Jawab:
Silahkan untuk melengkapi kegiatan usaha yang akan dilakukan terlebih dahulu.

25. Pertanyaan:
a. Untuk Jenis usaha Karaoke yang modal usahanya sudah di tetapkan 1M.

Sementara terdapat di daerah ada usaha Karaoke yang modalnya tidak mencapai
1M. Apakah tidak masalah digunakan KBLI karaoke? Sementara nilai investasinya
tidak mencapai 1M pada kenyataan. Mohon penjelasan.
b. Mohon penjelasan seandainya pada OSS 1.1 kita migrasi ke OSS RBA dan terdapat
kode KBLI 46 dan 47 (perdagangan besar dan eceran). Bagaimana untuk bisa
dihapuskan salah satunya agar bisa pengembangan KBLI baru?
c. Dalam sistem terdapat PT Perseorangan. Mohon penjelasannya tentang PT
perseorangan tersebut, jenis usaha apa saja yang termasuk PT Perseorangan?

59

d. Khusus untuk KBLI Perdagangan Eceran Hasil Perikanan untuk usaha kecil yang
ingin mengirim hasil perikanannya ke luar daerah, apakah dengan KBLI
Perdagangan Eceran yang dimiliki bisa mengirim hasil perikanan ke luar daerah?

e. Izin Trayek untuk kendaraan Angkutan Kota yang hanya memiliki 1 dan 2 unit,
bagaimana cara untuk mendapat izin? Sementara dalam aturan minimal punya 10
unit kendaraan? Mohon penjelasan.
(Yongky H Karadeit S.AB, DPMPTSP Kab. Kepulauan Aru).

Jawab:
a. Pelaku usaha perlu mengakses SPI terlebih dahulu, untuk mengetahui minimal

modal yang harus dipenuhi untuk usaha terkait.
b. Bila telah tertera dalam lampiran NIB untuk KBLI 46 dan 47, maka dapat diajukan

Pencabutan. Namun apabila tidak masuk dalam Lampiran NIB maka perlu diajukan
surat untuk penghapusan salah satu KBLI tersebut.
c. PT perseorangan diperuntukan untuk pelaku usaha skala mikro dan kecil saja.
d. Bisa langsung melakukan pengiriman.
e. Sesuai aturan seharusnya perlu dipenuhi terlebih dahulu minimal kendaraan yang
harus dimiliki. Silahkan dicek kembali PM Perhubungan No. 12 tahun 2021.

26. Terkait dengan Hak Akses turunan yang terdaftar di Hak Akses induk atau
pimpinan OPD namun yang bersangkutan sudah dimutasikan ke dinas lain,
bagaimana solusinya untuk dapat diganti oleh orang lain? mohon petunjuk,
makasih (Nona Wala, DPMPTSP Kab. Maluku Tengah)
Jawab:
Dilakukan edit data oleh Pengelola Hak Akses DPMPTSP untuk menonaktifkan Akun
pejabat yang dimutasi, lalu dibuat yang baru.

27. Terkait perizinan dasar yaitu PKKPR Darat,
a. Mengapa ada permohonan yang sudah masuk daftar verifikasi OPD dan ada

perbaikan, tetapi tiba-tiba izinnya keluar secara otomatis dengan perseorangan,
KBLI dan lokasi yang sama. Sementara izin masih ada di dalam daftar perbaikan.
b. Apakah semua pelaku usaha wajib mempunyai PKKPR Darat?
c. Mengapa ada permohonan yang titik koordinatnya sudah terintegrasi dengan
RDTR (secara manual) namun izin yang keluar adalah PKKPR Darat, bukankah
harus KKKPR Darat? (Gracellia Batsheba H. Thenu, Dinas PUPR Kota Ambon)
Jawab:
a. Boleh diinformasikan NIBnya untuk kita cek kembali permasalahannya, karena
hanya tim teknis yang bisa menangani.

b. Bila di darat maka harus memiliki PKKPR darat, kecuali UMK diberikan KKPR darat
otomatis.

c. RDTR masih dalam proses penanaman RDTR baru. Jasa Konstruksi polygon
melekatnya ke Kantor Pusat.

28. Ada beberapa kendala saat pengurusan BUMDes dan KOPERASI, saat penginputan

60

datapelaku usaha, sering kami jumpai KOPERASI dan BUMDes belum memiliki NIK
Koperasi dan belum mendaftar BUMDes di Kemendesa. Mohon trik atau cara yang
mudah untuk membantu pelaku usaha mendapatkan NIK KOPERASI dan
pendaftaran BUMDES agar supaya mendapatkan NIB, SS & IZIN. (Atty S. Fanulene,
S. Sos, DPMPTSP Kab. Kepulauan Tanimbar)
Jawab:
BUMDes masih tahap koordinasi dengan Kemendesa terkait verifikasi
pendiriannya. Terkait pendaftaran Hak Akses belum disediakan untuk BUMDes.
Koperasi harus dicek di ODS (sistem Kemenkop) untuk melihat Nomor Induk
Koperasi apakah sudah terdaftar atau belum. Bagi NIK Koperasi Lama dicek
disana, kalau NIK Koperasi Baru bisa langsung dari AHU.

29. Terkait masalah konfirmasi nomor handphone yang terdaftar di Akun atau Hak
Akses OSSRBA dan terjadi kehilangan handphone pelaku usaha untuk konfirmasi
kelanjutan usaha PIRT sudah tidak dapat konfirmasi karena nomor handphonenya
itu hilang, bagaimana cara mengganti nomor handphone yang baru untuk proses
selanjutnya? terima kasih (Nona Wala, DPMPTSP Kab. Maluku Tengah)
Jawab:
Coba diaktifkan terlebih dahulu nomor handphone yang lama ke gerai operator
terkait.

30. Pada proses KBLI bidang Perdagangan, terkadang sistem meminta kepada pelaku
usaha untuk mengupload Izin Penanaman Modal, sedangkan pelaku usaha tidak
tahu dokumen apa yang diupload. Untuk itu, kami mohon penjelasan terkait hal ini,
karena banyak pelaku usaha tidak lagi melakukan penambahan KBLI, karena
terhambat pada tahapan ini (khususnya KBLI Perdagangan). (John Kirobers Lehe-
Lehe, DPMPTSP Kab. Halmahera Utara)
Jawab:
Bila terdapat kendala dari sistem OSS, untuk dapat dilaporkan lebih lanjut melalui
kanal yang telah disediakan.

31. Pertanyaan:
a. Kami di bidang Perencanaan dan Pemberdayaan Usaha, tugas kami adalah

membantu dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam pengurusan sampai penerbitan
NIB. Selama ini kami melakukan koordinasi dengan staf bidang Pelayanan
Perizinan. Kadang saat pelaku UMKM ke kantor dalam pengurusan NIB kadang-
kadang staf yang menangani perizinan melakukan tugas perjalanan dinas luar
daerah dan/atau tugas lain alias tidak ada di tempat. Akhirnya pelayanan
pengurusan NIB kepada pelaku UMKM yang diharapkan bisa mendapatkannya
menjadi tertunda. Untuk itu kami mohon untuk bisa diberi Hak Akses sehingga
apa yang menjadi tujuan dari DPMPTSP Provinsi Maluku yakni pelayanan yang
cepat dan bebas biaya (gratis) bisa terlayani dan terpenuhi.
b. Kami selama beberapa bulan terakhir ini belajar tentang cara pengurusan NIB bagi

61

pelaku UMK dari contoh-contoh materi penyelenggaran Sosialisasi NIB yang
dilaksanakan oleh Kementerian Investasi/BKPM baik itu di Provinsi Jawa Barat dan
Jawa Timur dengan Narasumber Ibu Tina Talisa melalui YouTube. Selama
penyampaian materi sampai pada pengisian data pelaku UMK yakni item NPWP,
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Beliau menyampaikan bahwa ketiga
persyaratan diatas kalau belum dimilki pelaku UMK tidak menjadi masalah dalam
menghambat pengurusan NIB sehingga proses pengurusan NIB tetap dilanjutkan.
Permasalahan tersebut kami juga mengalami saat pelaku UMK ke kantor untuk
pengurusan NIB dan pelaku UMK tersebut belum memilki NPWP dan dalam
perjalanan pendaftaran dari aplikasi sistem OSS tidak memberikan ruang untuk
dilanjutkan. Mohonpenjelasan dan jalan keluarnya dalam mengatasi permasalahan
yang kami hadapi? (Hasan Latuconsina, DPMPTSP Prov. Maluku)
Jawab:
a. Bisa memandu pelaku usaha untuk mengisi perekaman data usaha ke pelaku
usaha. Untuk KBLI resiko Menengah Tinggi dan Tinggi perlu menunggu adanya
pemenuhan persyaratan. Jika ada pelaku usaha, bisa dibuka akses pelaku usaha
dan mendampingi.
b. Akan kami konfirmasi ke UMK Perseorangan apakah mandatori atau tidak.
Perseorangan tidak diwajibkan memiliki NPWP, bisa dilanjutkan dan perlu direfresh
saja, khawatir masalah jaringan.

32. Pertanyaan:
a. Informasi lokasi usaha, yang saya mau tanyakan apakah wajib diperlukan geotag

atau bisa dengan denah lokasi manual?
b. Pembayaran PAD, pada pemenuhan persyaratan OPD kesehatan ada persyaratan

yang melampirkan dokumen bukti pembayaran PAD. Yang saya mau tanya di sini,
PAD yang dilaporkan bisa tahun kemarin atau tahun berjalan pada saat izin sedang
diproses? Terima kasih (Mariance Trisnawati, Dinas Kesehatan Kota Ambon)
Jawab:
a. Peta polygon harus digambar sesuai ketentuan dokumen shp zip
b. Akan dikonfirmasi kembali.

33. Hak Akses turunan Kesehatan, terkait verifikasi Izin Toko Obat dan Apotek, Izin
Klinik dan Izin Operasional Rumah Sakit Swasta, tidak terdapat pada pilihan di Izin
dasar dan UMKU. Sehingga, apa harus dikosongkan saja? (Putri Madrawatty Uar,
DPMPTSP Kab. Maluku Tenggara)
Jawab:
Untuk pembuatan Hak Akses Turunan ada sektor yang harus dipilih terkait
perizinanberusaha. Dipilih sektor apa ke dinas mana sehingga otomatis masuk
ke dinasnya. Kalau PB UMKU perlu dipilih salah satu.

34. Pertanyaan:
a. Bagaimana kita mengetahui kalau KBLI itu mempunyai risiko Rendah, Menengah

Rendah, Tinggi, Menengah Tinggi, apakah ada pedomannya yang supaya kita bisa

62

lihat dahulu sebelum kita mendaftarkan bidang usaha di OSS?
b. KBLI yang untuk Rumah Sakit ada beberapa yang menjadi pendukung aktivitas di

dalam rumah sakit, contohnya seperti laboratorium, apakah bisa termasuk PB
UMKU atau kita membuat permohonan baru dengan KBLI beda?
c. Bagaimana proses Pencabutan Izin Non Likuidasi, yang saya mau tanya apakah
masih perlu melakukan permohonan surat ke DPMPTSP dan UPD terkait seperti
kesehatan atau hanya melakukan permohonan Pencabutan melalui sistem OSS
berbasis risiko?
d. KBLI 47721 untuk Apotek yang saya mau tanya, untuk pelaku usaha perseorangan
ada pengisian NPWP, apakah NPWP itu bisa NPWP Apotek atau NPWP
perseorangan Apoteker? karena di Ambon banyak Apotek yang memiliki pelaku
usaha perseorangan dengan pemilik sarana yang berbeda. Apakah nanti dengan
mendaftarkan NPWP Apoteker tersebut akan membayarkan pajak? (Mariance
Trisnawati, Dinas Kesehatan Kota Ambon)
Jawab:
a. Panduannya terdapat di PP 5/2021 atau bisa masuk ke menu Informasi dalam situs
OSS.
b. Silahkan di cek ulang di menu SPI, PB UMKU apa saja yang melekat pada KBLI
terkaitRumah Sakit.
c. Tidak perlu, semuanya sudah ada via sistem OSS, bila sudah tercabut akan ada
notifikasi keinstansi terkait.
d. Mengikat ke Apoteker-nya.

35. Mohon izin Ibu. Mengenai perizinan berusaha, sebagian besar pelaku usaha
terkendala dengan PKKPR. Salah satunya itu di kota Ambon yang mana sebagian
wilayahnya sudah ada RDTRnya yang terintegrasi di OSS. Ada lokasi usaha yang
RDTRnya ditetapkan sebagai wilayah pemukiman padahal sudah sejak lama sekali
lokasi tersebut sudah digunakan sebagai kawasan industri dan pemasaran. Karena
di tetapkan sebagai wilayah pemukiman maka pelaku usaha terkendala saat
memasukkan peta Polygon, dan saat di-klik tombol pengecekan RDTR keluar
Notifikasi lokasi tidak sesuai untuk peruntukan usaha pemasaran dan industri. Atas
Notifikasi tersebut pelaku usaha tidak bisa mengajukan permohonan izin usahanya.
Pertanyaannya, untuk lokasi usaha yang sudah di tetapkan RDTRnya namun tidak
sesuai dengan peruntukan yang seharusnya, bagaimana solusi untuk pelaku usaha
agar mereka bisa mengajukan permohonan perizinan berusahanya? Karena ada 4
perusahaanya yang bergerak di bidang perdagangan dan industri perikanan yang
sudah 5 bulan ini tidak bisa mengajukan permohonan izinnya sementara usahanya
sudah mau berjalan bahkan sudah ada izin lingkungan dan lain sebagainya.
Terimakasih (Iskandar, DPMPTSP Prov. Maluku)
Jawab:
RDTR sudah terintegrasi dengan sistem OSS, pelaku usaha akan ter-filter oleh
sistem untuk kegiatan usahanya dengan kesesuaian pemanfaatan tata ruang. Bila
terdapat perubahan atau pembaruan Tata Ruang sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah maka perlu diajukan menyesuaikan RDTR terbaru di dalam
sistem OSS dengan berkoordinasi dengan tim Kedeputian Teknologi Informasi.

63

36. Bagaimana sistem Pengawasan OSS dijalankan? (Said Dahlan Lesteluhu,
DPMPTSP Prov. Maluku)
Jawab:
Pelaksanaan dimulai dari perencanaan pelaksanaan pengawasan, dilanjutkan
pelaksanaan pengawasan dan rekomendasi hasil pengawasan yang dilaksanakan
secara terkoordinasi dan terintegrasi melalui sistem OSS sub sistem Pengawasan.
Pengawasan direncanakan satu tahun sebelum pengawasan dilakukan. Di minggu
keempat November DPMPTSP mengusulkan daftar nama pelaku usaha, bersama
persetujuan OPD Teknis. BAP akan diisi oleh OPD dan DPMPTSP terkait
permasalahan yang disampaikan perusahaan, rekomendasi sanksi atau hasil
pengawasan. Jika terdapat keperluan pengenaan sanksi, akan diteruskan ke
rumah/fitur sanksi.

37. Apa solusi bagi Pelaku Usaha yang sudah memiliki NIB tapi tidak mau melaporkan
LKPM walaupun dari kami sudah berusaha untuk melakukan pendampingan?
(Putri Madrawatty Uar, DPMPTSP Kab. Maluku Tenggara)
Jawab:
Jika pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM 2 periode berturut-turut dapat
dilakukan Peringatan. Sebagai contoh kemarin kami buka coaching clinic LKPM TW
2. Kami sudah mengirimkan Peringatan kepada pelaku usaha yang belum
menyampaikan LKPM. Konsekuensinya yang belum menyampaikan LKPM
membutuhkan pendampingan untuk pengisian LKPM. Saat ini yang kami lakukan
ya itu, mengirimkan Surat Peringatan sebelum TW dimulai. Pelaku usaha dapat
diberikan Pembinaan, tapi selanjutnya dapat dilakukan Pendampingan dan
Penerapan Sanksi.

38. Pertanyaan:
a. Terkait dengan sub bidang Pengawasan itu masuk di bagian Dalaks atau bagian

Perizinan?
b. Untuk pendanaan Pengawasan bersumber dari mana? Apakah DAK atau APBD?

(Eka Abdulrahman, DPMPTSP Kab. Seram Bagian Timur)
Jawab:
a. Sub sistem Pengawasan OSS ditangani bagian Dalaks.
b. Pengawasan bisa dari DAK dan dari APBD. Juknis DAK untuk pengawasan
administratif. Dari APBD biasanya OPD juga memiliki anggaran untuk melakukan
pengawasan.

39. Saran dari saya untuk pemberitahuan kepada pelaku usaha terkait pemberian
sanksi karena tidak melaporkan LKPM, ada baiknya disampaikan juga melalui SMS
karena tidak semua pelaku usaha selalu on pada email. (Putri Madrawatty Uar,
DPMPTSP Kab. Maluku Tenggara)

64

Jawab:
Saran masukannya diucapkan terima kasih, dan menjadi masukan kepada
pimpinan. Semoga dalam waktu yang tidak lama masukan ini dapat diproses di sub
sistem pengawasan.

40. Dalam hal Pengawasan dari OPD Teknis, apakah yang melakukan Pengawasan
harus Tim Teknis yang di tempatkan di DPMPTSP atau siapa saja bisa melakukan
asalkan ada surat tugas? (Adriana, A.Md, Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara)
Jawab:
Yang melakukan Pengawasan tidak harus tim teknis di DPMPTSP. Yang melakukan
Pengawasan adalah yang memiliki kompetensi Pengawasan dalam scope Dinas
Perhubungan. Diluar tim DPMPTSP bisa melakukan Pengawasan sejauh memiliki
kompetensi penilaian teknis.

41. Untuk pemilihan objek pengawasan, itu diipilih oleh DPMPTSP atau OPD teknis?
(Eka D Abdulrahman, DPMPTSP Kab. Seram Bagian Timur)
Jawab:
Bisa dilakukan dari keduanya, namun sebelumnya dapat direncanakan secara
terkoordinasi untuk menentukan objek pengawasannya.

42. Bagaimana proses pencabutan perizinan berusaha pengolahan hasil hutan pada
OSS apabila telah memenuhi syarat pencabutan ijin PBPHH berdasarkan Permen
LHK 8 tahun2021 tentang Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan
serta pemanfaatan hutan di hutan lindung dan hutan produksi. (Astrid Mailoa,
Dinas Kehutanan Prov. Maluku)
Jawab:
Dapat diajukan usulan pencabutan dari menu pengawasan dari KLD.

43. Anggaran untuk membiayai Pengawas dari K/L terkait, apakah dari OPD teknis
yang mengundang atau dari DPMPTSP? Terima kasih (Marchel Maxy Rijoly, Dinas
ESDM Prov. Maluku)
Jawab:
Berdasarkan Peraturan BKPM No 5/2021, pembiayaan Pengawasan di pusat
menggunakan APBN, bila di daerah APBD.

44. Apakah instansi lain (misal: Dinas Lingkungan Hidup) bisa memperoleh Hak Akses
untuk sub sistem Pengawasan dari DPMPTSP? (Selviana Durenge S.Si, DLH Kab.
MalukuTenggara)
Jawab:
Untuk instansi lain nanti akan mendapat Hak Akses turunan dari DPMPTSP. Terkait
bagaimana Hak Akses Dinas dibuat dikelola oleh Akun Administrator yaitu Kadis
DPMPTSP.
65

45. Anggaran Pengawasan melekat di mana? OPD Teknis atau di DPMPTSP? (Adriana,
A. Md, Dinas Perhubungan Prov. Maluku Utara)
Jawab:
Berdasarkan Peraturan BKPM No. 5/2021, pembiayaan Pengawasan di pusat
menggunakan APBN, bila di daerah APBD.

Ambon, 10-11 Agustus 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Rinita, Wulandari, Ian, Nirmala, Sugeng, Ade, Fatmawati
Pengajar/Instruktur Teknis: Ani, Yuni, Suprihatin, Ali, Eko, Clavia

66

Angkatan 15
MAKASSAR, 24-25 Agustus 2022

Hadir 137 peserta di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat
(2 provinsi, 30 Kabupaten/Kota)

67

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 15 Tahun 2022.

1. Bagaimana KBLI terkait P ertambangan, apakah bisa gabung dengan bidang
usaha yang lain (perusahaan yang lain) atau harus ber-KBLI sendiri? (Indah
Tumoriah, DPMPTSP)
Jawab:
KBLI Pertambangan bukan merupakan KBLI single purpose. Saat ini terdapat 9
KBLI single purpose yang terdiri dari 1 KBLI Rumah Sakit Pemerintah dan 8 KBLI
sektor Perhubungan.

2. Bagaimana sistem pengawasan perizinan terkait sertifikat CBIB di sektor Kelautan
danPerikanan? Dan bagaimana cara penerbitan Sertifikat CBIB? (Lerda, DKP Kab.
Pasangkayu, Sulawesi Barat).
Jawab:
Pengawasan dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai amanat PP 5
Tahun 2021, dan dilakukan sesuai dengan NPSK dari masing-masing K/L,
dimana untuk CBIB disesuaikan dengan NPSK Sektor Kelautan dan Perikanan.
CBIB sendiri merupakan PB UMKU di sektor KKP. Di SPI CBIB masuk di kewajiban,
bukan di persyaratan, sehingga tidak menjadi syarat penerbitan Perizinan
Berusaha, tetapi menjadi kewajiban.

3. Izin Bapak/Ibu, mengapa di sistem OSS untuk KBLI yang beresiko untuk
dampak lingkungannya tidak diarahkan langsung untuk mengambil izin dasar
dahulu sebelum NIB terbit, seperti KBLI untuk izin perdagangan hasil perikanan,
karena RDTR kami belum online, supaya pelaku usaha tidak serta merta berusaha
tanpa memiliki izin dasar, misal PKKPR, Izin Lingkungan, PBG dan SLF. (Arifuddin
S., DPMPTSP Kab Maros)
Jawab:
NIB yang terbit sudah melalui persyaratan dasar. Untuk PL, bila ditetapkan risiko
lingkungannya lebih tinggi maka pemenuhannya paralel dengan pemenuhan
persyaratan PB nya. Dalam PP 22/2021 dan PP 5/2021 ada persyaratan Persetujuan
Lingkungan. Persetujuan Lingkungan harus dipenuhi dahulu persetujuan
lingkungannya, baru memenuhi persyaratan Sertifikat Standar-nya.

4. Informasi apa saja yang dapat kita peroleh pada sub sistem P elayanan
I nformasi OSS dan Dashboard Pemanfaatan Data OSS Berbasis Resiko? (A.
Arfianty M, ST, M.Si, DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan)
Jawab:
Untuk informasi dari SPI dapat dilihat ketika mengakses www.oss.go.id seperti
yang sudah kami tunjukan kemarin. Untuk Dashboard menyajikan informasi baik
dalam bentuk statistik ataupun list data tabular terkait perizinan, proyek, dan NIB,
yang dapat diakses dengan Akun Pengelola Hak Akses dan Akun Pengolahan Data.

5. Bagaimana pendaftaran awal tapi KBLI belum tercantum dalam sistem KBLI-nya?
(Pahrul, Dinas Koperindag)

68

Jawab:
Jika KBLI belum tercantum di sistem AHU, tidak dapat mengajukan permohonan
PB KBLI yg dimaksud di OSS. Permasalahan tersebut dapat juga disebabkan
karena KBLI tersebut belum ada pengampunya atau KBLI beririsan (Surat Menko
Perekonomian bulan Juni 2021).

6. Kenapa NIB yang punya KBLI single purpose tapi tetap bisa ada penambahan
KBLI selain KBLI single purpose? (Raehana Idham, S.Pi, DPMPTSP Prov. Sulawesi
Selatan)
Jawab:
Dapat terjadi jika perusahaan memiliki izin lama sebelum OSS.

7. Apakah ada kontak untuk layanan konsultasi terkait permasalahan OSS, yang bisa
lebih cepat menyelesaikan persoalan? (Achmad Rifaldi, DPMPTSP Kab. Kepulauan
Selayar).
Jawab:
Untuk saat ini ada Email dan WA bisnis yang sudah dicantumkan di halaman portal
OSS. Untuk di daerah terdapat Helpdesk yang ditempatkan di DPMPTSP masing-
masing Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai penghubung ke pusat jika
dibutuhkan. Terkait perubahan email, hal ini ada unsur privasi pelaku usaha
sehingga masih terpusat di Tim Perbantuan.

Jika terdapat pertanyaan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) ada Fasilitator dari
Direktorat Wilayah 1. Sudah ada grup WA juga untuk komunikasi lebih cepat.
Kedepannya pelaku usaha akan bisa mengubah email sendiri jika tidak bisa login.
Saat ini sudah ada bispronya, akan tetapi belum naik ke production. (Masukan dari
peserta agar perubahan email bisa dibantu tenaga pendamping).

8. Bagaimana melakukan perubahan data usaha bagi pelaku usaha dengan usaha
Perdagangan Eceran (KBLI 47xxx) yang terlanjur menggunakan KBLI Perdagangan
Besar (46xxx)? Karena ketika masuk ke menu Perubahan Data Usaha, KBLI
tersebut (46xxx) sudah terkunci dan tidak dapat di lakukan perubahan, terima
kasih. (Abdullah Mandasini, DPMPTSP Kab. Mamuju)
Jawab:
Bisa dilakukan proses pencabutan terhadap KBLI 46xxx tersebut di menu
Pencabutan dengan melaporkan LKPM terlebih dahulu untuk KBLI tersebut.

Kalau belum efektif dan karena tidak ada fitur untuk menghapus KBLI yang belum
efektif dari OSS 1.1 di menu Pengembangan, maka pelaku usaha perlu bersurat.

9. Jika masyarakat merasa terganggu oleh adanya kegiatan dari pengusaha, seperti
mendirikan cafe, pop, diskotik, yang meresahkan masyarat, bagaimana cara untuk
melakukan pengaduan? Apa masyarat juga harus mempunyai akun di OSS untuk
melakukan pengaduan atau tidak? Setelah melakukan pengaduan, bagaimana cara
masyarakat mengetahui apakah pengaduan sudah di terima atau tidak atau sudah
diproses? (Andi Harits, DPMPTSP Kota Makassar)
Jawab:
Pengaduan bisa dilakukan oleh Masyarakat dan Pelaku Usaha. Untuk masyarakat
dapat mendaftarkan terlebih dahulu pada halaman beranda OSS pada fitur

69

Pengaduan. Untuk pelaku usaha dapat login dalam sistem OSS terlebih dahulu dan
masuk ke menu Pengaduan.

10. Apakah jika sudah punya NIB harus perpanjang TDP juga?(Nurhidayanti, DPMPTSP
Prov. Sulawesi Selatan)
Jawab:
NIB berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan, sehingga tidak perlu dilakukan
perpanjangan TDP tersebut.

11. Kenapa ada beberapa KBLI yang masih meminta Nomor Penanaman Modal?
Bagaimana jika diminta Nomor Penanaman Modal sementara belum pernah daftar
Nomor Penanaman Modal? (Franseda, DPMPTSPKUKM Kab. Mamuju Tengah)
Jawab:
Kemungkinan KBLI ini adalah KBLI Perdagangan 46 dan 47, dimana dalam 1 NIB
hanya bisa terdapat salah satu dari KBLI ini. Sehingga bila diajukan proyek baru
dengan KBLI 46/47 padahal sebelumnya sudah ada KBLI 46/47, secara otomatis
sistem OSS akan memunculkan form grand father clause.

12. Tingkat resiko usaha Tinggi yang diverifikasi oleh Gubernur, atau Kementerian,
sedangkan pemohon sudah memenuhi semua kewajiban atau persyaratan yang
harus dipenuhi oleh pemohon, namun Gubenur atau Kementerian yang terkait
belum verifikasi. Apa yang harus dilakukan oleh pemohon agar verikasi dari
Gubernur atau Kementerian dapat diterima? (Andi Harits, DPMPTSP Kota
Makassar)
Jawab:
Jika kendala teknis, perlu diperiksa oleh tim teknis OSS. Jika kendala non teknis
perlu dikunsultasikan dengan pemilik kewenangan secara langsung atau melalui
Kemeninves/BKPM.

13. Ada pemohon mempunyai akun OSS 1.1 yang belum melakukan update ke OSS
RBA, dan pemohonnya itu melakukan update sendiri ke OSS RBA. Di akun
pemohon terdapat 5 perusahaan di dalamnya, pemohon melakukan update ke RBA
menggunakan email lamanya, namun pemohon tidak melihat informasi bahwa pada
saat update ke OSS-RBA harus menggunakan 1 email baru setiap perusahaan,
namun pemohon masih menggunakan email lama, untuk update ke RBA.
Perusahaan aman menggunakan email lama, namun 4 perusahaan yang lainnya
hilang. Bagaimana solusinya agar 4 perusahaan bisa di-update ke RBA walaupun
sudah hilang emailnya? (Andi Harits, DPMPTSP Kota Makassar).
Jawab:
Perlu ditangani oleh tim teknis/Helpdesk.

14. Validasi KTP dimana penanam modal yang memohon pendampingan penerbitan
NIB. Ketika KTP nya belum aktif terkadang butuh waktu 1x24 jam. Mohon kiranya
agar pengaktifan KTP bisa real time. Terima kasih. (Sugiyono, DPMPTSP Kab.
Sinjai)

70

Jawab:
Pengaktifan KTP bukan wewenang Kemeninves/BKPM melainkan
Kemendagri/Dukcapil. Tetapi jika yang dimaksud adalah validasi data
kependudukan di OSS, terdapat pembatasan jumlah akses dari sistem OSS ke
sistem Dukcapil per hari.

15. Untuk KBLI yang masuk bidang usaha kemitraan dengan koperasi dan UMKM,
apakah pendaftaran NIB bisa pakai NIK dan NPWP atas nama pribadi atau harus
pakai NIK dan NPWP salah satu anggota kelompok tapi atas nama kelompok?
(Franseda, DPMPTSPKUKM Kab. Mamuju Tengah)
Jawab:
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha
Penanaman Modal, Kriteria Bidang Usaha Kemitraan dengan Koperasi dan
UMKM adalah Bidang Usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra
dengan Koperasi dan UMKM, ditetapkan berdasarkan kriteria: Bidang Usaha yang
banyak diusahakan oleh Koperasi dan UMKM; dan/atau Bidang Usaha yang
didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha Besar, yang diatur hanya skala
usaha, bukan jenis pelaku usahanya.

16. Pertanyaan:
a. Yang mana dikategorikan user OSS dalam SPI?
b. Informasi terkait KBLI, kewenangan, dan persyaratan dari sertifikat cara distribusi

alat kesehatan dilihat dimana? (Rahmania, DPMPTSP Kab. Sinjai)

Jawab:
a. SPI termasuk juga portal OSS yang diakses dengan alamat: https://oss.go.id,

dan semua informasinya dapat diakses oleh siapapun tanpa login.
b. Melalui portal OSS klik menu INFORMASI -> PB UMKU, cari pada pilihan

KESEHATAN atau pada fitur Search (pencarian) ketikkan nama PB UMKU nya.

17. Yang saya ingin tanyakan, bagamana yang lupa dengan emailnya karena banyak
masalah serupa di daerah kami, apakah bisa diganti atau bagaimana karena Akun
Tenaga Pendamping tidak bisa mengubah email registrasi, hanya bisa mengirim
ulang hak ases di email? Mohon solusinya. (Andi Nur Dwi Reski, DPMPTSP).
Jawab:
Perubahan email dapat dilakukan dengan mengajukan surat permohonan
perubahan data, dan proses perubahan email dapat dilakukan melalui tim
teknis/Helpdesk via email [email protected]. Dalam waktu dekat akan ada fitur lupa
email/pass di akun pelaku usaha.

18. Terkait dengan KBLI di bidang Konstruksi atau Developer, jika melihat Aktanya
sudah tertera semua kode KBLI yang diinginkan pelaku usaha, setelah dimasukkan
ke dalam sistem OSS jika ingin pengembangan agak ribet karena jika KBLI-nya
lebih dari 4 akan diminta modalnya harus Rp. 5 milyar dan akan berubah ke non
UMK, kemudian harus ada peta polygon, misalkan dia tidak membangun hanya
pengadaan karena pelaku usaha yang ingin ikut tender harus ada kode KBLI
tertera. (Andi Nur Dwi Reski, DPMPTSP).

71

Jawab:
Sesuai ketentuan saat ini pengisian investasi per KBLI 5 digit, jadi kondisi tersebut
sudah sesuai. Namun untuk KBLI Konstruksi kedepannya akan dapat
menggunakan fitur 1 lini produksi sehingga investasi dapat menjadi satu.

19. Pada KBLI 03121 pada PB UMKU Surat Izin Usaha Perikanan, bagaimana cara
mendapatkan bukti bayar PNBP di daerah kabupaten atau kota? (Rafel Yunialdi,
Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Mamuju Tengah).
Jawab:
Bila ada pemenuhan PNBP, verifikator dapat mengupload SPS. Setelah dibayar dan
diupload bukti bayarnya oleh pelaku usaha, verifikator dapat mendownload bukti
bayar tersebut.

20. Dalam Dashboard data terdapat menu Data Proyek, didalamnya terdapat nilai
investasi yang akan dilakukan pelaku usaha, apakah itu dapat dianggap nilai
realisasi investasi? atau rencana nilai investasi? (Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).
Jawab:
Data realisasi investasi adalah data dari laporan LKPM, sedangkan data OSS lebih
mendekati rencana investasi walaupun kami tidak menyebutnya sebagai data
rencana karena nilainya bersifat self declare dan tanpa verifikasi pengisian oleh
manusia, sehingga tidak dapat dijadikan acuan nilai rencana investasi seperti data
SPIPISE dulu.

21. Terima kasih sebelumnya, sebenarnya ini mungkin bersifat saran, apakah bisa
ditambahkan menu penarikan data per KBLI untuk memudahkan dalam pemetaan
data untuk setiap sektor usaha, terimakasih. (Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).
Jawab:
Noted, untuk saat ini bisa memanfaatkan fitur download data dan melakukan pivot
berdasar KBLI.

22. Apa KBLI yang cocok untuk Pengembang/Developer? (Idham Malik, DPMPTSP
Prov. Sulawesi Barat).
Jawab:
68111

23. Terkait dengan penerbitan UMKU, mohon dijelaskan dan dipraktekkan langsung
penerbitannya, utamanya Konstruksi dan TDG. (Rahmania, DPMPTSP Kab. Sinjai)
Jawab:
Dapat dilihat di menu Panduan di oss.go.id

24. Di Dashboard Perizinan dan Data terdapat perbedaan data kegiatan usaha yang
menunggu verifikasi pemenuhan persyaratan. (Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).
Jawab:
Sedang dilakukan pembahasan dan pengecekan dengan tim pengembang terkait
query yang digunakan di halaman perizinan.

72

25. Pertanyaan:
a. Apakah PB UMKU dikategorikan juga Perizinan Berusaha selain dari NIB, SS dan

Izin?
b. Apakah Akte Pendirian Usaha harus disesuaikan isinya dengan KBLI terbaru atau

hanya AHU Online yang diperbaharui, mohon penjelasannya.
c. Ketika ada data perusahaan yang muncul tidak sesuai dengan nama penanggung

jawab dalam perusahaan, bagaimana solusinya untuk melanjutkan perizinannya?
Terimakasih. (Rahmania, S.Sos, DPMPTSP Kab. Sinjai).
Jawab:
a. Iya
b. Iya

c. Cek di data AHU. Jika sudah sesuai, gunakan menu Perubahan badan usaha untuk
menyesuaikan. Untuk migrasi data pelaku usaha dari OSS 1.1 ke OSS RBA, sudah
ditanam KBLI konversi dari KBLI 2017 ke KBLI 2020. Hal ini tidak perlu perubahan
akta. Akan tetapi saat sudah menggunakan OSS berikutnya perlu perubahan Akta
bila ingin menambah KBLI-nya.

26. Assalamu'alaikum. Izin bertanya, kenapa pada saat data yang kami download di
data Dashboard tidak sesuai dan 2 digit belakang NIK KTP, yaitu terinput 00,
Apakah ada trik atau caranya agar sesuai? Terimakasih (Fahmy Zharkasih Salim,
DPMPTSP Kab. Luwu Timur).
Jawab:
Pilih format excel ketika mendownload data.

27. Mohon disimulasikan PB UMKU yang berbeda lokasi kegiatan utamanya (contoh:
Tersus). (Mustaman, DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat)
Jawab:
Dapat dilihat di menu Panduan di oss.go.id

28. Bagaimana proses PB UMKU jika lokasi usaha berada/berseberangan dua

kabupaten? (Sudarman.S, DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat)
Jawab:

Saat ini dimohonkan satu persatu tiap lokasi.

29. Pertanyaan:
a. Bagaimana mengetahui yang mana wajib PNBP dan yang mana tidak wajib?
b. Untuk PKPPR darat, skala apa saja yang wajib PNBP dan skala apa saja bisa terbit

otomatis?

c. Untuk fiktif positif belum jelas, kalau bisa diulang jelaskan. (Franseda, DPMPTSP
KUKM Kab. Mamuju Tengah)

Jawab:
a. PNBP diatur oleh Kementerian Keuangan bersama dengan sektor masing-masing.
b. PKKPR yang membutuhkan verifikasi wajib PNBP, sementara untuk yang otomatis

dan pernyataan mandiri tidak wajib PNBP.
c. Sesuai UU 11/2019 Pasal 39 angka 6 Ketentuan pasal 53 angka 3 dan 4:

(3) Dalam hal permohonan diproses melalui sistem elektronik dan seluruh

73

persyaratan dalam sistem elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik
menetapkan Keputusan dan/atau Tindakan sebagai Keputusan atau Tindakan
Badan atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang.
(4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2); Badan
dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan
Keputusan dan/atau Tindakan, permohonan dianggap dikabulkan secara
hukum.

30. Izin bertanya pak, kenapa kalau sudah memilih KBLI 46 tidak bisa lagi memilih
KBLI 47? (Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).
Jawab:
Sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2021 (Penyelenggaraan Bidang Perdagangan)
Pasal 55 ayat (1) (Produsen, Distributor, dan Grosir/Perkulakan dilarang
mendistribusikan Barang secara eceran kepada Konsumen).

31. Kami pernah daftarkan yayasan tapi saat kami validasi data muncul notifikasi usaha
anda adalah mikro dan tidak dapat melanjutkan. (Franseda, DPMPTSPKUKM
Kab.Mamuju Tengah).
Jawab:
KBLI yang dimohonkan kemungkinan adalah KBLI yang tertutup untuk skala usaha
mikro (mohon diperjelas KBLI berapa).

32. Kami pernah daftarkan yayasan dengan modal usaha Rp. 20 juta dan kami daftar
sebagai UMK namun saat kami validasi resiko muncul notifikasi usaha anda adalah
mikro anda tidak dapat melanjutkan, ini bagaimana mengatasinya. (Franseda,
DPMPTSPKUKM Kab.Mamuju Tengah).
Jawab:
Pertanyaan sama dengan sebelumnya terkait yayasan (perlu diperjelas pilih KBLI
berapa).

33. Terkait Pendaftaran, kenapa akun yang terkirim ke pemohon sekarang
passwordnya tidak muncul? sedangkan kalau migrasi akun dari OSS 1.1 ke RBA
passwordnya muncul.
Jawab:
Berbeda dengan sebelumnya dimana password di generate oleh sistem OSS,
sehingga OSS mengirimkan passwordnya ke pelaku usaha. Saat ini Password
dibuat sendiri oleh pelaku usaha, dan OSS tidak mengirimkan password melalui
email dikarenakan alasan keamanan sistem.

34. Bisa diajarkan cara pembuatan RDTR (data polygon).(Irsal, DPMPTSP)
Jawab:
Dapat dilihat di: https://www.youtube.com/watch?v=fVMwNgka--8&t=31s

35. Kapan PBG bisa diakses? (Sudarman.S, DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat)
Jawab:
PBG diproses pada sistem SIMBG PUPR. dalam OSS hanya sampai menginput
jumlahbangunan yang akan diajukan PBG nya.

74

36. Sudah sejauh mana implementasi penerbitan izin sektor pertambangan di OSS?
(Mustaman, DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat)
Jawab:
Per 1 Januari 2022, perizinan ESDM sudah dapat diimplementasikan di sistem
OSS yang terintegrasi dengan sistem perizinan ESDM.

37. Bagaimana dengan penerbitan PBG apakah wajib mempersyaratkan PKKPR atau
ada persyaratan lain sebagai gantinya? Terus bagaimana dengan PBG rumah
tinggal apakah wajib PKKPR juga. (Sitti Rahma, DPMPTSPTK Kab. Bulukumba).
Jawab:
PBG membutuhkan KKPR, namun PBG rumah tinggal pengurusan KKPR-nya tidak
melalui sistem OSS. OSS hanya untuk kegiatan berusaha.

38. Pertanyaan:
a. Bagaimana proses pemenuhan persyaratan untuk resiko tinggi seperti Izin sektor

ESDM, sektor Pendidikan, dan Kesehatan, karena banyak pelaku usaha yang
masih bingung tentang syarat untuk mendapatkan Izin.
b. Untuk verifikasi LKPM, apakah semua LKPM pelaku usaha yang masuk di akun
DPMPTSP Kabupaten sudah menjadi kewenangan Kabupaten? (Andarias D.
Arruansilomba, DPMPTSP Kab. Mamasa).

Jawab:
a. Persyaratan dapat dilihat di SPI. Untuk sektor Pendidikan, permohonannya tidak

dilakukan melalui sistem OSS. Untuk sektor ESDM upload pemenuhan persyaratan
dilakukan di sistem perizinan ESDM yang sudah terintegrasi dengan OSS.
b. Bisa ditanyakan ke unit Pengawasan.

39. Pemohon punya akun OSS 1.1 ingin melakukan update ke OSS RBA, lalu pada saat
pemilihan jenis, apa sudah memiliki OSS sebelum, dijawab: iya, namun tampilan
OSS sudah RBA namun KBLI yang terbitkan masih 1.1, pada saat pengecekan di
aplikasi OSS Indonesia ternyata KBLI-nya tidak muncul pada saat pengecekan di
NIB di OSS Indonesia, apakah sah? (Andi Harits, DPMPTSP Kota Makassar).
Jawab:
KBLI yang belum efektif di OSS 1.1, tidak muncul pada lampiran NIB OSS RBA.
Pelaku usaha perlu melengkapi data permohonan tersebut dan menyelesaikan
persyaratan dasarnya.

40. Pertanyaan:
a. Dalam tupoksi kami sebagai Timtek Sektor Perizinan Industri sering dimintai data

Izin Industri, data apa saja yang bisa kami berikan kepada bagian Program di
Dinas pada bagian Program mengingat ada data yang tidak boleh dipublish
karena takut dimanfaatkan oleh persaingan bisnis.
b. Adakah rekapitulasi data bagi kami Timtek untuk menarik data izin industri? (Hj.
Kartini Ristiawaty R, ST, MM.Pub, Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan).

Jawab:
Yang bisa diberikan untuk umum adalah data statistik atau summary perizinan,
misal jumlah proyek, jumlah investasi OSS, proyek sektor, dll. Untuk data profil

75

perusahaan bersifat confidential, sehingga hanya bisa digunakan untuk internal
DPMPTSP dan OPD terkait.

41. Pertanyaan:
a. Kalau Kantor Cabang apakah dia utama atau pendukung?
b. Bagaimana memberitahukan kepada pemohon ketika yang bersangkutan sudah

memiliki NIB tapi pemenuhan belum lengkap? (Nursyam, DDPMPTSPTK Kab.
Bulukumba).

Jawab:
a. Jika Kantor Cabang yang dimaksud melakukan kegiatan usaha dan menghasilkan

profit, maka merupakan kegiatan Utama.
b. Pemenuhan persyaratan yang belum lengkap/belum sesuai dapat dimintakan

perbaikan persyaratan oleh Akun Verifikator.

42. Saya ingin memberi saran agar Hak Akses Kadis dan OPD Teknis dibedakan Menu
dan Submenunya. Setahu saya Hak Akses OPD Teknis hanya Verifikasi pemenuhan
persyaratan tetapi bisa juga melakukan Persetujuan Permohonan, padahal
Pesetujuan Permohonan yang setujui adalah Kadis. (Andi Fadli Bur, DPMPTSP Kab.
Jeneponto).
Jawab:
Noted

43. Selain akses Kepala Dinas dan Pengawasan, dimana peran akses Perizinan pada
OSS?
Jawab:
Akun unit P erizinan bertugas untuk memverifikasi permohonan yang sudah
dilakukanverifikasi teknis oleh OPD.

44. Apakah DPMPTSP bisa melakukan P encabutan izin berusaha utamanya pada
sektor tambang yang tidak melaporkan kewajiban setelah diberi teguran secara
tertulis. (Sudarman, DPMPTSP Prov. Sulawesi Barat)
Jawab:
Untuk fitur usulan pencabutan K/L/D masih belum dapat digunakan. Bila PB
merupakankewenangan DPMPTSP maka bisa diajukan usulan Pencabutan atas PB
tersebut. Namun perlu disampaikan terlebih dahulu sanksi secara berjenjang
(peringatan tertulis 1, 2 3, dll).

45. Dalam sistem Pengawasan OSS hal apa saja yang perlu dilakukan sehingga profil
pelaku usaha itu bagus? (Yusran Jumriadi, SE, DPMPTSP).
Jawab:

a. Pelaporan berkala tepat waktu
b. Pemenuhan persyaratan dasar yang sesuai
c. Pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan ketentuan

46. Penentuan nilai/skor Pengawasan tidak bisa diisi dan dikirim, hanya bisa disimpan
sebagai draf, tapi setelah disimpan dan dibuka kembali, data yang telah

76

disimpan hilang. (Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).
Jawab:
Silahkan dapat dicek kembali.

47. Pertanyaan:
a. Mengapa saat melakukan Pop Up Data, sering kali Data Migrasi tidak bisa dihapus,

padahal nilai investasi-nya terakumulasi dengan total Realisasi investasi,
sementara KBLI-nya tidak terbaca lagi (KBLI 2017)?
b. Adakah batasan yang menunjukkan notifikasinya modal UMK yang bisa mengunci,
sehingga tidak meminta lagi Nomor Penanaman Modal bagi usaha yang jelas-jelas
klasifikasi UMK, bukan Pelaku usaha PMA?

c. Output NIB, tidak memunculkan Nama/Merk Usaha, sementara pelaku usaha P-
IRT butuh merek-nya sesuai dengan Label mereka.

d. Alur/Proses lengkap keterkaitan antara penginputan di OSS RBA, dengan aplikasi
Sidak-Aladin?

e. Apakah ada aplikasi terintegrasi dari ATR/BPN, yang dapat memunculkan data
Pelaku usaha (PMDN-PMA) yang memperlihatkan KKPR yang terbit otomatis,
karena banyaknya yang menganggap mudah pemenuhan persyaratan dengan
meng-upload data yang mungkin saja tidak sesuai. Adakah solusi/notifikasi ke
pihak ATR/BPN dan OPD terkait, sebelum mereka melakukan peng-upload-an data?

f. Jika ada Pelaku Usaha yang membutuhkan Pengawasan segera, tetapi usulan
penjadwalan belum ada, bahkan belum berjalan. Bagaimana penanganan
percepatan untuk kendala, PB, pelanggaran, pengaduan yang sudah sampai ke
pihak DPMPTSP?

g. Bagaimana KBLI - KBLI yang belum ada NSPK dan ruang lingkup bahkan
regulasinya di OSS RBA, yang belum ada kepastian dan kelanjutannya, apa
sebaiknya dihapus, diinfokan ke pihak Helpdesk masing-masing untuk tidak
menggunakan KBLI tersebut?

h. Saran: Perkuat aturan, regulasi dan surat edaran terbaru sesuai kondisi update.
(Husnul Fadhilah H, DPMPTSP Kab. Wajo)
Jawab:

a. Data migrasi yang dimaksud tidak dilakukan kegiatannya, sebaiknya diajukan
penghapusan dengan membuat surat permohonan perubahan data yang
dikirimkan ke [email protected].

b. Permintaan pengisian Nomor Penanaman Modal muncul bila ada kegiatan tertentu
yang saat ini sudah dibatasi, namun memungkinkan untuk diinputkan ke sistem
OSS apabila sudah memiliki izin yang telah dan masih berlaku hingga saat ini
(Grandfather Clause).

c. P-IRT merupakan PB UMKU dibawah kewenangan BPOM. Untuk menampilkan
merek produk merupakan kewenangan BPOM untuk memunculkannya dalam
Lampiran Teknis PB-UMKU. Untuk format halaman depan PB-UMKU sudah
terstandar dan diatur dalam Peraturan Kemeninves/BKPM nomor 4/2021.

d. Aplikasi SIDAK jika yang dimaksud adalah terkait Dana Alokasi Khusus (DAK),
dapat ditanyakan ke unit Pengawasan.

e. Status permohonan tataruang dapat dilihat pada link berikut:
https://tataruang.atrbpn.go.id/oss_kkpr2/status-permohonan.

f. Bisa ditanyakan ke unit Pengawasan.
g. KBLI yang belum ada NSPK nya sampai dengan saat ini masih dikoordinasikan di

tingkat Kementerian/Lembaga.

77

48. Pertanyaan:
a. Apakah Siinas sudah terintegrasi dengan OSS? kalau memang belum kami usul

dibuatkan pada saat integrasi, usul dibuatkan fitur di Dashboard agar kami
Timtek bisa melihat apakah perusahaan tersebut sudah memiliki akun Siinas
seperti yang dipersyaratkan dalam izin industri.
b. Bisakah Vertek yang kami lakukan pada perusahaan dibuatkan Format seperti pada
Pengawasan? seperti format persyaratan dari OSS sesuai syarat yang diminta,
berita acara pemeriksaan, penginputan nama yang akan melakukan Vertek dll. (Hj.
Kartini Ristiawaty R, ST, MM.Pub, Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan).
Jawab:
a. Saat ini Siinas sudah terintegrasi dengan OSS dalam rangka verifikasi permohonan
PB UMKU.
b. Terkait persyaratan, OSS mengacu dengan lampiran PP 5/2021 dan persyaratan
tersebut dapat dilihat pelaku usaha pada menu Pemenuhan Persyaratan, dan juga
dapat dilihat juga di fitur SPI dalam web OSS.

49. Mengenai Badan Usaha, tadi kalau tidak salah dengar dalam penginputan tidak
perlu dicantumkan Badan Usaha, misalnya PT. Makmur hanya diinput Makmur, apa
akan terdeteksi PT di aplikasi OSS? (Nurmiyati, DPMPTSP Kab Wajo).
Jawab:
Iya, karena untuk PT sudah ada kolom tersendiri inputannya yaitu jenis Badan
Usaha yang didapat secara otomatis melalui tarikan data AHU Online.

50. Pertanyaan:
a. Di Dinas kami ada seksi Pengawasan, tapi kami belum memiliki akses pengawasan

ini, bisakah Dinas kami bersurat ke DPMDPTSP untuk meminta hak akses tersebut.
b. Mengingat kita lagi mengikuti TOT, kalau bisa ada contoh kasus cara

penginputan sampai pada berita acara pemeriksaan. (Hj. Kartini Ristiawaty R, ST,
MM.Pub, Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan).

Jawab:
a. Silahkan berkirim surat kepada Kepala DPMPTSP Provinsi.
b. Untuk contoh kasus dapat dilihat kembali pada materi paparan dan video.

51. Menu Pengawasan tidak bisa di akses, 3 hari yang lalu masih bisa, biasanya jika
terjadi hal seperti itu disebabkan apa? apa yg harus dilakukan? Terima kasih.
(Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).
Jawab:
Sudah dicoba dan bisa diakses menu Pengawasan pada Akun DPMPTSP
Kabupaten Bone. Permasalahan tidak bisa akses biasanya dikarenakan
permasalahan jaringan atau sedang ada maintenance pada sistem OSS.

52. Tadi dijelaskan tidak bisa melaksanakan pengawasan pada hari libur atau Sabtu
Minggu, sementara kami di Kabupaten telah melaksanakan pengawasan pada
hari libur, bagaimana solusinya jika sudah terlanjur dilaksanakan? Terimakasih.
(Nabil, DPMPTSP Kab. Bone).

78

Jawab:
Kegiatan pengawasan dapat dilakukan di hari Sabtu/Minggu. Pada sistem kalender
hanya kami diberikan warna merah sebagai tanda kalau hari tersebut adalah
hari Sabtu/Minggu.

53. Apakah Surat Tugas Pengawasan yang diterbitkan sistem OSS bisa
dipertanggungjawabkan oleh bagian keuangan daerah masing-masing? (Has Ady,
DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan)
Jawab:
Surat Tugas hanya untuk kepentingan dinas, tidak bisa untuk pertanggungjawaban
keuangan.

54. Mau mengusulkan apakah bisa dibuat group WA untuk yang hadir hari ini beserta
pemateri supaya memudahkan jika ada yang ingin kami koordinasi? (Franseda,
DPMPTSPKUKM Kab. Mamuju Tengah).
Jawab:
Bisa ditanyakan ke Panitia.

55. Dalam melakukan migrasi data OSS dari versi 1.1 ke OSS RBA, ada perusahaan
yang memiliki KBLI 46 dan 47, sedangkan saat melakukan migrasi data sistem OSS
membutuhkan Nomor Penanaman Modal. Yang jadi pertanyaan bagaimana cara
perusahaan untuk mendapatkan Nomor Penanaman Modal? (Yudha Ramdhani,
DPMPTSP Kab. Gowa)
Jawab:
Nomor Penanaman Modal adalah Nomor Izin yang diterbitkan sebelum adanya
OSS. Jika dalam Akun pelaku usaha terdapat KBLI 46 dan 47, mohon dipastikan
kembali apakah kedua KBLI tersebut statusnya sudah memiliki izin efektif sebelum
OSS RBA. Jika data migrasi merupakan bukan izin efektif, sebaiknya dilakukan
Pencabutan terhadap salah satu KBLI tersebut.

56. Apakah kami bisa meminta Hak Akses Staging (Uji Coba) untuk OPD Pengawasan
dan DPMPTSP Pengawasan? (Irfan DM, S.Kom, DPMPTSP Kab. Luwu).
Jawab:
Mohon maaf kami tidak sediakan Hak akses uji coba, namun kami sediakan video
aplikasi subsistem Pengawasan yang dapat diputar.

57. Bisa bantu buatkan A kses turunan untuk unit P engolahan Data dan unit
Pengawasan? Karena di OPD kami belum ada. (Yunianti,S.M, DPMPTSP Kab.
Polewali Mandar).
Jawab:
Mohon maaf untuk Hak Akses turunan silahkan menggunakan Akun Kepala
DPMPTSP Kabupaten dengan berkirim surat terlebih dahulu Kepala DPMPTSP
Kabupaten.

58. Bagaimana KBLI sektor jasa seperti tukang pijat? Apakah jenis profesi ini
tergolong salah satu sektor usaha yang bisa diberikan NIB? (Nirnalasari Haya,

79

DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan). 86902-Aktivitas Pelayanan Kesehatan
Jawab:
KBLI 96121-Rumah Pijat dan KBLI
Tradisional.

59. Mewakili salah satu perusahaan yang ada di Kabupaten Gowa (Yayasan Lontara
Cendikia Gowa), pada perusahaan ini NIB perusahaan telah terbit akan tetapi
pada lampiran KBLI 85134 tidak muncul pada halaman lampiran KBLI. Dan pada
menu P emenuhan Persyaratan izin KBLI tersebut juga tidak muncul. Mohon
penjelasannya. Terima Kasih. (Yudha Ramdhani, DPMPTSP Kab. Gowa)
Jawab:
Mohon dijelaskan lebih rinci pertanyaannya.

60. Bagaimana follow up terkait pengawasan apabila didapati izin yang mangkrak atau
non aktif, apakah bisa ditutup izin perusahaannya yang non aktif lalu merubah
Nama Perusahaan untuk bisa beroperasi lagi (PMA berubah ke PMDN)?
(Rahmawati Hanafie, DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan)
Jawab:
Tindak lanjut Pengawasan diutamakan Pembinaan terlebih dahulu, baru dilakukan
Perbaikan, dan terakhir baru diberikan Sanksi. Silahkan lakukan Pembinaan
terlebih dahulu terhadap Pelaku Usaha. Jika ingin difasilitasi oleh
Kemeninves/BKPM bisa bersurat dengan tujuan kepada Deputi Bidang
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Perizinan KBLI tidak perlu diproses
ulang jika terdapat pengalihan saham dari asing(WNA) ke WNI karena
perusahaannya tetap milik dia.

61. Apakah OPD terkait dibuatkan juga link dari turunan link K epala DPMPTSP?
(RatnaDewi, DPMPTSP Prov. Sulawesi Selatan)
Jawab:
Hak akses turunan kepada OPD di Provinsi melalui Hak akses Kepala
DPMPTSP Provinsi dengan terlebih dahulu berkirim surat kepada Kepala

DPMPTSP.

62. Pertanyaan ini dari pelaku UMKM. Ketika mereka mengurus SiHalal melalui OSS,
NIB tidak bisa terbaca, bagaimana solusinya? Karena secara otomatis sistem
tertolak dan bisa menerbitkan sertifikat halal-nya? (Nirmalasari Haya, DPMPTSP
Prov. Sulawesi Selatan)
Jawab:
Mohon dijelaskan lebih rinci.

63. Pertanyaan:
a. Ada beberapa Izin masuk ke Akses kami seperti Persetujuan PKPLH, SKKL dan

SPPL, tapi setelah mendapatkan Izin dari Lingkungan otomatis Izinnya terbit
tapi tidak terlihat lagi di Akses kami. Setelah saya analisis izinnya ini sudah berada
di Dashboard tapi statusnya belum ter-verifikasi. Adakah A kses lain atau arahan
bagi Pengusaha atau Timtek Lingkungan yang izinnya beririsan untuk melanjutkan
ke izin induknya?

80

b. Saya sering ditanyai IKM mikro atau usaha rumahan yang Dinas kami fasilitasi label
Halal nya, apakah IKM ini diwajibkan memiliki Izin atau Sertifikat Standar atau izin
sesuai resikonya?

c. Ada beberapa KBLI yang skala kecil dan mikro masuk dalam kewenangan Provinsi
yang mana kita tahu kewenangan ini sudah sangat jelas diatur di PP 5 tahun 2021.
(Hj. Kartini Ristiawaty R, ST, MM.Pub, Dinas Perindustrian Prov. Sulawesi Selatan).
Jawab:

a. Mohon diperjelas lagi.
b. Wajib (sesuai UU Ciptaker dan PP 5/2021).
c. Siap, terima kasih

64. Selain lewat jalur akses Pengawasan pada sistem, apakah bisa langsung ke
lapangan dalam rangka Pengawasan? (Awaluddin, DPMPTSP Soppeng)
Jawab:
Pengawasan dapat dilakukan melalui Pengawasan Rutin dan Pengawasan
Insidental. Saat ini pengawasan rutin sudah dapat dilakukan melalui sistem, untuk
fitur pengawasan insidental saat ini masih belum dapat berjalan sehingga dapat
dilakukan secara manual terlebih dahulu

65. Di kami ada 2 (dua) bidang, penanaman modal dan perizinan, yang manakah yang
harusnya lebih intens dalam hal pengawasan, mengingat di daerah kadang-kadang
dua bidang ini tidak akur. (Awaluddin, DPMPTSP Soppeng)
Jawab:
Seharusnya di bagian Penanaman Modal lebih intens kegiatan Pengawasan namun
dapat juga menyertakan bagian Perizinan dalam kegiatan Pengawasan.

66. Bagaimanakah mekanisme pengawasan yang efektif?(Milawati, SE, DPMPTSP Kab.
Gowa) Jawab:

a. Urutkan prioritas pada objek pengawasan sesuai tingkat resiko dan nilai investasi.
b. Sesuaikan dengan kemampuan SDM dan anggaran.
c. Undang K/L/D yang memiliki hubungan perizinan maupun kewenangan.

67. Pertanyaan:
a. Adakah contoh atau dasar untuk surat keterangan berlokasi di kawasan industri

atau kawasan peruntukan industri yang diupload pelaku usaha dari dinas
terkait?
b. Apa saja yang harus diupload pelaku usaha kalau resikonya menengah tinggi
atau tinggi selain Sertifikat Standar dalam Akun Perindustrian yang harus
diverifikasi. (Nur Aini, SE, DisperindagESDM Kab. Pinrang)
Jawab:
a. Tidak ada.
b. Silahkan dapat menghubungi Kementerian Perindustrian.

68. Kalau ada permintaan data sebaiknya data yang mana dibagikan, apa data
Kantor atau data Proyek supaya data yang dibagikan seragam atau paten.
(Nurmiyati, DPMPTSP Kab. Wajo).

81

Jawab:
Yang bisa diberikan untuk umum adalah data Statistik atau summary perizinan,
misalnyajumlah proyek, jumlah investasi oss, proyek sektor, dll. Untuk data profile
perusahaan bersifat confidential, sehingga hanya bisa digunakan untuk internal
DPMPTSP dan OPD terkait.

69. Bagaimana tata cara Pengawasan terhadap PKKPRL yang sudah terbit?
(Muhammad Fihtrah Rais, DPMPTSP Kab. Pangkep).
Jawab:
Dapat dilakukan pada menu Pengawasan Rutin di sistem OSS dengan melibatkan
K/L pengampu persyaratan dasar, dimana untuk PKKPR Laut pengampunya adalah
Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan menggunakan NSPK KKPR Laut.

70. Bagaimana prosedur penerbitan PKPLH? (Renny Ramadani B. A.Md, DPMPTSP
Kab. Pangkep)
Jawab:
PKPLH ada 2, otomatis jika pelaku usaha risiko MR. Verifikasi alurnya ke OPD LHK
danselanjutnya disetujui PTSP. Namun secara alur Pelaku Usaha masih membawa
berkas fisik ke OPD LHK karena sistem AMDALNET belum siap.

71. Pertanyaan:
a. Berdasarkan aturan BKPM terkait data pelaku usaha yang akan dikunjungi itu

diberikan secara otomatis pada OSS, dan boleh ditambahkan jika diperlukan
pada OSS. A pakah kriteria pelaku usaha yang akan dilakukan penginputan pada
OSS oleh sub sistem pengawasan di Kabupaten?
b. Pada saat Pengawasan terdapat pelaku usaha yang telah melakukan pembangunan
SPBU sementara PBG belum dikeluarkan oleh Dinas PUTR. Apa yang harus
dilakukan oleh sub sistem Pengawasan terkait hal ini? (Andi Maghfirah, DPMPTSP
Kab. Bulukumba)
Jawab:
a. Kriteria obyek pengawasan sesuai dengan skala prioritas dimana diprioritaskan
yang tingkat resiko lebih tinggi dan nilai investasi lebih besar dari Rp 5 M terlebih
dahulu.
b. Dilakukan pembinaan terlebih dahulu kepada pelaku usaha untuk tidak melakukan
pembangunan sebelum PBG keluar dan berkoordinasi dengan Dinas PUPR apakah
permohonan PBG pelaku usaha sudah diproses atau belum.

72. Bila pelaku usaha salah dalam menginput kode KBLI dan telah proses perizinan
namun tidak melakukan Pencabutan, dan menginput kembali KBLI yang sesuai.
Apakah dampak bagi pelaku usaha? (Anugrah P, DPMPTSP Kab. Bantaeng)
Jawab:
Dampaknya maka pada sistem OSS akan terdapat 2 KBLI yang sama atas proyek
tersebut (double). Salah satu dampak kewajiban pelaku usaha menjadi 2 KBLI (dari
yang seharusnya hanya 1).

73. Pertanyaan:
Terkait jadwal Pengawasan yang sudah diatur dalam setahun, apakah dalam
pemilihan jadwal sudah men-cover seluruh PB yang beresiko MT dan T, atau hanya
82

meng-cover yang diusulkan oleh OPD Pengawasan saja? Saya juga sudah mencoba
simulasi undangan, tapi tidak bisa menemukan Nomor NIB yang ingin diusulkan,
apakah ada klasifikasi NIB yang harusnya diadakan pengawasan, atau bisa melalui
pengaduan masyarakat, atau PU yang belum memenuhi persyaratan?(Husnul
Fadhilah H.)
Jawab:
Short list jadwal pengawasan yang telah kami sediakan hanya melingkupi PB
resiko MT dan T serta nilai investasi diatas Rp 5M. Bila ada usulan K/L/D silahkan
diajukan NIB yang diusulkan oleh OPD hanya terbatas pada sektor pengampu OPD
tersebut. Misal OPD Pariwisata hanya bisa mengusulkan PU dengan sektor
Pariwisata.

Makassar, 24-25 Agustus 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Melisa, Chellyvia, Sugiyono, Nirmala, Aziz, Husen, Fatmawati
Pengajar/Instruktur Teknis: Helmi, Azqa, Ari, Budi, Tomando, Fathin

83

Angkatan 16
CILEGON, 31 Agustus-1 September 2022

Hadir 106 peserta dari wilayah Banten, Lampung, Jawa Barat
(3 Provinsi, 50 Kabupaten/Kota, 2 KEK)

84

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 16 Tahun 2022.

1. Mohon untuk penarikan "Detail Proyek" dalam bentuk tabel (excel) di Akun Kepala
DPMPTSP Kabupaten/Kota, diberi kolom tanggal terbit proyeknya. Terima kasih
(Ilyas, DPMPTSP Kab. Tulang Bawang)
Jawab:
Bisa bersurat ke Direktorat Data dan Informasi Kemeninves/BKPM.

2. Izin bertanya terkait Akun Pengolahan Data sudah mendapatkan Akun turunan
namun ketika Login hanya muncul tulisan "Tableau" dan mohon jelaskan tentang
kegunaan Akun Helpdesk/ Tenaga Pendamping (Anwar Sadat, DPMPTSP Kab.
Lampung Utara)

Jawab:
Sudah dicoba dengan laptop lain dan berhasil Login. Mungkin laptop atau
komputernya di clear history pada browser tersebut.

3. Izin bertanya, mohon penjelasan terkait pengambilan data yang dilakukan oleh
DPMPTSP, jika mengambil data tahun 2021 di bulan Januari 2022 dengan jumlah
(contoh) 100 perusahaan, dan jika mengambil data kembali Tahun 2021 di bulan
Februari 2022, jumlah perusahaannya berubah (misal) menjadi 90 Perusahaan
walaupun tahun 2021 sudah lewat. Bagaimana DPMPTSP daerah mengatasinya,
dan mengapa hal itu bisa terjadi? (Ilyasya Damara, DPMPTSP Kab. Tulang Bawang)
Jawab:
Data yang disajikan adalah data terkini dan bukan data historikal, sehingga ada
kemungkinan terdapat data yang dihapus/data dinamis. Selain itu DPMPTSP masih
dapat mengakses data dari NSWI.

4. Izin menyampaikan saran, dalam pelaporan pada Dashboard Pemanfaatan Data
OSS dapat ditambahkan fitur filter untuk uraian jenis perusahaan maupun tingkat
risiko, serta ditambahkan detail perizinan yang sudah terbit. (Lutphy, S.Ip,
DPMPTSP Kab. Serang)
Jawab:
Untuk permintaan tambahan data informasi silahkan bersurat ke Direktorat Data
dan Informasi Kemeninves/BKPM.

5. Dimana kami bisa mendapatkan informasi Target Investasi tahunan dan rincian
penghitungannya? Karena saat ini kami sudah punya dokumen Rencana Target
Investasi dan ternyata tidak sama. Mohon informasinya (Marico, DPMPTSP Kab.
Lampung Barat)
Jawab:
Untuk Target Investasi nasional dicanangkan oleh unit Kedeputian Perencanaan
dalam bentuk Renstra BKPM. Untuk target per-Kabupaten/Kota silahkan
dikoordinasikan dengan DPMPTSP Provinsi.

6. Kami menyarankan untuk file unduhan (excel) "Detail Perizinan Berusaha" di Akun

85

Kepala Dinas agar bisa ditambahkan alamat spesifik dari izin usahanya, karena
hanya ada provinsi dan kabupaten/kota-nya saja, ditambahkan juga modal dan
sektornya juga, terima kasih. (Ilyasya Damara, DPMPTSP Kab. Tulang Bawang).
Jawab:
Untuk permintaan tambahan data informasi silahkan bersurat ke Direktorat Data
dan Informasi Kemeninves/BKPM.

7. Terkait izin Puskesmas, apakah izin Puskesmas cukup NIB dan Sertifikat Standar?
atau ada tambahan izin lanjutannya yang dikeluarkan oleh sistem siCantik cloud
(untuk daerah)? (Danik Wijayanti, A.Md, DPMPTSP Kota Metro).
Jawab::
Berdasarkan PP 5/2022, layanan perizinan berusaha wajib melalui OSS RBA, baik
untuk legalitas PB dan PB UMKU-nya. Khusus BLU baru sektor Kesehatan yang
ditangani di OSS RBA. Puskesmas (KBLI 86102), tingkat risiko MT, Perizinan
Berusaha NIB dan SS.

8. Untuk P-IRT masuk ke sektor apa? (Danik Wijayanti, A.Md, DPMPTSP Kota Metro)
Jawab:
Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga
(SPP-IRT) masuk dalam kewenangan BPOM, diajukan di OSS melalui PB UMKU.
Pemenuhan persyaratannya di-direct otomatis ke sistem SPP-IRT BPOM. Pada
sistem BPOM pelaku usaha melengkapi data permohonan melalui 5 step dan klik
tombol penerbitan yang secara otomatis akan terkirim lampiran data teknisnya ke
OSS, sehingga terbit PB UMKU (merging format standar OSS dan lampiran data
teknis dari sistem SPP-IRT BPOM) tanpa verifikasi.

9. Pertanyaan:
a. Dalam PB UMKU terkadang OPD teknis mendapatkan permohonan yang tidak

sesuai dengan wewenangnya.
b. Terdapat NIB dalam bahasa Inggris.
c. Terdapat izin yang terbit otomatis (Meinita Sari, DPMPTSP Prov. Lampung)

Jawab:
a. Perlu klarifikasi lebih lanjut permasalahan sistem melalui surat ke Kedeputian

Teknologi Informasi Kemeninves/BKPM.
b. Pada OSS RBA belum mengakomodir produk yang dalam bahasa asing.
c. Terbit otomatis karena fiktif positif? atau karena meng-upload izin usaha lama?

Dicek kembali pelaku usaha telah memiliki izin sebelumnya.

10. Terkait NIB yang di dalamnya ada KBLI Pertambangan yang telah dicabut, apakah
masih bisa mengajukan Izin Pertambangan dari NIB tersebut? (Meinita Sari,
DPMPTSP Prov. Lampung)
Jawab:
KBLI yang telah dicabut tidak dapat dilanjutkan proses pengajuan perizinan
berusahanya, namun pelaku usaha dapat melakukan input data usaha yang baru
selama KBLI tersedia di dalam Akta Perusahaan.

11. OSS Berbasis Risiko masih perlu pengembangan sistemnya (Luhut Malau. SP,
DPMPTSP Kota Cilegon)

86

Jawab:
Terima kasih, sudah seharusnya sistem OSS akan terus dikembangkan.

12. Untuk KBLI KSP Primer apakah sudah bisa dilakukan verifikasi? karena sudah ada
Pelaku Usaha yang sudah meng-upload pemenuhan persyaratan namun di Hak
Akses turunan OSS tidak ada notifikasi masuk. (Albi Septian Nur, DPMPTSP Kota
TangerangSelatan)
Jawab:
Dipastikan kembali pembuatan Hak Akses turunannya. Koperasi Simpan Pinjam
Primer (KSP Primer) KBLI 64141 sudah ditanam NSPKnya di dalam sistem OSS
sehingga sudah dapat diajukan maupun diverifikasi. Permohonan tidak muncul di
Akun OPD kemungkinan karena pada saat membuat Hak Akses turunan sektor
"Koperasi dan UKM" belum dicentang.

13. Saya ada kasus Pelaku Usaha eksisting Tambak dengan KBLI 03216. Setelah
selesai migrasi Akun dan Data, KKPR yang dipilih oleh Pelaku Usaha adalah Darat,
kemudian setelah konsultasi di KKP Provinsi, ternyata harus input KBLI yang sama,
dengan Lokasi yang sama tetapi Pilih KKPR Laut dan mengirimkan surat
permohonan KKPR Laut ke KKP Provinsi. Apakah benar seperti itu? (Firdaus,
DPMPTSP Kab. Lampung Selatan)
Jawab:
Apabila sesuai Lokasi terdapat di darat dan di laut, sehingga perlu diajukan
kembali kegiatan pendukung untuk Lokasi di laut-nya.

14. Pertanyaan:
a. NIB Pelaku Usaha telah terbit, namun di Akun Administrator KEK Tanjung Lesung

pada beranda tidak muncul NIB tersebut, namun di Pelacakan ditemukan NIB
tersebut, dengan Notifikasi data tidak lengkap, apakah NIB tersebut valid, karena
kami ragu untuk melakukan sinkronisasi data pada aplikasi INSW?
b. Pelaku Usaha yang di luar kawasan KEK Tanjung Lesung banyak yang melakukan
pendaftaran ke Akun KEK Tanjung Lesung, bagaimana cara menghapus
pendaftaran tersebut, secara Pelaku Usaha tersebut melakukan usaha di luar
kawasan/KEK? (Asep Eris Rusyana,S.Pd, Administrator KEK Tanjung Lesung /
DPMPTSP Kab.Pandeglang)
Jawab:
a. NIB 1907220030866, sesuai pengecekan lebih lanjut, KBLI utamanya masih belum
memenuhi PKKPR.
b. Permohonan masuk ke Akun KEK Tanjung Lesung karena pada saat pengisian data
usaha men-Declare berlokasi di dalam kawasan. Jika memang permohonan dirasa
tidak sesuai maka dapat dilakukan penolakan atas permohonan tersebut.

15. Untuk KBLI 85497 antara uraian ruang lingkup dengan hak kewajiban si pemohon
berbeda, karena termasuk Biro Jasa Mengemudi. (Meinita Sari, DPMPTSP Prov.
Lampung)

87

Jawab:
Dari dua ruang lingkup tersebut silahkan dipilih sesuai kegiatan pelaku usaha.
Apabila masuk sektor Pendidikan nanti memilih ruang lingkup yang kedua dengan
hanya diterbitkan NIB saja.

16. Bagaimana proses Tanda Daftar Gudang (TDG) yang statusnya sewa? (Widya,
DPMPTSP Kab. Pandeglang)
Jawab:
Untuk sewa gudang, dipastikan pemilik gudang telah memiliki TDG. Menurut PP
29/2021 TDG diajukan oleh pemilik gudang. Pelaku usaha yang akan menyewa
gudang diharapkan memilih gudang yang telah dilengkapi dengan TDG. Penjelasan
lebih detail silahkan menyimak Sosialisasi TDG pada link berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=kiSsqcnzeB0.

17. Untuk bidang usaha Konstruksi, apakah SBU yang diupload bisa menggunakan
SBU lama yang masih berlaku atau harus memperbarui SBU melalui OSS terlebih
dahulu? Dan kenapa proses verifikasi SS nya cukup lama? (Muchamad Ridwan
Herdiansyah, DPMPTSP Kota Metro)
Jawab:
Apabila sudah lewat dari bulan Juli 2022, diajukan dengan ketentuan yang baru.
Berdasarkan Surat Edaran Menteri PU nomor 21/SE/M/2021, proses SS PMA dan
PMDN semua dilakukan di Pusat (Kementerian PU).

18. Pengelola Hak Akses sama dengan Admin? Kepala Dinas bisa User sendiri? atau
otomatis jadi Admin? Berapa banyak User turunan yang bisa dibuat? (Rahmat T
Kusnandar, DPMPTSP Prov. Banten)
Jawab:
Pengelola Hak Akses sama dengan Administrator. Kepala DPMPTSP otomatis
menjadi Pengelola Hak Akses/Administrator. Hak Akses untuk Perizinan dan untuk
Pengawasan masing-masing 1 Hak Akses.

19. Apakah memungkinkan untuk fungsi Akun OSS Tenaga Pendamping dapat
mengubah email pelaku usaha, dll, seperti fungsi Akun Helpdesk Provinsi dulu?
(Indra, DPMPTSP Kota Cilegon)
Jawab:
Masukan kami sampaikan ke pimpinan. Hak Akses Akun Helpdesk di pusat dan
Helpdesk di daerah sama, dengan fitur yang telah ditetapkan, terbatas.

20. Masih ada beberapa permohonan (Sertifikat Standar, PB-UMKU) yang masih masuk
ke OPD teknis yang bukan kewenangannya, sementara penapisan di sistem
pengelola (DPMPTSP) sudah sesuai, gimana cara menanggulangi hal ini? (Acep
Vicky Viska, DPMPTSP Kab. Tangerang)
Jawab:
Mohon dibuat daftar permohonan yang tidak sesuai tersebut untuk disampaikan
kepada Deputi Bidang Teknologi Informasi Penanaman Modal. Diinformasikan

88

lebih lanjut detil perizinan yang tidak sesuai kewenangan, untuk dimitigasi lebih
lanjut.

21. Proses PKKPR untuk Bangunan Sewa itu menjadi kewajiban Pemilik Bangunan
atau Penyewa? (Helmi, DPMPTSP Prov. Banten)

Jawab:
Penguasaan lokasi menjadi kewajiban Pemilik. Untuk pemanfaatan lokasi, jika
kegiatan usaha yang dilakukan Pemilik dan Penyewa sama, maka Penyewa dapat
menggunakan izin lokasi/KKPR Pemilik gedung. Jika berbeda maka Penyewa
mengajukan KKPR sesuai dengan kegiatan usahanya.

22. Pada saat melakukan pelacakan, ada beberapa badan usaha yang muncul
keterangan data badan usaha tidak lengkap dan data akta, pengurus, maksud dan
tujuan kosong. Apa penyebabnya dan bagaimana menyikapinya? (Muchamad
Ridwan Herdiansyah, DPMPTSP Kota Metro)
Jawab:

Data badan usaha ditarik dari sistem AHU Kemkumham, jika ada yang kurang
lengkap/kurang sesuai maka pelaku usaha disarankan untuk perbaikan data
melalui Notaris. Penyebabnya data tersebut diambil dari database sistem AHU
Online, sehingga perlu dilengkapi terlebih dahulu data di sistem AHU Online
melalui Notaris.

23. Terdapat sebuah rumah sakit milik pemerintah daerah baru beroperasi sekitar 2
tahun. Pada tahun ini/tahun berjalan rumah sakit pemerintah daerah ingin
mendirikan laboratorium radiologi (PB UMKU). Pada saat proses pembuatan NIB
terdapat persyaratan rumah sakit pemerintah daerah tersebut harus BLU/BLUD.
Info dari rumah sakit daerah tersebut BLU/BLUD belum dapat diproses karena
rumah sakit tersebut beroperasi belum sampai 5 tahun. Bagaimanakah solusinya?
Apakah harus menunggu 5 tahun beroperasi dahulu atau ada opsi lain? (Iis
Istiharoh, DPMPTSP Kab. Pandeglang)
Jawab:
Rumah Sakit Pemerintah yang diproses di OSS adalah yang sudah berbentuk
BLU/BLUD saja.

24. Dalam rangka mengetahui proses PKKPR saat ini kami tidak bisa melihat
proses PKKPR di Akses kami (Bidang Perizinan), hanya dapat dilihat di Akses Pak
Kadis. Apakah kami bisa melihat proses PKKPR secara Read Only, sehingga kami
bisa melakukan pemantauan terkait dengan proses PKKPR. (Sugiri, ST, M.Si,
DPMPTSP Kota Serang)
Jawab:
Kami catat untuk menjadi masukan yang kami sampaikan ke PIC terkait.

25. Pertanyaan:

89

a. Bagaimana cara untuk pembatalan SS atau Izin yang telah disetujui yang salah
redaksi atau double persetujuan dari Akun Pengelola/Kepala Dinas?

b. Adakah A kun OSS trial untuk pelatihan kami di daerah kepada internal
DPMPTSP dan OPD teknis tanpa mengganggu Akun turunan asli?

c. Kapan akan diberlakukannya fiktif positif di OSS? (Cecep Haerunasyirin, M.Si,
DPMPTSP Kota Serang)
Jawab:

a. Pencabutan dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan pencabutan oleh
PU atau melalui mekanisme sanksi.

b. Belum disediakan pada saat ini, sementara masih difokuskan untuk
pengembangan sistem.

c. Diinformasikan terlebih dahulu sebelum diterapkan.

26. Berapa lama estimasi waktu proses pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar atau
Izin yang kewenangannya ada di Kementerian sejak pemohon sudah upload
dokumen, karena banyak Pelaku Usaha yang menanyakan progressnya ke
DPMPTSP sedangkan kewenangan ada di Kementerian (Risna Nur Fajriani, S.M,
DPMPTSP Kab. Pandeglang)
Jawab:
Lama waktu masing-masing proses pemenuhan persyaratan di setiap kegiatan
usaha/KBLI telah ditanam sesuai lampiran PP 5/2022.

27. Pada sistem OSS 1.1 terdapat NIB dengan KBLI 46 dan 47. Pada saat sistem
OSS-RBA KBLI 46 dan 47 tidak bisa bersamaan maka harus ada salah satu yang
dihapus. Setelah melewati prosedur laporan LKPM dan Pencabutan Non Likuidasi
ternyata muncul Notifikasi "Izin Prinsip Penanaman Modal" atas Notifikasi tersebut
untuk menempuh prosesnya apakah ada di pusat atau bagaimana? (Iis Istiharoh,
DPMPTSP Kab. Pandeglang)
Jawab:
Memang masih harus dibantu penghapusan kembali oleh Tim Teknis karena masih
terdapat error dan masih dalam perbaikan. Sistem tersebut masih dalam
penanganan pengembangan, sehingga perlu disampaikan permintaan penanganan
melalui Tim Teknis.

28. Izin bertanya, jika izin lokasi sebelumnya pergudangan dan kegiatan usaha
terbaru merupakan industri, apakah perlu mengajukan PKKPR kembali?
Berdasarkan apa untuk menentukan bahwa izin lokasi sebelumnya sesuai atau
tidak sesuai dengan kegiatan usaha yang terbaru? (Anggraeni Budi Kusriarti, S.T,
DPMPTSP Kab. Serang)
Jawab:
Dicek kembali kesesuaian kegiatan usahanya, bila masih sama 4 digit awal
kegiatan usaha barunya dengan yang lama, maka dapat menggunakan KKPR
sebelumnya.

90

29. Pertanyaan:
a. Apabila perusahaan yang dahulunya telah memiliki izin lokasi manual (tanda

tangan oleh OPD) atau pun izin lokasi yang terbit otomatis di OSS 1.1 (yang dahulu
dibawah 1 Ha terbit otomatis) ini harus upload, dibagian mana pas cek RDTR sesuai
pasal 181?
b. Untuk KBLI yang terdapat NSPK nya di OSS RBA ini apakah DPMPTSP boleh
menerbitkan secara manual?
c. Untuk kegiatan non berusaha apakah dibuat secara manual? Dan apabila pemohon
non berusaha ini (seperti contoh rumah tinggal) sudah memilik sertifikat apakah
harus juga membuat pertimbangan teknis pertanahan? (Ari, DPMPTSP Kab.
Serang)
Jawab:
a. Jika sesuai dengan kondisi pasal 181 bisa diupload di bagian kuesioner pasal 181
no. 1 atau 2.
b. Untuk KBLI yang terdapat NSPKnya di OSS maka diterbitkan melalui OSS.
c. Untuk yang diluar OSS dilakukan sesuai peraturan perundang2an yang berlaku.

30. Kelanjutan proses penghapusan KBLI 46 dan 47 dengan kasus input dobel waktu
OSS 1.0, pelaku usaha tidak bisa melakukan permohonan penghapusan pada menu
Pencabutan Non Likuidasi karena harus lapor LKPM dulu. Sebelum lapor LKPM
mereka harus Migrasi data usaha dulu, sedangkan untuk migrasi data usaha
mereka tidak bisa proses karena untuk KBLI 46 dan 47 pada satu perusahaan tidak
bisa dilanjutkan dengan keterangan kewajiban input Nomor Penanaman Modal.
(Helmi, DPMPTSP Prov. Banten)
Jawab:
Disampaikan kembali data rinci pelaku usaha untuk tindak lanjut. Dibantu teman
Dalaks, apakah untuk lapor LKPM harus isi data migrasi terlebih dahulu?.

31. Pada Badan Usaha Jasa Konstruksi, KBLI yang ditambahkan apakah seluruh KBLI
(KBLI yang sama pada lokasi proyek berbeda) atau hanya KBLI yang mewakili
bidang usahanya dengan mencantumkan lokasi kantornya? (Muchamad Ridwan
Herdiansyah, DPMPTSP Kota Metro)
Jawab:
Untuk Konstruksi, alamat pada KBLI adalah Kantor Pusat, tidak perlu mengupload
alamat lokasi proyek kliennya.

32. LULU Supermarket (PMA) menjalankan kegiatan perdagangan obat tanpa resep
dokter di dalam supermarket dengan risiko rendah. Tapi mereka untuk
mendapatkan pasokan obat menjadi kesulitan karena dari pihak yang mensupply
obat-obatan itu mengarahkan untuk menambahkan kegiatan usaha yang sesuai
(mungkin Apotek). Mereka mendapatkan arahan dari Kemenkes sesuai aturan
Kemenkes No 14. Tapi pihak LULU Supermarket merasa keberatan karena untuk
menambahkan 1 kegiatan harus memiliki nilai investasi diatas 10 M diatas nilai

91

tanah dan bangunan. Pihak LULU Supermarket sudah mengirimkan email ke BKPM
dan sudah mendapatkan balasan yang menyatakan bahwa LULU Supermarket
tidak perlu menambahkan KBLI baru. Tapi dari pihak Kemenkes dan Supplier
tetap minta mencantumkan KBLI terkait Penjualan Obat Khusus. Mohon informasi
terkait tumpang tindih aturan tersebut. Terima kasih. (Helmi, DPMPTSP Prov.
Banten)
Jawab:
LULU adalah perusahaan PMA, sedangkan Apotik dialokasikan untuk Koperasi dan
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam
Peraturan Presiden No. 49Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

33. Pertanyaan:
a. Apakah untuk perusahaan CV, PT dan Koperasi yang A kta-nya masih 2 digit

harusmelakukan perubahan?
b. Untuk perusahaan yang terkendala PKKPR, bagaimana untuk pengurusan nya?

Step by step.
c. Untuk perusahaan yang ingin menghapus KBLI bagaimana langkah2nya?(Arief

Wicaksono, Kota Cilegon)
Jawab:
a. Iya, namun sebelumnya harus dilakukan pengecekan di bagian perubahan
badanusaha jika ada data yang terbaru silahkan dilakukan penarikan data.
b. Terkendala di tahap apa? tata cara pemrosesan pengajuan PKKPR darat ada
didalam menu PANDUAN di portal oss.go.id.
c. Pencabutan non likuidasi atau pembatalan dengan terlebih dahulu melakukan
pelaporan LKPM dan memperoleh persetujuan.

34. Bagaimana proses untuk Pembatalan PKKPR yang terbit otomatis sedangkan
daerah sedang proses cek lapangan terkait permohonan PKKPR? dengan waktu
Verifikasi yang terbatas Notifikasi terlambat masuk, kasus perusahaan melakukan
penginputan data luas lahan tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik FPR
(Merky Defrienc, DPMPTSP Kab. Way Kanan Lampung)
Jawab:
Terlebih dahulu bersurat ke Direktur Perencanaan Jasa Kawasan (PIC PKKPR) di
BKPM untuk dilakukan rapat koordinasi kemudian dilakukan pengecekan ke
lapangan (BAP), tahapan terakhir adalah pengajuan pembatalan.

35. Bagaimana prosedur perizinan minol (minuman keras dan alkohol) pada daerah
yang tidak mengizinkan usaha tersebut. Karena ada risiko OPD Teknis tidak
mengecek/memberikan notifikasi/email terkait hal tersebut dan ada risiko SS/Izin
terbit secara otomatis/fiktif positif. (Risna Nur Fajriani, S.M, DPMPTSP Kab.
Pandeglang)

92

Jawab:
Daerah terkait dapat memberikan informasi dan usulan ini kepada Deputi Bidang
TIPM dan Deputi Bidang PIPM. Terkait usulan kebijakan dapat diajukan ke
Direktorat Deregulasi.

36. Bagaimana proses untuk penambahan lahan perkebunan PMA dimana modal
yang wajib dimiliki perusahaan minimal 10 M dalam sistem, sedangkan
perusahaan tersebutmenambah lahan baru dengan nilai investasi tambahan tidak
mencapai 10 M, karena statususulan perusahaan untuk penambahan lahan baru
tersebut bukannya penambahan tetapi menjadi usulan baru (Merky Defrienc,
DPMPTSP Kab. Way Kanan )
Jawab:
Tidak dapat dilakukan pengembangan karena tidak memenuhi minimal investasi.
Masing-masing proyek untuk PMA harus lebih dari 10 M diluar tanah dan
bangunan.

37. Bagaimana dengan pelaku usaha baru tetapi pelaku usaha salah input data usaha?
Bagaimana cara pencabutan KBLI nya? Dilakukan pencabutan perizinan tetapi
status LKPM tidak valid. (Achmad Soleh, DPMPTSP Kab. Way Kanan)
Jawab:
Jika sudah terbit Perizinan Berusaha melalui Pencabutan Non Likuidasi. Jika risiko
MT dan T namun belum terbit PB maka dilakukan Pembatalan. Keduanya
membutuhkan NPWP Valid dan LKPM status diterima untuk seluruh KBLI yang
dimiliki.

38. PT Parvus Medica Indonesia ingin melakukan perubahan data badan usaha dari
pendukung ke utama tapi tidak bisa karena ada notifikasi. "Status anda masih
dalam proses verifikasi. Anda tidak dapat melakukan perubahan terhadap proyek
ini" karena memang sedang mengajukan permohonan ke Kemenkes. Info dari
Kemenkes sudah dilakukan pembatalan atas permohonan tersebut namun di OSS
masih belum bisa dilakukan perubahan. Mohon informasinya, terima kasih (Helmi,
DPMPTSP Prov. Banten)
Jawab:
Pelaku usaha dapat mengirimkan surat kepada Deputi Bidang Teknologi Infomasi
Penanaman Modal. Disamping itu, dapat juga diajukan melalui email resmi untuk
penanganan masalah sistem yang terintegrasi (akan dilakukan mitigasi oleh PIC
terkait).

39. Bagaimana menyikapi permasalahan ketidaksesuaian jumlah modal dengan skala
usaha pada KBLI tertentu? terutama pada pelaku UMK Perseorangan. Misal, pada
KBLI event catering skala usaha minimal adalah kecil sedangkan modal PU
dibawah Rp. 1M (Muchamad Ridwan Herdiansyah, DPMPTSP Kota Metro)

93

Jawab:
Pelaku usaha harus mengajukan sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan pada
lampiran 1 PP 5/2021.

40. Terkait dengan pilihan kegiatan utama dan pendukung, dimana perusahaan masih
ada melakukan kesalahan, dimana seharusnya KBLI tersebut seharusnya menjadi
kegiatan utama akan tetapi dimasukan ke kegiatan pendukung, atau sebaliknya.
Bagaimana cara merubahnya? Apakah di pengembang atau dimana? Terima kasih
(Adi Usman, DPMPTSP Prov. Sumbar)
Jawab:
Perubahan data usaha pada bagian KBLI.

41. Kenapa muncul pembayaran PNBP di OSS? bayarnya kemana? Notifikasinya
dimana?(Frengki Asmar, DPMPTSP Kab. Lampung Barat)
Jawab:
Pembayaran PNBP adalah sesuai dengan persyaratan dari pengampu sektor
(kementerian/lembaga terkait). Jika ada persyaratan PNBP maka
dinas/kementerian terkait membuat SPS dan dikirimkan ke pelaku usaha melalui
sistem OSS.

42. Apakah setiap KBLI harus ada KKPRnya? (Rahmat, DPMPTSP Prov. Banten)
Jawab:
Untuk yang diajukan di OSS RBA dengan skala usaha Non UMK membutuhkan
KKPR.

43. Bisakah PKKPR yang terbit otomatis dilakukan pembatalan dengan alasan atau
bisakah di dalam menu Daftar permohonan terbit otomatis ditambahkan menu
pembatalan (Merky Defrienc, DPMPTSP Kab. Way Kanan)
Jawab:
Pembatalan saat ini sedang berjalan dengan koordinasi PIC KKPR dengan
ATR/BPN.

44. Izin bertanya, permohonan PKKPR Laut masih terkendala validasi oleh sistem OSS
dan belum dapat diterbitkan, mohon solusinya (Lutphy, S.Ip, DPMPTSP Kab.
Serang)
Jawab:
Memang untuk KKPR Laut harus dilakukan validasi terlebih dahulu, seumpama
adakendala dapat disampaikan surat ke Deputi Teknologi Informasi PM.

45. Dalam pelaksanaan proses migrasi ke OSS RBA muncul Nomor Penanaman Modal
bisa dijelaskan kenapa Nomor Penanaman Modal muncul pada proses tersebut?
(Ilyas Damara, DPMPTSP Kab. Tulang Bawang)
94

Jawab:
Karena adanya peraturan yang lebih restriktif dari keadaan sebelumnya,
sehingga muncul Izin Penanaman Modal sebagai Grand Father Clause.

46. Pertanyaan:
a. untuk Badan Usaha dengan klasifikasi resiko rendah (UMKM) yang bergerak di

bidang Jasa Konstruksi dan atau Pengadaan Barang/Supplier, apakah ada batasan
jumlah untuk memiliki KBLI?
b. untuk badan usaha yang khusus bidang Jasa Konstruksi, apakah tiap sub bidang
harus mempunyai tenaga teknik (SKT/SKA) pada masing2 sub bidang? bolehkah
dengan orang yang sama? (Aqimi, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan)
Jawab:
a. Tidak ada pembatasan jumlah KBLI untuk sektor konstruksi.
b. Penilaian terkait Tenaga Ahli merupakan kewenangan LSBU.

47. Ketika ada salah penulisan nama badan usaha, kenapa tidak bisa langsung diubah,
sedangkan kesalahan alamat bisa langsung diubah, mengapa? Lalu solusinya
bagaimana untuk memperbaiki proses penggantian nama dan berapa lama?
(Rahmadiah Savitri, DPMPTSP Kab. Pandeglang)
Jawab:
Penggantian nama badan usaha dapat diajukan melalui surat permohonan
perubahan data yang disampaikan melalui WA/email [email protected].

48. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14/2021, penerbitan Sertifikat Laik
Higiene Sanitasi untuk kegiatan Depot Air Minum terdapat persyaratan proses
pengolahan air minum dan wadah air minum, tetapi dalam sistem OSS persyaratan
tersebut tidak tercantum. Apakah PTSP dapat meminta pemenuhan persyaratan
tersebut meskipun tidak tercantum dalam sistem OSS? (Dehan Nurfitri Fauziah,
DPMPTSP Kab. Serang)
Jawab:
Sudah tercantum dalam Sistem OSS baik di SPI maupun Form Pemenuhan
Persyaratan.

49. Permohonan SS (Risiko Menengah Tinggi), Izin (Risiko Tinggi) dan PB UMKU
jika belum ditindaklanjuti apakah akan terverifikasi otomatis secara sistem? jika
iya, berapa lama sampai permohonan tersebut terverifikasi otomatis? (Arief
Chaeriawan,DPMPTSP Kab. Karawang)
Jawab:
Fiktif positif belum berlaku.

50. Pertanyaan:
a. Untuk pelaku usaha dengan kegiatan sekolah swasta apakah dikategorikan

non berusaha, karena untuk kegiatan sekolah pesantren tidak bisa lanjut karena
95

untuk pemenuhan PBG butuh PKKPR?
b. Untuk pelaku usaha terkadang bermain dengan modal usahanya dibawah 5M,

sedangkan kegiatannya termasuk tinggi atau menengah tinggi, apakah ada
solusi untuk mengunci KBLI tertentu yang agar si pelaku usaha masuk ke Non
UMK supaya modalnya di atas 5M.
c. Untuk pembagian Hak Akses bagi OPD teknis apakah boleh diberikan lebih dari 1
Hak Akses dalam 1 OPD?
d. Untuk pembuatan gambar polygon tidak menampilkan preview gambar lahannya
seperti apa? apakah bisa dalam pengembangan sistem ini dimunculkan preview
gambarnya tidak cuma koordinat saja? (Ari, DPMPTSP Kab. Serang)
Jawab:
a. Bidang usaha Pendidikan Swasta, sistem OSS hanya memproses sampai dengan
NIB, Izinnya ke Kemendikbud.
b. Kriteria risiko untuk masing-masing skala usaha dipetakan pada PP 5/2021.
c. Dibatasi satu Hak Akses untuk satu OPD.
d. Masukan akan disampaikan ke Pimpinan.

51. Bagaimanakah apabila pemohon ingin menginput KBLI 38110 tapi masih
menunggu NSPK nya (Rohman Saleh, DPMPTSP Kota Cilegon)
Jawab:
Belum dapat diproses melalui OSS hingga terdapat NSPK dari Kementerian teknis
terkait.

52. Untuk Perizinan Berusaha dengan KBLI Menengah Rendah, ada beberapa KBLI
yang terbit Persetujuan PKPLH secara Otomatis. Dalam hal ini, apakah pengusaha
tidak perlu menyusun dokumen UKL-UPL dan Pertek-pertek di Lingkungan Hidup.
Terima Kasih (Adhi Rizal Hari Kusuma, DPMPTSP Kab. Lebak)
Jawab:
PKPLH terbit otomatis jika pelaku usaha men-declare sudah memiliki izin tersebut
dan menguploadnya, apabila terdapat ketidaksesuaian maka bisa dilakukan
mekanisme pengawasan.

53. Di Hak Akses bidang Pengawasan, saat kita klik menu Pelaporan LKPM (UMK dan
Non UMK) tombol unduh-nya tidak berfungsi, apa semuanya begitu atau hanya di
kami saja? (Firdaus, DPMPPTSP Lampung Selatan)
Jawab:
Masalah ini sudah diperbaiki, silahkan dicoba kembali karena bug tersebut sudah
diperbaiki. Jika masih terkendala, silahkan bisa dihubungi PIC BKPM untuk
Provinsi Lampung dengan Bu Sandria, Pak Rohadi atau Pak Andre.

54. Apakah pengawasan hanya terkait pada penanaman modal? bagaimana dengan
pengawasan perizinan? (Meinita Sari, DPMPTSP Prov. Lampung)

96

Jawab:
Pengawasan untuk perizinan berusaha secara teknis merupakan kewenangan dari
instansi teknis, sedangkan terkait dengan penanaman modal merupakan
kewenangan DPMPTSP. Bagian Pengawasan dapat mengikutsertakan Bagian
Perizinan ketika pengawasan.

55. Bagaimana menindaklanjuti aduan terkait dengan permintaan pengawasan atas
kegiatan usaha yang tidak berizin dan juga lokasi usaha tersebut tidak sesuai
dengan pola ruang yang telah ditentukan oleh Daerah (Sugiri, ST, M.Si, DPMPTSP
Kota Serang)
Jawab:
Dapat dilakukan Pengawasan Insidental atas aduan tersebut. Apabila terkait pola
ruang dapat mengajak Dinas Tata Ruang setempat.

56. Bisa atau tidak ditambahkan Notifikasi pada saat Penjadwalan Pengawasan kepada
pelaku usaha? (Reno Pribadi, DPMPTSP Kota Tangerang Selatan)
Jawab:
Notifikasi melalui email kepada pelaku usaha akan ada ketika Surat Tugas diinput
yakni pada H-4 tanggal pelaksanaan Inspeksi Lapangan.

57. Terkait penilaian bobot persentase penilaian untuk Pengawasan dan Koordinator,
apakah ada standarnya? Atau tergantung Koordinator atau Pengawasan yang
menentukan persentase penilaiannya? Terima kasih (Adi Usman, DPMPTSP Prov.
Sumatera Barat)
Jawab:
Penilaian diserahkan langsung kepada masing-masing Pengawas dengan rentang
nilai 0 – 100. Panduan penilaian untuk Koordinator (DPMPTSP) dapat dilihat pada
bahan paparan.

58. Jika ada kesalahan input /Lampiran, bagaimana cara/mekanisme perbaikannya?
Bisa di-edit sendiri atau harus melalui Tim Pengembang? (Indra, DPMPTSP Kota
Cilegon )
Jawab:
Bisa dilakukan Pembatalan melalui menu Ubah Jadwal dan setelahnya bisa
diajukankembali.

59. Mohon penjelasannya tentang Verifikasi LKPM untuk DPMPTSP Kabupaten/Kota.
Apakah ada panduannya? LKPM mana yang harus dikembalikan dan LKPM
mana yang harusdisetujui? Terima kasih (Ilyasya Damara, DPMPTSP Kab. Tulang
Bawang)
Jawab:

97

Panduan V erifikasi LKPM sebagaimana P anduan P engisian LKPM oleh P elaku
U sahapada Lampiran Peraturan BKPM No 5 Tahun 2021.

60. Apabila Sertifikat Ijin Edar Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah
terbit tetapi salah, bagaimana cara membatalkannya? apakah ada sanksi?
mengingat Nomor Ijin Edar yang sudah diterbitkan oleh dinas teknis ternyata masih
ranahnya BPOM bukan ranahnya bidang Kehutanan, dan apakah Pelaku Usaha
yang mengajukan permohonan Izin Edar yang ternyata salah tersebut apa perlu
diberikan surat pemberitahuan pembatalan/pencabutan? dan yang mengeluarkan
surat pembatalan apakah dari PTSP atau dinas teknis? (Saparudin, Dinas
Ketahanan Pangan)
Jawab:
Setiap izin yang diterbitkan tentunya dapat dicabut atau dibatalkan sesuai
ketentuanperaturan perundang-undangan.

61. Apakah ada Panduan dalam menentukan skor hasil pengawasan? Dan apa
isi dokumen yang di- upload pada kolom unggah dokumen
Koordinator/Pengawas? (Muchamad Ridwan Herdiansyah, DPMPTSP Kota Metro)
Jawab:
Penilaian diserahkan langsung kepada masing-masing Pengawas dengan rentang
nilai 0 – 100. Panduan penilaian untuk Koordinator (DPMPTSP) dapat dilihat pada
bahan paparan.

Cilegon, 31 Agustus – 1 September 2022
Pusdiklat Kemeninves/BKPM: Marchamah, Ian, Hana, Janette, Didi, Ade
Pengajar/Instruktur Teknis: Aghita, Puspita, Hyananda, Ami, Murniwaty, Almira

98

Angkatan 17
SURAKARTA, 1-2 September 2022

Hadir 98 peserta dari wilayah Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur
(3 Provinsi, 78 Kabupaten/Kota, 3 KEK)

99

Pertanyaan yang disampaikan Peserta Pelatihan TOT OSS Angkatan 17 Tahun 2022.

1. Ketika di daerah terdapat kebijakan lokal perihal moratorium perizinan berusaha
yang merupakan kewenangan daerah kabupaten, bagaimana mekanisme, syarat
dan tata cara agar kebijakan lokal daerah tersebut bisa diterapkan? Kondisi di
lapangan/Sukoharjo bahwa di Kabupaten Sukoharjo terdapat Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2020 mengenai Moratorium yang salah satunya adalah
moratorium perizinan berusaha yang baru untuk Karaoke, padahal di sistem OSS,
perizinan Karaoke masuk kategori Menengah Rendah dan akan terbit tanpa adanya
verifikasi baik di OPD terkait ataupun di DPMPTSP. Pertanyaan:

a. Bagaimana cara melaksanakan/ memasukkan/ mengimplementasikan ke sistem
OSS, agar permohonan Karaoke di Kabupaten Sukoharjo bisa ditutup/tidak bisa
diakses untuk menuju langkah selanjutnya?

b. Personil di BKPM yang bisa memfasilitasi/dihubungi perihal hal tersebut siapa?
mohon nomor contact person dan jabatan personil dimaksud, agar permasalahan
ini bisa diselesaikan sampai final, tidak hanya dijawab saja tetapi untuk
kelanjutannya tidak jelas.

c. Mohon agar permintaan Pencabutan Perizinan Berusaha untuk Karaoke yang
bermasalah bisa dijawab. M ohon maaf dan terima kasih. (Nanang Syarifudib,
SH, MH, DPMPTSP Kab. Sukoharjo)
Jawab:

a. Subsistem Perizinan Berusaha.
b. Subsistem Perizinan Berusaha.
c. Dengan menggunakan menu Sanksi atas usulan K/L/D yang sudah ada di dalam

sistem OSS.

2. Perbedaan Persyaratan dengan Kewajiban di menu Informasi KBLI lalu penerapan
di lapangan bagaimana ? (Nanang Syarifudib, SH MH, DPMPTSP Kab. Sukoharjo).
Jawab:
Persyaratan sebelum pemrosesan Perizinan Berusaha. Kewajiban sesudah
Perizinan Berusaha terbit.

3. Untuk data realisasi investasi, data yang diambil dari OSS RBA atau NSWI?
(Alfonsius Dimas Adityo, DPMPTSP Kota Salatiga).
Jawab:
Data dapat diperoleh di NSWI untuk data realisasi investasi, saat ini update sampai
dengan TW 2 2022.

4. Pada Dashboard Pemanfaatan Data OSS, ketika mendownload Data Detail
Proyek, bagaimana membedakan bahwa data tersebut merupakan data proyek

100