Perbandingan Hukum Bisnis Copyright© PT Penamudamedia, 2024 Penulis: Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH ISBN: 978-623-88978-3-4 Desain Sampul: Tim PT Penamuda Media Tata Letak: Enbookdesign Diterbitkan Oleh PT Penamuda Media Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta HP/Whatsapp : +6285700592256 Email : [email protected] Web : www.penamuda.com Instagram : @penamudamedia Cetakan Pertama, Maret 2024 x + 108, 15x23 cm Hak cipta dilindungi oleh undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin Penerbit
v Prakata egala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dalam era globalisasi ini, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan sistem hukum bisnis di berbagai negara menjadi sangat penting bagi praktisi hukum, mahasiswa, dan para pelaku bisnis internasional. Buku ini, berjudul "Perbandingan Sistem Hukum Bisnis," hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang sistem hukum bisnis yang berlaku di beberapa negara terpilih. Buku ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan perbedaan antara sistem hukum bisnis, tetapi juga untuk memberikan wawasan tentang bagaimana perbedaan ini dapat memengaruhi strategi bisnis internasional, kebijakan pemerintah, dan perkembangan hukum di masa depan. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi pembaca yang ingin mendalami bidang ini. Penulisan buku ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan buku ini. Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi pembaca dan dapat menjadi salah satu sumbangan S
vi kecil kami dalam memperluas pemahaman tentang perbandingan sistem hukum bisnis di dunia ini. Kota, Februari 2024 Penulis
vii Daftar Isi
viii
ix
x
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 1 emahami perbandingan hukum bisnis penting karena memberikan wawasan mendalam tentang keragaman aturan yang mengatur praktik bisnis di berbagai negara. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik, yang mencerminkan nilai, budaya, dan sejarahnya sendiri. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan hukum asing, sehingga mampu menjalankan bisnis lintas batas dengan lebih efisien dan meminimalkan risiko konflik hukum. Selain itu, pemahaman tentang perbandingan hukum bisnis juga memungkinkan kita untuk memanfaatkan peluang bisnis internasional yang ada. Dengan mengetahui bagaimana sistem hukum bisnis suatu negara mempengaruhi praktik bisnis, kita dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih efektif dan sesuai dengan keadaan setempat. Hal ini dapat meningkatkan keberM
2 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH hasilan bisnis di pasar asing dan menciptakan kemitraan yang lebih kuat dengan pelaku bisnis dari berbagai negara. Terakhir, pemahaman tentang perbandingan hukum bisnis juga membantu kita dalam memahami dinamika sosial, politik, dan ekonomi global. Melalui analisis perbandingan hukum bisnis, kita dapat melihat bagaimana perkembangan ekonomi suatu negara tercermin dalam hukum bisnisnya, serta bagaimana faktor-faktor eksternal seperti globalisasi memengaruhi evolusi sistem hukum bisnis di berbagai negara. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya bermanfaat untuk praktisi bisnis, tetapi juga untuk mereka yang tertarik pada studi tentang hukum dan kebijakan internasional. Sistem hukum merujuk pada struktur yang kompleks dari aturan, lembaga, prosedur, dan prinsip-prinsip yang membentuk kerangka kerja hukum dalam suatu negara atau wilayah. Sistem hukum ini berfungsi sebagai fondasi untuk menjaga ketertiban sosial, menyelesaikan konflik, dan mengatur perilaku individu dan entitas di dalam masyarakat. Dalam pengertian umum, sistem hukum merupakan panduan yang menentukan apa yang dianggap legal atau ilegal dalam suatu masyarakat, serta prosedur yang harus diikuti dalam menegakkan aturan tersebut. Beberapa ahli memiliki pendapat dan definisi yang berbeda-beda mengenai sistem hukum. Menurut Weber (2020), sistem hukum adalah seperangkat aturan yang disepakati oleh masyarakat dan ditegakkan oleh otoritas yang sah. Austin (2012) mendefinisikan sistem hukum sebagai seperangkat perintah yang diberikan oleh penguasa
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 3 kepada rakyatnya, yang jika dilanggar akan diikuti oleh sanksi. Llewellyn (2017) menganggap sistem hukum sebagai sistem tindakan manusia, bukan sekadar kumpulan peraturan tertulis. Pound melihat sistem hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial tertentu, seperti keadilan, keamanan, dan kesejahteraan. Menurut Kelsen, sistem hukum adalah sistem norma yang terdiri dari norma-norma yang saling berkaitan, di mana norma yang lebih tinggi mengatur norma yang lebih rendah. Perlu dipahami bahwa sistem hukum berbeda dari hukum itu sendiri. Hukum adalah sekumpulan aturan yang mengatur tingkah laku individu dan kelompok dalam masyarakat, sementara sistem hukum adalah struktur yang lebih luas yang mencakup pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum tersebut. Dengan kata lain, sistem hukum mencakup semua aspek yang terkait dengan hukum, termasuk lembaga-lembaga yang bertugas membuat hukum (legislative), menginterpretasikan hukum (judicial), dan menjalankan hukum (executive). Perbedaan utama antara sistem hukum dan hukum itu sendiri adalah cakupan dan kompleksitasnya. Sistem hukum mencakup tidak hanya aturan-aturan yang tertulis, tetapi juga lembaga-lembaga yang menegakkannya, prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam mengajukan klaim atau menyelesaikan sengketa, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan filosofis dari sistem tersebut. Sementara itu, hukum itu sendiri lebih mengacu pada aturan-aturan yang diterapkan dalam kehidupan seharihari, baik yang terkait dengan tindakan kriminal maupun
4 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH perdata, dan bagaimana aturan-aturan tersebut dijalankan dalam praktik. Sistem hukum mencakup berbagai elemen yang saling terkait untuk mengatur perilaku dan interaksi dalam suatu masyarakat. Pertama-tama, sistem hukum terdiri dari aturan-aturan hukum yang menetapkan standar perilaku yang diharapkan dan sanksi yang akan diterapkan jika aturan tersebut dilanggar. Aturan-aturan ini dapat berupa undang-undang, peraturan, dan keputusan pengadilan yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kejahatan, kontrak, dan kepemilikan. Selain aturan hukum, sistem hukum juga melibatkan lembaga-lembaga yang bertugas membuat, menginterpretasikan, dan menjalankan hukum. Lembaga-legmbaga ini termasuk parlemen atau badan legislatif yang membuat undang-undang, sistem peradilan yang menafsirkan undang-undang dalam kasus-kasus konkret, dan lembaga eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan hukum. Prosedur-prosedur hukum juga merupakan bagian integral dari sistem hukum, yang mengatur bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik. Prosedur-prosedur ini mencakup proses pengajuan klaim, pengumpulan bukti, persidangan, dan penegakan keputusan pengadilan. Prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum juga memainkan peran penting dalam membentuk dan mengarahkan pelaksanaan aturan-aturan hukum. Secara keseluruhan, sistem hukum merupakan kerangka kerja yang kompleks yang mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu masyarakat. Dengan
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 5 adanya sistem hukum yang jelas dan efektif, diharapkan dapat tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam suatu negara atau wilayah. Unsur-unsur Sistem Hukum Komponen-komponen utama yang membentuk sistem hukum meliputi: 1. Peraturan Hukum Peraturan hukum adalah komponen utama dalam sistem hukum yang mengatur perilaku dan interaksi dalam masyarakat. Peraturan hukum ini mencakup berbagai jenis aturan yang ditetapkan oleh badanbadan legislatif atau otoritas hukum lainnya, seperti pemerintah atau lembaga pengadilan. Jenis peraturan hukum dapat bervariasi, mulai dari undang-undang yang ditetapkan oleh parlemen hingga peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh otoritas eksekutif (Lubis & Fahmi, 2021). Aturan hukum biasanya terdiri dari dua komponen utama: norma hukum substantif dan norma hukum formal. Norma hukum substantif adalah isi dari aturan hukum itu sendiri, yaitu apa yang diatur oleh aturan tersebut. Misalnya, dalam konteks bisnis, norma hukum substantif dapat mencakup aturan tentang kontrak, kepemilikan, atau tanggung jawab hukum. Sementara itu, norma hukum formal adalah aturan tentang bagaimana aturan hukum itu diterapkan, seperti prosedur pengadilan atau proses legislasi.
6 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Pentingnya peraturan hukum dalam sistem hukum tidak dapat diragukan lagi, karena peraturan hukum memberikan kerangka kerja yang jelas bagi kehidupan masyarakat. Peraturan hukum juga memberikan kepastian hukum bagi individu dan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, serta memberikan dasar untuk menyelesaikan konflik hukum secara adil dan transparan. Dengan demikian, peraturan hukum merupakan fondasi yang sangat penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat. 2. Lembaga Hukum Lembaga hukum merupakan komponen penting dalam sistem hukum yang bertanggung jawab atas pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum. Salah satu lembaga hukum yang paling fundamental adalah lembaga legislatif atau parlemen, yang memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Lembaga legislatif ini mewakili kehendak rakyat dalam proses pembentukan undang-undang. Selain lembaga legislatif, lembaga yudikatif juga merupakan bagian integral dari sistem hukum. Lembaga yudikatif terdiri dari pengadilan-pengadilan yang bertugas untuk menafsirkan undang-undang dalam kasus-kasus konkret dan memutuskan sengketa hukum antara pihak-pihak yang berselisih. Keputusankeputusan pengadilan ini menjadi landasan untuk penegakan hukum dan menjaga konsistensi dalam interpretasi hukum.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 7 Selanjutnya, lembaga eksekutif juga memiliki peran dalam sistem hukum, meskipun peran mereka lebih terbatas dalam proses pembentukan hukum. Lembaga eksekutif, seperti pemerintah atau presiden, bertanggung jawab untuk menjalankan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga legislatif dan diinterpretasikan oleh lembaga yudikatif. Dengan demikian, lembaga hukum bekerja bersama-sama untuk menciptakan dan menjaga sistem hukum yang berfungsi dengan baik. 3. Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan komponen kunci dalam sistem hukum yang bertanggung jawab untuk menegakkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan. Penegakan hukum dilakukan oleh berbagai lembaga dan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, jaksa, dan lembaga lain yang memiliki wewenang untuk menegakkan aturan hukum. Proses penegakan hukum dimulai dengan identifikasi pelanggaran hukum, diikuti dengan pengumpulan bukti-bukti yang cukup untuk mendukung klaim tersebut. Setelah itu, proses hukum akan dilanjutkan ke tahap pengadilan, di mana keputusan akan diambil berdasarkan hukum yang berlaku. Jika ada pelanggaran hukum yang terbukti, sanksi atau hukuman akan diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum memiliki peran penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Dengan adanya penegakan hukum yang efektif,
8 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH diharapkan dapat tercipta lingkungan yang aman dan damai bagi semua warga masyarakat. Selain itu, penegakan hukum juga berfungsi sebagai deterrent bagi potensi pelanggar hukum, sehingga dapat mengurangi tingkat kejahatan dan melindungi hak-hak individu dalam masyarakat. 4. Prinsip-prinsip Hukum Prinsip-prinsip hukum adalah landasan filosofis yang mendasari pembentukan, interpretasi, dan penerapan hukum dalam suatu sistem hukum. Prinsipprinsip ini bertujuan untuk memberikan keadilan, kepastian hukum, dan kebebasan kepada individu dalam masyarakat. Prinsip keadilan menuntut bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan setara bagi semua individu, tanpa pandang bulu terhadap status sosial, ekonomi, atau politik mereka. Selain itu, prinsip kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus jelas, pasti, dan dapat diprediksi sehingga individu dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara tepat (Mardesya & Rasji, 2023). Prinsip kemanfaatan mengharuskan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan mendorong terciptanya kesejahteraan bersama. Prinsip kebebasan menjamin bahwa individu memiliki kebebasan untuk bertindak sejauh tidak merugikan kepentingan publik atau hakhak individu lainnya. Terakhir, prinsip otonomi wilayah menekankan pentingnya otonomi daerah dalam
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 9 mengatur kepentingan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik wilayahnya. Prinsip-prinsip ini memberikan arah dan pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum, sehingga dapat menciptakan sistem hukum yang berfungsi dengan baik dan memberikan perlindungan serta keadilan bagi semua warga masyarakat. 5. Prosedur Hukum Prosedur hukum merupakan serangkaian langkah atau aturan yang mengatur bagaimana hukum diterapkan dalam kasus-kasus konkret. Prosedur ini mencakup berbagai tahapan, mulai dari pengajuan klaim hingga penegakan keputusan pengadilan. Prosedur hukum yang jelas dan transparan penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan dan mendapatkan perlakuan yang adil. Prosedur hukum juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi atau arbitrasi, yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa secara lebih cepat dan efisien daripada melalui jalur pengadilan konvensional. Keberadaan prosedur ini memberikan fleksibilitas bagi pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Selain itu, prosedur hukum juga mencakup aturanaturan yang mengatur praktik hukum, seperti etika profesi hukum, pembuktian dalam persidangan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dengan adanya
10 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH prosedur yang jelas dan diterapkan dengan konsisten, diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam sistem hukum. Fungsi Sistem Hukum dalam Konteks Bisnis Sistem hukum memainkan peran penting dalam mendukung keberlangsungan bisnis dalam konteks ekonomi global. Salah satu fungsi utamanya adalah menciptakan kerangka kerja yang diperlukan bagi keberlangsungan dan pengembangan bisnis. Sistem hukum yang kuat dan dapat diandalkan memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, sehingga mereka dapat merencanakan dan melaksanakan aktivitas bisnis mereka dengan lebih efisien dan efektif. Dengan adanya kepastian hukum, para pelaku bisnis dapat menghindari konflik hukum dan risiko yang dapat mengganggu operasional bisnis mereka (Sidiq, 2023). Selain itu, sistem hukum juga mengatur aspek-aspek penting dalam bisnis, seperti kontrak, kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan persaingan usaha. Misalnya, dalam hal kontrak, sistem hukum menyediakan kerangka kerja untuk pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan kontrak antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam hubungan kontrak bisnis. Sistem hukum juga mengatur masalah kepemilikan, yang meliputi hak-hak atas aset dan properti. Hukum properti memberikan perlindungan terhadap hak-hak
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 11 kepemilikan, sehingga individu atau perusahaan dapat memiliki, menggunakan, dan mengalihkan properti mereka dengan yakin. Selain itu, sistem hukum juga mengatur tanggung jawab hukum, termasuk tanggung jawab terhadap pelanggaran hukum atau kerugian yang timbul akibat dari aktivitas bisnis. Persaingan usaha juga diatur oleh sistem hukum untuk mencegah praktek-praktek yang merugikan pesaing atau konsumen. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan fair, di mana setiap pelaku bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Dengan demikian, sistem hukum memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pengertian landasan hukum bisnis menurut para ahli adalah fondasi atau dasar hukum yang mengatur aktivitas bisnis dalam suatu negara atau wilayah. Landasan hukum bisnis ini mencakup berbagai peraturan hukum yang mengatur berbagai aspek bisnis, seperti pendirian perusahaan, kontrak, kepemilikan, pajak, dan perlindungan konsumen. Para ahli hukum bisnis menekankan pentingnya pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis sebagai dasar untuk beroperasi secara legal dan efektif dalam lingkungan bisnis.
12 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Menurut Richard A. Mann dan Barry S. Roberts (2011) , landasan hukum bisnis adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara individu, perusahaan, dan pemerintah dalam konteks bisnis. Landasan hukum ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendirian perusahaan, pengaturan kontrak, hingga penyelesaian sengketa bisnis. Pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis ini penting untuk menghindari konflik hukum dan melindungi kepentingan bisnis. Sementara itu, Henry R. Cheeseman (2010) mendefinisikan landasan hukum bisnis sebagai aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dan perusahaan dalam konteks bisnis. Landasan hukum ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, dan hukum perlindungan konsumen. Pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum bisnis ini penting untuk memastikan keberlangsungan bisnis dan meminimalkan risiko hukum. Menurut Roger LeRoy Miller dan Frank B. Cross (2018), landasan hukum bisnis mencakup berbagai prinsip hukum yang mengatur perilaku bisnis, seperti prinsip keadilan, kebebasan berkontrak, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Landasan hukum ini juga mencakup aspek hukum yang berkaitan dengan kepemilikan, tanggung jawab hukum, dan persaingan usaha. Pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis ini penting untuk menghadapi tantangan hukum yang kompleks dalam lingkungan bisnis yang terus berubah. Secara keseluruhan, landasan hukum bisnis merupakan pondasi yang penting bagi keberlangsungan dan kesuksesan
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 13 bisnis dalam lingkungan hukum yang kompleks. Pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis ini membantu para pengusaha dan praktisi bisnis untuk beroperasi secara legal dan efektif, serta menghindari konflik hukum yang dapat merugikan bisnis. Perkembangan Landasan Hukum Bisnis di Berbagai Negara Landasan hukum bisnis mengalami perkembangan yang signifikan di berbagai negara di seluruh dunia. Perkembangan dalam landasan hukum bisnis di negaranegara ini mencerminkan upaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun, beberapa negara yang secara khusus mencatat perkembangan yang signifikan dalam landasan hukum bisnis antara lain: 1. Amerika Serikat Amerika Serikat memiliki sistem hukum yang sangat kompleks dan terus berkembang dalam konteks bisnis. Landasan hukum bisnis di Amerika Serikat mencakup berbagai aspek, seperti hukum perusahaan, hukum kontrak, hukum properti, dan hukum persaingan usaha. Perkembangan dalam landasan hukum bisnis di Amerika Serikat sering kali dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi dan teknologi. 2. Uni Eropa Sebagai entitas hukum yang terdiri dari beberapa negara anggota, Uni Eropa memiliki landasan hukum bisnis yang kompleks yang mencakup berbagai aspek
14 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH hukum dari negara-negara anggotanya. Uni Eropa memiliki regulasi yang ketat dalam hal persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan kebijakan perdagangan. 3. China China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat dalam beberapa dekade terakhir, dan hal ini juga diikuti oleh perkembangan dalam landasan hukum bisnis. China telah melakukan reformasi hukum untuk memperkuat perlindungan hukum bagi bisnis dan meningkatkan kepastian hukum dalam lingkungan bisnisnya. 4. India India juga mengalami perkembangan yang signifikan dalam landasan hukum bisnisnya, terutama dalam hal reformasi hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berbisnis dan melindungi hak-hak bisnis. 5. Negara-negara ASEAN Negara-negara di ASEAN juga mengalami perkembangan dalam landasan hukum bisnis mereka, terutama dalam hal integrasi ekonomi regional dan harmonisasi regulasi bisnis antar negara anggota. Implikasi Landasan Hukum Bisnis terhadap Praktik Bisnis Internasional Landasan hukum bisnis memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik bisnis internasional. Landasan
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 15 hukum yang kuat dapat memberikan kepastian hukum bagi perusahaan yang beroperasi di pasar internasional. Hal ini penting karena perbedaan dalam sistem hukum antar negara dapat menjadi hambatan bagi aktivitas bisnis lintas batas. Dengan pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis di berbagai negara, perusahaan dapat mengurangi risiko hukum dan mengoptimalkan peluang bisnis di pasar internasional (Contractor et al., 2020). Landasan hukum bisnis juga dapat mempengaruhi strategi bisnis internasional perusahaan. Misalnya, aturan dan regulasi tentang kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk berinvestasi di luar negeri atau untuk melakukan kerjasama bisnis dengan mitra internasional. Selain itu, peraturan perdagangan internasional juga dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan distribusi produk perusahaan di pasar internasional. Sengketa bisnis internasional dapat ditangani dengan landasan hukum bisnis internasional. Dengan adanya perbedaan dalam sistem hukum antar negara, sengketa bisnis internasional seringkali kompleks dan memerlukan penanganan yang cermat. Pengetahuan yang baik tentang landasan hukum bisnis internasional dapat membantu perusahaan untuk menyelesaikan sengketa secara efisien dan menghindari konflik yang berlarut-larut. Landasan hukum bisnis juga dapat mempengaruhi keputusan investasi dan ekspansi global perusahaan. Aturan tentang investasi asing dan regulasi tentang kepemilikan asing dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk membuka cabang atau pabrik di luar negeri. Dengan pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis di
16 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH negara-negara tujuan investasi, perusahaan dapat mengurangi risiko investasi dan meningkatkan potensi keberhasilan operasional mereka di pasar internasional. Reputasi dan citra perusahaan di pasar internasional juga sangat dipengaruhi landasan hukum bisnis internasional. Praktik bisnis yang tidak sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen dan mitra bisnis. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang landasan hukum bisnis internasional sangat penting bagi perusahaan yang ingin berhasil di pasar internasional (Mayer, 2021). 1. Pendekatan Historis Pendekatan historis dalam metode perbandingan hukum adalah pendekatan yang menekankan pada sejarah perkembangan hukum dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini mempelajari bagaimana hukum telah berkembang dari masa lampau hingga saat ini, serta bagaimana pengaruh sejarah tersebut terhadap bentuk dan substansi hukum yang ada. Dengan memahami sejarah hukum, para ahli dan praktisi hukum dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang asal-usul aturan hukum, maksud dari aturan tersebut, dan bagaimana aturan tersebut telah diterapkan dalam praktik.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 17 Pendekatan historis dalam metode perbandingan hukum dilakukan dengan cara mempelajari perkembangan hukum dari masa lampau hingga saat ini. Para ahli hukum menggunakan berbagai sumber sejarah, seperti dokumen-dokumen hukum kuno, catatan pengadilan, dan tulisan-tulisan sejarah untuk melacak evolusi hukum dari waktu ke waktu (Rosen, 2002). Mereka menganalisis bagaimana undang-undang dan aturan hukum telah berkembang sebagai respons terhadap perubahan dalam masyarakat, politik, dan budaya. Selain itu, pendekatan historis juga melibatkan studi terhadap perubahan hukum dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang lebih luas. Para ahli hukum mempelajari bagaimana faktor-faktor seperti revolusi politik, perubahan sosial, dan perkembangan ekonomi telah mempengaruhi perkembangan hukum dalam suatu negara atau wilayah (Koskenniemi, 2002). Dengan memahami konteks sejarah ini, para ahli hukum dapat menafsirkan dan memahami hukum dengan lebih baik, serta mengidentifikasi pola-pola yang mungkin memengaruhi arah perkembangan hukum di masa depan. 2. Pendekatan Fungsional Pendekatan fungsional dalam metode perbandingan hukum mengacu pada analisis terhadap fungsi atau tujuan dari aturan hukum dalam suatu sistem hukum. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami tujuan dari suatu aturan hukum dan bagaimana aturan tersebut berkontribusi terhadap mencapai tujuan
18 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH tersebut. Dengan kata lain, pendekatan fungsional mempertimbangkan efektivitas suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan sosial, ekonomi, atau politik yang diinginkan. Pendekatan fungsional juga mencakup analisis terhadap efisiensi aturan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut. Para ahli hukum yang menggunakan pendekatan ini akan mempertimbangkan apakah aturan hukum tersebut efisien dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, serta apakah aturan tersebut memberikan hasil yang diharapkan dengan biaya yang wajar. Dengan kata lain, pendekatan fungsional mempertimbangkan tidak hanya apakah aturan hukum tersebut berfungsi, tetapi juga sejauh mana aturan tersebut efisien dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, pendekatan fungsional juga mempertimbangkan fleksibilitas aturan hukum dalam menanggapi perubahan dalam masyarakat dan lingkungan yang berubah-ubah. Aturan hukum yang efektif harus dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut tanpa mengorbankan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, pendekatan fungsional menekankan pentingnya fleksibilitas dalam perumusan aturan hukum untuk memastikan bahwa aturan tersebut tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pendekatan fungsional dalam metode perbandingan hukum dilakukan dengan cara menganalisis fungsifungsi yang ingin dicapai oleh suatu aturan hukum
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 19 dalam suatu sistem hukum. Para ahli hukum menggunakan pendekatan ini untuk memahami tujuantujuan hukum dalam konteks sosial, ekonomi, atau politik yang lebih luas (Teubner, 2007). Mereka mempertimbangkan bagaimana suatu aturan hukum dapat berkontribusi terhadap keadilan, kepastian hukum, dan efisiensi dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, pendekatan fungsional memungkinkan para ahli hukum untuk mengevaluasi kelayakan dan keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Selain itu, pendekatan fungsional juga melibatkan analisis terhadap dampak aturan hukum terhadap masyarakat dan individu. Para ahli hukum akan mempertimbangkan apakah suatu aturan hukum memberikan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan untuk menerapkannya (Ferrari, 2012). Mereka juga akan mempertimbangkan apakah aturan hukum tersebut memberikan solusi yang efektif terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau individu. Dengan demikian, pendekatan fungsional memungkinkan para ahli hukum untuk mengevaluasi secara holistik efektivitas suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 3. Pendekatan Komparatif Pendekatan komparatif dalam metode perbandingan hukum mengacu pada analisis perbandingan antara berbagai sistem hukum untuk memahami perbedaan dan persamaan di antara mereka. Pendekatan ini memungkinkan para ahli hukum untuk membanding-
20 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH kan berbagai aspek hukum, seperti struktur hukum, konsep hukum, dan prinsip-prinsip hukum, antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Dengan memahami perbedaan dan persamaan ini, para ahli hukum dapat mengidentifikasi praktik terbaik dari berbagai sistem hukum dan mengadopsinya ke dalam sistem hukum mereka sendiri (Vătămănescu et al., 2020). Pendekatan komparatif juga memungkinkan para ahli hukum untuk memahami konsekuensi dari pilihanpilihan hukum yang berbeda dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dengan membandingkan implementasi aturan hukum yang berbeda dalam situasi yang sama atau serupa, para ahli hukum dapat mengidentifikasi manfaat dan risiko dari setiap pilihan hukum dan memilih yang paling sesuai dengan konteks mereka. Dengan demikian, pendekatan komparatif membantu dalam merancang kebijakan hukum yang lebih baik dan lebih adaptif terhadap perubahan dalam masyarakat. Selain itu, pendekatan komparatif juga memungkinkan para ahli hukum untuk memahami evolusi hukum secara lebih luas. Dengan membandingkan perkembangan hukum dari masa lampau hingga saat ini di berbagai sistem hukum, para ahli hukum dapat melacak tren dan pola dalam perkembangan hukum yang dapat memberikan wawasan tentang arah perkembangan hukum di masa depan. Dengan demikian, pendekatan komparatif membantu dalam memahami bagaimana hukum berevolusi dan
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 21 bagaimana hal itu dapat memengaruhi peradaban manusia secara keseluruhan. Pendekatan komparatif dalam metode perbandingan hukum dilakukan dengan cara membandingkan berbagai aspek hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya. Para ahli hukum menggunakan berbagai metode untuk melakukan perbandingan ini, termasuk studi kasus, analisis teks hukum, dan penelitian lapangan. Mereka juga mempertimbangkan konteks sejarah, budaya, dan politik dari masing-masing sistem hukum yang dibandingkan untuk memahami lebih baik perbedaan dan persamaan antara mereka. Dengan demikian, pendekatan komparatif memungkinkan para ahli hukum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang berbagai sistem hukum dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam konteks global. Selain itu, pendekatan komparatif juga melibatkan analisis terhadap dampak dari interaksi antara berbagai sistem hukum dalam konteks global. Para ahli hukum akan mempertimbangkan bagaimana interaksi antara sistem hukum yang berbeda dapat mempengaruhi perkembangan hukum secara keseluruhan, baik dalam skala regional maupun global. Mereka juga akan mempertimbangkan bagaimana hubungan internasional, perdagangan internasional, dan globalisasi secara keseluruhan dapat memengaruhi perkembangan hukum di berbagai negara. Dengan demikian, pendekatan komparatif membantu dalam memahami
22 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH bagaimana sistem hukum beradaptasi dan berevolusi dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. 4. Kelebihan dan Kekurangan Setiap Metode Setiap metode dalam perbandingan hukum memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Pendekatan historis, misalnya, memberikan pemahaman yang mendalam tentang asal-usul dan perkembangan hukum, sehingga dapat membantu dalam menafsirkan hukum secara kontekstual. Namun, pendekatan ini dapat menjadi sulit jika sumber-sumber sejarah tidak lengkap atau tidak tersedia. Pendekatan fungsional memungkinkan penilaian yang lebih objektif terhadap efektivitas suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pendekatan ini juga memperhitungkan keberhasilan aturan hukum dalam menanggapi perubahan dalam masyarakat. Namun, pendekatan fungsional dapat menjadi subjektif karena tujuan hukum dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh individu. Pendekatan komparatif memungkinkan pembandingan antara berbagai sistem hukum untuk mengidentifikasi praktik terbaik dan mengadopsinya ke dalam sistem hukum mereka sendiri. Pendekatan ini juga memungkinkan untuk memahami dampak interaksi antara sistem hukum dalam konteks global. Namun, pendekatan ini dapat menjadi rumit karena perbedaan dalam sistem hukum antar negara dapat sulit untuk dibandingkan secara langsung.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 23 Dalam praktiknya, kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut sering digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang sistem hukum yang dibandingkan. Dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing metode, para ahli hukum dapat menggunakan pendekatan yang paling sesuai dengan tujuan analisis mereka.
24 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH emahami perbandingan sistem hukum bisnis negaranegara utama sangat penting karena memberikan wawasan yang mendalam tentang cara beroperasinya sistem hukum dalam konteks bisnis internasional. Setiap negara memiliki sistem hukum yang unik dengan aturan dan prinsipprinsip yang berbeda. Dengan memahami perbedaanperbedaan ini, kita dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam berbisnis di negara-negara tersebut. Selain itu, pemahaman tentang perbandingan sistem hukum bisnis negaranegara utama juga dapat membantu dalam merancang strategi bisnis yang efektif dan meminimalkan risiko hukum. Selain itu, memahami perbandingan sistem hukum bisnis negara-negara utama juga penting untuk meningkatkan kerja sama dan integrasi ekonomi antar negara. Dengan memahami hukum dan regulasi bisnis di negara-negara lain, kita dapat M
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 25 membangun hubungan bisnis yang lebih baik dan saling menguntungkan. Hal ini dapat membantu dalam meningkatkan perdagangan internasional, investasi, dan pertukaran pengetahuan antar negara. Dengan demikian, pemahaman perbandingan sistem hukum bisnis negara-negara utama tidak hanya bermanfaat bagi individu atau perusahaan yang berbisnis internasional, tetapi juga bagi pembangunan ekonomi dan integrasi global secara keseluruhan (Srivastava et al., 2020). Sistem hukum bisnis di Amerika Serikat didasarkan pada sistem hukum umum, yang juga dikenal sebagai hukum kasus atau common law. Sistem hukum ini didasarkan pada preseden hukum, di mana keputusan pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya menjadi dasar untuk keputusan dalam kasus yang serupa di masa depan. Hal ini menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan dapat beradaptasi dengan perubahan dalam masyarakat dan kebutuhan bisnis (Merryman et al., 2017). Salah satu ciri khas dari sistem hukum bisnis di Amerika Serikat adalah pentingnya kontrak dalam mengatur hubungan bisnis. Kontrak dianggap sebagai landasan hukum utama dalam bisnis, di mana perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sistem hukum ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kepentingan mereka, dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Selain itu, Amerika Serikat juga memiliki regulasi yang ketat dalam hal persaingan usaha dan perlindungan
26 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH konsumen. Undang-undang seperti Undang-Undang Antitrust dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Federal memainkan peran penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini mencerminkan komitmen Amerika Serikat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Selain hukum federal, setiap negara bagian di Amerika Serikat juga memiliki yurisdiksi hukumnya sendiri dalam beberapa hal. Meskipun banyak aspek bisnis diatur oleh hukum federal, hukum-hukum negara bagian tetap memiliki pengaruh yang signifikan terutama dalam hal hukum kontrak, kepemilikan properti, dan persaingan usaha lokal. Oleh karena itu, para pelaku bisnis yang beroperasi di Amerika Serikat perlu memahami baik hukum federal maupun hukum negara bagian yang berlaku dalam bisnis mereka. Yang khas dari sistem hukum bisnis di Amerika Serikat adalah penggunaan sistem hukum umum atau common law. Sistem ini didasarkan pada preseden hukum, di mana keputusan pengadilan dalam kasus-kasus sebelumnya menjadi dasar untuk keputusan dalam kasus yang serupa di masa depan. Hal ini menciptakan sistem hukum yang fleksibel dan terbuka untuk interpretasi yang beragam. Selain itu, Amerika Serikat juga dikenal dengan pentingnya kontrak dalam mengatur hubungan bisnis. Kontrak dianggap sebagai landasan hukum utama dalam bisnis, di mana perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat memiliki kekuatan hukum yang kuat. Sistem hukum ini memberikan kebebasan kepada pihak-pihak untuk membuat perjanjian
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 27 sesuai dengan kepentingan mereka, dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Keunikan lain dari sistem hukum bisnis di Amerika Serikat adalah regulasi yang ketat dalam hal persaingan usaha dan perlindungan konsumen. Undang-undang seperti Undang-Undang Antitrust dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Federal memainkan peran penting dalam menjaga persaingan yang sehat dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Hal ini mencerminkan komitmen Amerika Serikat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan transparan. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang sistem hukum bisnis di Amerika Serikat penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi di negara tersebut. Sistem hukum bisnis di Uni Eropa memiliki ciri khas yang berbeda dengan Amerika Serikat, karena Uni Eropa merupakan kumpulan negara yang memiliki sistem hukum yang beragam. Namun, terdapat beberapa prinsip hukum yang menjadi landasan bagi bisnis di Uni Eropa. Salah satunya adalah prinsip pasar tunggal, di mana Uni Eropa berupaya menciptakan pasar yang terintegrasi di antara negara-negara anggotanya dengan menghapuskan hambatan perdagangan seperti tarif dan regulasi yang berlebihan (Calisto Friant et al., 2021). Uni Eropa juga memiliki regulasi yang ketat dalam hal perlindungan konsumen dan lingkungan. Undang-undang Uni Eropa mengatur standar minimum yang harus dipenuhi
28 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH oleh perusahaan dalam hal lingkungan dan perlindungan konsumen. Hal ini mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Selain itu, sistem hukum bisnis di Uni Eropa juga mencakup regulasi yang berkaitan dengan persaingan usaha. Uni Eropa memiliki undang-undang antitrust yang ketat untuk mencegah praktik monopoli dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Hal ini sejalan dengan upaya Uni Eropa untuk menciptakan pasar yang adil dan efisien bagi semua pelaku bisnis. Dalam konteks hukum kontrak, Uni Eropa memiliki berbagai peraturan yang mengatur kontrak antara perusahaan dan konsumen serta kontrak antara perusahaan dalam bisnis lintas batas. Regulasi ini mencerminkan upaya Uni Eropa untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis di Uni Eropa. Keunikan dari sistem hukum bisnis di Uni Eropa terletak pada upaya untuk menciptakan pasar tunggal yang terintegrasi di antara negara-negara anggotanya. Prinsip pasar tunggal ini mengarah pada penghapusan hambatan perdagangan antar negara anggota, seperti tarif dan regulasi yang berlebihan, sehingga menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan efisien. Selain itu, regulasi yang ketat dalam hal perlindungan konsumen, lingkungan, dan persaingan usaha juga menjadi ciri khas dari sistem hukum bisnis di Uni Eropa. Hal ini mencerminkan komitmen Uni Eropa untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berkelanjutan, adil, dan berdaya saing tinggi. Keunikan lain dari sistem hukum bisnis di Uni Eropa adalah adopsi prinsip-prinsip hukum sipil dalam beberapa
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 29 aspek, meskipun Uni Eropa pada umumnya didasarkan pada sistem hukum umum. Prinsip-prinsip ini mencakup regulasi yang mengatur kontrak antara perusahaan dan konsumen serta antara perusahaan dalam bisnis lintas batas. Regulasi yang ketat ini mencerminkan upaya Uni Eropa untuk menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis di wilayah Uni Eropa, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sistem hukum bisnis di Asia Timur juga memiliki ciri khas yang berbeda dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Beberapa negara di Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan, memiliki sistem hukum yang didasarkan pada hukum sipil, yang berbeda dengan sistem hukum umum yang dianut oleh Amerika Serikat dan sebagian besar negara-negara Eropa. Sistem hukum ini mencakup prinsipprinsip yang lebih terinci dalam regulasi bisnis, termasuk dalam hal kontrak, kepemilikan, dan tanggung jawab hukum (Hoang et al., 2020). Di sisi lain, negara seperti China memiliki sistem hukum yang unik dengan kombinasi antara hukum sipil dan hukum tradisional China. Sistem hukum bisnis di China juga mencerminkan pengaruh kuat dari pemerintah dalam mengatur ekonomi dan bisnis. Hal ini tercermin dalam regulasi yang ketat terkait dengan investasi asing, kepemilikan tanah, dan persaingan usaha.
30 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Selain itu, beberapa negara di Asia Timur juga memiliki karakteristik hukum yang unik terkait dengan kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Misalnya, dalam beberapa negara seperti Korea Selatan, terdapat konsep "chaebol" yang merupakan kelompok perusahaan besar yang dikendalikan oleh keluarga atau individu tertentu. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan perusahaan di Asia Timur. Dalam konteks perdagangan internasional, negaranegara di Asia Timur juga memiliki perjanjian perdagangan bebas yang penting, seperti Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), yang mencerminkan upaya untuk meningkatkan integrasi ekonomi di kawasan tersebut (Johnston & Lee, 2020). Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang sistem hukum bisnis di Asia Timur penting bagi perusahaan yang ingin melakukan bisnis di kawasan tersebut. Yang menarik dari sistem hukum bisnis di Asia Timur adalah keragaman pendekatan dan pengaruh yang memengaruhi regulasi bisnis di negara-negara tersebut. Di antara negara-negara Asia Timur, terdapat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan hukum yang dianut, mulai dari pengaruh hukum sipil di Jepang dan Korea Selatan hingga kombinasi unik antara hukum sipil dan tradisi hukum China di China. Selain itu, pengaruh kuat pemerintah dalam mengatur ekonomi dan bisnis, terutama dalam hal investasi asing dan persaingan usaha, juga menjadi ciri khas sistem hukum bisnis di Asia Timur. Hal ini menciptakan lingkungan bisnis yang menarik dan dinamis di kawasan tersebut, di mana perusahaan-perusahaan harus
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 31 memahami dengan baik regulasi dan praktik bisnis yang berlaku untuk berhasil beroperasi. Keunikan lain dari sistem hukum bisnis di Asia Timur adalah konsep kekeluargaan yang kuat dalam struktur bisnis di beberapa negara, seperti Korea Selatan dan Jepang. Di Korea Selatan, misalnya, terdapat konsep "chaebol" yang merupakan kelompok perusahaan besar yang dikendalikan oleh keluarga atau individu tertentu. Konsep serupa juga ditemukan dalam struktur bisnis di Jepang, di mana keluarga dan hubungan pribadi memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Hal ini mencerminkan kompleksitas dalam sistem kepemilikan dan pengelolaan perusahaan di Asia Timur, yang dapat memengaruhi cara bisnis dijalankan dan keputusan strategis yang diambil.
32 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH emahami divergensi dan konvergensi hukum bisnis merupakan hal yang sangat penting dalam konteks globalisasi dan integrasi ekonomi antar negara. Divergensi hukum bisnis mengacu pada perbedaan signifikan dalam regulasi dan praktik bisnis antara berbagai negara, yang dapat mempengaruhi cara perusahaan beroperasi di pasar global. Karena itu, pemahaman tentang divergensi ini penting bagi perusahaan yang ingin beroperasi di berbagai pasar internasional agar dapat memahami perbedaan hukum yang berlaku dan mengadaptasi strategi bisnis mereka secara efektif. Di sisi lain, konvergensi hukum bisnis merujuk pada tren menuju harmonisasi atau keseragaman dalam regulasi bisnis di berbagai negara. Hal ini dapat terjadi karena pengaruh globalisasi, di mana negara-negara berusaha untuk mengadopsi standar yang lebih seragam untuk memfasilitasi perdagangan M
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 33 internasional dan investasi. Memahami konvergensi ini juga penting karena dapat memberikan peluang baru bagi perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih efisien dan berkelanjutan di pasar global yang semakin terhubung. Faktor-faktor yang mempengaruhi divergensi hukum bisnis antar negara dapat berasal dari berbagai aspek, termasuk perbedaan budaya, sejarah, dan nilai-nilai sosial. Selain budaya dan sejarah, faktor politik dan ekonomi juga dapat mempengaruhi divergensi hukum bisnis (Papageorgiadis & Sofka, 2020). 1. Budaya Budaya memiliki peran besar dalam membentuk pandangan dan sikap terhadap hukum bisnis. Perbedaan nilai-nilai seperti individualisme dan kolektivisme dapat mempengaruhi kecenderungan untuk mengutamakan kepentingan individu atau kelompok dalam bisnis. Di negara-negara yang cenderung individualis, regulasi yang mendukung inisiatif dan kemandirian individu dalam berbisnis mungkin lebih dihargai, sementara di negara-negara yang cenderung kolektivis, regulasi yang lebih mengutamakan kepentingan bersama dan kesetaraan mungkin lebih diutamakan. Selain itu, pandangan terhadap risiko juga dapat berbeda; di beberapa budaya, toleransi terhadap risiko tinggi dapat mendorong regulasi yang lebih longgar untuk
34 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH mendorong inovasi dan pertumbuhan bisnis, sementara budaya yang lebih konservatif mungkin cenderung mengutamakan kestabilan dan keamanan. Pandangan terhadap kekayaan dan kepemilikan juga dapat memengaruhi regulasi bisnis. Di beberapa budaya, kepemilikan pribadi dianggap sebagai hak yang sangat penting dan harus dilindungi oleh hukum, sehingga mendorong regulasi yang mendukung kepemilikan pribadi dan kebebasan berbisnis. Di sisi lain, budaya yang lebih mengutamakan keadilan sosial mungkin lebih cenderung mendukung regulasi yang membatasi akumulasi kekayaan dan mengatur distribusi kekayaan secara lebih merata. Dengan demikian, pemahaman mendalam tentang budaya suatu negara dapat memberikan wawasan yang berharga dalam merancang regulasi bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan masyarakat setempat. 2. Sejarah Sejarah juga memainkan peran penting dalam membentuk divergensi hukum bisnis antar negara. Warisan hukum dari masa lalu, termasuk pengaruh hukum kolonial, tradisi hukum, dan perkembangan politik, dapat menciptakan perbedaan dalam struktur hukum suatu negara. Misalnya, negara-negara yang memiliki warisan hukum umum (common law) seperti Inggris atau Amerika Serikat cenderung memiliki pendekatan yang berbeda dalam menafsirkan hukum dan menciptakan preseden hukum baru dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki warisan hukum sipil seperti Prancis atau Jerman.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 35 Selain itu, perubahan politik dalam sejarah suatu negara juga dapat memengaruhi regulasi bisnis. Misalnya, transisi dari rezim otoriter ke demokrasi atau sebaliknya dapat menciptakan perubahan dalam pendekatan terhadap regulasi bisnis. Perubahan politik juga dapat mempengaruhi stabilitas hukum suatu negara, yang dapat berdampak pada investasi asing dan kepercayaan pelaku bisnis terhadap lingkungan bisnis yang stabil dan dapat diprediksi. Dengan demikian, pemahaman tentang sejarah suatu negara dapat membantu dalam memahami akar penyebab divergensi hukum bisnis dan merancang strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi setempat. 3. Politik Faktor politik juga memiliki peran besar dalam divergensi hukum bisnis antar negara. Sistem politik suatu negara, termasuk kestabilan politik, ideologi politik, dan struktur pemerintahan, dapat memengaruhi pembentukan dan implementasi regulasi bisnis. Negara-negara dengan sistem politik yang berbeda-beda, seperti demokrasi liberal, demokrasi otoriter, atau sistem politik yang berbasis pada ideologi tertentu, mungkin memiliki prioritas dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur bisnis. Misalnya, negaranegara dengan sistem politik yang lebih otoriter mungkin cenderung memiliki regulasi yang lebih ketat untuk mengendalikan bisnis dan mengurangi risiko korupsi, sementara negara-negara dengan sistem politik yang lebih liberal mungkin memiliki regulasi
36 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH yang lebih mendukung inovasi dan pertumbuhan bisnis. Selain itu, faktor ekonomi juga turut memainkan peran dalam divergensi hukum bisnis. Tingkat pertumbuhan ekonomi, struktur industri, dan tingkat persaingan ekonomi dapat mempengaruhi regulasi bisnis. Negara-negara dengan ekonomi yang lebih terbuka dan kompetitif mungkin memiliki regulasi yang berbeda dengan negara-negara yang lebih tertutup atau berbasis pada industri tertentu. Faktor ekonomi juga dapat menciptakan tekanan untuk mengubah regulasi bisnis guna mencapai tujuan ekonomi tertentu, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan daya saing, atau mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang faktorfaktor politik dan ekonomi suatu negara dapat membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab divergensi hukum bisnis dan merancang strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi setempat (Aureli et al., 2020). 4. Ekonomi Faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan regulasi bisnis suatu negara. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat memengaruhi kebijakan pemerintah terkait regulasi bisnis. Negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi cenderung memiliki regulasi yang lebih liberal untuk mendorong investasi dan pertumbuhan bisnis. Di sisi lain, negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah mungkin akan mengadopsi
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 37 regulasi yang lebih ketat untuk melindungi industri lokal dan menciptakan lapangan kerja. Struktur industri juga memainkan peran dalam divergensi hukum bisnis. Negara-negara dengan struktur industri yang beragam dan kompetitif mungkin memiliki regulasi yang lebih terbuka untuk mendukung persaingan sehat dan inovasi. Di sisi lain, negaranegara dengan struktur industri yang didominasi oleh beberapa perusahaan besar atau monopoli mungkin memiliki regulasi yang lebih ketat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. Tingkat persaingan ekonomi juga dapat memengaruhi regulasi bisnis. Negara-negara dengan tingkat persaingan yang tinggi cenderung memiliki regulasi yang lebih liberal untuk mendorong inovasi dan efisiensi. Di sisi lain, negara-negara dengan tingkat persaingan yang rendah mungkin memiliki regulasi yang lebih ketat untuk melindungi industri lokal dari persaingan asing. Dengan demikian, pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi suatu negara dapat membantu dalam mengidentifikasi kebijakan regulasi bisnis yang tepat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. 5. Teknologi dan Perubahan Sosial Faktor teknologi dan perubahan sosial juga turut berperan dalam divergensi hukum bisnis antar negara. Perkembangan teknologi, terutama dalam hal teknologi informasi dan komunikasi, telah menciptakan tantangan baru dalam mengatur bisnis, seperti perlindungan data, keamanan cyber, dan perdagangan elektronik.
38 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Negara-negara yang lebih maju dalam hal teknologi mungkin memiliki regulasi yang lebih canggih untuk mengatasi isu-isu tersebut, sementara negara-negara yang masih dalam tahap pengembangan teknologi mungkin memiliki regulasi yang lebih sederhana atau belum cukup memadai. Perubahan sosial juga dapat menciptakan tekanan untuk mengubah regulasi bisnis. Perubahan dalam nilai-nilai masyarakat, seperti peningkatan kesadaran akan isu-isu lingkungan atau hak asasi manusia, dapat menciptakan tuntutan untuk regulasi yang lebih ketat dalam hal lingkungan dan keberlanjutan. Selain itu, perubahan demografis, seperti peningkatan jumlah lansia atau migrasi internasional, juga dapat mempengaruhi kebutuhan akan regulasi bisnis yang lebih inklusif dan beragam. Dengan demikian, pemahaman tentang faktor teknologi dan perubahan sosial suatu negara dapat membantu dalam memahami tren dalam regulasi bisnis dan merancang strategi bisnis yang responsif terhadap perubahan tersebut. Upaya konvergensi dalam hukum bisnis internasional merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi perbedaan antara regulasi bisnis di berbagai negara dan mencapai keseragaman dalam standar hukum yang berlaku secara global. Konvergensi ini diyakini dapat memfasilitasi perdagangan internasional, meningkatkan
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 39 kepastian hukum, dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu contoh upaya konvergensi yang signifikan adalah harmonisasi standar akuntansi internasional, yang bertujuan untuk menyatukan prinsip-prinsip akuntansi di berbagai negara (Buckley et al., 2020). Selain itu, upaya konvergensi juga dilakukan melalui pembentukan perjanjian internasional, seperti perjanjian perdagangan bebas yang mencakup regulasi bisnis. Contohnya adalah Perjanjian Trans-Pasifik (TPP) yang dimaksudkan untuk menciptakan standar yang seragam dalam berbagai aspek bisnis di antara negara-negara anggota. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan terintegrasi di kawasan Asia-Pasifik. Organisasi internasional juga berperan dalam upaya konvergensi hukum bisnis internasional. Misalnya, International Organization for Standardization (ISO) mengembangkan standar internasional untuk berbagai bidang, termasuk manajemen lingkungan, manajemen risiko, dan kualitas produk. Standar-standar ini membantu menciptakan keseragaman dalam praktik bisnis di seluruh dunia. Pendidikan dan pelatihan juga merupakan bagian dari upaya konvergensi hukum bisnis internasional. Melalui kurikulum yang merujuk pada standar internasional dan praktek terbaik, para profesional bisnis di seluruh dunia dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang seragam dalam praktik bisnis mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi ketidakpastian dan konflik yang timbul akibat perbedaan hukum antar negara.
40 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Meskipun upaya konvergensi ini memiliki banyak manfaat, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk perbedaan budaya, politik, dan ekonomi antar negara. Selain itu, keberhasilan konvergensi juga bergantung pada kemauan dan komitmen negara-negara untuk mengadopsi standar internasional dan mematuhi regulasi yang disepakati secara bersama-sama. Dengan kerja sama yang baik dan kesadaran akan pentingnya konvergensi hukum bisnis internasional, diharapkan bahwa langkah-langkah ini dapat memperkuat kerja sama ekonomi antar negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan. Tantangan dalam mencapai konvergensi hukum bisnis internasional melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak terkait. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan budaya, di mana nilai-nilai, keyakinan, dan praktik bisnis dapat sangat berbeda antar negara. Perbedaan ini dapat menyulitkan proses konvergensi karena setiap negara mungkin memiliki preferensi yang berbeda terhadap regulasi bisnis yang dianggap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan kepentingan nasionalnya (Dressler & Paunovic, 2021). Selain itu, perbedaan politik antar negara juga menjadi tantangan dalam mencapai konvergensi hukum bisnis internasional. Sistem politik yang berbeda, seperti demokrasi liberal, demokrasi otoriter, atau sistem politik berbasis pada ideologi tertentu, dapat menghasilkan