Perbandingan Sistem Hukum Bisnis

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 41 prioritas dan pendekatan yang berbeda dalam mengatur bisnis. Negara-negara dengan sistem politik yang berbedabeda mungkin sulit untuk mencapai kesepakatan yang seragam dalam hal regulasi bisnis. Perbedaan ekonomi antar negara juga menjadi hambatan dalam mencapai konvergensi hukum bisnis internasional. Negara-negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda dapat memiliki kepentingan yang berbeda dalam hal regulasi bisnis. Negara-negara yang sedang berkembang mungkin lebih cenderung menginginkan regulasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara negara-negara maju mungkin lebih peduli terhadap regulasi yang berfokus pada keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, kepentingan politik dan ekonomi yang kuat dari berbagai pihak, termasuk perusahaan multinasional dan kelompok kepentingan khusus, juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai konvergensi hukum bisnis internasional. Kelompok-kelompok ini mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan upaya konvergensi, dan dapat melakukan upaya lobbi untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Selain tantangan tersebut, implementasi dan penegakan regulasi juga menjadi tantangan dalam mencapai konvergensi hukum bisnis internasional. Perbedaan dalam kapasitas administrasi dan sistem hukum antar negara dapat menyulitkan proses implementasi regulasi yang seragam. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi isu, di mana negara-negara mungkin memiliki

42 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH tingkat kepatuhan yang berbeda terhadap regulasi yang disepakati secara internasional. Meskipun terdapat banyak tantangan dalam mencapai konvergensi hukum bisnis internasional, namun upaya untuk mencapai keseragaman dalam regulasi bisnis tetap menjadi tujuan yang penting. Dengan kerja sama yang baik antar negara, serta kesadaran akan manfaat dari konvergensi hukum bisnis internasional, diharapkan bahwa tantangan-tantangan ini dapat diatasi dan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak dapat dicapai.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 43 entingnya menguasai wawasan mengenai tantangan globalisasi dalam regulasi bisnis sangatlah signifikan dalam konteks bisnis internasional yang semakin terhubung. Memahami tantangan ini membantu pelaku bisnis dan regulator untuk merencanakan strategi yang lebih efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis global. Dengan menguasai wawasan ini, pelaku bisnis dapat lebih siap dalam menghadapi kompleksitas regulasi yang berlaku di berbagai negara, sehingga dapat meminimalkan risiko tumpang tindih atau konflik dalam beroperasi di pasar global. Selain itu, wawasan mengenai tantangan globalisasi dalam regulasi bisnis juga penting untuk meningkatkan daya saing bisnis dalam pasar global. Dengan memahami perubahan teknologi, kompleksitas rantai pasokan global, dan isu ketimpangan ekonomi yang diakibatkan oleh globalisasi, pelaku P

44 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH bisnis dapat mengidentifikasi peluang baru dan mengembangkan strategi bisnis yang lebih adaptif dan inovatif. Hal ini akan membantu mereka untuk tetap relevan dan bersaing di pasar global yang terus berkembang dan berubah. A. Pengaruh globalisasi terhadap regulasi bisnis telah menjadi topik penting dalam studi ekonomi dan hukum, dengan banyak penelitian yang mencoba memahami dampaknya. Salah satu pengaruh utama globalisasi adalah peningkatan integrasi pasar dan perdagangan internasional, yang mengarah pada kebutuhan untuk harmonisasi regulasi bisnis di berbagai negara. Menurut Li and Chen (2015), globalisasi telah mendorong negara-negara untuk mengadopsi standar internasional dalam regulasi bisnis untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas. Hal ini menciptakan tekanan pada negara-negara untuk menyesuaikan regulasi bisnis mereka dengan standar internasional, seperti yang dijelaskan oleh Tang et al., (2022). Selain itu, globalisasi juga telah memperkuat peran lembaga-lembaga internasional dalam mengatur bisnis global. Menurut Nuruzzaman et al., (2022), lembagalembaga seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dan Bank Dunia memiliki pengaruh yang signifikan dalam menentukan regulasi bisnis di banyak negara. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam hubungan antara otoritas nasional dan internasional dalam mengatur bisnis. Studi oleh Huq & Stevenson, (2020) menunjukkan bahwa

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 45 negara-negara berkembang sering kali menghadapi tekanan untuk mengubah regulasi bisnis mereka sesuai dengan kebijakan yang direkomendasikan oleh lembaga-lembaga internasional. Pengaruh globalisasi juga dapat dilihat dalam penyebaran praktik bisnis terbaik dan standar korporat yang lebih tinggi. Studi oleh McMaster et al., (2020) menunjukkan bahwa perusahaan multinasional sering kali mempengaruhi regulasi bisnis di negara-negara tempat mereka beroperasi dengan mendorong adopsi praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan. Hal ini menciptakan tekanan bagi negara-negara untuk memperketat regulasi bisnis mereka untuk memenuhi standar internasional dan ekspektasi masyarakat global. Namun, penelitian oleh Grosse (2012) juga menunjukkan bahwa pengaruh perusahaan multinasional ini tidak selalu positif, karena mereka juga dapat menciptakan distorsi dalam regulasi bisnis untuk kepentingan mereka sendiri. Terkait dengan itu, globalisasi juga telah memperkuat peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam menentukan regulasi bisnis. Adanya akses yang lebih besar terhadap informasi dan teknologi komunikasi telah memungkinkan masyarakat sipil dan organisasi nonpemerintah untuk berperan sebagai penjaga kebijakan dan advokat untuk perubahan regulasi bisnis yang lebih progresif. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam menentukan regulasi bisnis di era globalisasi.

46 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH B. Konsekuensi hukum bisnis dalam era global mencakup dampak yang signifikan terhadap cara bisnis diatur, dilakukan, dan dijalankan di berbagai negara. Pertama, globalisasi telah memperkuat perlunya kepatuhan terhadap standar hukum internasional. Sebagai contoh, banyak negara yang bergabung dalam perjanjian perdagangan internasional, seperti Persetujuan Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA) atau Perjanjian Kerjasama TransPasifik (TPP), harus mematuhi standar tertentu dalam regulasi bisnis mereka. Hal ini menciptakan tekanan bagi negara-negara untuk mengubah atau menyempurnakan regulasi bisnis mereka agar sesuai dengan standar internasional. Kedua, konsekuensi hukum bisnis dalam era global juga mencakup peningkatan kompleksitas dalam menangani sengketa bisnis lintas batas. Globalisasi telah meningkatkan interaksi bisnis lintas batas, yang dapat menyebabkan sengketa antara perusahaan, negara, atau individu dari berbagai yurisdiksi hukum. Menurut penelitian oleh Živković et al., (2023), penyelesaian sengketa bisnis lintas batas sering kali melibatkan proses hukum yang rumit dan memakan biaya, mengingat adanya perbedaan dalam sistem hukum antar negara. Selain itu, konsekuensi hukum bisnis dalam era global juga mencakup peningkatan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam praktik bisnis. Globalisasi telah memperkuat peran publik dan masyarakat sipil dalam

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 47 memantau dan mengevaluasi praktik bisnis perusahaan, terutama terkait dengan isu lingkungan, hak asasi manusia, dan keberlanjutan. Perusahaan yang beroperasi secara global harus lebih memperhatikan aspek sosial dan lingkungan dalam praktik bisnis mereka untuk menghindari tekanan publik dan hukum. Terakhir, konsekuensi hukum bisnis dalam era global juga mencakup perlunya adaptasi terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Globalisasi telah mempercepat pertukaran informasi dan transaksi bisnis secara digital, yang membutuhkan regulasi yang lebih canggih untuk melindungi data pribadi, mengatasi kejahatan cyber, dan memastikan keamanan transaksi online. Penelitian oleh Trakman (2017) menyoroti pentingnya regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi untuk memfasilitasi pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam era globalisasi. C. Adaptasi regulasi bisnis terhadap lingkungan global menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh bisnis di era globalisasi. Pertama, regulasi bisnis perlu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang mempengaruhi cara bisnis dilakukan. Kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi, misalnya, telah memungkinkan adanya bisnis lintas batas yang lebih cepat dan efisien. Oleh karena itu, regulasi bisnis perlu memperhitungkan aspek keamanan, privasi, dan

48 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH keberlanjutan dalam konteks teknologi yang terus berkembang. Adaptasi regulasi bisnis juga diperlukan untuk mengatasi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis global. Bisnis yang beroperasi secara internasional dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan air, deforestasi, dan degradasi lingkungan lainnya. Regulasi bisnis perlu mengintegrasikan prinsipprinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan untuk mengurangi dampak negatif ini dan mempromosikan praktik bisnis yang ramah lingkungan. Proses ideal adaptasi regulasi bisnis terhadap lingkungan global melibatkan beberapa tahapan yang sistematis dan berkelanjutan. 1. Tahap identifikasi dan evaluasi. Dalam tahap identifikasi dan evaluasi, regulator memperhatikan tren global yang dapat mempengaruhi bisnis, seperti perkembangan teknologi yang pesat dan isu-isu lingkungan yang semakin mendesak. Analisis ini juga mencakup aspek sosial yang dapat memengaruhi praktik bisnis, seperti perubahan perilaku konsumen atau tuntutan keberlanjutan. Melalui proses ini, regulator dapat mengidentifikasi isu-isu utama yang perlu diatasi dalam regulasi bisnis untuk memastikan bahwa peraturan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan saat ini. Selain itu, tahap ini juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek yang relevan dengan bisnis di era globalisasi. Dengan menganalisis tren dan perkembangan terbaru, regulator dapat menilai

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 49 keberhasilan regulasi yang ada dan mengidentifikasi area di mana regulasi dapat ditingkatkan atau diperbaiki. Pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ini memungkinkan regulator untuk merancang regulasi yang lebih efektif dan responsif terhadap perubahan lingkungan global yang dinamis. Hasil dari tahap identifikasi dan evaluasi ini juga menjadi dasar bagi regulator untuk mengembangkan strategi yang tepat dalam menyusun regulasi bisnis. Dengan memahami isu-isu utama yang dihadapi oleh bisnis di era globalisasi, regulator dapat merumuskan regulasi yang dapat mengatasi tantangan tersebut secara efektif. Selain itu, tahap ini juga memungkinkan regulator untuk melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perumusan regulasi, sehingga regulasi yang dihasilkan dapat lebih akurat mencerminkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak terkait. 2. Tahap konsultasi dan partisipasi. Dalam tahap konsultasi dan partisipasi, regulator mengadakan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti perusahaan, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah, untuk mendapatkan masukan dan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu yang dihadapi oleh bisnis dalam lingkungan global. Keterlibatan semua pihak terkait sangat penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan mempertimbangkan berbagai perspektif dan kepentingan yang ada. Melalui proses konsultasi yang luas, regulator dapat mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang spesifik bagi setiap sektor bisnis dan mencari solusi

50 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH yang paling tepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Selain itu, konsultasi dan partisipasi juga dapat membantu membangun konsensus di antara berbagai pemangku kepentingan tentang regulasi yang akan diterapkan. Dengan melibatkan para ahli dan praktisi dari berbagai bidang, regulator dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memenuhi standar tertinggi dan relevan dengan kondisi bisnis saat ini. Proses ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap regulasi yang diterapkan, karena mereka merasa bahwa kepentingan mereka telah dipertimbangkan dengan baik dalam pembuatan kebijakan. Selain itu, tahap konsultasi dan partisipasi juga dapat menjadi sarana untuk mendukung pembangunan kapasitas dan pemahaman tentang regulasi bisnis di kalangan pemangku kepentingan. Dengan memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami tentang regulasi yang akan diterapkan, regulator dapat membantu para pelaku bisnis dan masyarakat umum untuk memahami konsekuensi dari regulasi tersebut dan mempersiapkan diri untuk mematuhinya. Melalui proses ini, regulator dapat memastikan bahwa regulasi yang diterapkan dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak terkait. 3. Tahap perumusan regulasi. Dalam tahap perumusan regulasi, regulator menggunakan hasil identifikasi isu-isu utama dan masukan dari konsultasi untuk merumuskan regulasi

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 51 bisnis yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks global. Regulasi ini harus memperhitungkan berbagai aspek yang relevan dengan bisnis di era globalisasi, termasuk perkembangan teknologi, isu lingkungan, perubahan sosial, dan kondisi ekonomi. Dengan memperhitungkan semua aspek ini, regulator dapat menghasilkan regulasi yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan bisnis saat ini. Proses perumusan regulasi juga melibatkan pengembangan kerangka kerja yang jelas dan dapat diimplementasikan dengan baik. Regulasi yang rumit atau tidak jelas dapat menyulitkan implementasi dan menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku bisnis. Oleh karena itu, regulator harus memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan dapat dipahami dan diterapkan dengan mudah oleh semua pihak terkait. Selain itu, regulasi harus juga mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mengikuti standar internasional yang relevan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak. Selain itu, dalam tahap perumusan regulasi, regulator juga harus memperhatikan kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Regulasi yang efektif harus dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dan perubahan sosial yang dapat memengaruhi praktik bisnis. Oleh karena itu, regulator harus memiliki mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas regulasi yang diterapkan dan siap untuk melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan demikian, regulator dapat memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan tetap

52 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. 4. Tahap implementasi dan monitoring. Dalam tahap implementasi, regulator harus memastikan bahwa semua pihak terlibat memahami dan menerapkan regulasi dengan benar. Hal ini dapat melibatkan penyediaan pelatihan dan panduan kepada pelaku bisnis dan pihak terkait lainnya tentang bagaimana mengikuti regulasi dengan benar. Selain itu, regulator harus juga memastikan bahwa sumber daya yang cukup tersedia untuk mendukung implementasi, seperti infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk memantau kepatuhan. Monitoring yang berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa regulasi berfungsi seperti yang diharapkan. Regulator perlu melakukan evaluasi reguler terhadap pelaksanaan regulasi, termasuk mengidentifikasi pelanggaran dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Monitoring ini juga dapat membantu regulator dalam mengevaluasi apakah regulasi perlu disesuaikan atau diperbarui untuk mengakomodasi perubahan dalam lingkungan bisnis atau kebutuhan masyarakat. Selain itu, tahap implementasi dan monitoring juga merupakan kesempatan bagi regulator untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan dan mendapatkan umpan balik tentang efektivitas regulasi. Melalui dialog yang terbuka dan kolaborasi dengan pelaku bisnis dan masyarakat sipil, regulator dapat memahami dampak regulasi secara langsung dan

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 53 memperbaiki regulasi di masa depan. Dengan demikian, tahap implementasi dan monitoring merupakan bagian integral dari proses adaptasi regulasi bisnis yang responsif dan efektif dalam menghadapi tantangan global. 5. Tahap evaluasi dan penyesuaian. Tahap evaluasi dan penyesuaian merupakan langkah krusial dalam siklus regulasi bisnis. Regulator perlu secara teratur mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada untuk memastikan bahwa regulasi masih relevan dan sesuai dengan kebutuhan bisnis global saat ini. Evaluasi ini harus mencakup analisis terhadap dampak regulasi terhadap berbagai aspek bisnis, termasuk inovasi, investasi, dan keberlanjutan bisnis. Jika evaluasi menunjukkan bahwa regulasi tidak lagi efektif atau relevan, regulator harus siap untuk melakukan penyesuaian atau pembaruan. Proses penyesuaian regulasi harus dilakukan secara hati-hati dan berdasarkan data yang akurat. Regulator perlu mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan data tentang perubahan dalam lingkungan bisnis global, tren industri, dan tantangan baru yang muncul. Dengan informasi yang akurat, regulator dapat merancang regulasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi. Selain itu, regulator juga harus melibatkan pemangku kepentingan terkait dalam proses penyesuaian untuk memastikan bahwa regulasi yang dihasilkan memperhitungkan berbagai perspektif dan kebutuhan yang ada.

54 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Selain itu, penting bagi regulator untuk mempertimbangkan kerangka kerja regulasi yang lebih luas dalam menyesuaikan regulasi bisnis. Hal ini termasuk memastikan bahwa regulasi tidak bertentangan antara satu sama lain, serta mempertimbangkan implikasi regulasi terhadap aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi yang lebih luas. Dengan demikian, tahap evaluasi dan penyesuaian merupakan kesempatan bagi regulator untuk memastikan bahwa regulasi bisnis yang ada tetap relevan, efektif, dan berdampak positif bagi bisnis dan masyarakat secara keseluruhan.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 55 emahaman tentang hukum kontrak bisnis dari perspektif perbandingan global sangatlah penting dalam menghadapi lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan terhubung secara global. Hukum kontrak merupakan dasar dari hampir semua transaksi bisnis, dan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip hukum kontrak di berbagai negara dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko secara lebih efektif. Dengan memahami perbedaan-perbedaan dalam hukum kontrak antar negara, perusahaan dapat menghindari konsekuensi yang merugikan akibat ketidaktahuan atau ketidaksesuaian dengan aturan hukum yang berlaku. Selain itu, pemahaman tentang hukum kontrak dari perspektif perbandingan global juga penting dalam memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi lintas batas. Standar yang konsisten dan dapat diprediksi dalam hukum P

56 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH kontrak dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi asing, serta memperkuat integrasi pasar global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang hukum kontrak dari perspektif perbandingan global menjadi landasan yang penting bagi kesuksesan bisnis dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara global. Aspek-aspek kunci dalam kontrak bisnis meliputi beberapa elemen esensial yang harus dipertimbangkan dan diatur dengan baik dalam sebuah perjanjian bisnis. 1. Identifikasi Pihak yang Terlibat Identifikasi pihak yang terlibat dalam kontrak bisnis merupakan langkah krusial dalam memastikan kesepakatan yang jelas dan berkelanjutan. Hal ini melibatkan penjelasan yang rinci mengenai identitas penjual, pembeli, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti agen atau perwakilan yang sah. Menurut penelitian oleh Smith (2018), identifikasi yang tepat dapat menghindari kebingungan dalam interpretasi kontrak dan meningkatkan kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks globalisasi, identifikasi pihak yang terlibat juga dapat melibatkan pihak dari berbagai negara atau yurisdiksi yang memiliki regulasi yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hukum yang berlaku di setiap yurisdiksi terkait.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 57 Selain itu, identifikasi pihak yang terlibat juga mencakup pengklasifikasian peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam kontrak. Hal ini penting untuk menghindari ketidakjelasan di masa depan yang dapat menyebabkan konflik. Jones (2019) menekankan bahwa komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak adalah kunci untuk memastikan bahwa peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dipahami dengan jelas. Dengan demikian, identifikasi pihak yang terlibat bukan hanya tentang penamaan, tetapi juga tentang memahami peran dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam mencapai tujuan kontrak. Lebih lanjut, identifikasi pihak yang terlibat juga melibatkan pertimbangan tentang kualifikasi dan kapasitas hukum pihak-pihak tersebut. Pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kapasitas hukum untuk melakukan transaksi yang diatur dalam kontrak. Misalnya, perusahaan harus diwakili oleh individu yang memiliki wewenang untuk melakukan kontrak atas nama perusahaan tersebut. Penelitian oleh Brown (2017) menunjukkan bahwa penjelasan yang rinci tentang kualifikasi dan kapasitas hukum pihak-pihak terkait dalam kontrak dapat membantu menghindari masalah hukum di masa depan yang dapat mengganggu pelaksanaan kontrak. 2. Objek Kontrak Objek kontrak merujuk pada barang atau jasa yang diperjanjikan untuk diserahkan atau dilaksanakan oleh

58 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH salah satu pihak kepada pihak lainnya. Penjelasan yang jelas dan terperinci mengenai objek kontrak sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman dan konflik di kemudian hari. Sebagai contoh, jika kontrak bisnis adalah untuk pembelian barang, deskripsi yang rinci mengenai barang tersebut harus mencakup spesifikasi teknis, kuantitas, kualitas, serta kondisi pengiriman dan penerimaan barang. Menurut penelitian oleh Johnson (2016), kesepakatan yang jelas mengenai objek kontrak dapat membantu menghindari perselisihan terkait dengan barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diharapkan. Objek kontrak juga dapat melibatkan jasa, seperti layanan konsultasi atau pelayanan teknis. Dalam hal ini, deskripsi yang rinci mengenai jasa yang diperjanjikan perlu mencakup ruang lingkup pekerjaan, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan, serta standar kualitas yang harus dipenuhi. Penelitian oleh White (2018) menunjukkan bahwa kesepakatan yang jelas mengenai objek kontrak dapat membantu menghindari konflik terkait dengan kualitas atau ruang lingkup pekerjaan yang tidak sesuai dengan harapan. Selain itu, objek kontrak juga dapat berupa hak atau klaim atas sesuatu, seperti hak atas tanah atau hak kekayaan intelektual. Dalam hal ini, penjelasan yang jelas mengenai hak atau klaim yang diperjanjikan harus mencakup batas-batas hak, syarat-syarat penggunaan, dan hak-hak yang terkait. Penjelasan yang rinci mengenai objek kontrak ini membantu memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 59 sama tentang apa yang diperjanjikan dan dapat menghindari konflik di masa mendatang. 3. Harga atau Imbalan Harga atau imbalan yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual adalah salah satu aspek kunci dalam kontrak bisnis. Rincian mengenai harga, termasuk metode pembayaran, jumlah yang harus dibayar, dan jangka waktu pembayaran, harus diatur dengan jelas dalam kontrak. Penelitian oleh Johnson (2016) menunjukkan bahwa kesepakatan yang jelas mengenai harga dapat membantu menghindari perselisihan terkait dengan pembayaran di masa mendatang. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian White (2018) yang menyoroti bahwa kesepakatan harga yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Selain itu, harga atau imbalan dalam kontrak bisnis dapat berupa berbagai bentuk, termasuk pembayaran tunai, pembayaran dalam bentuk barang atau jasa, atau pembayaran dengan cara lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, perjanjian harus mencakup detail mengenai jumlah yang harus dibayarkan, waktu dan tempat pembayaran, serta syarat-syarat lain yang terkait dengan pembayaran. Penjelasan yang rinci mengenai harga atau imbalan ini penting untuk menghindari ketidakjelasan atau kesalahpahaman di kemudian hari.

60 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Selain itu, dalam konteks bisnis global, fluktuasi nilai tukar mata uang juga dapat mempengaruhi harga atau imbalan yang harus dibayar oleh pembeli kepada penjual. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang melibatkan transaksi lintas batas harus mempertimbangkan risiko terkait fluktuasi nilai tukar mata uang dan dapat mencakup klausul-klausul yang mengatur cara penyesuaian harga dalam situasi tersebut. Dengan mengatur harga atau imbalan dengan jelas dalam kontrak, kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi bisnis dengan lebih lancar dan mengurangi risiko perselisihan terkait dengan pembayaran. 4. Syarat-syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Kontrak Syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan kontrak merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa kontrak dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Syarat-syarat ini mencakup berbagai aspek, seperti waktu pengiriman atau pelaksanaan, tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan, serta berbagai ketentuan lain yang relevan dengan transaksi bisnis. Menurut penelitian Miller (2019), kesepakatan mengenai syarat-syarat ini dapat membantu memastikan bahwa kontrak dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Salah satu syarat yang penting dalam kontrak bisnis adalah waktu pengiriman atau pelaksanaan. Penjelasan yang jelas mengenai waktu pelaksanaan atau pengiriman barang atau jasa sangat penting untuk

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 61 menghindari keterlambatan atau ketidaksesuaian dengan yang diharapkan oleh pihak lain. Selain itu, tanggung jawab atas risiko kerusakan atau kehilangan juga perlu diatur dengan jelas dalam kontrak. Penelitian oleh Miller (2019) menunjukkan bahwa ketentuan mengenai risiko ini dapat membantu menghindari perselisihan terkait dengan kerugian yang terjadi selama pelaksanaan kontrak. Selain itu, kontrak bisnis juga dapat mencakup berbagai ketentuan lain yang relevan dengan transaksi bisnis, seperti ketentuan pembatalan kontrak, pembayaran denda atas pelanggaran kontrak, atau klausul mengenai penyelesaian sengketa. Penjelasan yang rinci mengenai syarat-syarat dan ketentuan ini penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak memiliki pemahaman yang sama tentang bagaimana kontrak akan dilaksanakan dan apa yang diharapkan dari masing-masing pihak. Dengan mengatur syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan kontrak dengan baik, kedua belah pihak dapat menjalankan transaksi bisnis dengan lebih lancar dan mengurangi risiko perselisihan di masa mendatang. 5. Penyelesaian Sengketa Penyelesaian sengketa adalah salah satu aspek penting dalam kontrak bisnis yang dapat memengaruhi jalannya transaksi dan hubungan antarpihak. Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam kontrak dapat berupa mediasi, arbitrase, atau proses hukum lainnya. Menurut Thompson (2017), mekanisme

62 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH penyelesaian sengketa yang efektif dapat membantu menghindari perselisihan yang berlarut-larut dan mahal. Salah satu pertimbangan penting dalam penyelesaian sengketa adalah pemilihan mekanisme yang sesuai dengan karakteristik kontrak dan kebutuhan kedua belah pihak. Misalnya, dalam kontrak bisnis yang melibatkan pihak dari berbagai negara, arbitrase internasional mungkin menjadi pilihan yang lebih baik daripada proses hukum nasional. Penelitian oleh Thompson (2017) menunjukkan bahwa pemilihan mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat dapat membantu menghindari biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, klausul penyelesaian sengketa juga dapat mencakup ketentuan tentang hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa. Misalnya, kontrak bisnis internasional dapat memilih hukum yang berlaku dalam penyelesaian sengketa agar kontrak tersebut lebih dapat diterima di berbagai yurisdiksi. Dengan demikian, penyelesaian sengketa merupakan aspek penting dalam kontrak bisnis yang dapat membantu menghindari perselisihan di masa mendatang dan menjaga hubungan antarpihak tetap berjalan lancar.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 63 Hukum kontrak bisnis adalah cabang hukum yang mengatur pembentukan, interpretasi, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak yang melibatkan kegiatan bisnis. Kontrak dalam konteks ini merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang memiliki tujuan komersial, baik itu untuk membeli atau menjual barang, jasa, atau hak lainnya. Definisi hukum kontrak bisnis meliputi berbagai aspek, seperti syarat-syarat yang sah, pembatalan kontrak, pelanggaran kontrak, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum kontrak bisnis juga mencakup prinsipprinsip umum yang mengatur hubungan antara para pihak, seperti prinsip kebebasan berkontrak, kepercayaan yang baik, dan itikad baik. Dalam hukum kontrak bisnis, penting untuk memahami bahwa kontrak bukan hanya sekadar perjanjian tertulis, tetapi juga dapat bersifat lisan atau tersirat dari perilaku atau kebiasaan. Kontrak bisnis memerlukan adanya kesepakatan yang jelas dan tegas antara pihak-pihak yang terlibat, serta adanya pertimbangan atau imbalan yang sah. Definisi hukum kontrak bisnis juga mencakup aspek perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah atau yang memiliki posisi tawar yang kurang menguntungkan dalam negosiasi kontrak. Selain itu, hukum kontrak bisnis juga mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kontrak tersebut sah dan mengikat, seperti kapasitas hukum pihak, keabsahan objek kontrak, serta ketentuan yang tidak melanggar hukum

64 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH atau ketertiban umum. Dengan demikian, definisi hukum kontrak bisnis mencakup berbagai prinsip, aturan, dan prosedur yang mengatur berbagai aspek penting dalam transaksi bisnis, sehingga pemahaman yang baik tentang hukum kontrak bisnis sangatlah penting bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Pentingnya memahami perbedaan dan kesamaan dalam hukum kontrak bisnis dalam konteks bisnis global sangatlah mendasar karena akan memengaruhi berbagai aspek dalam aktivitas bisnis lintas negara. Perbedaan dalam hukum kontrak bisa berdampak pada cara bisnis diatur dan dilaksanakan di setiap negara. Misalnya, aturan mengenai pembentukan kontrak atau syarat-syarat yang sah bisa sangat berbeda antar negara, sehingga pemahaman yang baik akan perbedaan ini dapat membantu perusahaan menghindari pelanggaran hukum yang tidak disengaja. Pemahaman tentang kesamaan dalam hukum kontrak bisnis juga penting karena ada prinsip-prinsip hukum yang umum berlaku di banyak negara. Prinsip seperti kebebasan berkontrak, prinsip itikad baik, dan perlindungan terhadap pihak yang lemah merupakan contoh prinsip-prinsip yang sering ditemui dalam hukum kontrak di berbagai negara. Dengan memahami kesamaan ini, perusahaan dapat merancang kontrak yang lebih solid dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku secara internasional. Dalam konteks bisnis global, memahami perbedaan dan kesamaan dalam hukum kontrak bisnis dapat membantu perusahaan dalam mengelola risiko secara lebih efektif. Dengan memahami hukum yang berlaku di negaranegara di mana perusahaan beroperasi, perusahaan dapat

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 65 mengidentifikasi potensi risiko hukum dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkan risiko tersebut. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang perbedaan dan kesamaan dalam hukum kontrak bisnis dapat membantu perusahaan dalam menjalankan operasinya dengan lebih efisien dan aman dalam konteks bisnis global. Perbedaan Dalam Pembentukan Kontrak Perbedaan dalam pembentukan kontrak bisa bervariasi antar negara, tergantung pada sistem hukum yang berlaku. Beberapa negara mengharuskan kontrak untuk dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang terlibat sebagai syarat sah, sementara negara lain memungkinkan kontrak dapat dibuat secara lisan. Selain itu, ada negara yang mungkin memiliki persyaratan formalitas tambahan, seperti legalisir atau saksi, untuk kontrak tertulis. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara perusahaan melakukan transaksi bisnis internasional dan memerlukan pemahaman yang baik tentang aturan yang berlaku di negara-negara yang terlibat. Di samping itu, terdapat perbedaan dalam interpretasi tentang kapan suatu kontrak dianggap sah. Beberapa negara mengharuskan adanya "pertimbangan yang berharga" sebagai dasar sahnya kontrak, yang berarti ada suatu keuntungan atau manfaat yang diperoleh oleh setiap pihak dalam kontrak. Namun, negara lain mungkin tidak mempertimbangkan faktor ini atau memiliki standar yang lebih longgar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dalam pembentukan kontrak di berbagai negara dapat membantu perusahaan menghindari potensi

66 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH masalah hukum dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat sah dan mengikat. Perbedaan Dalam Syarat-Syarat Yang Sah Perbedaan dalam syarat-syarat yang sah dalam kontrak bisnis dapat menjadi faktor penting dalam menentukan keabsahan suatu kontrak di berbagai negara. Beberapa negara mungkin memiliki persyaratan yang ketat tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kontrak dianggap sah. Misalnya, beberapa negara mengharuskan adanya "pertimbangan yang berharga" atau imbalan yang setara antara pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Hal ini berarti bahwa kedua belah pihak harus memberikan suatu nilai atau manfaat yang dianggap setara dalam pertukaran yang dilakukan dalam kontrak. Di sisi lain, negara lain mungkin memiliki pendekatan yang lebih fleksibel terhadap syarat-syarat yang sah dalam kontrak. Mereka mungkin lebih memperhatikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dan tidak mempermasalahkan apakah imbalan yang diberikan setara atau tidak. Perbedaan ini dapat memengaruhi bagaimana perusahaan merancang kontrak bisnis mereka, terutama dalam hal menetapkan imbalan atau pertimbangan yang diberikan dalam kontrak. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perbedaan ini dapat membantu perusahaan dalam menghindari kontrak yang tidak sah dan memastikan bahwa kontrak yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku di negara-negara yang terlibat.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 67 Perbedaan Dalam Penafsiran Dan Pelaksanaan Kontrak Perbedaan dalam penafsiran dan pelaksanaan kontrak dapat sangat bervariasi antar negara. Salah satu perbedaan utama adalah dalam pendekatan pengadilan terhadap penafsiran kontrak. Beberapa negara mungkin memiliki pendekatan yang lebih formalis dalam penafsiran kontrak, yang berarti bahwa pengadilan cenderung mengikuti teks kontrak secara ketat tanpa mempertimbangkan maksud sebenarnya dari pihak-pihak yang terlibat. Di sisi lain, negara lain mungkin menganut pendekatan yang lebih fleksibel, di mana pengadilan dapat mempertimbangkan maksud sebenarnya dari pihak-pihak tersebut dalam menafsirkan kontrak. Perbedaan juga dapat terjadi dalam hal pelaksanaan kontrak. Beberapa negara mungkin memiliki prosedur yang kompleks dan panjang untuk menyelesaikan perselisihan kontrak, yang melibatkan pengadilan dan proses hukum yang rumit. Di negara lain, prosedur penyelesaian perselisihan mungkin lebih sederhana dan mungkin mendorong penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase. Perbedaan ini dapat memengaruhi cara perusahaan menafsirkan dan melaksanakan kontrak bisnis mereka, serta memengaruhi keputusan mereka dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perbedaan ini dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi yang tepat dalam mengelola kontrak bisnis mereka secara global.

68 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Kesamaan Prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam Hukum Kontrak Bisnis Kesamaan dalam hukum kontrak bisnis terutama terlihat dalam prinsip-prinsip umum yang berlaku di banyak negara. Salah satu prinsip yang umum adalah prinsip kebebasan berkontrak, di mana pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat kontrak sesuai dengan kepentingan mereka. Prinsip ini merupakan dasar bagi fleksibilitas dalam pembentukan kontrak bisnis, memungkinkan pihak-pihak untuk merancang kesepakatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip itikad baik juga sering diakui dalam hukum kontrak bisnis. Prinsip ini mengharuskan pihak yang terlibat dalam kontrak untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak menyalahgunakan kebebasan mereka dalam membuat kontrak. Dengan prinsip ini, diharapkan bahwa setiap pihak akan mematuhi kewajiban mereka dalam kontrak dengan jujur dan tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Selain itu, perlindungan terhadap pihak yang lemah juga merupakan prinsip yang sering muncul dalam hukum kontrak bisnis. Prinsip ini mengakui bahwa dalam kontrak bisnis, terdapat pihak yang mungkin kurang berdaya atau tidak memiliki keahlian khusus dalam hal hukum. Oleh karena itu, hukum kontrak sering kali memberikan perlindungan khusus bagi pihak-pihak ini, seperti persyaratan yang lebih ketat untuk kontrak yang melibatkan konsumen atau ketentuan-ketentuan yang melindungi kepentingan pihak yang lebih lemah dalam kontrak bisnis.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 69 Kesamaan Perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam Hukum Kontrak Bisnis Kesamaan dalam perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam hukum kontrak bisnis mencerminkan kepentingan untuk menjaga keseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat dalam kontrak. Prinsip ini muncul dari kesadaran bahwa dalam beberapa situasi, salah satu pihak dalam kontrak mungkin memiliki kekuatan negosiasi yang lebih besar daripada yang lain, yang dapat menyebabkan pihak yang lebih lemah menjadi rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, hukum kontrak sering kali menyediakan mekanisme perlindungan khusus bagi pihak yang lebih lemah, seperti konsumen atau pihak yang kurang berpengalaman dalam transaksi bisnis. Salah satu bentuk perlindungan yang umum adalah persyaratan tentang kejelasan dan keterbacaan kontrak. Hukum kontrak sering menuntut agar kontrak disusun dengan jelas dan mudah dipahami oleh pihak yang terlibat, terutama untuk kontrak yang melibatkan konsumen atau pihak yang kurang berpengalaman dalam transaksi bisnis. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau penipuan dalam pembuatan kontrak. Selain itu, hukum kontrak juga sering memberikan hak istimewa kepada pihak yang lebih lemah, seperti hak untuk membatalkan atau memodifikasi kontrak dalam situasi tertentu. Misalnya, konsumen biasanya memiliki hak untuk membatalkan kontrak dalam jangka waktu tertentu setelah kontrak dibuat, yang dikenal sebagai hak peraturan penarikan diri. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang lebih lemah untuk meninjau

70 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH kembali kesepakatan dan mengubahnya jika diperlukan, sebagai upaya untuk melindungi kepentingan mereka. Kesamaan Penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis dalam Hukum Kontrak Bisnis Penyelesaian sengketa dalam kontrak bisnis sering kali memiliki kesamaan dalam hukum kontrak bisnis di berbagai negara. Salah satu metode penyelesaian sengketa yang umum adalah melalui mekanisme mediasi atau negosiasi. Dalam mediasi, pihak yang terlibat dalam sengketa bekerja sama dengan mediator independen untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Pendekatan ini sering dianggap lebih cepat, lebih murah, dan lebih kooperatif daripada proses pengadilan tradisional, sehingga banyak negara menggalakkan penggunaannya dalam penyelesaian sengketa bisnis. Selain mediasi, arbitrase juga merupakan metode penyelesaian sengketa yang umum dalam kontrak bisnis internasional. Arbitrase melibatkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana sebuah badan arbitrase atau arbiter independen memutuskan hasil sengketa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Keputusan arbitrase biasanya bersifat final dan mengikat, dan dapat dijalankan seperti putusan pengadilan. Banyak negara memiliki undang-undang arbitrase yang memfasilitasi proses ini dan mengakui dan menegakkan putusan arbitrase. Selain mediasi dan arbitrase, beberapa negara juga mengakui upaya penyelesaian sengketa alternatif lainnya,

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 71 seperti negosiasi langsung antara pihak-pihak yang bersengketa atau penilaian independen oleh ahli teknis dalam bidang tertentu. Meskipun metode-metode ini memiliki perbedaan dalam pendekatan dan prosedur, kesamaannya terletak pada tujuan mereka untuk menyelesaikan sengketa secara efektif dan efisien, serta mengurangi beban pengadilan dengan menawarkan alternatif yang lebih cepat dan kurang formal. Perbedaan dalam hukum kontrak bisnis antar negara dapat dilihat dalam persyaratan sahnya suatu kontrak. Misalnya, di Amerika Serikat, kontrak dapat dianggap sah meskipun hanya berdasarkan pertimbangan yang minimal atau tanpa pertimbangan sama sekali, sedangkan di Prancis, kontrak biasanya memerlukan pertimbangan yang lebih substansial atau "causa" untuk dianggap sah. Perbedaan juga dapat terlihat dalam pendekatan penafsiran kontrak. Di Inggris, pengadilan cenderung mengikuti pendekatan literal dalam menafsirkan kontrak, yaitu fokus pada teks kontrak secara harfiah. Sementara itu, di Jerman, pendekatan yang lebih holistik atau teleologis sering digunakan, di mana pengadilan mempertimbangkan maksud umum kontrak dan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun, terdapat kesamaan dalam hukum kontrak bisnis di berbagai negara, seperti prinsip kebebasan berkontrak yang umum diakui. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang terlibat dalam kontrak memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat kontrak sesuai dengan keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Prinsip ini mendorong

72 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH fleksibilitas dalam pembentukan kontrak dan memberikan dasar bagi kerjasama bisnis yang efektif di tingkat global. Perbedaan dan kesamaan dalam hukum kontrak bisnis antar negara dapat memiliki dampak signifikan terhadap praktik bisnis internasional. Perbedaan dalam persyaratan sahnya suatu kontrak, misalnya, dapat memengaruhi cara perusahaan merancang dan melaksanakan kontrak dengan mitra bisnis dari negara lain. Perbedaan ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan risiko yang lebih besar bagi perusahaan, terutama jika mereka tidak memahami secara tepat persyaratan yang berlaku di negara mitra. Di sisi lain, kesamaan dalam prinsip-prinsip hukum kontrak bisnis dapat memfasilitasi praktik bisnis internasional dengan memberikan kerangka kerja yang umum diterima. Misalnya, prinsip kebebasan berkontrak dapat memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk merancang kontrak sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka, tanpa harus khawatir tentang persyaratan yang berbeda di setiap negara. Namun, kesamaan ini juga dapat menimbulkan tantangan, terutama dalam hal penyesuaian dengan perbedaan hukum yang mendasari prinsip-prinsip tersebut. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara perlu memahami dengan baik perbedaan dan kesamaan dalam

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 73 hukum kontrak bisnis untuk dapat mengelola risiko dengan baik dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di setiap negara. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perbedaan dan kesamaan dalam hukum kontrak bisnis dapat membantu perusahaan mengoptimalkan praktik bisnis internasional mereka dan mengurangi risiko yang terkait dengan perbedaan hukum di berbagai negara. Rekomendasi untuk menyusun kontrak bisnis yang efektif dalam konteks perbedaan dan kesamaan hukum Menyusun kontrak bisnis yang efektif dalam konteks perbedaan dan kesamaan hukum antar negara memerlukan pemahaman yang mendalam tentang kedua hal tersebut. Berikut adalah beberapa rekomendasi untuk menyusun kontrak bisnis yang efektif dalam situasi ini: 1. Pastikan kita memahami perbedaan dan kesamaan hukum antar negara yang relevan dengan kontrak Anda. Ini termasuk memahami persyaratan sahnya suatu kontrak, prinsip-prinsip penafsiran kontrak, dan aspek-aspek lain yang mungkin memengaruhi kontrak Anda. 2. Desain kontrak dengan fleksibilitas yang memadai untuk menyesuaikan dengan perbedaan hukum antar negara. Ini dapat melibatkan penambahan klausaklausa yang memberikan pilihan alternatif atau penyesuaian jika hukum di suatu negara berbeda dengan yang lain.

74 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH 3. Pertimbangkan untuk menyertakan klausa pemilihan hukum yang menetapkan hukum yang akan mengatur kontrak Anda. Hal ini dapat membantu menghindari ketidakpastian yang timbul dari perbedaan hukum di berbagai negara. 4. Jika memungkinkan, konsultasikan kontrak Anda dengan ahli hukum yang berpengalaman dalam hukum internasional. Mereka dapat memberikan wawasan berharga tentang bagaimana merancang kontrak yang memperhitungkan perbedaan dan kesamaan hukum. 5. Pertimbangkan untuk menyertakan klausa arbitrase internasional dalam kontrak Anda sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa dengan cara yang efisien dan netral secara internasional, terlepas dari perbedaan hukum. 6. Pastikan naskah kontrak diterjemahkan dengan akurat ke dalam bahasa yang diperlukan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang bersangkutan. Ini akan membantu mencegah kebingungan dan ketidaksepakatan yang mungkin timbul karena perbedaan bahasa.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 75 emahaman yang baik tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks bisnis internasional memberi-kan keuntungan yang signifikan bagi pengusaha. Pemahaman ini memungkinkan pengusaha untuk melindungi kreasi intelektual mereka, seperti inovasi produk, merek dagang, dan rahasia dagang, dari penyalahgunaan atau pelanggaran oleh pihak lain. Dengan demikian, pengusaha dapat mempertahankan keunggulan kompetitif mereka di pasar global dan mencegah kerugian finansial yang dapat timbul akibat pencurian atau peniruan. Pengusaha yang paham tentang HKI dapat membantu pengusaha dalam merencanakan strategi pemasaran dan ekspansi bisnis yang lebih efektif di pasar internasional. Dengan mengetahui cara terbaik untuk melindungi dan memanfaatkan hak kekayaan intelektual mereka, pengusaha dapat lebih P

76 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH percaya diri dalam menjajaki peluang bisnis baru di berbagai negara tanpa khawatir akan risiko hilangnya kepemilikan intelektual mereka. Memiliki pengetahuan tentang HKI dalam konteks bisnis internasional juga dapat membantu pengusaha dalam membangun kerjasama dan kemitraan yang lebih kuat dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan lembaga internasional. Dengan menunjukkan komitmen untuk melindungi dan menghormati HKI, pengusaha dapat memperoleh reputasi yang baik di mata mitra bisnis potensial dan meningkatkan peluang untuk menjalin hubungan yang saling menguntungkan dalam lingkungan bisnis internasional. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak legal yang diberikan pada karya-karya intelektual, seperti penemuan, karya seni, desain, dan simbol bisnis. HKI memberikan pemiliknya hak eksklusif untuk menggunakan karya atau inovasi tersebut untuk jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dengan memberikan insentif kepada pencipta untuk mengembangkan ide-ide baru tanpa khawatir akan penyalahgunaan atau peniruan. Dalam konteks bisnis internasional, pemahaman yang baik tentang HKI menjadi kunci penting dalam melindungi kekayaan intelektual perusahaan dari pelanggaran oleh pihak lain dan memastikan bahwa perusahaan dapat memanfaatkan inovasi mereka secara optimal.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 77 HKI meliputi berbagai jenis hak, seperti hak cipta, paten, merek dagang, dan rahasia dagang. Hak cipta memberikan perlindungan atas karya-karya kreatif, seperti buku, lagu, dan film. Paten melindungi penemuan baru dan inovasi teknologi. Merek dagang memberikan hak eksklusif atas penggunaan nama atau simbol yang membedakan produk atau layanan dari pesaing. Sementara itu, rahasia dagang melindungi informasi bisnis rahasia, seperti formula atau metode produksi yang tidak diketahui umum. Dengan memahami hak-hak ini dan cara melindunginya, perusahaan dapat memaksimalkan nilai dari inovasi mereka dan mempertahankan posisi kompetitifnya dalam pasar global. Perbandingan sistem hukum HKI antara beberapa negara Perbandingan sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antara beberapa negara merupakan hal penting dalam konteks bisnis internasional karena setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda dalam melindungi dan mengatur HKI. Amerika Serikat, sebagai contoh, menerapkan sistem hak cipta yang memberikan perlindungan otomatis kepada karya-karya asli begitu karya tersebut diwujudkan dalam bentuk yang dapat diperbanyak. Di sisi lain, negara-negara Eropa menggunakan pendekatan yang lebih formal dengan pendaftaran wajib untuk memperoleh hak cipta. Di Asia, Jepang dan Korea Selatan memiliki sistem paten yang kuat dan efisien, tetapi mereka juga memiliki peraturan yang ketat terkait paten-paten teknologi tertentu. Sebaliknya, China, meskipun memiliki undang-undang

78 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH paten yang relatif baru, telah menjadi salah satu pemain terbesar dalam menerapkan paten-paten teknologi. Dalam hal merek dagang, Amerika Serikat menganut prinsip penggunaan pertama dalam pendaftaran merek, sementara Eropa menganut prinsip penggunaan pertama dalam penggunaan. Perbedaan dalam sistem hukum HKI ini dapat menyebabkan kesulitan bagi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara untuk memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang perbedaan-perbedaan ini dan merancang strategi HKI yang sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka di pasar global. Dengan demikian, perusahaan dapat melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dengan lebih efektif di tingkat internasional. Contoh perbedaan penting dalam perlindungan HKI antar negara Contoh perbedaan penting dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antar negara termasuk perbedaan dalam cakupan hak, batas waktu perlindungan, dan persyaratan pendaftaran. Misalnya, dalam hak cipta, beberapa negara mungkin memberikan perlindungan lebih luas terhadap karya-karya tertentu daripada negara lain. Hal ini dapat mempengaruhi sejauh mana suatu karya dilindungi dan seberapa mudahnya untuk melanggar hak cipta.

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 79 Selain itu, batas waktu perlindungan HKI juga dapat bervariasi antar negara. Misalnya, batas waktu perlindungan hak cipta di beberapa negara dapat berlangsung hingga 70 tahun setelah kematian pencipta, sementara negara lain mungkin hanya memberikan perlindungan selama 50 tahun setelah kematian pencipta. Perbedaan ini dapat berdampak signifikan pada nilai ekonomis dari hak kekayaan intelektual tersebut. Persyaratan pendaftaran juga dapat berbeda antar negara. Beberapa negara mungkin memerlukan pendaftaran formal untuk melindungi hak kekayaan intelektual, sementara negara lain mungkin memberikan perlindungan otomatis begitu suatu karya diciptakan. Perbedaan ini dapat mempengaruhi biaya dan proses untuk melindungi hak kekayaan intelektual di berbagai negara. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perbedaan ini sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional untuk mengelola dan melindungi kekayaan intelektual mereka dengan efektif. Implikasi praktis perbedaan ini bagi bisnis internasional Perbedaan dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) antar negara memiliki implikasi praktis yang signifikan bagi bisnis internasional. Pertama, perbedaan ini dapat mempengaruhi strategi pemasaran dan distribusi produk. Misalnya, perusahaan yang ingin meluncurkan produk baru harus memperhatikan perbedaan dalam perlindungan merek dagang di berbagai negara. Hal ini dapat mengharuskan perusahaan untuk

80 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH menyesuaikan strategi pemasaran mereka untuk mematuhi persyaratan hukum setempat. Kedua, perbedaan dalam perlindungan HKI dapat mempengaruhi strategi manajemen risiko bisnis. Pelanggaran HKI dapat memiliki konsekuensi yang serius bagi perusahaan, termasuk denda dan kerugian finansial. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengidentifikasi perbedaan dalam perlindungan HKI antar negara dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari risiko pelanggaran. Ketiga, perbedaan dalam perlindungan HKI juga dapat mempengaruhi daya saing perusahaan di pasar global. Perusahaan yang mampu melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dengan efektif akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih besar daripada pesaingnya. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang perbedaan ini dapat membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik dan meningkatkan posisi mereka dalam pasar global. Dampak globalisasi terhadap pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat dirasakan melalui peningkatan aksesibilitas informasi dan teknologi yang memungkinkan pelaku usaha untuk dengan mudah menduplikasi, meniru, atau menyalin produk atau karya yang dilindungi HKI tanpa izin. Globalisasi juga

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 81 menciptakan lingkungan bisnis yang lebih kompetitif, di mana perusahaan cenderung mengejar keunggulan kompetitif dengan cepat, sering kali dengan mengorbankan prinsip-prinsip etika dan hukum, termasuk melanggar HKI. Selain itu, globalisasi juga meningkatkan kompleksitas jaringan pasokan dan distribusi global, yang dapat memperumit penegakan HKI. Pelanggaran HKI dapat terjadi di berbagai negara, dan koordinasi penegakan hukum lintas batas menjadi lebih sulit. Hal ini membuat perusahaan harus lebih proaktif dalam melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan lebih kreatif dalam menghadapi tantangan pelanggaran HKI yang bersifat global. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang dampak globalisasi terhadap pelanggaran HKI menjadi sangat penting bagi perusahaan yang beroperasi di pasar global untuk melindungi dan memanfaatkan kekayaan intelektual mereka dengan efektif. Teknologi telah membawa tantangan baru bagi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan mempercepat proses reproduksi, distribusi, dan akses terhadap karya-karya intelektual. Internet, misalnya, telah memberikan kemudahan bagi pelanggar HKI untuk menyalin, mendistribusikan, dan menggunakan karya tanpa izin dari pemilik aslinya. Fenomena ini memperumit penegakan hukum HKI karena sulitnya mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang dilakukan secara online di berbagai negara. Pengembangan teknologi juga telah menciptakan tantangan baru dalam hal perlindungan HKI. Misalnya, dalam bidang paten, penemuan-penemuan teknologi yang

82 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH semakin kompleks dan terintegrasi memunculkan pertanyaan tentang apakah paten-paten yang ada cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi-inovasi baru tersebut. Selain itu, teknologi seperti blockchain juga dapat digunakan untuk melacak dan mengelola hak kekayaan intelektual, tetapi juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan keamanan data yang sensitif. Oleh karena itu, para pemangku kepentingan di bidang HKI harus terus mengembangkan pendekatan baru untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa HKI tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perkembangan teknologi yang cepat. Strategi Untuk Mengatasi Tantangan Ini Dalam Konteks Bisnis Internasional Strategi untuk mengatasi tantangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam konteks bisnis internasional melibatkan kombinasi pendekatan hukum, teknologi, dan manajemen. Pertama, perusahaan dapat mengadopsi strategi hukum yang proaktif, seperti mendaftarkan dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka di negaranegara yang relevan. Ini dapat dilakukan melalui paten, merek dagang, hak cipta, atau rahasia dagang, tergantung pada jenis kekayaan intelektual yang dimiliki perusahaan. Kedua, perusahaan dapat menggunakan teknologi untuk melindungi dan mengelola hak kekayaan intelektual mereka dengan lebih efektif. Misalnya, penggunaan teknologi blockchain dapat memberikan bukti otentikitas dan kepemilikan yang kuat bagi karya-karya intelektual, sementara teknologi digital rights management (DRM)

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 83 dapat digunakan untuk mengontrol akses dan penggunaan karya-karya digital. Selanjutnya, manajemen risiko juga menjadi bagian penting dalam strategi perlindungan HKI. Perusahaan perlu melakukan evaluasi risiko secara teratur untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran HKI dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Ini termasuk pelatihan karyawan tentang pentingnya dan cara melindungi HKI, serta pembentukan kebijakan internal yang kuat terkait penggunaan dan perlindungan HKI. Selain itu, kolaborasi antara perusahaan, pemerintah, dan lembaga lainnya juga dapat menjadi strategi efektif dalam mengatasi tantangan HKI. Misalnya, perusahaan dapat bergabung dengan organisasi yang fokus pada perlindungan HKI untuk berbagi informasi dan sumber daya, serta bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan penegakan hukum HKI di tingkat nasional dan internasional. Terakhir, penting bagi perusahaan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru dalam regulasi HKI dan teknologi terkait. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan kompleks.

84 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Kerjasama antarnegara dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi sangat penting mengingat karakteristik transnasional dari pelanggaran HKI. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat saling bertukar informasi dan sumber daya untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan menindak pelanggaran HKI yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Kerjasama ini juga memungkinkan negara-negara untuk mengkoordinasikan upaya penegakan hukum mereka dan mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan yang kompleks terkait pelanggaran HKI. Salah satu bentuk kerjasama antarnegara dalam penegakan HKI adalah melalui perjanjian bilateral atau multilateral. Perjanjian semacam itu dapat mencakup pertukaran informasi, koordinasi investigasi, dan harmonisasi aturan penegakan hukum HKI. Selain itu, negara-negara juga dapat melakukan kerjasama dengan lembaga internasional, seperti Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO) atau Interpol, untuk meningkatkan kapasitas penegakan hukum mereka dalam hal HKI. Melalui kerjasama ini, negara-negara dapat meningkatkan efektivitas penegakan hukum mereka dan memberikan sanksi yang lebih efektif terhadap pelanggar HKI. Namun, terdapat beberapa tantangan dalam kerjasama antarnegara dalam penegakan HKI, termasuk perbedaan dalam hukum dan prosedur penegakan hukum antar negara, serta kurangnya sumber daya dan kapasitas di

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 85 beberapa negara untuk mengatasi pelanggaran HKI. Oleh karena itu, penting bagi negara-negara untuk terus meningkatkan kerjasama mereka dalam hal penegakan HKI dan untuk mengatasi tantangan yang ada melalui dialog dan kolaborasi yang lebih lanjut. Peran Organisasi Internasional Dalam Memfasilitasi Kerjasama Ini Organisasi internasional, seperti Organisasi Dunia Kekayaan Intelektual (WIPO), Interpol, dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), memainkan peran penting dalam memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). WIPO, misalnya, bertindak sebagai forum untuk negara-negara anggota untuk berbagi informasi, pengalaman, dan praktik terbaik dalam perlindungan dan penegakan HKI. WIPO juga menyediakan bantuan teknis dan kapasitas bagi negaranegara berkembang dalam hal pengembangan kebijakan dan perundang-undangan HKI mereka. Interpol juga berperan dalam memfasilitasi kerjasama internasional dalam penegakan hukum HKI dengan memberikan platform bagi penegak hukum dari berbagai negara untuk berkolaborasi dalam penyelidikan dan penindakan pelanggaran HKI yang lintas batas. Interpol dapat menyediakan alat dan sumber daya untuk membantu negara-negara dalam mengidentifikasi, melacak, dan menangkap pelaku pelanggaran HKI yang melarikan diri ke negara lain.

86 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Selain itu, WTO memiliki perjanjian TRIPS (TradeRelated Aspects of Intellectual Property Rights) yang mendorong negara-negara anggota untuk mengadopsi standar minimum dalam perlindungan dan penegakan HKI. TRIPS memberikan kerangka kerja hukum yang lebih kuat bagi negara-negara untuk menegakkan hak kekayaan intelektual mereka dan memberikan sanksi bagi negaranegara yang melanggar aturan tersebut. Melalui TRIPS, WTO memfasilitasi kerjasama antarnegara dalam penegakan hukum HKI dan mendorong negara-negara untuk bekerja sama dalam menangani pelanggaran HKI yang lintas batas. Studi kasus tentang kolaborasi yang berhasil dalam penegakan HKI Salah satu contoh kolaborasi yang berhasil dalam penegakan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah melalui kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat dalam menangani pelanggaran HKI, terutama dalam bidang produk rekayasa berupa software dan barang-barang elektronik. Pada tahun 2017, kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama penegakan hukum HKI melalui dialog tingkat tinggi dan pertukaran informasi yang lebih efektif. Hasilnya, terjadi peningkatan dalam penangkapan dan penuntutan pelaku pelanggaran HKI serta peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual. Di tingkat internasional, kerjasama antara Interpol dan berbagai badan penegak hukum negara-negara anggota telah berhasil dalam mengungkap jaringan perdagangan

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 87 barang palsu yang melibatkan beberapa negara. Melalui pertukaran informasi yang cepat dan efektif, Interpol berhasil menyelamatkan jutaan dolar dari barang-barang palsu yang akan masuk ke pasar internasional. Hal ini menunjukkan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan pelanggaran HKI yang bersifat lintas batas. Kerjasama antarnegara juga penting dalam penegakan HKI di bidang farmasi. Misalnya, kerjasama antara Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), World Trade Organization (WTO), dan negara-negara anggota untuk memastikan akses yang adil terhadap obat-obatan dan vaksin yang terkait dengan HKI. Ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam memastikan bahwa inovasi di bidang kesehatan dapat diakses secara adil dan berkelanjutan oleh seluruh populasi dunia.

88 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH engusaha harus optimis terkait prospek masa depan sistem hukum bisnis karena adanya tren menuju harmonisasi dan konvergensi hukum bisnis internasional. Melalui harmonisasi, perbedaan-perbedaan antara sistem hukum berbagai negara dapat dikurangi, sehingga memudahkan pengusaha untuk beroperasi lintas batas dengan lebih mudah dan efisien. Konvergensi hukum juga berarti bahwa prinsip-prinsip hukum bisnis yang mendasari kegiatan bisnis akan semakin seragam di berbagai negara, yang dapat membantu pengusaha dalam memprediksi dan mengelola risiko secara lebih efektif. Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga memberikan peluang besar bagi pengusaha dalam menghadapi masa depan sistem hukum bisnis. Inovasi seperti blockchain, kecerdasan buatan, dan analitik data telah P

PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 89 mengubah cara bisnis dilakukan dan juga mempengaruhi tata kelola hukum bisnis. Penggunaan teknologi ini dapat membantu pengusaha dalam mematuhi peraturan-peraturan yang semakin kompleks dan berubah-ubah, serta memberikan mereka akses ke pasar global dengan lebih cepat dan efisien. Peran aktif pemerintah dan lembaga internasional dalam mengembangkan kerangka hukum yang kondusif untuk bisnis juga menjadi alasan untuk optimis. Melalui kebijakan yang mendukung investasi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan penegakan hukum yang adil, pemerintah dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan menarik bagi pengusaha. Selain itu, lembaga internasional seperti WTO dan WIPO terus berupaya untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam hal regulasi bisnis, yang dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih terbuka dan adil bagi semua pihak. Implikasi teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan analitik data, sangat signifikan pada struktur dan operasi sistem hukum bisnis. Dalam hal ini, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk analisis data hukum yang kompleks dengan cepat dan akurat, memungkinkan pengacara dan profesional hukum untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam waktu singkat. Sistem blockchain, dengan fitur keamanan dan transparansi yang unik, dapat digunakan untuk menyimpan catatan hukum yang aman dan terverifikasi, seperti kontrak bisnis atau hak kekayaan intelektual, tanpa memerlukan

90 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH perantara. Selain itu, analitik data dapat membantu pengusaha dan profesional hukum untuk mengidentifikasi tren hukum, memprediksi risiko, dan membuat strategi bisnis yang lebih efektif. Implikasi teknologi terbaru juga mencakup perubahan dalam cara sistem hukum bisnis beroperasi, terutama dalam hal penegakan hukum. Penggunaan teknologi seperti AI dalam proses pengadilan dapat mempercepat proses peradilan dan mengurangi biaya. Di samping itu, teknologi dapat digunakan untuk mengotomatisasi beberapa aspek penegakan hukum, seperti pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi, yang dapat mengurangi kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan utama dalam mengadopsi teknologi terbaru dalam sistem hukum bisnis adalah kebutuhan akan regulasi yang sesuai untuk memastikan bahwa teknologi tersebut digunakan secara etis dan tidak melanggar hak asasi manusia. Selain itu, teknologi juga mempengaruhi struktur sistem hukum bisnis melalui pengembangan hukum baru yang berkaitan dengan teknologi. Contohnya adalah regulasi baru yang berkaitan dengan data pribadi dan privasi dalam konteks bisnis digital, atau hukum yang berkaitan dengan keamanan siber dan perlindungan data. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum bisnis perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dan efektif dalam mengatur kegiatan bisnis yang semakin kompleks dan terkait dengan teknologi.