PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 91 Penggunaan teknologi dalam pembentukan dan penegakan hukum bisnis membawa tantangan dan peluang yang signifikan. Salah satu tantangannya adalah kemampuan hukum untuk mengikuti perkembangan teknologi yang sangat cepat. Hukum biasanya memerlukan waktu yang lama untuk disusun dan diadopsi, sementara teknologi dapat berkembang dengan sangat cepat, menciptakan kesenjangan regulasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, adopsi teknologi dalam proses hukum juga dapat menimbulkan tantangan terkait privasi dan keamanan data, serta risiko terhadap keputusan yang diambil secara otomatis oleh algoritma AI tanpa supervisi manusia yang memadai. Di sisi lain, penggunaan teknologi dalam pembentukan dan penegakan hukum bisnis juga membawa peluang besar. Teknologi dapat meningkatkan efisiensi sistem hukum dengan mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk proses hukum. Penggunaan analitik data dan kecerdasan buatan juga dapat membantu dalam mendeteksi pola-pola pelanggaran hukum yang kompleks dan menanggulangi mereka dengan lebih cepat. Selain itu, teknologi dapat meningkatkan akses keadilan dengan menyediakan platform online untuk penyelesaian sengketa yang lebih cepat, terjangkau, dan mudah diakses oleh masyarakat. Untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang tersebut, penting bagi pembuat kebijakan dan profesional hukum untuk terus memantau perkembangan teknologi dan memperbarui regulasi yang relevan. Hal ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, industri teknologi, dan lembaga hukum untuk menciptakan
92 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH lingkungan hukum yang kondusif bagi inovasi teknologi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan keterampilan teknis dan pengetahuan hukum yang komprehensif dalam sistem hukum juga menjadi kunci dalam memanfaatkan potensi teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penegakan hukum bisnis. Prospek masa depan untuk integrasi teknologi dalam evolusi sistem hukum bisnis global sangat menjanjikan. Teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) dan analitik data akan terus meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum. Dengan menggunakan algoritma AI untuk menganalisis data hukum yang kompleks, pengacara dan profesional hukum dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan memprediksi perkembangan hukum dengan lebih baik. Hal ini akan mengarah pada penegakan hukum yang lebih adil dan efisien di tingkat global. Teknologi blockchain juga memiliki potensi besar untuk mengubah struktur sistem hukum bisnis global. Dengan menyediakan bukti digital yang tidak bisa dirubah, blockchain dapat digunakan untuk menyimpan catatan hukum yang aman, seperti kontrak bisnis dan hak kekayaan intelektual, tanpa memerlukan perantara. Ini akan meningkatkan transparansi, keamanan, dan keandalan dalam transaksi bisnis lintas batas. Selain itu, blockchain juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi beberapa aspek penegakan hukum, seperti pembayaran royalti otomatis untuk hak cipta, yang dapat mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 93 Dengan perkembangan teknologi yang terus berlangsung, mungkin akan muncul konsep hukum baru yang disesuaikan dengan lingkungan bisnis yang semakin digital. Misalnya, mungkin akan ada regulasi yang lebih ketat terkait dengan keamanan data dan privasi, serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual dalam konteks teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things (IoT). Oleh karena itu, para pembuat kebijakan dan profesional hukum perlu terus memantau perkembangan teknologi dan mengembangkan regulasi yang sesuai untuk mengakomodasi evolusi sistem hukum bisnis global yang didorong oleh teknologi. Perubahan tren bisnis global, seperti globalisasi ekonomi, digitalisasi, dan peningkatan kompleksitas transaksi lintas batas, memiliki implikasi signifikan terhadap struktur regulasi hukum bisnis. Pertama, globalisasi ekonomi telah mempercepat interkoneksi antara pasar dan meningkatkan mobilitas modal, tenaga kerja, dan barang. Hal ini menuntut harmonisasi regulasi hukum bisnis antar negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional yang lancar dan adil. Namun, perbedaan regulasi hukum bisnis antar negara seringkali menjadi hambatan utama dalam mencapai tujuan ini, sehingga diperlukan kerjasama internasional yang erat dalam mengembangkan standar yang lebih seragam.
94 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Digitalisasi telah mengubah cara bisnis dilakukan dengan menciptakan model bisnis baru, seperti ecommerce, dan meningkatkan kompleksitas hukum terkait dengan perlindungan data dan privasi. Regulasi hukum bisnis harus beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan ini untuk melindungi konsumen dan memfasilitasi inovasi di era digital. Selain itu, dengan semakin banyaknya data yang dihasilkan dan dikumpulkan, perlindungan hak kekayaan intelektual juga menjadi lebih penting, memerlukan regulasi yang lebih ketat dalam hal hak cipta, paten, dan merek dagang. Peningkatan kompleksitas transaksi lintas batas, terutama dalam hal rantai pasokan global, menimbulkan tantangan baru dalam penegakan hukum bisnis. Regulasi yang jelas dan efektif diperlukan untuk mengatasi masalah seperti kepatuhan terhadap standar lingkungan dan buruh internasional, penyelesaian sengketa lintas batas, dan penegakan hukum terhadap praktik bisnis yang merugikan. Kolaborasi antarnegara dan antarlembaga menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini, dengan menciptakan kerangka regulasi yang terintegrasi dan memastikan penegakan hukum yang konsisten. Perubahan tren bisnis global juga menciptakan peluang baru bagi regulasi hukum bisnis, seperti insentif untuk inovasi, pengembangan pasar baru, dan penciptaan lapangan kerja. Regulasi yang responsif dan adaptif dapat membantu menciptakan lingkungan bisnis yang lebih inklusif dan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 95 lembaga regulasi untuk memahami dan merespons perubahan tren bisnis global dengan cepat dan fleksibel untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tantangan Dalam Menyesuaikan Regulasi Dengan Inovasi Bisnis Dan Model Baru Menyesuaikan regulasi dengan inovasi bisnis dan model baru merupakan tantangan utama bagi pemerintah dan lembaga regulasi. Salah satu tantangannya adalah kecepatan perkembangan teknologi yang sering melebihi kemampuan regulasi untuk mengikuti. Sebagai contoh, dalam industri fintech, perkembangan aplikasi pembayaran digital dan teknologi blockchain telah mengubah lanskap keuangan global, namun regulasi yang ada mungkin tidak cukup fleksibel untuk mengakomodasi inovasi tersebut (Shen et al., 2022). Hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan bisnis untuk berinovasi dan perlunya regulasi yang jelas dan dapat diprediksi. Selain itu, model bisnis baru yang muncul dari perkembangan teknologi seperti platform digital sering kali menghadapi tantangan regulasi yang kompleks. Contohnya adalah regulasi terkait kerja sama antara pekerja independen dengan platform seperti Uber dan Airbnb, yang memunculkan pertanyaan tentang hak-hak pekerja dan tanggung jawab platform (Roberts, 2021). Penyesuaian regulasi untuk mencakup model bisnis ini memerlukan pendekatan yang berbeda dan sering kali memerlukan konsultasi yang intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.
96 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Tantangan lainnya adalah adanya perbedaan regulasi antar negara, terutama dalam lingkup bisnis global. Misalnya, perbedaan dalam perlindungan data pribadi antar negara dapat menyulitkan perusahaan teknologi dalam beroperasi secara lintas batas (Frolova & Rusakova, 2021). Hal ini menimbulkan kebutuhan akan harmonisasi regulasi antar negara untuk menciptakan lingkungan yang lebih prediktif dan adil bagi bisnis yang beroperasi secara internasional. Di samping itu, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menjadi hambatan bagi inovasi bisnis. Misalnya, regulasi yang berlebihan dalam hal perlindungan hak kekayaan intelektual dapat membatasi akses terhadap teknologi dan menghambat pertumbuhan ekonomi (Yu, 2016). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga regulasi untuk menemukan keseimbangan yang tepat antara perlindungan konsumen, inovasi bisnis, dan pertumbuhan ekonomi dalam menghadapi tantangan ini. Peluang Untuk Merancang Regulasi Yang Adaptif Dalam Lingkungan Bisnis Internasional Peluang untuk merancang regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis internasional sangat penting untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan menerapkan pendekatan regulasi yang berbasis risiko dan berorientasi pada hasil, sehingga regulasi dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Pendekatan ini memungkinkan regulasi
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 97 untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang cepat. Selain itu, peluang juga terbuka untuk mengembangkan kerangka kerja regulasi yang lebih kolaboratif dan inklusif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti perusahaan, pemerintah, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan. Dengan melibatkan berbagai pihak, regulasi dapat lebih reflektif terhadap kebutuhan bisnis yang beragam dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak dipertimbangkan dengan baik. Selain itu, adopsi teknologi dalam proses regulasi juga dapat meningkatkan adaptabilitas dan responsivitas regulasi terhadap perubahan lingkungan bisnis. Contohnya adalah penggunaan analitik data untuk memantau tren bisnis dan memprediksi risiko, sehingga regulasi dapat disesuaikan dengan cepat sesuai dengan kebutuhan (Bauer et al., 2019). Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses regulasi, yang dapat membantu mengurangi birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Terakhir, penting untuk memanfaatkan kerjasama internasional dalam merancang regulasi yang adaptif dan responsif. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terintegrasi secara global, kerjasama antar negara dalam mengembangkan standar dan regulasi yang seragam dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan prediktif bagi bisnis internasional (Braithwaite et al., 2018). Dengan demikian, peluang untuk merancang regulasi yang adaptif dan responsif sangat besar, dan penting untuk memanfaatkan peluang ini secara optimal untuk mendukung
98 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH pertumbuhan ekonomi dan inovasi di era bisnis internasional yang dinamis. Pentingnya kerjasama lintas batas dalam menangani pelanggaran hukum bisnis yang melintasi perbatasan negara sangatlah krusial dalam lingkungan bisnis global saat ini. Pelanggaran hukum bisnis seperti korupsi, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual tidak mengenal batas negara. Oleh karena itu, kerjasama lintas batas diperlukan untuk menyelidiki dan menuntut pelanggaran yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi (Casino et al., 2022). Tanpa kerjasama ini, pelaku kejahatan dapat dengan mudah menggunakan perbedaan dalam regulasi hukum antar negara untuk menghindari pertanggungjawaban. Kerjasama lintas batas penting untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan berskala besar, seperti perdagangan ilegal, terorisme, dan kejahatan siber. Organisasi kriminal semakin menggunakan kerentanan dalam sistem hukum yang tidak terkoordinasi untuk melakukan kegiatan ilegal yang merugikan bisnis dan masyarakat secara luas. Dalam menghadapi tantangan ini, kerjasama lintas batas memungkinkan pertukaran informasi yang efektif antar negara untuk mengungkap
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 99 jaringan kejahatan yang kompleks dan menyelidiki kasus secara bersama-sama. Kerjasama lintas batas dapat membantu memperkuat penegakan hukum dan memastikan keadilan dalam kasuskasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. Dalam banyak kasus, pelaku kejahatan dapat mencoba untuk memanfaatkan perbedaan dalam sistem hukum antar negara untuk menghindari pertanggungjawaban. Dengan kerjasama yang baik, penegak hukum dapat bekerja sama untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tidak luput dari hukuman. Kerjasama lintas batas penting untuk membangun kepercayaan dan kerja sama yang lebih luas antar negara. Dalam lingkungan bisnis yang semakin terhubung secara global, kerjasama yang kuat antar negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan dapat diprediksi bagi bisnis internasional (Davenport, 2018). Dengan demikian, penting bagi negara-negara untuk bersatu dalam upaya menangani pelanggaran hukum bisnis lintas batas untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih aman dan berkelanjutan. Model-model kolaborasi yang berhasil dalam penegakan hukum bisnis di tingkat internasional Model-model kolaborasi yang berhasil dalam penegakan hukum bisnis di tingkat internasional melibatkan berbagai pihak, termasuk negara, lembaga internasional, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil. Salah satu model yang berhasil adalah kerjasama
100 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH antarlembaga penegak hukum dari berbagai negara untuk menindak pelanggaran yang melibatkan jaringan lintas batas. Contohnya adalah Interpol, yang memfasilitasi pertukaran informasi dan koordinasi operasi penegakan hukum antar negara dalam menangani kejahatan transnasional seperti perdagangan manusia dan narkotika (Hofmann & Nelen, 2020). Selain itu, kerjasama antara negara-negara dalam kerangka perjanjian bilateral atau multilateral juga menjadi model kolaborasi yang efektif. Contohnya adalah European Arrest Warrant yang memungkinkan negara-negara Uni Eropa untuk saling mengekstradisi pelaku kejahatan lintas batas tanpa prosedur ekstradisi yang rumit. Model seperti ini mempercepat proses penegakan hukum dan meningkatkan efektivitas dalam menindak pelanggaran. Di tingkat sektor swasta, model kolaborasi antara perusahaan dalam sebuah industri untuk melawan praktik bisnis yang tidak etis atau ilegal juga menjadi contoh yang berhasil. Misalnya, beberapa produsen teknologi besar telah berkolaborasi untuk memerangi penyebaran konten teroris dan ujaran kebencian online (Benjamin, 2019). Kolaborasi semacam ini memungkinkan perusahaan untuk berbagi sumber daya dan informasi untuk menghadapi tantangan yang sama. Selain itu, model kolaborasi yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil juga telah terbukti berhasil dalam mengatasi masalah seperti perdagangan manusia dan kejahatan lingkungan. Melalui inisiatif seperti Global Compact of the United Nations, berbagai pihak bekerja bersama untuk
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 101 mengembangkan standar dan praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Dengan demikian, model-model kolaborasi yang berhasil dalam penegakan hukum bisnis di tingkat internasional menunjukkan pentingnya kerjasama lintas batas dalam menangani tantangan yang kompleks dan global. Tantangan dan strategi untuk meningkatkan koordinasi antar negara dalam penegakan hukum bisnis di masa depan Tantangan utama dalam meningkatkan koordinasi antar negara dalam penegakan hukum bisnis di masa depan adalah perbedaan dalam sistem hukum, budaya, dan kepentingan nasional antar negara. Perbedaan ini dapat menghambat pertukaran informasi dan koordinasi tindakan antar negara dalam menangani kasus-kasus lintas batas (Blažič & Klobučar, 2020). Selain itu, pertumbuhan teknologi dan globalisasi juga menciptakan tantangan baru, seperti peningkatan kejahatan siber dan perdagangan online ilegal, yang memerlukan koordinasi yang lebih efektif antar negara untuk mengatasi. Untuk mengatasi tantangan ini, strategi yang dapat diterapkan adalah meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi antar negara melalui platform yang sudah ada, seperti Interpol dan Europol. Negara-negara dapat meningkatkan komitmen mereka untuk menyediakan informasi yang diperlukan dan bekerja sama dalam operasi penegakan hukum lintas batas (Grabosky, 2016). Selain itu, harmonisasi regulasi hukum bisnis antar negara juga dapat meningkatkan koordinasi dalam penegakan hukum bisnis.
102 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Dengan memiliki standar yang seragam, proses penegakan hukum dapat menjadi lebih efisien dan efektif. Selain itu, peningkatan kerjasama antara sektor swasta dan pemerintah juga dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan koordinasi antar negara dalam penegakan hukum bisnis. Perusahaan dapat berperan aktif dalam memantau dan melaporkan kegiatan yang mencurigakan kepada otoritas penegak hukum, sehingga membantu dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran hukum bisnis lintas batas (Banfield, 2014). Selain itu, kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah dalam pengembangan teknologi keamanan juga dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan mencegah kejahatan lintas batas. Terakhir, meningkatkan kesadaran dan kapasitas penegak hukum dalam hal penegakan hukum bisnis lintas batas juga merupakan langkah penting dalam meningkatkan koordinasi antar negara. Melalui pelatihan dan pertukaran pengetahuan antar negara, penegak hukum dapat memahami lebih baik tantangan yang dihadapi dan mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus lintas batas. Dengan demikian, strategi-strategi ini dapat membantu meningkatkan koordinasi antar negara dalam penegakan hukum bisnis di masa depan.
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 103 Daftar Pustaka Aureli, S., Salvatori, F., & Magnaghi, E. (2020). A CountryComparative Analysis of the Transposition of the EU Non-Financial Directive: An Institutional Approach. 10(2). https://doi.org/doi:10.1515/ael-2018-0047 Blažič, B. J., & Klobučar, T. (2020). Removing the barriers in cross-border crime investigation by gathering eevidence in an interconnected society. Information & Communications Technology Law, 29(1), 66–81. https://doi.org/10.1080/13600834.2020.1705035 Buckley, P. J., Strange, R., Timmer, M. P., & de Vries, G. J. (2020). Catching-up in the global factory: Analysis and policy implications. Journal of International Business Policy, 3(2), 79–106. https://doi.org/10.1057/s42214-020- 00047-9 Calisto Friant, M., Vermeulen, W. J. V, & Salomone, R. (2021). Analysing European Union circular economy policies: words versus actions. Sustainable Production and Consumption, 27, 337–353. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.spc.2020.11.001 Casino, F., Pina, C., López-Aguilar, P., Batista, E., Solanas, A., &
104 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Patsakis, C. (2022). SoK: cross-border criminal investigations and digital evidence. Journal of Cybersecurity, 8(1), tyac014. https://doi.org/10.1093/cybsec/tyac014 Contractor, F. J., Dangol, R., Nuruzzaman, N., & Raghunath, S. (2020). How do country regulations and business environment impact foreign direct investment (FDI) inflows? International Business Review, 29(2), 101640. Dressler, M., & Paunovic, I. (2021). Converging and diverging business model innovation in regional intersectoral cooperation–exploring wine industry 4.0. European Journal of Innovation Management, 24(5), 1625–1652. https://doi.org/10.1108/EJIM-04-2020-0142 Frolova, E. E., & Rusakova, E. P. (2021). Trends in the Development of Alternative Ways of Dispute Resolution of Neo Industrialization Subjects BT - Modern Global Economic System: Evolutional Development vs. Revolutionary Leap (E. G. Popkova & B. S. Sergi (eds.); pp. 1842–1849). Springer International Publishing. Hoang, N. H., Ishigaki, T., Kubota, R., Yamada, M., & Kawamoto, K. (2020). A review of construction and demolition waste management in Southeast Asia. Journal of Material Cycles and Waste Management, 22(2), 315–325. https://doi.org/10.1007/s10163-019-00914- 5 Hofmann, R., & Nelen, H. (2020). Cross-border cooperation in the execution of sentences between the Netherlands, Germany and Belgium: an empirical and comparative legal study on the implementation of EU framework
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 105 decisions 2008/909/JHA and 2008/947/JHA. Crime, Law and Social Change, 74(4), 381–404. https://doi.org/10.1007/s10611-020-09900-7 Huq, F. A., & Stevenson, M. (2020). Implementing Socially Sustainable Practices in Challenging Institutional Contexts: Building Theory from Seven Developing Country Supplier Cases. Journal of Business Ethics, 161(2), 415–442. https://doi.org/10.1007/s10551-018-3951- x Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 2(6), 768–789. Mardesya, N., & Rasji, R. (2023). Tinjauan Mendalam tentang Filsafat Hukum: Mengurai Akar Pemikiran di Balik Sistem Hukum. Journal on Education, 6(1), 10190– 10200. Mayer, C. (2021). The future of the corporation and the economics of purpose. Journal of Management Studies, 58(3), 887–901. McMaster, M., Nettleton, C., Tom, C., Xu, B., Cao, C., & Qiao, P. (2020). Risk Management: Rethinking Fashion Supply Chain Management for Multinational Corporations in Light of the COVID-19 Outbreak. In Journal of Risk and Financial Management (Vol. 13, Issue 8). https://doi.org/10.3390/jrfm13080173 Nuruzzaman, N., Gaur, A., & Sambharya, R. B. (2022). WTO accession and firm exports in developing economies. Journal of International Business Policy, 5(4), 444–466. https://doi.org/10.1057/s42214-021-00115-8
106 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Papageorgiadis, N., & Sofka, W. (2020). Patent enforcement across 51 countries – Patent enforcement index 1998– 2017. Journal of World Business, 55(4), 101092. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jwb.2020.101092 Roberts, A. (2021). Introduction to the Symposium on Global Labs of International Commercial Dispute Resolution. AJIL Unbound, 115, 1–4. https://doi.org/DOI: 10.1017/aju.2020.83 Shen, L., Zhang, C., Teng, W., & Du, N. (2022). How do business and political Networking shape overseas dispute resolution for state-owned enterprise from emerging economies. International Business Review, 31(1), 101888. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2021.10 1888 Sidiq, S. (2023). Interseksi Hukum dan Ekonomi: Analisis Komprehensif terhadap Dinamika Regulasi dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Muhammadiyah Law Review, 7(2), 39–59. Srivastava, S., Singh, S., & Dhir, S. (2020). Culture and International business research: A review and research agenda. International Business Review, 29(4), 101709. Tang, C., Irfan, M., Razzaq, A., & Dagar, V. (2022). Natural resources and financial development: Role of business regulations in testing the resource-curse hypothesis in ASEAN countries. Resources Policy, 76, 102612. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022. 102612 Vătămănescu, E., Alexandru, V., Mitan, A., & Dabija, D. (2020).
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 107 From the deliberate managerial strategy towards international business performance: A psychic distance vs. global mindset approach. Systems Research and Behavioral Science, 37(2), 374–387. Weber, R. F. (2020). Will the" Legal Singularity" Hollow out Law's Normative Core?. Mich. Tech. L. Rev., 27, 97. Živković, P., McCurdy, D., Zou, M., & Raymond, A. H. (2023). Mind the gap: Tech-based dispute resolutions in global supply blockchains. Business Horizons, 66(1), 13–26. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.10. 008
108 | Dr. Dra. Siti Nurbaiti, SH., MH Tentang Penulis
PERBANDINGAN HUKUM BISNIS | 109