Manajemen Investasi Syariah 141 1. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. 2. Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek 3. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu 4. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham 5. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek Berikut adalah penjelasan dari 5 (lima) fatwa DSN MUI diatas: 1. Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Pada Fatwa ini dijelaskan mengenai prinsip-prinsip syariah di bidang pasar modal yaitu sbb: a. Pasar Modal beserta beserta dengan seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis Efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangannya dipandang telah sesuai dengan Syariah apabila telah memenuhi Prinsip-prinsip Syariah.
142 Manajemen Investasi Syariah b. Suatu Efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah mem peroleh Pernyataan Kesesuaian Syariah. Adapun kriteria emiten / perusahaan publik adalah sebagai berikut: a. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah. b. Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain: 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan 4) Produsen, distributor, dan/atau penyedia barangbarang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. 5) Melakukan investasi pada Emiten (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya; c. Emiten atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang
Manajemen Investasi Syariah 143 sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan. d. Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer. e. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah. Sementara itu yang termasuk ke dalam jenis efek syariah diatur dalam Fatwa DSN-MUI sebagai berikut: a. Efek Syariah mencakup Saham Syariah, Obligasi Syariah, Reksa Dana Syariah, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) Syariah, dan surat berharga lainnya yang sesuai dengan Prinsipprinsip Syariah. b. Saham Syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria sebagaimana tercantum dalam pasal 3, dan tidak termasuk saham yang memiliki hak hak istimewa. c. Obligasi Syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.
144 Manajemen Investasi Syariah d. Reksa Dana Syariah adalah Reksa Dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan Manajer Investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahib al-mal, maupun antara Manajer Investasi sebagai wakil shahib al mal dengan pengguna investasi. e. Efek Beragun Aset Syariah adalah Efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA Syariah yang portofolio-nya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, Efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi/arus kas serta aset keuangan setara, yang sesuai dengan Prinsip-prinsip Syariah. f. Surat berharga komersial Syariah adalah surat pengakuan atas suatu pembiayaan dalam jangka waktu tertentu yang sesuai dengan Prinsip-prinsip syariah. Dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa transaksi yang dilarang yaitu: a. Pelaksanaan transaksi harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman.
Manajemen Investasi Syariah 145 b. Transaksi yang mengandung unsur dharar, gharar, riba, maisir, risywah, maksiat dan kezhaliman sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas meliputi: 1) Najsy, yaitu melakukan penawaran palsu; 2) B[c’ [f-g[’^og, s[cno g_f[eoe[h j_hdo[f[h [n[m barang (Efek Syariah) yang belum dimiliki (short selling); 3) Insider trading, yaitu memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan atas transaksi yang dilarang; 4) Menimbulkan informasi yang menyesatkan; 5) Margin trading, yaitu melakukan transaksi atas Efek Syariah dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek Syariah tersebut; dan 6) Ihtikar (penimbunan), yaitu melakukan pembelian atau dan pengumpulan suatu Efek Syariah untuk menyebabkan perubahan harga Efek Syariah, dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain; 7) Dan transaksi-transaksi lain yang mengandung unsur-unsur diatas. Disisi lain dalam hal penetapan harga pasar diatur bahwa harga pasar Efek Syariah harus menggambarkan nilai valuasi kondisi yang sesungguhnya dari aset yang menjadi dasar penerbitan Efek tersebut dan/atau sesuai dengan mekanisme pasar yang teratur, wajar dan efisien serta tidak direkayasa.
146 Manajemen Investasi Syariah 2. Fatwa DSN-MUI No: 80/DSN-MUI/X/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Fatwa ini mengatur hal-hal sebagai berikut: a. Perdagangan Efek diatur sbb: 1) Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan aka^ do[f \_fc (\[c’); 2) Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual; 3) Pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, walaupun penyelesaian administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kemudian hari, berdasarkan prinsip qabdh hukmi; 4) Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah; 5) Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar g_h[q[l s[ha \_le_mch[g\oha[h (\[c’ [f musawamah); 6) Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3.
Manajemen Investasi Syariah 147 Sementara itu Mekanisme Perdagangan Efek diatur sebagai berikut: a. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa: 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek; 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek; b. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa g_haaoh[e[h [e[^ do’[f[b; c. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek; d. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek, termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek, antara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah; e. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek; f. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP) dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa, berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah;
148 Manajemen Investasi Syariah g. LKP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) kliring dan penjaminan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang dilakukan; h. Penyimpanan dan penyelesaian atas Perdagangan Efek dilakukan melalui (Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian) LPP; i. LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) penyimpanan dan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Efek. 3. Fatwa DSN-MUI No. 124/DSN-MUI/XI/2018 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu Pada Fatwa ini diatur mengenai hal-hal khusus sebagai berikut: a. Efek yang dijadikan sebagai obyek penyimpanan dan penyelesaian transaksi hanya Efek Syariah. b. Produk Investasi yang drjadikan sebagai obyek Transaksi Produk Investasi hanya Produk Investasi Syariah. c. Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, antara lain terhindar dari riba gharar, maysir, tadlis, zhulm (penganiayaan), risyttah, dharar, objek haram dan mekanisme penyelesaian transaksi yang terlarang. d. LPP harus:
Manajemen Investasi Syariah 149 1) membuat, melaksanakan dan memonitor aturan yang melarang teriadinya pelanggaran prinsip syariah; 2) memberikan layanan jasa sesuai dengan prinsip Syariah pada kegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek. 3) menyediakan fasilitas yang memisahkan Rekening Efek untuk keperluan syariah dengan Rekening Efek untuk keperluan selain syariah; 4) mengarahkan pembuatan Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh investor Pasar Modal Syariah melalui Perbankan Syariah dan 5) memberikan layanan jasa sesuai prinsip Syariah pada Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu e. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) dapat menyediakan dan mengembangkan sistem danlatau sarana pelaksanaan layanan jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, antara lain Central Depository-Book Entry Settlement System (C-BEST) dan S i stem Pengelolaan Inve stasi Terpadu (S - INVEST). f. LPP dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) atas layanan jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atat sarana Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu. g. Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, selain berpedoman
150 Manajemen Investasi Syariah pada fatwa ini, merujuk pada substansi yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 20,{DSN-MUIllyl200l Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa, Nomor: 40/DSN-MUUIY12}}L Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUYILUZ}L1 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. 4. Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham Berikut adalah Fatwa DSN MUI yang mengatur transaksi saham dan penerbitannya: a. Setiap unit Saham Syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama (mutasawiyah al-qimah). b. Modal Dasar dalam bentuk Modal Ditempatkan dapat disetor secara bertahap. c. Saham Portepel (Modal Portepel) dan Modal Ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari stnrktur Modal Dasar Perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai Saham $yariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada Saham Syariah. d. Perusahaan dapat menerbitkan Saham Syariah baru untuk menambah modal Perusahaan dengan syaratmenggunakan nilai wajar Saham. e. Dalam hal Perusahaan menerbitkan Saham Syariah baru sebagaimana yang dimaksud pada angka 4, pemegang Saham lama memiliki hak untuk membeli Saham Syariah baru tersebut terlebih dahulu (haq alotrtlowiyaHHak Membeli Efek Terlebih Dahulu/HMETD).
Manajemen Investasi Syariah 151 f. Penerbitan Saham Syariah boleh dilakukan dalam jenis Saham Biasa {al-Ashum al-'AdiyahlCommon Share) dan tidak boleh dilakukan dalam jenis Saham Preferen {al-Ashum al-Mumtazah/Preferred Share). g. Penerbitan Saham Syariah harus terhindar dari unsurunsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain Riba, Gharar, Maysir, Tadlis, Dharar (membahayakan/merugikan) Risywah, haram, zhulm (penganiayaan) dan maksiat h. Dalam proses penerbitan Saham Syariah diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar. i. Penjaminan emisi (dhaman al-ishdar/underwriting) dalam penerbitan Saham Syariah diperbolehkan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Sementara itu didalam Fatwa ini juga diatur mengenai Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham dan Pasar Sekunder Saham yaitu sebagai berikut: a. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan Akad Syirkah Musahamah jlka Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Portepel. b. Transaksi Saham Syariah di Pasar Perdana Saham menggunakan akad jual beli (Akad Bai') jika Saham Syariah yang ditawarkan ke publik berasal dari Saham Syariah yang dimiliki pemegang Saham sebelumnya. , c. Mekanisme pengalihan kepemilikan Saham Syariah dan hak yang memiliki nilai ekonomis atas Saham Syariah, yaitu Waran dan HMETD dapat dilakukan antara lain dengan cara jual beli (Akad B a i ), hib ah,
152 Manajemen Investasi Syariah wakaf, infak, zakat, hadiah dan/ atau c ar a- c ar a I ain y an g tidak bertentangan dengan syariah. d. Dividen yang diterima atas Saham Syariah dapat dialihkan dengan cara hibah, wakaf, infak, zakat. hadiah dan/atat cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah. e. Pada prinsipnSra jual beli Saham suatu perusahaan w'ajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram. f. Jika prinsip pada angka 5 di atas tidak dapat diwujudkan, dengan pertimbangan kaidah umum albalwa dan kaidah al-katsrah wa al qillah wa alghalabah, maka boleh melakukan transaksi iual-beli Saham Perusahaan dimaksud dengan syarat-syarat sebagai berikut: 1) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah; 2) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dan 45o/o (empat puluh lima persen); 3) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan 4) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah. g. Mekanisme transaksi Saham pada pasar regular Bursa Efek harus mengikuti ketentuan (dhawabit) dan batasan (hudud)
Manajemen Investasi Syariah 153 sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor: 8O/DSN-MUllilllz}l1 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. 5. Fatwa DSN-MUI No. 138/DSN-MUI/V/2020 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring, dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek Pada Fatwa ini menjelaskan aturan mengenai subjek hukum a. Lembaga Kliring dan Penjaminan; dan b. Anggota Kliring. Sementara itu Ketentuan tentang Kliring, Penyelesaian dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas adalah sbb: a. Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas oleh dan antara Anggota Bursa untuk kepentingan investor menggunakan akad Bai' al Musawamah. b. Hubungan hukum antara investor (penjual dan pembeli) dan Anggota Bursa dalam jual beli Efek menggunakan akadJu'alah. c. Setiap Transaksi Bursa yang menimbulkan hak dan kewajiban maka hubungan hukum antar Anggota Bursa (Anggota Kliring) beralih menjadi hubungan hukum antara Anggota Kliring dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan pada saat Transaksi Bursa mengikat berdasarkan prinsip Hawalah bi al-Ujrah. d. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, dan Lembaga Kliring dan Penjaminan menggunakan dananya (Cadangan
154 Manajemen Investasi Syariah Jaminan) untuk memenuhi kewajiban Anggota Kliring tersebut maka Lembaga l(iring dan Penjaminan tetap wajib menyelesaikan transaksi tersebut dari berbagai sumber dana dan dilarang mengenakan imbalan yang mengandung unsur ribawi atas penggunaim dana tersebut. e. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyerahkan Efek maka dapat dikenakan ta'widh (ganti rugi) dan/atauta'zir (denda). f. Pengenaan ta'widh (ganti rugi) harus mengikuti ketentuan (dhawobit) dan batasan (hudud) sebagaimana terdapat dalam fatwa Nomor 43IDSNMULNLIU2004 tentang Ganti Rugi (Ia'widh) antara lain ketentuan bahwa ta'widh (ganti rugi) harus berupa kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas. g. Pengenaan ta'zir (denda) harus mengikuti ketentuan (dhowabit) dan batasan (huduS sebagaimana terdapat dalam fatwa No. 17/DSN MUIDU2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda Nunda Pembayaran, dan Dana yang berasal dari pengenaan ta'zir ini tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Adapun ketentuan mengenai pengelolaan Dana Jaminan dilakukan dengan prinsip Mudhorabah, Wakalah bil Al Istitsmar atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah. Disisi lain, Fatwa ini juga menjelaskan ketentuan mengenai Ketentuan tentang Pemenuhan Kewajiban Penyerahan Efek
Manajemen Investasi Syariah 155 a. Dalam hal Penyelesaian Transaksi Bursa sesuai dengan prinsip syariah memerlukan adanya transaksi Pinjam-Meminjam Efek (securities lending and borrowing), maka transaksi tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah antara lain mengandung Riba. b. Pinjam-Meminjam Efek tidak boleh untuk memenuhi kewajiban yang timbul dari transaksi Bai' al-Ma'dum / Bai' al-Maluyuf (Short Selling fiual kosongl). c. Selain Pinjam-Meminjam Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan perlu mengembangkan mekanisme layanan pemenuhan kewajiban penyerahan efek yang sesuai dengan prinsip syariah.
156 Manajemen Investasi Syariah
Manajemen Investasi Syariah 157 Junaidi Lubis, S.H., M.H.
158 Manajemen Investasi Syariah A. Gambaran Umum Pelanggaran Dan Larangan Dalam Investasi Syariah Kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi Muhammad saw. sejak muda sampai menjelang masa kerasulan. Selain itu akan tercapainya maslahah multiplayer effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. (Lihat QS. al-Hasyr [59]: 7). Lebih dari itu, investasi mendapat legitimasi langsung di dalam Al-Qol’[h ^[h Sunnah Nabi saw. Banyak ayat Al-Qol’[h s[ha n_le[cn ^_ha[h [hdol[h berinvestasi, seperti QS. al-Baqarah [2]: 261; QS. al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. alHasyr [59]: 18. Sunnah Nabi saw. yang berkaitan dengan bisnis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan nabi saw. dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Dalam catatan sejarah, Nabi Muhammad S.A.W pernah mengelola modal milik janda kaya Mekkah dan harta waris anak yatim, dan beberapa hadis perkataan nabi Muhammad S.A.W. yang mengakui perserikatan (penyertaan modal) di dalam aktivitas bisnis. Investasi merupakan bagian dari fikih muamalah, maka berlaku e[c^[b ‚boeog [m[f ^[f[g m_go[ \_hnoe go[g[f[b adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkahhs[‛ (Dd[tofc. A 2006). Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui
Manajemen Investasi Syariah 159 batasanbatasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Namun demikian, tidak semua jenis investasi diperbolehkan syariah seperti kasus bisnis yang diungkapkan di atas yaitu mengandung penipuan dan kebohongan atau mengandung unsur-unsur kegiatan yang dilarang syariat Islam. Kasus-kasus seperti yang disinggung di atas, tetap saja marak dilakukan oleh oknum perorangan, koperasi, atau entitas tertentu demi mendapat keuntungan yang besar tanpa memedulikan norma-norma yang berlaku, baik norma positif dan maupun norma agama. Realita ini tentu sangat mengkhawatirkan di saat tren kondisi perekonomian sedang melemah, ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya entitas yang mengatasnamakan investasi, namun kenyataanya penipuan masih marak. Di sinilah Islam hadir dengan membawa ajaran rahmatan li al-‘āf[gīh (Mob[cgch, 2020). Ihp_mn[mc merupakan pilihan terbaik untuk menjaga keamanan finansial di masa depan. bagi seorang pemula dengan banyaknya pilihan tentu akan membuat bingung untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Investasi saham pada pasar modal ini tidak memberatkan bagi pemula karena tidak membutuhkan pengorbanan uang hingga ratusan juta dan hanya dalam waktu kurang dari 7 hari hari seseorang dapat memulai untuk berinvestasi. Daya tarik berinvestasi di pasar saham adalah likuiditas pasar saham yang cukup tinggi, (Jogianto Hartono, 2010). Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk melakukan pergantian dari saham satu ke saham lainnya.
160 Manajemen Investasi Syariah Seluruh jenis investasi mengandung unsur ketidakpastian atau risiko. Seorang investor tidak akan pernah mengetahui hasil pasti yang akan diperolehnya pada masa yang akan datang atas investasi yang telah dilakukan. Maka dari itu, sebagai pemula memulai dari sekarang adalah langkah awal agar dapat memperkirakan hasil yang akan diperoleh atau menyesal diakan datang. Untuk pengenalan mengenai pasar saham di Indonesia, pengenalan mekanisme perdagangan pada saham serta langkah-langkah untuk menjadi investor di pasar modal yang ditujukan kepada guru-guru sekolah dan peserta didik oleh praktisi yang sudah terjun langsung di pasar modal demi menunjang minat, pengetahuan serta dapat menjadi langkah awal bagaimana memulai berinvestasi di pasar modal. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang dapat diketahui permasalahan yaitu bagaimana langkah – langkah awal berinvestasi (Fahmi, 2011). Secara istilah, investasi adalah barang tidak bergerak atau barang milik perseorangan atau perusahaan yang dimiliki dengan harapan untuk mendapatkan pendapatan periodik atau keuntungan atas penjualan dan pada umumnya dikuasai untuk periode yang relatif panjang (Rahmawan 2005). Definisi yang sama diungkapkan Kasmir dan Jakfar, dimana investasi dapat diartikan sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan yang memiliki jangka waktu relatif panjang dalam berbagai bidang usaha atau proyek yang membutuhkan dana dengan tujuan memperoleh keuntungan (Kasmir dan Jakfar 2015), (Arifin 2009).
Manajemen Investasi Syariah 161 Investasi menurut Islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsipprinsip syariah, baik objeknya maupun prosesnya Dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi adalah pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa di masa depan(Maharani, 2016). Dalam investasi syariah itu sendiri memiliki batasan dalam melakukan investasi syariah melalui pelanggaran yang sudah ditetapkan. Pelanggaran itu sendiri merupakan punishmen didalam melakukan investasi agar bagi para investor memiliki sifat kehati-hatian sebelum melakukan investasi termasuk juga dalam hal melakukan investasi syariah. Pelanggaran itu sendiri sesuatu yang tidak boleh diabaikan begitu saja jika itu diabaikan jelas akan menimbulkan kerugian bagi investor. Pelanggaran dalam investasi syariah itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan investasi lainnya sehingga pelanggaran ini memiliki sifatnya sendiri dengan pelanggaran dalam bidang lainnya. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam investasi syariah itu merupakan hal yang rawan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat di melakukan investasi syariah. Pelanggaran dalam investasi syariah itu merupakan pelanggaran yang sifatnya teknis administratif. Ada 3 (tiga) pola pelanggaran yang lazim terjadi, yaitu :
162 Manajemen Investasi Syariah 1. Pelanggaran yang dilakukan secara individual 2. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok 3. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain. Agar terhindar dari praktik investasi yang tidak Islami maka ada beberapa hal prinsip dalam investasi yang harus menjadi acuan dan landasan bagi para investor, yaitu (Abdul Aziz, 2010) : 1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram. 2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi 3. Keadilan pendistribusian pendapatan 4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha (antaradin) 5. Tidak ada unsur riba, maysir/perjudian/spekulasi dan gharar (ketidak jelasan/samar-samar). Dari uraian diatas dapat dipahami bahwa Islam sangat menganjurkan investasi tapi bukan semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Aturan-aturan diatas menetapkan batasan-batasan yang halal atau boleh dilakukan dan haram atau tidak boleh dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat. Kegiatan investasi harus mengacu kepada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal investasi tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melakukan kegiatan haram misalnya pembelian saham pabrik minuman keras, resto yang menyajikan makanan yang diharamkan dan semua hal yang diharamkan oleh syariah
Manajemen Investasi Syariah 163 harus ditinggalkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek misalnya harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang di dzalimi atau mendzalimi, tidak ada unsur riba, unsur spekutif atau judi (maysir). Semua transaksi harus transparan, haram jika ada unsur insider traiding. Inilah beberapa yang perlu dipatuhi para investor agar harta yang diinvestasikan mendapatkan berkah dari Allah, bermanfaat bagi orang banyak sehingga mencapai falah (sejahtera lahir-batin) di dunia juga diakhirat. Investasi yang aman secara duniawi belum tentu aman dari sisi akhiratnya. Maksudnya, investasi yang sangat menguntungkan sekalipun dan tidak melanggar hukum positif yang berlaku belum tentu aman kalau dilihat dari sisi syariah Islam (Adiwarman A. Karim, 2001). Dengan menyadari perbedaan Fiqiyah yang ada dan belajar dari praktik negara lain, maka disini akan dibahas jenis dan instrument investasi, jenis dan usaha emiten, jenis transaksi yang dilarang, serta penentuan dan pembagian hasil investasi. Investasi hanya boleh dilakukan pada instrument keuangan yang sesuai dengan keuangan syariah Islam yaitu tidak mengandung riba. Untuk sistem perekonomian Indonesia saat ini, berdasar Undang-Undang Pasar Modal hanya meliputi beberapa hal, yaitu instrument saham yang sudah melalui penawaran umum, pembagian deviden dan didasarkan pada tingkat laba usaha, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, surat utang jangka panjang, yaitu berupa obligasi maupun surat utang jangka pendek yang telah lazim diperdagangkan diantara lembaga
164 Manajemen Investasi Syariah keuangan syariah, termasuk jual beli utang (bai'ad-dayn), yakni menjual belikan tsaman (alat pembayaran) dengan tsaman lainnya seperti Dirham, Dolar dan alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum (Ghufron A. Mas'udi, 2002) dengan segala kontroversinya. Investasi juga hanya dapat dilakukan pada efek-efek yang diterbitkan oleh pihak (emiten) yang jenis kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah Islam seperti usaha perjudian, permainan yang tergolong judi, perdagangan yang dilarang seperti usaha keuangan konvensional (ribawi), asuransi konvensional, bank konvensional usaha yang memproduksi, mendistribusi, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram, usaha yang memproduksi, mendristribusi, serta menyediakan barang-barang jasa yang merusak moral dan besifat mudarat. Selain memperhatikan emiten, harus diperhatikan pula jenisjenis transaksi investasi sebab ada beberapa jenis transaksi yang dilarang (Seperti jual-beli barang yang tidak [^[ (\[c' g[’^og), jual beli barang yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat diapastikan adanya (bai' algharar), bai' al-urban, bai' al-majhul, dan lain-lain. Pemilihan dan pelaksanaan transaksi investasi harus dilaksanakan menurut prinsip kehati-hatian (prudential management/ihtiyaath) serta tidak boleh melakukan spekulasi yang didalamnya mengandung unsur gharar, termasuk tindakan melakukan penawaran palsu (najsy), melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki (short selling), menyebarkan informasi yang menyesatkan
Manajemen Investasi Syariah 165 atau memakai informasi orang dalam untuk memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang (insider trading), melakukan penempatan investasi pada perusahaan yang memiliki rasio (nisbah) utang yang diatas kelaziman perusahaan pada industri sejenis. Pihak-pihak atau oknum yang memiliki ilmu pendidikan yang baik. Perusahaan publik atau Emiten, serta pelaku yang memiliki jabatan tinggi dalam perusahaan, dapat berpotensi melakukan pelanggaran hokum (M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2004). Allah berfirman dalam Q.S Al-Mutaffifin (83) ayat 1-2: menjelaskan tentang hukuman bagi orang yang curang atau tidak jujur. Selain surah Al-Mutaffifin (83) ayat 1-2, kata kejujuran yang dalam al-Qol’[h ^cm_\on mc^^iq digunakan berkali-kali dalam beberapa ayat al-Qol’[h. Menurut kamus pintar Quran Muhammad Qizrhin, kata shiddiq bisa diucapkan kebenaran, kebenaran, atau pembenaran. Ditemukan 500 kata yang benar dari Al-Quran digital yang masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Selain itu, indeks Al-Qur'an, sumber berikutnya yang digunakan untuk menemukan kata jujur dalam Al-Qur'an, memuat seluruh 112 ayat yang mengandung kata kebenaran. Uang akan mengalir ke lokasi di mana investor akan menerima pengembalian tertinggi, sesuai dengan karakteristik atau sifat investasi. Namun, pengembalian optimal memerlukan kondisi tambahan berikut: 1. Kepastian hukum tentang investasi mereka dilindungi oleh peraturan Indonesia mempertimbangkan standar investasi Keyakinan yang sah juga mencakup
166 Manajemen Investasi Syariah komponen tujuan pertanyaan yang menguntungkan dan dapat diandalkan. Investor tidak boleh kehilangan momentum bisnis jika lembaga penyelesaian dan prosedur penyelesaian sengketa tidak segera ditentukan. Kemitraan pemerintah-swasta dalam pembangunan infrastruktur (public private partnership) mengakomodir minat investasi pembiayaan infrastruktur, khususnya untuk sukuk negara. 2. Pastikan administrasi spekulasi yang telah disumbangkan sudah jelas, agar usaha tersebut tidak berakhir dalam kondisi default, yang akan membawa kerugian usaha. Secara teori, investor yang memegang sukuk adalah pemegang sekuritas yang peran utamanya menunjukkan partisipasi dalam kepemilikan aset. Keuntungan dan hasil investor tidak akan terpengaruh oleh perbedaan dalam kontrak yang digunakan. PT Dana Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII), akibatnya, PT PII harus mengumpulkan dana penjaminan dan memisahkannya semata-mata untuk memastikan investor asli dan itikad baik (Lastuti Abubakar dan Tri Handayani, ‚K_mc[j[h Ih`l[mnloenol Hoeog ^[f[g P_h_l\cn[h Sukuk (Surat Berharga Syariah) Sebagai Instrumen Pembiayaan dan Investasi Untuk Mendorong Pertog\ob[h P[m[l Mi^[f Ss[lc[b Ih^ih_mc[‛, diakses Pada 15 April 2024).
Manajemen Investasi Syariah 167 B. Pentingnya Perlindungan Dalam Investasi Syariah Definisi Tanggung jawab adalah ketika seseorang untuk menanggung segala sesuatu hal (dapat dituntut, dipersalahkan, dan digugat jika terjadi sesuatu) (Wahmuji, 2008). Secara umum, ada tiga jenis tanggung jawab akuntabilitas, tanggung jawab, dan kewajiban. Seorang akuntan, misalnya, harus mempertanggung jawabkan laporan pembukuannya, yang merupakan kewajiban dalam arti akuntabilitas. Hukum publik mendefinisikan tanggung jawab dengan cara yang sama seperti tanggung jawab pribadi. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pelaku dapat menghadapi tuntutan pidana di pengadilan pidana atau sanksi administratif dari atasannya. Sebaliknya, menurut hukum perdata, tanggung jawab bermakna tanggung jawab adalah tanggung jawab hukum. Kewajiban mengganti rugi atau penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku (K. Martono, 2007). Keberadaan OJK yang berperan sebagai pengawas di Bursa Efek Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti penggelapan, penipuan, manipulasi pasar, maupun insider trading. Sehingga ada kepastian hukum dan proteksi hukum untuk investor berinvestasi di pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal meletakkan dasar penegakan hukum terhadap semua tindak pidana dilakukan di bidang pasar modal yaitu sanksi administratif (Pasal 102 UUPM), sanksi pidana (Pasal 103 UUPM), hukuman ganti rugi perdata (Pasal 103 UUPM) (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal). Sesuai amanat Pasal 4 Undang-
168 Manajemen Investasi Syariah Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, tujuan didirikannya OJK adalah salah satunya untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Penerbitan Peraturan OJK (POJK) Nomor 01/POJK.07/2013 tentang Perlindungan konsumen bidang jasa keuangan. Pengaturan yang tertuang pada Peraturan OJK tersebut sesuai dengan Peraturan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penjaminan Pembeli. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengizinkan, kecenderungan caveat emptor dapat diarahkan ke caveat venditor (Shidarta, 2006). OJK kini memiliki kewenangan untuk mengontrol kegiatan di pasar modal. Untuk upaya memberikan perlindungan hukum kepada investor, OJK melakukan dua cara, yaitu: 1. Upaya perlindungan Preventif Upaya perlindungan hukum dilakukan sebagai bentuk untuk mencegah investor dirugikan oleh penipuan di pasar modal dikenal dengan upaya hukum preventif. Pencegahan ini diwujudkan dalam wujud peraturan undang-undang, seperti UndangUndang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam pedoman, pedoman, dan pedoman langsung UUPM dijelaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan aspek terpenting dalam transaksi pasar modal. 2. Upaya Perlindungan Represif Khususnya berupa penyelidikan, pemeriksaan, dan hukuman. Investor juga dapat dilindungi dalam
Manajemen Investasi Syariah 169 beberapa cara dengan mengawasi perdagangan saham. Pengaturan perdagangan saham pada Pasal 3 ayat (1). Otoritas Jasa Keuangan, pengelolaan perdagangan saham Bursa Efek. Divisi Pengawasan Transaksi Bursa Efek Indonesia menjamin segala jual beli berjalan serta menyediakan informasi yang dapat ^c[em_m j[m[l (Alnce_f ^_ha[h do^of ‚K_j[nob[h Ahaain[ Bolm[ M_hchae[n‛ IDX N_qm ieni\_l 2010 urip budhi prasetyo direktur pengawas transaksi dan kepatuhan PT Bursa Efek Indonesia, Diakses 16 April 2024). Otoritas Jasa Keuangan saat ini menjadi benteng dan penggerak dalam memerangi insider trading dan pelanggaran hukum pasar modal lainnya. Akibatnya, kemampuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan fungsi, tanggung jawab, dan wewenangnya dengan baik akan menentukan bagaimana nasib pasar modal menjadi lebih baik,kebalikannya: akan menjadi lebih kacau. , banyak tipu daya dan intrik dari para pelaku dan spekulan pasar modal yang bengis dan penuh nafsu. Termasuk kerapian sistem OJK saat ini, aturan main, dan yang terpenting, obsesi, kesigapan, dan visi anggota OJK. Memang, Otoritas Jasa Keuangan bertugas menegakkan hukum pasar modal di tingkat terdepan dan ujung tombak. Karena itu, keuntungan dan kerugian praktik pasar modal, khususnya insider trading di Indonesia, ada di tangannya. Langkah penting dalam undang-undang investasi adalah ancaman hukuman yang lebih berat dan pengenaan sanksi yang lebih luas. Ini menyiratkan bahwa sangat penting sejauh memiliki opsi untuk lebih mungkin menerapkan hukum di pasar modal. Masih banyak faktor
170 Manajemen Investasi Syariah yang lainnya, termasuk penerapannya dalam praktik hukum, yang memastikan bahwa hukum di pasar modal dapat ditegakkan. Faktor pengenaan sanksi ini bukan satusatunya jaminan. Bahkan di dalam kacamata hukum perdagangan orang juga disebut sebagai bahagian dari investasi, walaupun harus ditegaskan bahwa perdagangan orang itu merupakan investasi yang melawan hukum atau ilegal dan itu artinya investasi semacam itu merupakan pelanggaran. Insider trading merupakan tindak pidana yang di dapat adalah penjara hingga 10 tahun dan denda hingga 15 miliar rupiah (https://investasi.online/3-kasusinsider-trading-di-pasar-saham-indonesia/. Diakses 16 April 2024). Dalam investasi syariah kedepan banyak hal yang harus dipastikan adalah agar investasi syariah itu sendiri memang benar-benar berlandaskan kepada alquran dan sunnah rasul. Dalam dunia investasi syariah bentuk pelarangan yang sudah ditegaskan diatas harus menjadi warning bagi semua investor agar memperhatikan perihal pelanggaran jauh sebelum melakukan investasi apalagi investasi syariah. Pada dasarnya yang namanya investasi syariah itu ada beberapa gejala yang harus diperhatikan agar tidak sampai menjadi korban dari pelanggaran investasi syariah seperti perjudian, short selling, insider trading, sampai pada mencamtumkan harga sama dipasaran, ini juga merupakan bentuk pelanggaran yang sering diabaikan dianggap tidak begitu penting sehingga kedepan ketika muncul permasalahan barulah para investor itu sadar terkait pelanggaran yang sudah diabaikan sejak awal.
Manajemen Investasi Syariah 171 Hari ini investasi syariah juga sebenarnya menyatakan dengan tegas bahwa spekulasi juga merupakan bahagian dari pelanggaran. Akan tetapi pelanggaran itu bukan karena ketidakpastiannya, tapi lebih kepada bagaimana cara orang untuk menggunakan ketidakpastian itu. Bila ingin meninggalkan sense of responsibility dan rule of law maka dalam hal ketidakpastian ini, justru dimanfaatkan tidak begitu baik dengan cara ingin memperoleh keuntungan sendiri lalu mengabaikan prinsip-prinsip syariahnya maka inilah yang disebut sebagai gharar dan maysir dalam islam (Kasmir dan Jakfar, 2015). C. Larangan Investasi Syariah Sebagian investor adalah tipe investor selektif, termasuk untuk urusan yang berkaitan dengan ajaran agama yang dianutnya. Oleh sebab itu, mereka akan cenderung memilih jenis investasi yang hanya sesuai dengan syariat agamanya. Dalam konteks ini adalah agama Islam. Maka, investor selektif ini akan cenderung memilih investasi syariah. Namun, ada beberapa transaksi yang dilarang dalam investasi syariah. Pada dasarnya, Islam tidak hanya berfokus pada sesuatu yang berkaitan dengan ibadah, melainkan juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Muamalah sendiri kerap dihubungkan dengan keuangan syariah. Secara sederhana, ekonomi keuangan syariah memiliki makna suatu sistem ekonomi dan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. Tak terkecuali untuk urusan investasi. Investasi syariah dapat diartikan sebagai produk keuangan yang memenuhi syarat terhadap aturan syariah.
172 Manajemen Investasi Syariah Pada prinsipnya, investasi syariah harus memenuhi syarat halal pada zat, proses (cara perolehannya), dan hasil atau manfaatnya. Di Indonesia, berbagai infrastruktur investasi syariah sudah cukup lengkap. Infrastruktur tersebut sudah memiliki lembaga atau badan yang menetapkan berbagai kebijakan, yakni Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Terkait investasi, DSN telah mengeluarkan sejumlah fatwa yang bisa dijadikan pedoman, seperti Fatwa No.20/DSNMUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah, Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah dan sebagainya. Fatwa-fatwa tersebut disusun agar masyarakat yang mempraktikkan investasi berbasis syariah tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dengan menjalankan fatwa-fatwa itu, seorang investor pun terlindungi dari praktik-praktik yang bisa merugikannya, seperti penipuan. Pada hakikatnya, seluruh jenis investasi bertujuan sama, yakni mendapatkan keuntungan finansial berupa imbal hasil (return) dengan nilai yang setinggi mungkin. Hal ini pun berlaku pada investasi syariah. Meski memiliki persamaan tujuan, ada perbedaan antara investasi konvensional dan syariah. Bagi sebagian besar investor pada investasi syariah, return bukanlah hal utama yang dicarinya. Investor pada investasi syariah merasa ada nilai yang lebih penting lagi daripada return, yakni nilai-nilai yang sesuai dengan norma agama dan sosial. Istilah lebih kerennya disebut Socially Responsible Investment (SRI). Oleh sebab itu,
Manajemen Investasi Syariah 173 mereka cenderung menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam investasi syariah. Tak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, beberapa praktik tersebut juga tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dilihat dari berbagai aspek, terdapat beberapa investasi yang tergolong dilarang secara syariah, seperti berikut ini. 1. Invsetasi Mengandung Riba Dilihat dari linguistik, riba bermakna ziyadah atau tambahan. Dalam pengertian lain, riba juga berarti ‘nog\ob’ [n[o g_g\_m[l. S_g_hn[l[ cno, m_][l[ n_ehcm, ‘lc\[’ \_l[lnc ‘j_ha[g\cf[h n[g\[b[h ^[lc b[ln[ jieie [n[o gi^[f m_][l[ \[ncf’. P_ha[g\cf[h tambahan ini dilakukan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam. Riba bertentangan dengan hukum Islam. Pasalnya, Islam melarang pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal dalam transaksi jual-beli atau pinjam-meminjam yang dikenal dengan riba. Investasi termasuk riba bila memiliki tambahan atau bunga atas pokok utang (https://ajaib.co.id/transaksi-dilarang-dalam-investasisyariah/. Diakses 10 Mei 2024). Contoh Aini meminjam uang kepada putri sebesar Rp5.000.000 kemudian Putri mensyaratkan uang tersebut harus dikembalikan dalam jumlah Rp5300.000. Transaksi ini kelebihan Rp300.000 yang termasuk riba. Investasi yang mengandung riba memiliki ciri sejak awal sudah dibuat perjanjian imbalan bunga
174 Manajemen Investasi Syariah yang berjumlah sekian persen dari dana yang akan diberikan. Padahal, dana yang diinvestasikan belum digunakan untuk bisnis. Tapi, investor sudah dijanjikan hasil pasti berupa nilai tertentu. Hal ini bertentangan dengan kodrat bisnis itu sendiri bahwa risiko dalam bisnis adalah untung, rugi, atau impas. Investasi tersebut pun dapat dipastikan dilarang, karena tidak sesuai dengan syariat islam. 2. Investasi yang berhubungan dengan zat haram Tidak terbatas investasi, segala sesuatu yang halal dapat terlihat dengan sangat jelas dalam Islam. Begitu pula dengan yang haram. Jadi, investasi terhadap barang atau jasa yang diharamkan dalam Islam pun dilarang, seperti minuman keras, daging babi, narkoba dan lain-lain. Inilah mengapa, harus benarbenar teliti dalam memahami latar belakang dari investasi yang ingin ditanamkan (https://blog.principal.co.id/id/mengenal-jenisinvestasi-yang-dilarang-dalam-islam. Diakses 11 Mei 2024). Contoh Galang memberi modal kepada Sutikno untuk membeli kapal, lalu setikno memakai kapal itu untuk membawa tenaga kerja Indonesia ke Malaysia melalui jalur laut tanpa disertai dokumen yang sah untuk mendukung keberangkatan mereka. 3. Investasi Gharar Gharar berarti tidak jelas. Islam sangat menentang aktivitas jual-beli yang tidak memiliki kepastian dalam akad yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas objek atau cara penyerahannya.
Manajemen Investasi Syariah 175 Tujuannya adalah untuk menghindari penipuan. Misalnya, investasi dikatakan berbasis online, tetapi masih bersifat gharar, yang berarti jenis bisnis tidak jelas atau tidak diketahui. Lembaga investasi gharar umumnya juga tidak berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam transaksi keuangan syariah, tidak boleh ada unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan antara lain terkait akad, obyek akad, cara penyerahan, maupun cara pembayaran. Hal ini untuk menjamin asas transparansi dan keadilan bagi pihak-pihak yang bertransaksi, agar tidak ada yang terzalimi maupun menzalimi(https://www.bankmuamalat.co.id/index.p hp/artikel/3-hal-yang-dilarang-dalam-bisnis-syariah. Diakses 11 Mei 2024). Contoh Ari memiliki sapi yang sedang hamil. Ari lantas menjual anak sapi yang masih dalam kandungan tersebut kepada Fian. Jual beli semacam itu dilarang dalam islam karena kondisi anak sapi dalam kandungan tidak jelas. Bisa jadi ketika dilahirkan cacat atau mati yang dapat menimbulkan perselisihan yang idak perlu antara Ari dan Fian. Contoh lainnya jual beli hasil perkebunan yang belum berbuah. 4. Investasi dengan Unsur Kecurangan Perlu dipahami bahwa investasi halal jika dijalankan dengan unsur kecurangan, secara otomatis akan menjadi haram. Investasi yang memiliki unsur kecurangan juga akan dilakukan dengan cara tidak baik (dzalim). Investasi jenis ini biasanya dilakukan
176 Manajemen Investasi Syariah dengan cara pemaksaan dalam akad atau transaksi, memiliki aktivitas suap-menyuap (risywah). Investasi yang memiliki unsur kecurangan dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. 5. Investasi Penuh Spekulasi Spekulasi dalam investasi masih diperdebatkan oleh sejumlah kalangan. Sebagian orang mempertanyakan batasan atau sejauhmana spekulasi diperbolehkan dalam Islam. Namun, dalam konteks ini, spekulasi yang dimaksud merujuk pada praktik perjudian. Selain itu, investasi yang penuh spekulasi juga bisa memiliki skema menanam modal sedikit untuk mendapatkan imbalan yang terlampau banyak atau tidak rasional. Bukan tak mungkin, imbalan yang banyak itu pun akan diterima dengan cara mengambil hak orang lain yang juga berinvestasi. Selain judi, investasi jenis ini dapat dilihat dalam skema money game dan sejenisnya. Ada banyak pilihan berinvestasi di luar sana. Selain prospek, pilihan instrumen investasi juga bisa tergantung dari nilai-nilai yang dipegang teguh oleh investor. Bila meyakini investasi berbasis syariah, maka investor perlu untuk menganalisa lebih mendalam mengenai seluk-beluknya. Hal ini perlu agar ia tidak keliru dalam memilih jenis investasi syariah sehingga bertentangan dengan nilai-nilai yang dianutnya tersebut. 6. Tadlis Tadlis adalah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan
Manajemen Investasi Syariah 177 informasi dari pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menipu pihak lain akibat ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan. Informasi yang disembunyikan bisa berupa jumlah, kualitas, harga, hingga waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Contohnya sering kita temui di kehidupan seharihari, seperti menjual barang bekas di marketplace tanpa deskripsi barang yang lengkap ataupun mencurangi timbangan saat berbelanja kebutuhan pokok. 7. Ikhtikar Ikhtikar adalah situasi di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar harga produk yang dijualnya meningkat. Kemudian, penjual tersebut akan menjual produknya dengan harga yang sudah mahal. Ikhtikar dapat juga dilakukan dengan cara menghalangi penjual lain untuk masuk ke pasar. Hal ini bertujuan agar ia menjadi penjual satu-satunya (monopoli). Tentunya para konsumen akan dirugikan terkait hal ini. 8. B[c’ N[d[ms B[c’ N[d[ms [^[f[b eih^cmc ^c g[h[ eihmog_h atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik. Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tinggi. Contoh sederhananya adalah pada kasus pelelangan, di mana
178 Manajemen Investasi Syariah penyelenggara bekerja sama dengan peserta yang khusus ditugaskan untuk melakukan penawaran palsu agar harga barang lelang semakin tinggi (https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/t ransaksi-yang-dilarang-dalam-keuangan-syariah/. Diakses 12 Mei 2024). Berdasarkan paparan di atas, dapat dipahami bahwa investasi merupakan komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dan kemaslahatan di masa yang akan datang. Investasi merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan dalam Islam bahkan benih dasalhs[ mo^[b [^[ ^c ^[f[g AfQol’[h (QS. [f-Baqarah [2]: 261; QS. al-Nisa [4]: 9; QS. Yusuf [12]: 46-49; QS. Luqman [31]: 34 dan QS. al-Hasyr [59]: 18) dan diperkuat oleh sunnah nabi Muhammad saw. yang pernah menjadi mitra investor sekaligus pelaku bisnis. Dasar prinsip investasi syariah adalah semua bentuk investasi pada dasarnya adalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya, yaitu apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam suatu kegiatan bisnis, baik objek maupun caranya (prosesnya), yaitu kegiatan yang g_ha[h^oha ab[l[l, g[smīl, lc\[, n[^fīm, n[f[kkī loe\āh, n[ablīl, ab[\h, ḍarar, risywah, maksiat dan zalim. Untuk melihat suatu entitas menjalankan kegiatan usahanya berasarkan prinsip syariah atau tidak dapat dilihat dengan metode screening syariah yaitu : 1. Melihat bisnis yang dijalankannya, baik itu proses, maupun produk barangnya 2. Menganalisa rasio pendapatan non-halal dan rasio utang berbasis bunga terhadap jumlah aset yang
Manajemen Investasi Syariah 179 dimiliki (Rizki Fazri, Fahri Azmi, Nurma Anggita Putri Tarigan, Trio Alwi. Journal on Education. Investasi Syariah. Volume 05, No. 04, Mei-Agustus 2023, pp. 12190-12197). Investasi dalam islam merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan. Investasi dalam islam adalah penanaman dana atau penyertaan modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah baik objeknya maupun prosesnya. Pesatnya perkembangan jaman saat ini ternyata sejalan dengan pesatnya perkembangan dan kemunculan berbagai jenis invesntasi baru (belum pernah ada sebelumnya). Sebagai seorang muslim, tentunya kebolehan dalam muamalah dan anjuran untuk berinvestasi harus dibarengi dengan pola-pola dan sikap kehati-hatian dengan menambah pengetahuan dalam bidang terkait agar tidak jatuh kedalam perbuatan yang dilarang (haram) oleh ketentaun hukum islam. Untuk itu, maka sudah saatnyalah investor muslim mengambil peranan sekaligus membekali diri dalam berbagai kegiatan investasi syariah dengan ilmu pengetahuan dan salah satunya dengan cara membaca buku ini (Kartika Marella Vanni dkk. Investasi Dalam Islam 2023).
180 Manajemen Investasi Syariah
Manajemen Investasi Syariah 181 Dr. Hj. Fatmah, ST., MM., RSA.
182 Manajemen Investasi Syariah usat perhatian dalam Islam pada aspek apapun adalah ibadah kepada Allah SWT. Karena dalam Islam tujuan akhir dari semua aktivitas di dunia ini adalah mencapai ridho Allah. Semua bentuk kegiatan manusia, politik, sosial maupun ekonomi sudah sepatutnya ditujukan sebagai ibadah kepada Allah. Begitu lengkapnya Islam, bahkan tatacara beribadah melalui semua aspek kehidupan tersebut diberikan aturan dan pedomannya. Islam memiliki aturan standar dalam perekonomian yang harus dipatuhi sebagaimana telah digariskan dalam hukum syariahnya. Ekonomi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai moral Islam (akidah dan akhlak) untuk menjaga agar motivasi, preferensi, dan orientasi perilaku ekonomi tidak menyimpang dari tujuan ibadah pada Allah SWT. Allah berfirman: ‚Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.‛ (QS. Adz-Dzariyaat: 56) Akidah Islam menjaga agar perilaku ekonomi tidak keluar dari prinsip-prinsip ketauhidan, sedangkan akhlak memberikan pedoman perilaku terpuji untuk meningkatkan kualitas perekonomian. Sehingga ada 3 karakteristik dari ekonomi Islam: Pertama, Dimensi dunia dan akhirat. Dimensi ekonomi tidak sebatas materi. Bukan sekedar aktivitas dunia yang jauh dari Allah dan kondisi setelah mati. Tujuan ibadah kepada Allah merefleksikan perilaku ekonomi/bisnis/investasi P
Manajemen Investasi Syariah 183 manusia untuk mendapatkan kehidupan bahagia semasa hidup dan setelah mati sesuai dengan apa yang dijanjikan Allah SWT. Kedua, Ruang lingkup individual dan kolegial. Kegiatan ekonomi ada yang bersifat individu dan berjamaah. Islam memberikan aturan bagi individu dalam mengelola harta dan juga memberikan aturan bagi kelompok manusia dalam mendistribusikan pembagian harta bagi masyarakat duafa melalui sistem zakat. Bahkan pada tingkat tertentu aplikasi kolegial menjadi tolok ukur kesuksesan individu, seperti sabda Rasulullah SAW: ا َ و َ ي َ آو ى ِ ب ْ ي َ و اتَ َ ب ٌ ان َ ع ْ ب َ ش َ و ُ ه ُ ار َ ج ٌ ِع ائ َ ج ى َ ل ِ إ ٍِ ِ ب ْ ن َ ج َ و َ ِ ُ َ ُ ه َ ن ْ ع َ ي ‚Tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur malam dalam kondisi kenyang sementara tetangganya kelaparan dan ia mengetahuinya.‛ (HR. Tb[\l[hc) Ketiga, Parameter material dan moral. Tolok ukur ekonomi Islam tidak hanya dilihat dari pencapaian ekonomi secara material, tetapi juga dari akhlak yang merefleksikan tingkat moral perekonomian. Misalnya dalam mencari nafkah, adalah benar seseorang lebih memilih pekerjaan yang gajinya kecil dengan pertimbangan lebih mendekatkan diri kepada Allah dan memiliki lebih banyak waktu membimbing keluarga. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW: ‚Apa yang sedikit tetapi mencukupi lebih baik daripada banyak tetapi melalaikan.‛ (HR. Abg[^).
184 Manajemen Investasi Syariah A. Investasi dalam Islam Allah SWT menurunkan firman-Nya: ‚Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang jujur.‛ (QS. Ah-Nisa: 9) Ayat di atas memerintahkan kita agar tidak meninggalkan generasi yang lemah baik keimanan maupun materiilnya, selalu memerhatikan kesejahteraan yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, dengan berinvestasi. Islam menganjurkan agar harta yang ada tidak hanya disimpan, tetapi diproduktifkan sehingga bisa memberi manfaat kepada umat. Khalifah Umar menyuluh kaum muslimin untuk menggunakan harta mereka secara jli^oenc`, ‚Siapa saja yang memiliki uang, hendaklah ia menginvestasikannya dan siapa saja yang memiliki tanah hendaklah ia menanaminya‛. D[lc nohnoh[h n_lm_\on ^[j[n dipetik tauladan bahwa pengelolaan tanah dan investasi produktif dari harta sangat diperlukan agar kebutuhan pokok terpenuhi dan kesejahteraan masyarakat tercapai. Namun demikian, investasi dalam Islam tidak berarti setiap individu bebas melakukan tindakan untuk menimbun kekayaan dengan cara tidak benar. Etika
Manajemen Investasi Syariah 185 investasi harus tetap dilandasi oleh norma dan moralitas yang bersumber dari al-Qol’[h ^[h b[^cm. M_mec Imf[g tidak melarang kepemilikan kekayaan oleh individu, keadilan dalam pembagian manfaat kepada pihak yang terlibat dalam aktivitas investasi juga harus tetap ada. Kesenjangan pendapatan akibat terjadinya konsentrasi kekayaan pada segelintir orang juga harus dihindari seperti disebutkan dalam al-Qol’[h: ... ... ‚< Soj[s[ b[ln[ cno d[ha[h \_l_^[l ^c [hn[l[ il[hail[ha e[s[ m[d[ ^c [hn[l[ e[go ...‛ (QS. Af-Hasyr: 7) Sehingga dengan berinvestasi secara syariah Insya Allah yang kita dapatkan tidak semata-mata untuk memperkaya diri tetapi dapat kita pertanggungjawabkan kepada Allah SWT, diri sendiri, masyarakat dan lingkungan. B. Investasi Pada Saham Syariah Kekuatan investasi Indonesia saat ini memang jauh meningkat. Berdasarkan Siaran Pers Badan Koordinasi Penanaman Modal tercatat realisasi investasi pada 2019 sebesar Rp 809,6 triliun. Kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal asing sebesar Rp 423,1 triliun (52,3%). Sementara penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 386,5 triliun (47,7%), naik 17,6% dibandingkan tahun sebelumnya, membuat perbedaannya dengan modal asing semakin menipis. Banyaknya pilihan produk investasi
186 Manajemen Investasi Syariah yang ditawarkan menjadikan investor memiliki banyak wadah yang bisa digunakan untuk memutar uang. Masalahnya, tidak semua varian produk investasi sesuai dengan syariah. Sebagai seorang muslim, harus diingat meski banyak produk investasi memiliki peluang untuk memberikan return yang tinggi, keuntungan yang diperoleh dari kekayaan yang kita miliki tidak sematamata berupa keuntungan duniawi tetapi juga keuntungan ukhrawi. Industri keuangan syariah yang dimotori oleh perbankan syariah di Indonesia telah berkembang pesat. Satu per satu sektor keuangan syariah muncul dan melengkapi kebutuhan jasa keuangan masyarakat yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, keuangan mikro syariah, dan tentu saja pasar modal syariah. Pasar modal adalah salah satu kegiatan perekonomian yang tidak disebutkan dalam al-Qol’[h ^[h b[^cm m_bchaa[ hal tersebut termasuk dalam kajian ijtihad. Karena kegiatan di pasar modal dapat dikategorikan dalam kegiatan muamalah, yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan perniagaan, maka menurut kaidah fiqh, hukum asal dari kegiatan muamalah adalah mubah (boleh) kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dengan demikian, investasi di pasar modal yang baru dikenal saat ini, dianggap dapat diterima, kecuali jika terdapat larangan dalam al-Qol’[h ^[h b[^cm \[ce m_cara implisit maupun eksplisit.
Manajemen Investasi Syariah 187 Al-Qol’[h g_hs_\one[h: َ ون ُ د ُ ب ْ ع َ ث ُ اه َّ ي ِ إ ْ ه ُ ج ْ ن ُ ك ْ ِن ِ إ َّ اّٰلل َ تَ ى ْ ِع وا ً رُ ُ ك ْ اش َ ا و ً ب ِ ّ ي َ ا ط ً ال َ ل َ ح ُ َّ اّٰلل ُ ه ُ ك َ ق َ ز َ ا ر َّ ِاِِم ُ ل ُ ك َ ف ‚Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.‛ (QS. An-Nahl: 114) Islam merupakan agama yang memerintahkan kepada umatnya agar selalu mencari rezeki dari sumber yang halal. Rezeki yang halal membawa berkah. Selain halal dari segi subtansinya, prinsip kehalalan juga diterapkan dalam proses memperoleh rezekinya. Sesuatu yang secara substansi halal, tetapi dalam perolehannya melalui proses yang haram, maka ia juga menjadi haram. Bagaimana dengan pasar modal syariah? Berinvestasi di pasar modal syariah Insya Allah tidak sekedar memberikan keuntungan finansial tetapi juga mendatangkan keberkahan, karena transaksinya terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam: Pertama, Objek yang ditransaksikan halal. Investasi yang dilakukan oleh seorang investor muslim diharuskan terhindar dari objek haram. Di pasar modal syariah investor hanya dapat memiliki saham perusahaan yang unit usahanya sesuai dengan syariah (bukan usaha perjudian, bukan merupakan lembaga keuangan ribawi, bukan usaha yang memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan makanan minuman yang haram,
188 Manajemen Investasi Syariah bukan usaha yang menyediakan barang/jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat). Kedua, B[c’ [f-g[’^og. Jual beli yang objeknya belum dimiliki pada saat akad terlarang dalam Islam. Transaksi short selling adalah contoh nyata \[c’ [f-g[’^og yang tidak bisa dilakukan oleh investor pasar modal syariah. Dikatakan short selling apabila investor melakukan aksi menjual saham tanpa memiliki saham perusahaan tersebut terlebih dahulu. Saham yang dijual dipinjam dari sekuritas. Investor melakukan short selling didasari prediksi harga saham akan turun dalam waktu dekat sehingga pada saat nanti melakukan aksi membeli kembali akan memperoleh selisih untung dibanding harga jualnya. Ketiga, Najsy. Tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya dengan tujuan untuk menciptakan kesan seolah-olah banyak pihak yang berminat membelinya. Di pasar modal syariah investor tidak dapat melakukan transaksi palsu (menggoreng saham) yaitu transaksi jual/beli yang sengaja diciptakan untuk membentuk suatu perdagangan semu di pasar yang dapat menarik investor lain untuk ikut melakukan transaksi sehingga akan berpengaruh pada harga saham. Keempat, Tadlis. Terjadi manakala terdapat pihak yang merasa dirugikan akibat adanya kesenjangan informasi dimana satu pihak tidak memiliki informasi yang dimiliki pihak lain. Kasus memakai informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan (insider trading) adalah transaksi yang dilarang dalam pasar modal syariah.
Manajemen Investasi Syariah 189 Kelima, Riba. Di antara prinsip ekonomi Islam yang paling menonjol adalah pengharaman terhadap riba, karena riba adalah dosa besar, sumber kekacauan, tidak berkah, dan membawa dampak buruk di dunia dan akhirat. Allah SWT berfirman: ‚Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.‛ (QS. Afc Igl[h: 130) Margin trading adalah contoh praktik riba, yaitu melakukan pembelian saham dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga, fitur ini tidak akan dijumpai investor di pasar modal syariah. Keenam, Ikhtikar. Membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat dan kemudian menimbunnya dengan tujuan untuk menjual kembali pada saat harga tinggi adalah haram. Transaksi pooling interest adalah contoh ikhtikar yang terlarang pada pasar modal syariah, dimana sekelompok investor melakukan manipulasi transaksi dengan cara menciptakan perdagangan semu, menunjukkan seolah-olah saham likuid. Masyarakat Indonesia tidak perlu ragu karena investasi di pasar modal syariah dari hulu sampai hilir sudah sesuai dengan prinsip syariah. Terdapat 19 fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis
190 Manajemen Investasi Syariah Ulama Indonesia yang dapat menjadi pegangan praktis bagi umat Islam di Indonesia dalam berinvestasi di pasar modal syariah. Selain itu, secara periodik Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Daftar Efek Syariah yang memuat saham-saham yang masuk dalam kategori syariah melalui proses syariah screening. Bursa Efek Indonesia juga telah memperkenalkan Shariah Online Trading System sebagai alat bantu transaksi yang akan memastikan bahwa objek dan proses transaksi yang dilakukan investor telah sesuai dengan syariah. Sistem akan menolak transaksi yang tidak sesuai syariah sekaligus memunculkan penjelasan mengapa transaksi tersebut ditolak. Menjadi investor di pasar modal syariah saat ini semakin mudah sejak BEI memulai sebuah gerakan yang \_lh[g[ ‚Yoe N[\oha S[b[g‛. H[hs[ \onob q[eno 30 menit secara online dan modal Rp 100 ribu saja masyarakat telah dapat memiliki rekening efek dan memulai hijrah berinvestasi di pasar modal syariah. Dalam konsep Islam, manusia terbaik adalah manusia yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain الناس خير للناس أنفعهم‚) sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia‛). S_f[ch cno, Imf[g g_g[eh[c kesejahteraan dengan istilah falah yaitu kesejahteraan holistik dan seimbang antara dimensi material-spiritual, dunia-akhirat, serta individual-sosial. Hal ini menjadi bukti bahwa Islam hadir sebagai rahmat bagi alam semesta. Jika dihubungkan dengan aktivitas investasi syariah maka tujuan dari berinvestasi bukanlah semata untuk mencari keuntungan pribadi tetapi ada tuntutan