Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen Keuangan Islam - 141 Sukuk, sebagai instrumen ekonomi syariah, mencerminkan pendekatan yang inklusif dan adil dalam pembiayaan dan pengembangan proyek. Melalui prinsip-prinsip bagi hasil dan bagi risiko, sukuk menciptakan model investasi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan alternatif yang komprehensif bagi pelaku pasar syariah di tingkat global. Seiring dengan inovasi dan pertumbuhan pasar, sukuk terus menjadi pilar utama dalam ekonomi syariah. Sukuk berperan sebagai instrumen pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi. Sukuk menjadi bagian integral dari pasar keuangan syariah global dan memberikan alternatif investasi yang menarik bagi para pemodal syariah. Instrumen keuangan ekonomi syariah ini mencerminkan prinsip-prinsip Islam dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan serta adil. Keseluruhan, zakat, wakaf, dan sukuk berperan krusial dalam mendukung visi ekonomi syariah yang inklusif dan berkesinambungan. 6. Penerapan Sukuk di Indonesia Pada tingkat nasional, Indonesia telah mengeluarkan beberapa peraturan perundangundangan terkait dengan Sukuk, peraturan tersebut mencakup regulasi untuk meningkatkan pengelolaan dana Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah. Di

142 - Manajemen Keuangan Islam bawah ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan Sukuk: Pertama: Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, merupakan undang-undang yang memberikan dasar hukum untuk penerbitan sukuk oleh pemerintah. Undangundang ini mengatur tentang prinsip-prinsip syariah dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk oleh negara. Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perbankan Berdasarkan Prinsip Syariah: menetapkan regulasi terkait dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan, yang mencakup pengelolaan sukuk oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berikut adalah beberapa lembaga utama yang aktif dalam mengelola dan mengembangkan konsepkonsep tersebut, yakni: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan: Lembaga pemerintah yang memiliki peran dalam mengelola kebijakan dan regulasi terkait sukuk di Indonesia. Mereka berperan dalam mengawasi penerbitan sukuk dan menjaga agar sukuk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; Otoritas Jasa Keuangan (OJK): OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur kegiatan pasar modal, termasuk pasar sukuk. OJK bertugas memastikan transparansi, keadilan, dan kepatuhan syariah dalam praktik pasar modal syariah di Indonesia; Lembaga Keuangan Syariah (Bank dan Non-Bank): Berbagai lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan

Manajemen Keuangan Islam - 143 lembaga keuangan non-bank yang beroperasi di bawah prinsip-prinsip syariah, terlibat dalam penerbitan dan pengelolaan sukuk. Mereka memainkan peran penting dalam mengembangkan pasar sukuk di Indonesia.

144 - Manajemen Keuangan Islam Etika dan Tata Kelola dalam Keuangan Syariah EMBAHASAN etika dalam manajemen keuangan syariah tidak mungkin terlepas dari nilai-nilai ajaran Islam secara keseluruhan. Karena itu, terlebih dulu berikut ini adalah gambaran tentang pemetaan kedudukan manajemen keuangan atau ekonomi syariah dalam struktur ajaran Islam. Dari tabel di atas, terlihat bahwa manajemen keuangan atau ekonomi syariah juga berkaitan dengan aspek-aspek rasional ekonomi sebagaimana menjadi fokus ekonomi P

Manajemen Keuangan Islam - 145 konvensional. Oleh karena itu, nilai islam tidak dapat dipisahkan dari dari aspek rasional realita ekonomi. Keduaduanya sangat terkait, pada kenyataannya. seperti yang kita ketahui, manajemen keuangan atau ekonomi syariah juga dimaksudkan untuk mewujudkan prinsip ekonomi, yaitu mencapai keuntungan yang paling besar dengan tenaga yang paling sedkit. (prawiranegara, 1988) Sumber etika Islam berasal dari Al-Qur'an dan Al-Hadist, yang diwahyukan oleh Allah Shubhanahu Ta'ala dan diajarkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu'alaihi Wassalam. Keduanya berfungsi sebagai pegangan manusia dalam melakukan amaliyah kehidupan. Konsekuensinya, Al-Qur'an dan Al-Hadist berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup, dan manusia menjalani kehidupan mereka untuk tujuan ukhrowi. Hal ini juga termasuk melakukan amaliyah ekonomi dan bisnis untuk mengimbangi kebutuhan materi dan spiritual. (chapra, 1992) Menurut (algaoud, 2005), investasi etis dalam perbankan syariah meningkatkan modal. Hal ini akan menghasilkan tambahan utang, atau riba, yang dalam praktik perdagangan mendorong kaum muslim untuk terjebak dan memberikan modal pokok mereka kepada debitur yang tidak dapat membayarnya. Jika dilihat dari perspektif Al-Qur'an, hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam QS (3:140), di mana Allah SWT berfirman, " ‚H[c il[ha-orang yang beriman janganlah kalian memakan riba dan yang hal yang melipatgandakannya, bertqwalah pada Allah agar kalian \_lohnoha‛." MUI Indonesia telah menetapkan beberapa Kriteria untuk lembaga perbankan yang berbasis syariah dari perspektif etis. Diantaranya adalah sebagai berikut:

146 - Manajemen Keuangan Islam 1. Tidak melakukan kegiatan usaha sebagai berikut: a. Perjudian dan permainan yang dianggap sebagai judi; b. Perdagangan yang dilarang menurut syariah, diantaranya adalah: 1) Perdagangan yang tidak disertai dengan penyerahan barang/jasa; 2) Perdagangan dengan penawaran/permintaan palsu; c. Jasa keuangan ribawi, diantaranya adalah: 1) Bank berbasis bunga; 2) Perusahaan pembiayaan berbasis bunga; d. Jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dan/atau judi (maisir), antara lain asuransi konvensional. 2. Memenuhi rasio-rasio keuangan sebagai berikut: a. Jumlah utang yang berbasis bunga tidak lebih dari 45 persen dari total aset; atau b. Jika dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain, pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya tidak lebih dari 10%. Menurut (syafiq, 2012) Kontroversi tentang investasi etis masih terjadi meskipun ada kemajuan yang pesat dalam bidang ini. Investasi etis percaya bahwa kekuatan perusahaan dapat berasal dari etika. Perusahaan yang etis, memiliki pemerintahan yang baik, dan memperhatikan masalah sosial diharapkan memiliki kekuatan tertentu yang dapat meningkatkan kinerja mereka. Sebagai contoh, stakeholder (konsumen dan pasar keuangan) mengharapkan perusahaan memiliki reputasi yang baik, yang akan memungkinkannya menjual produknya dengan lebih baik atau memperoleh

Manajemen Keuangan Islam - 147 pendanaan yang lebih murah. Selain itu, bisnis tersebut akan lebih baik dikelola, dan perusahaan yang dikelola dengan baik cenderung menggunakan sumberdayanya dengan lebih efisien dan efektif. Jadi, selain memahami kandungan Al Qur'an, orang harus memiliki keimanan dan hati nurani yang bersih dan jujur untuk bermuamalah dengan cara yang sesuai dengan etika Islam sehingga mereka tidak terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan etika Islam. (naqvi, 1981) A. Tata Kelola Syariah Konsep tata kelola perusahaan pertama kali diperkenalkan oleh Organization of Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2004. Menurut OECD (2004), Corporate Governancemerupakan tempat di mana manajemen perusahaan, dewan komisaris, shareholders, dan pemangku kepentingan lainnya berinteraksi. Berikut ini adalah prinsip tata kelola perusahaan yang baik yang dikembangkan oleh OECD: 1. Memastikan kerangka kerja tata kelola perusahaan berfungsi dengan baik, 2. Melindungi hak-hak pemegang saham, 3. Memperlakukan semua pemegang saham dengan cara yang sama, 4. Peran dan hak stakeholder perusahaan, 5. Memastikan transparansi dan keterbukaan, dan 6. menunjukkan akuntabilitas Dewan Komisaris (Board of Directors).

148 - Manajemen Keuangan Islam Adapun manfaat GCG menurut (Daniri, 2006) sebagai berikut 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku, 2. memberi pedoman yang memungkinkan pengawasan berjalan dengan baik, yang menghasilkan mekanisme checks and balances di perusahaan dan 3. mengurangi biaya agensi, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena manajemen diberi wewenang. Konsep tata kelola syariah di Indonesia mengadopi prinsip CG pada umumaya, namun mengutamakan prinsip sharia compliance secara menyeluruh dalam operasional Perusahaan. Selain itu, hakikat tata kelola syariah mempunyai cakupan lebih luas dari prinsip CG pada umumnya karena Islam mengajarkan prinsip Tauhid (meyakini bahwa Allah Yang Maha Esa dan Maha Pencipta). Meyakini Prinsip Keesaan Allah berarti menerima semua ketentuan Allah (baik perintah dan larangan-Nya) serta bertanggung jawab atas segala amal perbuatan di dunia, termasuk dalam aktivitas bisnis atan muamalah Sehingga, konsep tersebut sejatinya menghindarkan manusia dari perlakuan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Hal ini merupakan keunikan konsep tata kelola syariah yang tidak hanya didasarkan kepada pertanggungjawaban aktivitas jasa keuangan antar manusia (pemangku kepentingan

Manajemen Keuangan Islam - 149 terkait) tetapi juga pada prinsip akuntabilitas dan transparansi kepada Allah. Dua dimensi ini merupakan j_g\_^[ m_e[fcaom e_ohce[h ^[lı eihm_j n[n[ e_fif[ syariah. Sehingga jika dirangkum menjadi satu pengertian, tata kelola syariah berarti satu kesatuan hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, shareholders, pemangku kepentingan lainnya, dimana operasional harus berdasarkan ketentuan syariat Islam dan semua pemangku kepentingan tersebut mempunyai tanggung jawah kepada Allah SWT dalam menjalankan perannya masing-masing Selain istilah CG. dikenal juga istilah lain yaitu tata kelola perusahaan yang baik atau biasa dikenal dengan Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan elemen penting yang harus diterapkan dalam institusi keuangan syariah pada setiap kegiatan usaha dan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Shariah Governance Framework (SGF) adalah pedoman yang berlaku untuk lembaga keuangan Islam yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia (BNM) pada tahun 2010. Framework ini berfungsi untuk memastikan lingkungan operasi lembaga keuangan Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islamic Banking and Takaful Department of Bank Negara Malaysia (2010:4-5) menjelaskan bahwa kerangka ini terbagi ke dalam enam bagian, yaitu: 1. Persyaratan umum, 2. Perngawasan, 3. akuntabilitas, dan tanggung jawab, 4. ndependensi, 5. Kompetensi,

150 - Manajemen Keuangan Islam 6. Kerahasiaan dan konsistensi, 7. Kepatuhan syariah dan fungsi penelitian Salah satu komponen utama tata kelola syariah adalah proses. Proses mewakili fungsi instrumental dewan syariah sebagai bagian dari struktur badan internal tata kelola LKS. (zulkifli, 2012)menjelaskan bahwa terdapat proses tata kelola syariah yang dalam hal ini meliputi: 1. Penunjukkan DPS, 2. Komposisi DPS, 3. Kualifikasi DPS, 4. Proses Kepatuhan Syariah, 5. Koordinasi Syariah, 6. Tinjauan Kepatuhan Syariah, dan 7. Laporan Syariah. B. Pilar Penting Good Corporate Governance (GGC) Lima prinsip dasar harus digunakan untuk menerapkan good corporate governance dalam industri perbankan syariah. 1. Pertama, transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. 2. Kedua, Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolanya berjalan secara efektif. 3. Ketiga, pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian pengelola bank dan peraturan perundang-

Manajemen Keuangan Islam - 151 undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. 4. Keempat, profesional (professional), yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (independent) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. 5. Kelima, kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders berdasarkan perjanjian peraturan perundangundangan yang berlaku. (ghofur, 2007) Selain itu, GCG dalam industri perbankan syariah harus memenuhi prinsip yariah (sharia compliance). Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan prinsip-prinsip syariah yang melandasi aktivitas muamalah manusia yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadits. Prinsip-prinsip ini termasuk keadilan, keseimbangan, kemashlahatan (mashlahah), transparansi, dan praktik yang tidak mengandung gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi atau perjudian), riba, zalim, dan objek yang haram.(DSN-MUI). C. Tujuan Tata Kelola Syariah Tujuan dari penerapan sistem manajemen perusahaan yang baik dalam perbankan syariah adalah untuk meningkatkan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Ada beberapa tujuan untuk mencapai tujuan ini diantaranya adalah: 1. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan

152 - Manajemen Keuangan Islam kontribusi kepada kesejahteraan pemegang saham, karyawan, dan stakeholder lainnya dan merupakan solusi yang elegan untuk tantangan ke depan; 2. Meningkatkan kredibilitas organisasi yang dioperasikan secara transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan 3. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para pemangku kepentingan; 4. Pendekatan yang terintregasi berdasarkan pada prinsip demokrasi, pengelolaan dan partisipasi organisasi secara legitimasi; 5. mencegah konflik kepentingan antara agen dan prinsipal 6. Menurunkan biaya modal dengan memberikan sinyal positif untuk penyedia modal, yang akan meningkatkan nilai perusahaan, meningkatkan kinerja keuangan, dan meningkatkan persepsi stakeholder tentang kinerja perusahaan di masa depan. (maradit, 2014) Sistem evaluasi kinerja yang efektif melalui tatakelola syariah berlaku untuk bank syariah dan bank konvensional juga. Baik di tingkat Bank Umum Syariah maupun Unit Usaha Syariah, bank syariah dapat mengambil manfaat dari sistem ini. Pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan, seperti debitur, akan memperoleh keuntungan dari keputusan mereka untuk menempatkan dana mereka, dan pemerintah akan memperoleh keuntungan dari mencari pendanaan untuk usahanya. Tujuan strategis Bank Syariah, yaitu menemukan sistem yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, akan dikaitkan

Manajemen Keuangan Islam - 153 dengan sistem penilaian kinerja melalui tatakelola yang baik.(indonesia, 2018). Shariah governance merupakan konsep tata kelola yang unik dan khusus bagi perusahaan atau lembaga keuangan yang menawarkan produk dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah. Shariah governance hakekatnya menjadi komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) yang sudah ada yang fungsi utamanya untuk melakukan peninjauan atas kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas perusahaan baik sebelum terjadinya transaksi (ex-ante) maupun setelah terjadinya transaksi (ex-post). Sistem pemerintahan shariah harus terdiri dari tiga bagian utama: dewan syariah (DPS), opini kepatuhan syariah, dan proses review syariah. Mereka harus ada untuk melakukan fungsi tersebut . (ali, n.d.) Mudharabah (bagi hasil), qardh (pinjaman), musyarakah (kongsi), akad salam (pesan barang), rahn (gadai), kafalah (tanggung jaminan), dan wadiah adalah bagian dari sistem transaksi bisnis syariah. Namun, prinsip syariah adalah adanya elemen tanggung jawab untuk memastikan bahwa bisnis dan aktivitasnya dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam setiap transaksi ekonomi, tidak terdapat unsur-unsur yang dilarang, seperti riba (bunga bank), maysir (judi), gharar (ketidakpastian), objek haram, atau yang dapat menyebabkan kezaliman. Penyimpangan kegiatan operasional bank syariah terhadap nilai-nilai ekonomi dan bisnis Islam berarti penyimpangan terhadap akidah Islam. Al Qurán dan

154 - Manajemen Keuangan Islam Hadits tidak hanya mengatur nilai-nilai ekonomi dan bisnis tetapi juga mengatur akhlak manusia yang ideal sebagai pelaku kegiatan ekonomi dan bisnis dalam perbankan syariah.

Manajemen Keuangan Islam - 155 Perencanaan Keuangan Syariah ALAM kehidupan sehari-hari, setiap aktivitas dalam hidup tidak akan terlepas dari mengelola keuangan. Mengelola keuangan dengan bijak merupakan sebuah keterampilan yang sangat penting. Terlebih bagi seorang muslim, mengelola keuangan adalah bagian dari tanggung jawab terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah SWT. Islam telah memberikan aturan-aturan pada setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan oleh umatnya. Aturan ini mencakup dari mulai cara memperoleh harta tersebut sampai pada anjuran bagaimana cara mendistribusikan harta yang telah diperoleh. Dalam hal mencari penghasilan atau mencari rezeki, Allah SWT memerintahkan agar mencari rezeki dengan cara yang \[ce ^[h \_h[l. D[f[g Qol’[h Sol[n Af B[k[l[b: 168, Aff[b SWT berfirman: ُ ل ُ ُس ك ا َّ ا الن َ ه ُّ ي َ ا ٰٓ ي ٌّ و ُ د َ ع ْ ه ُ ك َ ل ٗ ٍ َّ ِِِۗاً ي ٰ ط ْ ي َّ ِت امش ٰ و ُ ط ُ ا خ ْ و ُ ِع ت َّ ت َ ا ت َ ل َّ و ۖ ا ً ت ِ ّ ي َ ا ط ً ل ٰ ل َ ِض ح ْ ر َ ا ْ ِى ال ا ف َّ اِِّ ْ و ن ْ ي ِ ت ُّ و (‚W[b[c g[homc[, g[e[hf[b m_\[ac[h (g[e[h[h) ^c \ogc yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah D

156 - Manajemen Keuangan Islam setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang hy[n[‛.) Dalam Tafsir Ar-Razi dijelaskan berkaitan dengan makna halalan dan thoyyiban, bahwa yang dimaksud dengan halal َحََلًل‚ cno[y ُكْو ُن ِجْن ُسهُ َحََل ُل َما يَ ْ ال ‛m_^[hae[h thoyyib [^[f[b ‚ ن ُوْكُ اَ ْن َليَ ا ِقً ّ ِر ل ْي ُمتَعَ غَ ْ ال ق ُّح َهِ ِب .‛ H[f[f \_le[cn[h ^_ha[h d_hcm \[l[hahy[ sedangkan thoyyib berkaitan dengan sesuatu barang yang tidak tercampur dengan yang bukan hak orang lain. Secara sederhana bisa dipahami bahwa halal itu artinya baik sedangkan thoyyib artinya benar. Sebagai contoh, daging ayam adalah baik mengandung banyak manfaat, akan tetapi apabila didapatkan dengan cara mencuri maka itu tidak benar (tidak thoyyib). Selain itu thoyyib juga bisa berkaitan dengan cara mengelola, kebersihan, dan kualitas dari daging tersebut. Berkaitan dengan bagaimana seorang Muslim mencari rezeki, Nabi Muhammad SAW telah memberikan pedomanpedoman agar seorang muslim hendaknya mencari rizki yang halal dan berhati-hati terhadap segala sesuatu yang dia peroleh. Nabi Muhammad SAW dalam suatu hadisnya menyebutkan bahwa bagi seorang muslim hendaknya mencari segala sesuatu yang halal; ِ ه ن س ْ ُ و ِ ّ ل ُ ى ك َ ل َ ع ث ضَ ْ ي ِ ر َ ف ِ ال َ ل َ ح ْ ُب ال َ ن َ ط ‚M_h][lc y[ha b[f[f [^[f[b q[dc\ \[ac m_nc[j gomfcg.‛ Dalam hadis lain Nabi memberikan peringatan yang cukup serius berkaitan kehalalan dari sumber rezeki yang diperoleh; َ ار َّ الن ُ ه َ ل ُ خ ْ د َ ا َ ي ْ ي َ أ ْ ِوي ُ َّ اَّلل ِ ال َ ب ُ ي ْ ه َ م َ ال َ ى ْ سَ َب ام َ ت ْ اك َ ي ْ ي َ أ ْ ْي ِوي ِ ال َ ب ُ اي َ ل ْ ي َ و

Manajemen Keuangan Islam - 157 ‚Ol[ha y[ha nc^[e j_^ofc ^[lc g[h[ mog\_l b[ln[hy[ maka Allah tidak akan memperdulikan dari mana pintu mana ^c[ [e[h ^cg[moe[h e_ h_l[e[.‛ Pada dasarnya islam memperbolehkan umatnya untuk mencari rezeki dengan cara bekerja dalam bidang apapun selama pekerja itu tidak bertentangan dengan Syariat. Adapun beberapa hal yang perlu jadi perhatian bagi muslim dalam hal pekerjaan yaitu menghindari pekerjaan yang mengandung unsur-unsur haram, riba, maisyir, gharar. Berkaitan dengan larangan riba, Allah SWT telah \_l`clg[h ^[f[g Qol’[h Sol[n Afc Igl[h: 30, ^[f[g [y[n tersebut diterangkan bahwa; َ ا ٰٓ َۚ ي َ ن ْ و ُ ِ ح ن ْ ف ُ ت ْ ه ُ ك َّ ل َ ع َ م َ ه وا اَّلل ُ ق َّ ات َّ و ۖ ً ث َ ف َ ع ضٰ ُّ ا و ً اف َ ع ضْ َ وٓا ا ٰ ة ِ وا امرّ ُ ل ُ ك ْ أ َ ا ت َ ا ل ْ و ُ ن َ و ٰ ا َ ن ْ ِذي َّ ا ال َ ه ُّ ي (‚W[b[c il[ha-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntuna. Q.S. Afc Igl[h: 30‛) Hutang yang tidak dapat dibayar pada saat jatuh temponya diperpanjang waktunya dengan imbalan tambahan sejumlah uang yang harus dibayar; praktik ini disebut riba dalam ayat ini. Para ulama berpendapat bahwa riba nasiah itu haram, terlepas dari tambahan uangnya berlipat ganda atau tidak. Berkaitan dengan larangan maisyir dijelaskan dalam Surat Al Maidah ayat 90, dimana dalam ayat tersebut menyebutkan hal-hal yang termasuk perbuatan keji yang dapat merugikan manusia diantaranya adalah maisyir (judi) dan gharar.

158 - Manajemen Keuangan Islam ٰ ط ْ ي َّ امش ِ ل َ ى َ ع ْ ِ ي ّ ْ س و ِ ج ر ُ ام َ ل ْ ز َ ا ْ ال َ ُب و ا صَ ْ ً َ ا ْ ال َ و ُ ِسر ْ ي َ ى ْ ام َ و رُ ْ ى َ خ ْ ا ال َ ى َّ ٓا ِاً ْ و ُ ن َ و ٰ ا َ ن ْ ِذي َّ ا ال َ ه ُّ ي َ ا ٰٓ ي ِ ي َ ن ْ و ُ ِح ن ْ ف ُ ت ْ ه ُ ك َّ ل َ ع َ م ُ ه ْ و ُ ت ِ ن َ ت ْ اج َ ف (‚W[b[c il[ha-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatanj_l\o[n[h) cno [a[l e[go \_lohnoha‛.) Berkaitan dengan larangan mencari rezeki dengan cara yang bancf, n_l^[j[n ^[f[g Qol’[h mol[n Ah Ncm[ [y[n 29. ْ ي َ ع ً ة َ ار َ ِتج َ ن ْ و ُ ك َ ت ْ ن َ ٓا ا َّ ِال ِ ِطل ا َ ب ْ ال ِ ة ْ ه ُ ك َ ٌ ْ ي َ ة ْ ه ُ ك َ ال َ و ْ و َ ٓا ا ْ و ُ ل ُ ك ْ أ َ ا ت َ ا ل ْ و ُ ن َ و ٰ ا َ ن ْ ِذي َّ ا ال َ ه ُّ ي َ ا ي ا ض ٰٓ رَ َ ت ْ ه ُ ِك ة َ ان َ ك َ ه اَّلل َّ ِِۗان ْ ه ُ ك سَ ُ ف ْ ً َ ٓا ا ْ و ُ ن ُ ت ْ ق َ ا ت َ ل َ و ِۗ ْ ه ُ ك ْ ٌ ِ ّ و ا ً ى ْ ِحي َ ر (‚W[b[c il[ha-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Peny[y[ha e_j[^[go‛.) Pencurian, risywah (penyuapan), dan sumpah palsu merupakan contoh praktik tidak jujur. Riba, perjudian pada umumnya, penipuan, gharar dalam perdagangan, mempekerjakan orang kemudian memakan gajinya atau membayarnya atas tugas yang tidak diselesaikannya, semuanya merupakan contoh go’[g[f[ yang dilarang dalam ayat ini (Darmawan, 2022).

Manajemen Keuangan Islam - 159 A. Prinsip Dasar Perencanaan Keuangan Syariah Tujuan perencanaan keuangan syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan saat ini dan masa depan dengan cara yang konsisten dengan hukum syariah. Certified Financial Planner Board of Standards mendefinisikan perencanaan keuangan syariah sebagai praktik mencapai tujuan seseorang melalui pengelolaan strategis sumber daya keuangan sesuai dengan hukum Syariah Islam. Salah satu pendekatan perencanaan keuangan yang mempertimbangkan hukum syariah Islam dikenal sebagai perencanaan keuangan syariah. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk membantu masyarakat mengelola uang mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Berikut adalah prinsip utama pengelolaan keuangan syariah, menurut Anwar dkk. (2023): 1. Menjauhi Riba: Riba dianggap haram dalam Islam. Kami menyarankan untuk menjauhi pinjaman dan investasi berbasis riba. Jauhi kartu kredit berbunga tinggi dan produk perbankan konvensional lainnya yang berbasis bunga. 2. Investasi yang mematuhi aturan syariah dikenal dengan investasi halal. Ini berarti dalam berinvestasi, investor muslim menghindari investasi melalui perusahaan yang aktivitas bisnisnya tidak melanggar Syariah, seperti menjual alkohol, perjudian, senjata tajam dan barang atau jasa yang mengandung unsur haram.

160 - Manajemen Keuangan Islam 3. Menunaikan Zakat: Umat Islam wajib menunaikan zakat, menyisihkan sebagian harta mereka untuk yang berhak menerimanya. 4. Bijaklah dalam konsumsi. Kurangi pengeluaran yang tidak perlu dengan hanya membeli apa yang Anda butuhkan. Hindari membeli barang secara tiba-tiba dan selalu pikirkan apakah barang tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai syariah. 5. Buat Rencana Keuangan Terperinci: Petakan strategi terperinci untuk menangani pendapatan dan pengeluaran Anda. Melakukan hal ini akan membantu mencapai tujuan moneter sekaligus menghindari pengeluaran yang berlebihan. 6. Jangan meminjam uang lebih dari kemampuan Anda membayar kembali; ini termasuk pinjaman jangka pendek dan jangka panjang. Ajaran syariah menekankan perlunya menghindari hutang yang berlebihan yang membayar segera hutang. 7. Memiliki cukup dana untuk disisihkan jika terjadi keadaan darurat.Melakukan hal ini akan membantu Anda terhindar dari hutang saat Anda benar-benar membutuhkannya. Menjaga pengelolaan keuangan seseorang sejalan dengan prinsip syariah memerlukan kesadaran diri, pengendalian diri, dan komitmen yang tinggi. Pengelolan keuangan syariah tentu dapat meningkatkan stabilitas keuangan dan memitigasi risiko-risiko keuangan apabila terjadi peristiwa yang tidak diduga.

Manajemen Keuangan Islam - 161 Menurut Qoyum & Rizal (2022) secara spesifik keuntungan dari perencanaan keuangan adalah sebagai berikut: 1. Dapat mempermudah perolehan, penggunaan, dan pengamanan sumber daya keuangan. 2. Menjadi lebih baik dalam mengelola uang mereka sehingga mereka tidak terlalu berhutang, kecil kemungkinannya untuk bangkrut, dan tidak terlalu bergantung pada orang atau organisasi lain untuk stabilitas keuangan mereka. 3. Memiliki potensi untuk meningkatkan kepuasan sebagai konsekuensi dari pilihan keuangan yang terencana. B. Tahapan Perencanaan Keuangan Tahapan Perencanaan Keuangan adalah proses yang penting dalam mengelola keuangan secara efektif. Hal yang penting dalam perencanaan adalah salah satunya adalah kesadaran penuh terhadap keuangan. Menurut Ismawan (2022) seorang individu harus mampu mengendalikan apa yang dimilikinya. Uang, aset, penghasilan, pengeluaran, utang, piutang, dan semua itu membutuhkan kendali. Pengendalian yang baik membutuhkan perencanaan. Perencanaan membutuhkan data dan informasi yang akurat. Secara umum beberapa tahapan dalam perencanaan keuangan adalah sebagai berikut:

162 - Manajemen Keuangan Islam 1. Melihat Kondisi Keuangan Menurut Otoritas Jasa Keuangan, (2019) langka pertama dalam merencanakan keuangan adalah dengan melihat kondisi keuangan. Hal ini sangat penting mengingat beberapa hal; 1) untuk memastikan tidak ada masalah keuangan yang sedang dihadapi. 2) pastikan situasi keuangan aman di berbagai kondisi. 3) Verifikasi pengelolaan yang tepat atas aset yang dimiliki. 4) Memastikan kemampuan keuangan anda dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan bisa tercapai atau tidak. 2. Membuat Rancangan Tujuan Keuangan Faktor keberhasilan keuangan di masa sekarang dan masa depan adalah dengan menentukan tujuantujuan keuangan yang akan dicapai. Setiap orang memiliki tujuan keuangan yang berbeda dan tidak perlu sama dengan orang lain. Salah satu faktor yang mempengaruhi rancangan keuangan adalah perilaku keuangan. Tahap ini juga untuk memilih instrumen keuangan yang sesuai dengan tujuan keuangan anda. 3. Melaksanakan Rencana Keuangan Tahap ini merupakan implementasi dari perencanaan tujuan keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Proses ini mencakup pengaturan keuangan secara aktif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini bisa meliputi pembuatan anggaran bulanan, alokasi dana untuk investasi atau tabungan, pembayaran utang, dan pengelolaan pengeluaran sesuai dengan prioritas dan tujuan

Manajemen Keuangan Islam - 163 keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, tahap ini juga melibatkan disiplin dan konsistensi dalam menjalankan rencana keuangan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4. Mengevaluasi Rencana Keuangan Setelah melaksanakan rencana keuangan, tahap berikutnya adalah melakukan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa rencana keuangan masih sesuai dengan kondisi dan tujuan keuangan yang ingin dicapai. Evaluasi dapat dilakukan dengan meninjau kembali pencapaian tujuan keuangan, mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam kondisi keuangan, dan mengevaluasi efektivitas strategi yang telah diterapkan. C. Produk dan Layanan Keuangan Syariah Produk dan jasa keuangan yang sesuai Syariah telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan itu, masyarakat dan perusahaan dapat memenuhi kebutuhan keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah. Produk dan layanan keuangan syariah ini bisa digunakan sebagai pilihan utama dalam usaha memenuhi kebutuhan dan sarana untuk mencapai tujuan keuangan yang telah dirancang pada proses perencanaan keuangan. Adapun beberapa jenis layanan dan produk keuangan syariah yaitu sebagai berikut: 1. Tabungan dan Deposito Syariah. 2. Pembiayaan Syariah.

164 - Manajemen Keuangan Islam 3. Asuransi Syariah. 4. Investasi Syariah. 5. Dana Pensiun Syariah. 6. Pembiayaan Mikro Syariah dan masih banyak lagi. Di bagian berikutnya akan diberikan ilustrasi penggunaan produk dan layanan keuangan syariah dengan kebutuhan perencanaan keuangan. D. Implementasi Perencanaan Keuangan Syariah 1. Perencanaan Keuangan untuk Pernikahan Untuk persiapan pernikahan, Anda dapat memulai dengan membuka tabungan dan investasi syariah yang akan digunakan untuk membiayai mahar dan biaya pernikahan. Kemudian, Anda dapat mempertimbangkan pembiayaan syariah untuk membeli barang-barang pernikahan seperti perhiasan atau perlengkapan rumah tangga. Pastikan juga untuk mempertimbangkan asuransi syariah yang akan melindungi Anda dan pasangan dari risiko keuangan yang mungkin terjadi selama pernikahan. 2. Perencanaan Keuangan untuk Pendidikan Untuk persiapan pendidikan anak-anak, Anda dapat membuka tabungan dan investasi syariah yang khusus digunakan untuk dana pendidikan. Anda juga dapat mempertimbangkan reksa dana syariah yang dirancang untuk pertumbuhan dana pendidikan. Jika anak-anak Anda akan melanjutkan studi ke tingkat

Manajemen Keuangan Islam - 165 yang lebih tinggi, Anda mungkin perlu mempertimbangkan pembiayaan syariah untuk biaya kuliah atau studi lanjutan. 3. Perencanaan Keuangan untuk Pensiun Untuk mempersiapkan pensiun, mulailah dengan melakukan investasi syariah jangka panjang untuk membangun portofolio pensiun yang stabil. Anda juga bisa mempertimbangkan pembiayaan syariah untuk membeli properti yang dapat disewakan sebagai sumber pendapatan pasif saat pensiun. Pastikan untuk mempertimbangkan juga asuransi syariah yang memberikan manfaat pensiun atau investasi jangka panjang. 4. Perencanaan Keuangan Ibadah Umroh dan Haji Untuk persiapan ibadah Umroh dan Haji, Anda bisa membuka tabungan khusus atau akun investasi syariah untuk mempersiapkan biaya perjalanan. Pastikan untuk membuat rencana anggaran yang cermat untuk memastikan dana tersedia untuk perjalanan ibadah. Anda juga bisa mempertimbangkan asuransi perjalanan syariah yang akan melindungi dari risiko terkait dengan perjalanan ke tanah suci. 5. Perencanaan Keuangan untuk Zakat, Shodaqoh, dan Waris Untuk mengelola zakat, shodaqoh, dan aspekaspek waris, Anda bisa membuka tabungan atau rencana investasi khusus untuk mengumpulkan dana zakat dan shodaqoh. Pastikan untuk merencanakan waris syariah yang memastikan aset Anda

166 - Manajemen Keuangan Islam didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam setelah wafat. Dan, konsultasikan dengan ahli waris syariah untuk memastikan bahwa pembagian harta sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Manajemen Keuangan Islam - 167 Modal dalam Perusahaan Syariah A. Pengertian Modal (Capital) Modal merupakan sejumlah dana yang besarnya telah ditetapkan yang berasal dari pemilik perusahaan sebagai pendirian usaha yang dapat digunakan dalam berbagai aktivitas bank. Dalam perbankan, modal merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi agar segala operasional bank dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Rachmadi, 2011). Modal juga merupakan sumber daya finansial atau aset yang digunakan oleh perusahaan atau individu untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha atau kegiatan ekonomi. Modal dapat berupa uang tunai, properti, peralatan, saham, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Modal memiliki peran penting dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis. Modal yang cukup memungkinkan perusahaan untuk membeli aset, membayar biaya operasional, menggaji karyawan, melakukan inovasi, memperluas pasar, dan menghadapi tantangan bisnis yang mungkin muncul.

168 - Manajemen Keuangan Islam Penting untuk dicatat bahwa modal tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga dapat meliputi sumber daya manusia, pengetahuan, dan reputasi perusahaan. Manajemen modal yang efektif adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis. Di dalam perusahaan syariah, permodalannya memiliki beberapa prinsip yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Prinsip utama dalam perusahaan syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada ajaran Islam. Prinsip ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), spekulasi, perjudian, dan kegiatan yang dianggap tidak etis atau merugikan masyarakat. B. Pembagian Modal Secara Umum Di dalam perusahaan, pada dasarnya dikenal dua jenis modal yaitu modal aktif yang di dalam neraca berada di sebelah debet dan modal pasif yang di dalam neraca berada di sebelah kredit yaitu modal yang berupa modal sendiri dan hutang. Modal aktif merujuk pada total nilai aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan atau individu. Modal aktif mencakup semua aset yang dimiliki, baik dalam bentuk uang tunai, properti, investasi, persediaan, atau aset lainnya yang memiliki nilai ekonomi. Modal aktif memainkan peran penting dalam menentukan nilai atau kekayaan bersih perusahaan. Nilai modal aktif dikurangi dengan jumlah kewajiban atau utang yang dimiliki oleh perusahaan akan menghasilkan nilai kekayaan bersih atau ekuitas (modal pemilik) perusahaan.

Manajemen Keuangan Islam - 169 Contoh aset yang dapat menjadi bagian dari modal aktif adalah: 1. Kas dan setara kas: Termasuk uang tunai yang dimiliki oleh perusahaan di rekening bank atau dalam bentuk investasi jangka pendek yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai. 2. Investasi: Meliputi saham, obligasi, dan investasi lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. 3. Properti dan peralatan: Termasuk tanah, bangunan, mesin, peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. 4. Persediaan: Barang atau produk yang dimiliki oleh perusahaan untuk dijual atau digunakan dalam operasional bisnis. 5. Piutang: Jumlah uang yang harus diterima oleh perusahaan dari pelanggan atau pihak lain sebagai hasil penjualan barang atau jasa yang telah dilakukan. 6. Hak cipta dan kekayaan intelektual: Termasuk paten, merek dagang, hak cipta, atau kekayaan intelektual lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Pemantauan modal aktif yang efektif penting untuk mengelola keuangan perusahaan, melakukan perencanaan keuangan, dan mengelola risiko. Informasi tentang modal aktif dapat ditemukan dalam laporan keuangan perusahaan, seperti laporan neraca atau laporan posisi keuangan. C. Bentuk Permodalan Perusahaan Syariah Beberapa bentuk permodalan yang umum dalam perusahaan syariah termasuk:

170 - Manajemen Keuangan Islam 1. Modal Sendiri (Equity) Perusahaan syariah dapat mendapatkan modal dengan menjual saham kepada pemegang saham. Dalam hal ini, pemilik saham berbagi risiko dan keuntungan perusahaan sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. 2. Modal Ventura (Venture Capital) Perusahaan syariah dapat mengajukan modal ventura kepada pihak lain, seperti lembaga keuangan syariah atau investor syariah, yang bersedia berinvestasi dalam perusahaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan perusahaan di masa depan. Dalam modal ventura, keuntungan dan risiko dibagikan antara investor dan perusahaan. 3. Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak memberikan modal (shahibul maal) dan pihak lain menyediakan keahlian dan usaha (mudharib). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 4. Musharakah Musharakah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal dan sumber daya untuk menjalankan bisnis. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan, biasanya berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak.

Manajemen Keuangan Islam - 171 5. Modal Hutang Berbasis Syariah Modal hutang berbasis syariah mengacu pada sumber pembiayaan yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah dalam Islam. Dalam konteks ini, perusahaan atau individu dapat memperoleh modal melalui instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, yang melarang riba (bunga), spekulasi, dan praktik yang dianggap tidak etis. Dalam modal hutang berbasis syariah, pembayaran bunga dilarang. Sebagai gantinya, kesepakatan dilakukan dalam bentuk bagi hasil (profit-sharing) atau markup dalam transaksi jual beli. Berikut ini adalah beberapa instrumen modal hutang berbasis syariah yang umum digunakan: 1. Murabahah Murabahah adalah transaksi jual beli dengan markup, di mana pihak penjual mengungkapkan biaya pembelian aset dan menambahkan keuntungan yang disepakati. Pembeli membayar secara kredit dengan jadwal pembayaran yang ditentukan sebelumnya. 2. Ijarah Ijarah adalah kontrak sewa yang memungkinkan perusahaan atau individu menyewa aset untuk digunakan dengan membayar biaya sewa yang disepakati. Aset tersebut tetap dimiliki oleh pemiliknya, dan penyewa dapat menggunakan aset tersebut dalam jangka waktu tertentu.

172 - Manajemen Keuangan Islam 3. Sukuk Sukuk adalah instrumen keuangan syariah yang mirip dengan obligasi konvensional. Sukuk mewakili kepemilikan sebagian atas aset yang dihasilkan oleh proyek atau bisnis tertentu. Pemegang sukuk memiliki klaim atas pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari aset tersebut. 4. Mudharabah Mudharabah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana satu pihak menyediakan modal (shahibul maal) dan pihak lain menyediakan keahlian dan usaha (mudharib). Keuntungan yang dihasilkan dibagi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. 5. Musharakah Musharakah adalah bentuk kerjasama bisnis di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal dan sumber daya untuk menjalankan bisnis. Keuntungan dan risiko dibagi sesuai dengan kesepakatan, biasanya berdasarkan proporsi kepemilikan masing-masing pihak. 6. F[mcfcn[m B[y’ Mo’[dd[f-Murabahah Fasilitas \[y’ go’[dd[f-murabahah ini adalah sebuah produk syariah yang paling populer dan menarik diantara bentuk-bentuk pendanaan lainnya. Fasilitas ini memungkinkan pembeli untuk mendapatkan barang atau aset yang dibutuhkan dengan cara pembayaran yang fleksibel dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Fasilitas ini

Manajemen Keuangan Islam - 173 menggabungkan konsep Murabahah (jual beli dengan markup) dengan konsep Bay' Mu'ajjal (pembayaran ditangguhkan). B[y’ \cnm[g[h [dcf (BBA) atau cukup disebut \[y’ go’[dd[f adalah penjualan yang pembayaran harganya ditangguhkan pada tanggal tertentu pada masa depan (Najmudin, 2011). Dalam fasilitas Bay' Mu'ajjal-Murabahah, pihak penjual (finansial syariah atau lembaga keuangan syariah) setuju untuk membeli suatu barang atau aset yang diminta oleh pembeli dan kemudian menjualnya kembali kepada pembeli dengan markup atau keuntungan yang disepakati. Pembayaran harga jual beli dilakukan secara kredit dalam jangka waktu tertentu dengan jadwal pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Berikut adalah prosedur umum dalam fasilitas Bay' Mu'ajjal-Murabahah: 1. Permintaan Pembelian Pembeli mengajukan permintaan untuk membeli barang atau aset tertentu kepada pihak penjual. 2. Penyepakatan Harga dan Markup Pihak penjual dan pembeli sepakat tentang harga jual beli yang meliputi biaya pembelian barang dan markup yang akan diterapkan. 3. Pembelian oleh Pihak Penjual Pihak penjual membeli barang atau aset sesuai dengan permintaan pembeli.

174 - Manajemen Keuangan Islam 4. Penjualan kepada Pembeli Pihak penjual menjual barang atau aset kepada pembeli dengan harga yang telah disepakati, termasuk markup. 5. Pembayaran secara Kredit Pembeli melakukan pembayaran harga jual beli secara kredit dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditentukan. 6. Pelaksanaan Pembayaran Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal pembayaran yang ditentukan, termasuk pembayaran markup yang disepakati. 7. Fasilitas Ijarah Fasilitas Ijarah adalah sebuah bentuk pembiayaan berbasis syariah yang melibatkan kontrak sewa atau pemakaian aset untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa yang disepakati. Fasilitas ini sering digunakan dalam pembiayaan peralatan, kendaraan, properti, atau aset lainnya. Bank syariah berperan sebagai pihak ajir atau go’dcl (lessor) dan klien penyewa atau gomn[’dcl (lessee) adalah pihak yang membutuhkan aktiva tersebut (Najmudin, 2011) Berikut adalah beberapa poin penting terkait fasilitas Ijarah: 1. Kontrak Ijarah Pihak penyewa (mu'jir) dan pihak pemilik aset (mu'jirun) menandatangani kontrak ijarah yang mengatur persyaratan dan ketentuan sewa. Kontrak

Manajemen Keuangan Islam - 175 ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk adanya kesepakatan harga sewa, durasi sewa, dan hak dan kewajiban masing-masing pihak. 2. Pemilihan Aset Pihak penyewa memilih aset yang akan disewa dari pihak pemilik aset. Aset tersebut bisa berupa peralatan, kendaraan, properti, atau aset lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pembeli. 3. Pembayaran Sewa Pihak penyewa membayar sewa kepada pihak pemilik aset dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Pembayaran sewa dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, tahunan, atau sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati. 4. Pemeliharaan Aset Pihak penyewa bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara aset selama masa sewa. Biaya perawatan dan pemeliharaan biasanya menjadi tanggung jawab penyewa, kecuali disepakati sebaliknya dalam kontrak. 5. Periode Sewa Kontrak ijarah akan mencakup periode sewa yang telah disepakati antara pihak penyewa dan pemilik aset. Pada akhir periode sewa, pihak penyewa biasanya memiliki opsi untuk memperpanjang kontrak, membeli aset, atau mengembalikan aset kepada pemilik.

176 - Manajemen Keuangan Islam Fasilitas Ijarah memungkinkan penyewa untuk menggunakan aset yang dibutuhkan dengan membayar sewa yang disepakati tanpa memerlukan pembelian langsung. Ini memberikan fleksibilitas dalam mengakses aset yang mahal atau berharga tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Selain itu, fasilitas Ijarah juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga) dan spekulasi. 1. Fasilitas Salam Salam atau pemesanan merupakan kontrak perdagangan dengan pengiriman barang yang ditangguhkan, yang pada dasarnya merupakan perjanjian di muka dengan pengiriman barang yang terjadi pada tanggal tertentu pada masa mendatang dan pembayarannya dilakukan secara tunai atau pada harga spot (Najmudin, 2011). 2. Fasilitas Imncmbh[’ Imncmbh[’ merupakan kontrak perdagangan yang berlaku pada usaha manufaktur atau produksi yang melakukan proses pengolahan bahan baku menajdi bahan jadi (Najmudin, 2011). 3. Fasilitas Istijrar Pada kontrak Istijrar (penjualan berulang), sebuah perusahaan membeli sejumlah komoditas tertentu dari penjual tunggal selama periode tertentu dan penjual menyerahkan atau mengirimkan jumlah total komoditas yang dibeli dengan cara angsuran atau bertahap (Najmudin, 2011).

Manajemen Keuangan Islam - 177 4. Fasilitas Qardl Fasilitas Qardl atau pinjaman kebajikan merupakan produk yang paling sederhana dari semua pendanaan, dimana sebuah peruasahaan yang membutuhkan sejumlah dana tertentu meminjamnya dari pemberi pinjaman (lender) sebagai qardl hasan dengan atau tanpa ketentuan yang jelas mengenai tanggal jatuh temponya (Najmudin, 2011). 5. Hiwalah atau Bay; al-Dayn Hiwalah adalah transaksi mengalihkan utangpiutang, dimana dalam PSAK No. 59 Paragraf 150, hiwalah diartikan sebagai pemindahan atau pengalihan hak dan kewajiban, baik dalam bentuk pengalihan piutang maupun hutang, dan jasa pemindahan/pengalihan dana dari satu entitas kepada entitas lain (Najmudin, 2011). 6. Fasilitas Tawarruq Fasilitas Tawarruq (penjualan tripartit) dapat menjadi sumber modal dengan menggabungkan dua transaksi penjualan dan pembelian yang terpisah, dimana seorang klien yang membutuhkan mdoal membeli suatu komoditas atas dasar pembayaran ditangguhkan dari pihak bank dan kemudian menjualnya di pasar atau ke vendor lagi untuk memperoleh uang (kas) (Najmudin, 2011). 7. Mudlarabah Kemitraan (trustee partnership) berdasarkan prinsip mudlarabah merupakan bentuk pendanaan dengan ketentuan bank menyediakan dana untuk

178 - Manajemen Keuangan Islam usaha tertentu yang dikelola oleh perusahaan nasabah (Najmudin, 2011). 8. Musyarakah Musyarakah adalah sebuah bentuk kerjasama bisnis atau kemitraan antara dua pihak atau lebih yang menyatukan modal, sumber daya, dan keahlian untuk menjalankan suatu usaha. Dalam musyarakah, kedua pihak berbagi keuntungan dan risiko sesuai dengan proporsi kepemilikan modal masing-masing.

Manajemen Keuangan Islam - 179 Tantangan dan Peluang dalam Manajemen Keuangan Syariah ERKEMBANGAN sistem ekonomi Syariah dalam dua dekade terakhir di Indonesia sangat pesat. Hal ini merupakan sebuah fenomena yang menarik. Pengembangan keuangan syariah nasional banyak mengalami pencapaian kemajuan dari aspek lembaga dan infrastruktur penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa keuangan syariah. Kembali pada sejarah saat bangsa Indonesia ditimpa oleh krisis multidimensi, yang diawali oleh krisis moneter pada tahun 1997 ditandai dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan termasuk keuangan syariah seperti Bank Syariah dan fenomena Bank Syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat yang operasinya diresmikan pada 1 Mei 1992. Bank Muamalat bukan sekedar merupakan Bank Syariah pertama di Indonesia ( OJK 2017). Lebih dari itu, juga merupakan institusi ekonomi pertama yang menerapkan sistem Syariah di Indonesia. Wajar apabila BMI menjadi simbol monumental kebangkitan sistem ekonomi Syariah di Indonesia. P

180 - Manajemen Keuangan Islam Kemudian Bank Syariah Mandiri (BSM) yang merupakan hasil konversi sistem operasi perbankan dari konvensional ke sistem Syariah yang pada 19 November 1999 resmi mengikuti Bank Muamalat dalam menerapkan sistem Syariah ( H Oyong Lisa, 2013). Adapun IFI Syariah merupakan perbankan Syariah dengan menerapkan Dual Banking System yaitu memiliki dua sistem operasi sekaligus yaitu sistem konvensional dan Syariah. Namun dalam pengelolaan dana, diantara keduanya harus tetap dipisahkan selanjutnya Bank IFI resmi membuka satu kantor cabangnya dengan menerapkan sistem Syariah. Kemudian Bank-bank Syariah lainnya juga ikut bermunculan seperti BNI Syariah, BRI Syariah dan lainnya. Kebutuhan Operasional Bank Syariah berdasarkan kemampuan dan instrumen yang dibutuhkan seharunya memiliki karakteristik unik dan khas, disamping harus menguasai sistem operasional konvensional, ia juga harus menguasai sistem Syariahnya, begitu pula instrumen dan produk Bank Syariah harus sesuai dengan Syariat, ekonomis dan strategis. Maka dibutuhkan dua hal penting yang merupakan kebutuhan utama suatu Bank Syariah yaitu : Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan qualified yang mampu menerjemahkan visi dan misi yang terkandung dalam sebuah konsep yang tertuang secara benar terutama yang berhubungan dengan halal dan haramnya suatu produk. Oleh karena itu perbankan Syariah dituntut untuk menyiapkan sumber daya manusia yang qualified untuk menjalankan operasional Bank Syariah itu sendiri. Selanjutnya, mengenai Instrumen dan produk bank yang selama ini digunakan oleh Bank Syariah masih terbatas pada bentuk klasik yang dimodifikasi dari instrumen produk bank

Manajemen Keuangan Islam - 181 konvensional padahal Islam tidak pernah membatasi dan menentukan instrumen dan produk tertentu dalam menjalankan ekonomi Bank Syariah bahkan umatnya diminta untuk selalu berinovasi dan berkreasi dengan benar. Point ini yang sebenarnya membuat Bank-Bank Syariah bisa bergerak dan terus berkembang. Adanya instrumen dan produk ekonomi yang pernah dilaksanakan Rasulallah dan sahabatnya adalah bentuk-bentuk instrumen yang cocok dan dikenal menjadi instrumen yang harus diimplementasikan untuk setiap waktu dan tempat. Karena itu Bank Syariah perlu melakukan inovasi dalam menciptakan instrumen dan produk di Bank Syariah yang mempunyai nilai strategis dan nilai ekonomi serta tetap ada dalam kerangka nilai-nilai universal ekonomi Syariat. Perbankan Syariah Indonesia dituntut untuk giat mengembangkan usahanya baik dalam sosialisasi, inovasi instrumen dan produk bank, pemberian pelayanan yang memuaskan dan memfungsikan Bank Syariah tidak sekedar sebagai lembaga finansial dan komersial tetapi sebagai lembaga keuangan sosial karena dengan masuknya Bank Syariah dalam kegiatan sosial di tengah masyarakat maka akan melahirkan sentimen positif dalam berbagai hal ( H Oyong Lisa, 2013). Lembaga keuangan syariah telah menjadi instrumen penting dan berkembang dengan pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Di Indonesia, keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan sistem yang telah lama dinantikan oleh masyarakat, terutama umat Islam Indonesia yang merindukan layanan jasa keuangan dan perbankan yang sesuai dengan syariat Islam (Amiruddin K,2009). Keberadaan lembaga keuangan syariah merupakan solusi tepat bagi lembaga keuangan, termasuk bagi lembaga

182 - Manajemen Keuangan Islam perbankan non bunga. Oleh karena itu, apabila sistem bunga menimbulkan negative spread, maka bank dapat mencari solusi lain, seperti sistem bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah (Mandala Manurung dan Pratama Rahardja,2004). Faktor demografis juga mendukung lahir dan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan faktor eksternal juga turut mempengaruhi perkembangan lembaga keuangan syariah. Lembaga-lembaga keuangan dunia seperti World Bank dan International Monetary Fund (IMF) menjadikan lembaga keuangan syariah sebagai salah satu program utama mereka ( Muhammad,2000). Secara global kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan suatu kebutuhan dalam kegiatan perekonomian dunia. Peluang lembaga keuangan syariah juga diikuti dengan beragam tantangan yang terjadi terutama konteks pasar bebas yang menghendaki adanya pengurangan hambatan-hambatan tarif dan non tarif. Pasar bebas juga menekankan pemberian kebebasan kepada pelaku pasar untuk memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa secara bebas dan minim regulasi. Pasar bebas juga menciptakan situasi persaingan yang ketat serta menuntut pelaku pasar untuk lebih cermat dalam menyusun dan menjalankan strategi bisnis. Menghadapi era pasar bebas lembaga keuangan syariah tentu akan menghadapi beragam tantangan. Maka dari itu butuh suatu kesiapan untuk menghadapi tantangan tersebut dengan lebih cermat dan cerdas dalam memanfaatkan peluang. Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia. Melansir dari data World Population Review, Indonesia menjadi negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak kedua di dunia. Total ada sekitar

Manajemen Keuangan Islam - 183 236 juta penduduk di Indonesia yang memeluk agama Islam, Indonesia memiliki 84,35% penduduk Muslim dari total populasinya. ( CNBC,2024). Memiliki jumlah penduduk muslim yang besar di dunia, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dapat dijadikan sebagai underlying transaksi industri keuangan syariah (BPS, 2010). Dengan demikian Indonesia berpeluang untuk menjadi Negara dengan perkembangan dan nilai aset Ekonomi Syariah yang tinggi di dunia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) mencapai Rp801,68 triliun pada tahun 2023. Jumlah tersebut naik 2,04% dibandingkan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp785,65 triliun. Tercatat nilai total aset tahun 2023 sebesar Rp 45,56 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,12% dibandingkan dengan tahun 2022. Akan tetapi Nilai aset perbankan syariah masih di bawah nilai aset perbankan konvensional saat ini. Total aset BCA mencapai Rp1.408 triliun di akhir 2023, atau naik 7,1 persen. Adapun BNI tercatat memiliki total aset sebesar Rp1.086,6 triliun, mengalami peningkatan 5,5 persen secara tahunan, BRI justru menjadi jawaranya dengan total aset sebesar Rp1.835,24 triliun pada 2023 lalu atau tumbuh 4,81%, total aset konsolidasi Bank Mandiri yang berhasil menembus Rp 2.174,2 triliun di akhir 2023, naik 9,12% YoY dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.992,5 triliun ( OJK 2024). Dari perbandingan aset saja, kita bisa menyimpulkan bahwa lembaga keuangan syariah masih memiliki skala ekonomi yang kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Lembaga keuangan syariah memiliki tingkat efisiensi dan daya saing masih rendah dibandingkan dengan bank konvensional yang ada di Indonesia.

184 - Manajemen Keuangan Islam Dalam Masyarakat Ekonomi dunia lembaga keuangan syariah Indonesia akan bersaing bukan hanya dengan bank konvensional Indonesia saja, tetapi juga dengan lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah dari negara-negara lain di dunia. Perlu suatu upaya peningkatan daya saing untuk memenangkan pertarungan pasar bebas di pasar dunia, dan dapat diwujudkan dengan beberapa faktor yaitu peningkatan kualitas SDM, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan. Seluruh kebijaksanaan ekonomi, baik makro maupun sektoral, baik moneter, fiskal maupun sektor riel, harus diarahkan dalam kerangka yang demikian. Bahkan pemerintah daerah di era otonomi harus proaktif melakukan terobosan-terobosan yang konstruktif untuk mengantisipasi persaingan. Berkaitan dengan dinamika gerakan ekonomi Islam sendiri, sesuai dengan perkembangan ekonomi global dan semakin meningkatnya minat masyarakat terhadap ekonomi dan perbankan Islam, ekonomi Islam tentu juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangantantangan yang besar baik eksternal maupun internal. Tentu hal ini bukanlah hal yang mudah untuk dihadapi akan tetapi hal ini juga bukan sesuatu yang tidak dapat diatasi. Dibutuhkan suatu kerjasama dari semua pihak mulai dari praktisi, akademisi, pemerintah, dan para ulama dalam meningkatkan kinerja dan pangsa pasar lembaga keuangan syariah. Dengan kerjasama yang baik akan tercapai skala ekonomi yang besar untuk lembaga keuangan syariah yang lebih efisien dan memiliki daya saing dengan bank konvensional dan bank syariah dari Negara-negara lain. Perbankan syariah di Indonesia harus menjadi perbankan yang terdepan dalam menjalankan layanan keuangan yang berkontribusi pada Sustainable Development Goals (SDGs) dan

Manajemen Keuangan Islam - 185 Creative Shared Value (CSV). Selain itu Perbankan syariah juga telah menunjukan kinerja keuangan yang cukup baik dan perlu untuk dikembangkan lebih jauh lagi. Diharapkan Bank syariah juga turut berkontribusi dalam pembangunan kinerja keuangan dan menjaga kestabilan keuangan nasional. A. Tantangan Manajemen Keuangan Syariah Selain memanfaatkan peluang, perbankan syariah juga dituntut menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Tantangan yang dihadapi tidak ringan dan mudah, karena menciptakan satu landasan ekonomi syariah harus dimulai dari nol. Berbeda dengan bank nasional yang telah mapan dan mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah. Secara umum tantangan berat yang harus dipecahkan adalah bagaimana menjadikan industri keuangan syariah yang established, yakni perbankan syariah yang profesional, sehat dan terpercaya. Ada berbagai tantangan yang berasal dari dalam (internal), dan ada tantangan yang datang dari luar (eksternal). Tantangan dari dalam berupa : Pertama, Pengembangan kelembagaan. Sampai saat ini kelembagaan perbankan syariah belum sepenuhnya mapan ada beberapa hal perlu dibenahi, terutama dalam manajemen, tugas dan wewenang, peraturan, dan struktur keorganisasian. Hubungan antara bank konvensional dengan unit syariahnya perlu diperjelas, agar sinergis. Dual banking system yang selama ini dijalankan perlu disempurnakan, terutama karena belum ada Deputi Gubernur khusus syariah. Bahkan ke depan perlu dibentuk Bank Central Syariah. Kedua, Sosialisasi dan promosi. Banyak

186 - Manajemen Keuangan Islam masyarakat yang belum memahami secara utuh tentang bank syariah. Menurut Adiwarman A. Karim, ada 3 kategori nasabah, yakni loyalis syariah, loyalis konvensional dan pasar mengambang (floating market). Potensi pasar mengambang mencapai Rp 720 triliun. Persoalan pada pasar mengambang adalah ada yang sudah tahu tapi belum paham, sudah paham tapi belum percaya, sudah percaya tapi belum sepenuhnya berpartisipasi. Proses sosialisasi perlu dilakukan secara berlanjut dan konsisten. Karena dengan promosi yang gencar dan menarik dengan memanfaatkan berbagai media, baik media bellow the line seperti event-event, seminar, brochure, spanduk, umbul-umbul maupun media above the line seperti televisi, radio, koran, majalah. Kegiatan Promosi lewat televisi nampaknya juga jarang. Padahal promosi lewat media seperti ini efektif untuk pembentukan branch image dan branch awareness. Sosialisasi dan promosi harus mampu membentuk image dan dapat mengubah pilihan pasar mengambang pada bank syariah. Tantangan ketiga adalah Perluasan jaringan kantor. Indonesia memiliki wilayah yang luas. Akan tetapi jumlah kantor syariah yang beroperasi hingga ke pelosok masih kurang. Salah satu kendala pertumbuhan bank syariah adalah terbatas dalam jaringan. Tantangan ini dapat diselesaikan dengan cara mensupport pemerintah mendirikan bank syariah, optimalisasi outlet pada setiap bank konvensional dan bank asing atau meloloskan konversi bank BUMN besar menjadi bank syariah. Tantangan keempat, yaitu persoalan Peningkatan SDM. Kita harus mengakui bahwa sumber daya manusia di

Manajemen Keuangan Islam - 187 perbankan syariah yang profesional, amanah, dan berkualitas belum sepenuhnya tersedia. Sebagian besar sumber daya manusia terutama level menengah ke atas masih hasil didikan ekonomi konvensional. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya menguasai ekonomi/perbankan modern, tetapi sekaligus paham fiqih (syariah) serta mampu berinovasi dalam menyelesaikan persoalan bank syariah yang sistemnya masih baru. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas SDM maka perlu dilakukan Training, workshop, seminar, studi banding, serta berbagai pembinaan lain juga harus mendapat perhatian serius. Kebutuhan akan SDM yang memadai dapat diartikan dengan suatu proses kegiatan pengadaan yang lebih luas maknanya, karena pengadaan dapat merupakan salah satu upaya dari pemanfaatan. Jadi, pengadaan disini adalah upaya penemuan calon dari dalam organisasi maupun dari luar untuk mengisi jabatan yang memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Tantangan keempat yaitu persoalan Peningkatan modal. Tantangan ini masih dirasakan hingga saat oleh bank syariah di Indonesia. Para stakeholder dalam hal ini para pemegang saham bank syariah perlu menambah modalnya, sehingga risk taking capacity mereka meningkat. Besar kecilnya kemampuan pembiayaan bank syariah pada dasarnya tergantung pada kemampuan modalnya dengan mendesak pemerintah untuk menempatkan dana besar pada bank syariah. Tantangan kelima, yaitu pembinaan dan pengawasan. Dalam operasional bank syariah harus terus dibina dan diawasi. Dibina untuk lebih berkembang dan diawasi agar tidak timbul penyimpangan. Dibutuhkan suatu pengawasan

188 - Manajemen Keuangan Islam pada bank syariah di setiap daerah termasuk pada bank konvensional yang membuka syariah. Pada dasarnya usaha perbankan merupakan industri yang menjual kepercayaan karena itu diharapkan berbagai tantangan internal perlu diselesaikan sehingga masyarakat lebih percaya dan mau berpartisipasi aktif. Tantangan yang keenam, yaitu persoalan Peningkatan pelayanan. Perbankan syariah perlu meningkatkan kualitas pelayanannya. Peningkatan kualitas harus didasarkan pada prinsip pelayanan yang ramah, mudah, cepat dan murah serta diharapkan dapat menjadi trade mark bank syariah. Artinya ramah dalam melayani, mudah dan cepat dalam proses, serta murah dalam biaya administrasi, mempermudah akses informasi dan pengambilan uang atau tabungan harus ditingkatkan. pemanfaatan online internet dan ketersedian fasilitas ATM di berbagai lokasi yang mudah terjangkau juga masih sangat sulit didapat. Masalah peningkatan pelayanan juga tejadi pada proses membatasi instrumen dan produk bank pada bentuk tertentu sehingga Bank-Bank Syariah kesulitan dalam mengembangkannya, bahkan terjebak dalam siklus investasi yang sempit. Hal ini menunjukan tidak ada keberanian dan kemauan dari para pelaku Bank Syariah. Dengan memberikan pilihan bentuk investasi kepada para klien sebenarnya merupakan jaminan akan kematangan konsep Bank Syariah dimana setiap klien akan memilih instrumen-instrumen tadi sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan peluangnya. Berbeda apabila Bank Syariah hanya menyediakan instrumen investasi dalam

Manajemen Keuangan Islam - 189 bentuk-bentuk tertentu, dimana seorang klien dengan terpaksa hanya mengandalkan instrumen yang tersedia, hal ini dapat berakibat fatal apabila kemampuan klien dan peluangnya tidak dapat dikembangkan pada instrumen yang tersedia pada Bank Syariah. Selain tantangan internal ada juga tantangan eksternal dalam manajemen keuangan syariah, yaitu : Pertama, kerangka hukum yang belum memadai. Tantangan ini pada dasarnya bersifat mendesak karena menghambat upaya pengembangan bank syariah. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah seharunya memberikan ruang gerak lebih luas bagi pelaku bisnis syariah. Penguatan sistem hukum lembaga keuangan syariah pada dasarnya mencakup dua objek penting, yaitu: penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penerapan dan mekanisme lembaga keuangan syariah dan penguatan sistem hukum yang berkenaan dengan penyelesaian perkara ekonomi syariah apabila terjadi sengketa (M. Atho Muzahar ,2000). Peraturan Perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodir operasionalisasi bank syariah mengingat adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional bank syariah dengan bank konvensional. Ketentuan perbankan yang ada masih perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur mengenai perangkat yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, standar akuntansi, audit dan pelaporan, mengatur mengenai prinsip kehatihatian, dan lain-lain.

190 - Manajemen Keuangan Islam Tantangan kedua adalah dukungan pemerintah belum sepenuhnya optimal. Pemerintah memang mendukung keberadaan perbankan syariah akan tetapi dalam tataran kebijakan (political will) dan keseriusan (good will) belum optimal. Para menteri, gubernur, bupati belum memberi tempat yang layak. Di BI (bank Indonesia) belum ada Deputi Gubernur khusus syariah. Hal ini sangat penting untuk melakukan pendekatan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah, agar dukungan yang nyata pada perbankan syariah dapat terealisasikan. Tantangan yang ketiga yaitu sinisme masyarakat. Terjadi perbedaan pendapat seolah bank syariah itu hanya untuk umat Islam dan sistem bagi hasil kurang menguntungkan serta susah prosesnya. Karena bank syariah perlu mempromosikan dirinya secara simpatik dan memikat dengan berusaha mengubah cara pikir masyarakat dan yang terpenting mampu menampilkan sosok bank syariah yang profesional, berkualitas dan menguntungkan. Harapan di atas belum diiringi oleh pemahaman masyarakat yang cukup atas ekonomi Syariah itu sendiri. Kondisi ini akan mempengaruhi eksistensi dan pertumbuhan perbankan Syariah. Oleh karena itu tindakan antisipatif tentu perlu dilakukan berupa sosialisasi dan komunikasi mengenai ekonomi Islam dan diwakili oleh lembaga perbankan Syariah yang perlu digalakan dan ditingkatkan. Melihat pada kenyataan bahwa kegiatan sosialisasi dan komunikasi ekonomi Syariah dirasakan masih kurang dan belum efektif. Pada akhirnya Tantangan internal dan eksternal di atas bukan