Konsep Kebidanan

Konsep Kebidanan 91 dengan orang lain(Downe et al., 2010). Kolaborasi antara bidan dan tenaga kesehatan lainnya menjamin kesinambungan perawatan dan hasil yang lebih baik bagi ibu dan bayi baru lahir. Kolaborasi antara bidan dengan teman sejawat membutuhkan berbagai keterampilan dan kompetensi serta berbagai kontribusi dari berbagai profesi dan organisasi (Willumsen, 2008). Sebagai contoh dalam memberikan asuhan kehamilan persalinan nifas bayi dan balita diperlukan Kerjasama yang era antara dokter kandungan, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainya. Hubungan yang baik akan menciptakan umpan balik positif dalam memberikan pelayanan yang professional. Perbedaan antara profesi dapat menjadi penghalang penting bagi kolaborasi antarprofesi. Dokter kandungan dan bidan diketahui memiliki pandangan yang berbeda mengenai kehamilan dan persalinan sebagai akibat dari perbedaan pendidikan, tanggung jawab, dan populasi pasien. Bidan merawat wanita dengan kehamilan berisiko rendah yang memerlukan intervensi medis minimal. Dokter kandungan mengambil alih ketika terjadi komplikasi selama kehamilan atau persalinan (Behruzi et al., 2017). Perbedaan budaya profesi dapat berdampak negatif terhadap komunikasi yang terbuka, rasa saling percaya, bekerja untuk mencapai tujuan bersama, serta pemahaman yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota tim. Hal-hal tersebut merupakan aspek-aspek penting dalam kolaborasi yang efektif, dan apabila hal tersebut tidak terpenuhi, maka akan menyulitkan kolaborasi antarprofesi serta meningkatkan risiko bahaya bagi pasien (Willumsen, 2008). Kolaborasi dan kerja sama antarprofesi antara bidan dan tenaga kesehatan bersalin

92 Konsep Kebidanan lainnya sangat bermanfaat bagi pelayanan kesehatan ibu dan anak, meminimalkan tumpeng tindih tugas dan meningkatkan kepuasan kerja. Kompetensi yang harus dimiliki seorang bidan agar bisa menjadi bidan professional tidak hanya hardskill tetapi juga soft skill. Mutu pelayanan kebidanan sangat bergantung pada kemampuan bidan dalam memberikan pelayanan. Kompetensi yang harus dimiliki bidan antara lain kehamilan, persalinan, masa nifas, bayi, keluarga berencana, bayi balita serta perempuan dengan masalah gangguan reproduksi (Kemenkes RI, 2020). Dalam memberikan pelayanan kebidanan, bidan harus mempunyai keterampilan interpersonal yang baik, sehingga dapat terjalin hubungan yang baik antara bidan dengan pasien, bidan dengan keluarga pasien serta bidan dengan rekan sejawatnya. Selain itu bidan yang melakukan praktek kebidanan harus mempunyai kemampuan berorganisasi yang baik karena bidan harus mempunyai kemampuan yang kuat, mampu memimpin orang lain dengan komunikasi yang baik dan bekerja sama dengan orang lain dalam satu kelompok. Hasil penelitian Juwitasari dkk tahun 2018 didaptakan hasil terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan interpersonal skills dengan kinerja bidan dalam pelayanan ANC. Jika interpersonal baik juga akan berpengaruh terhadap hubungan yang baik dengan teman sejawat (Rahmi et al., 2017)

Konsep Kebidanan 93 Nurul Husnah, S.ST., M.Keb

94 Konsep Kebidanan Menurut definisi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), seorang bidan adalah seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan bidan yang diakui oleh negara dan telah memperoleh kualifikasi serta izin untuk menjalankan praktik kebidanan di negaranya. Seorang bidan diharapkan mampu memberikan supervisi, asuhan, dan memberikan nasehat yang diperlukan kepada wanita selama masa kehamilan, persalinan, dan masa pasca persalinan atas tanggung jawabnya sendiri. Selain itu, seorang bidan juga bertanggung jawab atas asuhan pada bayi yang baru lahir dan anak-anak.(1) Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia (DepKes RI) pada tahun 1995, seorang bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti Pendidikan Kebidanan yang diakui oleh pemerintah, menyelesaikan pendidikan tersebut, lulus ujian yang ditentukan, dan memperoleh ijazah yang terdaftar sebagai persyaratan utama untuk melakukan praktik sesuai dengan profesinya (1) Menurut International Confederation of Midwives (ICM) pada tahun 2005, seorang bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya, telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftar (register) dan/atau memiliki izin yang sah (lisensi) untuk melakukan praktik bidan (KepMenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007). (2)

Konsep Kebidanan 95 Kebidanan merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari keilmuan dan seni yang mempersiapkan kehamilan, menolong persalinan, masa nifas dan menyusui, periode interval dan menopause, perawatan bayi yang baru lahir dan balita, serta fungsi-fungsi reproduksi manusia. Selain itu, kebidanan juga melibatkan pemberian bantuan dan dukungan kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya (KepMenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007). Menurut Varney (1997), manajemen kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang digunakan sebagai metode untuk mengorganisir pikiran dan tindakan berdasarkan teori ilmiah, temuan, dan keterampilan dalam serangkaian tahapan yang logis. Tujuannya adalah untuk mengambil keputusan yang terfokus pada klien. Manajemen kebidanan adalah pendekatan yang digunakan oleh bidan untuk menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, dimulai dari pengkajian, analisis data, diagnosis kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (Buku 50 Tahun IBI, 2007).(3) Manajemen Asuhan Kebidanan merupakan pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, dimulai dari pengumpulan data, analisis data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi (KepMenkes RI No. 369/Menkes/SK/III/2007). Asuhan Kebidanan merupakan proses pengambilan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh seorang bidan sesuai dengan wewenang dan ruang lingkup praktiknya, yang didasarkan pada ilmu dan keterampilan kebidanan.

96 Konsep Kebidanan Prinsip Manajemen Kebidanan menurut American College of Nurse Midwives (ACNM, 1999) adalah sebagai berikut: 1. Mengumpulkan dan memperbarui data yang lengkap dan relevan dengan melakukan pengkajian yang komprehensif. 2. Mengidentifikasi masalah dan membuat diagnosis berdasarkan interpretasi data dasar. 3. Mengidentifikasi kebutuhan akan layanan kesehatan dalam menyelesaikan masalah. 4. Memberikan informasi dan dukungan sehingga klien dapat mengambil keputusan. 5. Membuat rencana asuhan yang komprehensif. 6. Secara pribadi bertanggung jawab terhadap implementasi rencana individu, melakukan konsultasi perencanaan, melaksanakan manajemen dengan kolaborasi, serta merujuk klien untuk mendapatkan pelayanan selanjutnya. 7. Merencanakan manajemen untuk komplikasi tertentu, situasi darurat, dan jika terjadi penyimpangan dari keadaan normal. 8. Melakukan evaluasi tentang pencapaian pelayanan kesehatan dan merevisi rencana asuhan sesuai kebutuhan. (4) Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900/Menkes/SK/VII/2002, sasaran Manajemen Kebidanan

Konsep Kebidanan 97 adalah pelayanan kebidanan yang mencakup asuhan bagi perempuan mulai dari:(5) 1. Pranikah, 2. Pra kehamilan, 3. Selama kehamilan, 4. Persalinan, 5. Nifas, 6. Menyusui, 7. Interval antara masa kehamilan, 8. Menopause, 9. Termasuk asuhan bagi bayi baru lahir, bayi, dan balita. 1. Pelayanan KB Pelayanan KB Deskripsi Konseling KB Memberikan konseling mengenai berbagai metode kontrasepsi, pemilihan yang sesuai, dan efektivitasnya. Penyediaan alat kontrasepsi Menyediakan berbagai jenis alat kontrasepsi seperti pil, kondom, IUD, suntik, dll. Nasehat dan tindakan efek samping Memberikan nasehat kepada pengguna kontrasepsi mengenai kemungkinan efek samping dan tindakan yang perlu diambil jika efek samping terjadi.

98 Konsep Kebidanan 2. Pelayanan kesehatan masyarakat meliputi: a. Asuhan untuk keluarga yang mengasuh anak, b. Pembinaan kesehatan keluarga, c. Kebidanan komunitas, d. Persalinan di rumah, e. Kunjungan rumah, dan f. Deteksi dini kelainan pada ibu dan anak. 3. Sasaran pelayanan kebidanan meliputi: a. Individu, b. Keluarga, dan c. Masyarakat. 4. Lahan Praktik Pelayanan Kebidanan meliputi: a. BPS/di rumah, b. Masyarakat, c. Puskesmas, d. Polindes/PKD, e. RS/RB, dan f. Klinik dan unit kesehatan lainnya.(6) Menurut Helen Varney (1997), proses Manajemen Kebidanan adalah proses pemecahan masalah yang melibatkan pengorganisasian, pemikiran, dan tindakan yang logis serta menguntungkan baik bagi klien maupun bagi tenaga kesehatan.

Konsep Kebidanan 99 7 LANGKAH VARNEY 1. Langkah I (Pengumpulan Data Dasar) Langkah pertama dalam manajemen kebidanan adalah pengumpulan data dasar, yang terdiri dari data subjektif dan data objektif. **Data Subjektif:** Ini diperoleh melalui anamnesa dan wawancara dengan klien untuk mendapatkan informasi yang akurat dan lengkap tentang kondisi dan masalah klien. Ini mencakup biodata pasien, alasan kedatangan, serta informasi terkait riwayat kebidanan (seperti riwayat menstruasi, perkawinan, kehamilan, persalinan, dan nifas sebelumnya, riwayat kehamilan saat ini, riwayat penggunaan KB, dan riwayat kesehatan

100 Konsep Kebidanan secara umum), kebiasaan sehari-hari, dan aspek psikososial. **Data Objektif:** Terdiri dari informasi konkret yang diukur atau diamati. Ini mencakup pemeriksaan fisik seperti pemeriksaan keadaan umum, pemeriksaan kebidanan khusus, dan pemeriksaan penunjang seperti tes laboratorium atau pencitraan. Pengumpulan data objektif dan subjektif harus dilakukan secara komprehensif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang kondisi klien. Data ini akan menjadi dasar untuk langkah selanjutnya dalam manajemen kebidanan, yaitu interpretasi data dasar untuk merumuskan diagnosa dan rencana asuhan yang tepat. 2. Langkah II (Interpretasi Data Dasar) Langkah kedua dalam manajemen kebidanan adalah interpretasi data dasar yang telah dikumpulkan. Hal ini melibatkan proses menganalisis data subjektif dan objektif untuk menetapkan diagnosa atau membuat analisis yang relevan dengan praktik kebidanan. Diagnosa kebidanan merupakan diagnosa yang ditegakkan dalam lingkup praktik kebidanan dan memenuhi standar nomenklatur kebidanan. Diagnosa tersebut harus memenuhi kriteria sebagai berikut: a. Diakui dan telah disahkan oleh organisasi profesi. b. Berhubungan langsung dengan praktik pelayanan kebidanan. c. Memiliki ciri-ciri khas kebidanan.

Konsep Kebidanan 101 d. Didukung oleh penilaian klinis dalam praktik kebidanan. e. Dapat diselesaikan dengan pendekatan manajemen kebidanan. Dengan melakukan interpretasi data dasar, bidan dapat menetapkan diagnosa kebidanan yang akurat dan relevan, serta merumuskan rencana asuhan yang tepat untuk klien berdasarkan hasil analisis tersebut. 3. Langkah III (Identifikasi Diagnosa atau Masalah Potensial) Langkah ketiga dalam manajemen kebidanan adalah identifikasi diagnosa atau masalah potensial berdasarkan hasil interpretasi data dasar. Pada langkah ini, bidan harus mampu mengidentifikasi masalah atau diagnosa yang mungkin timbul berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan. Setelah mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensial, bidan perlu mampu melakukan antisipasi atau pencegahan terhadap masalah yang mungkin muncul. Hal ini melibatkan merumuskan tindakan antisipasi secara proaktif untuk mencegah atau mengatasi masalah potensial tersebut sebelum memburuk atau menjadi lebih serius. Dengan melakukan langkah ini, bidan dapat mempersiapkan diri dan klien dengan baik, serta meningkatkan keselamatan dan kualitas asuhan kebidanan yang diberikan.

102 Konsep Kebidanan 4. Langkah IV (Identifikasi Kebutuhan Segera) Setelah melakukan antisipasi terhadap masalah atau diagnosa potensial, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi adanya kebutuhan atau tindakan segera yang harus dilakukan oleh bidan, baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, sesuai dengan kebutuhan klien. Hal ini menunjukkan kesinambungan dari proses penatalaksanaan asuhan kebidanan. Dalam langkah ini, bidan perlu memprioritaskan tindakan yang perlu dilakukan berdasarkan prioritas masalah yang dihadapi oleh klien. Selain merumuskan tindakan antisipasi terhadap diagnosa potensial, bidan juga harus siap untuk menanggapi keadaan darurat atau situasi yang memerlukan tindakan segera. Dengan demikian, bidan dapat memberikan asuhan kebidanan yang sesuai dengan kebutuhan klien, menjaga keselamatan dan kesejahteraan mereka, serta menjamin kelancaran proses penatalaksanaan asuhan kebidanan secara menyeluruh. 5. Langkah V (Perencanaan Asuhan Menyeluruh) Pada langkah ini, dilakukan perencanaan asuhan secara menyeluruh sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proses manajemen kebidanan. Perencanaan ini merupakan pengembangan dari masalah atau diagnosa yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya, baik yang terjadi saat ini maupun yang mungkin akan terjadi di masa mendatang.

Konsep Kebidanan 103 Perencanaan asuhan yang menyeluruh ini melibatkan pengumpulan informasi atau data tambahan yang mungkin hilang atau diperlukan untuk melengkapi data dasar. Rencana asuhan yang komprehensif tidak hanya mempertimbangkan kondisi ibu dan bayi, tetapi juga masalah lain yang berkaitan dan menggambarkan petunjuk antisipasi tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Rencana asuhan yang menyeluruh ini mencakup semua data yang telah teridentifikasi sebelumnya, antisipasi terhadap diagnosa potensial, serta masalah yang membutuhkan tindakan segera. Setiap perencanaan yang dilakukan harus didasarkan pada informed consent atau persetujuan dari klien, dan asuhan yang diberikan harus didasarkan pada bukti atau evidence-based. Dengan melakukan perencanaan asuhan yang komprehensif dan berbasis bukti ini, bidan dapat memberikan asuhan yang terbaik dan sesuai dengan kebutuhan klien, serta meningkatkan hasil kesehatan bagi ibu dan bayi. 6. Langkah VI (Melaksanakan Perencanaan) Langkah keenam dalam manajemen kebidanan adalah implementasi dari keseluruhan rencana asuhan yang telah disusun. Implementasi ini dilakukan secara aman dan efisien, dan dapat dilakukan oleh bidan secara langsung, oleh klien sendiri, melalui tindakan kolaborasi, atau dengan merujuk klien ke pihak lain yang memenuhi kebutuhan asuhan klien.

104 Konsep Kebidanan Bidan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap penatalaksanaan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar asuhan kebidanan. Hal ini meliputi monitoring dan evaluasi secara terus-menerus terhadap respons klien terhadap asuhan yang diberikan, serta penyesuaian rencana asuhan jika diperlukan. Dengan melakukan implementasi asuhan kebidanan dengan baik, bidan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan memastikan keselamatan serta kesejahteraan klien dan bayi yang ditanganinya. 7. Langkah VII (Evaluasi) Langkah ketujuh dalam manajemen kebidanan adalah evaluasi. Evaluasi merupakan tindakan untuk memeriksa apakah rencana asuhan yang telah dilakukan telah mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini melibatkan penilaian ulang terhadap efektivitas dan kesesuaian rencana asuhan dan penatalaksanaan yang telah diberikan dengan kebutuhan klien. Dalam proses evaluasi, bidan akan mengevaluasi apakah tindakan yang telah dilakukan telah memberikan hasil yang diharapkan, serta apakah ada perubahan atau perkembangan dalam kondisi klien yang perlu diperhatikan. Jika terdapat ketidaksesuaian antara hasil evaluasi dengan tujuan yang ditetapkan sebelumnya, maka rencana asuhan dapat direvisi atau disesuaikan sesuai dengan kebutuhan klien.

Konsep Kebidanan 105 Evaluasi merupakan langkah penting dalam proses manajemen kebidanan karena membantu bidan untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan benar-benar efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien, serta membantu dalam meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan secara keseluruhan.(7)(8) Implementasi manajemen kebidanan memberikan gambaran yang sangat komprehensif tentang bagaimana manajemen kebidanan tidak hanya diterapkan pada asuhan individu, tetapi juga dalam pelayanan kebidanan yang ditujukan kepada keluarga dan masyarakat secara luas. Ini memperlihatkan pentingnya pendekatan sistemik dalam memberikan asuhan kebidanan yang holistik. Manajemen kebidanan memungkinkan para bidan untuk menggunakan pendekatan yang terstruktur dan rasional dalam menangani masalah klien, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan yang tepat dan akhirnya mencapai tujuan utama yaitu mewujudkan kondisi ibu dan anak yang sehat. Permasalahan kesehatan ibu dan anak yang ditangani oleh bidan memang memerlukan pendekatan manajemen kebidanan yang terintegrasi. Sasaran manajemen kebidanan ditujukan kepada individu ibu dan anak, keluarga, maupun kelompok masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, ibu memegang peran sentral karena perannya yang penting dalam kesehatan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.

106 Konsep Kebidanan Dengan menerapkan manajemen kebidanan, bidan dapat melaksanakan berbagai kegiatan seperti pemeliharaan dan peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan ibu dan anak sesuai dengan lingkup dan tanggung jawabnya. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran bidan dalam memberikan asuhan kebidanan yang komprehensif dan terkoordinasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta masyarakat secara luas.(9)(10)(11)

Konsep Kebidanan 107 Dina Melanieka S Henukh, S.Tr.Keb., MH

108 Konsep Kebidanan ebijakan berasal dari kata ‚bijak’ yang berarti selalu menggunakan akal budi; pandai; mahir. Dalam bahasa Inggris, kata kebijakan disepadankan dengan kata ‚policy‛. Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan. Kebijakan merupakan keputusan-keputusan yang dibuat untuk memecahkan suatu masalah yang dapat dilakukan oleh pejabat, pimpinan, lembaga maupun kelompok tertentu. Kebijakan menjadi sebuah petunjuk dan batasan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang harus dilakukan. Kebijakan memiliki karakteristik yaitu bersifat spesifik dalam bidang tertentu, memiliki tujuan atau keadaan yang akan diselesaikan masalah atau kendalanya, memiliki nilai dan cara untuk mencapai tujuan, berupa keputusan pemerintah yang formal sehingga mengikat dan harus ditaati atau menjadi pedoman, berkesinambungan, sebagai teori, memiliki proses dan dampak bagi masyarakat (Rahmat, 2017). Kebijakan dibuat atau disusun dalam tahapan-tahapan yang menjadi siklus kebijakan kesehatan yang berkesinambungan (Betan et al., 2023). Tahapan penyusunan kebijakan yaitu perumusan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementtasi kebijakan, monitoring dan evaluasi kebijakan. K

Konsep Kebidanan 109 Tahapan Perumusan kebijakan diawali dengan agenda setting yaitu tahapan pra perumusan untuk menentukan permasalahan yang akan diatasi dengan kebijakan. Selanjutnya rumusan masalah ini masuk dalam agenda pemerintah dan dirumuskan kebijakannya. Sosialisasi kebijakan merupakan tahapan lanjutan setelah kebijakan dirumuskan dan disahkan, maka sebaiknya kebijakan disosialisasikan agar target kebijakan sadar dan siap menerima implementasi kebijakan. Setelah sosialisasi maka dilanjutkan dengan implementasi kebijakan atau proses pelaksanaan kebijakan. Monitoring kebijakan merupakan tahapan dimana akan dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan hasilnya. Evaluasi kebijakan merupakan proses yang dilakukan dengan pengkajian secara sistematik, objektif dan empiris terkait dampak dari implementasi kebijakan (Rahmat, 2017). Kebijakan di dalam bidang kesehatan merupakan hal yang penting karena kesehatan merupakan salah satu indikator kemajuan sebuah bangsa. Dalam bidang kesehatan, kebijakan kesehatan diartikan sebagai rangkaian langkah strategis yang dibentuk dan dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga yang terkait di dalamnya untuk mempromosikan, melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan kesehatan juga didefinisikan sebagai panduan atau instruksi resmi yang ditetapkan pemerintah atau otoritas dalam bidang kesehatan untuk mengarahkan tindakan dan alokasi sumber daya dalam mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Dengan adanya

110 Konsep Kebidanan kebijakan kesehatan maka diharapkan masalah kesehatan dapat teratasi, akses dan kualitas layanan kesehatan akan meningkat serta pengelolaan sumber daya kesehatan dalam sistem kesehatan menjadi efektif (Betan et al., 2023). Menurut Rahmat (2017), Kebijakan kesehatan dapat dibagi berdasarkan tingkatannya dalam lingkup nasional dan daerah. Pada lingkup nasional, dibagi menjadi: 1. Kebijakan Nasional. Kebijakan ini bersifat fundamental dan strategis yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional, Perumusan kebijakan ini menjadi wewenang MPR, Presiden, DPR dan DPD dalam bentuk UUD, TAP MPR, Undang-undang dan Peraturan perundangundangan 2. Kebijakan Umum. Kebijakan ini bersifat menyeluruh secara nasional yang merupakan pelaksanaan dari UUD, TAP MPR dan UU. Perumusan kebijakan ini menjadi wewenang Presiden dalam bentuk PP, Keppres/Perpres, Inpres. 3. Kebijakan Pelaksanaan. Kebijakan ini merupakan penjabaran dari kebijakan umum yang memuat strategi pelaksanaan pada bidang tertentu. Perumusan kebijakan ini menjadi wewenang Menteri, pejabat setingkat Menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam bentuk Peraturan/keputusan/instruksi Menteri, Pejabat setingkat menteri dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen Pada lingkup wilayah atau daerah dibagi menjadi: 1. Kebijakan Umum. Kebijakan ini merupakan kebijakan pemerintah daerah sebagai bentuk pelaksanaan asas

Konsep Kebidanan 111 desentralisasi. Perumusan kebijakan ini menjadi wewenang Gubernur dan DPRD provinsi atau Bupati/Walikota dan DPRD kabupaten/kota dalam bentuk Peraturan Daerah provinsi atau kabupaten/kota 2. Kebijakan Pelaksanaan. Kebijakan ini merupakan pelaksanaan dari perda yaitu desentralisasi dan pelaksanaan kebijakan nasional di daerah yaitu dekonsentrasi. Perumusan kebijakan ini menjadi wewenang Gubernur dan Bupati/Walikota dalam bentuk Keputusan/ instruksi Gubernur dan Bupati/Walikota. Pada setiap tingkatan kebijakan dibutuhkan kolaborasi setiap pihak terkait baik itu antara pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi masyarakat dan pemangku kepentingan guna tercapainya tujuan dibentuknya kebijakan yang efektif dan berkelanjutan yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat setinggi-tingginya (Betan et al., 2023). Kebijakan kesehatan di Indonesia secara umum tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Undang-undang ini bertujuan untuk menjamin pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan, sumber daya kesehatan dan pengelolaan kesehatan. Bidan merupakan salah satu jenis tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kebidanan sebagai salah satu upaya kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional, etika profesi dan kebutuhan pasien. Kegiatan

112 Konsep Kebidanan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh bidan dalam bentuk asuhan kebidanan disebut praktik bidan. Bidan sebagai pemberi layanan memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu, anak, kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Sasaran pelayanan kebidanan adalah individu, keluarga dan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dalam menjalankan profesinya, bidan dapat melaksanakan praktik kebidanan secara mandiri pada praktik mandiri bidan dan atau bekerja di klinik, puskesmas, rumah sakit dan atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya (Kementerian Kesehatan RI, 2017). Pengembangan kebijakan dalam pelayanan kebidanan merupakan respon terhadap masalah atau isu yang berkembang di masyarakat yang ditujukan untuk tujuan penyelesaian masalah dalam lingkup kebidanan (Yuningsih, 2016). Kebijakan dalam pelayanan kebidanan secara umum ditujukan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pada ibu dan bayi baru lahir. Berikut adalah beberapa kebijakan dalam pelayanan kebidanan yang telah diterapkan secara nasional: 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan bagi Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Program Jaminan Persalinan Inpres ini berisi instruksi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir melalui Program Jaminan

Konsep Kebidanan 113 Persalinan (Jampersal) yang disesuaikan dengan manfaat dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. 2. Permenkes RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi dan Pelayanan Kesehatan Seksual. Peraturan ini bertujuan untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi baru lahir dengan merincikan standar dan prosedur pelayanan yang diberikan untuk menyiapkan kesehatan remaja, calon pengantin,dan atau PUS pada masa sebelum hamil, menjamin kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, menjamin tercapainya kualitas hidup dan pemenuhan hak reproduksi, menjamin kualitas pelayanan kontrasepsi, mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir. 3. Permenkes RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi Peraturan ini beserta lampirannya memuat pedoman penyelenggaraan imunisasi program (terdiri dari imunisasi rutin, imunisasi tambahan dan imunisasi khusus) maupun imunisasi rutin. Secara umum penyelenggaraan imunisasi bertujuan untuk menurunnya angka kesakitan, kecacatan dan kematian akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi 4. Permenkes RI Nomor 52 Tahun 2017 tentang Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak.

114 Konsep Kebidanan Program ini dilaksanakan dalam rangka upaya mengeliminasi penularan HIV, Sifilis dan Hepatitis B dari ibu ke anak yang terintegrasi, komprehensif berkesinambungan, efektif dan efisien pada pelayanan antenatal dengan deteksi dini lengkap dan berkualitas, penanganan bagi ibu hamil dengan hasil positif, persalinan, penanganan anak dari ibu terinfeksi dan hasil pemeriksaaan pada anak. 5. Permenkes RI Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga Program ini dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan dengan keluarga sebagai target utama. 6. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/1511/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Kebidanan dan Neonatal dalam Rangka Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaran Program Jaminan Kesehatan Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberikan penjelasan penjaminan dan pembayaran pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal sesuai program JKN, meningkatkan kualitas pemeriksaan antenatal care, persalinan, dan skrining hipotiroid kongenital; dan mengoptimalkan cakupan penjaminan pelayanan kesehatan kebidanan dan neonatal berkualitas untuk

Konsep Kebidanan 115 mendukung penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. 7. Kepmenkes RI Nomor 229/MENKES/SK/II/2010 tentang Pedoman Asuhan Kebidanan Masa Perimenopause Pedoman ini ditujukan bagi bidan dalam melaksanakan asuhan reproduksi pada masa perimenopause yang berkualitas Selain kebijakan-kebijakan di atas, pemerintah secara teratur dan berkelanjutan menyusun kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kebidanan dan aspek-aspek yang terkait di dalamnya. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 3. Perpres no 72 tahun 2012 Sistem Kesehatan Nasional 4. Permenkes RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 5. Permenkes RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia 6. Permenkes RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak 7. Permenkes RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71

116 Konsep Kebidanan Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional 8. Kepmenkes RI Nomor HK.01.07/MENKES/320/2020 tentang Standar Profesi Bidan 9. Kepmenkes RI Nomor 938/Menkes/SK/VIII/2007 tentang Standar Asuhan Kebidanan

Konsep Kebidanan 117 Andi Tenri Abeng, Amd. Keb, SKM.,M.Kes.

118 Konsep Kebidanan 1. Defenisi profesi Secara etimologi, kata profesi berasal dari bahasa Inggris yaitu profession atau bersal dari bahasa latin profecus yang menyatakan mengakui atau ahli dalam melakukan pekerjaan tertentu. Menurut Sudarwam dalam Ramayulis mendefinisikan kata profesi secara terminologi, yaitu merupakan pekerjaan yang membutuhkan pendidikan tinggi, bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, bukan pekerjaan manual. Pekerjaan mental yang dimaksudkan adalah adanya kemampuan pengetahuan teoritis sebagai alat untuk melakukan pekerjaan praktis. Profesi yakni pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dan keahlian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaku profesi atau pekerjaan tersebut (Ramayulis, 2015). Kata Profesi berasal dari bahasa Yunani ‚pbropbaino‛yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa Latin disebut ‚professio‛yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik. Para politikus Romawi harus melakukan ‚Professio‛ di depan publik yang dimaksudkan untuk menetapkan bahwa kandidat yang bersangkutan memenuhi persayaratan yang diperlukan untuk menduduki jabatan publik (Sagala, 2013). Secara tradisional, profesi memiliki arti prestise, status sosial seseorang, kehormatan dan kebebasan lebih besar yang diberikan masyarakat kepada seseorang. Dapat dilihat dalam hak para anggota profesi

Konsep Kebidanan 119 dalam management sumber daya, mengatur standar, mengatur alur dan prosedur untuk bergabung kedalamnya, menetapkan standar perilaku bagi anggota. Ketentuan standar ini dibakukan dalam sebuah kode etik profesi yang dikembangkan oleh asosiasi atau organisasi profesi. Selain itu, profesi didasarkan pada pengetahuan, kemampuan, dan keahlian khusus. Sehingga untuk menjadi seorang profesional perlu menyelesaikan pendidikan yang relatif panjang. Suatu profesi dicirikan oleh izin yang dikeluarkan oleh negara untuk melakukan kegiatan khusus (Sagala, 2013). 2. Ciri Profesi Ciri utama suatu profesi menurut Sanusi antara lain: a. Jabatan tersebut memiliki fungsi, signifikansi yang menentukan serta menuntut keterampilan dan keahlian tertentu. b. Keterampilan dan keahlian tersebut didapat dengan menggunakan teori dan metode ilmiah berdasar disiplin ilmu tertentu c. Jabatan itu memerlukan pendidikan di Perguruan Tinggi dengan waktu yang cukup lama; terutama dalam aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional itu sendiri d. Dalam memberikan layanan kepada khalayak ramai, anggota profesi selalu berpegang teguh pada kode etik yang diawasi dan dikontrol oleh organisasi profesi terkait.

120 Konsep Kebidanan e. Meskipun demikian, setiap anggota memiliki kesempatan dan kebebasan dalam memberi keputusan sesuai dengan kepentingan profesinya sehingga mereka bebas pengaruh luar. f. pekerjaan ini mendapat menghargaan yang tinggi ditengah msyarakat sehingga gaji pekerjaan ini relatif tinggi berbeda dengan pekerjaan lain yang non-profesi (Sanusi, dkk dalam Sagala, 2013). Menurut Robert W. Richy dalam Ramayulis mengemukakan ciri-ciri dan syarat-syarat profesi antara lain sebagai berikut : a. Pelayanan lebih mengutamakan aspek kemanusiaan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. b. Pelaksana pekerjaan profesi membutuhkan waktu yang lama untuk belajar tentang konsep dan teori yang mendukung pekerjaan dan keahliannya. c. Mempunyai kompetensi untuk bergabung dan bisa beradaptasi dengan perkembangan profesi tersebut. d. Terdapat aturan atau kode etik yang mengatur anggota, prosedur kerja, sikap dan tingkah laku anggota. e. Butuh kemampuan intelektual yang memadai. f. Adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan disiplin diri dalam profesi, serta kesejahteraan anggotanya. g. Memberi peluang dan kesempatan pada anggota untuk pengembangan diri dan meningkatkan kemandirian

Konsep Kebidanan 121 h. Menganggap profesi adalah pekerjaan/karir seumur hidup dan menjadi seorang anggota yang permanen (Ramayulis, 2015). Dengan kata lain, profesi adalah suatu gelar yang diperoleh setelah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan dalam bidang tertentu dalam jangka waktu yang lama. Sepanjang proses ini, anggota mempunyai kewenangan khusus untuk mengambil keputusan secara independen berdasarkan kode etik asosiasi dan harus selalu bertanggung jawab. Melakukan tugas profesi memperoleh posisi dan mendapatkan imbalan gaji atau pembayaran yang tinggi atas jasa profesinya. Namun perlu digarisbawahi bahwa tidak semua pekerjaan yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama disebut sebagai profesi (Sagala, 2013). Potensi merupakan salah satu keistimewaan bagi manusia yang sudah tercipta sejak lahir adanya potensi pada setiap manusia digunakan sebagai tolak ukur untuk menentukan kualitas antara manusia satu dengan yang lainnya, potensi akan bermanfaat bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya jika dikembangkan dengan baik, sangat penting bagi manusia untuk mengenal dan mempelajari potensi yang ada dalam diri masing-masing karena setiap orang mempunyai potensi yang berbedabeda. Potensi tidak berkembang secara otomatis perlu adanya usaha dan yang terpenting belajar memahami diri sendiri.

122 Konsep Kebidanan Menurut Sulistyanto dalam Fahrezi (2021), Dalam diri manusia terbagi menjadi dua macam potensi yaitu potensi eksternal dan potensi internal, potensi dapat berkembang jika terus dilatih dan belajar banyak hal. Berikut potensi yang ada pada diri manusia: 1. Potensi Eksternal Potensi ini berhubungan dengan panca indera dan tubuh manusia, ketika lahir manusia belum bisa menggerakan secara maksimal dan mengontrol panca indera dan tubuhnya, diperlukan latihan dan kebiasaan yang berulang untuk meningkatkan perkembangan potensi eksternal sehingga dapat berfungsi dengan baik. 2. Potensi Internal Potensi yang satu ini memerlukan perkembangan yang insentif karena tekait dengan keahlian, akal, dan pola pikir. Potensi internal membutuhkan waktu yang cukup lama dan bertahap untuk bisa berkembang karena potensi internal ini berfungsi untuk mengendalikan dan mengatur baik itu kemampuan, perasaan, bahkan kualitas diri manusia dapat dilihat dari potensi internalnya. Bidan merupakan profesi yang erat kaitannya dengan kesehatan Perempuan. Profesi kebidanan memiliki beragam potensi yang dapat dikembangkan sesuai dengan area kompetensi yang telah ditetapkan sebagai acuan dan landasan bagi Bidan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kebidanan yang terstandar di semua fasilitas pelayanan kesehatan. Selain hal tersebut, standar kompetensi bidan juga dapat digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan kompetensi dan potensi yang dimiliki dalam

Konsep Kebidanan 123 mengembangkan diri dan mengembangkan profesi bidan secara lebih baik lagi. Profesi kebidanan memiliki 7 area kompetensi sesuai dengan KEPMENKES RI 320 Tahun 2020 meliputi: 1. Etik legal dan keselamatan klien 2. Komunikasi efektif 3. Pengembangan diri dan profesionalisme 4. Landasan ilmiah praktik kebidanan 5. Keterampilan klinis dalam praktik kebidanan 6. Promosi kesehatan dan konseling 7. Manajemen dan kepemimpinan Kompetensi Bidan menjadi gambaran potensi profesi kebidanan dan dasar bagaimana profesi bidan mampu memberikan pelayanan kebidanan secara komprehensif, efektif, efisien dan aman berdasarkan evidence based kepada klien, dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara mandiri, kolaborasi dan rujukan. Berdasarkan kompetensi dan profil lulusan bidan, beberapa potensi dan prospek profesi bidan sebagai berikut: 1. Bidan di Rumah Sakit, Puskesmas dan Klinik Kebidanan Profesi Bidan banyak dibutuhkan oleh Rumah Sakit baik swasta maupun pemerintah, demikian pula klinik kebidanan yang membutuhkan tenaga bidan sebagai karyawan klinik. Sehingga bagi lulusan profesi bidan perlu mencari informasi perekrutan baik dirumah sakit

124 Konsep Kebidanan maupun di klinik kebidanan yang membutuhkan (Wulan Mulya, 2016). 2. Membuka Tempat Praktik Mandiri Bidan (TPMB) Tempat Praktik Mandiri Bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien atau perseorangan, keluarga, atau kelompok yang melakukan konsultasi kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung oleh bidan (Khuzaiyah, 2021). Untuk membuka tempat praktik mandiri bidan wajib lulusan profesi untuk meningkatkan kemampuan praktik pada jenjang yang lebih tinggi yang membutuhkan kemampuan kritis dan analisis serta membuat Keputusan yang tepat (Safitri & Liesmayani, 2021). 3. Bekerja di Institusi Pendidikan Salah satu peran bidan adalah sebagai pendidik. Sehingga potensi seorang bidan untuk menjadi tega pendidik atau dosen terbuka lebar. Hal ini dikarenakan banyaknya institusi Pendidikan kebidanan khususnya di Indonesia maupun luar negeri yang membutuhkan tenaga pendidik. Namunseiring berjalannya waktu institusi pendidikan mempersyaratkan tenaga pendidik dengan kapasitas Magister Kebidanan (Wulan Mulya, 2016). 4. Potensi Bekerja di Luar Negeri Berkarir di luar negeri merupakan salah satu prospek atau potensi profesi kebidanan yang digiatkan

Konsep Kebidanan 125 oleh Menteri Kesehatan dan Harmonisasi Kualitas Tenaga Kerja Luar Negeri. Kebutuhan tenaga bidan di luar negeri sangat tinggi, Namun persyaratan nilai kemampuan Bahasa Inggris (TOEFL) juga relative tinggi sehingga akan lebih mudah jika kemampuan Bahasa Inggris dilatih dan ditingkatkan dibangku perkuliahan (Wulan Mulya, 2016). 5. Membuka Usaha di Luar Praktik Mandiri Bidan Yang dimaksud dengan usaha diluar praktik bidan adalah usaha yang dijalankan di luar layanan kebidanan atau usaha yang tidak berhubungan dengan layanan kebidanan tetapi mendukung pelaksanaan layanan atau praktik kebidanan. Salah satu contoh adalah terapi pelengkap (komplementer) merupakan terapi yang bersifat melengkapi serta menyempurnakan jenis terapi konvensional dengan tujuan untuk melengkapi pengobatan medis konvensional namun tetap bersifat rasional dan tidak bertentangan dengan hukum kesehatan di Indonesia (Rufaida, Lestari, Permata Sari, 2018). Contoh lain adalah Healthy Mom and Baby Spa. Namun yang perlu diketahui bahwa bidan perlu memiliki sertifikat kompetensi tambahan jika ingin membuka layanan komplementer tersebut. Jika ingin membuka layanan yoga, maka bidan harus memiliki sertifikat kompetensi di yoga. Sertifikat kompetensi ini diperlukan untuk menjamin bahwa klien mendapatkan pelayanan dari bidan yang terlatih dan kompeten. Usaha ini merupakan usaha pendukung yang dapat meningkatkan kualitas layanan kebidanan Sebenarnya pengembangan praktik ini akan sangat bermanfaat

126 Konsep Kebidanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan. Oleh karena itu, yang berprofesi sebagai bidan harus memiliki motivasi yang besar untuk terus berkembang dan mempelajari ilmu yang kompleks sehingga pada saat mebuka usaha dapat memberikan pelayanan yang holistic dan berkualitas (Khuzaiyah, 2021).

Konsep Kebidanan 127 Odilia Esem, S.S.T., M.H (Kes)

128 Konsep Kebidanan erdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan bahwa sumber daya manusia kesehatan terdiri atas tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan. Sebagaimana pembagian sumber daya manusia kesehatan menurut UU Kesehatan maka dokter kandungan merupakan bagian dari tenaga medis sedangkan bidan merupakan termasuk dalam tenaga kesehatan (Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan) Bidan dan dokter kandungan merupakan sebagai sumber daya manusia kesehatan yang memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan terhadap pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan serta pelayanan keluarga berencana yang sesuai dengan standar profesinya masingmasing. Meskipun bidan dan dokter kandungan sama-sama melakukan upaya kesehatan tersebut namun keduanya memiliki kompetensi yang berbeda dalam menangani pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan). Pada kenyataannya masih ada masyarakat seperti ibu hamil yang belum mengetahui dan beranggapan bahwa tugas bidan dan dokter kandungan adalah sama. Sehingga hal ini dapat menjadi salah satu penyebab yang mengakibatkan beberapa dari ibu hamil dan ibu melahirkan sulit dalam menentukan keputusannya dalam memilih uapaya pelayanan kesehatan bagi dirinya. Secara umum bidan memiliki tugas menangani pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana secara B

Konsep Kebidanan 129 fisiologis, sedangkan dokter kandungan lebih kepada pelayanan kesehatan yang mengalami keadaan patologi (Tety, 2018) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bidan dan dokter kandungan dapat melakukan kolaborasi khususnya dalam menangani kasus-kasus ibu dengan masalah atau keadaan patologi. Kolaborasi antara dokter kandungan dan bidan sangat penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam merawat wanita hamil dan melahirkan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan dilakukan berbagai upaya kesehatan, salah satunya dalam bentuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan perorangan, kelompok dan masyarakat. Pelayanan Kebidanan, yang merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan ditujukan khusus kepada perempuan, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana (Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, 2019). Tugas seorang bidan sangat beragam dan memerlukan keterampilan klinis, empati, dan komunikasi yang baik untuk memberikan perawatan yang berkualitas kepada ibu hamil, pasangan, dan bayi yang baru lahir. Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi: pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak; pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelaksana-

130 Konsep Kebidanan an tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, dan/atau pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu (Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan). Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (1) huruf a, UU Kebidanan, Bidan berwenang: memberikan Asuhan Kebidanan pada masa sebelum hamil, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa kehamilan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa persalinan dan menolong persalinan normal, memberikan Asuhan Kebidanan pada masa nifas, melakukan pertolongan pertama kegawatdaruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan; dan melakukan deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pascapersalinan, masa nifas, serta asuhan pascakeguguran dan dilanjutkan dengan rujukan (Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan). Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf b UU Kebidanan, Bidan berwenang : memberikan Asuhan Kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, memberikan imunisasi sesuai program Pemerintah Pusat, melakukan pemantauan tumbuh kembang pada bayi, balita, dan anak prasekolah serta deteksi dini kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan rujukan, memberikan pertolongan pertama kegawatdaruratan pada bayi baru lahir dilanjutkan dengan rujukan (Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan).

Konsep Kebidanan 131 Dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) huruf c UU Kebidanan, Bidan berwenang melakukan komunikasi, informasi, edukasi, konseling, dan memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan (Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan). Bidan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berperan sebagai pemberi Pelayanan Kebidanan, pengelola Pelayanan Kebidanan, penyuluh dan konselor bagi K1ien, pendidik, pembimbing, dan fasilitator klinik, penggerak peran serta masyarakat dan pemberdayaan perempuan, serta peneliti. Pelayanan Kebidanan yang diberikan oleh Bidan didasarkan pada pengetahuan dan kompetensi di bidang ilmu Kebidanan yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Klien (Undang-Undang No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan). Adapun secara ringkas tugas bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak adalah sebagai berikut : 1. Perawatan Prenatal: Bidan memberikan perawatan prenatal kepada ibu hamil, termasuk pemeriksaan kesehatan, penanganan komplikasi kehamilan, memberikan saran gizi, dan melakukan tes medis yang diperlukan (Kemenkes RI, 2010) . 2. Persiapan Persalinan: Bidan membantu ibu dalam persiapan persalinan, termasuk memberikan informasi tentang proses persalinan, teknik pernapasan, dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan (Kemenkes RI, 2010).

132 Konsep Kebidanan 3. Membantu Persalinan: Bidan bertanggung jawab untuk membantu dalam proses persalinan, termasuk memantau kesehatan ibu dan bayi, memberikan bantuan teknis saat diperlukan, dan memberikan dukungan emosional kepada ibu (Kemenkes RI, 2010). 4. Perawatan Postnatal: Setelah persalinan, bidan memberikan perawatan postnatal kepada ibu dan bayi, termasuk pemeriksaan kesehatan, memberikan saran tentang perawatan bayi dan menyusui, serta memberikan dukungan emosional (Kemenkes RI, 2010). 5. Edukasi Kesehatan: Bidan memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarganya tentang perawatan maternal dan neonatal, pencegahan penyakit, dan praktik kesehatan yang baik (Kemenkes RI, 2010). 6. Penanganan Kedaruratan: Bidan dilatih untuk mengenali dan menangani situasi darurat selama kehamilan, persalinan, dan postnatal (Kemenkes RI, 2010). 7. Kolaborasi Dengan Tenaga Kesehatan Lain: Bidan bekerja sama dengan dokter, petugas kesehatan lainnya, dan anggota masyarakat untuk menyediakan perawatan kesehatan yang holistik bagi ibu dan bayi (Kemenkes RI, 2010). Dokter kandungan adalah dokter spesialis yang memiliki tanggung jawab utama dalam merawat kesehatan reproduksi wanita, termasuk perawatan selama kehamilan,

Konsep Kebidanan 133 persalinan, serta masalah-masalah ginekologi lainnya. Dokter kandungan sebagai seorang profesional medis yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang luas dalam diagnosis, pengobatan, dan manajemen masalah kesehatan reproduksi pada wanita (Kemenkes RI, 2010). Dokter kandungan memahami anatomi, fisiologi, dan patologi sistem reproduksi wanita serta memiliki keterampilan dalam melakukan pemeriksaan fisik dan prosedur medis yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Dokter kandungan melakukan berbagai tindakan dan prosedur medis, termasuk pemeriksaan rutin, diagnosis dan pengobatan kondisi medis seperti infertilitas, gangguan menstruasi, kanker reproduksi, penyakit menular seksual, dan masalah kehamilan seperti pemeriksaan prenatal dan persalinan. Mereka juga dapat melakukan prosedur bedah seperti operasi ginekologi dan operasi obstetric (Kemenkes RI, 2010). Adapun tugas dan tanggung jawab dokter kandungan meliputi (Cunningham, 2018): 1. Pemeriksaan Rutin dan Penanganan Masalah Kesehatan Reproduksi Wanita: Dokter kandungan melakukan pemeriksaan rutin untuk memantau kesehatan reproduksi wanita, seperti pemeriksaan pap smear untuk deteksi dini kanker serviks, pemeriksaan payudara untuk deteksi dini kanker payudara, serta pemeriksaan rutin lainnya. Mereka juga menangani masalah kesehatan reproduksi wanita, seperti infertilitas, gangguan menstruasi, infeksi genital, endometriosis, dan masalah ginekologi lainnya.

134 Konsep Kebidanan 2. Perawatan Selama Kehamilan: Dokter kandungan memberikan perawatan prenatal kepada wanita hamil, termasuk pemantauan kesehatan ibu dan janin, pemeriksaan ultrasonografi, pengelolaan komplikasi kehamilan, serta konseling tentang kehamilan, persalinan, dan perawatan pasca persalinan. 3. Penanganan Persalinan: Dokter kandungan mengelola persalinan normal dan juga menangani komplikasi persalinan jika terjadi. Mereka memastikan bahwa persalinan berjalan dengan aman dan memberikan perawatan yang dibutuhkan kepada ibu dan bayi. 4. Pengelolaan Kondisi Ginekologi: Dokter kandungan mengelola berbagai kondisi ginekologi, termasuk penyakit menular seksual, fibroid uterus, kista ovarium, kanker ginekologi (seperti kanker ovarium, kanker endometrium), serta gangguan lainnya yang mempengaruhi organ reproduksi wanita. 5. Pengelolaan Kontrasepsi: Dokter kandungan memberikan konseling tentang berbagai metode kontrasepsi dan membantu pasien memilih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka juga melakukan pemasangan dan pemindahan alat kontrasepsi, seperti IUD (intrauterine device) dan implant 6. Konseling dan Pendidikan Kesehatan: Dokter kandungan memberikan konseling kepada pasien tentang kesehatan reproduksi, kontrasepsi, kehamilan, dan persalinan. Mereka juga memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien tentang pentingnya perawatan diri dan deteksi dini masalah kesehatan reproduksi 7. Kolaborasi dengan Profesional Kesehatan Lain: Dokter kandungan sering bekerja sama dengan profesional

Konsep Kebidanan 135 kesehatan lain, termasuk bidan, ahli radiologi, ahli bedah, dan ahli endokrinologi reproduksi, untuk memberikan perawatan yang komprehensif kepada pasien Pembagian tugas dokter kandungan dapat bervariasi tergantung pada praktik individu, fasilitas kesehatan, dan spesialisasi masing-masing dokter. Namun, secara umum, tugas dokter kandungan dapat mencakup pemeriksaan rutin, diagnosis dan pengobatan kondisi kesehatan reproduksi, penanganan kehamilan dan persalinan, serta pelayanan pasca-kehamilan Secara umum, bidan dan dokter kandungan bekerja sama untuk menyediakan perawatan kesehatan reproduksi yang holistik kepada wanita, mulai dari pra-kehamilan hingga pasca persalinan. Meskipun peran keduanya memiliki perbedaan dalam tingkat keahlian dan cakupan tindakan medis yang dapat dilakukan, kolaborasi antara keduanya sering kali sangat penting untuk memberikan perawatan yang optimal kepada pasien (Renfrew, 2014). Kolaborasi antara dokter kandungan dan bidan menggabungkan keahlian medis dan keterampilan praktis dalam memberikan perawatan kesehatan holistik kepada ibu dan anak. Ini memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang komprehensif dan terkoordinasi yang memenuhi kebutuhan mereka sepanjang siklus kehidupan reproduksi. Kolaborasi antara dokter kandungan dan bidan sangat penting dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak,

136 Konsep Kebidanan terutama dalam merawat wanita hamil dan melahirkan. Berikut beberapa kolaborasi yang penting antara dokter kandungan dan bidan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak (Neha, 2018): 1. Pemantauan Kehamilan: Dokter kandungan dan bidan dapat bekerja sama dalam memantau perkembangan kehamilan. Dokter kandungan biasanya bertanggung jawab atas pemeriksaan rutin, pengujian prenatal lanjutan, dan manajemen kondisi medis yang kompleks, sementara bidan dapat memberikan perawatan prenatal rutin, mendukung ibu hamil secara fisik dan emosional, serta memberikan pendidikan dan konseling tentang perawatan prenatal yang baik. 2. Persalinan: Selama persalinan, dokter kandungan dan bidan sering bekerja bersama untuk memberikan perawatan kepada ibu dan bayi. Dokter kandungan dapat mengelola persalinan yang rumit atau memerlukan intervensi medis, sementara bidan dapat memberikan dukungan fisik dan emosional kepada ibu selama proses persalinan. Mereka bekerja sama untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan ibu dan bayi selama persalinan. 3. Pemantauan Pasca-persalinan: Setelah persalinan, dokter kandungan dan bidan dapat bekerja sama dalam pemantauan pasca-persalinan untuk memastikan pemulihan yang baik bagi ibu dan bayi. Mereka dapat memberikan perawatan pasca-persalinan, memberikan saran tentang perawatan bayi, dan memberikan dukungan kepada ibu dalam menyusui dan perawatan diri.

Konsep Kebidanan 137 4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi: Dokter kandungan dan bidan juga dapat bekerja sama dalam memberikan pelayanan kesehatan reproduksi kepada wanita di luar kehamilan, termasuk pemeriksaan rutin, pengujian pap smear, konseling tentang kontrasepsi, dan manajemen kondisi medis seperti infertilitas atau gangguan menstruasi.

138 Konsep Kebidanan

Konsep Kebidanan 139 Tyas Ning Yuni Astuti Anggraini, S.S.T., M.Kes

140 Konsep Kebidanan ehamilan sebuah proses alamiah yang diinginkan oleh semua orang. Kehamilan proses yang dinantikan, baik sebagai seorang istri, suami, keluarga. Kehamilan sebuah konsekuensi yang harus dijalani ketika berani bertindak. Jika kita kaitkan dengan sebuah peran yang dekat dengan proses kehamilan ini, yaitu seorang tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dekat dengan ibu hamil tentunya banyak, yaitu Bidan, Dokter, Tenaga Gizi, Perawat, bahkan tenaga kesehatan pendukung yang lain. Bidan salah satu tenaga kesehatan yang saat ini diharapkan menjadi tenaga kesehatan yang terdekat dengan ibu hamil. Bisa dikatakan, Bidan sebagai sahabat para Wanita, jika pada bab ini tentunya bidan sebagai sahabat Bidan. Kehamilan merupakan perjalanan yang panjang dan tidak mudah. Proses kehamilan ada yang dikatakan bisa dilakukan secara normal atau fisiologis, namu ada pula yang bersifat patologis. Bidan adalah salah satu provider ibu hamil jika kondisi ibu hamil normal, maka diharapkan bersalin secara fisiologis pula. Bidan menjadi tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan terkait dengan kondisi ibu hamil di Indonesia. Sebagaian besar ibu hamil melakukan pemeriksaan oleh Bidan. Jika dilihat dari tempat pelayanan pemeriksaan kehamilan, terdiri dari Bidan Praktek Mandiri, Dokter Praktik Mandiri, Klinik, Puskesmas, dan Rumah Sakit, Bidan menjadi salah satu tenaga kesehatan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi ibu hamil, baik menjadi manajer maupun pelaksana. Tenaga yang telah ada sejak dahulu hingga saat ini dan mempunyai peranan penting dalam pekerjaan kebidanan adalah Dukun Bayi, atau nama lain : Dukun Beranak, Dukun K