139 5. Prinsip keadilan dalam transaksi: Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan pihak mana pun. 6. Prinsip transaksi berdasarkan aset riil: Transaksi dalam sistem keuangan syariah harus didasarkan pada aset riil yang dapat diukur dan memiliki nilai yang jelas. 7. Prinsip transparansi: Transaksi harus dilakukan secara transparan dan jujur, sehingga setiap pihak dapat mengetahui dan memahami rincian transaksi tersebut. 8. Prinsip kepatuhan terhadap syariah: Sistem keuangan syariah harus mematuhi prinsip-prinsip dasar syariah dan menghindari transaksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. C. Lembaga Keuangan Islam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa dekade terakhir, bukan hanya karena adanya kekurangan dalam sistem ekonomi global yang didorong oleh sistem konvensional, tetapi juga karena semangat keagamaan dan kepentingan praktis dalam memperkuat perekonomian umat. Karena LKS didirikan berdasarkan prinsip syariah, penting bagi mereka untuk tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, baik secara semangat maupun teknis. Dalam ajaran Islam, transaksi keuangan harus bebas dari praktik-praktik yang dilarang dan harus memprioritaskan prinsip kemaslahatan (thayyib), seperti yang terbebas dari riba, gharar, riswah, dan maysir. Dengan demikian, keuangan Islam harus mengikuti kaidah dan aturan dalam fiqh muamalah.
140 Kondisi ini menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan antara keuangan Islam dan keuangan konvensional secara umum. Selain itu, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi LKS juga merupakan faktor yang membedakan, yang bertugas mengawasi produk dan operasionalnya agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah badan usaha atau institusi yang kekayaannya terutama terdiri dari asetaset keuangan dan non-keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah. Ada dua jenis LKS, yaitu lembaga keuangan depositori syariah, yang dikenal sebagai bank syariah, dan lembaga keuangan syariah non-depositori, yang tidak termasuk dalam kategori bank. Peran kedua jenis lembaga keuangan syariah ini adalah sebagai perantara keuangan antara pihak yang memiliki kelebihan dana (pemberi pinjaman) dan pihak yang membutuhkan dana (peminjam). Lembaga keuangan syariah non-depositori terbagi menjadi tiga kategori. Pertama, lembaga keuangan kontraktual menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan perlindungan terhadap risiko ketidakpastian kepada para penabung. Kedua, lembaga keuangan investasi syariah melakukan investasi di pasar uang dan pasar modal syariah. Ketiga, lembaga seperti pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), koperasi pesantren (kopentren), dan perusahaan modal ventura syariah, yang menawarkan berbagai layanan seperti sewa guna usaha, kartu kredit, dan lainnya.
141 erbicara mengenai sebuah bisnis, Islam mengajarkan bahwa esensi dalam berbisnis tujuannya tidak lah hanya mencari keuntungan semata (money oriented) namun lebih kepada mencari kesuksesan maupun keberhasilan dengan moral beragama (falah oriented). Islam mengajarkan bahwa B BAB 12 ETIKA BISNIS DALAM EKONOMI SYARIAH: TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Dhiyaul Aulia Zulni, M.E
142 dalam operasional sebuah bisnis terdapat prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sehingga dapat mewujudkan hubungan sosial yang aman, damai, dan sejahtera sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Maka dari itu, pada BAB 14 ini akan membahas bagaimana pentingnya sebuah etika bisnis yang dapat dilakukan oleh perusahaan di Indonesia khususnya dalam bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan hingga bagaimana hal-hal tersebut dapat diimplementasikan sebagai bukti kontribusi dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan. A. Pandangan Islam dalam Berbisnis Islam adalah agama l[bg[n[h fcf ‘[f[gch yang berarti bahwa Islam merupakan "rahmat bagi semesta alam" atau "rahmat bagi seluruh alam semesta." Frasa ini berasal dari Al-Qur'an dan mencerminkan nilai-nilai dan tujuan utama Islam seperti perintah bagi manusia untuk senantiasa membawa kebaikan, perdamaian, dan kasih sayang kepada semua manusia, tanpa memandang perbedaan suku, ras, atau agama. Bahkan tak hanya itu, Islam juga menekankan agar manusia juga selalu bertanggung jawab sebagai khalifah (pengelola atau wakil Tuhan) di bumi. Oleh karena itu, umat Islam diinstruksikan untuk merawat dan melindungi alam semesta serta makhluk-makhluk di dalamnya. Pemeliharaan lingkungan dan keseimbangan ekologi dianggap sebagai bentuk pelaksanaan rahmat bagi seluruh ciptaan Allah dalam setiap bidang aktivitasnya termasuk ekonomi. Sudah menjadi kodrat manusia untuk diciptakan sebagai makhluk bergelut di bidang ekonomi, baik secara
143 personal maupun kolektif, dalam memenuhi kebutuhan hidup, yang pada satu sisi tidak terbatas dan pada sisi lain dihadapkan pada sumber-sumber terbatas. Betapapun peredaran perekonomian lancar dengan laju ekonomi tinggi dan tingkat inflasi rendah, namun jika tidak diimbangi dengan nilai- nilai luhur itu, maka pada titik tertentu akan tercipta kondisi yang membawa malapetaka baik langsung atau jangka panjang. Karena itu, Islam menekankan agar aktivitas bisnis manusia dimaksudkan tidak semata-mata sebagai alat pemuas keinginan (al-syahwat), tetapi lebih pada upaya pencarian kehidupan berkeseimbangan duniaakhirat disertai perilaku positif bukan destruktif. (Darmawati, 2013) Hal inilah yang mencerminkan pentingnya pandangan seorang muslim ketika berkerja maupun berbisnis harus dapat mengukur bagaimana perilakunya masa kini yang tentunya dapat berdampak pada masa depan. Dengan demikian visi masa depan dalam berbisnis merupakan etika pertama dan paling utama yang digariskan dalam al-Qol’[h, sehingga para pelaku bisnis tidak sekadar mengejar keuntungan sementara yang akan segera habis namun juga memikirkan orientasi pada bagaimana masa depan. Perlu dimengerti bahwa bisnis merupakan kegiatan muamalah yang di mana bisnis yang sehat adalah bisnis yang berlandaskan pada etika. Oleh karena itu, pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki etika bisnis yang kuat, sehingga dapat mengantarkan pada aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah. (Iwan Aprianto et al., 2020) Penting sekali dipahami bahwa etika bisnis Islam sangatlah penting dalam konteks ekonomi dan bisnis
144 karena mencakup prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang harus diikuti oleh para pelaku bisnis Muslim. Untuk dapat mempraktikan bisnis sesuai dengan ajaran-Nya maka terdapat 7 (tujuh) prinsip etika bisnis Islam yang dapat diimplementasikan, seperti: (Thuba Jazil & Nur Hendrasto, 2021) 1. Prinsip Ketauhidan, setiap aktivitas para wirausaha syariah hendaknya mengedepankan aspek tauhid yaitu mengesakan Allah SWT. Segala tindakan yang dilaksanakan baik berupa supply, pemenuhan kebutuhan, penyediaan barang, menimbang, membungkus atau bentuk yang lain wajib didasarkan kepada ketauhidan. Tidak diperkenankan dalam setiap transaksi untuk mencederai dan merusak ketauhidan seseorang. Pada prinsip ketahuidan, maka segala sesuatu tindakan akan terkontrol dan terawasi pribadi masing-masing. Implikasi pada ketauhidan ini yaitu self-control dan watching. Pada akhirnya, segala tindakan akan mengarahkan kepada ada kebaikan dan nilai positif pada tindakan bisnisnya. 2. Prinsip Ilmu, di mana segala sesuatu tindakan yang dilaksanakan oleh wirausahawan muslim semuanya berlandaskan pada keilmuan. Ilmu ini mencakup segala aspek baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi dalam aspek bisnis. Sehingga seorang wirausahawan muslim yang baru memulai bisnis, maka wajib baginya untuk mengetahui bagaimana ilmunya terkait seluk beluk, praktik, bahan-bahan, strategi, proses promosi dan masih banyak lagi sebelum dia melaksanakan usahanya.
145 3. Prinsip Keadilan, meletakkan sesuatu pada tempatnya (proporsional), yakni memberikan ketentuan ataupun porsi tertentu kepada siapa pun yang berhak sesuai dengan kadar masing-masing dalam bisnis. 4. Prinsip Tanggung Jawab, harus mampu menanggung segala bentuk konsekuensi atas tindakan-tindakan maupun ucapan yang telah dilaksanakan dalam bisnis. 5. Prinsip Kebebasan, bertransaksi dengan siapapun ketika berbisnis, yakni kebebasan seorang wirausaha untuk menentukan barang transaksinya, kebebasan seorang wirausaha untuk melaksanakan aktivitasnya namun harus tetap diingat bahwa harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. 6. Prinsip Kebajikan (Ihsan), Pentingnya untuk bijak dalam berucap, bersikap, dan menentukan keputusan. Bijak berlaku kepada rekan usaha, konsumen, pesaing, masyarakat, pemerintah, bahkan kepada hewan dan lingkungan. 7. Prinsip mencari yang Halal – menjauhi yang Haram, karenan yang halal akan membawa kemanfaatan kepada siapa saja yang mengkonsumsinya dan berimplikasi pada kebaikan-kebaikan yang berterusan. Sedangkan perkara yang diharamkan akan memberikan implikasi buruk mulai dari pecernaan, hingga cara pandang dalam hati. Maka halal adalah boleh dan bermanfaat sedangkan haram adalah terlarang dan mendatangkan mudharat, kerusakan, dan kehinaan dalam bisnis.
146 B. Peraturan Etika Bisnis di Indonesia Manusia dihadapkan dengan serangkaian tantangan keberlanjutan dalam rangka mewujudkan perubahan tatanan kehidupan baru yang lebih baik (sustainable development). Di Indonesia sendiri telah diatur bagaimana sebuah perusahaan harus mampu mengelola segala operasional nya sesuai etika bisnis yang baik dan benar. Pembahasan ini sering disebut dengan Good Corporate Governance (GCG). Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu konsep dan praktik pengelolaan perusahaan yang baik. Konsep ini mencakup seperangkat aturan, prosedur, dan nilai-nilai yang dirancang untuk mengelola dan mengendalikan perusahaan secara efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. GCG bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, adil, dan berintegritas, serta melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan perusahaan, seperti pemegang saham, manajemen, karyawan, pelanggan, pemasok, dan masyarakat umum. Di Indonesia terdapat beberapa peraturan maupun pedoman yang diterbitkan oleh beberapa otoritas seperti: 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU ini menyediakan kerangka dasar untuk pengelolaan perseroan terbatas di Indonesia. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan landasan untuk praktik GCG yang baik. 2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 21/POJK.04/2015 tentang Implementasi GCG bagi Perusahaan Terbuka, POJK ini dikeluarkan oleh
147 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan pedoman dan tata cara implementasi GCG bagi perusahaan terbuka di Indonesia. 3. Pedoman Umum GCG bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikeluarkan oleh Kementerian BUMN, Pedoman ini dirancang untuk memberikan panduan khusus bagi BUMN dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. BUMN diharapkan mematuhi pedoman ini untuk mencapai tata kelola yang baik. 4. Peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI), BEI mengeluarkan peraturan-peraturan terkait GCG yang harus dipatuhi oleh perusahaan terbuka yang terdaftar di bursa efek. BEI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan terbuka menjalankan praktik-praktik GCG yang baik. 5. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), KNKG mengeluarkan pedoman tata kelola perusahaan yang baik yang memberikan panduan dan prinsip-prinsip terkait GCG. Meskipun bukan aturan resmi, pedoman ini memberikan arah bagi perusahaan dalam mengembangkan praktik-praktik GCG yang baik. C. Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan Bisnis Kontribusi dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah dengan mengintensifkan program-program yang dapat mencerminkan kepedulian perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Program ini santer dikenal di
148 Indonesia dengan nama Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau dengan bahasa asing sering disebut dengan Corporate Social Responsibility (CSR). Program ini tentu membawa dampak positif dalam keberlanjutan dimana perusahaan tidak berfokus pada keuntungan (profit) semata namun juga perusahaan dituntut untuk dapat memperdulikan bagaimana kondisi masyarakat hingga lingkungan di sekitarnya. Di sisi lain, TJSL sebenarnya juga memberikan manfaat bagi perusahaan yang melaksanakannya, misalnya TJSL mampu menciptakan brand image bagi perusahaan di tengah pasar yang kompetitif sehingga pada gilirannya nantinya akan mampu menciptakan customer loyalty dan membangun atau mempertahankan reputasi bisnis. TJSL juga dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan atau melanjutkan license to operate dari pemerintah maupun dari publik sebab perusahaan akan dinilai bahwa perusahaan terkait telah memenuhi standar tertentu dan memiliki kepedulian social. Singkatnya, TJSL dapat menjadi media komunikasi ataupun promosi bagi perusahaan bersangkutan.(Hendrato Setiabudi Nugroho, 2023) Di Indonesia sendiri, tertulis jelas dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas P[m[f 1 [hae[ 3 ^cm_\one[h \[bq[: ‚T[haaoha J[q[\ Simc[f dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas m_n_gj[n, g[ojoh g[ms[l[e[n j[^[ ogoghs[.‛ M_ha[]o
149 dari aturan tersebut maka tentu hal ini menjelaskan bahwa program TJSL wajib dilakukan oleh Perusahaan. Namun, jika perusahaan yang enggan melaksanakan TJSL tentu akan menerima sanksi yang sesuai. Hal ini berdasarkan Pasal 34 ayat (1) UUPM, yang mengatur bahwa Badan usaha atau usaha perserorangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditemukan dalam Pasal 15 dapat dikenakan sanksi administratif berupa: (I Gede Arya Badra Suta et al., 2018) 1. Peringatan tertulis; 2. Pembatasan kegiatan usaha; 3. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas modal; 4. Pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. D. Implementasi TJSL di Indonesia Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, mengimplementasikan program TJSL merupakan hal yang wajib. Pelaksnaan TJSL pun dapat dilakukan sejalan dengan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia pada tahun 2015 dan ingin dicapai pada tahun 2030 termasuk negara Indonesia. Beberapa tujuan diantaranya yakni ingin mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Sehingga program TJSL yang dilakukan pun bisa mendukung SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target seperti:
150 Dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut terdapat beberapa strategi yang dapat diimplementasikan oleh perusahaan dalam bentuk TJSL/CSR: 1. Mengakhiri Kemiskinan (No Poverty): Perusahaan dapat mengadakan sosialisasi hingga pelatihan pemberdayaan masyarakat guna memberikan kemampuan tambahan sehingga masyarakat diharapkan dapat memiliki daya saing ekonomi. 2. Mengakhiri Kelaparan (Zero Hunger): Perusahaan dapat mengadakan program-program yang mendukung ketahanan pangan untuk meuwujudkan pertanian berkelanjutan seperti memberikan fasilitas pertanian maupun edukasi hingga pemberian bibit dan pupuk unggul pertanian. 3. Mewujudkan Kesehatan dan Kesejahteraan (Good Health and Well-being): Perusahaan dapat mengadakan beberapa program dengan cara pemberian fasilitas
151 hingga pemberian layanan kesehatan ke puskesmas hingga Rumah Sakit daerah yang membutuhkan. 4. Pengadaan Pendidikan yang Berkualitas (Quality Education): Perusahaan dapat menyediakan beberapa fasilitas ke beberapa sekolah yang membutuhkan bahkan Perusahaan juga dapat megimplementasikannya dengan cara memberikan layanan beasiswa yang dapat menunjang pendidikan. 5. Kesetaraan Gender (Gender Equality): Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang tidak mendeskriminasi gender. 6. Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi (Clean Water and Sanitation): Perusahaan dapat mendukung ketersediaan fasilitas pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan di beberapa daerah yang membutuhkan. 7. Penggunaan Energi Bersih dan Terjangkau (Affordable and Clean Energy): Perusahaan harus berupaya untuk menggunakan energi yang ramah lingkungan hingga pengelolaan limbah yang baik. 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (Decent Work and Economic Growth): Dalam memberikan pekerjaan, perusahaan harus berupaya untuk memberikan jaminan keamanan pekerjaan dan pemberian upah sebagaimana mestinya sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. 9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (Industry, Innovation, and Infrastructure): Perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja baik dengan cara
152 memenuhi infrastruktur yang kuat, mendorong industrialisasi berkelanjutan, dan mendorong inovasi. 10. Pengurangan Ketidaksetaraan (Reduced Inequality): Perusahaan dapat mengimplementasikan beberapa program TJSL nya ke daerah-daerah yang membutuhkan atau daerah yang jarang mendapatkan program TJSL perusahaan sehingga mengurangi ketimpangan antar daerah. 11. Mewujudkan Kota dan Komunitas Berkelanjutan (Sustainable Cities and Communities): Perusahaan juga dapat membuat wilayah pemukiman masyarakat yang inklusif, aman, tahan bencana dengan programprogram berkelanjutan seperti menciptakan ruang hijau, fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya yang mendukung keberlanjutan. 12. Siklus Produksi dan Konsumsi yang Bertanggung Jawab (Responsible Consumption and Production): Perusahaan dapat menciptakan program guna mengelola konsumsi dan produksi secara berkelanjutan seperti pengumpulan botol produk yang usai habis konsumsi oleh konsumen yang dapat ditebus dengan voucher diskon, dll. 13. Tindakan untuk Iklim (Climate Action): Perusahaan dapat mensubtitusi kegiatan maupun bahan-bahan kimiawi yang dapat memperburuk iklim dengan hal-hal yang ramah lingkungan seperti reduksi emisi gas rumah kaca, investasi offset karbon, dll. 14. Peduli Kehidupan di Bawah Air (Life Below Water): Perusahaan dapat membuat program-program yang
153 dapat melestarikan sumber daya laut seperti program konservasi terumbu karang, dll. 15. Peduli Kehidupan di Atas Darat (Life on Land): Melindungi, memulihkan, dan mendukung pengelolaan ekosistem darat secara berkelanjutan seperti pengadaan program penanaman pohon dan reboisasi untuk mengatasi deforestasi, mengurangi erosi tanah, dan menyediakan habitat yang diperlukan bagi berbagai jenis makhluk hidup. 16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (Peace, Justice, and Strong Institutions): Perusahaan dapat melakukan pelaporan transparan mengenai praktik bisnis, dampak sosial, dan lingkungan perusahaan, sehingga pemangku kepentingan dapat menilai kontribusi perusahaan terhadap perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (Partnerships for the Goals): Perusahaan dapat menjalin hubungan kerjasama dengan perusahaan lain dalam rangka mencipkan pertumbuhan bisnis yang sehat dan kuat.
154 ra digital telah menciptakan perubahan mendalam dalam hampir semua aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang tidak terhindar dari transformasi ini adalah ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam, yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, juga menghadapi tantangan dan peluang baru. Bagaimana ekonomi Islam beradaptasi dalam era E BAB 13 TANTANGAN DAN PELUANG EKONOMI SYARIAH DI ERA DIGITAL Sabri, SE., MM., CRBD., MM., ME
155 digital, mencakup transformasi dan tantangan yang dihadapinya. A. Ekonomi Syariah Dari Waktu Kewaktu Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan milyaran penganut di berbagai penjuru. Selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhannya, agama Islam juga memiliki seperangkat aturan yang lengkap, termasuk dalam bidang ekonomi. Bahkan, dalam bidang ini sudah cukup tua, lebih dari 1000 tahun telah mempraktikan sistem ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan dalam beragam model yang berbeda beda tiap negara atau di suatu masyarakat dari waktu ke waktu. Ekonomi Islam mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW. Hingga kemudian dikembangkan oleh ulama-ulama dan intelektual muslim dari waktu ke waktu hingga sempat mengalami kejayaan dan kemundurannya. Nabi Muhammad SAW adalah seorang pedagang ulung dan jujur, membawa barang dagangan Khadijah dari Mekkah ke Syam. [1] Dalam dunia ekonomi, ekonomi Islam disebut juga dengan ekonomi syariah. Apa itu ekonomi Islam atau ekonomi syariah ? Adalah sebuah sistem ekonomi yang mengikuti aturan agama Islam. Sama seperti sistem ekonomi lainya, ekonomi Islam juga mengejar keuntungan dari berbagai aktivitas ekonomi misalnya perdagangan, industri dan masih banyak lagi. Namun, berbeda dengan sistem ekonomi lainya (misalnya dengan ekonomi kapitalis maupun sosialis).[2] Sistem ekonomi Islam tidak semata mata kejar untung. Namun juga benar-benar memperhatikan berbagai aspek lainya, terutama tentang
156 etika bisnis, kebaikan, kejujuran. Di atas semua itu, ekonomi Islam menyeru bahwa semua aktivitas ekonomi hanya semata mata mencari Ridho Allah SWT. menjauhi larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya dalam urusan ekonomi. Secara umum ilmu ekonomi mengajarkan tentang bagaimana usaha manusia memenuhi kebutuhan yang relatif terbatas dan bagaimana dapat memenuhi keinginannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. [3] Ekonomi mengajarkan bagaimana manusia memilih dan menentukan barang-barang yang akan dibeli dengan pendapatan yang dimiliki. Ekonomi juga mengajarkan bagaimana manusia mengalokasikan waktu, tenaga, dan modal dengan jumlah tertentu untuk meraih keuntungan yang maksimum. Ekonomi Islam pada dasarnya merupakan jalan tengah antara sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam menerapkan prinsip kebaikan dari kedua sistem ekonomi tersebut. Ekonomi Syariah merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama syariah sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun syariah. Ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran–ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber–sumber daya, guna memberikan kepuasan dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajibankewajiban mereka terhadap Allah SWT dan masyarakat. [4] Sejarah pemikiran ekonomi Islam dapat menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa
157 kini, dalam mempersiapkan masa depan yang mencakup perkembangan pemikiran ekonomi Muslim sejak kemunculan Islam sampai ekonomi menjadi disiplin ilmu tersendiri. Kepedulian tentang masalah ekonomi mendahului perkembangan alat analisis yang terkait dengan ekonomi itu sendiri, dan hal ini terbukti dalam tulisan para ulama fikih masa awal. Mempelajari tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam berarti juga mempelajari kontribusi para cendekiawan muslim dan kiprahnya dalam perkembangan ekonomi Islam. Ekonomi Islam sebagai bagian dari kajian tentang `cecb go’[g[f[b, \_lmc`[n `f_emc\_f ^[h nc^[e mn[ncm. Pemikiran ekonomi Islam berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dimungkinkan dari metodologi yang digunakan dalam mengkaji ekonomi Imf[g, s[cno oṣbûf [f `ckb. Para ulama juga memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan pemikiran ekonomi Islam. Mereka tidak hanya menuliskan berbagai praktik ekonomi Islam pada masanya, tapi turut berperan dalam menafsirkan dalil naqli yang bersumber dari Al-Qol’[h ^[h Sohh[b g_hd[^c praktik ekonomi dengan metode ijtihad. Ajaran Al-Qol’[h tentang masalah ekonomi bersifat spesifik dan jumlahnya sedikit. Al-Qol’[h m_\[ac[h \_m[l g_g\_lce[h jlchmcj ^[h menekankan pada penggunaan logika. Inilah yang mendorong munculnya para ulama yang berijtihad dalam menurunkan aturan untuk memecahkan masalah baru dan menciptakan logika hukum (ushûl al-Fiqh) yang dapat diterapkan pada berbagai pola sosial. [5]
158 Dalam memecahkan berbagai permasalahan, termasuk ekonomi, para ulama mengutamakan Al-Qol’[h ^[h Sohh[b Rasulullah Saw sebagai acuan, serta berbagai praktik yang pernah dilakukan oleh para sahabat yang bersumber langsung dari Rasulullah Saw. Selanjutnya, jika tidak menemukan hukum terkait dalam sumber-sumber tersebut, mereka menerapkan analogi (qiyâs) dan aturan yang ^cmcgjofe[h f[chhs[ ohnoe g_hscgjofe[h j_lchn[b Ss[lī’[n pada situasi baru tersebut. Lama kelamaan, sejumlah mazhab fikih muncul.[6] Beberapa pakar ekonomi syariah yang mengatakan pasar syariah adalah pasar yang emosional (emotional market) sedangkan pasar konvensional adalah pasar yang rasional (rational market). Maksudnya orang tertarik untuk berbisnis pada pasar syariah karena alasan-alasan keagamaan (dalam hal ini agama Islam) yang lebih bersifat emosional, bukan karena ingin mendapatkan keuntungan finansial yang bersifat rasional.[7] Sebaliknya, pada pasar konvensional atau non-syariah, orang ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa terlalu peduli apakah bisnis yang digelutinya dan cara mendapatkan hasil tersebut mungkin menyimpang atau malah bertentangan dengan prinsip syariah. Seorang pakar ekonomi syariah Didin Hafidhudin mengatakan bahwa orang-orang yang ada dipasar syariah justru sebenarnya sangat rasional dalam menentukan pilihan. Beliau juga mengatakan, orang yang berada dalam kategori pasar emosional biasanya lebih kritis, lebih teliti dan sangat cermat dalam membandingkan dengan bank atau asuransi konvensional yang selama ini digunakannya sebelum menentukan pilihannya ke pasar syariah.[8]
159 B. Dasar Ekonomi Syariah Ekonomi syariah adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner, atau tidak bisa berdiri sendiri dan perlu penguasaan terhadap ilmu pendukungnya. Ekonomi syariah juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari masalah ekonomi rakyat serta diilhami oleh nilai ajaran Islam. Dengan kata lain, ekonomi syariah dapat diartikan sebagai wujud implementasi konsep nilai Islam dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ekonomi syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan menyeluruh dari aspek material, spiritual, dan moral. Terdapat enam prinsip ekonomi syariah yang didasarkan pada ajaran agama Islam. Prinsip tersebut disesuaikan dengan kelima instrumen yang terdapat dalam ekonomi syariah, yaitu zakat; pelarangan riba; pelarangan maysir atau perjudian; infak, sedekah, dan wakaf; dan aturan transaksi muamalah. Prinsip ekonomi syariah antara lain, Pengendalian harta individu, distribusi pendapatan dilakukan secara inklusif, berinvestasi secara optimal dan adanya pembagian risiko, berinvestasi secara produktif yang terkait erat sektor riil, adanya partisipasi sosial yang ditujukan untuk kepentingan public, transaksi yang dijalankan berlandaskan kerja sama dan keadilan.[9] Karakteristik utama dari ekonomi syariah adalah menjalankan sistem ekonomi yang berlandaskan pada Islam dan kebersamaan. Karakteristik yang dimiliki oleh ekonomi syariah atau ekonomi Islam yaitu:[10]
160 1. Adil, Maksud adil di sini adalah keadaan di mana tercipta suatu keseimbangan atau proporsional di kalangan seluruh penyusun perekonomian, serta perlakuan yang setara terhadap individu tanpa adanya diskriminasi baik dalam kompensasi, hak hidup layak dan menikmati pembangunan, juga pendistribusian hak, penghargaan, dan kemudahan berdasarkan kontribusi yang telah diberikan. 2. Tumbuh Sepadan, Suatu ekonomi yang tumbuh sepadan berarti setara dan seimbang dengan hal-hal fundamental dari ekonomi negara, termasuk sektor keuangan dan sektor riil dan sesuai dengan kemampuan produksi serta daya beli masyarakat. 3. Bermoral, Selanjutnya adalah bermoral yang juga diartikan dengan akhlak yang mulia. Hal ini ditandai dengan munculnya kesadaran juga pemahaman masyarakat bahwa kepentingan bersama dan jangka panjang lebih penting dibandingkan kepentingan sendiri. Di mana hal ini selaras dengan ajaran Islam yang mana kerelaan bisa membawa diri sendiri terhadap kesuksesan dunia akhirat. 5. Beradab, Terakhir, beradab merepresentasikan sebuah ekosistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai kebangsaan, termasuk tradisi dan budaya selama tidak bertentangan dengan adab dan moral ajaran Islam. C. Tujuan dari Ekonomi Syariah (Eksyar) Sama seperti ekonomi pada umumnya, ekonomi syariah juga memiliki beberapa tujuan khusus. Adapun tujuan tersebut adalah:[11]
161 1. Menjaga keimanan, Ekonomi syariah menjaga agama dengan cara menumbuhkan aspek spiritualitas dalam kegiatan ekonomi. 2. Menjaga jiwa, Ekonomi syariah menjaga jiwa karena melarang berbagai praktik yang dapat merusak jiwa ataupun menghilangkannya. Manusia sebagai pelaku ekonomi, dalam pandangan tauhid, berperan sebagai trustee atau pemegang amanah. Itulah mengapa manusia harus mengikuti ketentuan Allah SWT dalam menjalankan seluruh aktivitasnya, tidak terkecuali aktivitas ekonomi. Menjaga jiwa yang diamanahkan oleh Allah SWT melalui ekonomi syariah merupakan bagian yang penting dan pokok dalam syariat Islam. 3. Menjaga akal, Cara ekonomi syariah menjaga akal adalah dengan mendorong praktik-praktik yang mencerdaskan akal manusia. Ekonomi syariah mengharamkan berbagai hal yang dapat merusak akal dan fokus pada nilai–nilai kejujuran. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah menggunakan akal secara jujur, sehingga menghindari berbagai bentuk kecurangan yang dapat merugikan. Kecurangan merupakan perilaku yang sangat bertentangan dengan prinsip transaksi dalam ekonomi Islam. 4. Menjaga harta, Dalam Islam, harta bukanlah tujuan utama kehidupan, melainkan sebagai bekal atau sarana beribadah untuk memperoleh ridha Allah SWT. Seorang Muslim yang memiliki harta hendaknya melaksanakan kegiatan zakat, infak, dan sedekah. Ekonomi syariah menjaga harta umat Muslim dengan menjaga agar distribusi harta terus berjalan dengan
162 adil. Distribusi kekayaan dalam Islam bisa dilakukan lewat dua mekanisme, yaitu mekanisme ekonomi berupa jual-beli dan mekanisme non-ekonomi berupa zakat, infak, sedekah, wakaf, warisan, hadiah, dan hibah. 5. Menjaga keturunan, terakhir dan tidak kalah penting dari tujuan lainnya, ekonomi syariah juga menjaga keturunan. Sebab, ekonomi syariah melarang semua kegiatan ekonomi yang dapat memberikan efek buruk atau negatif terhadap generasi yang akan datang. Generasi yang akan datang perlu diperkenalkan terhadap ekonomi syariah agar berbagai kegiatan ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Secara garis besar, ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Qol’[h ^[h b[^cnm [n[o hukum Islam dalam kegiatannya. Kata syariah berasal dari bahasa Arab-as-syariah yang mempunyai konotasi g[msl[’[b [f-g[’ (mog\_l [cl gchog). D[f[g bahasa Arab, ms[l[’[ \_l[lnc h[b[d[ (g_h_gjob), [q’^b[b[ (menjelaskan) dan bayyana al-masalik (menunjukkan jalan). Secara harfiah syariah dapat diartikan sebagai jalan yang ditempuh atau garis yang mestinya dilalui. Secara terminologi, definisi syariah adalah peraturan-peraturan dan hukum yang telah digariskan oleh Allah SWT atau digariskan pokok-pokoknya dan dibebankan kepada kaum muslimin supaya mematuhinya, supaya syariah ini diambil oleh orang Islam sebagai penghubung dengan Allah SWT dan sesama manusia. [12]
163 Menurut Umar Chapra, konsep ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu manusia mewujudkan kekayaan dengan mengalokasikan dan mendistribusikan berbagai sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun, itu tidak terlalu membatasi kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi, atau melemahkan kohesi keluarga dan social.[13] Sedangkan menurut Syehk Yusuf Al-Qordhowi cakupan dari pengertian syariah menurut pandangan Islam sangat luas dan komprehensif (al-syumul). Di dalamnya mengandung seluruh aspek kehidupan mulai dari aspek ibadah, aspek keluarga, aspek bisnis, aspek hukum dan peradilan serta hubungan antarnegara (Ahmad Ifham Solihin, 2010). Berdasarkan pengertian secara bahasa, terminologi, serta pendapat Syehk Yusuf AlQordhowi tersebut dapat dipahami bahwa definisi syariah tidak lain adalah ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, dalam konteks ini penggunaan istilah ekonomi syariah dan ekonomi Islam merupakan hal yang sama dan tidak perlu dibedakan.[14] Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah, bersumber dari ajaran agama islam nilai dan prinsip syariah yang berlaku universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. D. Perkembangan Ekonomi Syariah Di Era Digital Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu
164 sektor ekonomi yang mengalami perkembangan pesat adalah ekonomi syariah. Adapun perkembangan ekonomi syariah diera digitalisasi adalah:[15] 1. Peningkatan Aksesibilitas dan Keterjangkauan Salah satu upaya untuk meningkatkan daya saing Ekonomi Keuangan Digital (EKD) adalah dengan peningkatan kapasitas talenta digital dan perluasan inklusi keuangan. Pemerintah bersama swasta telah serius dalam mendorong hal itu melalui sejumlah inisiatif dan strategi. Strategi itu berkonsep skilling, reskilling, dan upskilling yang diwujudkan di antaranya melalui Program Digital Talent Scholarship (DTS), Kartu Prakerja yang berfokus pada peningkatan keahlian, serta program pelatihan dan inisiatif pendampingan oleh swasta. Era digital telah memberikan aksesibilitas yang lebih baik bagi masyarakat untuk mengakses produk dan layanan ekonomi syariah. Melalui platform online, seperti situs web dan aplikasi seluler, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk keuangan syariah, seperti bank syariah, asuransi syariah, dan produk investasi syariah. Selain itu, transaksi keuangan syariah juga dapat dilakukan secara online, yang memudahkan individu dan bisnis dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah. 2. Pertumbuhan Industri Teknologi Keuangan Syariah Industri teknologi keuangan syariah, dikenal juga sebagai fintech syariah, telah mengalami pertumbuhan
165 yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Perusahaan fintech syariah menyediakan layanan keuangan berbasis teknologi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, platform crowdfunding syariah memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang sesuai dengan prinsip syariah melalui mekanisme partisipasi dan berbagi risiko. 3. Pengembangan Pembayaran Digital Syariah Pembayaran digital syariah juga menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi syariah di era digital. Melalui aplikasi pembayaran digital syariah, pengguna dapat melakukan transaksi non-tunai yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, aplikasi pembayaran digital syariah dapat memastikan bahwa transaksi tidak melibatkan riba atau transaksi yang dilarang dalam Islam. 4. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam mengembangkan ekonomi syariah di era digital, edukasi dan kesadaran masyarakat memainkan peran yang penting. Perkembangan teknologi dan aksesibilitas yang tinggi tidak akan memberikan manfaat maksimal jika masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip ekonomi syariah. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang ekonomi syariah perlu dilakukan melalui program edukasi dan kampanye yang efektif.
166 Ekonomi syariah mengacu pada sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (larangan agama). Ada beberapa transformasi dalam Ekonomi Islam:[16] a. Fintech dan Inklusi Keuangan: Salah satu aspek terpenting dari transformasi ekonomi adalah fintech (financial technology). Fintech telah memungkinkan akses keuangan yang lebih besar bagi individu yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem perbankan. Dalam ekonomi Islam, ini sejalan dengan prinsip inklusi keuangan yang kuat, yang mengutamakan keadilan dalam distribusi kekayaan. Penerapan fintech dalam lembaga-lembaga keuangan syariah membantu mencapai tujuan ini. b. Ekonomi Berbagi (Sharing Economy): Model bisnis berbagi seperti Uber, Airbnb, dan lainnya telah menjadi ciri khas ekonomi digital. Dalam konteks ekonomi Islam, prinsip-prinsip berbagi dan kerja sama (muamalah) memainkan peran kunci. Namun, tantangan muncul dalam hal bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam model bisnis berbagi yang seringkali beroperasi secara global tanpa peraturan yang jelas. c. Mata Uang Kripto: Mata uang kripto seperti Bitcoin telah memasuki dunia keuangan digital dengan cepat. Pertanyaan etis dan hukum yang muncul termasuk apakah mata uang kripto dapat dianggap
167 sebagai alat tukar syariah, bagaimana perpajakan harus diterapkan pada transaksi kripto, dan bagaimana mengatasi volatilitas tinggi yang sering terjadi dalam pasar kripto. E. Tantangan Dan Peluang Ekonomi Syariah/ Islam Di Era Digital Peluang dan tantangan keuangan syariah di era digitalisasi yaitu pertama, inovasi berbasis digital dan perluasan digitalisasi layanan yang terintegrasi ke berbagai sektor menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini. Kedua, pengembangan teknologi digital juga harus didukung oleh kualitas SDM yang adaptif, mandiri, produktif, dan berdaya saing. Ketiga, investasi yang cukup besar. Perkembangan ekonomi syariah di era digital juga membawa peluang dan tantangan yang perlu diatasi. Berikut adalah beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ekonomi syariah di era digital:[17] 1. Peluang: Keunggulan ekonomi syariah yaitu kebebasan bagi individu untuk membuat keputusan, pengakuan terhadap hak kepemilikan individu terhadap harta dan hak untuk memiliki harta, ketidaksamaan ekonomi dalam batas yang wajar, jaminan sosial dan hak untuk hidup bagi individu dalam sebuah negara, serta adanya distribusi kekayaan islam. Sedangkan, kekurangan ekonomi syariah yaitu lambatnya perkembangan literatur ekonomi islam, lebih dikenal dengan praktik ekonomi konvensional, kurangnya pengetahuan
168 sejarah ekonomi islam, tidak adanya representasi ideal negara, serta pendidikan masyarakat yang masih mengedepankan materialism. Adapun beberapa peluang ekonomi syariah di era digital antara lain adalah:[18] a. Peningkatan Inklusi Keuangan: Dengan adanya teknologi digital, ekonomi syariah memiliki peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses ke lembaga keuangan konvensional dapat memanfaatkan layanan keuangan syariah melalui platform digital. b. Pertumbuhan Ekosistem Startup: Era digital mendorong pertumbuhan ekosistem startup yang berfokus pada solusi keuangan syariah. Startupstartup ini menciptakan inovasi baru dalam bentuk aplikasi, platform, dan layanan berbasis teknologi yang memadukan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. c. Keterbukaan Global: Ekonomi syariah di era digital juga memiliki peluang untuk memperluas jangkauannya secara global. Melalui platform online, produk dan layanan ekonomi syariah dapat diakses oleh masyarakat di berbagai negara, meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi syariah di tingkat global. 2. Tantangan: Adapun tantangan ekonomi syariah di era digitalisasi adalah:
169 a. Kepatuhan Syariah : Tantangan utama dalam mengintegrasikan ekonomi Islam dalam era digital adalah memastikan kepemimpinan yang kuat dalam pemantauan dan penegakan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi dan layanan keuangan. Teknologi canggih sering kali menghadirkan potensi pelanggaran terhadap hukum syariah, sehingga diperlukan kerangka kerja yang kuat dan penegakan yang ketat. b. Regulasi : Dunia ekonomi digital juga memerlukan regulasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Tantangan dalam hal ini adalah menciptakan kerangka hukum yang mencukupi tanpa menghambat inovasi, sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah tetap terjaga. c. Pendidikan dan Kesadaran : Masyarakat Muslim perlu diberikan pendidikan dan kesadaran yang cukup tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi digital. Hal ini penting agar mereka dapat membuat keputusan yang berlandaskan prinsip syariah dalam transaksi mereka. d. Kebutuhan Regulasi yang Memadai : Pertumbuhan ekonomi syariah di era digital memerlukan regulasi yang memadai untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan melindungi kepentingan konsumen. Pemerintah dan lembaga pengatur perlu mengembangkan kerangka kerja yang tepat untuk memastikan keselamatan dan
170 keamanan transaksi keuangan syariah secara online. e. Keamanan Teknologi : Dalam ekonomi syariah digital, keamanan menjadi faktor kritis. Perlindungan terhadap serangan siber dan kebocoran data menjadi tantangan yang perlu diatasi agar kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi syariah tetap terjaga. f. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat : Meskipun aksesibilitas keuangan syariah meningkat, masih ada kekurangan pemahaman yang memadai tentang prinsip-prinsip syariah dan manfaat ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan agar mereka dapat mengambil keputusan keuangan yang lebih bijaksana dan memanfaatkan potensi ekonomi syariah. F. Relevansi Ekonomi Islam dalam Era Digital Dalam era digital, relevansi ekonomi Islam semakin penting. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan distributif, transparansi, dan tanggung jawab sosial, dapat memberikan panduan yang berharga dalam mengatasi tantangan ekonomi global yang semakin kompleks. Beberapa relevansi kunci antara ekonomi Islam dan era digital meliputi:[19] 1. Inklusi Keuangan : Ekonomi Islam mendorong inklusi keuangan untuk semua lapisan masyarakat, yang
171 sejalan dengan tujuan pengembangan layanan keuangan digital yang dapat diakses oleh semua orang. 2. Keadilan Sosial : Prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam dapat membantu mengatasi ketidaksetaraan yang semakin memburuk dalam era digital. 3. Penghindaran Risiko Berlebihan : Prinsip kehati-hatian dalam ekonomi Islam dapat membantu menghindari risiko berlebihan yang sering terkait dengan inovasi teknologi keuangan. 4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal : Ekonomi Islam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal, yang dapat menjadi cara efektif untuk mengatasi dominasi perusahaan besar dalam ekonomi digital global. G. Langkah Memajukan Ekonomi Syariah di Era Digital Maka dari itu, terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu sumber daya manusia atau digital talent yang handal untuk dapat berinovasi, budaya digital sebagai konsep yang menggambarkan bagaimana teknologi dan internet membentuk dan mempengaruhi interaksi dan komunikasi manusia, infrastruktur teknologi digital dengan mempersiapkan jaringan, open banking, applications programming interface, big data analytics, cloud system, serta elemen digital lain yang ada di dalam ekosistem.[20] Munculnya inovasi teknologi dan digitalisasi ekonomi melalui media sosial ataupun shopping application
172 mempengaruhi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Sistem ekonomi berubah dari manual konvensional menjadi lebih modern. Konsepsi sederhana tentang perekonomian digital, meskipun belum baku adalah merupakan bagian dari output ekonomi yang menggabungkan teknologi multiguna berbasis internet yang diterapkan dalam model bisnis barang atau jasa digital yang variatif. [21] Dukungan ekonomi syariah terhadap pertumbuhan pembiayaan melalui ekonomi digital serta pemberdayaaan ekonomi h[mcih[f if_b _eihigc ms[lc’[b j_lfo ^c^iliha ^[h dimaksimalkan perannya dalam perdagangan berbasis elektronik (e-commerce). Principle based regulation dapat menjadi salah satu peran yang dapat diambil dalam mengembangkah chip[mc jli^oe ms[lc’[b s[ha m_^[ha nl_h^ melalui platform ekonomi digital. Dengan teknologi tersebut diharapkan mampu meningkatkan sektor pertumbuhan ekonomi syariah pada masyarakat Indonesia, yang dengannya, ekonomi syariah diharapkan sebagai jembatan sarana guna menuju inklusi keuangan dalam ekonomi digital, seperti; [22] 1. keterjangkauan platform dalam segmen unbanked, 2. kuatnya kolaborasi antara penyedia jasa keuangan syariah melalui ekonomi digital, 3. meluasnya praktik perbankan syariah yang digitalize, dan 4. media bagi para regulator pengembangan ekonomi syariah, serta 5. tangga untuk tidak lagi pada tataran UMKM melainkan melalui startup.
173 Upaya menumbuhkan entrepreneurship, inovasi dan pertumbuhan ekonomi, dapat menjadi peluang guna memperluas akses terutama pada inklusi ekonomi syariah. Selain itu ekonomi digital juga diharapkan sebagai wahana sharing informasi dalam meningkatkan layanan public dan atau layanan sosial serta teknologi baru yang diharapkan kehadirannya dapat kesempatan guna memberikan pelayanan ekonomi syariah prima, cepat dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat.
174 Daftar Pustaka Abdul Mun‟im Afar, al-Tanmiya wa al-Takhtit wa Taqwin AlMasyruat fil Islam, (Jeddah: Dar al-Arabi, 1992) Ali, F. (2016). Pasar modal syariah. Otoritas Jasa Keuangan, 3(1), 1-10. A. Ahmilc, ‚Dcacn[fcm[mc _eihigc ms[lc[b,‛ Islam. J. Ekon. Islam, vol. 7, no. 1, 2016. A. Bairizki, Manajemen Sumber Daya Manusia (Tinjauan Strategis Berbasis Kompetensi)-Jilid 1, vol. 1. Pustaka Aksara, 2020. A. M[mb^olib[noh, ‚T[hn[ha[h _eihigc ms[lc[b ^alam g_hab[^[jc g[m[ ^_j[h Ih^ih_mc[ ^c _l[ afi\[fcm[mc,‛ J. Din. Huk., vol. 11, pp. 76–88, 2011. Ajib, M., 2019. Asuransi Syariah. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing. Aglc, M. [h^ L[ O^_ Img[cf Abg[^, M.R. (2018) ‘Akc^[b Aebf[e’, Cet. I [Preprint]. Amalia, E. (2016). K_o[ha[h Mceli Ss[lc’[b. Gratama Publishing.
175 Al-Ig[g A\of Fc^[ Img[’cf I\ho K[mcl A^-Dimasyqi (2000) Tafsir Ibnu Katsir. Al-Qol’[h (2022) ‘[l_Momb[`_Afg[^ch[.j^`’, Almadina [Preprint]. Available at: https://quran.kemenag.go.id/quran/perayat/surah/1?from=1&to=7. Angga Syahputra, Isnaini Harahap and Zuhrinal M Nawawi (2023) ‘Dcmnlc\omc P_h^[j[n[h ^[h K_gcmech[h ^c Indonesia dalam Perspektif Ekonomi Islam: Tantangan dan Prospee M[m[ D_j[h’. Ap[cf[\f_ [n: https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v9i2.41929.DR. Andri Soemitra M.A. (2017). Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. PT. Kharisma Putra Utama. Aab[, O. (2009) ‘Imf[gc] Fch[h]_: Plch]cjf_ B_`il_ Pli`cn’, Berkeley Journal of Middle Eastern & Islamic Law [Preprint]. Ahmad, M. et al. (2015) ‘Lcn_l[nol_ R_pc_q ih nb_ Khiqf_^a_ i` Islamic Banking Products Among Muslim Ehnl_jl_h_olm’, South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law [Preprint]. Acms[b, M. (2018) ‘Imf[gc] B[he S_lpc]_ Qo[fcns’, Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) [Preprint]. Al-J[lbc, M.A. (2004) ‘Pbcfimijbs i` Imf[gc] B[hecha [h^ Fch[h]_’, ch Conference on Islamic Banking and Finance .
176 Abdurrahman, N.H. 2013. Manajemen Bisnis Syariah & Kewirausahaan . Bandung: Pustaka Setia. Alifuddin, Moh. & Razak, Mashur. 2015. Kewirausahaan (Strategi Membangun Kerajaan Bisnis). Jakarta: Magnascript Publishing. Alma, B. 2003. Dasar-Dasar Etika Bisnis Islam. Bandung: Alfabeta. Battistella, C., Cagnina, M., Cicero, L. & Preghenella, N. 2018. Sustainable Business Models of SMEs: Challenges in Yacht Tourism Sector. Sustainaibility 10(10). BSI Corporate University. (2021). Buku Ajar Manajemen K_e[s[[h Ss[lc’[b I. Dc[em_m j[^[ 15 F_\lo[lc 2024, dari Bocken, N.M., Short, S.W., Rana, P. & Evan, S. 2014. Literature and Practice Review to Develop Sustainable Model Archetypes. Journal of Cleaner Production 6(5). C[gg[]e, M. (2011) ‘Imf[gc] Fch[h]_ : Prospects and Significance’, Southwestern Jornal of International Law [Preprint]. Cbio^bols, M.A. [h^ Homm[ch, M.M. (2005) ‘A j[l[^cag i` Imf[gc] gih_s [h^ \[hecha’, International Journal of Social Economics [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1108/03068290510580760. Ciln_f_ttc, F. (2022) ‘Gfi\[f Imf[gc] `ch[h]_: Plch]cjf_m [h^ jli^o]nm’, ch Contemporary Issues in Islamic Law, Economics and Finance: A Multidisciplinary Approach.
177 Available at: https://doi.org/10.4324/9781003155218-10. Dompet Dhuafa. (2023). Cara Bijak Mengatur Keuangan Rumah Tangga dalam Islam. Diakses pada 15 Februari 2024, dari D. Ssfpc[, ‚Tb_ Ih`fo_h]_ O` Pli`cn[\cfcns, Cigj[hs Gliqnb, Ah^ Previous Audit Opinions On Going Concern Audit Opinions: Case Study of JII70 Company on the Indonesian Stock Exchange 2018-2021,‛ Gudang J. Multidisiplin Ilmu, vol. 2, no. 1, pp. 369–377, 2024. Darmawati. (2013). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al-Qol’[h ^[h Sohh[b. Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, 11(1). http://fe.unesa.ac.id/koridor/read/8/KEGAGALAN_EKO NOMI_KAPITALIS_DAN_EKONOMI_ISLAM Ef Qil]bc, M. (2005) ‘Imf[gc] `ch[h]_ a_[lm oj’, Finance and Development [Preprint]. Ehach__l, M., Kcha, I. [h^ Ris, N. (2008), ‚Tb_ bog[h ^_p_fijg_hn ch^_r [m [ ]lcn_lcih `il ijncg[f jf[hhcha‛, Indian Growth and Development Review, Vol. 1 No. 2. Frederick, H., Kuratko, D.F. & Hodgetts, R.M. 2006. Entrepreneurship: Theory, Process, Practice, Cengage Learning. F[liikoc, S.A. (2022) ‘R_pc_q ih Cih]_jn i` Imf[gc] B[hecha’, RESEARCH REVIEW International Journal of Multidisciplinary [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.31305/rrijm.2022.v07.i05.019.
178 F[nbihs, A. (2018) ‘M[k[mbc^ Af-Syariah Sebagai Konsep Dasar D[f[g T_ilc P_g\_hnoe[h Hoeog Imf[g Dc Ih^ih_mc[’, Jurnal Islam Nusantara, 2(2), pp. 269–281. Fcnlc, M. (2015) ‘Plchmcj K_ms[lc[b[h D[f[g P_g\c[s[[h Ss[lc[b’, Economica: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), pp. 57–70. Ghulam, Z. (2016). Implementasi M[k[mbc^ ms[lc’[b dalam Koperasi Syariah. Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam, 5(1), 90-112. Hidayat, W. W. (2019). Konsep dasar investasi dan pasar modal. uwais inspirasi indonesia. Huda, N. (2016). Baitul Maal Wat Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis. Amzah. Huda, N., & Heykal, M. (2010). Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Praktis dan Teoritis. Kencana. Hakeemat Id[cs[ (2020) ‘Tb_ R_aof[nils Cb[ff_ha_m F[]cha Islamic Banking: An Empirical Analysis from Ilorin, Nca_lc[’, ICR Journal [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.52282/icr.v11i2.769. Hakim, S.A., Al-do\[lc, I. [h^ Bb[nnc, O.K. (2011) ‘A^p_lncmcha i` imf[gc] \[hecha jli^o]nm’, Advertising of Islamic Banking Products [Preprint]. Heflin, F.Z. 2010. Pentingnya Profesi Wirausaha di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Pendidikan 7(1).
179 Hisrich, R.D., Peters, M.P. & Shepherd, D.A. 2008. Entrepreneurship. Jakarta: Salemba Empat. H[hc`, M.N. [h^ Sb[ceb, S.A. (2010) ‘C_hnl[f B[hecha [h^ Monetary Management in Islamic Financial Ehpclihg_hn’, JISR management and social sciences & economics [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.31384/jisrmsse/2010.08.2.5. Hendrato Setiabudi Nugroho. (2023). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan. In Miko Andi Wardana (Ed.), Etika Bisnis dan Kewirausahaan. Intelektual Manifes Media. H. S. H. Ss[blof, ‚M[le_ncha D[f[g P_lmj_enc` Hoeog Imf[g,‛ DIKTUM J. Syariah Dan Huk., vol. 10, no. 2, pp. 185– 196, 2012. H. I. Kanafi, Ilmu Tasawuf: Penguatan Mental-Spiritual dan Akhlaq. Penerbit NEM, 2020. I. Y. Fauzia, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Kencana, 2014. I Gede Arya Badra Suta, Desak Putu Dewi Kasih, & A.A. Sagung Wiratni Darmadi. (2018). Pemberian Sanksi Hukum bagi Perusahaan berkaitan dengan Pelanggaran Kewajiban Corporate Social Responsibility. Kertha Semaya: Jurnal Imu Hukum, 4(1). https://doi.org/10.24843/jmhu.2015.v04.i03.p11
180 Iwan Aprianto, M. Andriansyah, Muhammad Qodri, & Mashudi Hariyanto. (2020). Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam. Deepublish. Img[f, R. (2021) ‘Tb_ Gliqnb i` Imf[gc] B[hecha ch Ih^ih_mc[: Tb_ils [h^ Pl[]nc]_.’, Developing Economies [Preprint]. Iskandar, E. (2017) Aplikasi Sistem Keuangan Syariah Pada Perbankan. Jauhar, A.A.-M.H. (2023) Maqashid syariah. Amzah: Amzah. J_gj[, N. (2018) ‘Ncf[c-Ncf[c Aa[g[ Imf[g’, Jurnal Pedagogik, 1(2), pp. 101–112. Jaih Mubarok, K.U.B.N.A.K.P. (2021) EKONOMI SYARIAH bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1. Indonesia. Available at: https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/EkonomiSyariah-bagi-Perguruan-Tinggi-Hukum-S1.pdf (Accessed: 14 January 2024). Kohbc\[p[, S. (2012[) ‘ Imf[gc] B[hecha ch M[f[smc[ † ’, International Journal of Legal Information [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1017/s0731126500006478. Kohbc\[p[, S. (2012\) ‘Sb[lc[b Gip_lh[h]_ i` Imf[gc] B[hecha ch M[f[smc[’, The Law Review [Preprint]. Kbifc^, M. (2018) ‘Plchmcj-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang T_hn[ha P_l\[he[h Ss[lc[b’, Jurnal Asy-ms[lc’[b, 20(2), pp. 147–148.
181 Kasmir. 2011. Kewirausahaan. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Kristia. 2019. Model Bisnis Triple Bottom Line Pasar Komunitas Makanan Sehat dan Pengembangannya dalam Mewujudkan Rantai Pasok Pangan Berkelanjutan. JMDK 7(2), pp. 139–153. Kusnadi & Novita, Yulia. 2020. Kewirausahaan. Pekanbaru: Cahaya Firdaus. Latifah, E. et al. (2022) ‘M[h[d_g_h K_o[ha[h Ss[lc[b’, Jawa Tengah: Eureke Media Aksara [Preprint]. L[nc`[b, E. (2023) ‘Tb_ Rif_ i` Imf[gc] Fch[h]c[f M[h[a_g_hn Model Sakinah Finance in Fulfillment of Sharia M[k[mbc^’, ch. Proceeding of Annual International Conference on Islamic Economics (AICIE), pp. 37–50. L[ha[b, W.A. (2011) ‘Imf[gc] B[hecha ch nb_ UK: Cb[ff_ha_m [h^ Ojjilnohcnc_m’, SSRN Electronic Journal [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.2139/ssrn.1349170. Mahmood, C.K. et al. (2022) ‘Di_m Pli^o]n R_f[n_^ Khiqf_^a_ and Non-Functional Cues Matter for Financial Decisions: Consumer Perception towards Islamic B[hecha i` P[ecmn[h’, IBIMA Business Review [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.5171/2022.503506. M[mpii^, Y. (2019) ‘A ]lcnc][f _p[fo[ncih i` [lnc]f_m l_f[n_^ ni cmf[gc] \[hecha’, International Journal of Recent Technology and Engineering [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.35940/ijrte.B1057.0782S419.
182 M_cm[gs, H. [h^ Gbifcjiol, H.F. (2020) ‘CHALLENGES FACING ISLAMIC BANKING IN IRAN: EVALUATION AND POLICY IMPLICATIONS’, Journal of Islamic Monetary Economics and Finance [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.21098/jimf.v6i3.1241. Misbach, I. et al. (2013) ‘Imf[gc] B[he S_lpc]_ Qo[fcns [h^ Tlomn: Sno^s ih Imf[gc] B[he ch M[e[mm[l Ih^ih_mc[’, International Journal of Business and Management [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.5539/ijbm.v8n5p48. Mojahedi Moakhar, M.M. et al. (2023) ‘Plipc^cha [h Imf[gc] [jjli[]b i` gih_n[ls msmn_gm’, International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1108/IMEFM02-2022-0050. Miomm[qc, C.E.L. [h^ O\_c^, H. (2010) ‘Ep[fo[ncha nb_ productive efficiency of Islamic banking in GCC: A non j[l[g_nlc] [jjli[]b’, International Research Journal of Finance and Economics [Preprint]. Mardani. (2015). Amj_e Hoeog L_g\[a[ K_o[ha[h Ss[lc’[b ^c Indonesia. Kencana. M Kamal Hijaz (2010) PRINSIP-PRINSIP HUKUM EKONOMI ISLAM. M. Quraish Shihab (2005) Tafsir Al-Mishbah. Mob[gg[^ Fo‘[^ A\^of B[kc (2017) Shahih Bukhari Muslim. Available at:
183 http://103.44.149.34/elib/assets/buku/Shahih_bukhari_ muslim.pdf (Accessed: 14 January 2024). MPR RI. Generasi Muda Berpotensi Dorong Peningkatan Jumlah Wirausaha di Tanah Air (2023). Available at: https://www.mpr.go.id/berita/Generasi-MudaBerpotensi-Dorong-Peningkatan-Jumlah-Wirausaha-diTanah-Air . M. Z. So’[c^c, ‚P_gcecl[h M. Ug_l Cb[jl[ T_hn[ha M[m[ D_j[h Eeihigc Imf[g,‛ 2012. M. B. M R_`ig[lpci, ‚P_ha[lob Mi^_f L[s[h[h P_g\oe[[h Rekening Online Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah (Studi Pada Bank Syariah Indonesia Kcp Bandar L[gjoha)‛.‛ UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2022. M. M. Mob[gg[^, ‚Tl[hm[emc E-Commerse Dalam Ekonomi Ss[lc[b,‛ El-Iqthisady J. Huk. Ekon. Syariah, pp. 76–86, 2020. M. Pasaribu and A. Widjaja, Strategi dan Transformasi Digital. Kepustakaan Populer Gramedia, 2021. M. T[ebcg, ‚Scmn_g Eeihigc Imf[g ^[h K_m_d[bn_l[[h M[ms[l[e[n,‛ Al-Mabsut J. Stud. Islam dan Sos., vol. 10, no. 2, pp. 436–451, 2016. M. S. Sula and H. Kartajaya, Syariah marketing. Mizan Pustaka, 2006. M. Arif, Filsafat ekonomi islam. Merdeka Kreasi Group, 2022.
184 N. N[t[lo^^ch, ‚P_g\[b[lo[h Hoeog Imf[g ^c A]_b (Kihm_j dan Aplikasi Pemikiran Fikih Abuya Muhammad W[fc).‛ Uhcp_lmcn[m Imf[g N_a_lc Sog[n_l[ Un[l[ Medan, 2017. Nuranisa. 2018. Sistem Kewirausahaan Islam. Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman 2(1), pp. 45–52. Nurmadiansyah, M.T. 2021. Etika Bisnis Islam (Konsep dan Praktek). Sleman: CV Cakrawala Media Pustaka. Nafis, M.C. (2011) Teori hukum ekonomi syariah. Penerbit Universitas Indonesia. OJK Sikapi. (2021). Tips Keuangan. Diakses pada 15 Februari 2024. Dari https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/1 0443 O. R_mnc, ‚Pli^oe ^[h J[m[ B[he Ss[lc[b D[f[g K[dc[h Lcn_l[nol,‛ Manageable, vol. 1, no. 2, 2022. P. Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah. Amzah, 2022. P. Pof[m[lc, ‚P_h[`mcl[h s[n-ayat Mutasy ih t dalam lquran ajian tas Makna istawa dalam kita Maf tih l-Gaib karya fakhruddin al-R[ts.‛ UIN SMH BANTEN, 2019. Peraturan (2011) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT. Available at:
185 https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23- tahun-2011 (Accessed: 14 January 2024). Pohan, I.S. (2022) Aqidah Akhlak Pada Madrasah. umsu press. Prudential Syariah. (2023). Ketahui Manfaat Investasi Syariah. Daikases pada 15 Februari 2024, https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/m anfaat-investasi-syariah/ Prudential, 2020. https://www.prudential.co.id/. [Online] Available at: https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/perbedaa n-asuransi-syariah-dan-konvensional/[Diakses 19 February 2024]. Permana, I. Menkop UMKM: Rasio Wirausaha RI baru 3,47 Persen (2023). Available at: https://www.idxchannel.com/economics/menkopukmrasio-wirausaha-ri-baru-347-persen. Poerwanto, G.H., Kristia, K. & Pranatasari, F. 2021. Praktik Model Bisnis Berkelanjutan pada Komunitas UMKM di Yogyakarta. EXERO : Journal of Research in Business and Economics 2(2), pp. 183–204. doi: 10.24071/exero.v2i2.4050. Ridwan, A.H. 2013. Manajemen Baitul Mal wat Tamwil. Bandung: Pustaka Setia. Rusby, Z. (2017). Ekonomi Islam. Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UR.
186 R[`c, M[mlct[f, Zob^c. (2020), ‚Somn[ch[\f_ D_p_fijg_hn D[f[g P_g\[haoh[h Imf[g‛, Hukum Islam, Vol. 20. No. 1. R. Elc] [h^ N. Dc[h[, ‚P_le_g\[ha[h Eeihigc Ss[lc[b ^c El[ Dcacn[f,‛ YUME J. Manag., vol. 4, no. 3, 2021. R. Ih^l[q[nc, ‚S_d[l[b P_gcecl[h Eeihigc Imf[g,‛ C_hn_l `il Open Science, 2022. S. Rcs[^c [h^ D. L. Hcfs[nch, ‚Tl[hm`ilg[mc Eeihigc Imf[g ^[f[g Scmn_g Eeihigc K_l[es[n[h,‛ Al-Mustashfa J. Penelit. Huk. Ekon. Syariah, vol. 6, no. 1, pp. 43–56, 2021. S. M[b[l[hc [h^ M. Ufog, ‚Eeihigc Dcacn[f: P_fo[ha D[h Tantangan Masa Depan Terhadap Ekonomi Syariah Di Ih^ih_mc[,‛ ch Conference on Islamic Studies FAI 2019, 2020, pp. 1–11. Saifullah, Ekonomi Pembangunan Islam, (Bandung: Gunungdjati Press, 2012). Solihin, K., A, miin, S.N., & Lestari, P. (2019). Maqashid Syariah Sebagai Alat Ukur Kinerja Bank Syariah Telaah Konsep Maqashid Sharia Index (MSI) As-Syatibi. Jurnal Laa Maisyir, 6(2),1-33. Sudarsono, H. (2017). B[he ^[h L_g\[a[ K_o[ha[h Ss[lc’[b: Deskripsi dan Histori (IV). Ekonosia. Slc Riebfch[m[lc, R.W. (2023) ‘Z[e[n, K_o[ha[h Ihefomc`, ^[h Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan M[k[mbc^ Ss[lc[b’. Ap[cf[\f_ [n:
187 https://repository.syekhnurjati.ac.id/12381/1/Buku%20f ull.pdf (Accessed: 14 January 2024). S[\[ R[d[, J[g__f Abg_^ [h^ K[h__t F[ncg[ (2020) ‘Aq[l_h_mm on Islamic Banking: An Investigation on Women Ehnl_jl_h_olm ch Qo_nn[’, Journal of Business and Social Review in Emerging Economies [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.26710/jbsee.v6i4.1513. Sols[hc (2012) ‘Scmn_g P_l\[he[h Imf[g ^c Ih^ih_mc[: S_d[l[b dan Prospek Pengembang[h’, Muqtasid, 3, pp. 111–131. Sb[ceb, S.A. (2014) ‘Ah[fsmcm i` ]b[ff_ha_m [h^ ijjilnohcnc_m ch Imf[gc] \[hecha’, International Journal of Financial Services Management [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.1504/ijfsm.2014.065581. Siha, I. [h^ Oimnboct_h, C. (2014) ‘Imf[gc] B[hecha R_aof[ncih [h^ Soj_lpcmcih: Solp_s R_mofnm [h^ Cb[ff_ha_m’, IMF Working Papers [Preprint]. Available at: https://doi.org/10.5089/9781498380928.001. Sq[fcb, M. (2019) ‘Plch]cjf_m [h^ g_nbi^m i` cmf[gc] `ch[h]_’, Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems [Preprint]. Sholihin, A.I. (2013) Buku pintar ekonomi syariah. Gramedia Pustaka Utama. Sufyati, H. et al. (2022) ‘M_ha_h[f L_\cb D_e[n EKONOMI SYARIAH’.
188 Solihin, I. 2006. Pengantar Bisnis, Pengenalan Praktis dan Studi Kasus. Jakarta: Kencana. Suryana. 2006. Kewirausahaan: Pedoman Praktis Kiat dan Proses Menuju Sukses. 3rd ed. Jakarta: Salemba Empat . Suryana, Y. & Bayu, K. 2010. Kewirausahaan, Strategi Membangun Kerajaan Bisnis. Jakarta: Kencana. Siswanto, A. 2016. The Power of Islamic Entrepreneurship. Jakarta: Amzah. Thuba Jazil, & Nur Hendrasto, M. S. (2021). Prinsip & Etika Bisnis Syariah. Jakarta: KNEKS Utomo, K.Wahyu., Aji, R.H.S. & Aravik, H. 2021. Islamic Entrepreneurship (Konsep Berwirausaha Ilahiyah). Jakarta Timur: Edu Pustaka. Umam, M. R. K. (2011). Pelaksanaan dan Prospek Pegadaian Ss[lc’[b ^c Ih^ih_mc[. Umar Chapra, Islam dan Pembangunan Ekonomi, edisi terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2000). Umar Chapra, The Islamic Vision of Development in the Light of Maqashid shariah (Jedah: ITIE Book, 2008.) Wahyuddin, W. et al. (2023) Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Wahyudi, D. (2017) Pengantar akidah akhlak dan pembelajarannya. Lintang Rasi Aksara Books.