The words you are searching are inside this book. To get more targeted content, please make full-text search by clicking here.

Untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam kurikulum. Hal ini melibatkan pengintegrasian materi tentang sejarah, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran. Selain itu, penting juga untuk menerapkan metode pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, seperti simulasi, permainan peran, kunjungan ke lembaga pemerintahan setempat, atau proyek-proyek sosial di komunitas. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kewarganegaraan dan menerapkan nilai- nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus memberikan ruang bagi diskusi terbuka tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan, sehingga siswa dapat memahami berbagai perspektif dan belajar untuk berpikir kritis. Melalui pendekatan ini. sekolah dasar dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

Discover the best professional documents and content resources in AnyFlip Document Base.
Search
Published by penamudamedia, 2024-05-04 03:41:57

Membangun Pendidikan Kewarganegaraan Yang Kokoh Di Sekolah Dasar

Untuk memperkuat pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam kurikulum. Hal ini melibatkan pengintegrasian materi tentang sejarah, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi ke dalam pembelajaran. Selain itu, penting juga untuk menerapkan metode pembelajaran yang memberikan pengalaman langsung kepada siswa, seperti simulasi, permainan peran, kunjungan ke lembaga pemerintahan setempat, atau proyek-proyek sosial di komunitas. Dengan cara ini, siswa dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang konsep-konsep kewarganegaraan dan menerapkan nilai- nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga harus memberikan ruang bagi diskusi terbuka tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan, sehingga siswa dapat memahami berbagai perspektif dan belajar untuk berpikir kritis. Melalui pendekatan ini. sekolah dasar dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan aktif dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif.

41 pentingnya pengetahuan tentang institusi-institusi politik, kebijakan publik, dan proses pembuatan keputusan politik untuk membangun partisipasi politik yang efektif. (Carretero et al., 2015) Torney-Purta menekankan pada pemahaman tentang hak-hak dan kewajiban warga negara, serta pengetahuan tentang prinsip-prinsip demokrasi dan nilai-nilai yang mendasari sistem politik. Baginya, Civic Knowledge juga mencakup pemahaman tentang isu-isu sosial dan politik yang relevan dalam masyarakat. (Carretero et al., 2015) Menurut Coleman, Civic Knowledge mencakup pengetahuan tentang berbagai aspek kehidupan sosial dan politik, termasuk sistem politik, proses politik, hukum, dan hak asasi manusia. Dia menekankan pentingnya pendidikan dalam memberikan pengetahuan ini kepada individu agar mereka dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. (Carretero et al., 2015) Putnam menyoroti konsep "social capital" dalam pemahaman Civic Knowledge. Baginya, Civic Knowledge mencakup pemahaman tentang jaringan sosial, solidaritas sosial, dan norma-norma yang mengatur interaksi sosial dalam masyarakat. Dia menganggap pengetahuan ini penting dalam membangun partisipasi politik dan keterlibatan dalam kehidupan masyarakat. (Carretero et al., 2015) Delli Carpini dan Keeter mengaitkan Civic Knowledge dengan pemahaman tentang isu-isu kontemporer dan kompleksitas masyarakat modern. Mereka menyoroti pentingnya pemahaman tentang berbagai isu politik dan sosial, serta kemampuan untuk menganalisis informasi


42 secara kritis. Menurut mereka, Civic Knowledge memberikan dasar yang penting bagi partisipasi politik yang efektif dalam era informasi. (Carretero et al., 2015) Dalam konteks pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Civic Knowledge merujuk pada pengetahuan dasar tentang sistem politik, pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai demokrasi yang diperlukan untuk memahami dan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Civic Knowledge dalam PKn mencakup pemahaman tentang konstitusi, struktur pemerintahan, proses politik, hak-hak individu dan kelompok, serta nilainilai kewarganegaraan yang mendasari tatanan sosial dan politik suatu negara. Melalui pembelajaran Civic Knowledge, siswa diharapkan dapat mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana sistem politik dan pemerintahan bekerja, serta peran mereka sebagai warga negara dalam membangun masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Materi pembelajaran PKn dirancang untuk memberikan landasan yang kokoh bagi siswa untuk memahami prinsip-prinsip dasar kewarganegaraan, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi anggota masyarakat yang terinformasi, aktif, dan bertanggung jawab.


43 Perkembangan Civic Knowledge dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Perkembangan Civic Knowledge dalam konteks Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) mencerminkan evolusi pemahaman dan pengetahuan siswa tentang berbagai aspek kehidupan kewarganegaraan. Secara historis, pembelajaran PKn awalnya bertumpu pada pengetahuan faktual tentang institusi politik dan struktur pemerintahan, seperti konstitusi, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta proses pemilihan umum. Namun, seiring berjalannya waktu dan perubahan dalam tatanan sosial dan politik, konsep Civic Knowledge dalam PKn telah berkembang menjadi lebih luas dan menyeluruh. (Kahne & Middaugh, 2015) Perkembangan ini tercermin dalam penekanan yang semakin besar pada pemahaman nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan partisipasi aktif dalam proses politik dan sosial. PKn modern tidak hanya menekankan pada pengetahuan tentang struktur pemerintahan, tetapi juga menggali konsep-konsep seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan gender, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga turut memengaruhi cara pembelajaran PKn dan peningkatan Civic Knowledge. Akses mudah terhadap informasi melalui internet dan media sosial memungkinkan siswa untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas tentang isu-isu kewarganegaraan dan berpartisipasi dalam diskusi yang lebih terbuka dan inklusif. (Carretero et al., 2015)


44 Perkembangan terbaru dalam pembelajaran PKn juga menekankan pada pengembangan keterampilan kritis berpikir, analisis, dan evaluasi terhadap informasi politik dan sosial yang diperoleh. Hal ini bertujuan untuk membantu siswa tidak hanya memahami, tetapi juga mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam konteks kehidupan nyata. (Kahne & Middaugh, 2015) Secara keseluruhan, perkembangan Civic Knowledge dalam PKn mencerminkan perubahan dinamis dalam kebutuhan masyarakat akan warga negara yang terinformasi, kritis, dan bertanggung jawab. Ini menempatkan pentingnya pembelajaran PKn dalam menghasilkan individu yang siap berpartisipasi dalam membangun masyarakat yang demokratis, inklusif, dan berkelanjutan. B. Pengembangan Civic Skills pada Siswa SD Civic Skills merupakan konsep yang merujuk pada keterampilan praktis yang diperlukan bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan kewarganegaraan dan masyarakat yang demokratis. Teori Civic Skills menekankan pentingnya pengembangan keterampilan konkret seperti berpikir kritis, berargumentasi, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara partisipatif dalam pembentukan warga negara yang berkualitas. (Banks, 2017) Menurut teori ini, berpikir kritis merupakan keterampilan yang esensial dalam memahami kompleksitas isu-isu politik dan sosial, serta membuat keputusan yang tepat berdasarkan analisis yang rasional. Individu yang memiliki keterampilan berpikir kritis cenderung lebih


45 mampu memilah informasi, mengevaluasi argumen, dan memahami implikasi kebijakan yang diambil oleh pemerintah. (Banks, 2017) Selain itu, keterampilan berargumentasi juga dianggap penting dalam teori Civic Skills. Ini mencakup kemampuan individu untuk menyusun argumen yang jelas dan meyakinkan, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada orang lain. Keterampilan berargumentasi memungkinkan individu untuk berpartisipasi dalam diskusi dan debat yang konstruktif, serta untuk menyampaikan pendapat mereka dengan tepat dalam lingkungan sosial dan politik. (Banks, 2017) Keterampilan kerja sama juga menjadi fokus dalam teori Civic Skills. Hal ini melibatkan kemampuan individu untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama, menghargai peran serta kontribusi masingmasing anggota tim, dan mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Keterampilan kerja sama memungkinkan individu untuk membangun hubungan yang harmonis dan efektif dalam masyarakat yang heterogen. (Banks, 2017) Terakhir, teori Civic Skills menekankan pentingnya pengembangan keterampilan mengambil keputusan secara partisipatif. Ini melibatkan terlibatnya individu dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di tingkat individu, kelompok, atau masyarakat. Dengan demikian, individu belajar untuk memahami implikasi dari keputusan yang mereka ambil, serta bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari tindakan mereka.(Banks, 2017)


46 Umumnya, teori Civic Skills menyoroti pentingnya pengembangan keterampilan praktis bagi individu untuk menjadi warga negara yang aktif, berpikir kritis, dan bertanggung jawab dalam masyarakat yang demokratis. Ini memberikan dasar yang kuat bagi pembentukan karakter warga negara yang berkualitas dan terlibat dalam proses pembangunan negara. (Lubis & Azizan, 2019) Tokoh yang berperan dalam pengembangan konsep Civic Skills Salah satu tokoh yang berperan dalam pengembangan konsep Civic Skills adalah Robert D. Putnam. Putnam merupakan seorang ilmuwan politik dan sosiolog yang terkenal dengan karyanya tentang "social capital" dan partisipasi masyarakat. Dalam bukunya yang terkenal, "Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community", Putnam menguraikan bagaimana penurunan partisipasi dalam berbagai kegiatan sosial mengancam kesehatan demokrasi Amerika Serikat. Putnam memperkenalkan konsep "social capital", yang merujuk pada jaringan sosial, norma-norma, dan kepercayaan yang memungkinkan individu untuk berinteraksi dan bekerja sama dalam masyarakat. Menurutnya, keterampilan sosial seperti kerja sama, kepercayaan, dan saling mendukung merupakan komponen penting dari "social capital" yang berkontribusi pada keberhasilan demokrasi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Civic Skills, kontribusi Putnam terletak pada penekanannya terhadap pentingnya pengembangan


47 keterampilan sosial dalam membangun masyarakat yang demokratis. Dia menyoroti peran keterampilan kerja sama, kepercayaan, dan partisipasi aktif dalam memperkuat "social capital" dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan sosial. Melalui karyanya, Putnam telah memengaruhi pemikiran dan kebijakan dalam bidang pembangunan masyarakat yang berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, termasuk dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Konsep-konsep yang dikemukakannya telah mendorong pengembangan program-program pendidikan yang menekankan pentingnya pengembangan Civic Skills sebagai bagian integral dari pembentukan karakter warga negara yang aktif dan bertanggung jawab dalam masyarakat demokratis. (Hahn, 2015) Pengembangan Civic Skills pada siswa Sekolah Dasar (SD) merupakan bagian integral dari upaya untuk membentuk karakter warga negara yang berkualitas dan terlibat dalam kehidupan kewarganegaraan. Pertama-tama, pengembangan keterampilan berpikir kritis menjadi aspek kunci dalam pembelajaran PKn di SD. Siswa diajarkan untuk mempertanyakan informasi, menganalisis argumen, dan mengidentifikasi implikasi kebijakan secara objektif. Ini memungkinkan mereka untuk memahami kompleksitas isuisu politik dan sosial yang mereka hadapi, serta membuat keputusan yang berdasarkan pemikiran yang rasional dan informasi yang tepat. Selain berpikir kritis, siswa juga dibekali dengan keterampilan berargumentasi yang efektif. Mereka diajarkan untuk menyusun argumen yang jelas dan


48 meyakinkan, serta mengkomunikasikannya dengan baik kepada orang lain. Keterampilan berargumentasi ini tidak hanya membantu siswa untuk menyampaikan pendapat mereka sendiri, tetapi juga untuk memahami sudut pandang orang lain dan membangun dialog yang konstruktif dalam lingkungan sosial dan politik. Selanjutnya, pengembangan keterampilan kerja sama menjadi fokus penting dalam pembelajaran PKn di SD. Siswa didorong untuk bekerja bersama dalam kelompok, berkolaborasi dalam proyek-proyek kelas, dan menghargai peran serta kontribusi masing-masing anggota tim. Melalui kolaborasi ini, siswa belajar untuk menghargai keberagaman pendapat, mengatasi konflik, dan mencapai tujuan bersama, yang merupakan keterampilan penting dalam kehidupan kewarganegaraan yang demokratis. Tidak kalah pentingnya, siswa juga diajarkan untuk mengambil keputusan secara partisipatif. Mereka diajak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka, baik di sekolah maupun di komunitas mereka. Dengan demikian, siswa belajar untuk memahami pentingnya mendengarkan pendapat semua pihak yang terlibat, mempertimbangkan implikasi keputusan secara menyeluruh, dan bertindak secara tanggung jawab terhadap hasil keputusan yang diambil. Terakhir, pengembangan Civic Skills ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kemampuan individu, tetapi juga untuk mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota masyarakat yang aktif dan berkontribusi dalam membangun negara yang demokratis. Dengan memperoleh keterampilan berpikir kritis, berargumentasi, bekerja sama,


49 dan mengambil keputusan secara partisipatif, siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, membela nilai-nilai demokrasi, dan berpartisipasi dalam proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Hahn, 2015) C. Pembentukan Civic Dispositions untuk Membangun Karakter Warga Negara yang Berkualitas Civic Dispositions merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan orientasi mental yang mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan kewarganegaraan dan masyarakat. Ini mencakup sikap positif terhadap demokrasi, keadilan, kesetaraan, tanggung jawab sosial, serta rasa memiliki dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Civic Dispositions memainkan peran penting dalam membentuk karakter warga negara yang berkualitas, yang siap untuk berkontribusi secara positif dalam membangun masyarakat yang demokratis dan inklusif. Beberapa teori yang berkaitan dengan Civic Dispositions antara lain: (Lubis et al., 2022) 1. Teori Kognitif-Sosial Teori ini menekankan bahwa Civic Dispositions dipengaruhi oleh proses pembelajaran sosial dan pengalaman individu dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial dan politik mereka. Individu belajar untuk menginternalisasi nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab sosial melalui pengalaman pribadi, pendidikan formal, dan interaksi dengan orang lain.


50 2. Teori Pembentukan Karakter Teori Kognitif-Sosial menyoroti pentingnya pengalaman individu dalam membentuk Civic Dispositions, yakni sikap, nilai-nilai, dan orientasi mental terhadap kehidupan kewarganegaraan. Teori ini menggambarkan bagaimana individu belajar dan menginternalisasi nilai-nilai demokrasi, keadilan, serta tanggung jawab sosial melalui interaksi sosial dan pengalaman pribadi mereka. Misalnya, melalui partisipasi dalam kegiatan sekolah atau masyarakat yang melibatkan pengambilan keputusan bersama, individu dapat memahami pentingnya tanggung jawab sosial dan pentingnya partisipasi dalam proses demokratis. Selain itu, pendidikan formal juga berperan penting dalam pembentukan Civic Dispositions, di mana kurikulum PKn dapat memberikan landasan teoritis dan praktis tentang nilai-nilai kewarganegaraan kepada siswa. Interaksi dengan keluarga, teman sebaya, dan lingkungan masyarakat juga turut berpengaruh dalam membentuk sikap dan nilai-nilai kewarganegaraan individu. Dengan demikian, teori Kognitif-Sosial menekankan bahwa proses pembelajaran sosial dan pengalaman pribadi memainkan peran krusial dalam pembentukan Civic Dispositions yang menjadi dasar partisipasi aktif dalam kehidupan kewarganegaraan. 3. Teori Sosial Budaya Teori Sosial Budaya menggarisbawahi pengaruh budaya dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat dalam membentuk Civic Dispositions


51 individu. Menurut teori ini, nilai-nilai seperti demokrasi, keadilan, dan partisipasi politik dipelajari dan diterima oleh individu melalui proses sosialisasi yang terjadi dalam masyarakat. Masyarakat memiliki budaya politik yang mencerminkan cara pandang dan nilai-nilai terkait politik yang dianut secara kolektif. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai partisipasi aktif dalam proses politik, individu cenderung diasah untuk menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Sebaliknya, dalam masyarakat yang otoriter, individu mungkin lebih cenderung pasif dan kurang terlibat dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, budaya politik suatu masyarakat dapat memengaruhi sikap dan perilaku politik individu, termasuk dalam hal pembentukan Civic Dispositions. Dengan demikian, teori Sosial Budaya menekankan pentingnya konteks budaya dalam membentuk nilai-nilai kewarganegaraan dan partisipasi politik individu. 4. Teori Partisipasi Politik Teori Partisipasi Politik menyoroti hubungan antara Civic Dispositions, yang mencakup sikap, nilainilai, dan orientasi mental terhadap kehidupan kewarganegaraan, dengan tingkat partisipasi politik individu. Menurut teori ini, individu yang memiliki sikap positif terhadap demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial lebih cenderung untuk aktif dalam berbagai kegiatan politik. Mereka mungkin lebih termotivasi untuk memilih dalam pemilihan umum, berpartisipasi dalam diskusi publik, atau terlibat dalam


52 aksi sosial yang bertujuan untuk memperjuangkan perubahan positif dalam masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa Civic Dispositions menjadi prediktor penting dari tingkat partisipasi politik individu. Individu yang memahami nilai-nilai kewarganegaraan dan merasa memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan politik masyarakatnya cenderung lebih aktif dalam mengambil bagian dalam proses politik. Sikap positif terhadap demokrasi juga dapat mendorong individu untuk melibatkan diri dalam upaya-upaya untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kehidupan politik. Dengan demikian, teori Partisipasi Politik menegaskan bahwa Civic Dispositions menjadi faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik individu dalam masyarakat. Dengan demikian, Civic Dispositions merupakan dimensi penting dari pembelajaran kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki sikap, nilai-nilai, dan orientasi mental yang mendukung partisipasi aktif dalam kehidupan kewarganegaraan dan masyarakat. Civic Dispositions untuk Membangun Karakter Warga Negara yang Berkualitas Civic Dispositions merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter warga negara yang berkualitas dalam sebuah masyarakat. Hal ini melibatkan sikap, nilai-nilai, dan orientasi mental yang mendorong individu untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan kewarganegaraan.


53 Civic Dispositions mencakup sikap positif terhadap demokrasi, keadilan, tanggung jawab sosial, serta rasa memiliki dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan memiliki Civic Dispositions yang kuat, individu mampu mengembangkan karakter yang berintegritas, bertanggung jawab, dan peduli terhadap kepentingan bersama. Civic Dispositions juga memainkan peran penting dalam membentuk moralitas warga negara, karena mereka mengembangkan kesadaran akan hak dan kewajiban, serta rasa empati terhadap sesama. Sikap positif terhadap nilainilai demokrasi dan keadilan membantu membentuk individu yang adil, serta bersedia untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial. Tanggung jawab sosial yang ditanamkan melalui Civic Dispositions mengajarkan individu untuk peduli terhadap kepentingan publik dan berkontribusi dalam memperbaiki kondisi masyarakat. Selain itu, Civic Dispositions juga mendukung perkembangan kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan bekerja sama dalam konteks kewarganegaraan. Individu yang memiliki Civic Dispositions yang kuat cenderung lebih mampu memahami dan mengevaluasi isuisu kompleks dalam masyarakat, serta berpartisipasi dalam diskusi yang konstruktif untuk mencari solusi bersama. Melalui kolaborasi dengan sesama warga negara, mereka dapat membangun hubungan yang harmonis dan saling mendukung, yang merupakan landasan penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. (Komara, 2017)


54 Dengan demikian, Civic Dispositions tidak hanya memperkaya karakter individu, tetapi juga memberikan kontribusi yang berharga dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan beradab. Melalui pembentukan sikap, nilai-nilai, dan orientasi mental yang sesuai dengan prinsipprinsip kewarganegaraan yang baik, Civic Dispositions membantu membentuk individu yang siap untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, serta menjaga keberlangsungan demokrasi dan kesejahteraan bersama. Langkah taktis membangun Civic Dispositions Langkah taktis untuk membangun Civic Dispositions pada siswa dapat dilakukan melalui berbagai strategi yang terintegrasi dalam pembelajaran di sekolah. Berikut beberapa langkah taktis yang dapat diterapkan: (Magdalena, 2020) 1. Penyusunan Kurikulum yang Berorientasi pada Pembentukan Civic Dispositions Penyusunan kurikulum yang berorientasi pada pembentukan Civic Dispositions merupakan langkah strategis dalam membangun karakter warga negara yang berkualitas di sekolah. Kurikulum PKn harus dirancang dengan cermat untuk mengintegrasikan pembelajaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan, demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Hal ini mencakup penyusunan materi pembelajaran yang relevan dan menyeluruh, yang tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis tetapi juga mendorong refleksi, diskusi, dan aplikasi konsep-


55 konsep kewarganegaraan dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa. Materi pembelajaran tersebut dapat mencakup studi kasus tentang isu-isu sosial-politik yang aktual, simulasi situasi politik, atau proyek kolaboratif yang menantang siswa untuk menemukan solusi atas masalah-masalah masyarakat. Dengan demikian, penyusunan kurikulum yang berorientasi pada pembentukan Civic Dispositions bertujuan untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang membangun pemahaman yang mendalam dan relevan bagi siswa, sehingga mereka dapat menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari serta menjadi bagian yang aktif dalam membangun masyarakat yang lebih baik. 2. Pembelajaran Aktif dan Kolaboratif Pendekatan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif merupakan strategi efektif untuk melibatkan siswa secara langsung dalam proses pembelajaran PKn. Guru dapat mengadopsi berbagai kegiatan interaktif seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, simulasi, dan permainan peran yang memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dan merasakan relevansi konsepkonsep kewarganegaraan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Melalui diskusi kelompok, siswa dapat bertukar pendapat, berbagi pengalaman, dan membangun pemahaman bersama tentang isu-isu kewarganegaraan yang kompleks. (Hahn, 2015) Proyek kolaboratif memungkinkan siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugas yang


56 menuntut kreativitas, kerjasama, dan pemecahan masalah, sehingga mereka dapat mengaplikasikan konsep kewarganegaraan secara praktis dalam konteks proyek tersebut. Sementara itu, simulasi dan permainan peran memberikan kesempatan bagi siswa untuk merasakan secara langsung situasi-situasi kehidupan nyata yang terkait dengan kewarganegaraan, seperti proses pengambilan keputusan dalam sebuah pemilihan umum atau konflik etis dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan pembelajaran yang aktif dan kolaboratif tidak hanya meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep kewarganegaraan secara praktis dan relevan dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. 3. Penerapan Model Peran Penerapan Model Peran oleh guru merupakan strategi penting dalam membangun Civic Dispositions pada siswa. Dengan menjadi contoh yang baik, guru dapat menunjukkan nilai-nilai kewarganegaraan dalam tindakan sehari-hari, memperlihatkan sikap-sikap seperti kerja sama, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Guru dapat mengintegrasikan nilai-nilai ini dalam interaksi dengan siswa, seperti memberikan kesempatan yang adil kepada setiap siswa, mendengarkan dengan empati, dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Selain itu, guru juga dapat mengelola kelas dengan transparansi dan keadilan, memberikan aturan yang jelas dan konsisten, serta mempromosikan partisipasi


57 aktif dan tanggung jawab siswa dalam pembelajaran. Dengan menjadi model peran yang konsisten, guru dapat menginspirasi dan membimbing siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai kewarganegaraan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, penerapan Model Peran oleh guru tidak hanya memberikan contoh yang baik bagi siswa, tetapi juga membangun fondasi yang kuat dalam pembentukan Civic Dispositions yang positif dan berkelanjutan. 4. Pembentukan Lingkungan Belajar yang Inklusif dan Demokratis Pembentukan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis oleh guru merupakan langkah penting dalam memfasilitasi pembentukan Civic Dispositions pada siswa. Guru dapat menciptakan atmosfer kelas yang mempromosikan nilai-nilai demokrasi dengan mendengarkan dengan cermat pendapat dari semua siswa, tanpa membedakan antara siswa yang aktif maupun yang lebih pendiam. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap siswa untuk berbicara dan berkontribusi dalam diskusi kelas. Selain itu, guru juga dapat memperlihatkan sikap menghormati perbedaan dengan menerima keragaman siswa, baik itu dalam hal latar belakang budaya, agama, atau pandangan politik. Dengan memperkuat nilai-nilai demokrasi dalam lingkungan belajar, guru dapat memberikan contoh konkret tentang bagaimana masyarakat yang inklusif dan demokratis seharusnya


58 berfungsi. Melalui partisipasi aktif dan kesempatan yang sama bagi semua siswa, lingkungan belajar yang demikian dapat memperkaya pengalaman belajar siswa, mendorong diskusi yang beragam, dan meningkatkan rasa keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, pembentukan lingkungan belajar yang inklusif dan demokratis oleh guru tidak hanya menciptakan ruang yang aman dan mendukung bagi semua siswa, tetapi juga mendukung pembentukan Civic Dispositions yang kuat dan positif pada siswa. (Komara, 2017) 5. Penggunaan Teknologi dan Media yang Relevan Penggunaan teknologi dan media yang relevan oleh guru merupakan strategi efektif dalam meningkatkan pembelajaran tentang kewarganegaraan di kelas. Guru dapat memanfaatkan berbagai platform daring untuk memfasilitasi diskusi antara siswa, memungkinkan mereka untuk berbagi pemikiran, pandangan, dan pengalaman mereka tentang isu-isu kewarganegaraan. Selain itu, guru dapat memilih video dokumenter yang relevan tentang isu-isu sosial-politik untuk ditonton bersama siswa, sehingga mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalahmasalah yang ada di masyarakat. Penggunaan media audiovisual juga dapat membantu memperkaya pengalaman belajar siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menarik dan menantang. Selain itu, guru dapat melibatkan siswa dalam proyek pembuatan media yang mengangkat tema-tema kewarganegaraan. Misalnya, siswa dapat diminta untuk


59 membuat video, blog, atau presentasi yang menyoroti isu-isu penting dalam masyarakat, seperti hak asasi manusia, keadilan sosial, atau partisipasi politik. Proyek-proyek media semacam ini tidak hanya memungkinkan siswa untuk mengembangkan keterampilan teknologi dan kreativitas mereka, tetapi juga membantu mereka untuk memperdalam pemahaman mereka tentang nilai-nilai kewarganegaraan dan mengaplikasikannya dalam konteks kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, penggunaan teknologi dan media yang relevan dapat menjadi sarana yang efektif dalam memperluas wawasan siswa tentang kewarganegaraan dan memperkuat pembentukan Civic Dispositions mereka. Dengan menerapkan langkah-langkah taktis ini secara konsisten dan terintegrasi dalam proses pembelajaran, sekolah dapat berperan aktif dalam membentuk Civic Dispositions pada siswa, yang pada gilirannya akan membantu membangun karakter warga negara yang berkualitas dan terlibat dalam masyarakat yang demokratis.


60 Rangkuman Integrasi antara memahami Civic Knowledge sebagai dasar Pendidikan Kewarganegaraan, pengembangan Civic Skills pada siswa SD, dan pembentukan Civic Dispositions untuk membangun karakter warga negara yang berkualitas memperlihatkan pendekatan holistik dalam pembentukan kesadaran kewarganegaraan siswa. Civic Knowledge memberikan landasan teoritis dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai, sistem, dan proses politik yang mendasari kewarganegaraan. Pengembangan Civic Skills melibatkan praktik langsung dan pengalaman siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan mereka dalam situasi kehidupan nyata, memperkuat keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan kerjasama. Sementara itu, pembentukan Civic Dispositions mendorong pembentukan sikap, nilai, dan orientasi mental yang mendorong partisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan kewarganegaraan. Dengan memadukan ketiga aspek ini, pendidikan kewarganegaraan dapat menciptakan warga negara yang tidak hanya memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan yang kuat, tetapi juga karakter yang kokoh dan komitmen yang tinggi terhadap masyarakat yang demokratis dan beradab.


61 Evaluasi Proyek Kolaboratif Kewarganegaraan Deskripsi Tugas Anda dan teman-teman Anda akan bekerja dalam kelompok untuk melakukan sebuah proyek kolaboratif tentang isu-isu kewarganegaraan yang relevan dalam lingkungan Anda. Pilihlah satu isu kewarganegaraan yang menurut Anda penting dan berdampak pada masyarakat atau lingkungan sekitar Anda, seperti lingkungan hidup, hak asasi manusia, atau partisipasi politik. Langkah-langkah 1. Pembentukan Kelompok 2. Pemilihan Isu Diskusikan bersama kelompok Anda untuk memilih satu isu kewarganegaraan yang akan menjadi fokus proyek Anda. Pertimbangkan isu-isu yang relevan dengan lingkungan Anda dan yang menurut Anda penting untuk dibahas. 3. Observasi Setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk melakukan observasi mendalam tentang isu yang dipilih. Gunakan berbagai sumber, seperti buku, artikel, dan sumber daring yang terpercaya, untuk


62 mendapatkan informasi yang akurat dan beragam tentang isu tersebut. 4. Perencanaan Proyek Setelah melakukan observasi, diskusikan bersama kelompok Anda untuk merencanakan proyek kolaboratif Anda. Tentukan format dan media yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi kepada kelas, masyarakat sekolah, atau komunitas lokal Anda. 5. Presentasi Setelah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan desain proyek. Pastikan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan menarik serta menjelaskan solusi atau tindakan yang diusulkan untuk mengatasi isu yang dipilih. 6. Refleksi Setelah presentasi, setiap kelompok akan melakukan refleksi tentang proses pembuatan proyek, kesulitan yang dihadapi, serta pelajaran yang didapatkan. Diskusikan bagaimana proyek ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan Anda.


63 4 Kompetensi Guru dan Tuntutan Pedagogis Pembelajaran PKn SD etelah menyelesaikan bab Kompetensi Guru dan Tuntutan Pedagogis Pembelajaran PKn SD, kita diharapkan mampu memahami berbagai aspek penting terkait pendidikan kewarganegaraan. Pertama, kita akan memiliki pemahaman yang substansial tentang PKn, termasuk konsep dasar, tujuan, dan relevansi materi pembelajaran. Kedua, kita akan memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengajar dan mengelola kelas dengan efektif, seperti merancang pembelajaran yang menarik, menyampaikan materi secara efektif, dan mengelola interaksi antara siswa. Ketiga, kita akan mampu membangun hubungan interaktif yang positif dengan siswa, dengan memperhatikan kebutuhan dan minat mereka, serta menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung. Terakhir, kita akan memiliki kemampuan untuk mengevaluasi S


64 pembelajaran secara efektif, baik itu dalam hal mengukur pemahaman siswa maupun dalam mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. Dengan demikian, pemahaman dan penerapan kompetensi ini akan memungkinkan kita sebagai guru untuk menjadi fasilitator yang efektif dalam membantu siswa mengembangkan pemahaman dan keterampilan kewarganegaraan yang penting untuk kehidupan mereka di masa depan. A. Pengetahuan Substansial tentang PKn Pengetahuan substansial tentang Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan fondasi yang sangat penting bagi seorang guru. Ini meliputi pemahaman yang mendalam tentang berbagai konsep dan prinsip dasar yang menjadi inti dari mata pelajaran PKn, seperti demokrasi, hak asasi manusia, keadilan sosial, serta struktur dan fungsi pemerintahan. Seorang guru yang memiliki pengetahuan substansial tentang PKn memiliki kemampuan untuk menguraikan dan menjelaskan konsep-konsep tersebut dengan jelas dan memadai kepada siswa. Mereka mampu mengaitkan konsep-konsep teoritis tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari siswa, sehingga memperkuat relevansi materi pembelajaran. Kemudian, pengetahuan substansial tentang PKn memungkinkan seorang guru untuk merancang dan mengembangkan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa. Dengan memahami berbagai konsep dan isu kewarganegaraan, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang menarik dan relevan bagi siswa. Mereka dapat mengidentifikasi topik-topik yang


65 paling penting dan menarik minat siswa, serta menyesuaikan pendekatan pembelajaran mereka sesuai dengan karakteristik kelas dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, pengetahuan substansial tentang PKn memungkinkan seorang guru untuk mengelola pembelajaran dengan lebih efektif. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi pengajaran yang sesuai untuk membantu siswa memahami konsep-konsep kewarganegaraan dengan lebih baik. Misalnya, mereka dapat memanfaatkan diskusi kelompok, studi kasus, atau simulasi untuk memfasilitasi pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kewarganegaraan yang kompleks. (Bennion & Laughlin, 2018) Selain itu, guru yang memiliki pengetahuan substansial tentang PKn juga dapat berperan sebagai model dan contoh yang baik bagi siswa. Mereka dapat menunjukkan sikapsikap dan perilaku kewarganegaraan yang diharapkan, seperti menghormati perbedaan, berpartisipasi dalam proses demokratis, dan bertanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak hanya menyampaikan pengetahuan tentang PKn, tetapi juga membantu membentuk karakter dan nilai-nilai kewarganegaraan siswa. Terakhir, pengetahuan substansial tentang PKn juga memberikan dasar yang kuat bagi seorang guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas pengajaran mereka. Dengan memahami secara mendalam berbagai konsep dan isu kewarganegaraan, guru dapat terus belajar dan berkembang sebagai pendidik. Mereka dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang PKn,


66 mengeksplorasi pendekatan pengajaran baru, dan terlibat dalam kegiatan profesional yang mendukung pengembangan kompetensi mereka dalam mengajar mata pelajaran PKn. Dengan demikian, pengetahuan substansial tentang PKn tidak hanya penting untuk pengajaran yang efektif, tetapi juga untuk pertumbuhan profesional dan pengembangan pribadi seorang guru. (Saodah et al., 2020) B. Keterampilan Mengajar dan Mengelola Kelas Keterampilan mengajar dan mengelola kelas merupakan aspek kunci dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di tingkat Sekolah Dasar. Urgensinya tidak hanya terletak pada kemampuan guru untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan jelas dan menarik, tetapi juga dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan inklusif bagi semua siswa. Pertama-tama, keterampilan mengajar yang efektif memungkinkan guru untuk merancang dan menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn dan kebutuhan siswa. Ini mencakup pemilihan metode pengajaran yang tepat, penyusunan bahan pembelajaran yang bervariasi, dan penggunaan media pembelajaran yang relevan. Dengan demikian, guru dapat memberikan pengalaman pembelajaran yang menarik dan memotivasi siswa untuk belajar dengan antusias. Selain itu, keterampilan mengelola kelas yang baik juga penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Guru perlu memiliki kemampuan untuk mengelola perilaku siswa, menjaga disiplin kelas, dan


67 memfasilitasi interaksi yang positif di antara siswa. Ini termasuk memahami dan merespons berbagai kebutuhan dan keberagaman siswa, serta menyesuaikan pendekatan pengajaran sesuai dengan karakteristik kelas. Dengan mengelola kelas dengan efektif, guru dapat menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung bagi semua siswa untuk belajar dan berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, keterampilan mengajar dan mengelola kelas juga memiliki urgensi dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PKn. Dengan menggunakan berbagai teknik pengajaran yang interaktif dan partisipatif, guru dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam materi pembelajaran. Mereka juga dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan mendorong partisipasi aktif dalam diskusi, kerja kelompok, dan kegiatan pembelajaran lainnya. Dengan demikian, keterampilan mengajar dan mengelola kelas tidak hanya membantu siswa memahami materi pembelajaran, tetapi juga memfasilitasi pengembangan keterampilan sosial, keterampilan berpikir kritis, dan sikap kewarganegaraan yang positif. Dalam konteks pembelajaran PKn, keterampilan mengajar dan mengelola kelas juga memiliki urgensi dalam mempersiapkan siswa untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan aktif dalam masyarakat. Melalui pembelajaran yang terstruktur dan terorganisir dengan baik, guru dapat membantu siswa memahami nilai-nilai kewarganegaraan, prinsip-prinsip demokrasi, dan peran mereka dalam membangun masyarakat yang adil dan beradab. Dengan demikian, keterampilan mengajar dan


68 mengelola kelas menjadi penting dalam membentuk karakter dan identitas kewarganegaraan siswa, yang merupakan bagian integral dari misi pendidikan kewarganegaraan di tingkat Sekolah Dasar. (Winandar & Dewi, 2021) Pemilihan metode yang tepat Pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar sangatlah penting untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Ada berbagai metode yang dapat digunakan oleh guru dalam mengajar PKn, tergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran. Salah satu metode yang umum digunakan adalah ceramah atau penyampaian langsung oleh guru. Metode ini efektif untuk menyampaikan informasi dasar tentang konsep-konsep kewarganegaraan dan untuk memberikan pemahaman awal kepada siswa. Namun, metode ini harus diselingi dengan interaksi yang lebih aktif antara guru dan siswa serta antar siswa sendiri. Selain itu, pendekatan diskusi juga sering digunakan dalam pembelajaran PKn. Diskusi memungkinkan siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, bertukar pendapat, dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Guru dapat menggunakan diskusi kelompok kecil atau diskusi kelas secara umum untuk mendiskusikan isuisu kontroversial atau kompleks, merangsang pemikiran kritis, dan mempromosikan toleransi terhadap pendapat yang berbeda. Diskusi juga memungkinkan siswa untuk belajar dari pengalaman dan sudut pandang satu sama lain,


69 yang dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang berbagai isu kewarganegaraan. Selain ceramah dan diskusi, pendekatan pembelajaran berbasis proyek juga dapat efektif dalam pembelajaran PKn. Dalam pendekatan ini, siswa diberi tugas untuk menyelidiki, meneliti, atau mengatasi masalah-masalah kewarganegaraan yang nyata dalam lingkungan mereka. Misalnya, mereka dapat melakukan proyek penelitian tentang masalah lingkungan, mengadakan kampanye sosial di komunitas mereka, atau merancang program pembangunan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan kritis, kreativitas, dan kepemimpinan siswa. Selain metode-metode tersebut, guru juga dapat menggunakan pendekatan pembelajaran aktif lainnya, seperti permainan peran, simulasi, atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Permainan peran dan simulasi memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep kewarganegaraan melalui pengalaman langsung, sementara penggunaan TIK dapat meningkatkan keterlibatan siswa melalui penggunaan media yang menarik dan interaktif. (Darmadi, 2020) Dengan memilih metode yang tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa, guru dapat menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendalam bagi siswa dalam memahami konsep-konsep kewarganegaraan serta mengembangkan keterampilan dan sikap yang diperlukan sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif.


70 Faktor yang mempengaruhi keberhasilan Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemilihan metode yang tepat dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. Pertama-tama, faktor-faktor yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran menjadi pertimbangan utama. Metode pembelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Misalnya, jika tujuan pembelajaran adalah meningkatkan pemahaman siswa tentang prinsip-prinsip demokrasi, metode diskusi atau permainan peran mungkin lebih cocok, karena memungkinkan siswa untuk berinteraksi dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Selain itu, faktor karakteristik siswa juga sangat mempengaruhi pemilihan metode pembelajaran. Guru perlu mempertimbangkan tingkat kematangan, minat, dan gaya belajar siswa ketika memilih metode yang tepat. Misalnya, siswa yang lebih aktif dan bersemangat mungkin lebih responsif terhadap metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif, seperti diskusi kelompok atau proyek berbasis masalah. Di sisi lain, siswa yang lebih introvert atau cenderung belajar secara mandiri mungkin lebih baik dilayani dengan metode seperti ceramah atau studi mandiri. Selain itu, faktor lingkungan pembelajaran juga perlu dipertimbangkan. Guru harus memperhatikan sumber daya yang tersedia, seperti fasilitas kelas, teknologi, dan bahan ajar, ketika memilih metode pembelajaran yang sesuai. Misalnya, jika fasilitas kelas terbatas, guru mungkin perlu memilih metode yang memungkinkan siswa untuk belajar


71 secara mandiri atau dalam kelompok kecil tanpa memerlukan banyak peralatan atau ruang yang besar. Selanjutnya, faktor konteks sosial dan budaya juga berperan penting dalam pemilihan metode pembelajaran. Guru harus mempertimbangkan nilai-nilai, norma, dan kebiasaan budaya siswa dalam memilih metode yang tepat. Metode pembelajaran yang menghormati dan mencerminkan keberagaman budaya dan sosial siswa mungkin lebih efektif dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung. Terakhir, faktor waktu juga perlu dipertimbangkan. Guru harus mempertimbangkan jumlah waktu yang tersedia untuk pembelajaran serta jadwal dan kurikulum yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran yang membutuhkan waktu yang lebih lama atau persiapan yang rumit mungkin tidak cocok jika waktu pembelajaran terbatas. Oleh karena itu, guru perlu memilih metode yang sesuai dengan batas waktu yang ada tanpa mengorbankan kualitas pembelajaran. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini secara holistik, guru dapat membuat keputusan yang tepat dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran PKn dan memenuhi kebutuhan siswa dengan efektif.


72 C. Kemampuan Membangun Hubungan Interaktif dengan Siswa Membangun hubungan interaktif yang baik dengan siswa merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. Hubungan yang baik antara guru dan siswa dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif, dan meningkatkan motivasi serta partisipasi siswa dalam pembelajaran. Pertama-tama, guru perlu menunjukkan minat dan kepedulian terhadap setiap siswa sebagai individu. Hal ini dapat dilakukan dengan mendengarkan dengan aktif saat siswa berbicara, memberikan perhatian yang sama kepada semua siswa, dan menunjukkan empati terhadap perasaan dan pengalaman siswa. Selanjutnya, komunikasi yang efektif juga menjadi kunci dalam membangun hubungan interaktif yang baik. Guru perlu mengkomunikasikan harapan, norma, dan aturan dengan jelas kepada siswa, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan positif terhadap kinerja dan partisipasi siswa. Selain itu, guru juga perlu membuka ruang bagi siswa untuk berkomunikasi dan berbagi pendapat mereka secara terbuka, sehingga siswa merasa didengar dan dihargai. Selain itu, kolaborasi dan interaksi antara guru dan siswa serta antar siswa sendiri juga penting dalam membangun hubungan interaktif yang positif. Guru dapat mendorong kerja sama dan diskusi kelompok, memfasilitasi interaksi sosial yang positif, dan menciptakan suasana kelas yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Dengan


73 demikian, siswa merasa bahwa mereka adalah bagian dari komunitas belajar yang saling mendukung dan menghargai satu sama lain. Selanjutnya, pengakuan dan penguatan positif juga penting dalam membangun hubungan interaktif yang baik dengan siswa. Guru dapat memberikan pujian dan penghargaan atas prestasi siswa, serta memberikan dukungan dan bimbingan saat siswa mengalami kesulitan atau kegagalan. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa, tetapi juga memperkuat ikatan antara guru dan siswa. Terakhir, kejujuran, konsistensi, dan kesetaraan juga merupakan prinsip-prinsip penting dalam membangun hubungan interaktif yang baik dengan siswa. Guru perlu menjadi contoh yang baik dengan menunjukkan integritas dan kejujuran dalam semua interaksi dengan siswa, serta memperlakukan semua siswa dengan adil dan setara tanpa memihak. Dengan mempraktikkan nilai-nilai ini dalam hubungan dengan siswa, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif, inklusif, dan mendukung bagi semua siswa dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. (ALI ARMADI, 2021) Kendala dalam membangun hubungan interaktif dengan siswa Meskipun membangun hubungan interaktif yang positif dengan siswa adalah hal yang penting, terdapat beberapa kendala yang mungkin dihadapi oleh guru dalam proses tersebut. Pertama-tama, salah satu kendala utama adalah


74 perbedaan individu dan kepribadian antara guru dan siswa. Setiap siswa memiliki latar belakang, minat, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga sulit bagi guru untuk membangun hubungan yang sama efektif dengan setiap siswa. Beberapa siswa mungkin lebih responsif terhadap pendekatan tertentu daripada yang lain, sehingga diperlukan fleksibilitas dan kesabaran dari guru dalam menyesuaikan pendekatan mereka. Selain itu, faktor lingkungan sosial dan budaya juga dapat menjadi kendala dalam membangun hubungan interaktif yang efektif dengan siswa. Budaya sekolah, norma-norma sosial, dan ekspektasi masyarakat dapat mempengaruhi dinamika hubungan antara guru dan siswa. Misalnya, dalam beberapa budaya, ada harapan bahwa guru harus memegang peran otoritas yang kuat dan siswa harus tunduk pada guru. Hal ini dapat menghambat komunikasi terbuka dan kolaborasi antara guru dan siswa, sehingga mempersulit proses membangun hubungan yang inklusif dan mendukung. Selanjutnya, kendala yang sering dihadapi adalah ketidaksetaraan dalam distribusi perhatian dan dukungan dari guru. Beberapa siswa mungkin mendapatkan lebih banyak perhatian dan dukungan daripada yang lain, terutama siswa yang lebih vokal atau berprestasi tinggi. Hal ini dapat menyebabkan siswa yang kurang vokal atau kurang berprestasi merasa diabaikan atau kurang dihargai, sehingga mempengaruhi hubungan mereka dengan guru. Kendala lainnya adalah tantangan dalam mengelola konflik atau ketegangan yang mungkin timbul dalam hubungan antara guru dan siswa. Konflik interpersonal atau


75 perbedaan pendapat antara guru dan siswa dapat mengganggu dinamika kelas dan menghambat proses pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik yang efektif dari guru untuk mengatasi kendala tersebut dan membangun hubungan yang positif dengan siswa. Terakhir, faktor-faktor eksternal seperti tekanan waktu, beban kerja yang tinggi, dan kondisi lingkungan belajar yang tidak kondusif juga dapat menjadi kendala dalam membangun hubungan interaktif dengan siswa. Guru mungkin merasa sulit untuk memprioritaskan pembangunan hubungan dengan siswa di tengah-tengah tuntutan lainnya, seperti menyelesaikan kurikulum atau menghadapi tantangan administratif. Oleh karena itu, diperlukan komitmen dan dukungan yang kuat dari semua pihak terkait untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa. D. Kemampuan Menilai dan Melakukan Evaluasi Efektif Penilaian dan evaluasi yang efektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar memiliki urgensi yang besar karena berperan penting dalam mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, memonitor perkembangan siswa, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Pertama-tama, penilaian dan evaluasi membantu guru dalam menilai pemahaman siswa terhadap materi PKn serta kemampuan mereka dalam menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami tingkat


76 pemahaman siswa, guru dapat menyesuaikan pengajaran mereka untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman siswa. Selanjutnya, penilaian dan evaluasi juga berperan dalam memonitor kemajuan siswa dari waktu ke waktu. Dengan melakukan evaluasi secara berkala, guru dapat melacak perkembangan siswa dalam mencapai kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan. Informasi yang diperoleh dari penilaian ini memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik yang sesuai dan menyediakan bimbingan tambahan kepada siswa yang membutuhkannya. Selain itu, penilaian dan evaluasi merupakan alat yang penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PKn secara keseluruhan. Dengan menganalisis hasil evaluasi, guru dapat mengevaluasi efektivitas metode pengajaran, keefektifan materi pembelajaran, dan keberhasilan strategi pembelajaran yang diterapkan. Hal ini memungkinkan guru untuk melakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam desain pembelajaran untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa di masa mendatang. (Tirtoni, 2016) Penilaian dan evaluasi juga memberikan informasi yang berharga bagi siswa, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi dapat digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja mereka, serta untuk melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran siswa. Selain itu, hasil evaluasi juga dapat digunakan untuk memperkuat akuntabilitas sekolah dan guru terhadap hasil pembelajaran siswa, serta untuk menginformasikan pengambilan keputusan terkait


77 perbaikan sistem pendidikan secara keseluruhan. (Lubis, 2020) Dengan demikian, penilaian dan evaluasi yang efektif memiliki urgensi yang besar dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. Hal ini tidak hanya memungkinkan guru untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan memantau perkembangan siswa, tetapi juga memungkinkan mereka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan dan melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses pembelajaran siswa. Bagaimana metode penilaian dan evaluasi yang efektif? Metode penilaian dan evaluasi yang efektif dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar perlu dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan informasi yang akurat dan bermanfaat tentang pemahaman siswa, kemajuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta efektivitas pengajaran guru. Beberapa metode yang dapat digunakan antara lain: (Rahayu, 2017) 1. Ujian Tertulis Pemahaman siswa tentang konsep-konsep kewarganegaraan dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Keunggulan dari metode ini adalah kemampuannya untuk menyediakan penilaian yang terstandar dan dapat diukur secara objektif terhadap pemahaman siswa. Dengan merancang soal-soal yang mencakup berbagai aspek materi, seperti pengetahuan tentang konstitusi, sistem


78 pemerintahan, dan nilai-nilai kewarganegaraan, guru dapat menilai sejauh mana siswa telah memahami materi yang diajarkan. Namun, dalam menggunakan metode ini, perlu diperhatikan agar soal-soal yang disusun relevan dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Kelemahan potensial dari metode ini adalah bahwa ujian tertulis mungkin tidak mampu mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam konteks nyata atau kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan analitis. Selain itu, terkadang ujian tertulis dapat menciptakan tekanan yang berlebihan bagi beberapa siswa dan tidak selalu mencerminkan secara akurat pemahaman mereka secara keseluruhan. Meskipun demikian, dengan penggunaan yang tepat, ujian tertulis tetap menjadi salah satu metode yang berguna dalam mengevaluasi pemahaman siswa dalam pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. 2. Proyek atau Presentasi Memberikan tugas proyek atau presentasi kepada siswa merupakan metode yang efektif untuk menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam konteks nyata di pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar. Keunggulan dari metode ini adalah memungkinkan siswa untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kewarganegaraan dengan cara yang relevan dan praktis.


79 Melalui proyek atau presentasi, siswa memiliki kesempatan untuk menggali lebih dalam tentang hak dan kewajiban warga negara, melakukan penelitian tentang isu-isu sosial-politik yang penting, dan menyajikan hasil temuan mereka dengan kreativitas. Selain itu, metode ini juga mempromosikan keterampilan berkomunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah, yang merupakan aspek penting dalam pengembangan karakter warga negara yang berkualitas. Meskipun demikian, kelemahan dari metode ini mungkin termasuk waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dan presentasi, serta kemungkinan kesulitan bagi beberapa siswa dalam menyampaikan materi mereka secara efektif. Namun, dengan bimbingan yang tepat dari guru, metode proyek atau presentasi tetap menjadi pilihan yang bermanfaat dalam meningkatkan pembelajaran PKn di Sekolah Dasar. 3. Diskusi Kelas Diskusi kelompok atau diskusi kelas merupakan salah satu metode yang efektif dalam mengevaluasi pemahaman siswa terhadap materi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar serta kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan menganalisis isu-isu kewarganegaraan. Dalam kegiatan diskusi ini, siswa memiliki kesempatan untuk aktif berpartisipasi, berbagi pendapat, dan bertukar informasi satu sama lain. Melalui interaksi ini, siswa tidak hanya dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang konsep-konsep kewarganegaraan, tetapi juga


80 merangsang pemikiran kritis dan analitis mereka. Guru memiliki peran penting dalam mengelola diskusi ini, dengan mengamati partisipasi siswa, menilai kemampuan mereka dalam menyampaikan argumen yang logis, serta melihat sejauh mana siswa dapat mendukung pendapat mereka dengan bukti yang relevan. Dengan memperhatikan proses diskusi ini, guru dapat memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa, yang dapat membantu dalam pengembangan pemahaman dan kemampuan mereka dalam pembelajaran PKn. 4. Penugasan Terstruktur Penugasan terstruktur merupakan metode evaluasi yang efektif untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan konsep-konsep kewarganegaraan dalam situasi konkret dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. Dengan penugasan ini, siswa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh dalam konteks nyata. Contohnya, siswa dapat diminta untuk menulis esai tentang isu-isu kewarganegaraan yang sedang kontroversial, merancang kampanye sosial untuk mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan, atau bahkan melakukan simulasi pemilihan umum untuk memahami secara langsung proses demokrasi. Melalui penugasan ini, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatifitas mereka, serta memperkuat pemahaman mereka tentang pentingnya partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sementara itu, guru dapat


81 menggunakan hasil dari penugasan ini sebagai dasar untuk mengevaluasi pemahaman dan kemampuan siswa, serta memberikan umpan balik yang dapat membantu dalam pengembangan lebih lanjut dalam pembelajaran PKn. 5. Portofolio Siswa Penggunaan portofolio siswa merupakan pendekatan evaluasi yang holistik dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di Sekolah Dasar. Portofolio ini mencatat berbagai jenis pekerjaan siswa, mulai dari catatan, tugas-tugas, proyek-proyek, hingga refleksi pribadi tentang pembelajaran mereka. Keuntungan utama dari penggunaan portofolio adalah kemampuannya untuk melacak perkembangan siswa dari waktu ke waktu. Guru dapat menggunakan portofolio untuk memonitor kemajuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, serta memberikan umpan balik yang lebih terperinci dan personal kepada siswa. Dengan melihat berbagai jenis karya yang terdokumentasi dalam portofolio, guru dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang kekuatan, kelemahan, dan area pengembangan siswa dalam pembelajaran PKn. Selain itu, portofolio juga dapat menjadi alat untuk memfasilitasi refleksi diri siswa tentang pembelajaran mereka, memperkuat pemahaman mereka tentang nilai-nilai kewarganegaraan, serta merangsang pertumbuhan pribadi mereka sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan aktif. Dengan demikian, penggunaan portofolio


82 siswa bukan hanya sebagai alat evaluasi, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran yang berkelanjutan dan mendalam dalam konteks pembelajaran PKn. Melalui penggunaan berbagai metode penilaian dan evaluasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran PKn serta karakteristik siswa, guru dapat memperoleh informasi yang komprehensif tentang kemajuan siswa dalam mencapai kompetensi kewarganegaraan yang diharapkan. Hal ini memungkinkan mereka untuk memberikan umpan balik yang efektif, melakukan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam desain pembelajaran, serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara keseluruhan. Tidak ada metode penilaian tunggal yang bisa dikatakan sebagai yang "paling bagus" dalam semua konteks pembelajaran. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, dan pilihan metode yang tepat akan tergantung pada tujuan pembelajaran, karakteristik siswa, dan konteks pembelajaran secara keseluruhan.


83 Rangkuman Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki substansi yang luas, mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, struktur pemerintahan, nilai-nilai demokrasi, dan budaya serta keragaman masyarakat Indonesia. Keterampilan mengajar dan mengelola kelas sangat penting dalam memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif, termasuk kemampuan merancang strategi pembelajaran yang menarik, memotivasi siswa, dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kemampuan membangun hubungan interaktif dengan siswa merupakan aspek penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, memperkuat koneksi antara guru dan siswa, serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Selain itu, kemampuan menilai dan melakukan evaluasi efektif memungkinkan guru untuk mengukur pemahaman dan kemajuan siswa secara akurat, menggunakan berbagai metode evaluasi, dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk mendukung perkembangan siswa secara menyeluruh. Dengan integrasi keempat aspek tersebut, pembelajaran PKn dapat menjadi lebih komprehensif, relevan, dan berdampak dalam membentuk karakter warga negara yang berkualitas.


84 Evaluasi Pembuatan Kampanye Kewarganegaraan Deskripsi Tugas Anda diminta untuk merancang sebuah kampanye sosial atau politik yang bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan dalam masyarakat. Kampanye ini dapat berfokus pada isu-isu seperti hak asasi manusia, demokrasi, keadilan, partisipasi politik, atau tanggung jawab sosial. Anda dapat memilih salah satu isu atau kombinasi dari beberapa isu yang dianggap penting menurut perspektif Anda. Langkah-langkah Tugas 1. Pemilihan Tema Pilihlah isu-isu kewarganegaraan yang menurut Anda paling relevan dan penting untuk dipromosikan dalam kampanye Anda. 2. Riset Lakukan penelitian mendalam tentang isu-isu yang Anda pilih. Temukan fakta, data, dan informasi yang relevan untuk mendukung argumen Anda dalam kampanye. 3. Desain Kampanye


85 Tentukan strategi dan pesan yang ingin Anda sampaikan melalui kampanye Anda. Anda dapat membuat poster, video pendek, atau kampanye media sosial untuk menyampaikan pesan Anda dengan cara yang menarik dan efektif. 4. Implementasi Implementasikan kampanye Anda dengan cara yang kreatif dan strategis. Pastikan untuk menyebarkan kampanye Anda kepada khalayak yang luas dan relevan, seperti teman sekolah, keluarga, atau masyarakat lokal Anda. 5. Evaluasi Setelah kampanye selesai, evaluasilah efektivitasnya. Tinjau kembali tujuan kampanye Anda dan lihat sejauh mana pesan Anda telah disampaikan dan diterima oleh audiens Anda. Format Penyerahan 1. Poster Jika Anda memilih membuat poster, pastikan untuk menyerahkan gambar poster dalam format elektronik. 2. Video Jika Anda memilih membuat video, serahkan video pendek dalam format yang dapat diakses. 3. Kampanye Media Sosial Jika Anda memilih membuat kampanye media sosial, serahkan tautan atau tangkapan layar dari kampanye yang telah Anda buat.


86 5 Karakteristik PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral etelah menyelesaikan bahasan tentang Karakteristik PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral, diharapkan kita mampu memahami beberapa aspek penting terkait dengan pendidikan nilai dan moral di Sekolah Dasar (SD). Pertama, kita akan memahami pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD, yang mencakup metode dan strategi yang digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai dalam pembelajaran PKn. Selanjutnya, kita akan menjelajahi bagaimana Pendidikan Nilai dan Moral direpresentasikan dalam Standar Isi PKn SD, yang menetapkan kerangka kerja untuk pengajaran dan pembelajaran nilai-nilai kewarganegaraan. Terakhir, kita akan melihat bagaimana hubungan interaktif diantara pengembangan nilai dan moral dalam pembelajaran PKn di SD, di mana guru dan siswa berkolaborasi dalam S


87 membangun pemahaman, sikap, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan pemahaman tentang aspek-aspek ini, diharapkan kita dapat melaksanakan pembelajaran PKn yang efektif dan bermakna bagi siswa di tingkat SD. A. Pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD Pendekatan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di Sekolah Dasar (SD) mencakup serangkaian strategi dan metode yang bertujuan untuk membentuk karakter dan sikap moral siswa. Pertama, pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam setiap aspek pembelajaran. Guru PKn memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berfokus pada pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga pada pengembangan sikap dan perilaku yang positif. Kedua, pendekatan ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Guru PKn menggunakan berbagai teknik seperti cerita, permainan peran, dan diskusi kelompok untuk mengajarkan nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, kerjasama, dan integritas. Melalui kegiatan-kegiatan ini, siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dan menginternalisasi nilai-nilai tersebut dengan lebih baik. Ketiga, pendekatan ini menekankan pembelajaran reflektif, di mana siswa didorong untuk mempertimbangkan implikasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Guru PKn mengajak siswa untuk merenungkan situasi yang mereka hadapi dan bagaimana nilai-nilai moral dapat


88 diterapkan dalam konteks tersebut. Hal ini membantu siswa memahami makna nilai-nilai tersebut secara lebih mendalam. Keempat, dalam pendekatan ini, guru PKn berperan sebagai model yang baik bagi siswa. Mereka menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral yang diajarkan, seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Dengan menjadi contoh yang baik, guru membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD juga memperhatikan keberagaman siswa. Guru PKn mengakui perbedaan latar belakang, budaya, dan nilainilai siswa, dan menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Mereka memastikan bahwa setiap siswa merasa dihargai dan didukung dalam proses pembelajaran. Keenam, pendekatan ini juga menekankan pengembangan keterampilan sosial dan emosional siswa. Guru PKn memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih berkomunikasi, berkolaborasi, dan menyelesaikan konflik secara positif. Hal ini membantu siswa dalam membangun hubungan interpersonal yang sehat dan mengelola emosi dengan baik. Ketujuh, pendekatan PKn ini tidak hanya berfokus pada pembentukan karakter individu, tetapi juga memperhatikan pembangunan komunitas yang beretika. Guru PKn mendorong siswa untuk bekerja sama dalam proyek-proyek yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan sosial atau lingkungan. Dengan demikian, siswa tidak hanya belajar menjadi individu yang bertanggung jawab, tetapi


89 juga menjadi bagian dari komunitas yang peduli dan berempati. (Tirtoni, 2016) Kesimpulannya, pendekatan PKn sebagai Pendidikan Nilai dan Moral di SD memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter siswa. Melalui metode pembelajaran yang interaktif, reflektif, dan inklusif, pendekatan ini membantu siswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai moral yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang berkualitas dan beretika. B. Pendidikan Nilai dan Moral dalam Standar Isi PKn SD Pendidikan Nilai dan Moral adalah bagian integral dari sistem pendidikan yang bertujuan untuk membentuk karakter dan moralitas individu. Hal ini melibatkan pengenalan, pemahaman, dan penerapan nilai-nilai etika, moral, dan kewarganegaraan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan nilai dan moral bertujuan untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, serta memupuk sikap, perilaku, dan keputusan yang etis. Melalui pendidikan nilai dan moral, individu diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab, berperilaku baik, dan berkontribusi positif dalam membangun komunitas yang harmonis. Pendidikan Nilai dan Moral memiliki posisi yang sangat penting dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tingkat Sekolah Dasar (SD). Standar Isi PKn SD menetapkan kerangka dasar yang meliputi pemahaman


90 nilai-nilai moral, etika, dan kewarganegaraan yang harus ditanamkan pada siswa. (Rusmin, 2022) 1. Pengenalan Nilai-nilai Dasar Pengenalan terhadap nilai-nilai moral dasar merupakan salah satu aspek penting dalam Standar Isi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) tingkat Sekolah Dasar (SD). Prioritas diberikan pada nilai-nilai seperti kejujuran, kerja sama, disiplin, dan menghargai perbedaan, yang menjadi pondasi moral bagi siswa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Melalui pengenalan ini, siswa diajak untuk memahami arti dan pentingnya prinsip-prinsip moral dalam berinteraksi dengan sesama, membangun hubungan yang baik, dan berperilaku dengan integritas. Kejujuran mengajarkan siswa untuk berbicara dan bertindak sesuai dengan kebenaran, sedangkan kerja sama mengajarkan mereka untuk bekerja bersama sebagai bagian dari sebuah tim atau komunitas. Disiplin membantu siswa dalam memahami pentingnya aturan dan keteraturan dalam menjalani kehidupan seharihari, sementara menghargai perbedaan mengajarkan mereka untuk menghormati keunikan dan keragaman individu dalam masyarakat. Dengan memprioritaskan pengenalan terhadap nilai-nilai ini, Standar Isi PKn SD bertujuan untuk membentuk landasan moral yang kuat bagi siswa, sehingga mereka dapat menjadi individu yang bertanggung jawab, beretika, dan berkontribusi positif dalam masyarakat.


Click to View FlipBook Version