89 dan proses demokratis. Ini mendorong partisipasi politik yang lebih baik dan membuat masyarakat lebih sadar akan hak-hak mereka dan tanggung jawab dalam pembangunan bangsa. Pendidikan membantu dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan, seperti kemampuan berpikir kritis, berargumentasi, dan berpartisipasi dalam dialog yang membangun. Ini penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Artikel ini akan mengkaji masalah utama politik, ekonomi, dalam pembangunan bangsa dan hubungannya dengan pendidikan. Diharapkan analisis ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang maslah yang dihadapi oleh bangsabangsa dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berbudaya, serta peran penting pendidikan dalam mencapai tujuan pembangunan. A. Pengertian Politik, Ekonomi dan Pendidikan 1. Politik Politik adalah sebuah istilah yang merujuk pada proses pengambilan keputusan, perebutan kekuasaan, dan tindakan yang terkait dengan pemerintahan suatu negara atau organisasi. Lebih spesifik, politik mencakup segala hal yang berkaitan dengan pembuatan kebijakan, perundingan, kampanye politik, pemilihan umum, dan interaksi antara individu, kelompok, atau partai politik yang bertujuan untuk memengaruhi atau mengendalikan pemerintahan. Politik juga mencakup aspek-aspek seperti ideologi, filosofi politik, peran pemerintah, partisipasi warga
90 negara, hukum, hak asasi manusia, konflik, diplomasi, keamanan nasional, dan berbagai hal lainnya yang berhubungan dengan cara suatu masyarakat atau negara diatur dan dijalankan. Sifat politik sangat beragam dan kompleks, serta dapat terjadi di berbagai tingkatan, mulai dari tingkat lokal hingga internasional. Tujuan politik dapat bervariasi, termasuk dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan dan stabilitas, memperjuangkan hak-hak individu, atau mengatur sumber daya dan kebijakan ekonomi. Politik merupakan salah satu aspek mendasar dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, serta memiliki peran penting dalam pembentukan arah dan kebijakan suatu negara. 2. Ekonomi Ekonomi secara umum dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk maksimalisasi produksi dan utilitas individu (Suyanto et al., 2021). Istilah "ekonomi" merujuk pada cara masyarakat mengelola sumber daya terbatas guna memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Secara sederhana, "ekonomi" adalah studi tentang produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam masyarakat. Dalam konteks yang lebih umum, "ekonomi" dapat merujuk pada: a. Ilmu Sosial: Ekonomi adalah disiplin ilmu sosial yang mempelajari perilaku ekonomi individu,
91 perusahaan, dan pemerintah serta interaksi di antara mereka dalam sistem ekonomi. b. Proses Pengelolaan Sumber Daya: Ekonomi mencakup bagaimana masyarakat mengatur, mengalokasikan, dan memanfaatkan sumber daya seperti tenaga kerja, tanah, modal, dan sumber daya alam untuk memproduksi barang dan jasa. c. Distribusi dan Alokasi: Ini juga melibatkan analisis tentang bagaimana barang dan jasa didistribusikan kepada masyarakat dan bagaimana kekayaan dan pendapatan didistribusikan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. d. Perilaku Konsumen dan Produsen: Studi ekonomi mencakup perilaku konsumen dalam hal pemilihan dan pembelian barang dan jasa, serta keputusan produsen dalam hal produksi dan penawaran barang dan jasa. e. Harga dan Pasar: Ekonomi memeriksa peran harga dalam mengoordinasikan aktivitas ekonomi, baik dalam pasar kompetitif maupun pasar yang lebih khusus. f. Efisiensi dan Distribusi Kekayaan: Masalah efisiensi alokasi sumber daya dan distribusi yang adil juga menjadi fokus dalam studi ekonomi. 1. Pendidikan Dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan No. 20 tahun 2003, dijelaskan bahwa Pendidikan adalah "usaha sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan belajar dan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya dalam hal kekuatan
92 spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya dan masyarakat.‛ Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) kata "pendidikan" berasal dari kata 'didik' yang mendapatkan imbuhan 'pe' dan akhiran 'an', sehingga kata ini memiliki pengertian sebagai sebuah metode, cara, maupun tindakan dalam membimbing. Pengajaran dapat didefinisikan sebagai cara perubahan etika dan perilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian melalui pendidikan, pembelajaran, bimbingan, dan pembinaan. Dalam bahasa Arab, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan pendidikan, antara lain al-ta’lim, al-tarbiyah, dan al-ta’dib. Al-ta’lim merujuk pada pengajaran yang melibatkan pemberian pengetahuan dan ketrampilan. Sementara itu, altarbiyah merujuk pada proses pengasuhan dan pendidikan, sedangkan al-ta’dib menekankan pada upaya memperbaiki akhlak dan moral peserta didik. Meskipun demikian, istilah pendidikan sering kali diterjemahkan sebagai "tarbiyah" dalam bahasa Arab. Secara terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses sadar yang dilakukan secara bertahap, terencana, dan simultan oleh pendidik yang memiliki persyaratan tertentu. Definisi pendidikan dalam arti luas adalah kehidupan. Ini berarti bahwa pendidikan mencakup semua pengetahuan dan pembelajaran yang terjadi sepanjang hidup dalam berbagai tempat dan situasi
93 yang memberikan pengaruh positif pada perkembangan individu. Pendidikan dianggap sebagai proses yang berlangsung seumur hidup (long life education). Pengajaran dalam konteks yang lebih luas juga mencakup proses kegiatan mengajar, yang dapat terjadi di berbagai lingkungan dan kapan pun (Amirin, 2013: 4). Pendidikan dalam arti sempit merujuk pada institusi sekolah. Sistem ini berlaku bagi individu yang menjadi murid, baik sebagai siswa di sekolah maupun sebagai peserta didik di universitas (lembaga pendidikan formal). Ki Hajar Dewantara, tokoh pendidikan terkemuka, mengemukakan prinsipnya yang terkenal, yaitu "Ing Ngarso Sung Tulodo" (memberikan contoh di depan), "Ing Madyo Mangun Karso" (membangun dan memberi semangat di tengah), dan "Tut Wuri Handayani" (memberi dorongan di belakang) (Febriyanti, 2021). B. Masalah Politik dalam Pembangunan Bangsa 1. Ketidakstabilan politik Konflik politik, ketidakstabilan pemerintahan, dan perubahan rezim politik dapat mengganggu proses pembangunan. Keamanan politik dan ketertiban harus dijaga untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan perkembangan sosial. Ketidakstabilan politik dapat memiliki berbagai akibat yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik sebuah negara. Beberapa akibat
94 yang umum terkait dengan ketidakstabilan politik termasuk: 2. Ketidakpastian Ketidakstabilan politik sering kali menciptakan ketidakpastian di antara warga negara, bisnis, dan investor. Ini bisa mempengaruhi keputusan ekonomi, investasi, dan perencanaan jangka panjang. 3. Konflik Sosial: Ketidakstabilan politik bisa menyebabkan konflik sosial, seperti protes, demonstrasi, atau bahkan kerusuhan. Konflik ini dapat mengganggu perdamaian dan stabilitas di negara tersebut. 4. Perekonomian yang Lemah Perubahan dalam kebijakan ekonomi, investasi yang berkurang, dan ketidakpastian politik dapat menyebabkan perekonomian negara menjadi lemah. Ini bisa berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan tingkat kemiskinan. 5. Pemiskinan dan Ketidaksetaraan Ketidakstabilan politik dapat mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak warga negara, dan dalam beberapa kasus, meningkatkan ketidaksetaraan ekonomi. 6. Gangguan Hukum Ketidakstabilan politik sering kali mengganggu sistem hukum dan ketertiban, yang dapat mengarah pada kerusakan sistem peradilan dan peningkatan kejahatan.
95 7. Pergeseran Kekuasaan Dalam beberapa kasus, ketidakstabilan politik dapat mengakibatkan perubahan dalam kepemimpinan atau pemerintahan negara, termasuk kudeta militer atau revolusi 8. Gangguan Hubungan Internasional Ketidakstabilan politik di suatu negara dapat memengaruhi hubungan internasional negara tersebut dengan negara-negara lain, mengganggu diplomasi, perdagangan, dan kerja sama regional. 9. Isolasi Internasional Negara yang mengalami ketidakstabilan politik mungkin mengalami isolasi internasional atau sanksi dari komunitas global 10. Ketidakamanan Ketidakstabilan politik dapat mengganggu keamanan dalam negara tersebut, meningkatkan risiko konflik bersenjata, terorisme, atau gangguan keamanan lainnya. 11. Krisis Kemanusiaan Ketidakstabilan politik sering kali berkontribusi pada krisis kemanusiaan, termasuk pengungsi, kelaparan, dan penyakit yang menyebar. a. Partisipasi politik Partisipasi masyarakat dalam proses politik adalah kunci untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Masalah terkait dengan partisipasi politik seperti
96 diskriminasi, penindasan, dan ketidaksetaraan hak politik dapat menghambat kemajuan suatu bangsa. b. Korupsi Korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan. Praktik korupsi dapat merusak kebijakan publik, menghambat distribusi sumber daya yang adil, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Mengatasi masalah politik merupakan tantangan kompleks yang memerlukan kerja sama dari berbagai pihak dan upaya yang berkelanjutan. Berikut adalah beberapa solusi umum yang dapat dipertimbangkan: 1. Partisipasi Masyarakat: a. Edukasi politik: Tingkatkan kesadaran politik di kalangan masyarakat dengan mengedukasi mereka tentang sistem politik, hak-hak mereka, dan pentingnya partisipasi politik. b. Mendorong partisipasi: Ajak warga untuk terlibat dalam proses politik, seperti pemilihan umum, pemungutan suara, dan forum komunitas. Partisipasi aktif dapat menguatkan demokrasi. 2. Transparansi dan Akuntabilitas: a. Transparansi: Dorong pemerintah dan institusi politik untuk menjadi lebih transparan dalam pengambilan keputusan, kebijakan, dan pengelolaan dana publik. b. Akuntabilitas: Bangun mekanisme akuntabilitas yang kuat untuk mengawasi tindakan pemerintah
97 dan anggota parlemen. Ini dapat mencakup badan pengawas independen, ombudsman, dan audit publik. 3. Reformasi Sistem Politik: a. Reformasi undang-undang pemilu: Evaluasi dan perbarui undang-undang pemilu untuk memastikan adanya representasi yang adil dan inklusif. b. Pengurangan korupsi: Melakukan upaya keras untuk memerangi korupsi di semua tingkatan pemerintah. Ini dapat mencakup lembaga antikorupsi dan reformasi kelembagaan. 4. Dialog Antar-Partai: Dorong dialog dan kerja sama antara partai politik yang berbeda. Membangun jembatan komunikasi antar-partai dapat membantu mengurangi polarisasi politik. 5. Pendidikan dan Kesadaran Politik: Prioritaskan pendidikan politik di sekolah-sekolah dan dalam masyarakat. Warga yang lebih berpendidikan secara politik cenderung lebih terinformasi dan kritis terhadap pemimpin mereka. 6. Media Independen: Dukung media independen yang dapat menyajikan berita dan informasi tanpa bias. Media yang independen dapat menjadi alat penting untuk mengungkap pelanggaran politik dan memberikan informasi yang objektif.
98 7. Keterlibatan Internasional: Melibatkan komunitas internasional untuk mendukung demokratisasi dan penegakan aturan hukum di negara yang mengalami masalah politik. 8. Kepemimpinan yang Etis: Memilih pemimpin yang etis dan berintegritas, serta mengawasi tindakan mereka. Kepemimpinan yang baik dapat membantu mengatasi masalah politik. C. Masalah Ekonomi dalam Pembangunan Bangsa 1. Ketidaksetaraan ekonomi Ketidaksetaraan ekonomi mengacu pada perbedaan yang signifikan dalam distribusi pendapatan, kekayaan, atau akses ke sumber daya ekonomi antara individu, kelompok, atau wilayah. Ketidaksetaraan ekonomi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk : a. Ketidaksetaraan Pendapatan: Ini merujuk pada perbedaan dalam pendapatan yang diterima oleh individu atau keluarga. Beberapa orang atau kelompok mungkin mendapatkan pendapatan yang jauh lebih tinggi daripada yang lain. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan pendapatan meliputi perbedaan dalam tingkat pendidikan, keterampilan, pengalaman kerja, dan faktor-faktor struktural dalam perekonomian. b. Ketidaksetaraan Kekayaan: Kekayaan mencakup aset seperti properti, investasi, dan tabungan. Ketidaksetaraan kekayaan merujuk pada
99 perbedaan dalam kepemilikan aset ini antara individu atau kelompok. Ketidaksetaraan kekayaan sering kali lebih parah daripada ketidaksetaraan pendapatan, karena individu atau kelompok dengan kekayaan yang signifikan memiliki akses lebih besar ke peluang ekonomi. c. Ketidaksetaraan Akses ke Pendidikan dan Kesehatan: Ketidaksetaraan ekonomi juga bisa tercermin dalam akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Individu atau kelompok dengan sumber daya ekonomi yang terbatas mungkin kesulitan mengakses pendidikan berkualitas dan perawatan kesehatan yang baik, yang dapat memperburuk ketidaksetaraan ekonomi. d. Ketidaksetaraan Wilayah: Ketidaksetaraan ekonomi bisa terlihat dalam perbedaan antara wilayah urban dan pedesaan atau antara daerah perkotaan yang berkembang dan daerah pedesaan yang kurang berkembang. Wilayah yang kurang berkembang seringkali memiliki lebih sedikit peluang ekonomi, infrastruktur yang kurang berkembang, dan tingkat pengangguran yang lebih tinggi. 2. Ketergantungan pada sektor tunggal Ketergantungan pada sektor tunggal adalah situasi di mana ekonomi suatu negara, wilayah, atau perusahaan sangat bergantung pada satu sektor ekonomi tertentu. Hal ini dapat menjadi masalah ekonomi yang signifikan karena risiko yang melekat pada ketergantungan tersebut. Beberapa hal yang perlu
100 diperhatikan terkait ketergantungan pada sektor tunggal termasuk: a. Risiko Volatilitas: Jika ekonomi sangat tergantung pada satu sektor, fluktuasi dalam sektor tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan pada seluruh ekonomi. Misalnya, jika sebuah negara sangat tergantung pada harga minyak, penurunan tiba-tiba dalam harga minyak dapat mengakibatkan krisis ekonomi b. Ketidakberagaman Ekonomi: Ketergantungan pada satu sektor dapat menghambat diversifikasi ekonomi. Tanpa diversifikasi, ekonomi menjadi rentan terhadap perubahan dalam sektor yang dominan. c. Risiko Ketidakstabilan Pasar: Jika sektor yang dominan dalam ekonomi menghadapi masalah seperti penurunan permintaan global, perubahan regulasi, atau gejolak pasar lainnya, ekonomi akan terpukul keras. d. Rendahnya Ketahanan Ekonomi: Ketergantungan pada sektor tunggal dapat mengurangi ketahanan ekonomi dalam menghadapi guncangan ekonomi dan krisis. e. Tergantung pada Faktor Eksternal: Ketergantungan pada sektor tunggal sering kali membuat ekonomi tergantung pada faktor-faktor eksternal seperti harga komoditas global, politik luar negeri, dan fluktuasi pasar dunia.
101 3. pengelolaan ekonomi yang buruk Pengelolaan ekonomi yang buruk dapat memiliki berbagai dampak negatif pada suatu negara atau wilayah. Berikut adalah beberapa dampak dan ciri-ciri dari pengelolaan ekonomi yang buruk: a. Inflasi Tinggi: Inflasi yang tinggi adalah tanda klasik dari pengelolaan ekonomi yang buruk. Inflasi yang tinggi dapat mengakibatkan harga barang dan jasa meningkat dengan cepat, yang pada gilirannya mengurangi daya beli masyarakat. b. Defisit Anggaran: Defisit anggaran terjadi ketika pemerintah menghabiskan lebih banyak uang daripada yang diterimanya dalam bentuk pendapatan. Ini bisa mengakibatkan penumpukan utang pemerintah yang tinggi. c. Pengangguran Tinggi: Ketidakmampuan pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang cukup dapat mengakibatkan pengangguran tinggi, yang dapat menyebabkan penurunan tingkat kemakmuran masyarakat. d. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi: Pengelolaan ekonomi yang buruk juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang lambat atau stagnasi dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. e. Kesenjangan Sosial: Ketidaksetaraan ekonomi dapat meningkat ketika ekonomi tidak dikelola dengan baik. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih besar antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
102 f. Korupsi: Korupsi dalam pemerintah dan sektor bisnis adalah salah satu gejala umum pengelolaan ekonomi yang buruk. Praktik korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menciptakan ketidakadilan dalam distribusi kekayaan. g. Ketidakpastian Investasi: Pengelolaan ekonomi yang buruk dapat mengakibatkan ketidakpastian bagi investor. Hal ini dapat menghambat investasi asing dan domestik, yang pada gilirannya dapat merugikan pertumbuhan ekonomi. h. Devaluasi Mata Uang: Penurunan nilai mata uang negara dapat terjadi sebagai akibat dari kebijakan yang buruk, yang dapat mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi dan merugikan perdagangan internasional. i. Perkembangan Infrastruktur yang Lambat: Investasi yang tidak memadai dalam infrastruktur dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara. j. Ketidakmampuan Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Pengelolaan ekonomi yang buruk dapat menghambat kemajuan menuju tujuan pembangunan berkelanjutan, seperti mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan menjaga lingkungan. Mengatasi masalah ekonomi adalah tujuan yang kompleks dan memerlukan berbagai pendekatan tergantung pada situasi dan konteks yang spesifik. Berikut adalah beberapa solusi umum yang dapat
103 membantu meningkatkan situasi ekonomi suatu negara atau individu: a. Pendidikan dan Pelatihan: Investasikan dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terampil cenderung mendapatkan gaji yang lebih tinggi dan dapat berkontribusi lebih baik pada pertumbuhan ekonomi. b. Infrastruktur: Peningkatan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, dan jaringan listrik, dapat memacu pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan produktivitas dan aksesibilitas. c. Kewirausahaan: Mendorong kewirausahaan dan inovasi dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan memacu pertumbuhan ekonomi. Memberikan dukungan kepada wirausahawan, seperti pinjaman usaha kecil, pelatihan, dan akses pasar, dapat membantu. d. Kebijakan Moneter dan Fiskal: Kebijakan moneter dan fiskal yang bijaksana dari pemerintah dan bank sentral dapat membantu mengendalikan inflasi, suku bunga, dan defisit anggaran. e. Investasi Asing: Menerima investasi asing dapat membantu membangun industri baru, menciptakan lapangan pekerjaan, dan memasukkan sumber daya ke dalam ekonomi. f. Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tertentu. Ini bisa membantu melindungi ekonomi dari fluktuasi pasar.
104 g. Perlindungan Sosial: Program perlindungan sosial, seperti bantuan tunai, asuransi kesehatan, dan pendidikan gratis, dapat membantu mengurangi ketidaksetaraan ekonomi dan mendukung masyarakat yang kurang mampu. h. Perdagangan Internasional: Membuka perdagangan internasional dapat memberikan peluang ekspansi ekonomi dengan meningkatkan ekspor dan impor. i. Mengendalikan Korupsi: Memerangi korupsi adalah penting, karena korupsi dapat merusak pertumbuhan ekonomi dengan merugikan alokasi sumber daya dan mengurangi kepercayaan investor. j. Penghematan dan Investasi: Mengelola keuangan pribadi dengan bijak dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk investasi dan tabungan jangka panjang dapat membantu mengatasi masalah ekonomi individu. k. Kolaborasi Global: Bekerjasama dengan komunitas global untuk menyelesaikan masalah ekonomi global, seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan, dan ketidakstabilan keuangan. D. Hubungan Politik, Ekonomi, dengan Pendidikan Pendidikan memegang peran sentral dalam menangani tantangan politik dan ekonomi dalam pembangunan bangsa. Pendidikan berkualitas dapat membantu membentuk masyarakat yang terinformasi, kritis, dan aktif dalam proses politik. Selain itu, pendidikan yang baik juga
105 menyiapkan individu dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah ekonomi dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, ada tantangan dalam bidang pendidikan yang juga perlu diatasi, seperti: Akses pendidikan: Tidak semua warga negara memiliki akses yang sama ke pendidikan. Masalah ketidaksetaraan akses pendidikan perlu diatasi untuk memastikan bahwa semua individu memiliki peluang yang sama. Kualitas pendidikan: Hanya memiliki akses ke pendidikan bukanlah cukup. Penting juga untuk memastikan kualitas pendidikan yang baik agar siswa benar-benar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk berkontribusi pada pembangunan. Dalam kesimpulan, politik, ekonomi, dan pendidikan saling terkait dalam pembangunan bangsa. Keseimbangan dan sinergi antara ketiga komponen ini sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta diperlukan untuk mengatasi masalah utama ini dan memajukan pembangunan bangsa.
106
107 BAB VII Masalah Utama Social, Budaya Dalam Pembangunan Bangsa Dan Hubungannya Dengan Pendidikan
108 embangunan suatu bangsa adalah proses yang panjang yang melibatkan transformasi kompleks di berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk aspek sosial dan budaya. Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya. (Rochajat,dkk: 2011:3) Pembangunan tidak hanya mencakup peningkatan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencapai kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kesetaraan gender, dan keberagaman budaya. Namun, selama proses pembangunan, bangsa sering dihadapkan pada berbagai tantangan sosial dan budaya. Kemiskinan, yang menyebabkan ketimpangan sosial yang signifikan, merupakan salah satu masalah terbesar dalam konteks sosial. Ketidaksetaraan gender masih menjadi masalah besar dalam banyak masyarakat, membatasi wanita untuk memanfaatkan sepenuhnya berbagai aspek kehidupan mereka. Selain itu, urbanisasi yang cepat menimbulkan dinamika sosial baru, termasuk ketidakstabilan sosial dan ekonomi yang perlu dipertimbangkan. Di sisi lain, tantangan budaya juga tidak kalah kompleks. Masyarakat yang multikultural sering dihadapkan pada masalah pluralitas budaya yang membutuhkan pendekatan inklusif dan pengelolaan yang bijaksana. Religiusitas, yang pada satu sisi dapat menjadi sumber nilai dan kebijakan moral, juga dapat memicu konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Perubahan sosial yang cepat, terutama yang disebabkan oleh globalisasi, P
109 dapat mengancam nilai-nilai budaya tradisional, memicu resistensi dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Pendidikan sangat penting dalam situasi yang kompleks ini. George F. Kneller dalam bukunya yang berjudul: Foundations of Education mengatakan bahwa pendidikan dapat dipandang dalam arti luas dan dalam arti teknis, atau dalam arti hasil dan dalam arti proses. Pendidikan menunjuk pada suatu tindakan atau pengalaman yang mempunyai pengaruh yang berhubungan dengan pertumbuhan atau perkembangan jiwa (mind), watak (character), atau kemampuan fisik (physical ability) individu. Pendidikan dalam artian ini berlangsung terus (seumur hidup) (Siswoyo, 2007:18). Pendidikan tidak hanya mengajarkan kemampuan dan pengetahuan, tetapi juga membentuk cara berpikir dan nilainilai masyarakat. Akibatnya, memahami bagaimana isu-isu sosial dan budaya ini berinteraksi dengan sistem pendidikan sangat penting. Pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara pendidikan, masalah sosial, dan budaya memungkinkan suatu negara untuk merancang kebijakan dan strategi pendidikan yang efektif untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Ini karena pendidikan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial, mempromosikan kesetaraan gender, merawat keberagaman budaya, dan menghadapi perubahan sosial dan nilai-nilai budaya yang terus berubah. Dalam konteks ini, artikel ini akan mengkaji masalah sosial dan budaya yang muncul selama proses pembangunan suatu bangsa dan mengidentifikasi hubungan yang kompleks antara masalah sosial, budaya, dan pendidikan. Diharapkan analisis ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang tantangan
110 yang dihadapi oleh bangsa-bangsa dalam membangun masyarakat yang adil, inklusif, dan berbudaya, serta peran penting pendidikan dalam mencapai tujuan ini. A. Pengertian Sosial, Budaya dan Pendidikan 1. Sosial Istilah ‛Sosial‛ berasal dari bahasa Latin yaitu Socius, yang artinya berkawan atau masyarakat. Sosial memiliki arti umum yaitu kemasyarakatan dalam arti sempit mendahulukan kepentingan bersama atau masyarakat (Salim,2002). a. Menurut Lewis Sosial adalah sesuatu yang dicapai, dihasilkan dan ditetapkan dalam interaksi seharihari antara warga negara dan pemerintahannya. b. Menurut Keith Jacobs Sosial adalah sesuatu yang dibangun dan terjadi dalam sebuah situskomunitas. c. Menurut Ruth Aylett Sosial adalah sesuatu yang dipahami sebagai sebuah perbedaan namun tetap inheren dan terintegrasi. d. Menurut Paul Ernest Sosial lebih dari sekedar jumlah manusia secara individu karena mereka terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. e. Sosial mengandung pengertian suatu kumpulan dari individuindividu yang saling berinteraksi sehingga menumbuhkan perasaan bersama. (Aritrimaria, 2013). Pengertian sosial menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat. Definisi sosial memang bisa diartikan secara
111 luaas. Secara umum, definisi sosial bisa diartikan sebagai sesuatu yang ada pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum. 2. Budaya Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Budaya memiliki arti akal budi, secara umum, budaya dapat diartikan sebagai suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompoh manusia, yang telah berkembang dan diturunkan dari generasi ke generaasi dari sesepuh kelompok tersebut. Menurut Koentjaraningrat, budaya adalah semua sistem ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang nantinya dijadikan klaim manuaia dengan cara belajar. Menurut (Kluckhohn, 1989), ada tujuh unsur yang membentuk suatu budaya atau kebudayaan, yaitu: a. Bahasa, yaitu mencakup bahasa lisan mapun tulisan yang memiliki fungsi sebagai cara berinteraksi, dan merupakan salah satu tanda adanya budaya pada suatu peradaban. b. Sistem pengetahuan, yaitu mencakup pengetahuan mengenai berbagai macam hal seperti perilaku sosial, organ manusia, flora dan fauna, waktu, dan lain sebagainya. c. Sistem religi, yaitu mencakup aliran kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Kegiatan unsur kebudayaan sistem religi misalnya upacara atau tradsi kepercayaan tertentu. d. Sistem mata pencaharian manusia, yaitu mencakup metode masyarakat untuk bertahan hidup, seperti
112 bercocok tanam, berdagang, bertani, dan lain sebagainya. e. Sistem teknologi manusia, yaitu mencakup peralatan produksi, transportasi, proses distribusi, dan komunikasi, serta tempat-tempat untuk menyimpan beda dan atau manusia. Rumah, senjata, dan perkakas merupakan unsur kebudayaan yang diciptakan oleh peradaban maanusia. f. Sistem kemasyarakatan, yaitu mencakup sistem keluarga, organisasi, kekerabatan, komunitas, hingga negara. Sejak lahir manusia telah menjadi bagian organisasi, yaitu keluarga dan terikat dalam kegiatan keagaman. g. Kesenian, yaitu mencakup berbagai bentuk seni, seperti seni musik, seni tari, seni lukis, sastra, arsitektural, dan lain-lain. Setiap karya manusia yang mengandung seni merupakan unsur budaya. 3. Pendidikan Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003, mengatakan bahwa Pendidikan merupakan ‚usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat‛. Definisi dari Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) kata pendidikan berasal dari kata ‘didik’ serta mendapatkan
113 imbuhan ‘pe’ dan akhiran ‘an’, sehingga kata ini memiliki pengertian sebuah metode, cara maupum tindakan membimbing. Dapat didefinisi pengajaran ialah sebuah cara perubahan etika serta prilaku oleh individu atau sosial dalam upaya mewujudkan kemandirian dalam rangka mematangkan atau mendewasakan manusia melalui upaya pendidikan, pembelajaran, bimbingan serta pembinaan. Dalam bahasa Arab pengertian pendidikan, sering digunakan beberapa istilah antara lain, al-ta’lim, altarbiyah, dan al-ta’dib, al-ta’lim berarti pengajaran yang bersifat pemberian atau penyampaian pengetahuan dan ketrampilan. Al-tarbiyah berarti mengasuh mendidik dan al-ta’dib lebih condong pada proses mendidik yang bermuara pada penyempurnaan akhlak/moral peserta didik. Namun, kata pendidikan ini lebih sering diterjemahkan dengan ‚tarbiyah‛ yang berarti pendidikan. Dari segi terminologis, Samsul Nizar menyimpulkan dari beberapa pemikiran ilmuwan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (proses), terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki persayaratan tertentu sebagai pendidik. Definisi pendidikan dalam arti luas adalah Hidup. Artinya bahwa pendidikan adalah seluruh pengetahuan belajar yang terjadi sepanjang hayat dalam semua tempat serta situasi yang memberikan pengaruh positif pada pertumbuhan setiap makhluk individu. Bahwa pendidikan berlangsung selama sepanjang hayat (long life education). Pengajaran dalam pengertian luas juga
114 merupakan sebuah proses kegiatan mengajar, danmelaksanakan pembelajaran itu bisa terjadi di lingkungan manapun dan kapanpun (Amirin:2013:4). Pendidikan dalam arti kata sempit adalah sebuah Sekolah. Sistem itu berlaku untuk orang dengan berstatus sebagai murid yaitu siswa disekolah, atau peserta didik pada suatu universitas (lembaga pendidikan formal). Bapak penididikan Ki Hajar Dewantara dengan pedomannya yang masyur yaitu, ‚Ing Ngarso Sung Tulodo‛(di depan memberikan contoh), ‚Ing Madyo Mangun Karso‛(di tengah membangun dan memberi semangat), Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan) (Febriyanti, 2021). B. Masalah Sosial dalam Pembangunan Bangsa 1. Kemiskinan dan Ketimpangan Analisis tentang dampak kemiskinan dan ketimpangan sosial terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara mengungkapkan bahwa kedua masalah tersebut merupakan hambatan utama bagi pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Kemiskinan menyebabkan sebagian besar penduduk tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan, sehingga memperlambat mobilitas sosial dan pembentukan modal manusia yang produktif. Di sisi lain, ketimpangan sosial menciptakan divisi antara kelompok-kelompok masyarakat, menyebabkan disparitas dalam distribusi kekayaan dan peluang, yang
115 pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan keadilan ekonomi. Dengan demikian, untuk mencapai pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, perlu diatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial melalui kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Dampak negatif dari kemiskinan dan ketimpangan sosial terhadap pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara dapat diamati dalam beberapa aspek berikut: 2. Akses Terbatas ke Pendidikan dan Kesehatan Kemiskinan sering kali mengakibatkan akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan. Anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak dapat menghadiri sekolah secara teratur, yang menyebabkan kurangnya keterampilan dan pengetahuan untuk bersaing di pasar kerja. Selain itu, akses yang terbatas terhadap layanan kesehatan meningkatkan angka kematian anak dan ibu saat melahirkan, menghambat perkembangan manusia dan mengurangi produktivitas ekonomi. 3. Tingkat Pengangguran yang Tinggi Kemiskinan dan ketimpangan sosial seringkali menyebabkan tingkat pengangguran yang tinggi. Kelompok-kelompok masyarakat yang terpinggirkan sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga menyebabkan siklus kemiskinan berlanjut ke generasi berikutnya. Tingkat pengangguran yang tinggi juga dapat menciptakan ketidakstabilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. 4. Ketidaksetaraan dalam Pembangunan Ekonomi
116 Ketimpangan sosial menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kekayaan dan peluang ekonomi. Kelompok-kelompok masyarakat yang kurang beruntung sulit untuk mengakses sumber daya ekonomi dan keuangan, sehingga menyebabkan kesenjangan yang semakin membesar antara kaya dan miskin. Ketidaksetaraan ekonomi menghambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan menciptakan ketidakstabilan sosial. 5. Ketidakstabilan Sosial Kemiskinan dan ketimpangan sosial sering kali menciptakan ketidakstabilan sosial. Kelompokkelompok yang merasa dikesampingkan dapat merasa frustrasi dan tidak puas, yang dapat mengakibatkan ketegangan sosial, kerusuhan, dan konflik. Ketidakstabilan sosial tersebut menghambat pembangunan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk investasi dan pertumbuhan ekonomi. 6. Pertumbuhan Ekonomi yang Tidak Merata Ketimpangan sosial dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata di berbagai wilayah suatu negara. Ketika sebagian besar kekayaan dan investasi terpusat di daerah perkotaan atau tertentu, wilayah lainnya terus mengalami keterbelakangan ekonomi. Hal ini menciptakan kesenjangan antar wilayah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. 7. Ketidaksetaraan Gender
117 Kesetaraan gender adalah prinsip fundamental hak asasi manusia yang menyatakan bahwa semua individu, tanpa memandang jenis kelamin, memiliki hak yang sama untuk mengakses peluang, sumber daya, dan keputusan dalam kehidupan mereka. Dalam pembangunan suatu negara, kesetaraan gender memiliki peran kunci dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan, dan inklusif. Kesetaraan gender berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan pembangunan sosial yang lebih harmonis. Upaya untuk mengatasi ketidaksetaraan gender melalui pendidikan termasuk meningkatkan akses pendidikan bagi perempuan, menghilangkan stereotip gender dalam kurikulum dan lingkungan sekolah, serta mempromosikan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender di semua tingkatan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai alat untuk mendorong kesetaraan gender dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif. 8. Pentingnya Kesetaraan Gender dalam Pembangunan: a. Pengembangan Sumber Daya Manusia: Kesetaraan gender memastikan bahwa semua potensi manusia, tanpa memandang jenis kelamin, dapat dimanfaatkan sepenuhnya, meningkatkan sumber daya manusia suatu negara. b. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan: Wanita yang terdidik dan terlibat dalam kegiatan ekonomi memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi, karena mereka cenderung
118 menginvestasikan penghasilan mereka pada kesejahteraan keluarga. c. Penurunan Tingkat Kemiskinan: Kesetaraan gender dapat mengurangi tingkat kemiskinan dengan memberdayakan wanita secara ekonomi, memberikan akses ke pekerjaan yang layak, dan mendukung usaha mikro dan kecil yang dimiliki wanita. d. Pengambilan Keputusan yang Lebih Baik: Dalam konteks politik dan sosial, partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan keputusan meningkatkan representasi kepentingan yang lebih luas dan beragam dalam proses kebijakan. e. Peningkatan Kesehatan dan Pendidikan: Kesetaraan gender terkait erat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, yang pada gilirannya memperbaiki mutu kesehatan masyarakat dan meningkatkan tingkat literasi. 9. Upaya Mengatasi Ketidaksetaraan Gender Melalui Pendidikan: a. Akses Pendidikan yang Sama: Memastikan bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki akses yang sama ke pendidikan berkualitas, dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. b. Penyuluhan dan Kesadaran: Melalui programprogram penyuluhan dan kesadaran, masyarakat dapat diberitahu tentang pentingnya kesetaraan gender, termasuk hak-hak pendidikan bagi semua anak tanpa memandang jenis kelamin. c. Pelatihan Guru yang Sensitif Gender: Memberdayakan guru dengan pengetahuan tentang isu-isu gender dan keterampilan untuk
119 menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan adil. d. Mengatasi Stereotip Gender: Melalui kurikulum dan pembelajaran, mengatasi stereotip gender yang mungkin ada dalam buku teks dan materi pembelajaran. Menekankan bahwa baik anak perempuan maupun laki-laki memiliki kapasitas untuk berhasil di berbagai bidang. e. Program Beasiswa dan Dukungan Finansial: Menyediakan program beasiswa dan dukungan finansial khusus untuk anak perempuan, membantu mereka untuk mengatasi hambatan ekonomi dalam mengakses pendidikan tinggi. f. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pendidikan Kejuruan: Menyediakan pelatihan dan pendidikan kejuruan kepada perempuan, membuka pintu akses ke pekerjaan dan usaha mandiri yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga mereka. C. Urbanisasi dan Masalah Sosial Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan, merupakan fenomena global yang telah mengubah wajah banyak masyarakat di dunia. Meskipun urbanisasi membawa berbagai peluang baru, juga mendatangkan sejumlah masalah sosial yang perlu diatasi. Dalam konteks ini, berikut adalah gambaran lebih lengkap mengenai urbanisasi dan masalah sosial yang timbul, serta solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi tantangan ini: 1. Masalah Sosial Akibat Urbanisasi: a. Ketidaksetaraan Ekonomi: Di perkotaan, kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan
120 miskin sering kali lebih terasa. Orang-orang miskin mungkin kesulitan memperoleh pekerjaan yang layak dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan. b. Permukiman Kumuh: Pertumbuhan cepat perkotaan sering mengakibatkan pembentukan permukiman kumuh. Kondisi lingkungan yang buruk ini dapat menyebabkan masalah kesehatan, kejahatan, dan ketidakstabilan sosial. c. Akses Terbatas ke Layanan Dasar: Meskipun perkotaan menawarkan berbagai layanan seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, banyak warga kota, terutama yang baru datang, masih mengalami keterbatasan akses terhadap layanan tersebut. d. Ketidakstabilan Sosial: Perubahan besar dalam struktur sosial, budaya, dan ekonomi dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial. Pertentangan antara tradisi dan modernitas dapat menciptakan ketegangan dalam masyarakat. e. Peningkatan Kriminalitas: Tingginya kepadatan penduduk di perkotaan seringkali berkontribusi pada peningkatan tingkat kriminalitas, termasuk kejahatan jalanan dan pencurian. 2. Solusi-solusi untuk Mengatasi Masalah Sosial Akibat Urbanisasi: a. Pembangunan Infrastruktur yang Berkualitas: Pemerintah harus menginvestasikan dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan layanan listrik untuk meningkatkan kualitas hidup di perkotaan.
121 b. Peningkatan Akses ke Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan pasar kerja dapat membantu penduduk perkotaan memperoleh pekerjaan yang lebih baik. c. Peningkatan Akses ke Layanan Kesehatan: Fasilitas kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau harus dibangun untuk mengatasi masalah kesehatan yang muncul, termasuk penyebaran penyakit menular dan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. d. Pemberdayaan Ekonomi Lokal: Dukungan untuk usaha kecil dan mikro, serta pelatihan kewirausahaan, dapat meningkatkan perekonomian lokal dan mengurangi tingkat pengangguran. e. Penyuluhan dan Kesadaran Masyarakat: Programprogram penyuluhan tentang hak-hak penduduk perkotaan, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan harus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat. f. Kebijakan Penataan Ruang yang Bijaksana: Kebijakan tata ruang yang bijaksana harus diterapkan untuk mengendalikan pertumbuhan kota dan mencegah pembentukan permukiman kumuh. g. Penguatan Komunitas: Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal, serta memberdayakan komunitas untuk memecahkan masalah mereka sendiri, dapat menciptakan
122 solusi yang berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat. D. Masalah Budaya dalam Pembangunan Bangsa Masalah budaya dalam pembangunan bangsa merupakan isu kompleks yang melibatkan berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk norma, nilai, kepercayaan, adat istiadat, bahasa, dan identitas nasional. Budaya memiliki per an yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas suatu bangsa, namun juga dapat menjadi hambatan atau tantangan dalam proses pembangunan. 1. Aspek masalah budaya dalam pembangunan bangsa a. Pluralitas Budaya: Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya. Namun, keragaman ini juga dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Perbedaan budaya, bahasa, dan agama seringkali menjadi sumber ketegangan dan konflik di dalam masyarakat. b. Modernisasi vs Tradisi: Proses modernisasi seringkali bertentangan dengan nilai-nilai tradisional. Nilai-nilai modernitas seperti individualisme dan konsumerisme mungkin bertentangan dengan nilai-nilai gotong royong dan kehidupan berkomunal yang dianut oleh sebagian masyarakat tradisional. c. Globalisasi: Pengaruh budaya asing melalui media massa dan teknologi komunikasi sering mengancam kelestarian
123 budaya lokal. Globalisasi dapat menciptakan homogenisasi budaya di mana budaya lokal kalah bersaing dengan budaya global yang dominan. d. Pendidikan: Kurikulum pendidikan yang tidak memadai dalam mengajarkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional dapat menyebabkan generasi muda kehilangan identitas budaya dan nasionalnya. e. Toleransi dan Dialog Antaragama: Konflik antaragama seringkali muncul karena kurangnya pemahaman dan toleransi antar kelompok berbeda keyakinan. Membangun dialog antaragama dan memperkuat toleransi antarumat beragama sangat penting untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. 4. Potensi dalam Masalah Budaya a. Sumber Kreativitas dan Inovasi: Budaya merupakan sumber kreativitas yang tak terbatas. Pengembangan seni, kerajinan, musik, dan tradisi lokal dapat menjadi motor ekonomi lokal. b. Identitas dan Keharmonisan: Budaya adalah perekat sosial dan identitas. Dengan menghargai dan mempromosikan keberagaman budaya, suatu bangsa dapat mencapai harmoni sosial dan kesatuan nasional. c. Pariwisata: Warisan budaya lokal dapat menjadi daya tarik pariwisata yang kuat. Dengan pengembangan infrastruktur yang bijaksana, pariwisata budaya dapat menghasilkan pendapatan dan memperkenalkan dunia pada kekayaan budaya suatu bangsa.
124 3. Solusi dalam Menghadapi Masalah Budaya a. Pendidikan dan Kesadaran: Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai dan memahami budaya lokal adalah langkah awal. Program pendidikan formal dan informal dapat membantu mengatasi prasangka dan mempromosikan toleransi. b. Pengembangan Budaya Kreatif: Dukungan pemerintah dan swasta untuk pengembangan seni, budaya, dan industri kreatif lokal dapat meningkatkan ekonomi serta memperkuat identitas budaya. c. Partisipasi Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya lokal adalah langkah penting. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam proyek-proyek budaya dapat menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab. E. Hubungan Antara Masalah Sosial, Budaya, dan Pendidikan Pendidikan, sosial, dan budaya saling mempengaruhi dan saling terkait. Masalah sosial seperti kejahatan, kemiskinan, dan ketidaksetaraan dapat memengaruhi pendidikan dengan menghalangi orang-orang yang terkena dampaknya untuk mendapatkan pendidikan berkualitas. Pendidikan yang baik, di sisi lain, dapat membantu mengatasi masalah sosial dengan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan individu untuk mengatasi
125 tantangan sosial. Hubungan antara budaya, masalah sosial, dan pendidikan kompleks dan saling terkait. Budaya juga memainkan peran penting dalam pendidikan dan masalah sosial. Nilai-nilai budaya dapat mempengaruhi sistem pendidikan, termasuk metode pengajaran, kurikulum, dan norma-norma sosial yang diterapkan. Pendidikan, pada gilirannya, dapat mempengaruhi budaya dengan menyebarkan pengetahuan, membuka pikiran, dan mendorong perubahan sosial. Pendidikan yang baik dapat mengatasi masalah sosial dan merangsang perkembangan budaya yang positif, sementara masalah sosial dan nilainilai budaya juga dapat mempengaruhi sistem pendidikan dan hasil pendidikan masyarakat
126
127 BAB VIII Politik, Ekonomi dalam Peraturan-Peraturan dan Undang-Undang Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan
128 olitik dalam sistem pembangunan negara melalui pembagian-pembagian kekuasan atau pendapatan buat mencapai tujuan yg sudah di sepakati. dunia politik sangat berpengaruh terhadap kemajuan ekonomi suatau bangsa atau wilayah. pada pengembangan ekonomi, sangatlah krusial mempertimbangkan risiko politik dan pengaruhnya terhadap kelangsungan ekonomi. Hal ini patut dipertimbangkan karena perubahan pada suatu kebijakan politik dalam suatu negara atau daerah dapat memiliki dampak besar pada sektor keuangan, bisnis, dan perekonomian setempat. Risiko politik umumnya terkait erat dengan stabilitas pemerintahan, situasi politik, dan keamanan dalam suatu negara atau wilayah. Setiap tindakan dalam sebuah organisasi bisnis sebenarnya memiliki unsur politik, kecuali dalam organisasi yang berfokus pada amal atau sosial. Faktor-faktor tersebut memengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi atau usaha. Oleh karena itu, jika situasi politik mendukung, bisnis umumnya akan berjalan lancar. Di pasar saham, situasi politik yang stabil cenderung meningkatkan harga saham. Sebaliknya, ketidakpastian politik dapat menyebabkan ketidakpastian dalam bisnis. Dalam konteks ini, kinerja sistem ekonomi-politik sudah berinteraksi satu sama lain, yg mengakibatkan setiap peristiwa ekonomi-politik tidak lagi dibatasi sang batas-batas eksklusif menjadi contoh, IMF atau Bank global, atau bahkan para investor asing mempertimbangkan insiden politik suatu negara dan lebih merefleksikan kompromi-kompromi antara kekuatan politik nasional dan kekuatan-kekuatan internasional. Tiap pembentukan pola bisnis pula senantiasa berkait erat menggunakan politik. P
129 Budaya politik adalah serangkaian keyakinan atau perilaku yang memengaruhi kebijakan dan administrasi publik, termasuk pola yang terkait dengan kebijakan ekonomi atau perilaku bisnis. Ada politik yang dirancang untuk mengurangi campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian atau bisnis. Sistem tersebut dikenal sebagai sistem liberal dengan politik yang demokratis. Terdapat kebijakan yang bersifat intervensionis secara penuh dengan dukungan pemerintahan yang kuat. Ada juga kebijakan yang cenderung mendorong keterlibatan atau campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi dan usaha. Tidak bisa kita pungkiri kesenjangan ekonomi yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat sudah menyebabkan semangat dan motivasi rakyat menjadi lemah, begitu jua agama rakyat terhadap pemerintah telah menurun seiring dengan banyak sekali keluhan rakyat yg tidak pada dengar atau pada tangani. mengungkapkan politik bukan hanya menyampaikan persoalan partai politik, pemilu, pilkada, posisi serta jabatan pada pemerintahan, namun pula membahas mengenai demokrasi yang secara teorinya berarti berasal warga, oleh masyarakat, serta untuk warga. Namun pada kenyataannya, terkadang itu hanya menjadi formalitas semata untuk menciptakan kerangka politik yang mengesankan bagi masyarakat. Peran para legislator sangat strategis dalam menyalurkan aspirasi dan kebutuhan warga untuk dijadikan kebijakan wilayah dalam rangka penetapan kebijakan. Jika kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah (eksekutif) beserta dewan (legislatif) didasarkan pada kebutuhan nyata rakyat, rasanya kebijakan tersebut akan memberikan perubahan bagi masyarakat itu sendiri menuju arah yang lebih baik..
130 Pembangunan ekonomi adalah proses yang meningkatkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat atau kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Peningkatan pendapatan per kapita mencerminkan adanya peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi warga. Inti dari pembangunan ekonomi adalah menciptakan pertumbuhan GNP (Gross National Product). Pertumbuhan GNP ditunjukkan dengan meningkatnya mutu pendidikan, bertambahnya penghasilan pertanian, serta menurunnya angka kemiskinan. A. Pengertian 1. Politik Politik berasal dari kata "politic" dalam bahasa Inggris yang menggambarkan sifat pribadi atau tindakan yang bijaksana. Dalam kamus, politik bermakna bertindak atau menilai dengan bijaksana, disarankan dengan bijak (dari bahasa Yunani), dan juga berkaitan dengan warga negara. Kata ini juga berasal dari kata "polis" yang berarti kota. Kemudian, istilah "politik" diserap ke dalam bahasa Indonesia, merujuk kepada segala urusan dan tindakan terkait pemerintahan suatu negara atau hubungan dengan negara lain, termasuk tipu daya atau kelicikan, dan juga digunakan sebagai nama bagi ilmu pengetahuan yang mempelajari hal tersebut, yaitu ilmu politik. Menurut Noer (1997), politik adalah segala aktivitas atau sikap yang berkaitan dengan kekuasaan yang bertujuan untuk mempengaruhi, baik dengan cara mengubah maupun mempertahankan, suatu bentuk
131 susunan masyarakat. Dengan kata lain, politik yang dimaksud oleh Noer adalah hal yang terkait dengan suatu kebijakan sistematis yang dirancang untuk diikuti dan dipatuhi oleh setiap warga negara yang tinggal di dalamnya, sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan alat yang disebut politik ini, dan akhirnya politik terlihat mengatur masyarakat menjadi patuh terhadap sistem kekuasaan tersebut. 2. Ekonomi Politik Ekonomi secara umum ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Ekonomi politik merupakan suatu disiplin ilmu politik dimana pengertiannya dapat diartikan berbedabeda oleh setiap ahli, baik tu ahli politik maupun ahli ekonomi. Seperti menurut Marx yang dijelaskan dalam buku karya Barry dan Donald Wittman the oxford handbook of political economy ekonomi politik merupakan kepemilikikan alat produksi yang bergantungan pada proses sejarah. Sedangkan menurut Mochtar Mas’oed, ekonomi politik merupakan studi yang mengaji keterkaitan antara fenomena politik dengan ekonomi, antara negara dan pasar, antara lingkungan domestik dan internasional, dan antara pemerintah dengan masyarakat. Ekonomi politik dapat dilihat sebagai metodologi dalam lingkup kajian hubungan ekonomi dan politik. Hubungan itu dapat dilihat dari perilaku institusi politik yang bekerja menghasilkan suatu kebijakan ekonomi. Selain itu ekonomi politik juga merupakan suatu
132 cabang ilmu pengetahuan, dimana dalam perkembangan perkembangannya, ekonomi politik merupakan studi interdisipliner yang mengacu pada ilmu ekonomi, sosiologi, dan ilmu politik dalam menjelaskan bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan sistem ekonomi kapitalis, sosialis, komunis, atau sistem yang saling memengaruhi (Heliany, 2021). Dalam studi ekonomi politik, terdapat beberapa perspektif dan konsep yang digunakan. Salah satu perspektif yang cukup berpengaruh adalah liberalisme. Liberalisme merupakan perspektif yang berpandangan bahwa kebebasan adalah esensi dan keharusan agar manusia dapat berkembang secara penuh John Locke, sebagai tokoh yang mempelopori liberalisme berpendapat bahwa kebebasan harus dijadikan falsafah utama dalam kehidupan politik. Bagi John Locke, kebebasan dipahami sebagai ketidakhadiran intervensi eksternal dalam aktivitas individu (Aida: 2015). Menurut John Locke, manusia sejatinya memiliki tiga hak dasar (mutlak) yang tidak dapat diganggu gugat, yaitu hak hidup, kebebasan, dan hak atas kepemilikan. Perspektif liberalisme memiliki dua konsep yang dapat dijadikan dasar untuk menganalisis fenomena ekonomi politik. Dua konsep tersebut adalah, pertama, asumsi rasional yang terdiri dari game theory, public choice theory, dan rational choice theory, dan kedua, international political economy (IPE). Konsep international political economy (IPE), merupakan studi mengenai bagaimana kepentingan ekonomi dan proses politik berinteraksi membentuk kebijakan pemerintah (Damayanthi, 2008).
133 3. Pengertian Kebijakan Kebijakan (policy) secara etimologi (asal kata) diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu ‚Polis‛ yang artinya kota (city). Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang samasama diterima pemerintah/ lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya (Monahan dalam Syafaruddin, 2008:75). Abidin (2006:17) menjelaskan kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur prilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berprilaku (Dunn, 1999). Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih adaptif dan interpratatif, meskipun kebijakan juga mengatur ‚apa yang boleh, dan apa yang tidak boleh‛. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang diinterpretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. Masih banyak kesalahan pemahaman maupun kesalahan konsepsi tentang kebijakan. Beberapa orang menyebut policy dalam sebutan kebijaksanaan, yang maknanya sangat berbeda dengan kebijakan. Istilah
134 kebijaksanaan adalah kearifan yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan kebijakan adalah aturan tertulis hasil keputusan formal organisasi. Contoh kebijakan adalah : (1) Undang-Undang, (2) Peraturan Pemerintah, (3) Keppres, (4) Kepmen, (5) Perda, (6) Keputusan Bupati, dan (7) Keputusan Direktur. Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro. Ali Imron dalam bukunya Analisis Kebijakan Pendidikan menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan Negara. Carter V Good (1959) memberikan pengertian kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain. Konsekuensinya kebijakan pendidikan di Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Ketika ada perubahan kebijakan publik maka kebijakan pendidikan bisa berubah. Ketika kebijakan politik dalam dan luar
135 negeri, kebijakan pendidikan biasanya akan mengikuti alur kebijakan yang lebih luas. Bahkan pergantian menteri dapat pula mengganti kebijakan yang telah mapan pada jamannya. B. Undang-undang Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah yang Relevan Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan adalah produk hukum yang mendasari kebijakan Pemerintah dalam melahirkan kebijakan Pendidikan Indonesia di antaranya : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Dengan tujuan Pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar dalam hal ini peserta didik agar bisa menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam pasal (31) ayat (4) Undang-undang Dasar 1954 yang menyebutkan secara jelas alokasi Pendidikan Milenial 20% dari Dana APBN dan APBD. 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dalam pasal (4) menyebutkan Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk : Pemajuan Kebudayaan bertqiuan untuk: a. Mengembangkan nilainilai luhur budaya bangsa; b. Memperkaya keberagaman budaya; c. Memperteguh jati diri bangsa; d. Memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; e. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
136 f. Meningkatkan citra bangsa; g. Mewujudkan masyarakat madani; h. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; i. Melestarikan warisan budaya bangsa; dan j. Mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia,sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dalam pasal (3) Ayat (1) dan Ayat (2). Lingkup standar Nasional Pendidikan Meliputi : Ayat (1). a. Standar isi b. Standar proses c. Standar kompetensi lulusan d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan e. Standar sarana dan prasarana f. Standar pengelolaan g. Standar pembiayaan dan h. Standar penilaian pendidikan Ayat (2) Untuk Penjaminan dan Pengendalian mutu Pendidikan sesuai dengan standar Nasional Pendidikan di lakukan evaluasi akreditasi dan sertifikasi 4. Kepmendikbud ristek Nomor : 262/M/2022 tentang Perubahan atas Kepmendikbud ristek Nomor : 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran yang kemudian disebut ‚Kurikulum Merdeka‛
137 Implementasi Kurikulum Merdeka bertujuan memulihkan Pembelajaran demi mewujudkan transformasi Pendidikan Indonesia yang lebih baik, pada kurikulum merdeka guru dapat mengenali potensi murid lebih dalam guna menerapkan pembelajaran yanng relevan. Kurikulum Merdeka maulai di terapkan pada tahun ajaran 2023-2024, yang di berlakukan untuk PAUD/TK, SD, SMP/MTS, dan SMA/SMK/MA. C. Kebijakan Pendidikan Sejak menduduki kursi kepemerintahan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Indonesia, Nadiem Anwar Makariem mulai merancang berbagai gebrakan untuk kemajuan dunia pendidikan Indonesia. Ia mencetuskan sistem pendidikan bernama Merdeka Belajar. Hal ini mengacu kepada visi pendidikan Indonesia 2035 yang dirumuskan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yaitu: ‚Membangun rakyat Indonesia untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera, dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai-nilai budaya Indonesia dan Pancasila.‛ Rancangan sistem pendidikan ini terdiri dari bermacam strategi yang memasukkan peran seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk menjadi agen perubahan. Mulai dari institusi pendidikan, guru, siswa, keluarga, dunia usaha / industri, serta masyarakat yang tergabung dalam organisasi penggerak, perusahaan teknologi edukasi, dan
138 lainnya. Harapannya adalah agar terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Strategi-strategi yang disusun untuk mendukung gebrakan Merdeka Belajar ini terdiri dari 10 kebijakan pendidikan baru hasil pembaharuan dari sistem sebelumnya. 10 kebijakan tersebut tertuang dalam Peta Jalan Pendidikan Indonesia 2020 – 2035. 10 Kebijakan Pendidikan Baru pada Sistem Pendidikan Merdeka Belajar 1. Menerapkan kolaborasi dan pembinaan antar sekolah (TK – SD – SMP – SMA, informal) Kebijakan pertama pada sistem pendidikan Merdeka Belajar yaitu menerapkan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah. Sebelumnya, pemangku kepentingan bekerja dengan sistem mereka sendiri atau sistem yang tertutup. Sekolah-sekolah juga terlalu fokus kepada administrasi dan peraturan yang terlalu membebani. Penerapan kolaborasi dan pembinaan antarsekolah menjangkau berbagai tingkatan sekolah yaitu TK, SD, SMP, SMA, hingga sekolah informal. Ada 4 poin yang coba untuk diwujudkan dalam kebijakan ini, yaitu adanya sekolah penggerak, program pembelajaran sebaya, pengelolaan administrasi bersama, dan pendidikan informal yang berbasis nilai. Penerapan 4 poin ini akan mengubah sistem yang sebelumnya tertutup menjadi sistem terbuka dengan adanya kerjasama antarpemangku kepentingan.